Politik
Gibran Hadiri Open House Idul Fitri di Istana Merdeka, Suasana Hangat dan Penuh Kebersamaan
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri gelar griya (open house) Idul Fitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Sabtu. Berdasarkan keterangan resmi, Gibran tiba sekitar pukul 15.00 WIB didampingi istrinya Selvi Ananda dan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden bersama Wakil Presiden serta jajaran Kabinet Merah Putih tampak berbaur dan berinteraksi dengan para tamu yang hadir dalam momen silaturahmi Hari Raya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyapa masyarakat yang telah menunggu dengan antusias untuk bertemu langsung di lingkungan Istana. Kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara pemimpin dan rakyat, sekaligus mempererat silaturahmi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Momentum Idul Fitri dimanfaatkan sebagai ajang untuk menghadirkan suasana inklusif dan penuh kepedulian sosial. Menteri Sekretaris Negara menyebut bahwa gelar griya kali ini digelar secara terbuka tanpa pembatasan ketat seperti acara kenegaraan pada umumnya. “Memang kita tidak membatasi atau tidak meng-organize sebagaimana acara biasanya. Misalnya seperti acara 17 Agustus, kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin hadir, sukarela, dipersilakan,” ujarnya. Acara tersebut juga dihadiri Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para duta besar negara sahabat. Gelar griya Idul Fitri ini menghadirkan suasana kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Politik
| Sabtu, 21 Maret 2026
Trending
MK Bakal Gelar Sidang Sengketa Pilkada Serentak Mulai 8 Januari
Indonesia
| Kamis, 2 Januari 2025
Puan: UU TPKS Ancam Hukuman Berat Tokoh Agama Pelaku Kekerasan Seksual
Politik
| Senin, 4 Mei 2026
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah Dukung Gibran Rakabuming Raka Sebagai Bacawapres Prabowo
Indonesia
| Sabtu, 14 Oktober 2023
BREAKING NEWS! Usai Jhony, Kini Mentan SYL dari NasDem Dikabarkan Jadi Tersangka KPK
Indonesia
| Rabu, 14 Juni 2023
Jenderal Agus Subiyanto Dilantik Sebagai Panglima TNI
Jakarta
| Rabu, 22 November 2023
Prabowo Berhentikan M Nasir dari Jabatan Sekda Aceh
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Anak Muda Kalbar Kompeten di Kancah Politik
Kalbar
| Selasa, 6 September 2022
Bacapres Anies, Ganjar, dan Prabowo Pukau Rakernas Apeksi XVI dengan Gaya Pidato Berbeda
Makassar
| Jumat, 14 Juli 2023
MK Tolak Gugatan Roy Suryo soal KUHP dan UU ITE
Politik
| Minggu, 15 Maret 2026
Dinilai Peduli Perempuan, 10 Ribu Emak-emak Jatim Dukung Ganjar di Pilpres 2024
Jatim
| Sabtu, 8 Juli 2023
Berita Terbaru
Politik
Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah menerima uang sebesar Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Bantahan itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai mendampingi pemeriksaan kliennya sebagai tersangka di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (3/9/2026) malam.Febri menilai informasi mengenai dugaan aliran dana Rp40 miliar dari Tan Kian kepada Febrie muncul akibat pembacaan pertimbangan hakim praperadilan yang tidak utuh."Bagaimana kami bisa menegaskan hal tersebut? Di proses praperadilan itu, salah satu bukti yang diajukan adalah BAP Tan Kian," ujar Febri.Menurutnya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian yang menjadi salah satu alat bukti dalam sidang praperadilan, disebutkan bahwa Tan Kian pernah dihubungi seseorang bernama Lucy.Febri menegaskan, sosok Lucy tersebut tidak dikenal oleh Febrie.Dalam BAP itu, kata Febri, Lucy menyampaikan kepada Tan Kian bahwa terdapat perkara yang sedang berjalan dan berpotensi membuatnya menjadi tersangka jika perkara tersebut tidak 'diurus'.Komunikasi kemudian disebut berlanjut antara Tan Kian dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho.Febri mengatakan, berdasarkan BAP Tan Kian, uang tersebut diserahkan kepada Fery, bukan kepada Febrie."Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut," tuturnya.Ia juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyatakan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejagung.Namun, menurut Febri, Tan Kian tidak menyebut secara pasti kepada siapa uang itu sebenarnya ditujukan. Tidak diketahui pula apakah uang tersebut akhirnya digunakan atau disimpan oleh Fery.Karena itu, Febri menyayangkan pertimbangan hakim praperadilan yang menurutnya dikutip secara sepotong-sepotong hingga seolah-olah dugaan aliran dana Rp40 miliar kepada Febrie telah menjadi fakta yang pasti.Padahal, kata dia, hakim praperadilan juga menyatakan tidak berada pada posisi untuk menyimpulkan pokok perkara."Kami sangat berharap ini dibuka seterang-terangnya dalam proses persidangan nanti," katanya.Sebelumnya, Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menyebut adanya keterangan mengenai penyerahan uang senilai sekitar Rp40 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Febrie.Hal tersebut disampaikan Edwin saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan pada Kamis (27/8/2026).Menurut Edwin, penyidik telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi terkait hubungan dan komunikasi Febrie dengan pihak-pihak dalam perkara korupsi PT Jiwasraya dan PT ASABRI.Penyidik juga disebut telah memperoleh keterangan dari Tan Kian sebelum melakukan penggeledahan."Keterangan mengenai adanya permintaan sejumlah uang, keterangan mengenai penyerahan mata uang Dolar Singapura senilai ekuivalen kurang lebih Rp40 miliar, serta surat dokumen dan data transaksi dan komunikasi yang menurut penyidik saling bersesuaian," ujar Edwin.Kejagung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul.Kejagung kemudian menetapkan dua pihak swasta, yakni Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR), sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam perkara TPPU tersebut.Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie dalam kapasitasnya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama bertugas di Kejaksaan.Febrie telah mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kedua gugatan tersebut ditolak hakim tunggal praperadilan.
