Berita Kalbar, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mendorong penanaman kratom yang mudah dan cepat tumbuh sebagai salah satu upaya mencegah bencana alam banjir di Kalbar.

Sutarmidji juga mengajak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk ikut menanam tumbuhan yang sesuai dengan habitatnya. Ia mengingatkan bahwa kelangsungan tempat tinggal mereka merupakan tanggung jawab bersama.

"Jadi jangan misalkan di situ banyak pohon bangkirai lalu kita tanam pohon bambu kan tidak mungkin. Contoh misalnya paling cepat tumbuh dan bagus, lebih cepat itu tanaman kratom," Ujarnya, Jumat (12/11/2021) dilansir dari CNN.

Sutarmidji menyebut, dalam setahun tanaman kratom bisa tumbuh subur sehingga mampu mencegah erosi tanah. Ia juga menyoroti rencana larangan tanaman kratom yang menurutnya tidak memiliki efek buruk pada warga.

Sebagaimana diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut daun kratom mempunyai efek samping yang lebih kuat dari morfin dan dapat merusak kesehatan manusia. Atas dasar itu BNN tetap menargetkan aturan larangan peredaran dan penggunaan daun kratom mulai 2022 mendatang.

Sutarmidji pada pertengahan September lalu juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal masalah ini. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait daun kratom. Pasalnya, isu yang tengah viral mengenai daun tersebut mengancam pemusnahan daun kratom.

Padahal, tanaman ini merupakan komoditas ekspor unggulan dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Tanaman ini bahkan menjadi sumber pendapatan bagi 115 ribu keluarga petani di kabupaten tersebut.

"Kratom ini mau dilarang karena zat adiktifnya lebih tinggi dari ganja, tapi orang-orang tidak pernah berhalusinasi yang habis menghisap atau makan daun kratom," bebernya.

Adapun selain kratom, Sutarmidji juga mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk menanam pohon bakau atau mangrove. Namun demikian, ia menilai bahwa proses penghijauan ini harus dimulai terlebih dahulu dari pemerintah.

Hal itu ia katakan lantaran menurutnya banyak masyarakat Kalbar yang memprotes banyaknya pohon yang telah mereka tanam selama bertahun-tahun, namun kemudian muncul konsesi dari pemerintah pusat untuk membuka lahan demi perusahaan.

"Masyarakat itu kalau kita ajak selalu ngomong begini, 'Nah kita tanam sekarang nanti kalau sudah besar, 20-30 tahun nanti diberi konsesi lagi untuk ditebang-tebang,' begitu," ujarnya.

Adapun sebagaimana diketahui, banjir yang melanda Kabupaten Sintang, Kalbar tak kunjung surut. Banjir tersebut diketahui sudah merendam permukiman warga selama tiga pekan terhitung sampai hari ini, Jumat (12/11).

 Ketinggian air juga bervariasi hingga masih ada sejumlah kawasan yang terendam banjir hingga 2-3 meter.

Bencana air bah yang merendam 12 kecamatan itu mengakibatkan setidaknya tiga warga meninggal dunia. Kurang lebih 35 ribu unit rumah terendam banjir, akses internet mati, sejumlah kawasan terputus dari akses listrik, hingga fasilitas umum seperti jembatan mengalami kerusakan berat.

Banyak masyarakat kemudian mempertanyakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi banjir lantaran tiga pekan bukanlah masa yang singkat, banyak kerugian warga di sana. Masyarakat setempat juga mulai mengeluhkan minimnya bantuan yang mereka terima, adapun banjir menyebabkan banyak warga terserang diare dan gatal-gatal.