Politik
Ke Kantor Partai Perindo NTB, Ganjar Pranowo Disopiri TGB Zainul Majdi
PIFA, Politik - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo diantar oleh Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tuan Guru Bajang (TGB) M Zainul Majdi, saat berada di Kota Mataram, Minggu (18/6/2023) kemarin. Momen tersebut seusai Bacapres Ganjar Pranowo mengadakan makan siang bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya di Rumah Langko, Kota Mataram. "Mas Ganjar bareng saya saja. Kita langsung ke Kantor DPW Partai Perindo," ujar TGB mengutip Sindonews.com. Ganjar, yang mengenakan baju bergaris, kemudian duduk di samping TGB. Rachmat Hidayat, Ketua DPD PDIP NTB, juga turut duduk di kursi belakang. Ganjar tampak tersenyum ketika TGB mengendarai mobil listriknya menuju Kantor DPW Partai Perindo yang hanya berjarak sekitar 800 meter. Setibanya di Kantor DPW Partai Perindo, Ganjar disambut dengan pertunjukan peresean, yang merupakan budaya khas Lombok. Keduanya saling memukul dengan menggunakan tongkat. Setelah itu, Ganjar disajikan berbagai menu UMKM yang merupakan program dari DPW Partai Perindo NTB. Ganjar juga sempat menikmati es cendol yang khusus dibuat untuk Gubernur Jawa Tengah ini. Kunjungan Gubernur Ganjar ini merupakan hasil kerja sama antara PDIP dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. DPW Partai Perindo NTB menjadi kunjungan pertama dari Gubernur Ganjar setelah kesepakatan tersebut. Salah satu poin kesepakatan antara PDIP dan Partai Perindo adalah bahwa setiap calon presiden, Ganjar Pranowo, akan berusaha untuk mengunjungi kantor partai koalisi saat berkunjung ke daerah. (yd)
Ntb
| Senin, 19 Juni 2023
Trending
Kejagung Ungkap Modus Oplos BBM dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah di Pertamina
Indonesia
| Jumat, 28 Februari 2025
Puan Tegaskan Cak Imin Masuk dalam Radar Cawapres Ganjar Bukan Lelucon, Tapi Serius
Indonesia
| Kamis, 27 Juli 2023
Hasto Kristiyanto: Politik Tidak Boleh Dendam
Jakarta
| Sabtu, 8 Juni 2024
Tok! KPU Tetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Indonesia
| Rabu, 24 April 2024
Bakal Gelar Pertemuan, NasDem Sebut Cawapres Anies Baswedan Bakal Jadi Kejutan!
Indonesia
| Rabu, 31 Mei 2023
Kepala Daerah PDI Perjuangan Siap Mengikuti Retret di Akmil Magelang
Indonesia
| Minggu, 23 Februari 2025
Mahfud MD Ingatkan Penanganan Kasus Menkominfo Hati-hati dari Unsur Politik, Pengamat: Masih Murni!
Indonesia
| Kamis, 18 Mei 2023
Drama Kepulangan Mentan Syahrul Yasin Limpo: Penggeledahan, Ketidakpastian, dan Sorotan Publik
Jakarta
| Jumat, 6 Oktober 2023
Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo: Ini Konsekuensi Jabatan Saya
Indonesia
| Kamis, 11 Juli 2024
China Cabut Boikot, Boeing Dapat Angin Segar Setelah Kesepakatan Tarif dengan AS
China
| Rabu, 14 Mei 2025
Berita Terbaru
Politik
MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Memberhentikan Anggota DPR
PIFA, Politik - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi sejumlah mahasiswa terkait Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta agar konstituen diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (27/11), MK menegaskan bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan: menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan persoalan utama yang diajukan para pemohon tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai mekanisme recall yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006. Menurut Mahkamah, mekanisme recall berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum, di mana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebut bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menerangkan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah kewenangan recall berada pada partai politik, bukan konstituen. Karena itu, keinginan para pemohon agar rakyat di daerah pemilihan turut diberi hak memberhentikan anggota DPR dipandang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Selain itu, MK menilai pemberhentian anggota DPR oleh konstituen secara teknis sama saja dengan menggelar pemilu ulang, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak dapat dipastikan bahwa pemilih dalam proses pemberhentian adalah orang yang sama dengan pemilih pada pemilu sebelumnya. Menanggapi kekhawatiran pemohon mengenai dominasi partai politik dalam proses recall, MK menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Penggantian anggota DPR oleh partai politik telah diatur melalui mekanisme yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, serta diawasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana diatur dalam UU 17/2014. MK juga menyampaikan bahwa pemilih tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan kepada partai politik apabila menilai ada anggota DPR yang tidak layak menjabat, termasuk mendorong partai untuk melakukan recall. Selain itu, pemilih dapat menggunakan haknya pada pemilu berikutnya untuk tidak memilih kembali anggota DPR yang dianggap bermasalah. Karena substansi permohonan dinilai sama dengan perkara sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan tidak memiliki alasan kuat untuk mengubah pendiriannya. “Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas Guntur. Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh lima mahasiswa: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, dan meminta agar ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya.” Namun permohonan tersebut kini secara resmi ditolak oleh MK.
