Politik
Stafsus Mensesneg Tantang Ketua BEM UI Asal Pontianak Debat
PIFA, Politik - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, trending di Twitter lantaran mengecam Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri kekuasaan secara baik-baik atau berdarah-darah, sambil mengkritik kondisi demokrasi dan masalah korupsi di Tanah Air. Merespons kecaman mahasiswa asal Kota Pontianak itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini, yang bekerja di Kompleks Istana Kepresidenan, mengajak Melki debat terbuka. "Kalau berani buka pikiran, ayo debat soal peran BEM ini, biar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Kasihan juga lihatnya," kata Faldo, dikutip dari detikcom, Kamis (22/6/2023). Kepada detikcom, Melki menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut adalah sebuah peringatan. Faldo yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2012 silam menilai sorotan BEM UI soal apakah akhir kepemimpinan Presiden Jokowi bakal baik atau berdarah-darah tergantung respons Jokowi terhadap aspirasi masyarakat. Faldo menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin melihat mahasiswa terlibat dalam konflik berdarah. "Yang jelas, pemerintah tidak mau mahasiswa berdarah-darah setelah lulus. Sulit mencari pekerjaan, menganggur lama, akhirnya mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup," kata Politikus PAN itu. Faldo juga menanggapi kritik BEM UI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menjamin masa depan generasi muda, termasuk Ketua BEM UI dan mahasiswa lainnya. "Misalnya, UU Ciptaker yang disebutkan itu semuanya tujuannya buat generasi muda Indonesia. Makanya, sering kali saya tanyakan BEM UI ini bekerja untuk siapa sebenarnya? Kok tidak senang generasi muda jadi makin berdaya?" ujarnya. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan pernyataannya melalui saluran YouTube Abraham Samad SPEAK UP, yang diunggah pada hari Selasa (21/6) kemarin. Detikcom telah meminta izin kepada Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengutip konten YouTube tersebut. "Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video tersebut. (yd)
Indonesia
| Kamis, 22 Juni 2023
Trending
Riuh Teriakan 'Presiden' Sambut Ganjar di Medan
Medan
| Senin, 12 Juni 2023
Presiden Jokowi Panggil Ganjar dan Prabowo ke Istana Negara
Jakarta
| Kamis, 31 Agustus 2023
Ganjar ke Yenny Wahid Usai Berkunjung ke Rumah Istri Gusdur: Mau Nggak Mbak Tak Ajak?
Jakarta
| Minggu, 13 Agustus 2023
Polisi Tangkap Pegawai KPK Gadungan yang Diduga Tipu Ahmad Sahroni Rp300 Juta
Politik
| Sabtu, 11 April 2026
PDIP dan Golkar Sepakat Bentuk Tim Teknis Bahas Koalisi Pilpres 2024
Jakarta
| Jumat, 28 Juli 2023
KPK Bakal Panggil Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji
Politik
| Sabtu, 25 April 2026
Soal Pertemuan Prabowo-Megawati, PDIP: Bacapres Ganjar, Cawapresnya Bisa Dibicarakan
Indonesia
| Kamis, 13 Juli 2023
Jokowi Buka Suara soal Pertemuan Prabowo-Megawati
Jakarta
| Rabu, 9 April 2025
Publik Bisa Gugat Dugaan Korupsi PT Pertamina Patra Niaga, Peneliti SAKSI Ungkap 2 Cara Ini
Indonesia
| Minggu, 2 Maret 2025
Presiden Prabowo Melayat Ojol Korban Insiden Unjuk Rasa di Jakarta
Politik
| Jumat, 29 Agustus 2025
Berita Terbaru
Politik
KPK Tampilkan Uang Rp665 Juta Hasil OTT Rektor Unsoed
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan barang bukti uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening Rp99 juta dalam kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Uang tunai tersebut ditemukan dan diamankan dari Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8). "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai kurang lebih Rp665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp99 juta," ujar Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8) malam. Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka. Mereka yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. KPK menyebut dugaan korupsi berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed. Pada jalur tersebut, calon mahasiswa dikenai biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai ketentuan. Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta, sedangkan IPI berkisar Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan dugaan pungutan tambahan di luar biaya resmi tersebut. "Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," kata Taufik. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI) dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya. Keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK juga menahan seluruh tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menilai dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. "Dalam perkara ini, KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. "Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan," lanjut Budi.
