Foto: Kemenkumham Kalbar

Foto: Kemenkumham Kalbar

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalDigelar Pertengahan Oktober, 5401 Peserta Akan Mengikuti Seleksi CPNS Kemenkumham Kalbar

Digelar Pertengahan Oktober, 5401 Peserta Akan Mengikuti Seleksi CPNS Kemenkumham Kalbar

Cpns | Kamis, 7 Oktober 2021

Berita Kalbar, PIFA- Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Anggiat Ferdinand, menyebutkan ada 5.401 peserta akan mengikuti pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia Kalimantan Barat (Kemenkumham Kalbar).

"Sebanyak 5.401 orang peserta itu, terdiri dari jenjang pendidikan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) dan non-SLTA yang akan digelar 11 hingga 23 Oktober 2021," kata Anggiat, mengutip antara, Kamis (7/10/2021).

Sebelumnnya jumlah tersebut juga telah diungkapkan oleh Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah tangga, Wan Abubakar, saat membuka rapat persiapan pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenkumham Kalbar, Rabu (06/20).

Dirinya menyampaikan dari total 5.401 peserta itu, terdisi dari 5.000 peserta SLTA dan 401 non SLTA.

Melihat jumlah peserta, dirinya berharap panitia dapat bekerja maksimal.

"Saya harap panitia bisa memberikan pelayanan secara maksimal, sehingga pelaksanaan SKD penerimaan CPNS di Kanwil Kemenkumham Kalbar dapat berjalam dengan baik", ujar Wan Abubakar nelalui laman resmi Kemenkumham kalbar.

Ia juga menyatakan, saat ini sarana prasarana terkait pelaksanaan SKD sudah dipersiapkan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga unit komputer yang akan di pakai para peserta. 

Dalam rapat itu, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdian menyampaikan pada panitia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

"Laksanakan apa yang telah diamanahkan kepada kita, dalam hal ini kepercayaan menjadi panitia penyelenggaraan SKD CPNS Kemenkumham Kalbar, dengan penuh tanggung jawab. Teliti dalam bertugas dan berikan pelayanan yang maksimal," pesan Anggiat.

Anggiat juga mengingatkan peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik, berkas persyaratan yang diperlukan agar disiapkan, sehingga dalam mengikuti SKD tidak ada halangan.

Rekomendasi

Foto: Trump Bantah Laporan Intelijen AS Soal Gagalnya Serangan ke Situs Nuklir Iran | Pifa Net

Trump Bantah Laporan Intelijen AS Soal Gagalnya Serangan ke Situs Nuklir Iran

Internasional
| Rabu, 25 Juni 2025
Foto: Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan | Pifa Net

Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan

Jakarta
| Jumat, 2 Mei 2025
Foto: AHY Klarifikasi soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang | Pifa Net

AHY Klarifikasi soal Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang

Tangerang
| Rabu, 22 Januari 2025
Foto: Selamat! Liverpool Kunci Gelar Premier League 2024/2025 Usai Hajar Spurs 5-1 | Pifa Net

Selamat! Liverpool Kunci Gelar Premier League 2024/2025 Usai Hajar Spurs 5-1

Inggris
| Senin, 28 April 2025
Foto:   Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Gratifikasi Rp17 Miliar | Pifa Net

Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Gratifikasi Rp17 Miliar

Nasional
| Kamis, 3 Juli 2025
Foto: Sekap dan Aniaya Terduga Penggelap Mobil, Enam Oknum Pengusaha Rental di Kalbar Jadi Tersangka | Pifa Net

Sekap dan Aniaya Terduga Penggelap Mobil, Enam Oknum Pengusaha Rental di Kalbar Jadi Tersangka

Pontianak
| Senin, 19 Mei 2025
Foto: OpenAI Ungkap Ketertarikan Akuisisi Chrome | Pifa Net

OpenAI Ungkap Ketertarikan Akuisisi Chrome

Dunia
| Rabu, 23 April 2025
Foto: Arai Agaska Bertekad Mengulang Podium Ajang FIM R3 BLU CRU World Cup | Pifa Net

Arai Agaska Bertekad Mengulang Podium Ajang FIM R3 BLU CRU World Cup

Sports
| Selasa, 17 Juni 2025
Foto: Formula 1 GP Kanada 2025 Siap Digelar di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal | Pifa Net

Formula 1 GP Kanada 2025 Siap Digelar di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal

Sports
| Kamis, 12 Juni 2025
Foto: Ifan Seventeen Respons Polemik Penunjukannya sebagai Dirut PFN: Siap Mundur Jika Ada yang Lebih Mampu | Pifa Net

