Politik
Anies Diajak AHY Keliling Museum SBY-ANI
PIFA, Politik - Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6) ini. Dikutip dari detikcom, kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY-ANI disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Momen AHY menyambut Anies itu dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dalam foto yang diberikan, tampak Anies dan AHY berfoto di depan foto SBY dan Ani Yudhoyono di salah satu bagian museum. "Di Museum dan Galeri SBY-ANI," ujar Syahrial. Syahrial menyebut AHY sempat mengajak Anies berkeliling museum. Setelah itu, Anies baru bertemu dengan SBY secara terbatas. "Sebelum melaksanakan pertemuan terbatas, Ketum AHY mengajak dan mendampingi Anies berkeliling ke museum," kata dia. "Bapak (SBY) nggak ikut nyambut Anies. Di pertengahan meninjau museum, baru Bapak masuk," imbuhnya. Saat ini, Demokrat bersama NasDem dan PKS telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Namun, mereka belum menentukan cawapres untuk mendampingi Anies. Pertemuan dengan SBY pada hari ini disebut membahas situasi politik terkini sekaligus membahas strategi deklarasi capres-cawapres. (ap)
Jawa Timur
| Sabtu, 3 Juni 2023
Trending
Gerindra Resmi Usung Rusman Ali sebagai Calon Bupati Kubu Raya
Kubu Raya
| Selasa, 6 Agustus 2024
Puan Tegaskan Cak Imin Masuk dalam Radar Cawapres Ganjar Bukan Lelucon, Tapi Serius
Indonesia
| Kamis, 27 Juli 2023
Didi Haryono Puji Kepemimpinan Sutarmidji dan Siap Melanjutkan Program Pembangunan Kalbar
Sambas
| Jumat, 4 Oktober 2024
Rieke Diah Pitaloka Tak Hadir di Sidang Etik MKD DPR
Indonesia
| Senin, 30 Desember 2024
Gerindra Usung Marshel Widianto sebagai Calon Wakil Wali Kota Tangsel: Alasan dan Kontroversi
Tangerang
| Minggu, 23 Juni 2024
Jokowi Hormati Proses Hukum Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
Politik
| Rabu, 25 Desember 2024
Jokowi Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo Berjalan Baik Meski Perlu Evaluasi
Politik
| Senin, 20 Oktober 2025
Syarat Baru untuk Pilpres 2024, Wakil Ketua MK: Haruskah MK Bergerak Sejauh Itu?
Indonesia
| Selasa, 17 Oktober 2023
Prabowo: Kekayaan Indonesia Ratusan Tahun Diambil Bangsa Lain karena Lemahnya Pengelolaan
Politik
| Rabu, 19 November 2025
DPR Minta Produsen Mie Sedaap Hentikan PHK, Perusahaan Janji Tak Ulangi
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
Berita Terbaru
Politik
Insantara Petakan 14 Kandidat Kuat Ketua Umum PBNU Jelang Muktamar ke-35
PIFA, Politik - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang dinilai berpeluang dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Peneliti Insantara, Wildan Efendy, mengatakan pemetaan tersebut disusun berdasarkan tiga indikator utama, yakni tingkat popularitas tokoh, rekam jejak kepemimpinan, serta hasil wawancara mendalam dengan jajaran pengurus hingga warga NU di berbagai daerah. “Penentuan nama-nama ini berdasarkan popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus hingga warga NU,” kata Wildan dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Berdasarkan kajian tersebut, 14 nama kandidat dikelompokkan ke dalam empat klaster. Dua nama yang masuk sebagai kandidat kuat di antaranya adalah petahana Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Klaster pertama berasal dari internal PBNU yang mencakup Gus Yahya, Mohammad Nuh, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa. Klaster kedua berasal dari jajaran Pengurus Wilayah NU (PWNU), yakni Abdul Ghaffar Razin, Abdul Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad. Sementara itu, klaster tokoh NU dan pesantren diisi oleh Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, serta Marzuqi Mustamar. Adapun klaster terakhir berasal dari tokoh politik dan pemerintahan, yang mencakup Cak Imin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Wildan menambahkan, aspirasi dari pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga warga NU kultural menunjukkan dorongan kuat terhadap terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU. “Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU,” kata dia. Sebelumnya, rapat pleno PBNU telah menyepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada Juli atau Agustus 2026.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Politik
