Politik
Polisi Ungkap Manipulasi Takaran Minyakita sekitar 13 Ton di Tangerang
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap dugaan manipulasi takaran Minyakita di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi pengurangan volume sekitar 13 ton.Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten. “Kasus ini sedang didalami. Dari hasil penyelidikan di wilayah Banten, kita menemukan ada sekitar 13 ton yang kita duga mengalami pengurangan volume,” ujar Suyudi di Kota Serang, Rabu (12/3).Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah kasus ini hanya berasal dari wilayah tersebut atau ada keterlibatan pihak lain. “Kalau nanti ada sumber lain, pasti akan kita tindak juga,” tambahnya.Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang yang terlibat dalam distribusi Minyakita. Bahkan, salah satu tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi takaran minyak telah ditahan.Dugaan Pengurangan Volume Terjadi di Beberapa TokoSebelumnya, Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Banten bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Serang menemukan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai toko di Kota Serang pada Senin (11/3).Kanit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Banten, AKP Yoga Tama, mengungkapkan bahwa dalam sidak tersebut ditemukan Minyakita dalam kemasan botol sebanyak 29 krat, dengan masing-masing krat berisi 12 botol. “Petugas metrologi mengambil satu sampel botol untuk pengukuran, dan didapatkan hasil isi bersihnya hanya 770 ml, padahal dalam label tertera satu liter,” ujar Yoga.Untuk langkah selanjutnya, kepolisian akan mengamankan barang bukti serta melakukan klarifikasi guna mengetahui asal-usul minyak yang tidak sesuai takaran tersebut.Polda Banten menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Minyakita akan terus dilakukan guna mengantisipasi peredaran minyak bersubsidi yang tidak memenuhi standar takaran yang seharusnya.
Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025
Trending
Dukung Megawati, Ribuan Kader PDIP Solo Gelar Aksi Cap Jempol Darah
Indonesia
| Jumat, 10 Januari 2025
PSI Bantah Keterkaitan Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dengan Kaesang Pangarep
Indonesia
| Sabtu, 1 Juni 2024
Sidang Kasus Hasto Kristiyanto Kembali Diwarnai Kericuhan
Jakarta
| Jumat, 25 April 2025
Anggota DPR RI F-PDIP, Ismail Thomas Ditahan Kejaksaan Agung Terkait Kasus Korupsi
Jakarta
| Rabu, 16 Agustus 2023
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS Tak Hentikan Hubungan dengan Negara Barat
Indonesia
| Sabtu, 1 Februari 2025
Korupsi di Masa Jokowi: Tantangan Besar dalam Perang Melawan Rasuah
Indonesia
| Minggu, 15 Oktober 2023
Lasarus Lepas Kepulangan Ribuan Kader PDI Perjuangan Kalbar Kembali ke Pontianak
Jakarta
| Minggu, 25 Juni 2023
Dasco Sebut Presiden Prabowo Subianto Akan Bertemu dengan Megawati Soekarnoputri
Indonesia
| Selasa, 8 April 2025
Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Proses Hukum di Kejagung Tetap Berlanjut
Politik
| Senin, 13 Oktober 2025
Ganjar ke Yenny Wahid Usai Berkunjung ke Rumah Istri Gusdur: Mau Nggak Mbak Tak Ajak?
Jakarta
| Minggu, 13 Agustus 2023
Berita Terbaru
Politik
Bahlil dan Raja Juli Tanggapi Ajakan “Tobat Nasuha” Cak Imin Terkait Banjir dan Longsor di Sumatra
PIFA, Nasional - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni merespons seruan “tobat nasuha” yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyusul bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Seruan tersebut muncul di tengah sorotan terkait isu deforestasi sebagai salah satu penyebab bencana. Bahlil menilai ajakan introspeksi tersebut seharusnya berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri. “Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). Bahlil menegaskan dirinya merupakan menteri yang bekerja langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menekankan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberikan instruksi kepadanya. “Yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” katanya. Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin telah meminta maaf melalui pesan singkat atas pernyataan tersebut. “Beliau sampaikan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle minta maaf. Saya kira saya terima maaf beliau,” ujar Raja dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12). Raja Juli menegaskan pentingnya kekompakan antaranggota Kabinet Merah Putih dan mengingatkan agar tidak ada pernyataan yang dapat mendiskreditkan sesama menteri. “Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita,” ucapnya. Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada tiga menteri—Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup—untuk mengajak evaluasi total seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam mencegah bencana. “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki… sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya tobatan nasuha,” kata Cak Imin. Menurutnya, “tobat nasuha” yang dimaksud adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan terkait lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujarnya.
