Politik
Jokowi Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar: Matahari Itu Hanya Satu yaitu Presiden Prabowo Subianto
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi langsung isu "matahari kembar" yang mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediamannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, dan satu-satunya matahari atau pemimpin negara saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto."Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu yaitu Presiden Prabowo Subianto, sudah, jelas," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (21/4).Menurut Jokowi, kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri tersebut hanya merupakan bentuk silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idulfitri, dan tidak perlu ditafsirkan secara politis."Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya, enggak ada matahari kembar," tambahnya.Jokowi juga menegaskan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada satu pun menteri yang meminta saran atau masukan darinya terkait pemerintahan atau kebijakan negara. Ia menyebut pertemuan berlangsung dalam nuansa kekeluargaan tanpa agenda politik tertentu."Silaturahmi biasa, dan itu baik, silaturahmi itu," ucapnya singkat.Pernyataan Jokowi ini sekaligus menjadi respons terhadap spekulasi yang berkembang di publik mengenai kemungkinan terjadinya rivalitas simbolik antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto dalam masa transisi pemerintahan.Senada dengan Jokowi, Juru Bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, juga membantah keras adanya isu matahari kembar. Ia menekankan bahwa kunjungan para menteri ke Jokowi adalah sesuatu yang normal, terlebih masih dalam suasana lebaran."Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (21/4).Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak merasa terganggu dengan kunjungan tersebut dan tetap memandang hal itu dalam semangat silaturahmi. Ia juga memastikan Kabinet Merah Putih dalam kondisi solid dan para menteri tetap bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing."Jangan kemudian diasosiasikan ada Menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar. Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu. Kita meyakini enggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," tegas Prasetyo.
Indonesia
| Selasa, 22 April 2025
Trending
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025
Ketua MPR Ahmad Muzani: Kasus Bripda MS di Tual Harus Jadi Pelajaran bagi Polri
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026
Puan Maharani Minta Kader PDIP Akhiri Perseteruan dengan Jokowi
Indonesia
| Selasa, 18 Maret 2025
Sebut OTT KPK Kampungan, Kader PKB Dapat Teguran
Jakarta
| Senin, 25 November 2024
Menko Airlangga Hartarto Direncanakan akan Hadiri Joint Mission ke Uni Eropa
Eropa
| Kamis, 25 Mei 2023
Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Moge di Situbondo
Situbondo
| Jumat, 14 Februari 2025
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut
Politik
| Jumat, 6 Maret 2026
Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025
Bakal Gelar Pertemuan, NasDem Sebut Cawapres Anies Baswedan Bakal Jadi Kejutan!
Indonesia
| Rabu, 31 Mei 2023
Berita Terbaru
Politik
Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.
Politik
| Rabu, 29 Juli 2026
Politik
Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda
JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Politik
Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan
JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Berita Populer
Politik
Jokowi Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar: Matahari Itu Hanya Satu yaitu Presiden Prabowo Subianto
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi langsung isu "matahari kembar" yang mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediamannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, dan satu-satunya matahari atau pemimpin negara saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto."Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu yaitu Presiden Prabowo Subianto, sudah, jelas," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (21/4).Menurut Jokowi, kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri tersebut hanya merupakan bentuk silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idulfitri, dan tidak perlu ditafsirkan secara politis."Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya, enggak ada matahari kembar," tambahnya.Jokowi juga menegaskan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada satu pun menteri yang meminta saran atau masukan darinya terkait pemerintahan atau kebijakan negara. Ia menyebut pertemuan berlangsung dalam nuansa kekeluargaan tanpa agenda politik tertentu."Silaturahmi biasa, dan itu baik, silaturahmi itu," ucapnya singkat.Pernyataan Jokowi ini sekaligus menjadi respons terhadap spekulasi yang berkembang di publik mengenai kemungkinan terjadinya rivalitas simbolik antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto dalam masa transisi pemerintahan.Senada dengan Jokowi, Juru Bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, juga membantah keras adanya isu matahari kembar. Ia menekankan bahwa kunjungan para menteri ke Jokowi adalah sesuatu yang normal, terlebih masih dalam suasana lebaran."Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (21/4).Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak merasa terganggu dengan kunjungan tersebut dan tetap memandang hal itu dalam semangat silaturahmi. Ia juga memastikan Kabinet Merah Putih dalam kondisi solid dan para menteri tetap bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing."Jangan kemudian diasosiasikan ada Menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar. Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu. Kita meyakini enggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," tegas Prasetyo.
