Politik
Midji Siap Wujudkan Harapan Warga Jongkat dengan Akses Air Bersih dan SMK Negeri
PIFA, Lokal – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat di Pantai Jungkat Resort, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah pada Minggu (27/10). Kehadiran Sutarmidji disambut meriah oleh ratusan warga, lengkap dengan pertunjukan seni hadrah yang menambah kemeriahan suasana.Dalam kesempatan tersebut, Sutarmidji menyampaikan visi, misi, dan programnya untuk periode kedua jika terpilih kembali.Ia membuka dialog dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi yang diajukan warga setempat. Di antara aspirasi yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak warga Jongkat akan akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah tersebut.Subandrio, salah satu tokoh masyarakat Jongkat, menyampaikan bahwa kualitas air di wilayah mereka masih sangat kurang. “Dari dulu sampai sekarang kami belum merasakan air bersih, kami mohon jika bapak terpilih bisa mengembangkan PDAM yang ada, karena PDAM di Jongkat ini airnya sama dengan air parit, kami butuh air, tapi airnya tetap air hitam,” ungkapnya.Selain masalah air bersih, Subandrio juga berharap pemerintah membangun SMK Negeri di Jongkat agar generasi muda dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan keahlian yang diminati tanpa harus pergi jauh. “Harapan kami jika bapak terpilih, mohon diprioritaskan yang kami minta ini,” tambahnya.Merespons aspirasi ini, Sutarmidji menjelaskan pentingnya penyediaan sumber air baku sebagai dasar perbaikan layanan PDAM di Jongkat. Menurutnya, jika sumber air baku sulit ditemukan, maka solusinya adalah membangun embung sebagai penampungan air baku untuk PDAM. “Kalau air bakunya ada, kita bangun. Saya pastikan kalau saya menjabat gubernur lagi, ini akan terealisasi,” ujarnya.Midji juga menyatakan kesiapannya untuk membangun SMK Negeri di Jongkat, sejalan dengan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan menengah kejuruan di Kalimantan Barat. “Nanti saya upayakan bangun SMK. Kalau itu tidak terwujud, bapak ibu tidak usah kenal nama Sutarmidji lagi,” tegasnya.Sutarmidji mengungkapkan bahwa dalam periode pertamanya sebagai gubernur, pihaknya sudah mendirikan 69 unit sekolah baru dari kebutuhan total 200 SMA/SMK baru di Kalimantan Barat. Hambatan utama, menurutnya, bukan pada anggaran tetapi pada ketersediaan guru. Ia sudah melakukan diskusi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi masalah ini, di mana mahasiswa semester akhir didampingi guru senior bisa berpraktik di sekolah-sekolah yang baru didirikan.Selain membangun SMK, Midji juga menyampaikan rencana program sekolah filial untuk menghindari masalah zonasi. Sekolah induk berada di ibu kota kecamatan, sementara kelas filial akan disebar ke desa-desa sekitar. “Jadi anak-anak tidak perlu ke kecamatan, mereka bisa bersekolah di desa-desa. Ada beberapa daerah sudah, nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3, perpustakaan, semua fasilitas lengkap tersedia di desa,” jelasnya.Dengan komitmennya tersebut, Sutarmidji berharap dapat memenuhi harapan masyarakat Jongkat untuk akses air bersih yang memadai dan fasilitas pendidikan kejuruan yang dapat mengembangkan potensi generasi muda di wilayah tersebut.
