Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dapat Ancaman Pembunuhan, Polisi Siap Selidiki

PIFA.CO.ID, POLITIK - Polda Jawa Barat (Jabar) menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ancaman tersebut dilaporkan berasal dari sebuah akun yang secara berulang kali menuliskan komentar bernada pembunuhan pada siaran langsung kanal YouTube milik Dedi Mulyadi pada Senin (21/4).Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengkonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah memantau dan siap menindaklanjuti ancaman tersebut apabila Dedi Mulyadi melaporkannya secara resmi. "Kami monitoring. Apabila ada permintaan pemantauan, tim siber siap bantu beliau (Dedi Mulyadi) selaku pelapor," ujar Hendra di Bandung pada Selasa (22/4), seperti yang dilansir dari Antara.Ancaman tersebut diungkapkan melalui kolom komentar pada siaran langsung YouTube Dedi Mulyadi, dan polisi menyatakan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pengancaman jika laporan resmi diajukan. Hendra juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat di ruang digital, mengingat bahwa komentar yang mengandung ancaman atau hujatan bisa dikenai sanksi hukum.Dikonfirmasi terkait ancaman ini, Dedi Mulyadi mengakui bahwa ancaman tersebut merupakan risiko yang mungkin dihadapi oleh seorang pemimpin. Meski demikian, Dedi menyatakan akan mengamati perkembangan selanjutnya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. "Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Akan tetapi, apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita lihat dan telusuri. Namun, sekarang saya akan lebih waspada," kata Dedi.Ancaman tersebut menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam era digital, di mana ruang digital seringkali menjadi tempat tersebarnya komentar atau ancaman yang dapat berdampak serius.Ini adalah respons awal dari Polda Jabar dan tanggapan dari Gubernur Dedi Mulyadi terkait dengan ancaman pembunuhan yang menjadi perhatian serius di tengah-tengah pemerintahan digital saat ini.

Pontianak

| Kamis, 24 April 2025

Foto: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dapat Ancaman Pembunuhan, Polisi Siap Selidiki | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana

PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh bangsa di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3).Pertemuan tersebut dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden, hingga ketua umum partai politik.Jokowi mengatakan ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait Board of Peace (BoP) serta tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.“Mengenai masuknya Indonesia ke BoP, dan yang kedua mengenai tarif dagang Indonesia-Amerika,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/3).Menurut Jokowi, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum itu bertujuan membangun dialog agar dunia menjadi lebih damai.Selain itu, Prabowo juga menjelaskan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani kedua negara.Jokowi menyebut Prabowo meyakini kesepakatan tersebut menguntungkan Indonesia karena sekitar 1.800 komoditas Indonesia mendapatkan tarif impor 0 persen di Amerika Serikat.“Ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.Ia menambahkan, saat ini neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mencatat surplus lebih dari 18 miliar dolar AS, yang menurutnya masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.Jokowi juga mengapresiasi pertemuan tersebut karena berlangsung interaktif dan melibatkan banyak tokoh nasional, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma'ruf Amin.Menurut Jokowi, forum diskusi seperti itu sangat baik jika dilakukan secara rutin agar berbagai masukan dari tokoh bangsa dapat didengar pemerintah.

Politik

| Sabtu, 7 Maret 2026

Politik

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut

PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena latar belakangnya sebagai mantan penyanyi dangdut.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan hal itu disampaikan Fadia saat menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik."Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).Asep menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan asas presumptio iures de iure atau teori fiksi hukum, yang menganggap setiap orang mengetahui hukum.Ia menegaskan Fadia telah menjabat sebagai Bupati selama dua periode dan sebelumnya menjadi Wakil Bupati pada 2011–2016, sehingga seharusnya memahami prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.Kepada penyidik, Fadia juga mengklaim urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di Kabupaten Pekalongan.Sebelumnya, pada 3 Maret 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia di wilayah Semarang, Jawa Tengah. KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya dari Pekalongan.Sehari kemudian, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.