Politik
| Kamis, 3 September 2026
Politik
10 Jam Diperiksa, Febrie Adriansyah Dicecar 50 Pertanyaan Kasus TPPU
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (3/9/2026) malam. Febrie keluar dari gedung utama Kejagung sekitar pukul 20.55 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Pantauan di lokasi, Febrie tidak memberikan pernyataan kepada awak media. Ia hanya menundukkan kepala saat berjalan keluar gedung dengan kedua tangan dalam kondisi diborgol dan diarahkan ke depan. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Febrie disebut menjawab sekitar 50 pertanyaan yang diajukan penyidik Tim 9 Kejagung. "Pak FA kooperatif, menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa yang ditanya oleh penyidik. Ada sekitar 50 pertanyaan tadi yang dijawab," kata Febri. Kejagung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul. Dalam perkembangan kasus tersebut, Kejagung juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR). Keduanya diduga turut serta dalam kasus TPPU yang menjerat Febrie. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie ketika berstatus sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan. Sementara itu, Febrie telah mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, kedua gugatan tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 3 September 2026
Politik
Saksi Ungkap Yaqut Marah Saat Bahas Pansus Haji: "Siapa yang Menyeleweng?"
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut sempat marah dalam rapat internal Kementerian Agama saat membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR 2024. Dalam rapat tersebut, Yaqut disebut mempertanyakan pihak yang melakukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait kuota haji tambahan. Hal itu diungkap mantan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag periode 2021-2024, Ahmad Bahiej, saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Kesaksian tersebut disampaikan Bahiej ketika menjawab pertanyaan pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, mengenai rapat persiapan menghadapi Pansus Haji. "Kemudian di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ini saksi sampaikan ada tiga rapat di mana salah satu rapat itu dihadiri beliau ketika persiapan Pansus?" tanya Mellisa. "Betul," jawab Bahiej. Bahiej mengatakan rapat tersebut berlangsung di Hotel Yuan, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri Yaqut bersama staf khusus, staf ahli, tenaga ahli, sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag. Menurut Bahiej, Yaqut menyampaikan pernyataan di akhir rapat dengan nada marah. "Pak Menteri sebagai kalimat akhir, karena pada saat itu Pak Menteri marah," tutur Bahiej. Bahiej kemudian mengungkap pernyataan Yaqut yang masih diingatnya. "Ngaku saja di sini, siapa yang menyeleweng?" kata Bahiej menirukan ucapan Yaqut. Pernyataan itu disebut membuat Bahiej terkejut karena baru mengetahui adanya dugaan penyelewengan yang berkaitan dengan persoalan kuota haji. "Saya kaget, 'Oh, kok ada penyelewengan?' begitu. Apakah ada penyelewengan, baru tahu. Kemudian peserta rapat diam semua," ujarnya. Bahiej juga menyebut Yaqut mengatakan pembentukan Pansus Haji merupakan sebuah keniscayaan dan persoalannya telah menjadi "bola salju" yang semakin besar. Selain itu, Yaqut disebut melarang peserta rapat membuat catatan mengenai pembahasan tersebut. Bahiej mengaku sempat mencatat isi rapat dalam nota hotel. Namun, setelah Yaqut memerintahkan agar tidak ada catatan yang dibawa keluar ruangan, ia mengaku membakar catatan tersebut. "Karena Pak Menteri perintah tidak boleh ada catatan yang keluar dari ruangan ini, akhirnya saya bakar catatan itu," ungkap Bahiej. Ia mengatakan tidak ada peserta rapat yang mengaku melakukan penyelewengan. Yaqut, kata Bahiej, kemudian menyampaikan bahwa jika tidak ada yang mengaku, pihak Kemenag akan menghadapi Pansus Haji bersama-sama, tetapi masing-masing tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Rapat tersebut dihadiri sekitar 15 hingga 20 orang dan digelar untuk menindaklanjuti pembentukan Pansus Haji oleh DPR. Dalam persidangan yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat saksi. Tiga di antaranya berasal dari Kemenag, sementara satu saksi lainnya berasal dari biro perjalanan haji dan umrah. Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini menjerat empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. Dalam perkara tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp622,09 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kasus ini juga diduga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Politik
| Kamis, 3 September 2026
Berita Populer
Politik
Gibran Hadiri Open House Idul Fitri di Istana Merdeka, Suasana Hangat dan Penuh Kebersamaan
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri gelar griya (open house) Idul Fitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Sabtu. Berdasarkan keterangan resmi, Gibran tiba sekitar pukul 15.00 WIB didampingi istrinya Selvi Ananda dan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden bersama Wakil Presiden serta jajaran Kabinet Merah Putih tampak berbaur dan berinteraksi dengan para tamu yang hadir dalam momen silaturahmi Hari Raya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyapa masyarakat yang telah menunggu dengan antusias untuk bertemu langsung di lingkungan Istana. Kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara pemimpin dan rakyat, sekaligus mempererat silaturahmi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Momentum Idul Fitri dimanfaatkan sebagai ajang untuk menghadirkan suasana inklusif dan penuh kepedulian sosial. Menteri Sekretaris Negara menyebut bahwa gelar griya kali ini digelar secara terbuka tanpa pembatasan ketat seperti acara kenegaraan pada umumnya. “Memang kita tidak membatasi atau tidak meng-organize sebagaimana acara biasanya. Misalnya seperti acara 17 Agustus, kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin hadir, sukarela, dipersilakan,” ujarnya. Acara tersebut juga dihadiri Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para duta besar negara sahabat. Gelar griya Idul Fitri ini menghadirkan suasana kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Politik
| Sabtu, 21 Maret 2026
Politik
MK Bakal Gelar Sidang Sengketa Pilkada Serentak Mulai 8 Januari
PIFA.CO.ID, POLITIK - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang terkait permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 8 Januari mendatang. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, MK menerima total 314 permohonan sengketa pilkada."Data permohonan PHPU kepala daerah hingga saat ini mencapai total 314 permohonan," ujar Suhartoyo dalam sidang pleno khusus di gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).Dia menjelaskan bahwa jumlah sengketa terbanyak adalah pemilihan bupati dengan 242 perkara, disusul pemilihan wali kota dengan 49 perkara, dan pemilihan gubernur dengan 23 permohonan.Lebih lanjut, Suhartoyo menyebutkan bahwa MK telah melakukan berbagai persiapan teknis sebelum sidang proses sengketa pilkada resmi dimulai. Persiapan ini mencakup hal-hal teknis yang harus diketahui oleh semua pihak pemohon.Sebagai contoh, Suhartoyo menyebutkan bahwa MK telah membentuk gugus tugas, menyelenggarakan workshop dan coaching clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana gedung MK."Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak," tambahnya.