Pengamat Nilai Sikap Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil dari India Dukung Industri Otomotif Nasional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bentuk nyata dukungan terhadap industri otomotif lokal. Menurut Sudarto, sikap tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan industri otomotif nasional sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi. “Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional,” kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menilai keputusan untuk menunda impor hingga dilakukan pembahasan menyeluruh oleh Presiden bersama para pemangku kepentingan merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak besar. Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keberlanjutan industri dalam negeri, penciptaan nilai tambah lokal, serta dampak ekonomi jangka panjang bagi nasional. “Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” ujarnya. Sudarto juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak keputusan tersebut terhadap ekosistem industri otomotif nasional yang selama ini dinilai telah memiliki kemampuan produksi yang memadai. “Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” katanya. Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program KDKMP. Namun, Ketua Dewan Penasihat Great Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menilai rencana impor tersebut tidak memiliki landasan kuat serta berpotensi menghambat penguatan industri otomotif nasional. Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana impor tersebut ditunda, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih rinci rencana tersebut. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Dasco juga menyebut Presiden akan meminta masukan serta melakukan penghitungan kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum mengambil keputusan akhir terkait rencana impor tersebut.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Politik
Pengamat Nilai Ambang Batas Parlemen 7 Persen Bisa Tekan Politik Transaksional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen berpotensi menekan praktik politik transaksional dalam sistem kepartaian di Indonesia. “Dengan demikian, bisa jadi akan mengurangi juga potensi politik transaksional, karena dengan sedikit partai, peluang jual beli kursi bisa ditekan,” kata Iwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, ambang batas parlemen yang lebih tinggi juga dapat mencegah terbentuknya koalisi gemuk dalam pemerintahan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. “Koalisi tidak terlalu gemuk atau banyak partai dan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif,” ujarnya. Selain itu, menurut Iwan, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan stabilitas politik yang lebih baik karena sistem kepartaian tidak terlalu terfragmentasi. “Memang kalau ambang batas parlemen tinggi, maka sistem politik bisa lebih stabil dan tidak terlalu terfragmentasi. Dampak positifnya adalah memudahkan pembentukan pemerintahan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi juga mengandung risiko terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam hal representasi suara rakyat. “Jika ambang batas parlemen terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah bisa mengurangi representasi suara rakyat karena akan banyak suara pemilih menjadi menguap atau hangus begitu saja kalau partai yang mereka pilih tidak mencapai 7 persen suara sah secara nasional,” tuturnya. Iwan juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan. “Semakin kokoh karena ambang batas parlemen yang terlalu tinggi secara sistemik akan menguntungkan partai besar dan mapan,” ujarnya. Sebelumnya, Partai NasDem secara konsisten mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh serta Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa, untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang Pemilu akan mulai bergulir pada 2026, setelah Badan Legislasi DPR RI menetapkan RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Adapun Mahkamah Konstitusi sebelumnya, pada 29 Februari 2024, mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas penetapan ambang batas parlemen minimal 4 persen dan meminta pembentuk undang-undang segera merevisi ketentuan tersebut sebelum Pemilu 2029.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Berita Populer
Politik
Anies Diajak AHY Keliling Museum SBY-ANI