Kalbar
| Senin, 28 Oktober 2024
Trending
Prabowo: Saya Nggak Suka Ada yang Jelek-Jelekin Bu Mega
Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025
Jokowi sudah Tetapkan Pilihan ke 1 Capres, PDIP: Haqqul Yakin Ganjar Pranowo
Indonesia
| Sabtu, 29 Juli 2023
Gerindra Resmi Usung Rusman Ali sebagai Calon Bupati Kubu Raya
Kubu Raya
| Selasa, 6 Agustus 2024
Pengamat Politik Soal Ganjar Muncul di Azan TV: Jelas Bukan Politik Identitas, Itu Mengajak Kebaikan
Indonesia
| Senin, 11 September 2023
Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Kasus Impor Gula, Tom Lembong Bakal Buka-bukaan di Persidangan
Indonesia
| Kamis, 6 Maret 2025
Ahli di Sidang MK Sebut Kunjungan Jokowi ke 30 Daerah Tingkatkan Suara Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
India
| Senin, 1 April 2024
Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan
Jakarta
| Jumat, 2 Mei 2025
Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara, Sebut Tak Ada Niat Jahat dalam Kasus Impor Gula
Politik
| Sabtu, 19 Juli 2025
Yusril Ihza Mahendra Mengundurkan Diri sebagai Ketua Umum PBB
Indonesia
| Senin, 20 Mei 2024
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal Harun Masiku: Mana Kita Tahu
Indonesia
| Senin, 24 Juni 2024
Berita Terbaru
Politik
KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati Terkait Dugaan Pemerasan
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati pada Kamis. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah penggeledahan dilakukan guna memperkuat konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat bukti awal yang sudah didapatkan dalam peristiwa tertangkap tangan, ataupun dalam pemeriksaan awal yang sudah dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Menurut Budi, KPK akan mendalami seluruh bukti tambahan yang telah diamankan agar pengungkapan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Sudewo menjadi semakin utuh dan terang. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. Sehari berselang, pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Selain perkara pemerasan, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Politik
| Jumat, 23 Januari 2026
Politik
KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Tindak Lanjut OTT Sudewo
PIFA, Politik - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Pati, Sudewo, yang berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya. Seorang staf di lingkungan Kantor Bupati Pati yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, baik di rumah dinas maupun di kantor bupati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sejak Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Sejumlah kendaraan berwarna hitam tampak terparkir di depan Pendopo Kabupaten Pati, tiga di antaranya berpelat nomor H dan satu kendaraan berpelat AB. Selain itu, aparat kepolisian bersenjata laras panjang terlihat berjaga di sekitar lokasi guna mengamankan jalannya proses penggeledahan. Pantauan di lapangan menunjukkan, tim penyidik KPK keluar-masuk rumah dinas bupati, kemudian berpindah ke ruang kerja bupati, sebelum kembali lagi ke rumah dinas. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari. Setelah penangkapan tersebut, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sudewo di Mapolres Kudus dengan meminjam salah satu ruang pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan awal, tim penyidik KPK kemudian bergerak menuju Semarang dengan pengawalan personel Unit Patwal Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026
Politik
Mahkamah Partai Gerindra Segera Bahas Nasib Bupati Pati Sudewo Usai OTT KPK
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra disebut akan segera menggelar rapat untuk membahas nasib Bupati Pati, Sudewo, setelah yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat internal partai tengah berlangsung untuk menyikapi kasus tersebut. “Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu saja hasilnya,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menegaskan Partai Gerindra menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terhadap kadernya. Ia juga mengingatkan seluruh kader yang menduduki jabatan publik agar selalu berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan amanah. Menurut Dasco, partai sangat menyesalkan kasus yang menjerat Sudewo dan meminta yang bersangkutan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. “Sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan. Dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku,” katanya. KPK sebelumnya telah menetapkan Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar OTT beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Sudewo, yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar. “Tim KPK mengamankan sejumlah delapan orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam.