Indonesia
| Kamis, 2 Januari 2025
Politik
Puan: UU TPKS Ancam Hukuman Berat Tokoh Agama Pelaku Kekerasan Seksual
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ancaman hukuman lebih berat bagi tokoh agama atau pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Pernyataan itu disampaikan Puan merespons kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap sejumlah santriwati. Menurut Puan, pelaku yang memanfaatkan relasi kuasa dalam melakukan tindak kekerasan seksual dapat dikenakan pidana tambahan hingga sepertiga dari ancaman hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam UU TPKS. “Dalam UU TPKS, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dapat ditambah jika pelaku merupakan tokoh agama, pendidik, atau orang yang memiliki relasi kuasa khusus,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (4/5). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku karena dinilai telah merusak masa depan para korban yang mayoritas masih anak-anak. Puan menilai, sebagai pengasuh pondok pesantren, pelaku memiliki posisi kuasa yang membuat korban sulit melapor ataupun mengakses bantuan. “Ketika korban berada dalam posisi yang sulit mengakses bantuan atau melaporkan kejadian, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku, tetapi pada sistem yang belum memberikan jaminan perlindungan secara efektif,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Menurutnya, negara wajib memastikan korban memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, perlindungan keamanan, hingga pemulihan psikologis tanpa hambatan. Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut mencuat setelah salah satu korban yang telah lulus mengungkap dugaan tindakan tidak senonoh yang dilakukan pengasuh ponpes berinisial AS pada 2024 lalu. Didampingi keluarga, korban kemudian melaporkan kasus tersebut kepada aparat pada September 2024. Namun, proses penanganan perkara disebut berjalan lambat hingga memicu aksi demonstrasi warga dan korban di depan pondok pesantren pada Sabtu (2/5). Sehari kemudian, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati merekomendasikan agar pondok pesantren tersebut ditutup sementara dan membuka kemungkinan penutupan permanen sambil menyiapkan opsi bagi para santri dan santriwati. Sementara itu, pihak kepolisian telah menetapkan AS sebagai tersangka sejak 28 April 2026. Polisi juga telah memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. “Jadi terkait penetapan tersangka, itu ditetapkan tersangka pada 28 April 2026, untuk langkah selanjutnya kita lakukan pemanggilan,” kata Kabag Ops Polresta Pati, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata.
Politik
| Senin, 4 Mei 2026
Feeds
Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah menerima uang sebesar Rp40 miliar dari pengusaha properti Tan Kian dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).Bantahan itu disampaikan kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, usai mendampingi pemeriksaan kliennya sebagai tersangka di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (3/9/2026) malam.Febri menilai informasi mengenai dugaan aliran dana Rp40 miliar dari Tan Kian kepada Febrie muncul akibat pembacaan pertimbangan hakim praperadilan yang tidak utuh."Bagaimana kami bisa menegaskan hal tersebut? Di proses praperadilan itu, salah satu bukti yang diajukan adalah BAP Tan Kian," ujar Febri.Menurutnya, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian yang menjadi salah satu alat bukti dalam sidang praperadilan, disebutkan bahwa Tan Kian pernah dihubungi seseorang bernama Lucy.Febri menegaskan, sosok Lucy tersebut tidak dikenal oleh Febrie.Dalam BAP itu, kata Febri, Lucy menyampaikan kepada Tan Kian bahwa terdapat perkara yang sedang berjalan dan berpotensi membuatnya menjadi tersangka jika perkara tersebut tidak 'diurus'.Komunikasi kemudian disebut berlanjut antara Tan Kian dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho.Febri mengatakan, berdasarkan BAP Tan Kian, uang tersebut diserahkan kepada Fery, bukan kepada Febrie."Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut," tuturnya.Ia juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyatakan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejagung.Namun, menurut Febri, Tan Kian tidak menyebut secara pasti kepada siapa uang itu sebenarnya ditujukan. Tidak diketahui pula apakah uang tersebut akhirnya digunakan atau disimpan oleh Fery.Karena itu, Febri menyayangkan pertimbangan hakim praperadilan yang menurutnya dikutip secara sepotong-sepotong hingga seolah-olah dugaan aliran dana Rp40 miliar kepada Febrie telah menjadi fakta yang pasti.Padahal, kata dia, hakim praperadilan juga menyatakan tidak berada pada posisi untuk menyimpulkan pokok perkara."Kami sangat berharap ini dibuka seterang-terangnya dalam proses persidangan nanti," katanya.Sebelumnya, Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menyebut adanya keterangan mengenai penyerahan uang senilai sekitar Rp40 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Febrie.Hal tersebut disampaikan Edwin saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan pada Kamis (27/8/2026).Menurut Edwin, penyidik telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi terkait hubungan dan komunikasi Febrie dengan pihak-pihak dalam perkara korupsi PT Jiwasraya dan PT ASABRI.Penyidik juga disebut telah memperoleh keterangan dari Tan Kian sebelum melakukan penggeledahan."Keterangan mengenai adanya permintaan sejumlah uang, keterangan mengenai penyerahan mata uang Dolar Singapura senilai ekuivalen kurang lebih Rp40 miliar, serta surat dokumen dan data transaksi dan komunikasi yang menurut penyidik saling bersesuaian," ujar Edwin.Kejagung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul.Kejagung kemudian menetapkan dua pihak swasta, yakni Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR), sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam perkara TPPU tersebut.Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie dalam kapasitasnya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama bertugas di Kejaksaan.Febrie telah mengajukan dua gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, kedua gugatan tersebut ditolak hakim tunggal praperadilan.