PIFA, Politik - Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6) ini. Dikutip dari detikcom, kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY-ANI disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Momen AHY menyambut Anies itu dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dalam foto yang diberikan, tampak Anies dan AHY berfoto di depan foto SBY dan Ani Yudhoyono di salah satu bagian museum. "Di Museum dan Galeri SBY-ANI," ujar Syahrial. Syahrial menyebut AHY sempat mengajak Anies berkeliling museum. Setelah itu, Anies baru bertemu dengan SBY secara terbatas. "Sebelum melaksanakan pertemuan terbatas, Ketum AHY mengajak dan mendampingi Anies berkeliling ke museum," kata dia. "Bapak (SBY) nggak ikut nyambut Anies. Di pertengahan meninjau museum, baru Bapak masuk," imbuhnya. Saat ini, Demokrat bersama NasDem dan PKS telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Namun, mereka belum menentukan cawapres untuk mendampingi Anies. Pertemuan dengan SBY pada hari ini disebut membahas situasi politik terkini sekaligus membahas strategi deklarasi capres-cawapres. (ap)
Jawa Timur
| Sabtu, 3 Juni 2023
Politik
Gerindra Resmi Usung Rusman Ali sebagai Calon Bupati Kubu Raya
PIFA, Politik - Partai Gerindra resmi mengusung H.Rusman Ali sebagai calon Bupati Kabupaten Kubu Raya di Pilkada serentak Tahun 2024 ini. Surat dukungan diberikan langsung oleh sekretaris jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta Senin, 5 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, seluruh Calon Bupati, Calon Walikota dan Calon Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra turut diundang hadir di Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta. Sebagaimana diketahui, sejak awal Rusman Ali sudah diusung oleh Partai Gerindra, mengingat Rusman Ali merupakan salah satu kader Gerindra yang ikut bertarung di Pemilihan Bupati Kubu Raya untuk masa bakti 2025 - 2030. Dengan Demikian, Rusman Ali telah resmi mendapat dukungan dari Gerindra, PKS dan NasDem. "Alhamdulillah sejak awal saya memutuskan maju kembali menjadi calon Bupati Kubu Raya, Gerindra sudah menyampaikan rekomendasi dan dukungan. Dan hari ini kami disini untuk menerima surat keputusan secara resmi dari sekjen Gerindra Bapak Ahmad Muzani;" terang Rusman Ali. Disamping itu, dikatakan Rusman Ali para kontestan pilkada yang diusung oleh Partai Gerindra menginstruksikan Calon Gubernur yang menggunakan Partai Gerindra harus Tandem dengan Calon Bupati Kader Gerindra. "Jadi, tadi pak Sekjen Gerindra menginstruksikan kepada Calon Gubernur yang maju melalui partai Gerindra wajib Tandem dengan Calon Bupati Kader Gerindra," ujar Rusman Ali.
Kubu Raya
| Selasa, 6 Agustus 2024
Politik
Puan Tegaskan Cak Imin Masuk dalam Radar Cawapres Ganjar Bukan Lelucon, Tapi Serius
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menegaskan bahwa pernyataannya mengenai Cak Imin sebagai cawapres Ganjar adalah serius, bukan sekadar lelucon. "Saya serius loh waktu bilang salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya Bacapres PDIP Pak Ganjar itu Cak Imin. Tadi juga saya sampaikan. 'Mbak tenanan nggak sih Mbak ngomong gitu?', lah bener masa ngawur," kata Puan saat menyambangi Cak Imin di kediamannya di Jalan Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023), seperti dikutip dari detikcom. Namun, Puan juga mengakui bahwa masih ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum keputusan akhir diambil. Pemilihan calon cawapres akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesesuaian visi dengan PDIP dan partai lain, serta cita-cita yang sama untuk membangun bangsa. Dalam pertemuan dengan Cak Imin, Puan mengatakan bahwa belum ada syarat-syarat yang diajukan untuk menjadi cawapres Ganjar. Pertemuan berlangsung dengan cair dan tanpa ada penekanan persyaratan tertentu. PDIP dan PKB masih berusaha menyatukan pemikiran guna mencari titik temu yang baik bagi bangsa. Sebelumnya, Puan juga menyebutkan lima kandidat calon wakil presiden yang mengerucut, termasuk Muhaimin Iskandar, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nama-nama ini tengah dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden tahun 2024. (yd)
Indonesia
| Kamis, 27 Juli 2023
Feeds
Insantara Petakan 14 Kandidat Kuat Ketua Umum PBNU Jelang Muktamar ke-35
PIFA, Politik - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang dinilai berpeluang dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Peneliti Insantara, Wildan Efendy, mengatakan pemetaan tersebut disusun berdasarkan tiga indikator utama, yakni tingkat popularitas tokoh, rekam jejak kepemimpinan, serta hasil wawancara mendalam dengan jajaran pengurus hingga warga NU di berbagai daerah. “Penentuan nama-nama ini berdasarkan popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus hingga warga NU,” kata Wildan dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Berdasarkan kajian tersebut, 14 nama kandidat dikelompokkan ke dalam empat klaster. Dua nama yang masuk sebagai kandidat kuat di antaranya adalah petahana Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Klaster pertama berasal