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Politik
KPK Tahan Rektor dan Warek Unsoed, Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Maba
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga selama 20 hari pertama. Penahanan tersebut dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru (maba) di Unsoed serta penerimaan gratifikasi. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8) malam. Penahanan juga dilakukan terhadap empat tersangka lainnya, yakni Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta, Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8). Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di Purwokerto, sementara dua lainnya ditangkap di Jakarta, termasuk Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. Dari 12 orang yang ditangkap di Purwokerto, tujuh di antaranya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyebut dugaan korupsi terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed. Dalam jalur tersebut, calon mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai golongan. Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta. Sementara IPI berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan dugaan pungutan tambahan di luar biaya resmi tersebut. "Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," kata Taufik. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan, di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta. Keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK menilai dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. "Dalam perkara ini, KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. "Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan," lanjut Budi.
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Politik
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed, Ada Rektor dan Wakil Rektor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah. Enam tersangka tersebut terdiri dari tiga pejabat Unsoed dan tiga pihak swasta. Mereka yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto. Sementara tiga tersangka dari pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. "Pada hari ini kami menjelaskan secara detail peristiwa tertangkap tangan kegiatan penyelidikan yang dilakukan terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman, Unsoed, Purwokerto," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/8) malam. KPK menyebut dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. OTT dilakukan KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, yakni 12 orang di Purwokerto dan dua lainnya di Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana dan menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka. Taufik menjelaskan, dugaan korupsi terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed. Dalam jalur tersebut, calon mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai golongan. Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta. Sementara IPI berkisar Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan adanya dugaan pungutan tambahan di luar biaya yang telah ditetapkan tersebut. "Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," kata Taufik. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan, di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya. Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta. KPK menilai dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru sangat memprihatinkan karena terjadi di sektor pendidikan. "Dalam perkara ini, KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu," ujar Taufik. Atas dugaan tersebut, keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK juga menahan keenam tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Mereka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, pihak Unsoed menyatakan belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani KPK maupun status hukum para pejabat universitas yang diperiksa. "KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang yang kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa," ujar Juru Bicara Unsoed Edi Santoso. Pihak rektorat Unsoed menyatakan akan menunggu penjelasan resmi KPK dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Berita Populer
Politik
Stafsus Mensesneg Tantang Ketua BEM UI Asal Pontianak Debat
PIFA, Politik - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, trending di Twitter lantaran mengecam Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri kekuasaan secara baik-baik atau berdarah-darah, sambil mengkritik kondisi demokrasi dan masalah korupsi di Tanah Air. Merespons kecaman mahasiswa asal Kota Pontianak itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini, yang bekerja di Kompleks Istana Kepresidenan, mengajak Melki debat terbuka. "Kalau berani buka pikiran, ayo debat soal peran BEM ini, biar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Kasihan juga lihatnya," kata Faldo, dikutip dari detikcom, Kamis (22/6/2023). Kepada detikcom, Melki menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut adalah sebuah peringatan. Faldo yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2012 silam menilai sorotan BEM UI soal apakah akhir kepemimpinan Presiden Jokowi bakal baik atau berdarah-darah tergantung respons Jokowi terhadap aspirasi masyarakat. Faldo menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin melihat mahasiswa terlibat dalam konflik berdarah. "Yang jelas, pemerintah tidak mau mahasiswa berdarah-darah setelah lulus. Sulit mencari pekerjaan, menganggur lama, akhirnya mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup," kata Politikus PAN itu. Faldo juga menanggapi kritik BEM UI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menjamin masa depan generasi muda, termasuk Ketua BEM UI dan mahasiswa lainnya. "Misalnya, UU Ciptaker yang disebutkan itu semuanya tujuannya buat generasi muda Indonesia. Makanya, sering kali saya tanyakan BEM UI ini bekerja untuk siapa sebenarnya? Kok tidak senang generasi muda jadi makin berdaya?" ujarnya. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan pernyataannya melalui saluran YouTube Abraham Samad SPEAK UP, yang diunggah pada hari Selasa (21/6) kemarin. Detikcom telah meminta izin kepada Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengutip konten YouTube tersebut. "Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video tersebut. (yd)
Indonesia
| Kamis, 22 Juni 2023
Politik
Riuh Teriakan 'Presiden' Sambut Ganjar di Medan
PIFA, Politik - Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, melakukan kunjungan ke Sumatera Utara pada Minggu (11/6/2023). Di sana, Ganjar Pranowo akan melakukan berbagai kegiatan, termasuk menghadiri konsolidasi dengan Tiga Pilar Partai bersama para relawan, bertemu dengan tokoh lintas agama, dan berdialog dengan kelompok milenial. Kedatangan Ganjar Pranowo di Bandara Kualanamu sekitar pukul 11.10 WIB disambut dengan meriah oleh ratusan kader. Dia didampingi oleh para Ketua DPP PDIP, antara lain Djarot Saiful Hidayat dan Yasonna Laoly. "Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Pranowo Presiden," teriak ratusan kader yang menyambut Ganjar, mengutip CNBC Indonesia. "Jokowi Ganjar Presiden Adalah Kita," lanjut riuh teriakan tersebut. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, Sekretaris Soetarto, dan ratusan kader PDIP juga turut menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Beberapa kepala daerah dari PDIP, termasuk Wali Kota Medan dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, juga turut hadir. Selain itu, perwakilan dari partai politik yang telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar juga ikut menyambutnya, seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perindo. Seragam partai dengan warna merah, hijau, kuning kunyit, dan putih tampak menyatu dalam sambutan untuk Ganjar Pranowo. Setelah keluar dari Bandara Kualanamu, Ganjar langsung memulai kegiatan dengan mengunjungi Kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Selanjutnya, dia akan hadir dalam peresmian Rumah Pemenangan Ganjar PDIP Perjuangan Sumatera Utara pada pukul 12.00 WIB. Sebelum melanjutkan kegiatan lainnya, Ganjar akan melaksanakan salat Dzuhur di Masjid Aljihad di Jalan Abdullah Libus. Setelah itu, dia akan menghadiri acara konsolidasi bersama Tiga Pilar Partai, bertemu dengan relawan dan simpatisan di Gedung Serba Guna di Jalan Pancing, Medan. Selanjutnya, Ganjar akan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kausar. Di sana, dia akan bertemu dengan tokoh lintas agama, tokoh etnis, dan tokoh masyarakat setempat dalam rangka bersilahturahmi. Rangkaian kunjungan Ganjar di Sumatera Utara akan ditutup dengan berdialog dan ngopi bersama milenial dan mahasiswa di Bandar Khupi, Medan. Sebelumnya, setelah diumumkan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada 21 April, Ganjar Pranowo telah mengunjungi beberapa daerah di seluruh Indonesia seperti Ganjar antara lain Manado, Sulawesi Utara; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Cirebon, Jawa Barat; serta beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Kunjungan Ganjar Pranowo ke berbagai daerah tersebut merupakan bagian dari upaya kampanye dan memperluas jangkauan dukungan dalam rangka pemilihan presiden mendatang. Ganjar Pranowo berharap dapat memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat di seluruh Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi perjuangan partainya. (yd)
Medan
| Senin, 12 Juni 2023
Politik
Presiden Jokowi Panggil Ganjar dan Prabowo ke Istana Negara
PIFA, Politik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengundang Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Selain itu, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam agenda pertemuan tersebut. Ganjar Pranowo hadir dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023. Dalam kesempatan itu, ia bergabung dengan gubernur atau wakil gubernur dari 37 provinsi lainnya. Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya. Meskipun Ganjar Pranowo bukan penerima penghargaan dalam acara tersebut, Presiden Jokowi memberikan apresiasi khusus terhadap upaya pengendalian inflasi di wilayah Jawa Tengah. "Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar, saya cek di Pekalongan, saya cek di Palu, semua pada posisi turun. Hanya satu yang kita masih miliki masalah di urusan beras," ungkap Presiden Jokowi pada acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8), dikutip dari CNN Indonesia. Usai acara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menggunakan buggy car untuk menuju Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan detikcom, Prabowo terlihat tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 14.56 WIB, Kamis (31/8/2023). Prabowo menumpang mobil golf dan duduk di bangku belakang menuju Istana Merdeka. Ketika ditanya mengenai agenda apa yang sedang dijalani di istana, Prabowo Subianto hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada para wartawan.