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026
Berita Populer
Politik
Midji Siap Wujudkan Harapan Warga Jongkat dengan Akses Air Bersih dan SMK Negeri
PIFA, Lokal – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat di Pantai Jungkat Resort, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah pada Minggu (27/10). Kehadiran Sutarmidji disambut meriah oleh ratusan warga, lengkap dengan pertunjukan seni hadrah yang menambah kemeriahan suasana.Dalam kesempatan tersebut, Sutarmidji menyampaikan visi, misi, dan programnya untuk periode kedua jika terpilih kembali.Ia membuka dialog dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi yang diajukan warga setempat. Di antara aspirasi yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak warga Jongkat akan akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah tersebut.Subandrio, salah satu tokoh masyarakat Jongkat, menyampaikan bahwa kualitas air di wilayah mereka masih sangat kurang. “Dari dulu sampai sekarang kami belum merasakan air bersih, kami mohon jika bapak terpilih bisa mengembangkan PDAM yang ada, karena PDAM di Jongkat ini airnya sama dengan air parit, kami butuh air, tapi airnya tetap air hitam,” ungkapnya.Selain masalah air bersih, Subandrio juga berharap pemerintah membangun SMK Negeri di Jongkat agar generasi muda dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan keahlian yang diminati tanpa harus pergi jauh. “Harapan kami jika bapak terpilih, mohon diprioritaskan yang kami minta ini,” tambahnya.Merespons aspirasi ini, Sutarmidji menjelaskan pentingnya penyediaan sumber air baku sebagai dasar perbaikan layanan PDAM di Jongkat. Menurutnya, jika sumber air baku sulit ditemukan, maka solusinya adalah membangun embung sebagai penampungan air baku untuk PDAM. “Kalau air bakunya ada, kita bangun. Saya pastikan kalau saya menjabat gubernur lagi, ini akan terealisasi,” ujarnya.Midji juga menyatakan kesiapannya untuk membangun SMK Negeri di Jongkat, sejalan dengan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan menengah kejuruan di Kalimantan Barat. “Nanti saya upayakan bangun SMK. Kalau itu tidak terwujud, bapak ibu tidak usah kenal nama Sutarmidji lagi,” tegasnya.Sutarmidji mengungkapkan bahwa dalam periode pertamanya sebagai gubernur, pihaknya sudah mendirikan 69 unit sekolah baru dari kebutuhan total 200 SMA/SMK baru di Kalimantan Barat. Hambatan utama, menurutnya, bukan pada anggaran tetapi pada ketersediaan guru. Ia sudah melakukan diskusi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi masalah ini, di mana mahasiswa semester akhir didampingi guru senior bisa berpraktik di sekolah-sekolah yang baru didirikan.Selain membangun SMK, Midji juga menyampaikan rencana program sekolah filial untuk menghindari masalah zonasi. Sekolah induk berada di ibu kota kecamatan, sementara kelas filial akan disebar ke desa-desa sekitar. “Jadi anak-anak tidak perlu ke kecamatan, mereka bisa bersekolah di desa-desa. Ada beberapa daerah sudah, nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3, perpustakaan, semua fasilitas lengkap tersedia di desa,” jelasnya.Dengan komitmennya tersebut, Sutarmidji berharap dapat memenuhi harapan masyarakat Jongkat untuk akses air bersih yang memadai dan fasilitas pendidikan kejuruan yang dapat mengembangkan potensi generasi muda di wilayah tersebut.
Kalbar
| Senin, 28 Oktober 2024
Politik
Prabowo: Saya Nggak Suka Ada yang Jelek-Jelekin Bu Mega
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (17/2), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penghargaan kepada para Presiden pendahulu yang telah berjasa dalam membangun Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan dan kontribusi para pemimpin tersebut telah menjadi landasan penting dalam menciptakan kesejahteraan bangsa.Dalam pidatonya, Prabowo khusus memuji Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa Megawati memiliki jasa besar dalam perjalanan bangsa dan menegaskan ketidaksukaannya jika ada pihak yang mencela kepemimpinan Megawati."Ibu Mega banyak jasa dan keberhasilannya untuk republik ini. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega ke saya, saya nggak suka ada yang jelek-jelekin Bu Mega karena saya mengerti apa yang beliau buat untuk republik ini," ujar Prabowo.Prabowo juga menekankan pentingnya sikap menghormati dan menghargai kepemimpinan setiap presiden yang pernah memimpin Indonesia. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra agar melihat sisi positif dari setiap kepemimpinan yang ada. “Setiap pemimpin selalu mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa,” kata Prabowo.Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa setiap presiden memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses membangun negara. Ia memberikan analogi pembangunan rumah, dengan mengatakan bahwa Presiden Soekarno membangun pondasi, Presiden Soeharto melanjutkan pembangunan, diikuti oleh Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menghadapi berbagai krisis besar selama 10 tahun masa kepemimpinannya.Tak ketinggalan, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mulai merancang program-program keinginan untuk kemakmuran Indonesia. Meskipun diakui adanya kekurangan dalam kepemimpinan masing-masing, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin telah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia."Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk warga Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu bukan kita melupakan atau bukan kita tidak mau belajar. Dari kekurangan itu justru kita harus belajar, supaya kita meningkat," tutup Prabowo.
Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025
Politik
Jokowi sudah Tetapkan Pilihan ke 1 Capres, PDIP: Haqqul Yakin Ganjar Pranowo
PIFA, Politik - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah memutuskan arah dukungannya terhadap salah satu calon presiden. Menanggapi hal tersebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yakin bahwa Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. "Haqqul yakin, itu Pak Ganjar Pranowo," katanya, Jumat (28/7), mengutip detikcom. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka memberikan pengakuan terkait ayahnya, Presiden Jokowi, yang kini sudah memberikan arah dukungan untuk Pemilu 2024 kepada satu calon presiden. Banyak tafsir yang muncul mengenai calon presiden mana yang akan mendapat dukungan dari Jokowi. Gibran awalnya mengungkapkan bahwa Jokowi memang sudah memutuskan untuk mendukung salah satu calon presiden. Namun, Gibran sama sekali tidak menyebutkan siapa calon presiden yang dimaksud. "Sudah," kata Gibran kepada wartawan setelah bertemu dengan relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/7). Gibran memberikan jawaban singkat ketika ditanya apakah Jokowi sudah memastikan arah dukungannya ke salah satu calon presiden."Ya entar saja (ciri-cirinya)," lanjutnya. (yd)
Indonesia
| Sabtu, 29 Juli 2023
Feeds
KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati Terkait Dugaan Pemerasan
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati pada Kamis. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah penggeledahan dilakukan guna memperkuat konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat bukti awal yang sudah didapatkan dalam peristiwa tertangkap tangan, ataupun dalam pemeriksaan awal yang sudah dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Menurut Budi, KPK akan mendalami seluruh bukti tambahan yang telah diamankan agar pengungkapan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Sudewo menjadi semakin utuh dan terang. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. Sehari berselang, pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Selain perkara pemerasan, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Politik
| Jumat, 23 Januari 2026
KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Tindak Lanjut OTT Sudewo
PIFA, Politik - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Pati, Sudewo, yang berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya. Seorang staf di lingkungan Kantor Bupati Pati yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, baik di rumah dinas maupun di kantor bupati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sejak Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Sejumlah kendaraan berwarna hitam tampak terparkir di depan Pendopo Kabupaten Pati, tiga di antaranya berpelat nomor H dan satu kendaraan berpelat AB. Selain itu, aparat kepolisian bersenjata laras panjang terlihat berjaga di sekitar lokasi guna mengamankan jalannya proses penggeledahan. Pantauan di lapangan menunjukkan, tim penyidik KPK keluar-masuk rumah dinas bupati, kemudian berpindah ke ruang kerja bupati, sebelum kembali lagi ke rumah dinas. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari. Setelah penangkapan tersebut, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sudewo di Mapolres Kudus dengan meminjam salah satu ruang pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan awal, tim penyidik KPK kemudian bergerak menuju Semarang dengan pengawalan personel Unit Patwal Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026
Mahkamah Partai Gerindra Segera Bahas Nasib Bupati Pati Sudewo Usai OTT KPK
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra disebut akan segera menggelar rapat untuk membahas nasib Bupati Pati, Sudewo, setelah yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat internal partai tengah berlangsung untuk menyikapi kasus tersebut. “Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu saja hasilnya,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menegaskan Partai Gerindra menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terhadap kadernya. Ia juga mengingatkan seluruh kader yang menduduki jabatan publik agar selalu berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan amanah. Menurut Dasco, partai sangat menyesalkan kasus yang menjerat Sudewo dan meminta yang bersangkutan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. “Sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan. Dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku,” katanya. KPK sebelumnya telah menetapkan Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar OTT beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Sudewo, yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar. “Tim KPK mengamankan sejumlah delapan orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam.
