Politik

Gerindra Usulkan Setiap Warga Negara Hanya Punya Satu Akun di Tiap Platform Medsos

PIFA, Politik — Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, mengusulkan kebijakan agar setiap warga negara hanya memiliki satu akun pada tiap platform media sosial. Ide ini, menurutnya, bertujuan untuk mencegah maraknya akun palsu dan anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan isu negatif maupun melakukan tindak kejahatan. Usulan tersebut disampaikan Bambang saat sesi doorstop dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9). Pernyataan itu muncul saat ia menanggapi spekulasi liar di media sosial yang menyebut Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Presiden Prabowo Subianto, mundur dari DPR RI demi kursi menteri. "Media sosial ini benar-benar sangat terbuka dan sulit dikendalikan. Isu apapun bisa muncul dan menyebar dengan cepat. Karena itu, kami berpikir ke depan perlu ada single akun terintegrasi, sehingga setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform," kata Bambang. Menurut Bambang, ide tersebut terinspirasi dari sistem di Swiss yang menerapkan satu nomor telepon per warga negara. Nomor tersebut terintegrasi dengan berbagai layanan, mulai dari bantuan pemerintah hingga media sosial. Ia menilai langkah serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan identitas pengguna lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Bambang menekankan bahwa usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi atau kebebasan berekspresi di dunia maya. Sebaliknya, hal ini justru untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan suara yang muncul di media sosial benar-benar berasal dari warga negara yang nyata, bukan dari buzzer atau akun anonim. "Ini bukan pembatasan demokrasi. Justru kita ingin memastikan kebebasan berpendapat di media sosial digunakan dengan bertanggung jawab, bukan untuk melakukan framing negatif yang merugikan individu maupun lembaga," tegasnya. Ia memberikan contoh, seorang warga nantinya hanya boleh memiliki satu akun Instagram, satu akun TikTok, satu akun Facebook, dan seterusnya. Dengan begitu, tidak ada lagi praktik membuat banyak akun di platform yang sama untuk kepentingan tertentu. Selain itu, Bambang menyoroti perlunya verifikasi yang ketat dalam pendaftaran akun media sosial. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi maupun pembuatan akun palsu. "Akun-akun anonim ini tidak hanya rawan dipakai untuk memanipulasi opini publik, tapi juga sering digunakan untuk tindak kejahatan. Banyak kasus penipuan belanja online maupun penipuan lainnya yang melibatkan akun seperti ini," ujar Bambang. Bambang berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengevaluasi aturan yang ada agar usulannya dapat dipertimbangkan. Menurutnya, ini merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

Politik

| Senin, 15 September 2025

Foto: Gerindra Usulkan Setiap Warga Negara Hanya Punya Satu Akun di Tiap Platform Medsos | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Ferry Irwandi Santai Tanggapi Kritikan DPR soal Donasi Rp10 Miliar untuk Korban Bencana

PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menuai kritik publik setelah mempertanyakan gerakan donasi warga untuk korban bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dikoordinasikan kreator konten Ferry Irwandi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Senayan, Jakarta, Senin (8/12).Endipat membandingkan donasi publik yang terkumpul sebesar Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang disebutnya mencapai triliunan rupiah. Ia menilai ada pihak yang "sekali datang" namun seolah-olah bekerja paling banyak di lokasi bencana.“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal… Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada,” ujar Endipat.Sementara itu, Ferry Irwandi merespons secara santai melalui Instagram. Ia mengaku tidak merasa tersinggung berkat dukungan besar masyarakat terhadap gerakan donasinya.“Saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal… enggak ada orang yang bisa marah ketika mendapatkan dukungan sebesar ini,” tulis Ferry, Selasa (9/12).Usai kritik publik yang meluas, Endipat dikabarkan telah meminta maaf secara langsung kepada Ferry. Permintaan maaf tersebut diterima Ferry karena ia tidak ingin memperpanjang konflik di tengah situasi bencana.“Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu,” tulis Ferry.

Politik

| Rabu, 10 Desember 2025

Politik

Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan!

PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti pihak-pihak yang datang sekali ke wilayah bencana di Sumatra namun seolah menjadi pihak yang paling bekerja. Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal dan memberikan bantuan maksimal di kawasan terdampak."Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," ujar Endipat, mengutip detikcom.Ia kemudian menyinggung perbandingan antara bantuan negara dan donasi perorangan. Menurutnya, bantuan pemerintah sudah mencapai angka triliunan rupiah, jauh lebih besar dari donasi Rp10 miliar yang diberikan salah satu pihak."Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu," tegas politikus Gerindra tersebut.