dari internal PBNU yang mencakup Gus Yahya, Mohammad Nuh, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa. Klaster kedua berasal dari jajaran Pengurus Wilayah NU (PWNU), yakni Abdul Ghaffar Razin, Abdul Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad. Sementara itu, klaster tokoh NU dan pesantren diisi oleh Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, serta Marzuqi Mustamar. Adapun klaster terakhir berasal dari tokoh politik dan pemerintahan, yang mencakup Cak Imin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Wildan menambahkan, aspirasi dari pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga warga NU kultural menunjukkan dorongan kuat terhadap terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU. “Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU,” kata dia. Sebelumnya, rapat pleno PBNU telah menyepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada Juli atau Agustus 2026.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Pengamat Nilai Sikap Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil dari India Dukung Industri Otomotif Nasional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bentuk nyata dukungan terhadap industri otomotif lokal. Menurut Sudarto, sikap tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan industri otomotif nasional sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi. “Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional,” kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menilai keputusan untuk menunda impor hingga dilakukan pembahasan menyeluruh oleh Presiden bersama para pemangku kepentingan merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak besar. Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keberlanjutan industri dalam negeri, penciptaan nilai tambah lokal, serta dampak ekonomi jangka panjang bagi nasional. “Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” ujarnya. Sudarto juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak keputusan tersebut terhadap ekosistem industri otomotif nasional yang selama ini dinilai telah memiliki kemampuan produksi yang memadai. “Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” katanya. Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program KDKMP. Namun, Ketua Dewan Penasihat Great Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menilai rencana impor tersebut tidak memiliki landasan kuat serta berpotensi menghambat penguatan industri otomotif nasional. Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana impor tersebut ditunda, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih rinci rencana tersebut. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Dasco juga menyebut Presiden akan meminta masukan serta melakukan penghitungan kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum mengambil keputusan akhir terkait rencana impor tersebut.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Pengamat Nilai Ambang Batas Parlemen 7 Persen Bisa Tekan Politik Transaksional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen berpotensi menekan praktik politik transaksional dalam sistem kepartaian di Indonesia. “Dengan demikian, bisa jadi akan mengurangi juga potensi politik transaksional, karena dengan sedikit partai, peluang jual beli kursi bisa ditekan,” kata Iwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, ambang batas parlemen yang lebih tinggi juga dapat mencegah terbentuknya koalisi gemuk dalam pemerintahan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. “Koalisi tidak terlalu gemuk atau banyak partai dan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif,” ujarnya. Selain itu, menurut Iwan, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan stabilitas politik yang lebih baik karena sistem kepartaian tidak terlalu terfragmentasi. “Memang kalau ambang batas parlemen tinggi, maka sistem politik bisa lebih stabil dan tidak terlalu terfragmentasi. Dampak positifnya adalah memudahkan pembentukan pemerintahan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi juga mengandung risiko terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam hal representasi suara rakyat. “Jika ambang batas parlemen terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah bisa mengurangi representasi suara rakyat karena akan banyak suara pemilih menjadi menguap atau hangus begitu saja kalau partai yang mereka pilih tidak mencapai 7 persen suara sah secara nasional,” tuturnya. Iwan juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan. “Semakin kokoh karena ambang batas parlemen yang terlalu tinggi secara sistemik akan menguntungkan partai besar dan mapan,” ujarnya. Sebelumnya, Partai NasDem secara konsisten mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh serta Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa, untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang Pemilu akan mulai bergulir pada 2026, setelah Badan Legislasi DPR RI menetapkan RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Adapun Mahkamah Konstitusi sebelumnya, pada 29 Februari 2024, mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas penetapan ambang batas parlemen minimal 4 persen dan meminta pembentuk undang-undang segera merevisi ketentuan tersebut sebelum Pemilu 2029.