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Pati Sudewo
PIFA, Politik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita uang tunai hingga miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Penyitaan tersebut dilakukan saat KPK mengamankan Sudewo dalam OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. “Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Namun demikian, KPK belum membeberkan secara rinci jumlah uang yang disita. Budi mengatakan, angka detail akan disampaikan dalam konferensi pers penetapan tersangka setelah rangkaian pemeriksaan pasca-OTT rampung. “Nanti kami akan sampaikan,” katanya. Sudewo sendiri telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 10.35 WIB. Setelah tiba, ia langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya. OTT terhadap Bupati Pati ini merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK mengawali tahun dengan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 yang menangkap delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026. Selanjutnya, pada 19 Januari 2026, KPK kembali melakukan OTT kedua dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur. Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi OTT ketiga di Kabupaten Pati dengan menangkap Bupati Sudewo. OTT ini diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati. KPK menyatakan akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.
Politik
| Rabu, 21 Januari 2026
KPK Duga Bupati Pati Sudewo Patok Harga Jabatan Perangkat Desa
PIFA, Politik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati, Sudewo, mematok harga tertentu untuk pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dugaan tersebut terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. “Jadi, setiap jabatan itu ada nilainya juga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Budi mengatakan, KPK masih mendalami praktik tersebut dan akan mengungkapkan secara rinci besaran harga jabatan perangkat desa yang diduga dipatok. Detail itu akan disampaikan dalam konferensi pers penetapan tersangka pasca-OTT. “Nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja? Untuk berapa desa? Untuk berapa jabatan? Nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers,” katanya. Saat ini, Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT telah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik lembaga antirasuah. OTT terhadap Bupati Pati tersebut merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT itu terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026. Kemudian, pada 19 Januari 2026, KPK kembali melakukan OTT kedua dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur. Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi OTT ketiga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan menangkap Bupati Sudewo. OTT ini diduga terkait praktik korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Pati.
Politik
| Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Gelar Rapat Terbatas Penertiban Hutan Prioritas Saat Lawatan ke London
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video untuk membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1), di sela lawatannya ke London, Inggris. Ratas ini diikuti sejumlah pejabat tinggi, antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rapat berlangsung sekitar dua jam dengan fokus pada penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH, yang dibentuk pada Januari 2025 berdasarkan Perpres Nomor 5/2025. "Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia," ujar Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Pada akhir Desember 2025, Satgas PKH telah melaporkan capaian mereka, termasuk menyerahkan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Prabowo menekankan agar Satgas tidak ragu menindak siapapun yang melanggar hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Lawatan Prabowo ke London juga bertujuan membahas kesepakatan kerja sama strategis kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan maritim, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan.
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang
PIFA, Politik - Bupati Pati, Sudewo, dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Semarang setelah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Pemeriksaan ini dilakukan usai Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan berlangsung selama 24 jam. Mengutip Detik, penyidik KPK meninggalkan Polres Kudus pada Selasa (20/1) sekitar pukul 00.00 WIB. Awalnya, tim penyidik berpakaian biasa keluar sambil membawa satu koper menuju mobil hitam yang terparkir di depan. Bupati Sudewo sendiri keluar dari ruangan dengan mengenakan masker dan topi. Ia langsung diamankan petugas kepolisian tanpa memberikan komentar, kemudian masuk ke dalam mobil. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa Sudewo memang menjalani pemeriksaan di Polres Kudus dengan fasilitas yang dipinjamkan oleh kepolisian setempat. "Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai," ujarnya. Heri menambahkan, setelah pemeriksaan selesai, tim KPK langsung bergerak ke Semarang dengan pengawalan unit patroli lalu lintas Polres Kudus.