Politik
| Kamis, 3 September 2026
10 Jam Diperiksa, Febrie Adriansyah Dicecar 50 Pertanyaan Kasus TPPU
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis (3/9/2026) malam. Febrie keluar dari gedung utama Kejagung sekitar pukul 20.55 WIB setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam. Pantauan di lokasi, Febrie tidak memberikan pernyataan kepada awak media. Ia hanya menundukkan kepala saat berjalan keluar gedung dengan kedua tangan dalam kondisi diborgol dan diarahkan ke depan. Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Febrie disebut menjawab sekitar 50 pertanyaan yang diajukan penyidik Tim 9 Kejagung. "Pak FA kooperatif, menjawab pertanyaan dan menjelaskan apa yang ditanya oleh penyidik. Ada sekitar 50 pertanyaan tadi yang dijawab," kata Febri. Kejagung sebelumnya menetapkan Febrie sebagai tersangka TPPU terkait temuan emas seberat 74 kilogram dan uang tunai Rp543 miliar di sebuah rumah di kawasan Sentul. Dalam perkembangan kasus tersebut, Kejagung juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Nurman Herin (NH) dan pengacara Don Ritto (DR). Keduanya diduga turut serta dalam kasus TPPU yang menjerat Febrie. Ketua Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan dugaan TPPU tersebut dilakukan Febrie ketika berstatus sebagai jaksa maupun pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan. Sementara itu, Febrie telah mengajukan dua gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, kedua gugatan tersebut ditolak oleh hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 3 September 2026
Saksi Ungkap Yaqut Marah Saat Bahas Pansus Haji: "Siapa yang Menyeleweng?"
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut sempat marah dalam rapat internal Kementerian Agama saat membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR 2024. Dalam rapat tersebut, Yaqut disebut mempertanyakan pihak yang melakukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait kuota haji tambahan. Hal itu diungkap mantan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag periode 2021-2024, Ahmad Bahiej, saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Kesaksian tersebut disampaikan Bahiej ketika menjawab pertanyaan pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, mengenai rapat persiapan menghadapi Pansus Haji. "Kemudian di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ini saksi sampaikan ada tiga rapat di mana salah satu rapat itu dihadiri beliau ketika persiapan Pansus?" tanya Mellisa. "Betul," jawab Bahiej. Bahiej mengatakan rapat tersebut berlangsung di Hotel Yuan, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri Yaqut bersama staf khusus, staf ahli, tenaga ahli, sejumlah pejabat eselon I dan II Kemenag. Menurut Bahiej, Yaqut menyampaikan pernyataan di akhir rapat dengan nada marah. "Pak Menteri sebagai kalimat akhir, karena pada saat itu Pak Menteri marah," tutur Bahiej. Bahiej kemudian mengungkap pernyataan Yaqut yang masih diingatnya. "Ngaku saja di sini, siapa yang menyeleweng?" kata Bahiej menirukan ucapan Yaqut. Pernyataan itu disebut membuat Bahiej terkejut karena baru mengetahui adanya dugaan penyelewengan yang berkaitan dengan persoalan kuota haji. "Saya kaget, 'Oh, kok ada penyelewengan?' begitu. Apakah ada penyelewengan, baru tahu. Kemudian peserta rapat diam semua," ujarnya. Bahiej juga menyebut Yaqut mengatakan pembentukan Pansus Haji merupakan sebuah keniscayaan dan persoalannya telah menjadi "bola salju" yang semakin besar. Selain itu, Yaqut disebut melarang peserta rapat membuat catatan mengenai pembahasan tersebut. Bahiej mengaku sempat mencatat isi rapat dalam nota hotel. Namun, setelah Yaqut memerintahkan agar tidak ada catatan yang dibawa keluar ruangan, ia mengaku membakar catatan tersebut. "Karena Pak Menteri perintah tidak boleh ada catatan yang keluar dari ruangan ini, akhirnya saya bakar catatan itu," ungkap Bahiej. Ia mengatakan tidak ada peserta rapat yang mengaku melakukan penyelewengan. Yaqut, kata Bahiej, kemudian menyampaikan bahwa jika tidak ada yang mengaku, pihak Kemenag akan menghadapi Pansus Haji bersama-sama, tetapi masing-masing tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Rapat tersebut dihadiri sekitar 15 hingga 20 orang dan digelar untuk menindaklanjuti pembentukan Pansus Haji oleh DPR. Dalam persidangan yang sama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan empat saksi. Tiga di antaranya berasal dari Kemenag, sementara satu saksi lainnya berasal dari biro perjalanan haji dan umrah. Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini menjerat empat terdakwa, yakni Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. Dalam perkara tersebut, kerugian negara disebut mencapai Rp622,09 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kasus ini juga diduga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Politik
| Kamis, 3 September 2026
Saksi Sidang Ungkap UU Haji Tak Atur Jelas Kuota Tambahan