Politik
| Jumat, 5 Desember 2025
Politik
KPK Periksa Mantan Sopir Bupati Mempawah Terkait Kasus Korupsi Dinas PUPR
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan sopir Bupati Mempawah sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. “Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalbar atas nama ABU, aparatur sipil negara di Dinas Pendapatan Daerah Mempawah sekaligus mantan sopir Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa. Selain ABU, KPK turut memanggil empat pihak swasta sebagai saksi, masing-masing berinisial GZ, HAY, BSD, dan NHG. Seluruhnya diperiksa untuk mendalami aliran dana serta dugaan keterlibatan pihak luar dalam perkara tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga kini KPK masih belum membeberkan detail identitas tersangka maupun konstruksi perkara secara lengkap. Pada tahap penyidikan, lembaga antirasuah itu telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25–29 April 2025. Dari operasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR. Kasus ini juga menyeret nama pejabat Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Ria Norsan dipanggil sebagai saksi pada 21 Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Pada 24–25 September 2025, KPK turut menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan serta kediaman Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan. KPK menyatakan penyidikan masih berjalan dan perkembangan kasus akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan saksi serta analisis barang bukti rampung.
Politik
| Kamis, 4 Desember 2025
Politik
50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden
PIFA, Politik - Bantuan pemerintah pusat berupa 50 ton beras untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera tiba di Aceh pada Senin (1/12/2025). Bantuan yang dikirim atas nama Presiden Prabowo Subianto tersebut diangkut menggunakan KRI KM Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Medan.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung proses kedatangan dan pendistribusian bantuan. Selain beras, bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak juga mencakup mi instan dan obat-obatan.Menurut AHY, penggunaan jalur laut dipilih untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan seluruh moda distribusi untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah maupun terisolasi.Namun, pengiriman bantuan tersebut menuai kritik setelah beredar foto karung beras dengan label bergambar wajah Presiden Prabowo. Sebagian publik menilai pencantuman foto tersebut kurang tepat karena dapat dianggap sebagai tindakan pencitraan politik di tengah situasi bencana.
Politik
| Kamis, 4 Desember 2025
Berita Populer
Politik
Polisi Ungkap Manipulasi Takaran Minyakita sekitar 13 Ton di Tangerang
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap dugaan manipulasi takaran Minyakita di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi pengurangan volume sekitar 13 ton.Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten. “Kasus ini sedang didalami. Dari hasil penyelidikan di wilayah Banten, kita menemukan ada sekitar 13 ton yang kita duga mengalami pengurangan volume,” ujar Suyudi di Kota Serang, Rabu (12/3).Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah kasus ini hanya berasal dari wilayah tersebut atau ada keterlibatan pihak lain. “Kalau nanti ada sumber lain, pasti akan kita tindak juga,” tambahnya.Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang yang terlibat dalam distribusi Minyakita. Bahkan, salah satu tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi takaran minyak telah ditahan.Dugaan Pengurangan Volume Terjadi di Beberapa TokoSebelumnya, Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Banten bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Serang menemukan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai toko di Kota Serang pada Senin (11/3).Kanit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Banten, AKP Yoga Tama, mengungkapkan bahwa dalam sidak tersebut ditemukan Minyakita dalam kemasan botol sebanyak 29 krat, dengan masing-masing krat berisi 12 botol. “Petugas metrologi mengambil satu sampel botol untuk pengukuran, dan didapatkan hasil isi bersihnya hanya 770 ml, padahal dalam label tertera satu liter,” ujar Yoga.Untuk langkah selanjutnya, kepolisian akan mengamankan barang bukti serta melakukan klarifikasi guna mengetahui asal-usul minyak yang tidak sesuai takaran tersebut.Polda Banten menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Minyakita akan terus dilakukan guna mengantisipasi peredaran minyak bersubsidi yang tidak memenuhi standar takaran yang seharusnya.
Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025
Politik
Dukung Megawati, Ribuan Kader PDIP Solo Gelar Aksi Cap Jempol Darah
PIFA.CO.ID, POLITIK - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo menggelar aksi cap jempol darah pada Jumat (10/1) untuk mendukung Megawati Soekarnoputri melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum. Acara ini berlangsung di halaman DPC PDIP Kota Solo, Jalan Hasanudin No. 26, Purwosari, Laweyan, Solo, setelah peringatan HUT ke-52 PDIP yang diikuti kader secara virtual.Ketua Panitia HUT ke-52 DPC PDIP Solo, Ety Isworo, menyatakan aksi ini sebagai bentuk loyalitas kepada Megawati. "Kita siap membela Bu Mega. Pejah gesang ndherek Bu Mega (hidup mati ikut Bu Mega)," ujarnya.Ety mengungkapkan aksi tersebut juga sebagai respons terhadap potensi gangguan menjelang Kongres PDIP pada April 2025. Ia menyoroti munculnya spanduk bernada negatif tentang Megawati di Jakarta yang diduga dilakukan secara terstruktur.Sekitar 2.000 hingga 3.000 kader PDIP Solo diperkirakan mengikuti aksi ini. Panitia telah menyiapkan kain putih sepanjang 52 meter untuk menyesuaikan dengan usia PDIP, tempat para kader membubuhkan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan.
Indonesia
| Jumat, 10 Januari 2025
Politik
PSI Bantah Keterkaitan Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dengan Kaesang Pangarep
PIFA, Politik - Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas minimal usia calon kepala daerah. Andy menegaskan bahwa putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan ketua umum PSI, Kaesang Pangarep. "Putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang," ujar Andy dalam video yang diunggah melalui akun resmi DPP PSI pada Jumat (31/5) malam. Ia menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Partai Garuda dan PSI sama sekali tidak terlibat dalam gugatan tersebut. Andy menekankan bahwa MA memiliki pertimbangan sendiri dalam mengambil putusan yang harus dihormati oleh semua pihak "Silakan tanya ke MA apa alasan keputusan itu. Jelas ya, jangan tanya PSI. Silakan tanya kawan-kawan Partai Garuda dan MA," tegas Andy. Ia juga mengimbau agar semua pihak bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini. Sebelumnya, MA melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, telah mengubah ketentuan tentang syarat usia calon kepala daerah. Ketentuan yang semula mengharuskan calon minimal berusia 30 tahun saat penetapan pasangan calon, diubah menjadi setelah pelantikan pasangan terpilih. MA juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Perubahan aturan ini menjadi perbincangan mengingat Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada 2024. Dengan aturan baru ini, jika pelantikan dilakukan setelah Desember 2024, maka Kaesang memenuhi syarat usia karena ia akan berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang. PSI melalui Andy Budiman menegaskan bahwa perubahan aturan tersebut murni keputusan MA tanpa ada intervensi atau kaitan dengan partai atau tokoh tertentu, termasuk Kaesang Pangarep.
Indonesia
| Sabtu, 1 Juni 2024
Feeds
Bahlil dan Raja Juli Tanggapi Ajakan “Tobat Nasuha” Cak Imin Terkait Banjir dan Longsor di Sumatra
PIFA, Nasional - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni merespons seruan “tobat nasuha” yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyusul bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Seruan tersebut muncul di tengah sorotan terkait isu deforestasi sebagai salah satu penyebab bencana. Bahlil menilai ajakan introspeksi tersebut seharusnya berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri. “Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). Bahlil menegaskan dirinya merupakan menteri yang bekerja langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menekankan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberikan instruksi kepadanya. “Yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” katanya. Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin telah meminta maaf melalui pesan singkat atas pernyataan tersebut. “Beliau sampaikan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle minta maaf. Saya kira saya terima maaf beliau,” ujar Raja dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12). Raja Juli menegaskan pentingnya kekompakan antaranggota Kabinet Merah Putih dan mengingatkan agar tidak ada pernyataan yang dapat mendiskreditkan sesama menteri. “Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita,” ucapnya. Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada tiga menteri—Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup—untuk mengajak evaluasi total seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam mencegah bencana. “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki… sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya tobatan nasuha,” kata Cak Imin. Menurutnya, “tobat nasuha” yang dimaksud adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan terkait lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujarnya.