Politik

| Selasa, 9 Desember 2025

Politik

Prabowo Puji Bahlil Lahadalia: Cerdas, Detail, dan Turun Langsung Tangani Bencana

PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto memuji Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Pujian itu terutama diberikan atas peran Bahlil dalam menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra."Saya ucapkan penghargaan kepada ketua umum Pak Bahlil. Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas, ini benar, sangat cerdas. Semua acara sangat detail dan beliau turun ke lapangan ke Sumatra juga benar-benar turun ke lapangan," kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa Bahlil mampu bekerja cepat karena masih muda, fit, dan memiliki karakter khas masyarakat Indonesia Timur.Prabowo kemudian menyinggung ciri umum masyarakat Indonesia Timur yang menurutnya keras namun sangat setia. "Kalau sudah menetapkan hatinya, setia sampai mati. Ini ciri khas orang Indonesia Timur," ujarnya.

Politik

| Senin, 8 Desember 2025

Berita Populer

Politik

Gerindra Usulkan Setiap Warga Negara Hanya Punya Satu Akun di Tiap Platform Medsos

Politik

| Senin, 15 September 2025

Politik

Buruh di Jogja Dukung Anies sebagai Bacapres 2024 dan Sampaikan Tuntutan Pemerintah

PIFA, Politik - Aliansi Buruh Yogya, sebuah wadah gabungan dari berbagai serikat pekerja dan buruh, memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dukungan ini disampaikan oleh ribuan buruh yang berkumpul di GOR Tridadi, Sleman pada hari Minggu (9/7). Para buruh, yang sebagian besar adalah kaum perempuan, telah memasuki GOR Tridadi sejak pukul 08.00 untuk mengikuti Forum Group Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Aliansi Buruh Yogyakarta. Ketua Kegiatan FGD, Ruswadi, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 peserta hadir mewakili berbagai elemen buruh, termasuk buruh garmen, buruh tani dan tembakau, nelayan, ojol (ojek online), dan pekerja lainnya. Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespons kebijakan Omnibus Law UU Ciptaker dan RUU Kesehatan yang dianggap merugikan nasib buruh. Para buruh memberikan apresiasi atas kinerja Anies Baswedan dalam meningkatkan upah pekerja di DKI Jakarta, menyediakan transportasi murah, pendidikan gratis, dan subsidi sembako. Aliansi Buruh Yogyakarta mendesak pimpinan DPP konfederasi dan federasi di Jakarta untuk segera mendeklarasikan dan mendukung H. Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden periode 2024 hingga 2029. Aliansi Buruh Yogyakarta terdiri dari berbagai organisasi, termasuk DPD KSPSI, PD FSP NIBA, GIP, PD TSK, PD PGSI, PD Parekraf, FBI, DPD SPN, dan KSBSI. Selain menyatakan dukungan untuk Anies, aliansi ini juga menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah pencabutan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja. Tuntutan kedua adalah pencabutan Permenaker 5/2023. Selanjutnya, mereka menuntut peninjauan kembali RUU Kesehatan yang mengkategorikan tembakau setara dengan narkotika dan psikotropika. "Aliansi Buruh Yogyakarta berkumpul untuk merespon kebijakan omnibus law UU Ciptaker dan RUU Kesehatan yang telah merugikan nasib mereka," ujar Ruswadi kepada wartawan. Adapun tuntutan keempat adalah penciptaan dan perluasan lapangan kerja tanpa mengorbankan kesejahteraan buruh yang sudah ada. Terakhir, mereka menekankan perlunya menghentikan dan membatasi penerimaan tenaga kerja asing (TKA). Di satu sisi, para buruh mengapresiasi kinerja Anies Baswedan dalam menaikkan upah pekerja DKI Jakarta, menyediakan transportasi murah, pendidikan gratis, dan sembako yang disubsidi. Dukungan dari Aliansi Buruh Yogyakarta ini menjadi suara yang signifikan dalam mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres, sambil menyoroti isu-isu penting yang dihadapi oleh para buruh dan menuntut perubahan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan mereka. Dukungan dari para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Yogya adalah sebuah dorongan kuat untuk mendapatkan lebih banyak suara. Kita lihat dalam pekermbangan selanjutnya, apakah para aliansi buruh tersebut masih akan tetap konsisten dengan Anies atau mendukukung bacapres lain?. (hs)