Politik

| Jumat, 6 Maret 2026

Politik

Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana

PIFA, Politik - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, wakil presiden, serta tokoh nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3).Menurut Muzani, Prabowo menerima berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa sebagai referensi dalam mengambil keputusan terkait situasi nasional dan global.“Presiden menerima pandangan itu dengan senang hati dan menjadikannya sebagai referensi dalam mengambil keputusan,” ujar Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3).Ia mengatakan diskusi berlangsung konstruktif dan penuh suasana kebersamaan. Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangan mereka.Selain menerima masukan, Prabowo juga memaparkan pandangannya terkait perkembangan geopolitik global. Beragam pandangan yang muncul dalam diskusi disebut ada yang kritis, tajam, maupun berupa saran dan pemikiran.Muzani menegaskan, Prabowo juga menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara serta meminta seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan.Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, dari pukul 19.30 hingga 23.30 WIB itu digelar di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Jakarta

| Kamis, 5 Maret 2026

Berita Populer

Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dapat Ancaman Pembunuhan, Polisi Siap Selidiki

Pontianak

| Kamis, 24 April 2025

Politik

Seskab: 90 Persen Usulan Indonesia Diakomodasi dalam Perjanjian Dagang dengan AS

PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan sebanyak 90 persen usulan Indonesia telah diakomodasi dalam perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Pernyataan tersebut disampaikan Teddy menindaklanjuti perjanjian dagang yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela pertemuan perdana anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington, DC, Kamis (19/2). "Melalui negosiasi intensif dengan 90 persen usulan Indonesia dipenuhi, sebanyak 1.819 produk nasional memperoleh tarif nol persen di pasar AS, termasuk komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, serta komponen elektronik," katanya melalui Sekretariat Kabinet (Setkab) di Jakarta, Jumat. Setkab dalam keterangannya menjelaskan bahwa capaian tersebut diperoleh melalui proses negosiasi yang intensif. Delegasi Indonesia tercatat empat kali berkunjung ke Washington DC, menjalani tujuh putaran perundingan, serta lebih dari sembilan kali pertemuan langsung dan virtual. Perjanjian perdagangan tersebut ditegaskan hanya mencakup sektor ekonomi dan tidak memuat pasal non-ekonomi seperti pertanahan, geopolitik, maupun isu lainnya. Kedua negara, menurut Teddy, saling menghormati kedaulatan masing-masing. Salah satu capaian paling signifikan dari kesepakatan tersebut adalah pemberian tarif 0 persen bagi 1.819 produk nasional di pasar Amerika Serikat. "Dengan tarif nol persen, produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar AS, membuka peluang peningkatan ekspor, dan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha nasional," demikian petikan keterangan resmi Setkab. Selain itu, Teddy menyebut perjanjian ini juga membuka peluang peningkatan ekspor tekstil Indonesia hingga sepuluh kali lipat dan berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 4 juta pekerja di industri tekstil nasional. Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap harga pangan domestik tetap menjadi prioritas dalam kerangka kerja sama tersebut. Sebagai bagian dari prinsip timbal balik, Indonesia memberikan tarif nol persen bagi produk pertanian AS berupa kedelai dan gandum untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok nasional seperti tahu, tempe, dan mi. Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan bahwa kesepakatan dagang ini juga dibarengi dengan komitmen investasi senilai total 38,4 miliar dolar AS. Investasi tersebut mencakup rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing, impor gas dan minyak mentah senilai 15 miliar dolar AS per tahun, perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061, serta tambahan investasi sebesar 20 miliar dolar AS dalam 20 tahun ke depan. Sebagai bagian dari perjanjian dagang timbal balik, Indonesia dan Amerika Serikat juga membentuk Council of Trade and Investment sebagai forum dialog ekonomi kedua negara. Forum tersebut akan membahas isu perdagangan dan investasi, mengantisipasi lonjakan impor yang tidak wajar, serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Melalui mekanisme tersebut, setiap persoalan ekonomi diharapkan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur dialog dan koordinasi. Pemerintah menilai perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan dagang, melainkan langkah strategis untuk memperkuat hubungan bilateral yang lebih seimbang dan saling menguntungkan.