Politik
| Jumat, 28 November 2025
Politik
Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina
PIFA, Politik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pelibatan prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan rencana tersebut dan menilai hal itu penting demi mencegah potensi sabotase. “Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11). Bahlil menekankan bahwa semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara, termasuk pengamanan objek vital strategis. Menurutnya, penjagaan aset-aset penting seperti kilang minyak membutuhkan keterlibatan seluruh unsur keamanan. “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” katanya. Rencana Penugasan TNI Dimulai Desember Wacana pengamanan kilang oleh TNI sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menjelaskan bahwa pengamanan industri strategis yang terkait dengan kedaulatan negara merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu. Kita akan laksanakan mulai Desember, dengan menugaskan pasukan TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11). Selain itu, pengamanan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional. “BAIS akan memantau hal-hal yang mungkin menjadi ancaman potensial sehingga bisa dilakukan antisipasi pengamanan secara fisik,” tambah Sjafrie.
Politik
| Kamis, 27 November 2025
Politik
Presiden Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh Rumah Sakit di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak Empat RS
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah rumah sakit di Provinsi Papua, menyusul kabar tragis seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat fasilitas kesehatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi keluarga korban dan memberikan bantuan. Menurut Tito, audit akan dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar persoalan layanan kesehatan di Papua. “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan yang swasta,” ujar Tito. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemenkes dan Kemendagri telah berada di Jayapura guna memulai proses audit. Tito menjelaskan, audit dari Kemendagri akan mencakup penelusuran aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati serta Peraturan Gubernur yang terkait dengan rumah sakit kabupaten dan RSUD provinsi. Sementara itu, Menkes Budi juga mengerahkan tim khusus untuk menilai aspek teknis layanan kesehatan, mulai dari fasilitas, tata kelola, hingga sumber daya manusia. Di sisi lain, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan tim akan segera melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
Politik
| Selasa, 25 November 2025
Berita Populer
Politik
Ke Kantor Partai Perindo NTB, Ganjar Pranowo Disopiri TGB Zainul Majdi
PIFA, Politik - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo diantar oleh Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tuan Guru Bajang (TGB) M Zainul Majdi, saat berada di Kota Mataram, Minggu (18/6/2023) kemarin. Momen tersebut seusai Bacapres Ganjar Pranowo mengadakan makan siang bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya di Rumah Langko, Kota Mataram. "Mas Ganjar bareng saya saja. Kita langsung ke Kantor DPW Partai Perindo," ujar TGB mengutip Sindonews.com. Ganjar, yang mengenakan baju bergaris, kemudian duduk di samping TGB. Rachmat Hidayat, Ketua DPD PDIP NTB, juga turut duduk di kursi belakang. Ganjar tampak tersenyum ketika TGB mengendarai mobil listriknya menuju Kantor DPW Partai Perindo yang hanya berjarak sekitar 800 meter. Setibanya di Kantor DPW Partai Perindo, Ganjar disambut dengan pertunjukan peresean, yang merupakan budaya khas Lombok. Keduanya saling memukul dengan menggunakan tongkat. Setelah itu, Ganjar disajikan berbagai menu UMKM yang merupakan program dari DPW Partai Perindo NTB. Ganjar juga sempat menikmati es cendol yang khusus dibuat untuk Gubernur Jawa Tengah ini. Kunjungan Gubernur Ganjar ini merupakan hasil kerja sama antara PDIP dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. DPW Partai Perindo NTB menjadi kunjungan pertama dari Gubernur Ganjar setelah kesepakatan tersebut. Salah satu poin kesepakatan antara PDIP dan Partai Perindo adalah bahwa setiap calon presiden, Ganjar Pranowo, akan berusaha untuk mengunjungi kantor partai koalisi saat berkunjung ke daerah. (yd)
Ntb
| Senin, 19 Juni 2023
Politik
Kejagung Ungkap Modus Oplos BBM dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah di Pertamina
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus blending yang digunakan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023. Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun.Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa modus blending dilakukan dengan mencampur bahan bakar minyak (BBM) berkualitas lebih rendah dengan BBM berkualitas lebih tinggi untuk dijual dengan harga premium.