Yogyakarta

| Senin, 10 Juli 2023

Politik

Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024

PIFA, Lokal — Para pemuda dari suku Madura yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera Kalimantan Barat resmi mendeklarasikan dukungan penuh mereka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono. Deklarasi dukungan ini dilakukan pada Minggu malam, 27 Oktober 2024, di Kafe Panglima, Kota Pontianak, sehari sebelum peringatan Sumpah Pemuda ke-96.Menurut Bendahara Umum Himpunan Pemuda Madura Kalbar, Totas, deklarasi ini menjadi langkah awal untuk memulai pergerakan masif di 14 kabupaten/kota Kalbar guna memastikan kemenangan Midji-Didi. “Setelah ini kita akan rapat bersama para ketua di 14 kabupaten/kota untuk merumuskan langkah apa yang akan kita ambil untuk memenangkan Pak Midji dan Pak Didi. Tapi yang pasti kita turun ke bawah,” ujarnya dengan penuh optimisme.Totas menambahkan, rekam jejak Sutarmidji dan Didi menjadi alasan utama pihaknya memilih mendukung pasangan tersebut. “Mereka terbukti bekerja baik. Program-program mereka nyata. Barang yang bagus dan benar itu mesti dilanjutkan, karena kalau kita mulai dengan orang baru, tentu akan mulai dari nol lagi untuk kebijakan-kebijakan,” tegasnya.Sebagai pemuda yang berharap ada percepatan pembangunan, baik dalam infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia, Totas menegaskan komitmen Himpunan Pemuda Madura untuk bekerja maksimal demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kalbar dalam kepemimpinan Midji-Didi pada periode 2024-2029."Kami sepakat melalui dua lembaga ini akan turun langsung ke masyarakat. Kami akan melakukan door-to-door, dari rumah ke rumah, menyentuh masyarakat secara langsung karena waktu sudah tidak lama lagi,” tambahnya.Senada dengan Totas, Ketua Sahabat Sakera Kalbar, Muhammad Ismail Zein, juga mengutarakan tekadnya untuk memenangkan Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024."Saya sebagai Ketua Sahabat Sakera mengajak dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Madura di Kalbar untuk memenangkan pasangan Pak Sutarmidji dan Pak Didi Haryono," ujarnya lantang.Zein juga mengakui, rekam jejak dan kinerja Sutarmidji sebagai kepala daerah yang sukses serta pengalaman Didi di kepolisian menjadi alasan kuat untuk mendukung mereka kembali memimpin Kalbar.“Alasan kami memilih mereka, karena mereka sudah terbukti, kinerjanya bagus, harapan kami Pak Sutarmidji dan Pak Didi kembali memimpin Kalbar,” pungkas Zein.Deklarasi dan konsolidasi Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera ini mempertegas tekad dukungan dari komunitas Madura di Kalbar, demi kemajuan provinsi yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan yang berpengalaman.

Kalbar

| Selasa, 29 Oktober 2024

Feeds

Ferry Irwandi Santai Tanggapi Kritikan DPR soal Donasi Rp10 Miliar untuk Korban Bencana

Politik

| Rabu, 10 Desember 2025

Politik

Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan!

Politik

| Selasa, 9 Desember 2025

Politik

Prabowo Puji Bahlil Lahadalia: Cerdas, Detail, dan Turun Langsung Tangani Bencana

Politik

| Senin, 8 Desember 2025

Politik

Bahlil dan Raja Juli Tanggapi Ajakan “Tobat Nasuha” Cak Imin Terkait Banjir dan Longsor di Sumatra

PIFA, Nasional - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni merespons seruan “tobat nasuha” yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyusul bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Seruan tersebut muncul di tengah sorotan terkait isu deforestasi sebagai salah satu penyebab bencana. Bahlil menilai ajakan introspeksi tersebut seharusnya berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri. “Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). Bahlil menegaskan dirinya merupakan menteri yang bekerja langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menekankan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberikan instruksi kepadanya. “Yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” katanya. Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin telah meminta maaf melalui pesan singkat atas pernyataan tersebut. “Beliau sampaikan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle minta maaf. Saya kira saya terima maaf beliau,” ujar Raja dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12). Raja Juli menegaskan pentingnya kekompakan antaranggota Kabinet Merah Putih dan mengingatkan agar tidak ada pernyataan yang dapat mendiskreditkan sesama menteri. “Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita,” ucapnya. Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada tiga menteri—Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup—untuk mengajak evaluasi total seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam mencegah bencana. “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki… sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya tobatan nasuha,” kata Cak Imin. Menurutnya, “tobat nasuha” yang dimaksud adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan terkait lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujarnya.