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026
PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memasang target ambisius untuk terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Februari 2026. Target tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu. “Kita harus menargetkan pada Februari, partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Sahrin di hadapan para kader. Meski optimistis, Sahrin tidak menampik bahwa proses pendaftaran sebagai partai politik merupakan tahapan yang berat dan penuh tantangan. Ia memaparkan sejumlah persyaratan administratif dan struktural yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sahrin menjelaskan, salah satu syarat utama adalah pembentukan kepengurusan di tingkat pusat serta kepengurusan wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. “Artinya, kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi,” katanya. Selain itu, Gerakan Rakyat juga diwajibkan memiliki minimal 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Tantangan berikutnya adalah pembentukan struktur di tingkat kecamatan. “Kita harus memiliki struktur di 50 persen kecamatan se-Indonesia dari sekitar 7.000 kecamatan. Maka, kita harus punya DPC, yakni 3.069 DPC di seluruh Indonesia,” ujar Sahrin. Tak hanya persoalan struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga harus melengkapi berbagai dokumen administratif, mulai dari surat domisili kantor partai, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, hingga pelaporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Nanti kita harus melaporkan ke Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Setelah itu, melapor ke kantor wilayah hukum, dan kemudian sekitar 3.000 dokumen lebih harus kita hantarkan kepada kantor Kementerian Hukum. Ini tentunya adalah hal yang sangat berat,” katanya. Menghadapi tantangan tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bekerja keras dan menunjukkan militansi demi mewujudkan partai politik yang sah secara hukum. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat dalam memasuki arena politik nasional, sekaligus menguji soliditas organisasi dalam menghadapi proses verifikasi yang ketat dari pemerintah.
Politik
| Senin, 19 Januari 2026
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Berharap Anies Baswedan jadi Presiden
PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat menegaskan orientasi politiknya setelah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu, pimpinan organisasi tersebut secara terbuka menyatakan harapan agar Anies Rasyid Baswedan kelak memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa figur Anies Baswedan menjadi rujukan utama perjuangan politik partainya. “Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin di hadapan peserta Rakernas. Ia menegaskan, posisi Anies tidak sekadar sebagai tokoh yang didukung, melainkan telah menjadi identitas politik Gerakan Rakyat itu sendiri. “Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya. Komitmen tersebut diperkuat dengan penyerahan kartu tanda anggota Gerakan Rakyat bernomor 0001 kepada Anies Baswedan yang dilakukan pada 17 Desember 2025. Langkah itu dinilai sebagai simbol kedekatan politik sekaligus penegasan posisi Anies dalam struktur dan arah perjuangan partai. Di sisi lain, Sahrin menyebut Gerakan Rakyat tengah mempersiapkan diri secara administratif untuk menjadi partai politik resmi. Ia menargetkan pendaftaran Gerakan Rakyat sebagai parpol dapat rampung dan tercatat di Kementerian Hukum RI pada Februari 2026. Untuk mencapai target tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader bergerak secara solid dan militan guna memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan negara. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan optimistis. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat memasuki panggung politik nasional dengan Anies Baswedan sebagai figur sentral yang akan mengarahkan perjalanan politik partai ke depan.