“Hasil penyidikan adalah RON 90 atau yang di bawahnya itu, tadi fakta yang ada di transaksi RON 88 di-blending dengan RON 92 dan dipasarkan seharga RON 92,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/2).Modus Blending dan Pengurangan ProduksiDalam pengungkapan awal pada Senin (24/2), Kejagung menemukan bahwa para tersangka sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri dan menolak minyak mentah dari KKKS. Akibatnya, PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga harus mengimpor minyak mentah dan produk kilang dengan harga lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.Tersangka Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, diduga melakukan pembayaran untuk RON 92, padahal yang dibeli sebenarnya adalah RON 90 atau lebih rendah. Produk tersebut kemudian di-blending di storage atau depo untuk dijadikan RON 92, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam prosedur pengadaan.Pengungkapan Tersangka BaruPada Rabu (26/2), Kejagung menetapkan dua tersangka baru, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya, dengan persetujuan Riva Siahaan, melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga mengakibatkan pembayaran impor dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas barang.Qohar mengungkapkan bahwa Maya Kusmaya memerintahkan Edward Corne untuk melakukan blending RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax) agar menghasilkan RON 92 di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak. Terminal ini dimiliki oleh tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, serta Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.“Hasil blending ini kemudian dijual seharga BBM RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” tambah Qohar.Sembilan Tersangka dan Kerugian NegaraDalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni:Riva Siahaan (RS) - Direktur Utama PT Pertamina Patra NiagaSani Dinar Saifuddin (SDS) - Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina InternasionalYoki Firnandi (YF) - Direktur Utama PT Pertamina International ShippingAgus Purwono (AP) - VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina InternasionalMaya Kusmaya (MK) - Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra NiagaEdward Corne (EC) - VP Trading Operations PT Pertamina Patra NiagaMuhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) - Beneficial owner PT Navigator KhatulistiwaDimas Werhaspati (DW) - Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala MaritimGading Ramadhan Joedo (GRJ) - Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal MerakKerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp193,7 triliun, yang bersumber dari lima komponen utama:Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliunKerugian impor minyak mentah melalui broker: Rp2,7 triliunKerugian impor BBM melalui broker: Rp9 triliunKerugian pemberian kompensasi tahun 2023: Rp126 triliunKerugian pemberian subsidi tahun 2023: Rp21 triliunKejagung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana hasil kejahatan tersebut. Proses hukum terhadap para tersangka diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola energi di Indonesia.
Indonesia
| Jumat, 28 Februari 2025
Politik
Puan Tegaskan Cak Imin Masuk dalam Radar Cawapres Ganjar Bukan Lelucon, Tapi Serius
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menegaskan bahwa pernyataannya mengenai Cak Imin sebagai cawapres Ganjar adalah serius, bukan sekadar lelucon. "Saya serius loh waktu bilang salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya Bacapres PDIP Pak Ganjar itu Cak Imin. Tadi juga saya sampaikan. 'Mbak tenanan nggak sih Mbak ngomong gitu?', lah bener masa ngawur," kata Puan saat menyambangi Cak Imin di kediamannya di Jalan Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023), seperti dikutip dari detikcom. Namun, Puan juga mengakui bahwa masih ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum keputusan akhir diambil. Pemilihan calon cawapres akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesesuaian visi dengan PDIP dan partai lain, serta cita-cita yang sama untuk membangun bangsa. Dalam pertemuan dengan Cak Imin, Puan mengatakan bahwa belum ada syarat-syarat yang diajukan untuk menjadi cawapres Ganjar. Pertemuan berlangsung dengan cair dan tanpa ada penekanan persyaratan tertentu. PDIP dan PKB masih berusaha menyatukan pemikiran guna mencari titik temu yang baik bagi bangsa. Sebelumnya, Puan juga menyebutkan lima kandidat calon wakil presiden yang mengerucut, termasuk Muhaimin Iskandar, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nama-nama ini tengah dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden tahun 2024. (yd)
Indonesia
| Kamis, 27 Juli 2023
Feeds
MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Memberhentikan Anggota DPR
PIFA, Politik - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi sejumlah mahasiswa terkait Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta agar konstituen diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (27/11), MK menegaskan bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan: menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan persoalan utama yang diajukan para pemohon tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai mekanisme recall yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006. Menurut Mahkamah, mekanisme recall berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum, di mana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebut bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menerangkan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah kewenangan recall berada pada partai politik, bukan konstituen. Karena itu, keinginan para pemohon agar rakyat di daerah pemilihan turut diberi hak memberhentikan anggota DPR dipandang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Selain itu, MK menilai pemberhentian anggota DPR oleh konstituen secara teknis sama saja dengan menggelar pemilu ulang, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak dapat dipastikan bahwa pemilih dalam proses