Politik

Jokowi Sebut PSI Partai Super Terbuka, Siap Bekerja Habis-habisan Besarkan Partai

PIFA, Politik – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai super yang terbuka dan inklusif bagi siapa pun yang ingin bergabung. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI, Sabtu (31/1). “PSI sekarang sudah menjadi partai super TBK. PSI saat ini semakin terbuka, inklusif, banyak yang akan bergabung dan akan lebih banyak yang akan bergabung,” ujar Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk ikut membesarkan partai berlambang gajah itu bersama seluruh kader PSI. Ia menyatakan siap bekerja keras demi kemajuan PSI. “Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI,” katanya. Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan jajaran pengurus DPP PSI terkait penguatan struktur partai dari tingkat pusat hingga ke akar rumput. Ia menargetkan pembangunan jaringan partai sampai tingkat kecamatan, desa, bahkan RT dan RW dapat diselesaikan pada akhir 2026. “Perkuat, bangun struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT/RW. Ini harus kita selesaikan. Akhir 2026 itu harus selesai,” ungkapnya. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 7.000 kecamatan. Ia mengaku masih sanggup turun langsung ke lapangan untuk bertemu masyarakat dalam rangka mensosialisasikan PSI. “Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke kecamatan,” tegasnya. Meski menunjukkan dukungan kuat, Jokowi hingga kini belum secara terbuka menyatakan diri sebagai kader atau bagian resmi dari PSI. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya akan mengumumkan sosok Ketua Dewan Pembina PSI setelah infrastruktur partai benar-benar terbentuk hingga tingkat paling bawah. “Mr J yang selama ini masih misterius akan diumumkan oleh Mas Kaesang pada waktunya,” kata Raja Juli beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, saat ini PSI masih fokus pada penguatan struktur organisasi dan kerja-kerja politik di akar rumput. Pengumuman sosok “Mister J” baru akan dilakukan setelah jaringan partai solid hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat menyinggung absennya Ketua Dewan Pembina PSI dalam acara pembukaan Rakernas. “Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natalie beserta seluruh jajarannya, tanpa ada ketuanya. Ketuanya di mana? Belum datang? Oh, ya sudah. Insya Allah besok datang,” ujar Kaesang.

Jakarta

| Sabtu, 31 Januari 2026

Foto: Jokowi Sebut PSI Partai Super Terbuka, Siap Bekerja Habis-habisan Besarkan Partai | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Wartawan DPR Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Usai Pernyataan 'Sirkus'

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya yang menyebut suasana rapat "seperti sirkus". Laporan disertai bukti berupa rekaman video dan diajukan karena Deddy dinilai tidak menyampaikan permintaan maaf. Ketua MKD DPR RI menyatakan laporan telah diterima dan akan diproses setelah koordinasi dengan pimpinan, termasuk menjadwalkan pemanggilan terhadap Deddy. Sementara itu, Deddy membantah menghina profesi wartawan. Ia menegaskan ucapannya merujuk pada kondisi ruang rapat yang dipenuhi orang-orang berdiri, bukan ditujukan kepada jurnalis. Ia juga menegaskan tetap menghormati profesi wartawan dan mendukung keterbukaan peliputan di DPR.

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

Divonis 2 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengajukan banding setelah divonis 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi "jatah preman". Ia mengaku kecewa karena menilai putusan pengadilan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menyebut perkara yang menjeratnya penuh rekayasa. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana penjara, Abdul Wahid juga dijatuhi denda serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November 2025. Jaksa menilai Abdul Wahid menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Riau menyerahkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski MK memberi masa penyesuaian hingga APBN 2028, pemerintah dinilai sebaiknya segera menyesuaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Charles juga mengusulkan agar program MBG lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak yang berisiko mengalami masalah gizi. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat program lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban APBN. Senada, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai pemisahan anggaran akan membuat pengelolaan dan pertanggungjawaban Program MBG menjadi lebih jelas, karena program tersebut bukan merupakan bagian dari anggaran pendidikan.

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Berita Populer

Politik

Jokowi Sebut PSI Partai Super Terbuka, Siap Bekerja Habis-habisan Besarkan Partai

Jakarta

| Sabtu, 31 Januari 2026

Politik

Ketum PBNU Bantah Cak Imin Dapat Restu Ulama: Klaim Didukung Kiai Tak Benar!

