Politik

Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif dan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir dirinya telah bertemu dengan berbagai delegasi pemerintah dan perusahaan Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow. Ia mengapresiasi hasil pembicaraan yang dinilai berjalan produktif. “Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, hampir seluruh bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, Prabowo menegaskan masih ada beberapa hal yang perlu dipercepat dan akan menjadi perhatian langsung dirinya. “Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” katanya. Sementara itu, Putin menyampaikan bahwa Rusia sangat terbuka untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor. Ia juga menyambut baik pertemuan bilateral tersebut yang dinilainya memiliki substansi kuat. Menurut Putin, kedua negara sebelumnya telah menyepakati deklarasi kemitraan strategis yang kini mulai diimplementasikan secara konkret. Ia juga menyoroti peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 12 persen. Selain itu, Rusia dan Indonesia terus memprioritaskan penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis. Beberapa bidang yang menjadi fokus antara lain energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, hingga kerja sama humaniter seperti pendidikan. “Berbagai peluang kerja sama telah dibahas secara intensif oleh kedua pihak,” ujar Putin. Pertemuan ini menandai semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, sekaligus membuka peluang baru bagi penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis ke depan.

Politik

| Senin, 13 April 2026

Foto: Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Wartawan DPR Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Usai Pernyataan 'Sirkus'

Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya yang menyebut suasana rapat "seperti sirkus". Laporan disertai bukti berupa rekaman video dan diajukan karena Deddy dinilai tidak menyampaikan permintaan maaf. Ketua MKD DPR RI menyatakan laporan telah diterima dan akan diproses setelah koordinasi dengan pimpinan, termasuk menjadwalkan pemanggilan terhadap Deddy. Sementara itu, Deddy membantah menghina profesi wartawan. Ia menegaskan ucapannya merujuk pada kondisi ruang rapat yang dipenuhi orang-orang berdiri, bukan ditujukan kepada jurnalis. Ia juga menegaskan tetap menghormati profesi wartawan dan mendukung keterbukaan peliputan di DPR.

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

Divonis 2 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengajukan banding setelah divonis 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi "jatah preman". Ia mengaku kecewa karena menilai putusan pengadilan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menyebut perkara yang menjeratnya penuh rekayasa. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana penjara, Abdul Wahid juga dijatuhi denda serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November 2025. Jaksa menilai Abdul Wahid menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Riau menyerahkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski MK memberi masa penyesuaian hingga APBN 2028, pemerintah dinilai sebaiknya segera menyesuaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Charles juga mengusulkan agar program MBG lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak yang berisiko mengalami masalah gizi. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat program lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban APBN. Senada, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai pemisahan anggaran akan membuat pengelolaan dan pertanggungjawaban Program MBG menjadi lebih jelas, karena program tersebut bukan merupakan bagian dari anggaran pendidikan.

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Berita Populer

Politik

Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor

Politik

| Senin, 13 April 2026

Politik

Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Proses Hukum di Kejagung Tetap Berlanjut

PIFA, Politik - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. Putusan ini dibacakan hakim tunggal Ketut Darpawan dalam sidang yang digelar pada Senin (13/10) siang. Hakim menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka dan penahanannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022 sudah sah secara hukum. “Mengadili: satu, menolak praperadilan pemohon. Dua, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,” ujar hakim Ketut Darpawan saat membacakan putusan, disusul ketukan palu sebagai tanda penetapan resmi. Dengan putusan ini, proses penyidikan terhadap Nadiem akan tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. Hakim menyebut proses hukum yang dilakukan Kejagung telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. “Hakim praperadilan berpendapat penyidikan yang dilakukan oleh termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang tindak pidana guna menemukan tersangka sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum acara pidana, karenanya sah menurut hukum,” tegasnya. Ia juga menjelaskan bahwa pengadilan praperadilan tidak berwenang menilai alat bukti yang diajukan pemohon, karena hal tersebut termasuk dalam pokok perkara yang akan diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, hakim memastikan bahwa Kejagung memiliki empat alat bukti yang cukup untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah menurut hukum,” ujarnya. Diketahui, Kejaksaan Agung memulai penyelidikan kasus ini pada 20 Mei 2025 dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 11 Juni 2025. Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan 2019–2022, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Nadiem Makarim; Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Kemendikbud 2020–2021; Mulyatsyah, mantan Direktur SMP Ditjen Dikdasmen Kemendikbud 2020; Jurist Tan, eks Staf Khusus Menteri (saat ini masih buron); dan Ibrahim Arief, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek. Dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini, Nadiem akan tetap menjalani proses hukum di bawah penyidikan Kejaksaan Agung, dan perkara ini berpotensi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu dekat.