pemberhentian adalah orang yang sama dengan pemilih pada pemilu sebelumnya. Menanggapi kekhawatiran pemohon mengenai dominasi partai politik dalam proses recall, MK menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Penggantian anggota DPR oleh partai politik telah diatur melalui mekanisme yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, serta diawasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana diatur dalam UU 17/2014. MK juga menyampaikan bahwa pemilih tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan kepada partai politik apabila menilai ada anggota DPR yang tidak layak menjabat, termasuk mendorong partai untuk melakukan recall. Selain itu, pemilih dapat menggunakan haknya pada pemilu berikutnya untuk tidak memilih kembali anggota DPR yang dianggap bermasalah. Karena substansi permohonan dinilai sama dengan perkara sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan tidak memiliki alasan kuat untuk mengubah pendiriannya. “Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas Guntur. Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh lima mahasiswa: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, dan meminta agar ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya.” Namun permohonan tersebut kini secara resmi ditolak oleh MK.
Politik
| Jumat, 28 November 2025
Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina
PIFA, Politik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pelibatan prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan rencana tersebut dan menilai hal itu penting demi mencegah potensi sabotase. “Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11). Bahlil menekankan bahwa semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara, termasuk pengamanan objek vital strategis. Menurutnya, penjagaan aset-aset penting seperti kilang minyak membutuhkan keterlibatan seluruh unsur keamanan. “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” katanya. Rencana Penugasan TNI Dimulai Desember Wacana pengamanan kilang oleh TNI sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menjelaskan bahwa pengamanan industri strategis yang terkait dengan kedaulatan negara merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu. Kita akan laksanakan mulai Desember, dengan menugaskan pasukan TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11). Selain itu, pengamanan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional. “BAIS akan memantau hal-hal yang mungkin menjadi ancaman potensial sehingga bisa dilakukan antisipasi pengamanan secara fisik,” tambah Sjafrie.
Politik
| Kamis, 27 November 2025
Presiden Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh Rumah Sakit di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak Empat RS
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah rumah sakit di Provinsi Papua, menyusul kabar tragis seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat fasilitas kesehatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi keluarga korban dan memberikan bantuan. Menurut Tito, audit akan dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar persoalan layanan kesehatan di Papua. “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan yang swasta,” ujar Tito. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemenkes dan Kemendagri telah berada di Jayapura guna memulai proses audit. Tito menjelaskan, audit dari Kemendagri akan mencakup penelusuran aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati serta Peraturan Gubernur yang terkait dengan rumah sakit kabupaten dan RSUD provinsi. Sementara itu, Menkes Budi juga mengerahkan tim khusus untuk menilai aspek teknis layanan kesehatan, mulai dari fasilitas, tata kelola, hingga sumber daya manusia. Di sisi lain, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan tim akan segera melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
Politik
| Selasa, 25 November 2025
Menkeu Purbaya Tanggapi Pencekalan Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi Pajak
PIFA, Politik - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pencekalan mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang resmi dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Pencekalan tersebut diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020. Purbaya mengaku belum menerima laporan resmi dari Kejagung, namun ia menduga kasus yang menjerat Ken berkaitan dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak pada periode tersebut. “Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Ia menyebut sejumlah pegawai Kementerian Keuangan sudah dipanggil Kejagung untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi ini. “Beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan,” kata Purbaya. Meski tengah terjadi penyidikan besar di sektor perpajakan, Purbaya menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu takut dan harus bekerja lebih serius. “Saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar saja kejaksaan memprosesnya,” tegasnya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya membenarkan bahwa Kejagung mengajukan pencegahan terhadap lima orang. Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa salah satu nama yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi, selain Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Pencekalan ini menandai langkah lanjutan penyidikan dugaan korupsi pajak yang terjadi dalam rentang 2016–2020, yang kini tengah ditelusuri Kejaksaan Agung.