PIFA, Politik - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PKB yang mengklaim bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur telah memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Pertama kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh, enggak jomblo lagi. Kemudian kalau soal sikap, sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track record-nya sendiri dan seterusnya. Tidak ada calon atas nama NU,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Sabtu (2/9) kemarin, dikutip dari merdeka.com. Gus Yahya juga menegaskan bahwa klaim tentang dukungan dari kiai-kiai PBNU kepada Cak Imin adalah tidak benar. “Kalau ada klaim kiai-kiai PBNU merestui itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada sama sekali pembicaraan di PBNU mengenai calon sama sekali, sama sekali nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden,” tegas Gus Yahya. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan di PBNU yang membahas calon-calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Gus Yahya, isu-isu terkait dengan calon presiden dan wakil presiden adalah ranah dari partai politik dan berada di luar kapasitas PBNU sebagai organisasi keagamaan dan sosial. “Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU,” tegasnya. Sebelumnya, politisi dari PKB, Abdul Rokhim atau Cak Rokhim, telah menyampaikan bahwa proses Cak Imin menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan berjalan dengan sangat cepat. (yd)

Indonesia

| Rabu, 6 September 2023

Politik

Dukungan Relawan Jokowi ke Prabowo Dinilai Untungkan Anies

PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat (19/5/2023) bertemu dengan perwakilan relawan Jokowi se-Jateng dan Jatim di Angkringan Omah Semar, Solo. Adapun hal yang mengejutkan dari pertemuan itu adalah para relawan menyatakan dukungannya kepada Prabowo menjadi capres 2024. Prabowo mengatakan bahwa sebelumnya bahwa pihaknya sempat ke Pekalongan dan ke Semarang, Jawa tengah. "Kebetulan saya di Jawa Tengah tadi pagi dari Pekalongan, kemudian sore ke Semarang malam-malam ke sini (Solo) besok (Sabtu) ke Jawa Timur. Saya mampir minta waktu mau ketemu mas wali ya jadi ternyata kok disambut seperti ini luar biasa," katanya, mengutip Republika. Dampak dari pertemuan tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku dipanggil oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ke Jakarta. Gibran diminta menghadap ke DPP PDIP pada Senin (22/5/2023). Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan menjadi pihak yang diuntungkan atas ketidaksolidan kubu pendukung Ganjar Pranowo baik dari sisi relawan Presiden Joko Widodo maupun internal PDIP. Hal ini disampaikannya menyusul manuver relawan Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) bermanuver dengan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto di Pilpres 2024. "Anies bisa diuntungkan dengan cara agresif Jokowi menentukan dukungan di dua tokoh yang serba tidak pasti itu, bahkan dengan sikap Jokowi ini bisa memotivasi kelompok Anies semakin solid," ujar Dedi dalam keterangannya kepada Republika, Ahad (21/5/2023). Adapun alasan pertama, Dedi menilai relawan Jokowi tidak terakomodasi oleh PDIP dalam pengusungan Ganjar sehingga banyak relawan tidak dapat melakukan negosiasi secara langsung pada Ganjar. Menurutnya, Ganjar telah kehilangan wibawa ketokohan dalam proses pengusungannnya. "Karena terlalu dalamnya keterlibatan Jokowi dalam menentukan pencapresan Ganjar, sehingga Ganjar hanya dianggap sebatas wayang, tidak miliki keputusan kecuali hanya patuh dan tunduk pada instruksi Jokowi atau Megawati," ujar Dedi. Kedua, Dedi menilai, kekacauan solidaritas relawan Jokowi yang tiba-tiba mendukung Prabowo ini juga bisa jadi hasil dari manuver Jokowi sendiri. Hal ini karena, Dedi meyakini membelotnya relawan tidak mungkin tanpa restu Jokowi.Begitu juga Gibran yang ikut mendampingi relawan Jokowi mendukung Prabowo, tidak mungkin berani tanpa izin dari Jokowi. "Ini bisa saja hasil manuver Jokowi sendiri, ia pada dasarnya tidak suka berada dalam pengaruh Megawati, dan Ganjar tampaknya sulit dibebaskan dari kekuasaan Megawati, ini juga penanda kuat bahwa Jokowi pada dasarnya memainkan peran di dua kandidat, Ganjar dan Prabowo," terang Dedi. Karenanya, jika kondisi ini juga bisa membuat Ganjar dan PDIP terancam tidak maksimal dalam pemenangan Pilpres. Ini karena soliditas internal PDIP dan Ganjar yang kurang kokoh. (hs)

Indonesia

| Senin, 22 Mei 2023

Feeds

Wartawan DPR Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Usai Pernyataan 'Sirkus'

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

Divonis 2 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat

1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.

Politik

| Rabu, 29 Juli 2026

Politik

Foto: Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat | Pifa Net

Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda

JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.

Politik

| Jumat, 24 Juli 2026

Politik

Foto: Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda | Pifa Net

Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan

JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.