Indonesia
| Selasa, 22 April 2025
Politik
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang
PIFA, Politik - Bupati Pati, Sudewo, dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Semarang setelah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Pemeriksaan ini dilakukan usai Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan berlangsung selama 24 jam. Mengutip Detik, penyidik KPK meninggalkan Polres Kudus pada Selasa (20/1) sekitar pukul 00.00 WIB. Awalnya, tim penyidik berpakaian biasa keluar sambil membawa satu koper menuju mobil hitam yang terparkir di depan. Bupati Sudewo sendiri keluar dari ruangan dengan mengenakan masker dan topi. Ia langsung diamankan petugas kepolisian tanpa memberikan komentar, kemudian masuk ke dalam mobil. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa Sudewo memang menjalani pemeriksaan di Polres Kudus dengan fasilitas yang dipinjamkan oleh kepolisian setempat. "Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai," ujarnya. Heri menambahkan, setelah pemeriksaan selesai, tim KPK langsung bergerak ke Semarang dengan pengawalan unit patroli lalu lintas Polres Kudus.
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Politik
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, bukan semata mencari keuntungan finansial. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu... dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kota Barat, Solo, Senin (27/10). Menurut Jokowi, kemacetan di Jakarta dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun bagi negara. Karena itu, pemerintah menghadirkan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mengurangi kerugian sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. “Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Bukan mencari laba. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum membawa keuntungan sosial, seperti berkurangnya polusi, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan penurunan emisi karbon. Terkait isu kerugian proyek Whoosh, Jokowi mengaku belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia optimistis kinerja keuangan proyek tersebut akan terus membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Sekarang penumpang per hari sudah 19 ribu dan total sudah 12 juta penumpang. Kalau terus naik tiap tahun, kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya. Jokowi menyebut proyek Whoosh bernilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025
Feeds
Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.
Politik
| Rabu, 29 Juli 2026
Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda
JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan
JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Alphard dalam penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat periode 2025–2030, Lalu Ahmad Zaini, beserta sejumlah pihak lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani, kepada Lalu Ahmad Zaini yang berkaitan dengan proyek di PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM). "Salah satu yang dilakukan penyitaan dalam kegiatan ini yakni satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga diterima Bupati LAZ dari ALG selaku pihak swasta, terkait proyek-proyek di PT AMGM," kata Budi, Kamis (23/7). Menurut Budi, kendaraan tersebut sebelumnya telah diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Bupati Lombok Barat. Setelah itu, mobil dibawa ke Markas Komando Brimob untuk diamankan sebagai barang bukti. "Mobil diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan di rumah bupati, yang kemudian dibawa ke Mako Brimob," ujarnya. KPK belum mengungkap lokasi penggeledahan yang sedang berlangsung karena proses penyidikan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung, kami akan memperbarui perkembangannya," kata Budi. Ia menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani, dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Lombok Barat pada 20 Juli 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang, kemudian membawa tujuh orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sehari berikutnya, satu orang lainnya juga ditangkap di Jakarta. Selain menyita Toyota Alphard, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar, antara lain uang tunai, dana dalam rekening perusahaan, sertifikat dan akta jual beli tanah, serta dokumen pembelian tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi X belum pernah membahas pembentukan lembaga tersebut dalam agenda resmi. Lalu mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu, Kamis (24/7). Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa nilai tambah Universitas Republik Indonesia dibandingkan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan yang selama ini telah mencetak sumber daya manusia untuk pemerintahan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. "Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya. Lalu menyampaikan Komisi X akan meminta penjelasan resmi kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) setelah masa reses DPR berakhir pada Agustus mendatang. "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Menurut Prasetyo, konsep URI mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Prancis melalui École nationale d'administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). Pemerintah berharap lulusan URI nantinya tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di pemerintahan.