Politik
| Sabtu, 22 November 2025
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Gugat UU MD3, Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR
PIFA, Politik - Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar rakyat—dalam hal ini para konstituen—diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR RI yang kehilangan legitimasi. Para pemohon terdiri dari Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang mengatur syarat pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR, di mana pemberhentian hanya dapat diusulkan oleh partai politik. Ikhsan menegaskan bahwa permohonan ini bukan dilatarbelakangi kebencian terhadap DPR maupun partai politik, melainkan bentuk kepedulian agar sistem dapat diperbaiki. Ia menyampaikan hal tersebut mengutip laporan Antara, Selasa (18/11). Para mahasiswa menilai bahwa ketentuan PAW yang hanya dapat diinisiasi partai politik membuat kewenangan tersebut menjadi eksklusif. Dalam praktiknya, mereka menyebut partai politik kerap memberhentikan anggota DPR tanpa alasan jelas, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan anggota yang sudah tidak mendapat dukungan rakyat. Ketiadaan mekanisme pemberhentian oleh konstituen dianggap membuat peran pemilih hanya bersifat formalitas saat pemilu. Rakyat dapat menentukan siapa yang terpilih, tetapi tidak punya peran ketika anggota tersebut dianggap tak lagi menjalankan amanat atau janji kampanyenya. Hal ini, menurut pemohon, menimbulkan kerugian hak konstitusional karena mereka tidak dapat memastikan wakilnya benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pemohon menilai Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, serta equal treatment di hadapan hukum. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang pasal tersebut agar pemberhentian anggota DPR dapat diusulkan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihan. Perkara ini telah diregistrasi di MK dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Sidang pemeriksaan pendahuluan pertama digelar pada 4 November, disusul sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan pada 17 November.
Politik
| Kamis, 20 November 2025
Prabowo: Kekayaan Indonesia Ratusan Tahun Diambil Bangsa Lain karena Lemahnya Pengelolaan
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan Indonesia selama ratusan tahun telah diambil oleh bangsa lain akibat ketidakmampuan para pemimpin masa lalu dalam menjaga dan mengelola potensi negeri ini. Pernyataan itu disampaikan saat meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu yang paling kaya sumber daya alam. Namun, kekayaan tersebut tak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. “Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa terutama para pemimpin-pemimpinnya kurang pandai mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil, diambil, diambil oleh bangsa lain,” ujar kepala negara. Prabowo mengajak seluruh pemimpin dari berbagai sektor—agama, budaya, politik, hingga ekonomi—untuk kembali memahami tujuan berbangsa dan bernegara, yakni memastikan kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya dinikmati segelintir orang. “Tidak bisa negara makmur hanya untuk beberapa orang di atas. Itu bukan negara merdeka dan itu negara pasti gagal. Indonesia tidak boleh mempertahankan keadaan seperti itu,” tegasnya. Ia juga menyinggung bahaya jika kekayaan negara dibawa keluar oleh kelompok yang tidak memiliki kecintaan pada tanah air. Kondisi tersebut menurutnya harus segera dihentikan. “Apalagi kalau orang-orang tersebut tega membawa lari kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan,” katanya. Di akhir pidatonya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah elemen paling penting dalam membangun kebangkitan nasional. Melalui pendidikan yang kuat dan merata, ia meyakini Indonesia dapat bangkit dan menjaga kekayaannya sendiri.