Politik
| Senin, 19 Januari 2026
Polda Metro Jaya Setop Penyidikan Eggi Sudjana dan Damai Lubis, Kasus Roy Suryo Tetap Berlanjut
PIFA, Politik – Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL) dalam kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kedua tersangka tersebut. “Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (15/1). Menurut Budi, keputusan penghentian penyidikan diambil setelah dilakukan gelar perkara khusus pada 14 Januari 2026, menyusul adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka. Penyidik juga mempertimbangkan terpenuhinya seluruh syarat restorative justice (RJ) sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus Tersangka Lain Tetap Berjalan Meski demikian, Budi menegaskan bahwa penghentian penyidikan hanya berlaku bagi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Proses hukum terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan, termasuk terhadap Roy Suryo dan dua tersangka lain. “Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya. Penyidik diketahui telah melimpahkan berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia Tyassuma kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 13 Januari 2026. Dua Klaster Kasus Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Muhammad Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025 dan dijerat dengan sejumlah pasal KUHP serta Undang-Undang ITE. Sementara klaster kedua melibatkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya telah diperiksa sebagai tersangka pada 13 November 2025 dan dikenakan pasal berlapis, baik dari KUHP maupun UU ITE. Permohonan Restorative Justice Sebelum penghentian penyidikan, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sempat mengajukan permohonan restorative justice kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (14/1). Permohonan tersebut disampaikan usai keduanya bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo, didampingi kuasa hukum mereka, Elida Netti. Pertemuan tersebut sempat menuai polemik di masyarakat. Namun Jokowi memilih tidak mempermasalahkan apakah dalam pertemuan itu terdapat permintaan maaf dari Eggi dan Damai. “Menurut saya ada atau tidak, itu tidak perlu diperdebatkan,” ujar Jokowi. Dengan diterbitkannya SP3 ini, perkara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis resmi dihentikan, sementara kasus Roy Suryo dan tersangka lainnya tetap berlanjut di Polda Metro Jaya.
Politik
| Sabtu, 17 Januari 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Midji Siap Wujudkan Harapan Warga Jongkat dengan Akses Air Bersih dan SMK Negeri
PIFA, Lokal – Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat di Pantai Jungkat Resort, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah pada Minggu (27/10). Kehadiran Sutarmidji disambut meriah oleh ratusan warga, lengkap dengan pertunjukan seni hadrah yang menambah kemeriahan suasana.Dalam kesempatan tersebut, Sutarmidji menyampaikan visi, misi, dan programnya untuk periode kedua jika terpilih kembali.Ia membuka dialog dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi yang diajukan warga setempat. Di antara aspirasi yang disampaikan adalah kebutuhan mendesak warga Jongkat akan akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah tersebut.Subandrio, salah satu tokoh masyarakat Jongkat, menyampaikan bahwa kualitas air di wilayah mereka masih sangat kurang. “Dari dulu sampai sekarang kami belum merasakan air bersih, kami mohon jika bapak terpilih bisa mengembangkan PDAM yang ada, karena PDAM di Jongkat ini airnya sama dengan air parit, kami butuh air, tapi airnya tetap air hitam,” ungkapnya.Selain masalah air bersih, Subandrio juga berharap pemerintah membangun SMK Negeri di Jongkat agar generasi muda dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan keahlian yang diminati tanpa harus pergi jauh. “Harapan kami jika bapak terpilih, mohon diprioritaskan yang kami minta ini,” tambahnya.Merespons aspirasi ini, Sutarmidji menjelaskan pentingnya penyediaan sumber air baku sebagai dasar perbaikan layanan PDAM di Jongkat. Menurutnya, jika sumber air baku sulit ditemukan, maka solusinya adalah membangun embung sebagai penampungan air baku untuk PDAM. “Kalau air bakunya ada, kita bangun. Saya pastikan kalau saya menjabat gubernur lagi, ini akan terealisasi,” ujarnya.Midji juga menyatakan kesiapannya untuk membangun SMK Negeri di Jongkat, sejalan dengan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan menengah kejuruan di Kalimantan Barat. “Nanti saya upayakan bangun SMK. Kalau itu tidak terwujud, bapak ibu tidak usah kenal nama Sutarmidji lagi,” tegasnya.Sutarmidji mengungkapkan bahwa dalam periode pertamanya sebagai gubernur, pihaknya sudah mendirikan 69 unit sekolah baru dari kebutuhan total 200 SMA/SMK baru di Kalimantan Barat. Hambatan utama, menurutnya, bukan pada anggaran tetapi pada ketersediaan guru. Ia sudah melakukan diskusi dengan perguruan tinggi untuk mengatasi masalah ini, di mana mahasiswa semester akhir didampingi guru senior bisa berpraktik di sekolah-sekolah yang baru didirikan.Selain membangun SMK, Midji juga menyampaikan rencana program sekolah filial untuk menghindari masalah zonasi. Sekolah induk berada di ibu kota kecamatan, sementara kelas filial akan disebar ke desa-desa sekitar. “Jadi anak-anak tidak perlu ke kecamatan, mereka bisa bersekolah di desa-desa. Ada beberapa daerah sudah, nanti kelas 1, kelas 2, kelas 3, perpustakaan, semua fasilitas lengkap tersedia di desa,” jelasnya.Dengan komitmennya tersebut, Sutarmidji berharap dapat memenuhi harapan masyarakat Jongkat untuk akses air bersih yang memadai dan fasilitas pendidikan kejuruan yang dapat mengembangkan potensi generasi muda di wilayah tersebut.