Mantan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) periode 2021-2024, Ahmad Bahiej, menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak mengatur secara jelas pembagian kuota haji tambahan. Hal itu disampaikan Bahiej saat menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026). Dalam perkara ini, salah satu terdakwanya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Jaksa awalnya menanyakan aturan mengenai pembagian kuota haji dalam UU Nomor 8 Tahun 2019. "Ya, kalau di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa kuota nasional, kuota awal, itu dibagi 92 persen dan 8 persen. Kemudian ada kuota tambahan yang di sana tidak ada," kata Bahiej. "Jadi, tidak terang benderang?" tanya jaksa. "Ya, tidak terang benderang membagi kuota itu," jawab Bahiej yang kini menjabat Kepala Kanwil Kemenag DIY. Bahiej menjelaskan, berdasarkan UU tersebut, kuota haji Indonesia terdiri atas kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen diperuntukkan bagi jemaah haji reguler. Persoalan muncul ketika terdapat tambahan kuota haji sebanyak 20.000. Menurut Bahiej, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1156 Tahun 2023 membagi tambahan kuota tersebut secara rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. "Kalau tadi bapak menyebutkan bahwa kuota tambahan diatur 50-50, berarti bayangan saya, SK KMA Tahun 2023 Nomor 1156 itu berupaya untuk membagi kuota tambahan 20.000 itu menjadi 50-50, separo-separo, begitu maksudnya?" tanya jaksa. "Ya," jawab Bahiej. Padahal, jika pembagian tambahan kuota mengikuti proporsi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, tambahan 20.000 kuota seharusnya terdiri atas 18.400 kuota haji reguler dan 1.600 kuota haji khusus. Dengan skema tersebut, kuota haji reguler yang semula 203.320 menjadi 221.720 jemaah. Sementara kuota haji khusus yang semula 17.680 menjadi 19.280 jemaah. Namun, KMA Nomor 1156 Tahun 2023 justru membagi tambahan kuota secara 50:50. Dalam perkara ini, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yaqut didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba. Jaksa juga mendakwa Yaqut memperkaya diri sebesar US$271.500 atau sekitar Rp4,83 miliar. Kasus tersebut juga diduga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Politik
| Kamis, 3 September 2026
334 Penerima MBG di Agam Diduga Keracunan, Dapur SPPG Dihentikan Sementara
Sebanyak 334 penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengalami gejala yang diduga keracunan dan harus mendapatkan perawatan medis.Para korban berasal dari tiga nagari, yakni Nagari Nan Limo, Pasia Laweh, dan Koto Rantang.Camat Palupuh Nong Rianto Dt Maruhum mengatakan ratusan warga tersebut mengalami sejumlah keluhan setelah mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan sebelumnya."Korban tidak hanya dari satu daerah, tapi tiga nagari. Nagari yang terdampak di Palupuh, Nagari Nan Limo, Pasia Laweh, dan Koto Rantang. Totalnya (sementara) 334 orang," kata Nong Rianto kepada wartawan.Gejala mulai dirasakan pada Selasa (1/9) sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah murid mengalami demam, pusing, mual, muntah hingga diare.Para korban kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan di Puskesmas Palupuh maupun rumah sakit di Bukittinggi.Jumlah Korban di Sekolah BertambahSalah satu sekolah yang terdampak adalah SD Negeri 08 Nan Limo.Kepala SD Negeri 08 Nan Limo, Jonnedi, mengatakan awalnya terdapat 21 siswa yang mengalami gejala. Namun, jumlah tersebut bertambah menjadi 54 siswa."Anak-anak ini mengonsumsi MBG pada Senin (31/8) lalu dan tidak ada kendala. Namun pada Selasa (1/9) sekira pukul 10.00 WIB lebih, mulai merasakan gejala keracunan, tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu akibat mengonsumsi MBG," ujar Jonnedi.Menurutnya, para siswa tersebut tidak menjalani rawat inap. Mereka mendapatkan pengobatan di Puskesmas Palupuh."Kalau yang dirawat tidak ada, cuma berobat saja ke puskesmas. Kalau kemarin ada 21 siswa, hari ini menjadi 54 orang," katanya.Berdasarkan data sementara di Kecamatan Palupuh, 334 orang yang mengalami gejala terdiri dari 274 siswa SD, 19 guru SD, 40 siswa SMPN 1 Palupuh, dan dua guru SMPN 1 Palupuh.Berasal dari Satu Dapur MBGWali Nagari Koto Rantang Novri Agus Parta Wijaya mengatakan makanan MBG yang dikonsumsi para penerima manfaat berasal dari satu dapur penyedia.Dapur tersebut merupakan Yayasan Affa Adicitta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal membenarkan adanya kasus dugaan keracunan tersebut.Menurut Iqbal, pemerintah daerah menduga kejadian tersebut berkaitan dengan makanan yang berasal dari dapur MBG di Palupuh. Namun, ia menegaskan penyebabnya belum dapat dipastikan."Benar adanya terkait dugaan keracunan, kita menduga setelah mengkonsumsi makanan dari dapur MBG yang ada di Palupuh," kata Iqbal.Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kini melakukan investigasi untuk memastikan penyebab munculnya gejala pada ratusan penerima manfaat."Saat ini antara Dinas Kesehatan dan BPOM sudah koordinasi untuk investigasi memastikan penyebabnya," ujarnya.Dapur MBG Diminta Berhenti BeroperasiUntuk mencegah kejadian serupa selama proses pemeriksaan berlangsung, Pemkab Agam meminta dapur SPPG tersebut menghentikan operasional sementara."Untuk sementara, kita meminta agar dapur MBG tidak beroperasi dulu sampai hasil investigasi keluar," kata Iqbal.Hasil investigasi dari Dinkes dan BPOM diperkirakan dapat diketahui dalam waktu sekitar satu minggu."Perkiraan hasil keluar dalam satu minggu," tegasnya.Terkait kemungkinan menetapkan kejadian tersebut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkab Agam belum mengambil keputusan.Iqbal mengatakan pemerintah masih menunggu hasil investigasi untuk memastikan penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami ratusan penerima manfaat."Kita menunggu hasil investigasi dari BPOM dan dinas terkait terlebih dahulu," tambahnya.