Politik
| Rabu, 19 November 2025
DPR Resmi Sahkan RKUHAP Jadi Undang-Undang di Tengah Protes Koalisi Masyarakat Sipil
PIFA, Politik - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang II Tahun 2025–2026, Selasa (18/11), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. “Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. Pertanyaan itu dijawab serempak oleh anggota dewan yang hadir dengan kata “setuju”. Rapat paripurna ini dihadiri 242 anggota secara langsung dan 100 anggota secara virtual, dari total 579 anggota DPR. Sisanya tidak hadir. RKUHAP Dinilai Mendesak untuk Diperbarui Pengambilan keputusan tingkat dua dilakukan setelah RKUHAP sebelumnya disetujui oleh delapan fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR pada Kamis (13/11). Seluruh fraksi sepakat rancangan ini perlu segera diperbarui mengingat KUHAP yang berlaku saat ini sudah berusia 44 tahun sejak disahkan pada 1981. Substansi revisi meliputi: Penyesuaian hukum acara pidana dengan KUHP baru. Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut. Penguatan hak tersangka dan terdakwa. Penguatan peran advokat dalam pendampingan hukum. “RKUHAP harus memastikan setiap individu, baik tersangka maupun korban, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Koalisi Masyarakat Sipil Menolak, Laporkan 11 Anggota Panja ke MKD Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menolak pengesahan RKUHAP. Mereka menilai proses pembahasan cacat formil dan materiil. Koalisi bahkan melaporkan 11 anggota Panja RKUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (17/11), atas dugaan pelanggaran kode etik dalam penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyatakan pihaknya mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKUHAP. Selain itu, mereka keberatan karena nama Koalisi Masyarakat Sipil disebut-sebut dicatut dalam penyusunan RUU tersebut. “Kami melaporkan sebelas orang, pimpinan, dan anggota Panja dari unsur DPR RI terkait pembahasan RKUHAP,” ujar Fadhil. Dengan pengesahan ini, RKUHAP resmi menjadi dasar hukum acara pidana yang baru, meski perdebatan terkait proses dan substansinya diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Politik
| Selasa, 18 November 2025
Prabowo Tegaskan Butuh Hasil Cepat untuk Rakyat, Bukan Banyak Omon-omon
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk mengabdi kepada bangsa sejak masih muda. Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11).Prabowo mengatakan tidak rela jika masih ada rakyat yang hidup dalam kesulitan, termasuk anak-anak yang bersekolah tanpa makan. Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terjadi di abad ke-21.Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia menyinggung bahwa masyarakat saat ini membutuhkan hasil cepat, bukan sekadar ucapan atau omon-omon.“Tidak ada gunanya saling membenci atau saling curiga. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat, tidak boleh terlalu banyak omon-omon. Saya harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat,” ujarnya. Prabowo menegaskan bahwa persatuan seluruh unsur bangsa menjadi kunci untuk membawa Indonesia menuju negara yang lebih sejahtera.
Politik
| Senin, 17 November 2025
Berita Rekomendasi
Politik
Ke Kantor Partai Perindo NTB, Ganjar Pranowo Disopiri TGB Zainul Majdi
PIFA, Politik - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo diantar oleh Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tuan Guru Bajang (TGB) M Zainul Majdi, saat berada di Kota Mataram, Minggu (18/6/2023) kemarin. Momen tersebut seusai Bacapres Ganjar Pranowo mengadakan makan siang bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya di Rumah Langko, Kota Mataram. "Mas Ganjar bareng saya saja. Kita langsung ke Kantor DPW Partai Perindo," ujar TGB mengutip Sindonews.com. Ganjar, yang mengenakan baju bergaris, kemudian duduk di samping TGB. Rachmat Hidayat, Ketua DPD PDIP NTB, juga turut duduk di kursi belakang. Ganjar tampak tersenyum ketika TGB mengendarai mobil listriknya menuju Kantor DPW Partai Perindo yang hanya berjarak sekitar 800 meter. Setibanya di Kantor DPW Partai Perindo, Ganjar disambut dengan pertunjukan peresean, yang merupakan budaya khas Lombok. Keduanya saling memukul dengan menggunakan tongkat. Setelah itu, Ganjar disajikan berbagai menu UMKM yang merupakan program dari DPW Partai Perindo NTB. Ganjar juga sempat menikmati es cendol yang khusus dibuat untuk Gubernur Jawa Tengah ini. Kunjungan Gubernur Ganjar ini merupakan hasil kerja sama antara PDIP dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. DPW Partai Perindo NTB menjadi kunjungan pertama dari Gubernur Ganjar setelah kesepakatan tersebut. Salah satu poin kesepakatan antara PDIP dan Partai Perindo adalah bahwa setiap calon presiden, Ganjar Pranowo, akan berusaha untuk mengunjungi kantor partai koalisi saat berkunjung ke daerah. (yd)
Ntb
| Senin, 19 Juni 2023
Politik
Kejagung Ungkap Modus Oplos BBM dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah di Pertamina