Ifan Seventeen Respons Polemik Penunjukannya sebagai Dirut PFN: Siap Mundur Jika Ada yang Lebih Mampu

Indonesia
| Sabtu, 22 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Informasi Geospasial Dasar Kebijakan Pembangunan Kubu Raya | Pifa Net

Informasi Geospasial Dasar Kebijakan Pembangunan Kubu Raya

Berita Lokal, PIFA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan penyelenggaraan Informasi Geospasial melalui simpul jaringan informasi geospasial daerah, diharapkan dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah serta menavigasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kubu Raya.  “Melalui penyelenggaraan informasi geospasial daerah, data dan informasi yang bersifat akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel dan handal, mudah diakses serta berkelanjutan,” ungkapnya, usai membuka Lokakarya Penguatan Peta Kerja Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kubu Raya, kemarin.  Muda menambahkan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilakukan secara tepat, efektif, efisien, berkeadilan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  "Melalui simpul jaringan informasi geospasial daerah, tanggung jawab terhadap data atau informasi geospasial tematik menjadi lebih jelas,” katanya.  Dengan demikian, lanjut Muda, para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan di daerah dapat mendarat tepat pada sasaran pembangunan secara masif, terukur dan berdampak secara optimal serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. "Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan informasi geospasial daerah, dikembangkan aplikasi webgis kepong bakul, sebagai instrumen analisa data dan informasi geospasial dalam berbagai data dan informasi geospasial,” lanjutnya.  Dia menambahkan, manfaat lain dari aplikasi geoportal adalah untuk menghindari duplikasi data, sehingga kebijakan satu peta (one map policy) dapat terimplementasi dengan baik.  “Terutama data yang ada dapat disajikan lebih baik dan terintegrasi secara online antar simpul jaringan maupun simpul jaringan informasi geospasial nasional,” ungkapnya. Selain itu, Muda menambahkan, geoportal juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari portal ekosistem data dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah Kabupaten Kubu Raya. “Semoga lokakarya penguatan peta kerja pembangunan infrastruktur informasi geospasial daerah Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan lancar. Ini demi mewujudkan Kabupaten Kubu Raya yang bahagia, bermartabat, terdepan, berkualitas dan religius. Dari Kubu Raya untuk Indonesia,” tutupnya.  Sementara, Ibnu Sofian, Deputi Bidang Informasi Geospasial melihat pembangunan IKN yang ditempatkan di Pulau Kalimantan, tentu mempengaruhi perekonomian. Perputaran ekonomi sangat tinggi, terutama ekonomi digital akan sangat memiliki dampak yang luas. "Kita ini sudah masuk Industri 4.0, sebetulnya geospasial itu dasar untuk industrinya, tidak hanya dari sisi perencanaan, tetapi investasi sampai ke komersialisasi data tersebut. Contoh aplikasi online, itu ditentukan posisi yang diperoleh data dari geospasial, logistik, penyebaran barang, lokasi warung dan segala macam dan bisa dipantau dengan baik," ucapnya.  Dia melanjutkan, jadi data geospasial adalah jantung dari industri ke depan dan Kubu Raya menjadi pioner untuk masa depan itu untuk pengembangan industri, karena SDMnya di sisi pemerintahan sudah siap dibandingkan dengan daerah lain.  "Meskipun IKN pindah ke Kalimantan, pusat industrinya bisa menyebar, tidak hanya terpusat di pulau jawa. Kita tidak ingin jadi Jawa sentris. Saya berharap, Kubu Raya menjadi presuar jadi titik awal pengembangan industri. Seperti saat ini yang mengembangkan data geospasial ada di daerah Sumedang," ucapanya.

Kubu Raya
| Jumat, 19 Agustus 2022

Internasional

Foto: Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang | Pifa Net

Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang

PIFA, Internasional - Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan sesi pleno KTT ke-42 ASEAN 2023 yang akan dipimpin oleh Presiden RI, Joko Widodo. Seperti diketahui, para pemimpin ASEAN sangat memperhatikan isu ini karena kasus TPPO semakin banyak terjadi di kawasan dan melalui metode penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Indonesia mengajukan inisiatif penguatan upaya bersama dalam pemberantasan tindak kejahatan tersebut. Belum lama ini beredar berita mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipekerjakan sebagai scammer judi online di Kamboja. WNI tersebut bisa digolongkan sebagai korban TPPO. Inisiatif Indonesia dalam penanganan TPPO akan dibahas dan dituangkan dalam ASEAN Leaders' Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology. Kompleksnya permasalahan TPPO memerlukan upaya penanganan regional secara kolektif, mulai dari tahapan deteksi, pencegahan, pelindungan, pemulangan, rehabilitasi, dan mengatasi akar permasalahan. “Inisiatif Indonesia sebagai wujud upaya regional dalam penanganan TPPO akan dibahas dan dituangkan dalam ASEAN Leaders' Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology," terang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Senin (1/5/2023) di Jakarta. Kapasitas para penegak hukum negara anggota ASEAN perlu diperkuat dalam melakukan investigasi, pengumpulan bukti, identifikasi korban, dan prosekusi. Diperlukan juga penguatan kerja sama untuk pencegahan, rehabilitasi, serta reintegrasi para korban. KTT ke-42 ASEAN 2023 juga akan membahas isu-isu terkait penguatan institusi ASEAN, visi ASEAN pasca 2025, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan, serta isu penting lainnya di kawasan dan luar kawasan.

Indonesia
| Selasa, 2 Mei 2023

Lokal

Foto: Gibran Tekankan Hilirisasi Digital dan Pentingnya Data sebagai "Minyak Baru" | Pifa Net

Gibran Tekankan Hilirisasi Digital dan Pentingnya Data sebagai "Minyak Baru"

PIFA, Politik — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya hilirisasi digital sebagai langkah strategis bagi Indonesia dalam memenangkan kompetisi global. Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun YouTube resminya pada Senin (26/5) malam, Gibran menyebut bahwa data kini menjadi aset paling berharga dan menyebutnya sebagai "the new oil". "Maka data itu akan menjadi informasi yang sangat berharga, menjadi the new oil, menjadi kunci untuk memenangkan kompetisi," kata Gibran. Menurutnya, kekayaan suatu negara di era digital tidak lagi hanya bergantung pada tanah, mineral, atau sumber daya alam lainnya, melainkan juga pada data, perilaku masyarakat, dan cara berpikir kolektif. Oleh karena itu, Gibran menilai bahwa kemampuan suatu bangsa dalam mengelola dan mengolah data menjadi indikator penting kemajuan. Dalam konteks Indonesia, Gibran menyoroti potensi besar yang dimiliki negeri ini dengan lebih dari 280 juta penduduk, di mana sekitar 221 juta jiwa di antaranya merupakan pengguna internet aktif. Hal ini menurutnya menjadi peluang besar untuk membangun ekosistem digital yang kuat dan mandiri. “Jika kita bisa menganalisis data dari aktivitas masyarakat, seperti kebiasaan membeli makanan secara online, kita bisa mendapatkan petunjuk penting mengenai kebutuhan utama masyarakat di daerah tersebut,” jelas Gibran. Ia mencontohkan bahwa tren pembelian makanan berbasis ayam secara daring, seperti ayam geprek dan sate ayam, dapat menjadi sinyal bagi pelaku usaha untuk membuka usaha ayam potong di wilayah dengan permintaan tinggi. “Terlihat sederhana, tapi apakah bisa dibayangkan jika analisis perilaku pasar ini dilakukan secara luas, tidak hanya untuk satu komoditas, tidak hanya untuk satu jenis transaksi, dan tidak hanya di satu kota, tapi semua?” ujar Wapres. Lebih jauh, Gibran menekankan bahwa analisis semacam itu, bila dilakukan secara sistematis dan berbasis algoritma yang canggih, akan menjadi landasan kuat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan publik. Namun, Gibran juga mengingatkan bahwa pemanfaatan data dan teknologi digital tidak boleh dibiarkan hanya menguntungkan pihak asing. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus membangun kedaulatan digitalnya sendiri dan tidak terus-menerus menjadi pasar pasif. “Hilirisasi digital bukan sekadar konsep, bukan juga sekadar jargon, tapi sebuah kebutuhan dan keharusan jika kita sebagai bangsa tidak mau hanya menjadi pasar bagi negara lain,” tegasnya. Wapres Gibran juga mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah, turut serta dalam memperkuat ekosistem digital nasional. Ia menyebut bahwa hilirisasi digital mencakup aspek pengembangan sumber daya manusia, regulasi yang adaptif, serta infrastruktur yang mendukung integrasi dan keamanan data nasional. Sebagai penutup, Gibran menyerukan agar Indonesia tidak tertinggal dalam revolusi digital. “Sebagai bangsa berdaulat, kita punya hak dan kesempatan untuk menjadi pemain utama di negeri kita sendiri,” pungkasnya.

Politik
| Selasa, 27 Mei 2025
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5