Jakarta
| Kamis, 31 Agustus 2023
Feeds
KPK Tampilkan Uang Rp665 Juta Hasil OTT Rektor Unsoed
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan barang bukti uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening Rp99 juta dalam kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Uang tunai tersebut ditemukan dan diamankan dari Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang tersebut menjadi salah satu barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8). "Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai senilai kurang lebih Rp665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp99 juta," ujar Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8) malam. Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka. Mereka yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. KPK menyebut dugaan korupsi berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed. Pada jalur tersebut, calon mahasiswa dikenai biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai ketentuan. Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta, sedangkan IPI berkisar Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan dugaan pungutan tambahan di luar biaya resmi tersebut. "Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," kata Taufik. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI) dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya. Keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK juga menahan seluruh tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menilai dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan. "Dalam perkara ini, KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. "Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan," lanjut Budi.
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
KPK Tahan Rektor dan Warek Unsoed, Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Maba
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga selama 20 hari pertama. Penahanan tersebut dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait penerimaan mahasiswa baru (maba) di Unsoed serta penerimaan gratifikasi. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujar Taufik dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8) malam. Penahanan juga dilakukan terhadap empat tersangka lainnya, yakni Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto serta tiga pihak swasta, Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. Kasus tersebut merupakan hasil pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8). Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 14 orang. Sebanyak 12 orang diamankan di Purwokerto, sementara dua lainnya ditangkap di Jakarta, termasuk Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. Dari 12 orang yang ditangkap di Purwokerto, tujuh di antaranya kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyebut dugaan korupsi terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed. Dalam jalur tersebut, calon mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai golongan. Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta. Sementara IPI berada di kisaran Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan dugaan pungutan tambahan di luar biaya resmi tersebut. "Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," kata Taufik. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan, di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta. Keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK menilai dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. "Dalam perkara ini, KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. "Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan," lanjut Budi.
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Unsoed, Ada Rektor dan Wakil Rektor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah. Enam tersangka tersebut terdiri dari tiga pejabat Unsoed dan tiga pihak swasta. Mereka yakni Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga, serta Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto. Sementara tiga tersangka dari pihak swasta yakni Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. "Pada hari ini kami menjelaskan secara detail peristiwa tertangkap tangan kegiatan penyelidikan yang dilakukan terkait proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman, Unsoed, Purwokerto," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/8) malam. KPK menyebut dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pemerasan dan penerimaan lainnya berupa gratifikasi oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. OTT dilakukan KPK di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis (20/8). Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, yakni 12 orang di Purwokerto dan dua lainnya di Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana dan menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka. Taufik menjelaskan, dugaan korupsi terjadi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri Unsoed. Dalam jalur tersebut, calon mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai golongan. Di Fakultas Kedokteran, misalnya, UKT berkisar Rp7,1 juta hingga Rp17 juta. Sementara IPI berkisar Rp100 juta hingga Rp260 juta. Namun, KPK menemukan adanya dugaan pungutan tambahan di luar biaya yang telah ditetapkan tersebut. "Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya/gratifikasi," kata Taufik. "Sehingga biaya tambahan yang timbul dari pungutan, di luar biaya yang wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," sambungnya. Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp665 juta dan saldo rekening sekitar Rp99 juta. KPK menilai dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru sangat memprihatinkan karena terjadi di sektor pendidikan. "Dalam perkara ini, KPK melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan, justru dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu," ujar Taufik. Atas dugaan tersebut, keenam tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KPK juga menahan keenam tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026. Mereka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya, pihak Unsoed menyatakan belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani KPK maupun status hukum para pejabat universitas yang diperiksa. "KPK sedang melakukan proses pemeriksaan, tetapi kami sendiri belum tahu sesungguhnya kasus apa dan orang-orang yang kemudian dibawa ke sana itu status hukumnya seperti apa," ujar Juru Bicara Unsoed Edi Santoso. Pihak rektorat Unsoed menyatakan akan menunggu penjelasan resmi KPK dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Gubernur Kalbar Ria Norsan Imbau Warga Hentikan Pembakaran Lahan
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan buka suara terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalbar. Melalui unggahan di akun Instagram-nya pada Jumat (21/8), Ria Norsan menyebut karhutla tidak terlepas dari kemarau panjang dan pengaruh El Nino. Namun, dia juga mengakui praktik pembakaran lahan turut menjadi faktor penyebab. "Musim kemarau panjang yang disertai pengaruh El Nino memicu munculnya titik-titik api Karhutla di kawasan Kalimantan," demikian keterangan yang mengawali unggahan Ria Norsan. Unggahan tersebut disertai foto peta Pulau Kalimantan yang dipenuhi titik panas atau hotspot indikasi karhutla serta tulisan "Pray for Kalimantan". Ria mengatakan meluasnya karhutla membutuhkan kewaspadaan dan kepedulian dari seluruh pihak. Dia pun mengimbau masyarakat menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. "Langkah kecil dari kita sangat berarti: hentikan praktik pembakaran lahan, laporkan indikasi api dengan cepat, dan selalu gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan demi terhindar dari dampak buruk kabut asap," tulis Ria. Dia juga mengapresiasi tim gabungan yang masih melakukan penanganan karhutla di lapangan. "Apresiasi dan rasa hormat setinggi-tingginya saya sampaikan untuk seluruh tim gabungan di lapangan yang terus bekerja keras siang dan malam demi memadamkan titik api," sambungnya. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan instruksi mendesak kepada enam gubernur di Sumatra dan Kalimantan untuk memperketat penanganan karhutla. Enam provinsi tersebut yakni Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terkait penyebab karhutla di Kalimantan. "Kita lakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Beberapa nama sudah kita amankan," ujar Listyo kepada wartawan, Jumat (21/8). Listyo mengatakan jajaran kepolisian juga terus melakukan pemadaman di area hutan yang terbakar. "Saat ini yang sedang kita lakukan pemadaman," tuturnya.
Politik
| Jumat, 21 Agustus 2026
Kementerian PU Mobilisasi 3 Jembatan Bailey untuk Pulihkan Akses Flores
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memobilisasi tiga unit jembatan Bailey untuk memulihkan konektivitas di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa pada 15 Agustus 2026.Ketiga jembatan sementara tersebut masing-masing memiliki bentang 30 meter. Jembatan Bailey dimobilisasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, BPJN Nusa Tenggara Barat (NTB), dan BBPJN Sulawesi Selatan.Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan akses menjadi salah satu prioritas pemerintah agar mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak kembali berjalan."Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).Jembatan Bailey dari BBPJN Sulawesi Selatan saat ini dalam proses pengangkutan komponennya ke kendaraan logistik. Pengiriman rangka jembatan dijadwalkan pada Senin (24/8), menunggu jadwal kapal dari Pelabuhan Selayar menuju Labuan Bajo.Komponen dan rangka jembatan tersebut ditargetkan tiba di Flores pada Rabu (26/8).Sementara itu, jembatan Bailey dari BBPJN Jawa Timur-Bali berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jembatan tersebut dijadwalkan diangkut pada Jumat (21/8) menuju Pelabuhan Ende.Setibanya di Ende, komponen jembatan akan dikirim melalui jalur darat menuju Ruteng dan Labuan Bajo.Adapun jembatan Bailey dari BPJN NTB kini dalam perjalanan darat menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima. Komponen jembatan dijadwalkan diberangkatkan menggunakan kapal feri menuju Labuan Bajo pada Sabtu (22/8) dan ditargetkan tiba di Flores pada Rabu (26/8), jika tidak ada hambatan.Kementerian PU terus berkoordinasi untuk memastikan mobilisasi ketiga jembatan berjalan sesuai rencana. Penempatan jembatan sementara akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan teknis dan kebutuhan di lapangan.Selain menyiapkan akses sementara, Kementerian PU tengah mengidentifikasi kerusakan Jembatan Wae Pesi yang memiliki panjang sekitar 100 meter di ruas Ruteng-Reo-Kedindi, Kabupaten Manggarai.Berdasarkan survei awal, ditemukan pergeseran pada sejumlah pilar dan abutmen jembatan. Selain itu, terdapat kerusakan pada expansion joint.Kementerian PU kini melakukan pemeriksaan lebih detail untuk menentukan metode penanganan yang tepat terhadap Jembatan Wae Pesi.Pemeriksaan teknis juga terus dilakukan terhadap infrastruktur lainnya yang terdampak gempa. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan penanganan lanjutan.Mobilisasi jembatan sementara dan penanganan infrastruktur terdampak diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat serta menjaga kelancaran distribusi bantuan dan logistik di Flores.