Politik
| Sabtu, 5 September 2026
Bos Blueray Akui Beri Rp525 Juta ke Pejabat Bea Cukai
Pemilik Blueray Cargo (Grup), John Field, mengakui telah memberikan uang sebesar Rp525 juta kepada terdakwa Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Pengakuan tersebut disampaikan John saat dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sidang perkara Budiman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (2/9).Dalam persidangan, jaksa KPK Takdir Suhan membacakan keterangan John yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).“Berapa jumlah uang yang diberikan kepada saudara Budiman Bayu Prasojo?” tanya jaksa.John disebut memberikan uang tersebut sebanyak tujuh kali dengan nominal masing-masing Rp75 juta.“Adapun jumlah uang yang saya berikan kepada saudara Budiman Bayu Prasojo yakni tujuh kali pemberian masing-masing Rp75 juta sama dengan Rp525 juta,” demikian keterangan John yang dibacakan jaksa.“Betul ini ya keterangan saksi?” tanya jaksa.“Iya,” jawab John.Disebut Tak Berkaitan dengan Operasional BluerayJaksa kemudian menggali alasan John memberikan uang tersebut kepada Budiman.Dalam BAP, John menyebut pemberian uang itu dilakukan berdasarkan catatan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan alias Ocoy.Menurut keterangan tersebut, catatan Orlando menyatakan kegiatan impor yang dilakukan Blueray tidak berkaitan dengan barang-barang yang dikenakan cukai.“Saya memberikan uang kepada saudara Budiman Bayu Prasojo karena berdasarkan catatan yang diberikan oleh saudara Orlando Hamonangan bahwa operasional importasi yang dilakukan oleh Blueray tidak ada barang-barang yang kena cukai,” demikian isi BAP yang dibacakan jaksa.John juga disebut menerangkan bahwa pemberian uang tersebut dilakukan karena adanya catatan dari Orlando dan tidak berkaitan dengan operasional Blueray.“Tidak ada kaitannya dengan operasional Blueray,” kata John saat mengonfirmasi keterangannya.Budiman Didakwa Terima Uang dari Sejumlah PihakDalam perkara ini, Budiman didakwa melakukan tindak pidana korupsi bersama Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026, Rizal, serta Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono.Ketiganya didakwa menerima uang dalam berbagai mata uang dengan nilai keseluruhan yang disebut mencapai miliaran rupiah, termasuk Rp5,278 miliar, US$10 ribu, Sin$119.755, HKD4.700, dan RM8.100.Uang tersebut disebut berasal dari sejumlah pihak, termasuk John Field, Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo, serta Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo.Selain itu, uang juga disebut berasal dari pengusaha rokok dan pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai.John Field, Dedy Kurniawan, dan Andri sebelumnya telah berstatus terpidana dalam perkara tersebut.Budiman didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.
Politik
| Rabu, 2 September 2026
KPK Telaah Fakta Sidang soal Dugaan Aliran US$400 Ribu ke Pansus Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan yang mengungkap dugaan aliran uang sebesar US$400 ribu atau sekitar Rp6,5 miliar ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI.Aliran uang tersebut muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dan disebut berkaitan dengan Pansus Haji yang saat itu diketuai Nusron Wahid.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) akan menelaah setiap keterangan yang muncul selama persidangan.“Jaksa Penuntut Umum KPK tentu akan telaah dan analisis setiap keterangan yang muncul dalam persidangan,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (2/9).Menurut Budi, setiap fakta yang terungkap di persidangan memiliki arti penting dalam proses pembuktian perkara.“Yang pada pokoknya, tentu setiap fakta persidangan penting untuk proses pembuktian perkara ini, karena akan mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” katanya.Uang US$400 Ribu Disebut untuk Pansus HajiDugaan aliran uang tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (1/9) malam hingga Rabu dini hari.Terdakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex dan mantan staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri alias Bahri alias Bajak Laut mengonfirmasi adanya penyerahan uang sekitar US$400 ribu kepada pihak yang disebut berkaitan dengan Pansus Haji DPR RI.Dalam persidangan, Ishfah menanyakan kepada Bahri mengenai penyerahan uang tersebut.“Apakah saudara saksi tahu bahwa pada waktu saudara saksi saya minta untuk ketemu seseorang bernama Erik untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar US$400 ribu itu adalah untuk memenuhi permintaan saudara Zainal Abidin, temannya Pak Nusron Wahid?” tanya Ishfah kepada Bahri.Bahri awalnya mengaku tidak mengetahui tujuan penyerahan uang tersebut. Namun, setelah menanyakan kembali kepada Ishfah, ia mendapat penjelasan bahwa uang itu diminta oleh Zainal Abidin yang disebut merupakan teman Nusron Wahid.“Iya,” jawab Bahri ketika kembali ditanya mengenai hal tersebut.Dalam persidangan sehari sebelumnya, Bahri juga mengungkap bahwa dirinya sempat dititipi uang oleh Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.Uang tersebut awalnya disebut diperuntukkan bagi Ishfah. Namun, dalam prosesnya, uang itu disebut diarahkan untuk diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan Pansus Haji DPR RI.Nusron Belum Beri TanggapanHingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Nusron Wahid terkait kesaksian tersebut.Nusron telah dihubungi untuk dimintai tanggapan, tetapi belum memberikan jawaban.Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 sebelumnya juga telah masuk ke proses hukum dengan sejumlah terdakwa.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar.Selain Ishfah, tiga terdakwa lainnya yang diproses dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.KPK kini akan menelaah fakta-fakta yang muncul di persidangan untuk melihat keterkaitannya dengan konstruksi perkara secara keseluruhan.KPK Telaah Fakta Sidang soal Dugaan Aliran US$400 Ribu ke Pansus HajiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan yang mengungkap dugaan aliran uang sebesar US$400 ribu atau sekitar Rp6,5 miliar ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI.Aliran uang tersebut muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dan disebut berkaitan dengan Pansus Haji yang saat itu diketuai Nusron Wahid.