Politik

| Jumat, 5 Desember 2025

Politik

Foto: Bahlil dan Raja Juli Tanggapi Ajakan “Tobat Nasuha” Cak Imin Terkait Banjir dan Longsor di Sumatra | Pifa Net

KPK Periksa Mantan Sopir Bupati Mempawah Terkait Kasus Korupsi Dinas PUPR

PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan sopir Bupati Mempawah sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. “Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalbar atas nama ABU, aparatur sipil negara di Dinas Pendapatan Daerah Mempawah sekaligus mantan sopir Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa. Selain ABU, KPK turut memanggil empat pihak swasta sebagai saksi, masing-masing berinisial GZ, HAY, BSD, dan NHG. Seluruhnya diperiksa untuk mendalami aliran dana serta dugaan keterlibatan pihak luar dalam perkara tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga kini KPK masih belum membeberkan detail identitas tersangka maupun konstruksi perkara secara lengkap. Pada tahap penyidikan, lembaga antirasuah itu telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25–29 April 2025. Dari operasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR. Kasus ini juga menyeret nama pejabat Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Ria Norsan dipanggil sebagai saksi pada 21 Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Pada 24–25 September 2025, KPK turut menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan serta kediaman Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan. KPK menyatakan penyidikan masih berjalan dan perkembangan kasus akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan saksi serta analisis barang bukti rampung.

Politik

| Kamis, 4 Desember 2025

Politik

Foto: KPK Periksa Mantan Sopir Bupati Mempawah Terkait Kasus Korupsi Dinas PUPR | Pifa Net

50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden

PIFA, Politik - Bantuan pemerintah pusat berupa 50 ton beras untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera tiba di Aceh pada Senin (1/12/2025). Bantuan yang dikirim atas nama Presiden Prabowo Subianto tersebut diangkut menggunakan KRI KM Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Medan.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung proses kedatangan dan pendistribusian bantuan. Selain beras, bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak juga mencakup mi instan dan obat-obatan.Menurut AHY, penggunaan jalur laut dipilih untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan seluruh moda distribusi untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah maupun terisolasi.Namun, pengiriman bantuan tersebut menuai kritik setelah beredar foto karung beras dengan label bergambar wajah Presiden Prabowo. Sebagian publik menilai pencantuman foto tersebut kurang tepat karena dapat dianggap sebagai tindakan pencitraan politik di tengah situasi bencana.

Politik

| Kamis, 4 Desember 2025

Politik

Foto: 50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden | Pifa Net

Presiden Prabowo Terima Laporan Komprehensif Penyebab Banjir Besar di Sumatera, Isu Pembalakan Liar Mengemuka

PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima laporan komprehensif terkait penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) — catatan: jika yang dimaksud adalah Muzani sebagai Ketua MPR sementara, disesuaikan dengan konteks sumber Anda — seusai menemui Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Pernyataan tersebut muncul saat Muzani ditanya mengenai dugaan keterlibatan praktik pembalakan liar dalam bencana yang berdampak parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ujarnya ketika dikonfirmasi apakah Presiden telah mengetahui penyebab utama banjir, termasuk dugaan aktivitas pembalakan liar. Indikasi Kayu Tebangan Lama Muzani menuturkan bahwa berdasarkan foto dan rekaman lapangan yang ia amati, terlihat jelas tumpukan kayu hanyut yang diduga bukan berasal dari pohon tumbang akibat badai. Menurutnya, karakteristik kayu-kayu itu lebih mirip potongan lama yang sebelumnya telah ditebang. Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa pembalakan liar berperan besar dalam memperparah dampak banjir bandang yang melanda berbagai daerah. “Kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali. Ini harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan lingkungan. Jangan sampai kelalaian kita hari ini menjadi musibah bagi anak cucu nanti,” tegas Muzani. Laporan Sudah Diterima Presiden, Tapi Detailnya Belum Diungkap Ketika ditanya apakah laporan serupa telah diterima Presiden, Muzani memastikan Kepala Negara sudah mendapatkan masukan lengkap mengenai akar permasalahan bencana tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh substansi laporan maupun potensi langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah. Muzani juga menghindari pertanyaan lanjutan mengenai kemungkinan tindakan tegas Presiden, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atau reshuffle kabinet. Ia memilih mengakhiri sesi wawancara dan langsung menuju mobil dinasnya untuk meninggalkan Istana Kepresidenan.