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus blending yang digunakan para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023. Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp193,7 triliun.Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, menjelaskan bahwa modus blending dilakukan dengan mencampur bahan bakar minyak (BBM) berkualitas lebih rendah dengan BBM berkualitas lebih tinggi untuk dijual dengan harga premium.“Hasil penyidikan adalah RON 90 atau yang di bawahnya itu, tadi fakta yang ada di transaksi RON 88 di-blending dengan RON 92 dan dipasarkan seharga RON 92,” ujar Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/2).Modus Blending dan Pengurangan ProduksiDalam pengungkapan awal pada Senin (24/2), Kejagung menemukan bahwa para tersangka sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri dan menolak minyak mentah dari KKKS. Akibatnya, PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga harus mengimpor minyak mentah dan produk kilang dengan harga lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.Tersangka Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, diduga melakukan pembayaran untuk RON 92, padahal yang dibeli sebenarnya adalah RON 90 atau lebih rendah. Produk tersebut kemudian di-blending di storage atau depo untuk dijadikan RON 92, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam prosedur pengadaan.Pengungkapan Tersangka BaruPada Rabu (26/2), Kejagung menetapkan dua tersangka baru, yakni Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga. Keduanya, dengan persetujuan Riva Siahaan, melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga mengakibatkan pembayaran impor dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas barang.Qohar mengungkapkan bahwa Maya Kusmaya memerintahkan Edward Corne untuk melakukan blending RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax) agar menghasilkan RON 92 di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak. Terminal ini dimiliki oleh tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, serta Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.“Hasil blending ini kemudian dijual seharga BBM RON 92. Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” tambah Qohar.Sembilan Tersangka dan Kerugian NegaraDalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yakni:Riva Siahaan (RS) - Direktur Utama PT Pertamina Patra NiagaSani Dinar Saifuddin (SDS) - Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina InternasionalYoki Firnandi (YF) - Direktur Utama PT Pertamina International ShippingAgus Purwono (AP) - VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina InternasionalMaya Kusmaya (MK) - Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra NiagaEdward Corne (EC) - VP Trading Operations PT Pertamina Patra NiagaMuhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) - Beneficial owner PT Navigator KhatulistiwaDimas Werhaspati (DW) - Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala MaritimGading Ramadhan Joedo (GRJ) - Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal MerakKerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp193,7 triliun, yang bersumber dari lima komponen utama:Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliunKerugian impor minyak mentah melalui broker: Rp2,7 triliunKerugian impor BBM melalui broker: Rp9 triliunKerugian pemberian kompensasi tahun 2023: Rp126 triliunKerugian pemberian subsidi tahun 2023: Rp21 triliunKejagung terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana hasil kejahatan tersebut. Proses hukum terhadap para tersangka diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki tata kelola energi di Indonesia.
Indonesia
| Jumat, 28 Februari 2025
Politik
Puan Tegaskan Cak Imin Masuk dalam Radar Cawapres Ganjar Bukan Lelucon, Tapi Serius
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menegaskan bahwa pernyataannya mengenai Cak Imin sebagai cawapres Ganjar adalah serius, bukan sekadar lelucon. "Saya serius loh waktu bilang salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya Bacapres PDIP Pak Ganjar itu Cak Imin. Tadi juga saya sampaikan. 'Mbak tenanan nggak sih Mbak ngomong gitu?', lah bener masa ngawur," kata Puan saat menyambangi Cak Imin di kediamannya di Jalan Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023), seperti dikutip dari detikcom. Namun, Puan juga mengakui bahwa masih ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum keputusan akhir diambil. Pemilihan calon cawapres akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesesuaian visi dengan PDIP dan partai lain, serta cita-cita yang sama untuk membangun bangsa. Dalam pertemuan dengan Cak Imin, Puan mengatakan bahwa belum ada syarat-syarat yang diajukan untuk menjadi cawapres Ganjar. Pertemuan berlangsung dengan cair dan tanpa ada penekanan persyaratan tertentu. PDIP dan PKB masih berusaha menyatukan pemikiran guna mencari titik temu yang baik bagi bangsa. Sebelumnya, Puan juga menyebutkan lima kandidat calon wakil presiden yang mengerucut, termasuk Muhaimin Iskandar, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nama-nama ini tengah dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden tahun 2024. (yd)
Indonesia
| Kamis, 27 Juli 2023