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi santai laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Media Independen Online (MIO) Indonesia ke Polda Metro Jaya. Saat ditemui dalam konferensi pers pada Kamis (23/7), Hotman menegaskan dirinya tidak khawatir menghadapi proses hukum tersebut. "Don't worry lah, don't worry," kata Hotman. Hotman menjelaskan ucapan yang menjadi polemik itu disampaikan kepada seorang wartawan secara personal saat sesi doorstop di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7), bukan ditujukan kepada organisasi pers atau profesi wartawan secara keseluruhan. "Itu kan dari orang ke orang. Saya menjelaskan panjang lebar, tetapi dia terus ngotot. Akhirnya saya bilang, 'lu ngerti enggak sih?'. Itu ditujukan ke oknum, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers," ujarnya. Meski demikian, Hotman memastikan akan bersikap kooperatif apabila penyidik memanggilnya untuk dimintai keterangan. "Ya pasti datang kalau dipanggil. Saya taat hukum. Enggak ada masalah," katanya. Ia juga kembali menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sesi wawancara singkat atau doorstop, bukan konferensi pers resmi, sehingga menurutnya pernyataannya tidak ditujukan kepada lembaga pers. Sebelumnya, PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/7). Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di hari yang sama, organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia juga melaporkan Hotman dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, MIO menilai Hotman diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut bermula dari ucapan Hotman saat mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Hotman melontarkan sejumlah kalimat yang dinilai merendahkan profesi jurnalis, di antaranya "lu punya otak gak?", "shut up", hingga menyebut wartawan sebagai "pengecut". Pernyataan itu memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi wartawan. Menyusul polemik tersebut, Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ia meminta maaf kepada wartawan serta organisasi profesi jurnalis atas ucapannya yang menimbulkan kontroversi.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral
GAYO LUES – Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nevi Rizal, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik akibat unggahan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Kamis (23/7). Dalam suratnya, Nevi Rizal menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika sebagai pejabat publik. "Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tulis Nevi Rizal dalam surat pengunduran dirinya. Ia menilai polemik yang melibatkan anggota keluarganya berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri demi menjaga nama baik institusi. "Demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," ujarnya. Dalam surat tersebut, Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat sebagai Asisten I Setdakab Gayo Lues. Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pengajuan itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami sudah menerima surat pengunduran diri beliau. Ke depan akan kami pelajari dan proses sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maliki. Maliki juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan. Pemkab bahkan berencana membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus yang menjadi perhatian publik itu. "Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan ini, dan hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya. Sementara itu, anak Nevi Rizal, Dea Arranoya, juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya warga Gayo Lues. Dalam surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2026, Dea mengakui unggahan yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosial merupakan kesalahan dan bentuk ketidakdewasaannya. Salah satu unggahan yang menuai sorotan memperlihatkan deretan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) yang diunggah pada 9 Desember 2025, di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Dea mengaku tidak mencari pembenaran atas tindakannya dan menyatakan telah menghapus seluruh konten yang menjadi sorotan dari akun media sosialnya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Cerita Perjuangan Obati Saraf Kejepit, dari Pijat hingga Operasi di Singapura