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Nurul Arifin Nilai Wacana Pengiriman TNI ke Gaza Bisa Tingkatkan Kapasitas Operasi Nontempur
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai wacana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kapasitas prajurit TNI, khususnya dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik. Menurut dia, keterlibatan langsung di lapangan akan memperkaya pengalaman prajurit dalam koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Tantangan keamanan global ke depan, kata dia, tidak selalu berbentuk perang konvensional. “Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” kata Nurul di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, peran aktif Indonesia di kawasan konflik internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nurul menyebut stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan mandat yang jelas serta komunikasi yang terbuka kepada publik terkait rencana tersebut. Kejelasan aturan keterlibatan dan jaminan perlindungan bagi personel Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. “Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” katanya. Selain itu, Nurul menilai partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian internasional, lanjutnya, menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional. “Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” tutup Nurul.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
OSO Nilai Penggunaan Jet Pribadi untuk Menag Tak Bermasalah
PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO, angkat bicara terkait langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Fasilitas jet pribadi tersebut digunakan Nasaruddin saat menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Menurut OSO, penggunaan fasilitas itu tidak bermasalah karena Nasaruddin hadir atas undangan untuk kegiatan keagamaan.“Ya enggak ada salahnya dong. Orang kita ngundang. Kita yang meresmikan masjid, tempat pengajian. Salahnya di mana?” kata OSO saat dihubungi, Selasa (24/2).OSO menegaskan kehadiran Nasaruddin dalam acara tersebut bukan dalam kapasitas menjalankan tugas formal sebagai menteri. Ia menyebut Menag hanya diminta memimpin doa dalam rangka peresmian gedung.“Enggak ada hubungan juga sama pekerjaan dia. Cuma baca doa, orang Islam kita,” ujarnya.Ia juga menepis anggapan bahwa fasilitas jet pribadi itu merupakan bentuk gratifikasi.“Gratifikasinya apa? He-he-he. Masa sesama orang Islam, sama orang Islam enggak boleh?” kata OSO.Sebelumnya, Nasaruddin Umar melaporkan penggunaan jet pribadi milik OSO kepada KPK. Ia menjelaskan, keputusan menggunakan jet tersebut diambil karena keterbatasan jadwal penerbangan komersial.“Karena jam 11 malam kan enggak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi karena ada persiapan Sidang Isbat,” kata Nasaruddin di KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).Nasaruddin menegaskan pelaporan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen transparansi terhadap potensi gratifikasi yang mungkin timbul, termasuk penggunaan fasilitas jet pribadi.“Kali ini saya datang lagi, ya untuk menyampaikan tentang terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan ya, di Makassar untuk dengan menggunakan pesawat khusus itu ya,” ucapnya.Menanggapi laporan tersebut, KPK menyatakan akan menelaah dan memverifikasi kelengkapannya. Lembaga antirasuah itu juga membuka peluang meminta keterangan tambahan, termasuk dari pihak pemberi fasilitas.“Dalam analisis, dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.Setelah proses verifikasi, KPK akan melakukan analisis lanjutan untuk menentukan status pemberian fasilitas jet pribadi tersebut.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
DPR Minta Produsen Mie Sedaap Hentikan PHK, Perusahaan Janji Tak Ulangi