Politik

| Jumat, 20 Februari 2026

Politik

Cak Imin Tegaskan Fokus Pemberdayaan Usai Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan

PIFA, Nasional - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat, menyusul penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025. Cak Imin menyambut positif data terbaru BPS yang mencatat sebanyak 210 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan, dan menyebut bahwa mereka kini menjadi sasaran utama program pemberdayaan agar dapat mandiri dan sejahtera. “210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025). Tak hanya itu, pemberdayaan juga difokuskan pada 2,38 juta penduduk yang masih tergolong miskin ekstrem, angka yang menunjukkan penurunan sebesar 0,40 juta jiwa dibandingkan September 2024. “Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai,” tegasnya. Cak Imin menyebut orkestrasi kebijakan antar-Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu model pemberdayaan yang diusung yaitu mengoptimalkan dana keumatan bersama lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Ketua Umum PKB ini juga menegaskan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data. Data BPS, kata dia, akan dijadikan dasar utama untuk mengorkestrasikan kebijakan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. “Kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut bahwa penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi 2,38 juta jiwa pada Maret 2025 menunjukkan tren positif dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem nasional. “Jika dibandingkan Maret 2024, angka ini turun 1,18 juta orang atau sebesar 0,41 persen,” ujarnya. Ateng menjelaskan, kemiskinan ekstrem dihitung berdasarkan acuan Bank Dunia dengan batas pengeluaran US$2,15 per kapita per hari (PPP 2017), sebagai ambang minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghitungan ini, lanjutnya, menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Penurunan tajam dalam jumlah penduduk miskin ekstrem selama setahun terakhir dinilai menjadi fondasi optimisme pemerintah dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.

Politik

| Kamis, 31 Juli 2025

Feeds

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana

Politik

| Sabtu, 7 Maret 2026

Politik

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut

Politik

| Jumat, 6 Maret 2026

Politik

Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana

Jakarta

| Kamis, 5 Maret 2026

Politik

Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik parlemen, serta mantan menteri luar negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3). Pertemuan yang membahas konflik di Timur Tengah itu berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 19.30 hingga 23.30 WIB.Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia menekankan pentingnya jalur diplomasi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, guna mendorong penyelesaian konflik melalui meja perundingan serta menghormati kedaulatan setiap negara. Sugiono juga menyampaikan niat Prabowo untuk berperan sebagai mediator dan menyoroti kekhawatiran negara-negara Teluk atas serangan yang terjadi di wilayah mereka.Sugiono menambahkan, Prabowo telah melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk, meski untuk bertemu Putra Mahkota Arab Saudi masih menunggu waktu yang tepat.Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menilai peluang keberhasilan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) berpotensi menurun seiring meningkatnya eskalasi konflik. Ia menangkap kesan bahwa pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP, tergantung perkembangan situasi dan komunikasi dengan negara-negara OKI.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut hingga kini Indonesia masih berada di BoP, namun evaluasi tetap terbuka bila diperlukan bersama negara lain.Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap langkah dan kerja sama internasional yang diambil pemerintah di tengah dinamika konflik tersebut.

Politik

| Selasa, 3 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana | Pifa Net

Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel

PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera memutuskan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Hasanuddin menilai posisi Indonesia dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri bebas aktif di mata internasional. Ia menyoroti risiko Indonesia terseret dalam pusaran geopolitik negara-negara Arab yang tengah memanas.“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3).Menurutnya, partisipasi Indonesia sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Ia juga menilai komitmen menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika Indonesia tergabung dalam organisasi yang dinilai membiarkan agresi militer, termasuk invasi AS-Israel ke Iran.Hasanuddin turut menyoroti sikap pemerintah yang belum secara tegas mengutuk invasi tersebut. Sikap diam itu, kata dia, memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia dan berpotensi memengaruhi pandangan rakyat Palestina terhadap Indonesia.Ia juga mengingatkan potensi penolakan terhadap mobilisasi TNI sebagai bagian dari pasukan ISF BoP. Bahkan, menurutnya, penolakan telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza.Selain aspek politik, Hasanuddin menilai alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam misi tersebut dapat menekan kapasitas fiskal negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik yang meluas, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara.