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkap perjuangannya menjalani berbagai metode pengobatan sebelum akhirnya memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Hotman mengaku telah mencoba beragam cara untuk mengatasi penyakit saraf kejepit yang dideritanya, mulai dari pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga menjalani operasi di Singapura. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Sampai ke dokter yang katanya jago pijat di Bojong Gede. Baru saya sadar, setelah dipijat malah makin parah," kata Hotman dalam konferensi pers, Kamis (23/7). Tak berhenti di situ, Hotman juga menjalani terapi pengobatan tradisional China berupa akupuntur di Kelapa Gading. "Dikasih sekitar 50 jarum. Sampai dua kali terapi. Baru saya sadar, yang kejepit di sini kenapa malah ditusuk-tusuk semua," ujarnya. Karena kondisinya tak kunjung membaik, Hotman kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta sebelum akhirnya memutuskan menjalani operasi saraf kejepit di sebuah rumah sakit di Singapura pada 9 Juli 2026. Usai operasi, dokter menyarankan dirinya menjalani rawat inap selama empat hari dan beristirahat dari pekerjaan selama dua pekan. Namun, Hotman mengaku hanya menjalani perawatan selama dua hari sebelum kembali beraktivitas. Menurutnya, keputusan tetap bekerja, termasuk menangani perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, justru membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. "Saya sangat khawatir. Dokter bilang bisa berisiko lumpuh karena selama dua bulan saraf itu sudah menjalar sampai ke kaki," katanya. Atas pertimbangan tersebut, Hotman memutuskan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah. Ia mengaku telah menyampaikan keputusan itu kepada kliennya sekitar dua hari sebelum pengumuman resmi dilakukan. "Sudah saya sampaikan kepada Pak Febrie bahwa saya mengundurkan diri. Beliau sempat meminta saya bertahan beberapa hari lagi, tetapi saya takut kondisi saya semakin parah kalau terus memaksakan diri bekerja," ujar Hotman. Keputusan itu sekaligus mengakhiri masa pendampingan Hotman terhadap Febrie yang baru dimulai beberapa hari setelah dirinya menerima surat kuasa pada pertengahan Juli 2026.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hakim Kabulkan Eksepsi dr Tifa, Sidang Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Dihentikan
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (23/7). Ketua majelis hakim Christina Endarwati menyatakan keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dr Tifa diterima. "Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," ujar Christina saat membacakan amar putusan. Majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Tim tidak disusun secara cermat, sehingga dinyatakan batal demi hukum. Atas pertimbangan tersebut, hakim memutuskan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. "Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada Penuntut Umum," ucap hakim. Selain itu, majelis juga membebankan biaya perkara kepada negara. Perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin Christina Endarwati dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Sebelumnya, jaksa mendakwa dr Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo atas pernyataannya yang menuding ijazah mantan presiden itu palsu. Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana pada 2 Juli 2026. Sementara itu, kolega dr Tifa, KMRT Roy Suryo, juga menghadapi proses hukum terkait perkara yang sama. Namun hingga kini perkaranya masih berada pada tahap praperadilan dan belum memasuki persidangan pokok.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Ungkap Alasan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Khawatir Lumpuh Akibat Saraf Kejepit
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkap alasan di balik keputusannya mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Keputusan tersebut diambil karena kondisi kesehatannya yang memburuk usai menjalani operasi saraf kejepit. Hotman mengatakan dirinya telah memberi tahu Febrie mengenai pengunduran diri tersebut karena khawatir penyakit yang dideritanya semakin parah apabila tetap memaksakan diri bekerja. "Saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara Bapak Febrie dalam kasus di Kejaksaan Agung. Intinya karena kondisi kesehatan yang bisa semakin parah," kata Hotman kepada wartawan, Kamis (23/7). Hotman mengungkapkan dirinya menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Ia mengaku sempat menjalani pengobatan di Jakarta sebelum akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli 2026. Usai operasi, Hotman sempat dirawat selama dua malam, meski dokter sebenarnya menyarankan dirinya menjalani rawat inap selama empat malam. "Harusnya empat malam opname. Tapi saya baru dua malam sudah keluar," ujarnya. Tak hanya itu, dokter juga meminta Hotman beristirahat selama dua pekan. Namun, ia mengaku tetap menjalankan aktivitas pekerjaan, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Akibat tetap bekerja, kondisi kesehatannya justru semakin memburuk. Hotman mengaku khawatir penyakit tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan. "Saya sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Selama dua bulan itu saraf saya sampai menjalar ke kaki," katanya. Menurut Hotman, Febrie memahami alasan pengunduran dirinya. Meski sempat meminta agar ia tetap mendampingi selama beberapa hari lagi, Hotman mengaku tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena harus memprioritaskan proses pemulihan. Masa pendampingan Hotman terhadap Febrie terbilang singkat. Ia baru mengumumkan penunjukannya sebagai kuasa hukum Febrie pada 17 Juli 2026 saat mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Di tengah masa pendampingan itu, Hotman juga sempat menuai kontroversi setelah pernyataannya dinilai merendahkan martabat wartawan. Pernyataan tersebut memicu protes dari sejumlah jurnalis dan organisasi profesi, bahkan berujung laporan polisi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi profesi jurnalis.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Jokowi Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar: Matahari Itu Hanya Satu yaitu Presiden Prabowo Subianto