Politik
| Jumat, 21 Agustus 2026
Prabowo: Terima Kasih Khusus untuk PDIP
Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8). Di pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP kerap dinilai sebagai partai politik yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. "Saya berterima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP," kata Prabowo. Prabowo kemudian berkelakar bahwa pemikiran ekonominya yang selama ini disebut sebagai Prabowonomics sebenarnya merupakan marhaenisme, yang merupakan pemikiran Presiden ke-1 RI Soekarno. Oleh karena itu, Prabowo menyebut sulit bagi PDIP untuk tidak mendukungnya, mengingat partai tersebut sangat lekat dengan pemikiran Bung Karno. "Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaenisme. PDIP susah tidak mendukung ini," ujarnya. Ucapan terima kasih Prabowo kepada PDIP bukan kali pertama disampaikan. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, ia juga sempat menyanjung sikap politik PDIP. Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan pemerintahannya tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk rakyat. Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut. "Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo. Prabowo pun menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk Rakyat
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut."Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).Prabowo menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.Ia mencontohkan upaya penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dinilai selama ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menargetkan pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia."Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.Pilihan JudulPrabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Kita Harus Diawasi dan Dikritik, tapi Harus Kerja CepatPrabowo Minta Pemerintah Tetap Dikritik, tapi Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Demokrasi Harus Jalan, Pemerintah Juga Harus Kerja CepatPrabowo Sebut Pemerintah Butuh Kritik demi Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Pemerintah dan DPR Sinergis, Bukan Berarti Tak Ada Demokrasi
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Puan Soroti 8 Masalah yang Menjadi Perhatian Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti delapan masalah yang menjadi perhatian rakyat dan perlu ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8). Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "DPR RI, melalui fungsi pengawasan, terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik," ujar Puan. Puan kemudian memaparkan delapan permasalahan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat dan perlu segera ditindaklanjuti. Pertama, penyelesaian berbagai kasus hukum. Kedua, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah. Ketiga, perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan pekerja transportasi online. Keempat, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. Kelima, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keenam, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Ketujuh, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Terakhir, akses pelayanan BPJS Kesehatan. Selain pidato Ketua DPR RI, Rapat Paripurna DPR RI juga memiliki sejumlah agenda lainnya. Salah satunya pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya. Pilihan Judul Puan Soroti 8 Masalah yang Jadi Perhatian Rakyat Puan Ungkap 8 Masalah Rakyat: dari Kasus Hukum hingga BPJS Puan Soroti 8 Persoalan Rakyat, Termasuk PHK dan Karhutla Puan Minta 8 Masalah Rakyat Segera Ditindaklanjuti Puan Beberkan 8 Masalah Rakyat yang Harus Jadi Perhatian Pemerintah 8 Masalah Rakyat Disorot Puan, dari Lapangan Kerja hingga BPJS Kesehatan
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Puan Pamer Capaian DPR: 28 RUU Disahkan Jadi UU Sejak 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan capaian legislasi DPR bersama pemerintah sejak awal masa persidangan 2024 hingga masa persidangan terakhir. Puan menjelaskan DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU) dalam periode tersebut. "Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak masa persidangan pertama tahun 2024 hingga masa sidang terakhir telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8). Ia merinci 28 UU tersebut berasal dari sejumlah komisi, Badan Legislasi (Baleg), dan panitia khusus (pansus). Komisi I menyelesaikan tiga UU, Komisi II sebanyak 10 UU, dan Komisi III sebanyak tiga UU. Kemudian, Komisi VI menyelesaikan dua UU, Komisi VII satu UU, Komisi VIII satu