Politik

| Rabu, 3 Desember 2025

Politik

Foto: Presiden Prabowo Terima Laporan Komprehensif Penyebab Banjir Besar di Sumatera, Isu Pembalakan Liar Mengemuka | Pifa Net

MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Memberhentikan Anggota DPR

PIFA, Politik - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi sejumlah mahasiswa terkait Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta agar konstituen diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (27/11), MK menegaskan bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan: menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan persoalan utama yang diajukan para pemohon tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai mekanisme recall yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006. Menurut Mahkamah, mekanisme recall berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum, di mana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebut bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menerangkan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah kewenangan recall berada pada partai politik, bukan konstituen. Karena itu, keinginan para pemohon agar rakyat di daerah pemilihan turut diberi hak memberhentikan anggota DPR dipandang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Selain itu, MK menilai pemberhentian anggota DPR oleh konstituen secara teknis sama saja dengan menggelar pemilu ulang, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak dapat dipastikan bahwa pemilih dalam proses pemberhentian adalah orang yang sama dengan pemilih pada pemilu sebelumnya. Menanggapi kekhawatiran pemohon mengenai dominasi partai politik dalam proses recall, MK menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Penggantian anggota DPR oleh partai politik telah diatur melalui mekanisme yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, serta diawasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana diatur dalam UU 17/2014. MK juga menyampaikan bahwa pemilih tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan kepada partai politik apabila menilai ada anggota DPR yang tidak layak menjabat, termasuk mendorong partai untuk melakukan recall. Selain itu, pemilih dapat menggunakan haknya pada pemilu berikutnya untuk tidak memilih kembali anggota DPR yang dianggap bermasalah. Karena substansi permohonan dinilai sama dengan perkara sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan tidak memiliki alasan kuat untuk mengubah pendiriannya. “Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas Guntur. Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh lima mahasiswa: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, dan meminta agar ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya.” Namun permohonan tersebut kini secara resmi ditolak oleh MK.

Politik

| Jumat, 28 November 2025

Politik

Foto: MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Memberhentikan Anggota DPR | Pifa Net

Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina

PIFA, Politik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pelibatan prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan rencana tersebut dan menilai hal itu penting demi mencegah potensi sabotase. “Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11). Bahlil menekankan bahwa semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara, termasuk pengamanan objek vital strategis. Menurutnya, penjagaan aset-aset penting seperti kilang minyak membutuhkan keterlibatan seluruh unsur keamanan. “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” katanya. Rencana Penugasan TNI Dimulai Desember Wacana pengamanan kilang oleh TNI sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menjelaskan bahwa pengamanan industri strategis yang terkait dengan kedaulatan negara merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu. Kita akan laksanakan mulai Desember, dengan menugaskan pasukan TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11). Selain itu, pengamanan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional. “BAIS akan memantau hal-hal yang mungkin menjadi ancaman potensial sehingga bisa dilakukan antisipasi pengamanan secara fisik,” tambah Sjafrie.

Politik

| Kamis, 27 November 2025

Politik

Foto: Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina | Pifa Net

Presiden Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh Rumah Sakit di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak Empat RS

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah rumah sakit di Provinsi Papua, menyusul kabar tragis seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat fasilitas kesehatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi keluarga korban dan memberikan bantuan. Menurut Tito, audit akan dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar persoalan layanan kesehatan di Papua. “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan yang swasta,” ujar Tito. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemenkes dan Kemendagri telah berada di Jayapura guna memulai proses audit. Tito menjelaskan, audit dari Kemendagri akan mencakup penelusuran aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati serta Peraturan Gubernur yang terkait dengan rumah sakit kabupaten dan RSUD provinsi. Sementara itu, Menkes Budi juga mengerahkan tim khusus untuk menilai aspek teknis layanan kesehatan, mulai dari fasilitas, tata kelola, hingga sumber daya manusia. Di sisi lain, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan tim akan segera melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.

Politik

| Selasa, 25 November 2025

Politik

Foto: Presiden Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh Rumah Sakit di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak Empat RS | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Gerindra Usulkan Setiap Warga Negara Hanya Punya Satu Akun di Tiap Platform Medsos

Politik

| Senin, 15 September 2025

Politik

Buruh di Jogja Dukung Anies sebagai Bacapres 2024 dan Sampaikan Tuntutan Pemerintah

Yogyakarta

| Senin, 10 Juli 2023

Politik

Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024