Politik

| Senin, 2 Maret 2026

Politik

Foto: Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel | Pifa Net

DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS

PIFA, Politik — Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang Amerika Serikat–Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).Mengutip Antara, Chusnunia menilai ART mencakup sektor yang sangat luas, mulai dari perdagangan, investasi, dan digital hingga sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta keamanan ekonomi. Namun, ia menyoroti adanya klausul yang berpotensi lebih merugikan Indonesia.Salah satu poin yang dipersoalkan adalah ketentuan yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dan memperoleh persetujuan AS sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain. “Ada lebih dari 20 Pasal dalam perjanjian yang meresahkan, misalnya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam klausul perjanjian disebut barang dari AS bebas dari persyaratan yang diatur di Indonesia,” kata Chusnunia.Ia mengingatkan, bila perlakuan khusus tersebut diterapkan, negara lain berpotensi menuntut kebijakan serupa. Padahal, TKDN diberlakukan untuk mendorong industrialisasi nasional sebagai agenda prioritas. Aturan TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, yang mewajibkan komponen lokal tinggi—termasuk baterai nikel dan modul elektronik—sebagai syarat insentif. Produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.Chusnunia menilai kesepakatan itu berisiko mengembalikan posisi Indonesia hanya sebagai pasar dan importir, bukan basis produksi industri yang mandiri. Selain itu, klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi dinilai berpotensi memicu banjir produk pertanian dan peternakan—seperti daging sapi, susu, dan keju—yang dapat menekan peternak lokal.Ia juga menyinggung perkembangan hukum di AS. Menurutnya, Mahkamah Agung AS telah membatalkan tarif resiprokal dan menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.“Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan,” ujarnya. Ia menegaskan, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang agar setiap perjanjian internasional tetap berpijak pada kepentingan sosial, prinsip persamaan kedudukan, dan asas saling menguntungkan.

Politik

| Minggu, 1 Maret 2026

Politik

Foto: DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS | Pifa Net

Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

PIFA, Politik – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengganggu program maupun anggaran pendidikan.Teddy menyampaikan hal itu untuk menjawab narasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pengurangan anggaran pendidikan akibat program MBG.“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan, saya jawab tidak,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (27/2).Menurutnya, di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap berjalan bahkan bertambah. Program yang masih berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat. Hingga tahun lalu, pemerintah telah membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah.“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” ujarnya.Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap sekolah-sekolah rusak. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 16 ribu unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.Teddy mengakui masih ada sekolah yang terbengkalai. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah daerah, di mana SMA menjadi kewenangan gubernur, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan bupati dan wali kota.“Memang ada sekolah rusak dari dulu, tapi di era Pak Prabowo sekolah yang sudah lama rusak dan belum tertanggulangi kita renovasi,” katanya.Pemerintah juga disebut meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disalurkan ke 210 ribu sekolah.Teddy turut membantah anggapan bahwa program MBG mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan tenaga pengajar. Ia menyebut persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat telah memberikan tambahan insentif.Menurutnya, insentif guru honorer yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan, kini meningkat menjadi Rp400 ribu di era pemerintahan Prabowo. Sementara untuk guru non-ASN, insentif dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.Selain itu, mekanisme pembayaran tunjangan honor guru melalui transfer daerah kini dilakukan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali seperti sebelumnya.“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” kata Teddy.

Politik

| Sabtu, 28 Februari 2026

Politik

Foto: Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan | Pifa Net

PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencari keuntungan finansial maupun bentuk manfaat material lainnya.Larangan tersebut tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu ditegaskan bahwa seluruh kader partai di tiga pilar—struktural, legislatif, dan eksekutif—dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan program MBG demi kepentingan pribadi."DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif), dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," demikian kutipan dalam surat tersebut.DPP juga meminta para kader menjaga integritas dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai. Kader diminta mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.Dalam surat itu ditegaskan, setiap pelanggaran terhadap instruksi tersebut akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menyebut instruksi itu menjadi penegasan bahwa partainya tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan individu untuk terlibat dalam bisnis MBG.“Dengan adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujar Guntur.Ia menambahkan, surat tersebut juga menjadi jawaban atas tudingan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Menurut Guntur, dengan adanya instruksi itu, partai secara tegas melarang keterlibatan anggota dan kader PDIP dalam bisnis MBG.