PIFA, Politik - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah menerima aspirasi para pekerja PT Karunia Alam Segar terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini. Hasil koordinasi dengan pihak perusahaan menghasilkan kesepakatan agar PHK tersebut dihentikan. Menurut Dasco, pihak DPR RI telah berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur, dan perusahaan menyatakan komitmennya untuk tidak kembali melakukan PHK. "Tadi kami sudah lakukan koordinasi dan saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa kebijakan PHK seharusnya tidak dilakukan, terlebih menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, para pekerja berhak menjalankan ibadah puasa dan menyambut Lebaran dengan rasa aman dan tenang. "Saya pikir sudah cukup komitmen dari pihak (perusahaan) Mie Sedaap. Tadi kami sudah lakukan koordinasi," ujarnya. Sebelumnya, informasi mengenai PHK terhadap sekitar 400 pekerja produsen Mie Sedaap ramai beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa ratusan pekerja dirumahkan hanya beberapa hari sebelum Ramadhan. Bahkan, para pekerja dikabarkan menerima pemberitahuan PHK hanya melalui pesan WhatsApp, meskipun kontrak kerja mereka masih berjalan. Kondisi itu memicu perhatian publik dan mendorong DPR RI turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
Komisi III DPR Mulai Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
PIFA, Politik - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah mulai menyusun draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. "Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen DPR RI yang telah disepakati sebelumnya, yakni memproses RUU Perampasan Aset setelah rampungnya pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kemudian juga dikompilasi dengan Undang-Undang Tipikor," ujar Dasco. Menurut pimpinan DPR yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan itu, tahapan berikutnya adalah membuka ruang partisipasi publik sebelum RUU Perampasan Aset masuk ke proses pembahasan resmi di parlemen. "Ketika itu kemudian selesai, kita juga akan segera menyusul (RUU Perampasan Aset) dengan Undang-Undang PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) dan RUU Ketenagakerjaan," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dukungannya terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh pemerintah bersama DPR RI. "Kehadiran regulasi ini akan menjadi langkah maju yang strategis dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya guna memastikan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Minggu (22/2). Ia menambahkan, dukungan KPK diberikan karena dalam praktik penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana.
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
PDIP Tegaskan DPR Belum Ambil Sikap soal Isu Penutupan Minimarket demi Koperasi Merah Putih
PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan belum ada pernyataan maupun keputusan resmi dari DPR RI terkait isu rencana pemerintah menutup atau membatasi ekspansi toko ritel modern di desa demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik," kata Dolfie dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Penegasan tersebut disampaikan Dolfie untuk meluruskan isu yang beredar luas di masyarakat, yang menyebut DPR RI telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait penghentian ekspansi minimarket demi mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam narasi yang beredar, bahkan disebutkan Ketua DPR RI Puan Maharani telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut. Dolfie menjelaskan bahwa isu tersebut sejatinya merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa PDT yang berlangsung pada November 2025. Dalam rapat itu, Mendes PDT sempat menyampaikan pandangan mengenai perlunya menyetop maraknya minimarket di desa agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan optimal. Namun, ia menegaskan bahwa respons yang muncul dari anggota dewan dalam rapat tersebut masih bersifat lisan dan belum menjadi keputusan resmi Komisi V DPR RI. "Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu. "Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa," lanjutnya. Dolfie menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan selalu menempatkan kajian mendalam sebagai landasan utama dalam menyikapi kebijakan strategis, khususnya yang berdampak langsung pada dunia usaha, koperasi desa, serta kehidupan masyarakat luas. "Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data," paparnya. Menurut dia, seluruh kebijakan tersebut juga harus dibahas secara mendalam melalui komisi terkait di DPR RI, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha," imbuh Dolfie.