UU, dan Komisi XI dua UU. Selanjutnya, Komisi XIII menyelesaikan dua UU, Baleg tiga UU, dan pansus satu UU. Puan mengatakan pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Selain itu, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan, termasuk RUU tentang Perampasan Aset. "Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut," kata Puan. Pilihan Judul Puan Pamer Capaian DPR: 28 RUU Disahkan Jadi UU Sejak 2024 Puan: DPR Bersama Pemerintah Sahkan 28 UU Sejak 2024 Puan Ungkap DPR dan Pemerintah Rampungkan 28 RUU Jadi UU DPR Sahkan 28 RUU Jadi UU Sejak 2024, Puan: Harus Bermanfaat bagi Rakyat Puan Ungkap 28 UU Disahkan DPR Sejak 2024, 43 RUU Masih Disusun Puan: DPR Fokus Bahas 14 RUU, Termasuk Perampasan Aset
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, dari Arab hingga Spanyol
Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembelajaran bahasa asing mulai diterapkan sejak jenjang sekolah dasar (SD), bahkan sejak kelas 1. Menurut Prabowo, kemampuan menguasai bahasa asing menjadi hal penting yang harus dimiliki anak-anak Indonesia untuk menghadapi persaingan global. "Bahasa asing mutlak, harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD, saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah bahasa asing yang dinilai penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak Indonesia. Bahasa tersebut antara lain Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis. "Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis," ujarnya. Prabowo menilai anak-anak lebih cepat mempelajari bahasa asing sejak usia dini, terutama sebelum berusia 11-12 tahun. "[Diajarkan] dari kecil--di bawah 11 tahun, 12 tahun--mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik," kata Prabowo. Target Renovasi 100 Ribu Sekolah Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan program pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Ia mengatakan pemerintah telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah di seluruh Indonesia hingga tahun ini. Perbaikan tersebut mencakup sekolah di wilayah terluar dan terpencil. "Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000," ujarnya. Prabowo menargetkan seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga pesantren, telah selesai direnovasi pada 2029. "Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi," kata Prabowo.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Stafsus Mensesneg Tantang Ketua BEM UI Asal Pontianak Debat
PIFA, Politik - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, trending di Twitter lantaran mengecam Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengakhiri kekuasaan secara baik-baik atau berdarah-darah, sambil mengkritik kondisi demokrasi dan masalah korupsi di Tanah Air. Merespons kecaman mahasiswa asal Kota Pontianak itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini, yang bekerja di Kompleks Istana Kepresidenan, mengajak Melki debat terbuka. "Kalau berani buka pikiran, ayo debat soal peran BEM ini, biar BEM tidak ditinggalkan mahasiswa. Kasihan juga lihatnya," kata Faldo, dikutip dari detikcom, Kamis (22/6/2023). Kepada detikcom, Melki menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut adalah sebuah peringatan. Faldo yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2012 silam menilai sorotan BEM UI soal apakah akhir kepemimpinan Presiden Jokowi bakal baik atau berdarah-darah tergantung respons Jokowi terhadap aspirasi masyarakat. Faldo menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya tidak ingin melihat mahasiswa terlibat dalam konflik berdarah. "Yang jelas, pemerintah tidak mau mahasiswa berdarah-darah setelah lulus. Sulit mencari pekerjaan, menganggur lama, akhirnya mengganggu kesehatan mental dan kualitas hidup," kata Politikus PAN itu. Faldo juga menanggapi kritik BEM UI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menjamin masa depan generasi muda, termasuk Ketua BEM UI dan mahasiswa lainnya. "Misalnya, UU Ciptaker yang disebutkan itu semuanya tujuannya buat generasi muda Indonesia. Makanya, sering kali saya tanyakan BEM UI ini bekerja untuk siapa sebenarnya? Kok tidak senang generasi muda jadi makin berdaya?" ujarnya. Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan pernyataannya melalui saluran YouTube Abraham Samad SPEAK UP, yang diunggah pada hari Selasa (21/6) kemarin. Detikcom telah meminta izin kepada Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengutip konten YouTube tersebut. "Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video tersebut. (yd)
Indonesia
| Kamis, 22 Juni 2023
Politik
Riuh Teriakan 'Presiden' Sambut Ganjar di Medan