Politik

| Senin, 13 Oktober 2025

Politik

Survei Anies Turun, Ketua Bappilu Demokrat: Gara Belum Umumkan Cawapres!

PIFA, Politik - Pada survei Litbang Kompas sebelumnya menunjukan peningkatan 6 persen dukungan publik terhadap Prabowo. Sementara posisi kedua diraih bakal capres sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) dan urutan ketiga masih Anies Baswedan. Ganjar meraih posisi kedua dengan elektabilitas 22,8 persen, selisih keduanya masih ada margin of error kurang lebih 2,83 persen. Sedangkan, bakal capres yang juga eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menduduki posisi ketiga elektabilitasnya 13,6 persen. Dengan kata lain, raihan ini naik 0,5 persen dibanding hasil survei Januari 2023. Kemudian Survei terbaru yang digelar pada 26-30 Mei 2023 oleh indikator politik Indonesia terhadap 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas. "Jadi trennya tidak berubah, Mas Anies tren penurunannya belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi tetapi masih kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo," kata peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, (4/6/2023). Sementara menurut Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang mengusung Anies, menilai hal itu terjadi karena Anies belum mengumumkan bakal cawapres. "Memang ada kecenderungan menurun dari Survei Indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami, lambannya proses deklarasi," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023), seperti dikutip PIFA dari detikcom. Untuk itu Andi menyebut Demokrat mengusulkan Anies segera mendeklarasikan siapa pendampingnya untuk Pemilu 2024. Dia mengatakan Demokrat telah menyarankan pengumuman cawapres dilakukan bulan ini. "Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera di deklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, semakin jauh jaraknya," tutur dia. (hs)

Indonesia

| Senin, 5 Juni 2023

Feeds

Wartawan DPR Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Usai Pernyataan 'Sirkus'

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

Divonis 2 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

Politik

| Jumat, 31 Juli 2026

Politik

Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat

1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.

Politik

| Rabu, 29 Juli 2026

Politik

Foto: Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat | Pifa Net

Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda

JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.

Politik

| Jumat, 24 Juli 2026

Politik

Foto: Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda | Pifa Net

Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan

JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.

Politik

| Jumat, 24 Juli 2026

Politik

Foto: Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan | Pifa Net

KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Alphard dalam penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat periode 2025–2030, Lalu Ahmad Zaini, beserta sejumlah pihak lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani, kepada Lalu Ahmad Zaini yang berkaitan dengan proyek di PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM). "Salah satu yang dilakukan penyitaan dalam kegiatan ini yakni satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga diterima Bupati LAZ dari ALG selaku pihak swasta, terkait proyek-proyek di PT AMGM," kata Budi, Kamis (23/7). Menurut Budi, kendaraan tersebut sebelumnya telah diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Bupati Lombok Barat. Setelah itu, mobil dibawa ke Markas Komando Brimob untuk diamankan sebagai barang bukti. "Mobil diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan di rumah bupati, yang kemudian dibawa ke Mako Brimob," ujarnya. KPK belum mengungkap lokasi penggeledahan yang sedang berlangsung karena proses penyidikan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung, kami akan memperbarui perkembangannya," kata Budi. Ia menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani, dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Lombok Barat pada 20 Juli 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang, kemudian membawa tujuh orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sehari berikutnya, satu orang lainnya juga ditangkap di Jakarta. Selain menyita Toyota Alphard, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar, antara lain uang tunai, dana dalam rekening perusahaan, sertifikat dan akta jual beli tanah, serta dokumen pembelian tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat | Pifa Net

Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi X belum pernah membahas pembentukan lembaga tersebut dalam agenda resmi. Lalu mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu, Kamis (24/7). Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa nilai tambah Universitas Republik Indonesia dibandingkan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan yang selama ini telah mencetak sumber daya manusia untuk pemerintahan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. "Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya. Lalu menyampaikan Komisi X akan meminta penjelasan resmi kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) setelah masa reses DPR berakhir pada Agustus mendatang. "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Menurut Prasetyo, konsep URI mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Prancis melalui École nationale d'administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). Pemerintah berharap lulusan URI nantinya tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di pemerintahan.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo | Pifa Net

Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi

JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi santai laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Media Independen Online (MIO) Indonesia ke Polda Metro Jaya. Saat ditemui dalam konferensi pers pada Kamis (23/7), Hotman menegaskan dirinya tidak khawatir menghadapi proses hukum tersebut. "Don't worry lah, don't worry," kata Hotman. Hotman menjelaskan ucapan yang menjadi polemik itu disampaikan kepada seorang wartawan secara personal saat sesi doorstop di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7), bukan ditujukan kepada organisasi pers atau profesi wartawan secara keseluruhan. "Itu kan dari orang ke orang. Saya menjelaskan panjang lebar, tetapi dia terus ngotot. Akhirnya saya bilang, 'lu ngerti enggak sih?'. Itu ditujukan ke oknum, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers," ujarnya. Meski demikian, Hotman memastikan akan bersikap kooperatif apabila penyidik memanggilnya untuk dimintai keterangan. "Ya pasti datang kalau dipanggil. Saya taat hukum. Enggak ada masalah," katanya. Ia juga kembali menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sesi wawancara singkat atau doorstop, bukan konferensi pers resmi, sehingga menurutnya pernyataannya tidak ditujukan kepada lembaga pers. Sebelumnya, PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/7). Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di hari yang sama, organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia juga melaporkan Hotman dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, MIO menilai Hotman diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut bermula dari ucapan Hotman saat mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Hotman melontarkan sejumlah kalimat yang dinilai merendahkan profesi jurnalis, di antaranya "lu punya otak gak?", "shut up", hingga menyebut wartawan sebagai "pengecut". Pernyataan itu memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi wartawan. Menyusul polemik tersebut, Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ia meminta maaf kepada wartawan serta organisasi profesi jurnalis atas ucapannya yang menimbulkan kontroversi.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi | Pifa Net

Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral

GAYO LUES – Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nevi Rizal, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik akibat unggahan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Kamis (23/7). Dalam suratnya, Nevi Rizal menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika sebagai pejabat publik. "Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tulis Nevi Rizal dalam surat pengunduran dirinya. Ia menilai polemik yang melibatkan anggota keluarganya berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri demi menjaga nama baik institusi. "Demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," ujarnya. Dalam surat tersebut, Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat sebagai Asisten I Setdakab Gayo Lues. Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pengajuan itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami sudah menerima surat pengunduran diri beliau. Ke depan akan kami pelajari dan proses sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maliki. Maliki juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan. Pemkab bahkan berencana membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus yang menjadi perhatian publik itu. "Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan ini, dan hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya. Sementara itu, anak Nevi Rizal, Dea Arranoya, juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya warga Gayo Lues. Dalam surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2026, Dea mengakui unggahan yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosial merupakan kesalahan dan bentuk ketidakdewasaannya. Salah satu unggahan yang menuai sorotan memperlihatkan deretan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) yang diunggah pada 9 Desember 2025, di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Dea mengaku tidak mencari pembenaran atas tindakannya dan menyatakan telah menghapus seluruh konten yang menjadi sorotan dari akun media sosialnya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

Politik

| Kamis, 23 Juli 2026

Politik

Foto: Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor

Politik

| Senin, 13 April 2026

Politik

Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Proses Hukum di Kejagung Tetap Berlanjut

Politik

| Senin, 13 Oktober 2025

Politik

Survei Anies Turun, Ketua Bappilu Demokrat: Gara Belum Umumkan Cawapres!