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani: Kasus Bripda MS di Tual Harus Jadi Pelajaran bagi Polri
PIFA, Politik - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan agar kasus penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS terhadap anak di bawah umur hingga meninggal dunia di Tual, Maluku, menjadi pelajaran penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Muzani, peristiwa serupa belakangan kerap muncul dalam sejumlah penanganan hukum. Meski demikian, ia mengaku belum mengikuti kasus tersebut secara rinci. “Itu harus menjadi pelajaran dan saya kira kami percaya bahwa aparat kepolisian dalam hal ini Mabes Polri ataupun Polda akan menangani secara profesional,” kata Muzani usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Jakarta, Minggu. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Mabes Polri akan bertindak tegas dengan berlandaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Muzani juga menekankan pentingnya Polri memperhatikan harapan dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pandangan serta kritik publik terhadap institusi kepolisian akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan Polri dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil, lanjut dia, harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan. “Sabarlah sebentar karena pasti kepolisian dalam hal ini Kapolri dan jajarannya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang semua terjadi di lapangan,” katanya. Sebelumnya, berdasarkan kronologi kepolisian, peristiwa bermula saat patroli Brimob melaksanakan kegiatan cipta kondisi menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis (19/2/2026) dini hari. Patroli yang awalnya berada di Kompleks Mangga Dua, Langgur, hingga sekitar pukul 02.00 WIT, kemudian bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar kawasan Tete Pancing. Saat tiba di lokasi, tersangka bersama sejumlah anggota turun dari kendaraan dan melakukan pengamanan. Sekitar 10 menit kemudian, dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Tete Pancing. Tersangka disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat, namun helm tersebut mengenai pelipis kanan korban AT (14) hingga korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup. Korban sempat dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia.
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026
Seskab Teddy Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal di Indonesia
PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. “Itu tidak benar,” kata Teddy dalam pernyataannya melalui Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu. Teddy menegaskan seluruh produk yang memang diwajibkan bersertifikat halal tetap harus mencantumkan label halal resmi, baik yang diterbitkan oleh lembaga halal di AS maupun oleh otoritas di Indonesia. “Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halal-nya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia,” ujarnya. Ia menjelaskan, untuk produk makanan dan minuman, sertifikasi halal bersifat wajib. Di AS, sertifikat halal dapat diterbitkan oleh lembaga seperti Halal Transactions of Omaha dan Islamic Food and Nutrition Council of America. Sementara di Indonesia, kewenangan sertifikasi berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain produk pangan, Teddy menyebut kosmetik dan alat kesehatan juga berada dalam pengawasan ketat. Kedua jenis produk tersebut wajib mengantongi izin edar dan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum dapat beredar di pasar dalam negeri. “Produk kosmetik dan alat kesehatan wajib memiliki sertifikasi dari BPOM,” katanya. Teddy juga menjelaskan bahwa Indonesia dan AS telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) atau perjanjian saling pengakuan standar halal. Kesepakatan ini memungkinkan penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global tanpa mengurangi standar dan pengawasan di masing-masing negara. Isu pelonggaran aturan halal sempat mencuat setelah penandatanganan perjanjian dagang tarif resiprokal oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington. Dalam dokumen Annex III Article 2.9 disebutkan adanya penyesuaian aturan halal untuk memfasilitasi ekspor kosmetik, perangkat medis, dan sejumlah barang asal AS, dengan pembahasan teknis lanjutan dilakukan bersama United States Trade Representative. Namun demikian, Teddy menegaskan penyesuaian tersebut tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang memang diwajibkan oleh regulasi Indonesia.