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi langsung isu "matahari kembar" yang mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan ke kediamannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan, dan satu-satunya matahari atau pemimpin negara saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto."Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu yaitu Presiden Prabowo Subianto, sudah, jelas," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (21/4).Menurut Jokowi, kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri tersebut hanya merupakan bentuk silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idulfitri, dan tidak perlu ditafsirkan secara politis."Apa yang salah? Silaturahmi di hari Lebaran kan sangat baik kepada siapapun, ya, enggak ada matahari kembar," tambahnya.Jokowi juga menegaskan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada satu pun menteri yang meminta saran atau masukan darinya terkait pemerintahan atau kebijakan negara. Ia menyebut pertemuan berlangsung dalam nuansa kekeluargaan tanpa agenda politik tertentu."Silaturahmi biasa, dan itu baik, silaturahmi itu," ucapnya singkat.Pernyataan Jokowi ini sekaligus menjadi respons terhadap spekulasi yang berkembang di publik mengenai kemungkinan terjadinya rivalitas simbolik antara dirinya dan Presiden Prabowo Subianto dalam masa transisi pemerintahan.Senada dengan Jokowi, Juru Bicara Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, juga membantah keras adanya isu matahari kembar. Ia menekankan bahwa kunjungan para menteri ke Jokowi adalah sesuatu yang normal, terlebih masih dalam suasana lebaran."Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo di Istana Negara, Senin (21/4).Ia menegaskan, Presiden Prabowo tidak merasa terganggu dengan kunjungan tersebut dan tetap memandang hal itu dalam semangat silaturahmi. Ia juga memastikan Kabinet Merah Putih dalam kondisi solid dan para menteri tetap bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing."Jangan kemudian diasosiasikan ada Menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar. Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu. Kita meyakini enggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," tegas Prasetyo.
Indonesia
| Selasa, 22 April 2025
Politik
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang
PIFA, Politik - Bupati Pati, Sudewo, dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Semarang setelah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Pemeriksaan ini dilakukan usai Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan berlangsung selama 24 jam. Mengutip Detik, penyidik KPK meninggalkan Polres Kudus pada Selasa (20/1) sekitar pukul 00.00 WIB. Awalnya, tim penyidik berpakaian biasa keluar sambil membawa satu koper menuju mobil hitam yang terparkir di depan. Bupati Sudewo sendiri keluar dari ruangan dengan mengenakan masker dan topi. Ia langsung diamankan petugas kepolisian tanpa memberikan komentar, kemudian masuk ke dalam mobil. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa Sudewo memang menjalani pemeriksaan di Polres Kudus dengan fasilitas yang dipinjamkan oleh kepolisian setempat. "Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai," ujarnya. Heri menambahkan, setelah pemeriksaan selesai, tim KPK langsung bergerak ke Semarang dengan pengawalan unit patroli lalu lintas Polres Kudus.
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Politik
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, bukan semata mencari keuntungan finansial. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu... dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kota Barat, Solo, Senin (27/10). Menurut Jokowi, kemacetan di Jakarta dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun bagi negara. Karena itu, pemerintah menghadirkan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mengurangi kerugian sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. “Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Bukan mencari laba. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum membawa keuntungan sosial, seperti berkurangnya polusi, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan penurunan emisi karbon. Terkait isu kerugian proyek Whoosh, Jokowi mengaku belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia optimistis kinerja keuangan proyek tersebut akan terus membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Sekarang penumpang per hari sudah 19 ribu dan total sudah 12 juta penumpang. Kalau terus naik tiap tahun, kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya. Jokowi menyebut proyek Whoosh bernilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025