Politik
Demokrat Sesalkan Sikap Partai yang Instruksikan Kepala Daerah Tak Hadiri Retret di Akmil
PIFA.CO.ID, POLITIK - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra, menyesalkan sikap salah satu partai politik yang menginstruksikan para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurut Herzaky, keputusan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah Presiden."Demokrat menyayangkan sikap yang tidak mengutamakan tugas negara dan tidak mematuhi perintah presiden yang dilakukan oleh segelintir elite," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/2).Herzaky tidak menyebut secara lugas partai yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada elite partai semata.Partai Demokrat, lanjut Herzaky, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menggelar retret kepala daerah di Akmil Magelang. Ia menilai agenda tersebut penting untuk mengonsolidasikan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.Sebagai perbandingan, Herzaky menuturkan bahwa meskipun Demokrat memiliki agenda internal penting, yakni Kongres VI Partai Demokrat pada 24-25 Februari 2025, pihaknya tetap menginstruksikan kepala daerah dari Demokrat untuk lebih memprioritaskan retret di Akmil."Demokrat saja meminta para kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah untuk fokus mengikuti retret. Meski sebenarnya, di saat bersamaan, ada agenda partai yang hanya ada sekali dalam lima tahun, yaitu Kongres VI Partai Demokrat," ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2), setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dan kini menjalani penahanan di Rutan KPK.Meski demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti retret sejak Jumat (21/2), sementara puluhan lainnya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP sebelum memutuskan untuk bergabung.
Indonesia
| Minggu, 23 Februari 2025

Trending
Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel
Politik
| Selasa, 19 Mei 2026

Ketum PBNU Bantah Cak Imin Dapat Restu Ulama: Klaim Didukung Kiai Tak Benar!
Indonesia
| Rabu, 6 September 2023

Anggota Komisi III DPR Nilai Klaim Jokowi soal UU KPK 2019 Tidak Tepat
Politik
| Selasa, 17 Februari 2026

Cak Imin Terima Pesan dari Presiden Prabowo soal Menteri, Apa Itu?
Indonesia
| Senin, 21 April 2025

Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah
Politik
| Kamis, 26 Februari 2026

Cak Imin Sebut Instruksi Rapatkan Barisan dari Presiden Prabowo Bukan untuk Pilpres 2029
Indonesia
| Kamis, 24 April 2025

KPU Tanggapi Wacana soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Indonesia
| Minggu, 15 Desember 2024

Anak Riza Chalid Didakwa Gunakan Uang Rp176 Miliar untuk Main Golf di Thailand
Politik
| Rabu, 15 Oktober 2025

Maman Imanulhaq Kritik Keras Perilaku Gus Elham yang Ciumi Anak-anak
Politik
| Jumat, 14 November 2025

PDIP dan Golkar Sepakat Bentuk Tim Teknis Bahas Koalisi Pilpres 2024
Jakarta
| Jumat, 28 Juli 2023

Berita Terbaru
Politik

Mahasiswa Geruduk Forum Diskusi Pejabat di UGM, Acara Berujung Ricuh
Forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berakhir ricuh setelah didatangi ratusan mahasiswa pada Senin (16/6) malam. Kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelumnya dijadwalkan hadir tidak mengikuti acara tersebut. Awalnya diskusi berlangsung normal dengan para narasumber menyampaikan pandangannya di atas panggung. Namun situasi berubah ketika puluhan mahasiswa naik ke panggung saat Budiman Sudjatmiko tengah berbicara. Massa aksi kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan penolakan terhadap pemerintah. Tak lama berselang, suasana memanas hingga terjadi aksi lempar gelas air mineral yang membuat acara terhenti. Petugas pengamanan kemudian mengevakuasi para pejabat dari lokasi diskusi. Akan tetapi, ratusan mahasiswa telah berkumpul di luar area acara dan menghadang kendaraan yang hendak membawa para narasumber meninggalkan kampus. Mahasiswa berulang kali meminta Budiman Sudjatmiko keluar untuk berdialog secara langsung. Mereka juga menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan para pejabat yang hadir. Di tengah situasi tersebut, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya keluar menemui massa. Keduanya kemudian berjalan menuju gerbang selatan UGM dengan pengawalan. Namun, sebelum mencapai pintu keluar kampus, mahasiswa meminta keduanya duduk bersama untuk berdialog. Dalam dialog itu, salah seorang mahasiswa menyinggung persoalan alih fungsi lahan di Papua dan meminta penjelasan dari Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN. Jawaban yang diberikan dinilai belum memuaskan sebagian peserta aksi. Beberapa menit kemudian, Nusron dan Sudaryono meninggalkan lokasi. Mahasiswa sempat mencoba menghalangi pergerakan rombongan menggunakan pembatas jalan sehingga terjadi aksi saling dorong. Meski demikian, kedua pejabat tersebut berhasil dievakuasi dan meninggalkan kawasan kampus dengan pengawalan. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko tidak terlihat menemui massa hingga forum berakhir. Kondisi tersebut memicu teriakan protes dari mahasiswa yang menilai dialog tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Politik
| Senin, 15 Juni 2026
Politik

Prabowo Gelar Rapat Tertutup dengan Sejumlah Menteri Bahas Investasi Strategis
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan tertutup di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6) malam. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, para peserta rapat tampak duduk mengelilingi meja bundar, sementara Prabowo berada di posisi tengah menghadap para menteri yang hadir. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Rosan mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan laporan itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal tersebut tercermin dari tingginya minat investasi yang masuk ke berbagai sektor strategis nasional. “Yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy menambahkan, Prabowo juga meminta Rosan menyampaikan data dan fakta terkait perkembangan investasi tersebut kepada publik secara terbuka pada Senin (15/6) di Istana Merdeka. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh, transparan, dan berbasis fakta kepada masyarakat.
Politik
| Minggu, 14 Juni 2026
Politik

DPR Dukung Strategi BI Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia dalam memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerja sama internasional dan perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Menurut Dasco, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penandatanganan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dengan Gubernur People's Bank of China, Pan Gongsheng, pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China. Dasco mengatakan kesepakatan tersebut memungkinkan transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dilakukan menggunakan rupiah maupun renminbi tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. "Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan dan Hong Kong bisa lakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat," ujar Dasco dalam keterangannya. Selain itu, Bank Indonesia juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang diperluas hingga mencakup Hong Kong. Penandatanganan turut melibatkan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority, Eddie Yue. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia dan China juga menyepakati implementasi sistem QRIS lintas batas. Dengan skema ini, pelaku usaha dari kedua negara dapat melakukan transaksi secara langsung menggunakan QRIS antarnegara. "Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia semuanya terhubung," kata Dasco. Ia menilai kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China akan mempermudah aktivitas ekspor-impor kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia dan China pada 2025 tercatat mencapai US$154,5 miliar, sehingga penggunaan mata uang lokal diyakini dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS dalam transaksi dagang. Menurut Dasco, kebijakan tersebut merupakan langkah serius untuk memperkuat posisi rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. "Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk transaksi dagang. Termasuk digunakannya QRIS lintas negara antara Indonesia-China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah," pungkasnya.
Jakarta
| Minggu, 14 Juni 2026
Berita Populer
Politik

Demokrat Sesalkan Sikap Partai yang Instruksikan Kepala Daerah Tak Hadiri Retret di Akmil
PIFA.CO.ID, POLITIK - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra, menyesalkan sikap salah satu partai politik yang menginstruksikan para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurut Herzaky, keputusan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah Presiden."Demokrat menyayangkan sikap yang tidak mengutamakan tugas negara dan tidak mematuhi perintah presiden yang dilakukan oleh segelintir elite," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/2).Herzaky tidak menyebut secara lugas partai yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada elite partai semata.Partai Demokrat, lanjut Herzaky, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menggelar retret kepala daerah di Akmil Magelang. Ia menilai agenda tersebut penting untuk mengonsolidasikan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.Sebagai perbandingan, Herzaky menuturkan bahwa meskipun Demokrat memiliki agenda internal penting, yakni Kongres VI Partai Demokrat pada 24-25 Februari 2025, pihaknya tetap menginstruksikan kepala daerah dari Demokrat untuk lebih memprioritaskan retret di Akmil."Demokrat saja meminta para kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah untuk fokus mengikuti retret. Meski sebenarnya, di saat bersamaan, ada agenda partai yang hanya ada sekali dalam lima tahun, yaitu Kongres VI Partai Demokrat," ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2), setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dan kini menjalani penahanan di Rutan KPK.Meski demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti retret sejak Jumat (21/2), sementara puluhan lainnya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP sebelum memutuskan untuk bergabung.
Indonesia
| Minggu, 23 Februari 2025
Politik

Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel
Pemerintah Indonesia mengaku mengalami kesulitan melacak keberadaan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh tentara Israel (IDF) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Kendala utama adalah tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa para WNI tersebut, yang sebagian di antaranya merupakan jurnalis dalam misi kemanusiaan. “Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap WNI… yang melintasi perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan di Gaza,” ujar Yusril di Surabaya, Selasa (19/5). Para WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam rangka misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, wilayah konflik di Palestine. Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI yang diduga ditahan. Kementerian Luar Negeri disebut telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menelusuri keberadaan dan mengupayakan pembebasan mereka. Namun, hambatan terbesar adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan negosiasi langsung. “Ini tentu tidak mudah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak dapat melakukan perundingan langsung,” ujarnya. Sebagai solusi, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi tidak langsung melalui negara ketiga serta lembaga internasional untuk memastikan perlindungan dan upaya pembebasan para WNI tersebut. Di antara lima WNI yang dilaporkan ikut dalam misi tersebut, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah diplomatik dan hukum akan terus ditempuh untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik bersenjata.
Politik
| Selasa, 19 Mei 2026
Politik

Ketum PBNU Bantah Cak Imin Dapat Restu Ulama: Klaim Didukung Kiai Tak Benar!
PIFA, Politik - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PKB yang mengklaim bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur telah memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Pertama kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh, enggak jomblo lagi. Kemudian kalau soal sikap, sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track record-nya sendiri dan seterusnya. Tidak ada calon atas nama NU,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Sabtu (2/9) kemarin, dikutip dari merdeka.com. Gus Yahya juga menegaskan bahwa klaim tentang dukungan dari kiai-kiai PBNU kepada Cak Imin adalah tidak benar. “Kalau ada klaim kiai-kiai PBNU merestui itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada sama sekali pembicaraan di PBNU mengenai calon sama sekali, sama sekali nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden,” tegas Gus Yahya. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan di PBNU yang membahas calon-calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Gus Yahya, isu-isu terkait dengan calon presiden dan wakil presiden adalah ranah dari partai politik dan berada di luar kapasitas PBNU sebagai organisasi keagamaan dan sosial. “Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU,” tegasnya. Sebelumnya, politisi dari PKB, Abdul Rokhim atau Cak Rokhim, telah menyampaikan bahwa proses Cak Imin menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan berjalan dengan sangat cepat. (yd)
Indonesia
| Rabu, 6 September 2023
Feeds
Mahasiswa Geruduk Forum Diskusi Pejabat di UGM, Acara Berujung Ricuh
Forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berakhir ricuh setelah didatangi ratusan mahasiswa pada Senin (16/6) malam. Kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelumnya dijadwalkan hadir tidak mengikuti acara tersebut. Awalnya diskusi berlangsung normal dengan para narasumber menyampaikan pandangannya di atas panggung. Namun situasi berubah ketika puluhan mahasiswa naik ke panggung saat Budiman Sudjatmiko tengah berbicara. Massa aksi kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan penolakan terhadap pemerintah. Tak lama berselang, suasana memanas hingga terjadi aksi lempar gelas air mineral yang membuat acara terhenti. Petugas pengamanan kemudian mengevakuasi para pejabat dari lokasi diskusi. Akan tetapi, ratusan mahasiswa telah berkumpul di luar area acara dan menghadang kendaraan yang hendak membawa para narasumber meninggalkan kampus. Mahasiswa berulang kali meminta Budiman Sudjatmiko keluar untuk berdialog secara langsung. Mereka juga menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan para pejabat yang hadir. Di tengah situasi tersebut, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya keluar menemui massa. Keduanya kemudian berjalan menuju gerbang selatan UGM dengan pengawalan. Namun, sebelum mencapai pintu keluar kampus, mahasiswa meminta keduanya duduk bersama untuk berdialog. Dalam dialog itu, salah seorang mahasiswa menyinggung persoalan alih fungsi lahan di Papua dan meminta penjelasan dari Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN. Jawaban yang diberikan dinilai belum memuaskan sebagian peserta aksi. Beberapa menit kemudian, Nusron dan Sudaryono meninggalkan lokasi. Mahasiswa sempat mencoba menghalangi pergerakan rombongan menggunakan pembatas jalan sehingga terjadi aksi saling dorong. Meski demikian, kedua pejabat tersebut berhasil dievakuasi dan meninggalkan kawasan kampus dengan pengawalan. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko tidak terlihat menemui massa hingga forum berakhir. Kondisi tersebut memicu teriakan protes dari mahasiswa yang menilai dialog tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Politik
| Senin, 15 Juni 2026

Prabowo Gelar Rapat Tertutup dengan Sejumlah Menteri Bahas Investasi Strategis
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan tertutup di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6) malam. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, para peserta rapat tampak duduk mengelilingi meja bundar, sementara Prabowo berada di posisi tengah menghadap para menteri yang hadir. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Rosan mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan laporan itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal tersebut tercermin dari tingginya minat investasi yang masuk ke berbagai sektor strategis nasional. “Yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy menambahkan, Prabowo juga meminta Rosan menyampaikan data dan fakta terkait perkembangan investasi tersebut kepada publik secara terbuka pada Senin (15/6) di Istana Merdeka. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh, transparan, dan berbasis fakta kepada masyarakat.
Politik
| Minggu, 14 Juni 2026

DPR Dukung Strategi BI Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia dalam memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerja sama internasional dan perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Menurut Dasco, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penandatanganan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dengan Gubernur People's Bank of China, Pan Gongsheng, pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China. Dasco mengatakan kesepakatan tersebut memungkinkan transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dilakukan menggunakan rupiah maupun renminbi tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. "Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan dan Hong Kong bisa lakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat," ujar Dasco dalam keterangannya. Selain itu, Bank Indonesia juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang diperluas hingga mencakup Hong Kong. Penandatanganan turut melibatkan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority, Eddie Yue. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia dan China juga menyepakati implementasi sistem QRIS lintas batas. Dengan skema ini, pelaku usaha dari kedua negara dapat melakukan transaksi secara langsung menggunakan QRIS antarnegara. "Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia semuanya terhubung," kata Dasco. Ia menilai kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China akan mempermudah aktivitas ekspor-impor kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia dan China pada 2025 tercatat mencapai US$154,5 miliar, sehingga penggunaan mata uang lokal diyakini dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS dalam transaksi dagang. Menurut Dasco, kebijakan tersebut merupakan langkah serius untuk memperkuat posisi rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. "Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk transaksi dagang. Termasuk digunakannya QRIS lintas negara antara Indonesia-China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah," pungkasnya.
Jakarta
| Minggu, 14 Juni 2026

Kejagung Beberkan Dugaan Rekayasa Proyek Motor Listrik Rp1,1 Triliun di Program MBG
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan rekayasa dalam pengadaan sepeda motor listrik senilai sekitar Rp1,1 triliun pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan kasus tersebut bermula dari pertemuan antara mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dengan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono, pada awal 2025. Dalam pertemuan itu, perusahaan milik Andri yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik memperkenalkan diri dengan harapan dapat terlibat dalam proyek-proyek pengadaan di lingkungan BGN. “Setelah pertemuan itu, tersangka AM mendapat informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN dengan nilai anggaran Rp60 juta per unit,” ujar Syarief dalam konferensi pers. Menurut penyidik, pengadaan tersebut diduga tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Sejak Februari 2025, Andri disebut aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BGN terkait proyek tersebut. Padahal, saat itu PT YAT belum memenuhi syarat sebagai vendor pengadaan motor listrik. Perusahaan tersebut disebut belum memiliki dealer maupun bengkel aktif yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengadaan. “PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai,” kata Syarief. Untuk memperbesar peluang memenangkan proyek, Andri diduga bekerja sama dengan seseorang berinisial AA untuk mengakuisisi PT Adlas Sarana Elektrik (ASE). Langkah itu disebut dilakukan guna mempermudah proses memenangkan tender pengadaan motor listrik. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau markup pada setiap unit sepeda motor listrik yang akan diadakan. Harga tersebut diduga disesuaikan agar mendekati pagu anggaran yang telah disiapkan. Syarief menyebut penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diduga telah dikondisikan secara melawan hukum oleh sejumlah pihak yang terlibat. “Yang sebelumnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka,” ujarnya. Kejagung membenarkan total anggaran proyek pengadaan motor listrik tersebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Namun, hingga kini penyidik masih menghitung secara rinci besaran markup yang diduga terjadi dalam proyek tersebut. “Anggaran betul, sekitar Rp1,1 triliun, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian untuk markup-nya, itu sedang kami hitung secara pastinya. Kami bisa menyatakan itu ada markup karena pembentukan harga perkiraan sendiri (HPS) itu dilakukan secara melawan hukum,” kata Syarief. Selain itu, Andri diduga menerima pembayaran penuh atas proyek pengadaan tersebut melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah dimanipulasi. Dalam dokumen itu, perakitan motor listrik seolah-olah telah selesai dan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, harga maupun spesifikasi kendaraan yang diadakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Negara. Atas temuan tersebut, penyidik menetapkan Andri Mulyono sebagai tersangka kelima dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kejagung juga telah menahan Andri selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Politik
| Minggu, 14 Juni 2026

Bakom Minta Kunjungan Prabowo ke Prancis Dinilai dari Manfaat, Bukan Frekuensi Perjalanan
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. "Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu. Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. "Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris. Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026). Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kepergian tokoh militer senior tersebut. "Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," tulis Prabowo dalam unggahan bernuansa hitam putih yang juga menampilkan foto almarhum. Dalam unggahan tersebut turut dicantumkan jabatan Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 yang diembannya pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Ryamizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan almarhum wafat setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) rumah sakit tersebut. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyebut kepergian Ryamizard sebagai kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan. Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Dalam perjalanan karier militernya, ia menempati sejumlah jabatan penting hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara. Setelah pensiun dari dinas militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019. Selama menjabat, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global. Menurut Donny, Ryamizard dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Warisan pengabdiannya disebut akan terus dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026

PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026


Berita Rekomendasi
Politik

Demokrat Sesalkan Sikap Partai yang Instruksikan Kepala Daerah Tak Hadiri Retret di Akmil
PIFA.CO.ID, POLITIK - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra, menyesalkan sikap salah satu partai politik yang menginstruksikan para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurut Herzaky, keputusan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah Presiden."Demokrat menyayangkan sikap yang tidak mengutamakan tugas negara dan tidak mematuhi perintah presiden yang dilakukan oleh segelintir elite," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/2).Herzaky tidak menyebut secara lugas partai yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada elite partai semata.Partai Demokrat, lanjut Herzaky, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menggelar retret kepala daerah di Akmil Magelang. Ia menilai agenda tersebut penting untuk mengonsolidasikan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.Sebagai perbandingan, Herzaky menuturkan bahwa meskipun Demokrat memiliki agenda internal penting, yakni Kongres VI Partai Demokrat pada 24-25 Februari 2025, pihaknya tetap menginstruksikan kepala daerah dari Demokrat untuk lebih memprioritaskan retret di Akmil."Demokrat saja meminta para kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah untuk fokus mengikuti retret. Meski sebenarnya, di saat bersamaan, ada agenda partai yang hanya ada sekali dalam lima tahun, yaitu Kongres VI Partai Demokrat," ungkapnya.Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2), setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dan kini menjalani penahanan di Rutan KPK.Meski demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti retret sejak Jumat (21/2), sementara puluhan lainnya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP sebelum memutuskan untuk bergabung.
Indonesia
| Minggu, 23 Februari 2025
Politik

Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel
Pemerintah Indonesia mengaku mengalami kesulitan melacak keberadaan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh tentara Israel (IDF) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Kendala utama adalah tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa para WNI tersebut, yang sebagian di antaranya merupakan jurnalis dalam misi kemanusiaan. “Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap WNI… yang melintasi perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan di Gaza,” ujar Yusril di Surabaya, Selasa (19/5). Para WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam rangka misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, wilayah konflik di Palestine. Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI yang diduga ditahan. Kementerian Luar Negeri disebut telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menelusuri keberadaan dan mengupayakan pembebasan mereka. Namun, hambatan terbesar adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan negosiasi langsung. “Ini tentu tidak mudah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak dapat melakukan perundingan langsung,” ujarnya. Sebagai solusi, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi tidak langsung melalui negara ketiga serta lembaga internasional untuk memastikan perlindungan dan upaya pembebasan para WNI tersebut. Di antara lima WNI yang dilaporkan ikut dalam misi tersebut, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah diplomatik dan hukum akan terus ditempuh untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik bersenjata.
Politik
| Selasa, 19 Mei 2026
Politik

Ketum PBNU Bantah Cak Imin Dapat Restu Ulama: Klaim Didukung Kiai Tak Benar!
PIFA, Politik - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PKB yang mengklaim bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur telah memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Pertama kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh, enggak jomblo lagi. Kemudian kalau soal sikap, sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track record-nya sendiri dan seterusnya. Tidak ada calon atas nama NU,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Sabtu (2/9) kemarin, dikutip dari merdeka.com. Gus Yahya juga menegaskan bahwa klaim tentang dukungan dari kiai-kiai PBNU kepada Cak Imin adalah tidak benar. “Kalau ada klaim kiai-kiai PBNU merestui itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada sama sekali pembicaraan di PBNU mengenai calon sama sekali, sama sekali nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden,” tegas Gus Yahya. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan di PBNU yang membahas calon-calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Gus Yahya, isu-isu terkait dengan calon presiden dan wakil presiden adalah ranah dari partai politik dan berada di luar kapasitas PBNU sebagai organisasi keagamaan dan sosial. “Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU,” tegasnya. Sebelumnya, politisi dari PKB, Abdul Rokhim atau Cak Rokhim, telah menyampaikan bahwa proses Cak Imin menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan berjalan dengan sangat cepat. (yd)