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Anies Diajak AHY Keliling Museum SBY-ANI
PIFA, Politik - Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6) ini. Dikutip dari detikcom, kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY-ANI disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Momen AHY menyambut Anies itu dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dalam foto yang diberikan, tampak Anies dan AHY berfoto di depan foto SBY dan Ani Yudhoyono di salah satu bagian museum. "Di Museum dan Galeri SBY-ANI," ujar Syahrial. Syahrial menyebut AHY sempat mengajak Anies berkeliling museum. Setelah itu, Anies baru bertemu dengan SBY secara terbatas. "Sebelum melaksanakan pertemuan terbatas, Ketum AHY mengajak dan mendampingi Anies berkeliling ke museum," kata dia. "Bapak (SBY) nggak ikut nyambut Anies. Di pertengahan meninjau museum, baru Bapak masuk," imbuhnya. Saat ini, Demokrat bersama NasDem dan PKS telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Namun, mereka belum menentukan cawapres untuk mendampingi Anies. Pertemuan dengan SBY pada hari ini disebut membahas situasi politik terkini sekaligus membahas strategi deklarasi capres-cawapres. (ap)
Jawa Timur
| Sabtu, 3 Juni 2023
Politik
Gerindra Resmi Usung Rusman Ali sebagai Calon Bupati Kubu Raya
PIFA, Politik - Partai Gerindra resmi mengusung H.Rusman Ali sebagai calon Bupati Kabupaten Kubu Raya di Pilkada serentak Tahun 2024 ini. Surat dukungan diberikan langsung oleh sekretaris jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Jakarta Senin, 5 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut, seluruh Calon Bupati, Calon Walikota dan Calon Gubernur yang diusung oleh Partai Gerindra turut diundang hadir di Kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta. Sebagaimana diketahui, sejak awal Rusman Ali sudah diusung oleh Partai Gerindra, mengingat Rusman Ali merupakan salah satu kader Gerindra yang ikut bertarung di Pemilihan Bupati Kubu Raya untuk masa bakti 2025 - 2030. Dengan Demikian, Rusman Ali telah resmi mendapat dukungan dari Gerindra, PKS dan NasDem. "Alhamdulillah sejak awal saya memutuskan maju kembali menjadi calon Bupati Kubu Raya, Gerindra sudah menyampaikan rekomendasi dan dukungan. Dan hari ini kami disini untuk menerima surat keputusan secara resmi dari sekjen Gerindra Bapak Ahmad Muzani;" terang Rusman Ali. Disamping itu, dikatakan Rusman Ali para kontestan pilkada yang diusung oleh Partai Gerindra menginstruksikan Calon Gubernur yang menggunakan Partai Gerindra harus Tandem dengan Calon Bupati Kader Gerindra. "Jadi, tadi pak Sekjen Gerindra menginstruksikan kepada Calon Gubernur yang maju melalui partai Gerindra wajib Tandem dengan Calon Bupati Kader Gerindra," ujar Rusman Ali.
Kubu Raya
| Selasa, 6 Agustus 2024
Politik
Puan Tegaskan Cak Imin Masuk dalam Radar Cawapres Ganjar Bukan Lelucon, Tapi Serius
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dengan tegas menyatakan bahwa Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), masuk dalam daftar calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menegaskan bahwa pernyataannya mengenai Cak Imin sebagai cawapres Ganjar adalah serius, bukan sekadar lelucon. "Saya serius loh waktu bilang salah satu kandidat yang masuk menjadi cawapresnya Bacapres PDIP Pak Ganjar itu Cak Imin. Tadi juga saya sampaikan. 'Mbak tenanan nggak sih Mbak ngomong gitu?', lah bener masa ngawur," kata Puan saat menyambangi Cak Imin di kediamannya di Jalan Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023), seperti dikutip dari detikcom. Namun, Puan juga mengakui bahwa masih ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum keputusan akhir diambil. Pemilihan calon cawapres akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kesesuaian visi dengan PDIP dan partai lain, serta cita-cita yang sama untuk membangun bangsa. Dalam pertemuan dengan Cak Imin, Puan mengatakan bahwa belum ada syarat-syarat yang diajukan untuk menjadi cawapres Ganjar. Pertemuan berlangsung dengan cair dan tanpa ada penekanan persyaratan tertentu. PDIP dan PKB masih berusaha menyatukan pemikiran guna mencari titik temu yang baik bagi bangsa. Sebelumnya, Puan juga menyebutkan lima kandidat calon wakil presiden yang mengerucut, termasuk Muhaimin Iskandar, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nama-nama ini tengah dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden tahun 2024. (yd)
Indonesia
| Kamis, 27 Juli 2023