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) akan menelaah setiap keterangan yang muncul selama persidangan.“Jaksa Penuntut Umum KPK tentu akan telaah dan analisis setiap keterangan yang muncul dalam persidangan,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (2/9).Menurut Budi, setiap fakta yang terungkap di persidangan memiliki arti penting dalam proses pembuktian perkara.“Yang pada pokoknya, tentu setiap fakta persidangan penting untuk proses pembuktian perkara ini, karena akan mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” katanya.Uang US$400 Ribu Disebut untuk Pansus HajiDugaan aliran uang tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (1/9) malam hingga Rabu dini hari.Terdakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex dan mantan staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri alias Bahri alias Bajak Laut mengonfirmasi adanya penyerahan uang sekitar US$400 ribu kepada pihak yang disebut berkaitan dengan Pansus Haji DPR RI.Dalam persidangan, Ishfah menanyakan kepada Bahri mengenai penyerahan uang tersebut.“Apakah saudara saksi tahu bahwa pada waktu saudara saksi saya minta untuk ketemu seseorang bernama Erik untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar US$400 ribu itu adalah untuk memenuhi permintaan saudara Zainal Abidin, temannya Pak Nusron Wahid?” tanya Ishfah kepada Bahri.Bahri awalnya mengaku tidak mengetahui tujuan penyerahan uang tersebut. Namun, setelah menanyakan kembali kepada Ishfah, ia mendapat penjelasan bahwa uang itu diminta oleh Zainal Abidin yang disebut merupakan teman Nusron Wahid.“Iya,” jawab Bahri ketika kembali ditanya mengenai hal tersebut.Dalam persidangan sehari sebelumnya, Bahri juga mengungkap bahwa dirinya sempat dititipi uang oleh Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.Uang tersebut awalnya disebut diperuntukkan bagi Ishfah. Namun, dalam prosesnya, uang itu disebut diarahkan untuk diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan Pansus Haji DPR RI.Nusron Belum Beri TanggapanHingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Nusron Wahid terkait kesaksian tersebut.Nusron telah dihubungi untuk dimintai tanggapan, tetapi belum memberikan jawaban.Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 sebelumnya juga telah masuk ke proses hukum dengan sejumlah terdakwa.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar.Selain Ishfah, tiga terdakwa lainnya yang diproses dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.KPK kini akan menelaah fakta-fakta yang muncul di persidangan untuk melihat keterkaitannya dengan konstruksi perkara secara keseluruhan.KPK Telaah Fakta Sidang soal Dugaan Aliran US$400 Ribu ke Pansus HajiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan yang mengungkap dugaan aliran uang sebesar US$400 ribu atau sekitar Rp6,5 miliar ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI.Aliran uang tersebut muncul dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dan disebut berkaitan dengan Pansus Haji yang saat itu diketuai Nusron Wahid.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jaksa penuntut umum (JPU) akan menelaah setiap keterangan yang muncul selama persidangan.“Jaksa Penuntut Umum KPK tentu akan telaah dan analisis setiap keterangan yang muncul dalam persidangan,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (2/9).Menurut Budi, setiap fakta yang terungkap di persidangan memiliki arti penting dalam proses pembuktian perkara.“Yang pada pokoknya, tentu setiap fakta persidangan penting untuk proses pembuktian perkara ini, karena akan mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” katanya.Uang US$400 Ribu Disebut untuk Pansus HajiDugaan aliran uang tersebut terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa (1/9) malam hingga Rabu dini hari.Terdakwa Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex dan mantan staf Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri alias Bahri alias Bajak Laut mengonfirmasi adanya penyerahan uang sekitar US$400 ribu kepada pihak yang disebut berkaitan dengan Pansus Haji DPR RI.Dalam persidangan, Ishfah menanyakan kepada Bahri mengenai penyerahan uang tersebut.“Apakah saudara saksi tahu bahwa pada waktu saudara saksi saya minta untuk ketemu seseorang bernama Erik untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar US$400 ribu itu adalah untuk memenuhi permintaan saudara Zainal Abidin, temannya Pak Nusron Wahid?” tanya Ishfah kepada Bahri.Bahri awalnya mengaku tidak mengetahui tujuan penyerahan uang tersebut. Namun, setelah menanyakan kembali kepada Ishfah, ia mendapat penjelasan bahwa uang itu diminta oleh Zainal Abidin yang disebut merupakan teman Nusron Wahid.“Iya,” jawab Bahri ketika kembali ditanya mengenai hal tersebut.Dalam persidangan sehari sebelumnya, Bahri juga mengungkap bahwa dirinya sempat dititipi uang oleh Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.Uang tersebut awalnya disebut diperuntukkan bagi Ishfah. Namun, dalam prosesnya, uang itu disebut diarahkan untuk diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan Pansus Haji DPR RI.Nusron Belum Beri TanggapanHingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Nusron Wahid terkait kesaksian tersebut.Nusron telah dihubungi untuk dimintai tanggapan, tetapi belum memberikan jawaban.Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 sebelumnya juga telah masuk ke proses hukum dengan sejumlah terdakwa.Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622,09 miliar.Selain Ishfah, tiga terdakwa lainnya yang diproses dalam perkara tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.KPK kini akan menelaah fakta-fakta yang muncul di persidangan untuk melihat keterkaitannya dengan konstruksi perkara secara keseluruhan.