Politik

| Jumat, 27 Februari 2026

Politik

Foto: PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi | Pifa Net

Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah

PIFA, Politik - Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya buka suara terkait polemik anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik geografis ekstrem.Sebelumnya, penjelasan terkait anggaran tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni. Ia menyebut rencana pengadaan kendaraan dinas telah melalui pertimbangan matang demi mendukung efektivitas kerja kepala daerah.Menurut Sri, kendaraan operasional gubernur harus mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok Kaltim yang memiliki medan berat, mulai dari jalan berlumpur hingga berbatu."Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.Ia menjelaskan, anggaran Rp 8,5 miliar tersebut direncanakan untuk pembelian mobil jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Namun, hingga kini belum dirinci secara spesifik terkait waktu pembelian, merek kendaraan, maupun jumlah unit yang akan dibeli."Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," ujarnya.Sementara itu, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuknya. Ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas kedinasan."Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy.Rudy juga menyinggung posisi strategis Kaltim sebagai lokasi berdirinya Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas juga berkaitan dengan upaya menjaga marwah daerah di mata nasional maupun internasional."Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.Ia menambahkan bahwa spesifikasi kendaraan yang direncanakan masih berada dalam batas ketentuan."Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," sambungnya.Di sisi lain, berdasarkan data di situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan APBD 2026. Kendaraan yang direncanakan berupa jip 4x4 A/T dengan kapasitas mesin 3.346 cc berbahan bakar solar.Pengadaan tersebut dijadwalkan pada Mei 2026 melalui metode e-purchasing dengan jumlah satu unit kendaraan. Pagu anggaran tercatat sebesar Rp 2.952.380.480 yang bersumber dari APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Politik

| Kamis, 26 Februari 2026

Politik

Foto: Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah | Pifa Net

Habiburokhman Soroti Guru Honorer Probolinggo Jadi Tersangka Rangkap Jabatan

PIFA, Politik - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda, yang ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).Habib menyayangkan langkah penetapan tersangka terhadap Misbahul. Ia menilai jaksa seharusnya merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana."Seharusnya jaksa mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan," kata Habib saat dihubungi, Selasa (24/2).Menurut dia, dalam kasus tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan dari Misbahul saat merangkap jabatan sebagai PLD. Jika pun dinilai sebagai kesalahan administratif, ia berpendapat penyelesaiannya cukup dengan pengembalian salah satu sumber gaji kepada negara."Kalau toh hal tersebut salah, seharusnya dia hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya tersebut kepada negara," ujarnya.Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan aparat penegak hukum agar memahami perubahan paradigma dalam KUHP baru. Ia menekankan bahwa pendekatan hukum kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan."Jaksa juga harus mempedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif," katanya.Sebelumnya, Misbahul yang merupakan guru honorer di SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gaji dari dua jabatan yang sama-sama dibiayai anggaran negara. Ia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta.Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo, Taufik Eko Purwanto, menyatakan larangan tersebut tertuang secara jelas dalam perjanjian kerja di masing-masing jabatan yang diemban tersangka."Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp118 juta," ujar Taufik, Kamis (12/2).

Politik

| Rabu, 25 Februari 2026

Politik

Foto: Habiburokhman Soroti Guru Honorer Probolinggo Jadi Tersangka Rangkap Jabatan | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dapat Ancaman Pembunuhan, Polisi Siap Selidiki

Pontianak

| Kamis, 24 April 2025

Politik

Seskab: 90 Persen Usulan Indonesia Diakomodasi dalam Perjanjian Dagang dengan AS

Politik

| Jumat, 20 Februari 2026

Politik

Cak Imin Tegaskan Fokus Pemberdayaan Usai Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan