Berita Internasional, PIFA - Junta militer Myanmar menegaskan pihaknya tak bisa menaati seluruh tuntutan ASEAN yang tertuang dalam Lima Poin Konsensus.Pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, menganggap beberapa hal yang diminta utusan khusus ASEAN untuk Myanmar terkait Lima Poin Konsensus itu tidak dapat dinegosiasikan. Senin (18/10/2021),

Dilansir dari CNN Lima poin konsensus soal Myanmar disepakati negara ASEAN, termasuk junta militer Myanmar, dalam pertemuan pemimpin negara Asia Tenggara di Jakarta pada April lalu. Jenderal Min Aung Hlaing juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Lima Poin konsensus itu terdiri dari pertama, mengakhiri segala bentuk kekerasan di Myanmar. Kedua, ASEAN meminta semua pihak di Myanmar harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, segera memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Terakhir, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Pernyataan itu diutarakan Aung Hlaing setelah dia tak diundang dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan berlangsung 26-28 Oktober mendatang.

Pada Jumat (13/10) lalu, jajaran Menteri Luar Negeri ASEAN menggelar pertemuan darurat guna mendiskusikan kehadiran junta militer Myanmar dalam KTT Oktober ini.

ASEAN hanya akan mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar ke KTT tersebut.

"Beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," demikian pernyataan Brunei Darussalam selaku ketua.

Beberapa negara disebut menerima permintaan pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) untuk menghadiri KTT itu.

Namun, sejauh ini belum diketahui siapa yang akan hadir dalam pertemuan itu.