Politik

| Jumat, 24 Juli 2026

Politik

Foto: Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan | Pifa Net

KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Alphard dalam penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat periode 2025–2030, Lalu Ahmad Zaini, beserta sejumlah pihak lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani, kepada Lalu Ahmad Zaini yang berkaitan dengan proyek di PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM). "Salah satu yang dilakukan penyitaan dalam kegiatan ini yakni satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga diterima Bupati LAZ dari ALG selaku pihak swasta, terkait proyek-proyek di PT AMGM," kata Budi, Kamis (23/7). Menurut Budi, kendaraan tersebut sebelumnya telah diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Bupati Lombok Barat. Setelah itu, mobil dibawa ke Markas Komando Brimob untuk diamankan sebagai barang bukti. "Mobil diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan di rumah bupati, yang kemudian dibawa ke Mako Brimob," ujarnya. KPK belum mengungkap lokasi penggeledahan yang sedang berlangsung karena proses penyidikan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung, kami akan memperbarui perkembangannya," kata Budi. Ia menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani, dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Lombok Barat pada 20 Juli 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang, kemudian membawa tujuh orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sehari berikutnya, satu orang lainnya juga ditangkap di Jakarta. Selain menyita Toyota Alphard, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar, antara lain uang tunai, dana dalam rekening perusahaan, sertifikat dan akta jual beli tanah, serta dokumen pembelian tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat | Pifa Net

Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi X belum pernah membahas pembentukan lembaga tersebut dalam agenda resmi. Lalu mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu, Kamis (24/7). Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa nilai tambah Universitas Republik Indonesia dibandingkan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan yang selama ini telah mencetak sumber daya manusia untuk pemerintahan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. "Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya. Lalu menyampaikan Komisi X akan meminta penjelasan resmi kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) setelah masa reses DPR berakhir pada Agustus mendatang. "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Menurut Prasetyo, konsep URI mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Prancis melalui École nationale d'administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). Pemerintah berharap lulusan URI nantinya tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di pemerintahan.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo | Pifa Net

Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi

JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi santai laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Media Independen Online (MIO) Indonesia ke Polda Metro Jaya. Saat ditemui dalam konferensi pers pada Kamis (23/7), Hotman menegaskan dirinya tidak khawatir menghadapi proses hukum tersebut. "Don't worry lah, don't worry," kata Hotman. Hotman menjelaskan ucapan yang menjadi polemik itu disampaikan kepada seorang wartawan secara personal saat sesi doorstop di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7), bukan ditujukan kepada organisasi pers atau profesi wartawan secara keseluruhan. "Itu kan dari orang ke orang. Saya menjelaskan panjang lebar, tetapi dia terus ngotot. Akhirnya saya bilang, 'lu ngerti enggak sih?'. Itu ditujukan ke oknum, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers," ujarnya. Meski demikian, Hotman memastikan akan bersikap kooperatif apabila penyidik memanggilnya untuk dimintai keterangan. "Ya pasti datang kalau dipanggil. Saya taat hukum. Enggak ada masalah," katanya. Ia juga kembali menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sesi wawancara singkat atau doorstop, bukan konferensi pers resmi, sehingga menurutnya pernyataannya tidak ditujukan kepada lembaga pers. Sebelumnya, PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/7). Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di hari yang sama, organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia juga melaporkan Hotman dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, MIO menilai Hotman diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut bermula dari ucapan Hotman saat mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Hotman melontarkan sejumlah kalimat yang dinilai merendahkan profesi jurnalis, di antaranya "lu punya otak gak?", "shut up", hingga menyebut wartawan sebagai "pengecut". Pernyataan itu memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi wartawan. Menyusul polemik tersebut, Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ia meminta maaf kepada wartawan serta organisasi profesi jurnalis atas ucapannya yang menimbulkan kontroversi.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi | Pifa Net

Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral

GAYO LUES – Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nevi Rizal, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik akibat unggahan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Kamis (23/7). Dalam suratnya, Nevi Rizal menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika sebagai pejabat publik. "Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tulis Nevi Rizal dalam surat pengunduran dirinya. Ia menilai polemik yang melibatkan anggota keluarganya berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri demi menjaga nama baik institusi. "Demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," ujarnya. Dalam surat tersebut, Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat sebagai Asisten I Setdakab Gayo Lues. Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pengajuan itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami sudah menerima surat pengunduran diri beliau. Ke depan akan kami pelajari dan proses sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maliki. Maliki juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan. Pemkab bahkan berencana membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus yang menjadi perhatian publik itu. "Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan ini, dan hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya. Sementara itu, anak Nevi Rizal, Dea Arranoya, juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya warga Gayo Lues. Dalam surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2026, Dea mengakui unggahan yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosial merupakan kesalahan dan bentuk ketidakdewasaannya. Salah satu unggahan yang menuai sorotan memperlihatkan deretan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) yang diunggah pada 9 Desember 2025, di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Dea mengaku tidak mencari pembenaran atas tindakannya dan menyatakan telah menghapus seluruh konten yang menjadi sorotan dari akun media sosialnya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Jokowi Sebut PSI Partai Super Terbuka, Siap Bekerja Habis-habisan Besarkan Partai

Jakarta

| Sabtu, 31 Januari 2026

Politik

Ketum PBNU Bantah Cak Imin Dapat Restu Ulama: Klaim Didukung Kiai Tak Benar!

Indonesia

| Rabu, 6 September 2023

Politik

Dukungan Relawan Jokowi ke Prabowo Dinilai Untungkan Anies