Kalbar
| Senin, 28 Oktober 2024
Politik
Prabowo: Saya Nggak Suka Ada yang Jelek-Jelekin Bu Mega
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (17/2), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penghargaan kepada para Presiden pendahulu yang telah berjasa dalam membangun Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan dan kontribusi para pemimpin tersebut telah menjadi landasan penting dalam menciptakan kesejahteraan bangsa.Dalam pidatonya, Prabowo khusus memuji Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa Megawati memiliki jasa besar dalam perjalanan bangsa dan menegaskan ketidaksukaannya jika ada pihak yang mencela kepemimpinan Megawati."Ibu Mega banyak jasa dan keberhasilannya untuk republik ini. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega ke saya, saya nggak suka ada yang jelek-jelekin Bu Mega karena saya mengerti apa yang beliau buat untuk republik ini," ujar Prabowo.Prabowo juga menekankan pentingnya sikap menghormati dan menghargai kepemimpinan setiap presiden yang pernah memimpin Indonesia. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra agar melihat sisi positif dari setiap kepemimpinan yang ada. “Setiap pemimpin selalu mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa,” kata Prabowo.Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa setiap presiden memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses membangun negara. Ia memberikan analogi pembangunan rumah, dengan mengatakan bahwa Presiden Soekarno membangun pondasi, Presiden Soeharto melanjutkan pembangunan, diikuti oleh Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menghadapi berbagai krisis besar selama 10 tahun masa kepemimpinannya.Tak ketinggalan, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mulai merancang program-program keinginan untuk kemakmuran Indonesia. Meskipun diakui adanya kekurangan dalam kepemimpinan masing-masing, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin telah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia."Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk warga Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu bukan kita melupakan atau bukan kita tidak mau belajar. Dari kekurangan itu justru kita harus belajar, supaya kita meningkat," tutup Prabowo.
Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025
Politik
Jokowi sudah Tetapkan Pilihan ke 1 Capres, PDIP: Haqqul Yakin Ganjar Pranowo
PIFA, Politik - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah memutuskan arah dukungannya terhadap salah satu calon presiden. Menanggapi hal tersebut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yakin bahwa Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. "Haqqul yakin, itu Pak Ganjar Pranowo," katanya, Jumat (28/7), mengutip detikcom. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka memberikan pengakuan terkait ayahnya, Presiden Jokowi, yang kini sudah memberikan arah dukungan untuk Pemilu 2024 kepada satu calon presiden. Banyak tafsir yang muncul mengenai calon presiden mana yang akan mendapat dukungan dari Jokowi. Gibran awalnya mengungkapkan bahwa Jokowi memang sudah memutuskan untuk mendukung salah satu calon presiden. Namun, Gibran sama sekali tidak menyebutkan siapa calon presiden yang dimaksud. "Sudah," kata Gibran kepada wartawan setelah bertemu dengan relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/7). Gibran memberikan jawaban singkat ketika ditanya apakah Jokowi sudah memastikan arah dukungannya ke salah satu calon presiden."Ya entar saja (ciri-cirinya)," lanjutnya. (yd)
Indonesia
| Sabtu, 29 Juli 2023