PIFA, Politik - Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, melakukan kunjungan ke Sumatera Utara pada Minggu (11/6/2023). Di sana, Ganjar Pranowo akan melakukan berbagai kegiatan, termasuk menghadiri konsolidasi dengan Tiga Pilar Partai bersama para relawan, bertemu dengan tokoh lintas agama, dan berdialog dengan kelompok milenial. Kedatangan Ganjar Pranowo di Bandara Kualanamu sekitar pukul 11.10 WIB disambut dengan meriah oleh ratusan kader. Dia didampingi oleh para Ketua DPP PDIP, antara lain Djarot Saiful Hidayat dan Yasonna Laoly. "Ganjar Pranowo, Presiden. Ganjar Pranowo Presiden," teriak ratusan kader yang menyambut Ganjar, mengutip CNBC Indonesia. "Jokowi Ganjar Presiden Adalah Kita," lanjut riuh teriakan tersebut. Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, Sekretaris Soetarto, dan ratusan kader PDIP juga turut menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Beberapa kepala daerah dari PDIP, termasuk Wali Kota Medan dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, juga turut hadir. Selain itu, perwakilan dari partai politik yang telah menyatakan dukungan terhadap Ganjar juga ikut menyambutnya, seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perindo. Seragam partai dengan warna merah, hijau, kuning kunyit, dan putih tampak menyatu dalam sambutan untuk Ganjar Pranowo. Setelah keluar dari Bandara Kualanamu, Ganjar langsung memulai kegiatan dengan mengunjungi Kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Selanjutnya, dia akan hadir dalam peresmian Rumah Pemenangan Ganjar PDIP Perjuangan Sumatera Utara pada pukul 12.00 WIB. Sebelum melanjutkan kegiatan lainnya, Ganjar akan melaksanakan salat Dzuhur di Masjid Aljihad di Jalan Abdullah Libus. Setelah itu, dia akan menghadiri acara konsolidasi bersama Tiga Pilar Partai, bertemu dengan relawan dan simpatisan di Gedung Serba Guna di Jalan Pancing, Medan. Selanjutnya, Ganjar akan mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kausar. Di sana, dia akan bertemu dengan tokoh lintas agama, tokoh etnis, dan tokoh masyarakat setempat dalam rangka bersilahturahmi. Rangkaian kunjungan Ganjar di Sumatera Utara akan ditutup dengan berdialog dan ngopi bersama milenial dan mahasiswa di Bandar Khupi, Medan. Sebelumnya, setelah diumumkan sebagai calon presiden oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada 21 April, Ganjar Pranowo telah mengunjungi beberapa daerah di seluruh Indonesia seperti Ganjar antara lain Manado, Sulawesi Utara; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Cirebon, Jawa Barat; serta beberapa daerah lainnya di Jawa Timur. Kunjungan Ganjar Pranowo ke berbagai daerah tersebut merupakan bagian dari upaya kampanye dan memperluas jangkauan dukungan dalam rangka pemilihan presiden mendatang. Ganjar Pranowo berharap dapat memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat di seluruh Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi perjuangan partainya. (yd)
Medan
| Senin, 12 Juni 2023
Politik
Presiden Jokowi Panggil Ganjar dan Prabowo ke Istana Negara
PIFA, Politik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengundang Gubernur Jawa Tengah yang juga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, ke Istana Kepresidenan di Jakarta. Selain itu, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam agenda pertemuan tersebut. Ganjar Pranowo hadir dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2023. Dalam kesempatan itu, ia bergabung dengan gubernur atau wakil gubernur dari 37 provinsi lainnya. Dalam rangkaian acara tersebut, Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya. Meskipun Ganjar Pranowo bukan penerima penghargaan dalam acara tersebut, Presiden Jokowi memberikan apresiasi khusus terhadap upaya pengendalian inflasi di wilayah Jawa Tengah. "Saya senang bahwa harga-harga yang saya pantau di pasar, saya cek di Pekalongan, saya cek di Palu, semua pada posisi turun. Hanya satu yang kita masih miliki masalah di urusan beras," ungkap Presiden Jokowi pada acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8), dikutip dari CNN Indonesia. Usai acara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menggunakan buggy car untuk menuju Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan detikcom, Prabowo terlihat tiba di Istana Kepresidenan pada pukul 14.56 WIB, Kamis (31/8/2023). Prabowo menumpang mobil golf dan duduk di bangku belakang menuju Istana Merdeka. Ketika ditanya mengenai agenda apa yang sedang dijalani di istana, Prabowo Subianto hanya tersenyum dan melambaikan tangan kepada para wartawan.
Jakarta
| Kamis, 31 Agustus 2023