Politik
| Kamis, 3 September 2026
Budi Arie Sebut Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya pihak yang disebut berupaya mengadu domba Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Budi Arie sekaligus membantah isu keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Ia meminta pihak yang menyebarkan isu tersebut menghentikan upaya mengadu domba kedua tokoh. "Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga adu domba. Menurut saya, setop adu domba," kata Budi Arie dalam acara HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Menurutnya, pemerintahan harus dibangun dengan soliditas dan persatuan. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menahan ego kelompok maupun kepentingan pribadi. "Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menegaskan dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan Projo mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, termasuk praktik korupsi yang terjadi di sekitar lingkaran kekuasaan. "Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan," tegasnya.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
PDIP Buka Peluang Risma Maju Lagi di Pilgub Jatim 2029
PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang kembali mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Risma merupakan salah satu kader potensial yang terus mendapat pembinaan dari partai. Menurut Hasto, PDIP terus melakukan pengkaderan terhadap sosok-sosok yang dinilai mampu menjadi pemimpin dan menjawab harapan masyarakat. "Termasuk Ibu Tri Rismaharini," kata Hasto dalam forum konsolidasi internal DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (23/8/2026). Risma sebelumnya pernah menjabat Wali Kota Surabaya selama dua periode. Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Sosial dan kini menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana. Pada Pilgub Jatim 2024, PDIP mengusung Risma bersama KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Namun, pasangan tersebut kalah dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Hasto mengatakan Risma bukan satu-satunya kader yang berpotensi maju dalam Pilgub Jatim 2029. PDIP juga memiliki sejumlah kepala daerah dan anggota DPR RI dari Jawa Timur yang dinilai potensial. "Kami punya 12 kepala daerah di sini. Ada juga dari anggota DPR RI, kami punya jumlah yang cukup signifikan, sekitar 19 orang dari Jawa Timur," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menegaskan partainya menargetkan kursi Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029. Ia mengatakan PDIP tidak ingin hanya kembali menjadi kekuatan utama di parlemen, tetapi juga merebut posisi tertinggi di pemerintahan Jawa Timur. "Sudah waktunyalah PDI Perjuangan Jawa Timur punya Gubernur Jawa Timur," tegas Said.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Prabowo Langsung Rapat Tangani Karhutla Setibanya di Riau
Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju, Riau, Senin (24/8/2026), sesaat setelah tiba di Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Kunjungan ke Riau dilakukan Prabowo untuk melihat langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah ingin memastikan titik api benar-benar padam dan seluruh langkah penanganan berjalan cepat serta terpadu. "Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan," kata Teddy. Selain pemadaman, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Teddy mengatakan pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pembangunan sumur bor, embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa yang rawan karhutla. "Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api," ujar Teddy.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Gibran Hadiri Open House Idul Fitri di Istana Merdeka, Suasana Hangat dan Penuh Kebersamaan
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri gelar griya (open house) Idul Fitri 1447 Hijriah yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Sabtu. Berdasarkan keterangan resmi, Gibran tiba sekitar pukul 15.00 WIB didampingi istrinya Selvi Ananda dan disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden bersama Wakil Presiden serta jajaran Kabinet Merah Putih tampak berbaur dan berinteraksi dengan para tamu yang hadir dalam momen silaturahmi Hari Raya. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyapa masyarakat yang telah menunggu dengan antusias untuk bertemu langsung di lingkungan Istana. Kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara pemimpin dan rakyat, sekaligus mempererat silaturahmi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Momentum Idul Fitri dimanfaatkan sebagai ajang untuk menghadirkan suasana inklusif dan penuh kepedulian sosial. Menteri Sekretaris Negara menyebut bahwa gelar griya kali ini digelar secara terbuka tanpa pembatasan ketat seperti acara kenegaraan pada umumnya. “Memang kita tidak membatasi atau tidak meng-organize sebagaimana acara biasanya. Misalnya seperti acara 17 Agustus, kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin hadir, sukarela, dipersilakan,” ujarnya. Acara tersebut juga dihadiri Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta para duta besar negara sahabat. Gelar griya Idul Fitri ini menghadirkan suasana kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Politik
| Sabtu, 21 Maret 2026
Politik
MK Bakal Gelar Sidang Sengketa Pilkada Serentak Mulai 8 Januari
PIFA.CO.ID, POLITIK - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang terkait permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 pada 8 Januari mendatang. Ketua MK, Suhartoyo, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, MK menerima total 314 permohonan sengketa pilkada."Data permohonan PHPU kepala daerah hingga saat ini mencapai total 314 permohonan," ujar Suhartoyo dalam sidang pleno khusus di gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1).Dia menjelaskan bahwa jumlah sengketa terbanyak adalah pemilihan bupati dengan 242 perkara, disusul pemilihan wali kota dengan 49 perkara, dan pemilihan gubernur dengan 23 permohonan.Lebih lanjut, Suhartoyo menyebutkan bahwa MK telah melakukan berbagai persiapan teknis sebelum sidang proses sengketa pilkada resmi dimulai. Persiapan ini mencakup hal-hal teknis yang harus diketahui oleh semua pihak pemohon.Sebagai contoh, Suhartoyo menyebutkan bahwa MK telah membentuk gugus tugas, menyelenggarakan workshop dan coaching clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, serta melakukan perbaikan sarana dan prasarana gedung MK."Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak," tambahnya.
Indonesia
| Kamis, 2 Januari 2025
Politik
Puan: UU TPKS Ancam Hukuman Berat Tokoh Agama Pelaku Kekerasan Seksual
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ancaman hukuman lebih berat bagi tokoh agama atau pendidik yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Pernyataan itu disampaikan Puan merespons kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pendiri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap sejumlah santriwati. Menurut Puan, pelaku yang memanfaatkan relasi kuasa dalam melakukan tindak kekerasan seksual dapat dikenakan pidana tambahan hingga sepertiga dari ancaman hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam UU TPKS. “Dalam UU TPKS, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dapat ditambah jika pelaku merupakan tokoh agama, pendidik, atau orang yang memiliki relasi kuasa khusus,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (4/5). Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku karena dinilai telah merusak masa depan para korban yang mayoritas masih anak-anak. Puan menilai, sebagai pengasuh pondok pesantren, pelaku memiliki posisi kuasa yang membuat korban sulit melapor ataupun mengakses bantuan. “Ketika korban berada dalam posisi yang sulit mengakses bantuan atau melaporkan kejadian, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku, tetapi pada sistem yang belum memberikan jaminan perlindungan secara efektif,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Menurutnya, negara wajib memastikan korban memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, perlindungan keamanan, hingga pemulihan psikologis tanpa hambatan. Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut mencuat setelah salah satu korban yang telah lulus mengungkap dugaan tindakan tidak senonoh yang dilakukan pengasuh ponpes berinisial AS pada 2024 lalu. Didampingi keluarga, korban kemudian melaporkan kasus tersebut kepada aparat pada September 2024. Namun, proses penanganan perkara disebut berjalan lambat hingga memicu aksi demonstrasi warga dan korban di depan pondok pesantren pada Sabtu (2/5). Sehari kemudian, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati merekomendasikan agar pondok pesantren tersebut ditutup sementara dan membuka kemungkinan penutupan permanen sambil menyiapkan opsi bagi para santri dan santriwati. Sementara itu, pihak kepolisian telah menetapkan AS sebagai tersangka sejak 28 April 2026. Polisi juga telah memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. “Jadi terkait penetapan tersangka, itu ditetapkan tersangka pada 28 April 2026, untuk langkah selanjutnya kita lakukan pemanggilan,” kata Kabag Ops Polresta Pati, AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata.
Politik
| Senin, 4 Mei 2026