Politik
| Jumat, 5 Desember 2025
KPK Periksa Mantan Sopir Bupati Mempawah Terkait Kasus Korupsi Dinas PUPR
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan sopir Bupati Mempawah sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. “Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalbar atas nama ABU, aparatur sipil negara di Dinas Pendapatan Daerah Mempawah sekaligus mantan sopir Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa. Selain ABU, KPK turut memanggil empat pihak swasta sebagai saksi, masing-masing berinisial GZ, HAY, BSD, dan NHG. Seluruhnya diperiksa untuk mendalami aliran dana serta dugaan keterlibatan pihak luar dalam perkara tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga kini KPK masih belum membeberkan detail identitas tersangka maupun konstruksi perkara secara lengkap. Pada tahap penyidikan, lembaga antirasuah itu telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25–29 April 2025. Dari operasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR. Kasus ini juga menyeret nama pejabat Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Ria Norsan dipanggil sebagai saksi pada 21 Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Pada 24–25 September 2025, KPK turut menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan serta kediaman Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan. KPK menyatakan penyidikan masih berjalan dan perkembangan kasus akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan saksi serta analisis barang bukti rampung.
Politik
| Kamis, 4 Desember 2025
50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden
PIFA, Politik - Bantuan pemerintah pusat berupa 50 ton beras untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera tiba di Aceh pada Senin (1/12/2025). Bantuan yang dikirim atas nama Presiden Prabowo Subianto tersebut diangkut menggunakan KRI KM Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Medan.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung proses kedatangan dan pendistribusian bantuan. Selain beras, bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak juga mencakup mi instan dan obat-obatan.Menurut AHY, penggunaan jalur laut dipilih untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan seluruh moda distribusi untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah maupun terisolasi.Namun, pengiriman bantuan tersebut menuai kritik setelah beredar foto karung beras dengan label bergambar wajah Presiden Prabowo. Sebagian publik menilai pencantuman foto tersebut kurang tepat karena dapat dianggap sebagai tindakan pencitraan politik di tengah situasi bencana.
Politik
| Kamis, 4 Desember 2025
Presiden Prabowo Terima Laporan Komprehensif Penyebab Banjir Besar di Sumatera, Isu Pembalakan Liar Mengemuka
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima laporan komprehensif terkait penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) — catatan: jika yang dimaksud adalah Muzani sebagai Ketua MPR sementara, disesuaikan dengan konteks sumber Anda — seusai menemui Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Pernyataan tersebut muncul saat Muzani ditanya mengenai dugaan keterlibatan praktik pembalakan liar dalam bencana yang berdampak parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Sudah, sudah, sudah dapat masukan yang komprehensif,” ujarnya ketika dikonfirmasi apakah Presiden telah mengetahui penyebab utama banjir, termasuk dugaan aktivitas pembalakan liar. Indikasi Kayu Tebangan Lama Muzani menuturkan bahwa berdasarkan foto dan rekaman lapangan yang ia amati, terlihat jelas tumpukan kayu hanyut yang diduga bukan berasal dari pohon tumbang akibat badai. Menurutnya, karakteristik kayu-kayu itu lebih mirip potongan lama yang sebelumnya telah ditebang. Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa pembalakan liar berperan besar dalam memperparah dampak banjir bandang yang melanda berbagai daerah. “Kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali. Ini harus menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan lingkungan. Jangan sampai kelalaian kita hari ini menjadi musibah bagi anak cucu nanti,” tegas Muzani. Laporan Sudah Diterima Presiden, Tapi Detailnya Belum Diungkap Ketika ditanya apakah laporan serupa telah diterima Presiden, Muzani memastikan Kepala Negara sudah mendapatkan masukan lengkap mengenai akar permasalahan bencana tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh substansi laporan maupun potensi langkah hukum yang mungkin diambil pemerintah. Muzani juga menghindari pertanyaan lanjutan mengenai kemungkinan tindakan tegas Presiden, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atau reshuffle kabinet. Ia memilih mengakhiri sesi wawancara dan langsung menuju mobil dinasnya untuk meninggalkan Istana Kepresidenan.
Politik
| Rabu, 3 Desember 2025
MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Memberhentikan Anggota DPR
PIFA, Politik - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi sejumlah mahasiswa terkait Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meminta agar konstituen diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR. Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (27/11), MK menegaskan bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Amar putusan: menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan Perkara Nomor 199/PUU-XXIII/2025. MK menyatakan persoalan utama yang diajukan para pemohon tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai mekanisme recall yang sebelumnya telah dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 008/PUU-IV/2006. Menurut Mahkamah, mekanisme recall berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum, di mana Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyebut bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menerangkan bahwa konsekuensi dari sistem tersebut adalah kewenangan recall berada pada partai politik, bukan konstituen. Karena itu, keinginan para pemohon agar rakyat di daerah pemilihan turut diberi hak memberhentikan anggota DPR dipandang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Selain itu, MK menilai pemberhentian anggota DPR oleh konstituen secara teknis sama saja dengan menggelar pemilu ulang, yang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak dapat dipastikan bahwa pemilih dalam proses pemberhentian adalah orang yang sama dengan pemilih pada pemilu sebelumnya. Menanggapi kekhawatiran pemohon mengenai dominasi partai politik dalam proses recall, MK menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Penggantian anggota DPR oleh partai politik telah diatur melalui mekanisme yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, serta diawasi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana diatur dalam UU 17/2014. MK juga menyampaikan bahwa pemilih tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan kepada partai politik apabila menilai ada anggota DPR yang tidak layak menjabat, termasuk mendorong partai untuk melakukan recall. Selain itu, pemilih dapat menggunakan haknya pada pemilu berikutnya untuk tidak memilih kembali anggota DPR yang dianggap bermasalah. Karena substansi permohonan dinilai sama dengan perkara sebelumnya, yakni Putusan MK Nomor 22/PUU-XXIII/2025, Mahkamah menyatakan tidak memiliki alasan kuat untuk mengubah pendiriannya. “Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas Guntur. Gugatan ini sebelumnya diajukan oleh lima mahasiswa: Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, dan meminta agar ketentuan tersebut ditafsirkan sebagai “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya.” Namun permohonan tersebut kini secara resmi ditolak oleh MK.
Politik
| Jumat, 28 November 2025
Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina
PIFA, Politik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi wacana pelibatan prajurit TNI untuk menjaga kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan rencana tersebut dan menilai hal itu penting demi mencegah potensi sabotase. “Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase, menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11). Bahlil menekankan bahwa semua institusi negara perlu berkolaborasi dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara, termasuk pengamanan objek vital strategis. Menurutnya, penjagaan aset-aset penting seperti kilang minyak membutuhkan keterlibatan seluruh unsur keamanan. “Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” katanya. Rencana Penugasan TNI Dimulai Desember Wacana pengamanan kilang oleh TNI sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menjelaskan bahwa pengamanan industri strategis yang terkait dengan kedaulatan negara merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). “Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu. Kita akan laksanakan mulai Desember, dengan menugaskan pasukan TNI Angkatan Darat,” ujar Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI, Senin (24/11). Selain itu, pengamanan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap infrastruktur energi nasional. “BAIS akan memantau hal-hal yang mungkin menjadi ancaman potensial sehingga bisa dilakukan antisipasi pengamanan secara fisik,” tambah Sjafrie.
Politik
| Kamis, 27 November 2025
Presiden Prabowo Perintahkan Audit Menyeluruh Rumah Sakit di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak Empat RS
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dilakukan audit menyeluruh terhadap sejumlah rumah sakit di Provinsi Papua, menyusul kabar tragis seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat fasilitas kesehatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi keluarga korban dan memberikan bantuan. Menurut Tito, audit akan dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar persoalan layanan kesehatan di Papua. “Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan yang swasta,” ujar Tito. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemenkes dan Kemendagri telah berada di Jayapura guna memulai proses audit. Tito menjelaskan, audit dari Kemendagri akan mencakup penelusuran aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati serta Peraturan Gubernur yang terkait dengan rumah sakit kabupaten dan RSUD provinsi. Sementara itu, Menkes Budi juga mengerahkan tim khusus untuk menilai aspek teknis layanan kesehatan, mulai dari fasilitas, tata kelola, hingga sumber daya manusia. Di sisi lain, RSUD Yowari di Kabupaten Jayapura memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan tim akan segera melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
Politik
| Selasa, 25 November 2025
Menkeu Purbaya Tanggapi Pencekalan Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi Pajak
PIFA, Politik - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pencekalan mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang resmi dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Pencekalan tersebut diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020. Purbaya mengaku belum menerima laporan resmi dari Kejagung, namun ia menduga kasus yang menjerat Ken berkaitan dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak pada periode tersebut. “Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Ia menyebut sejumlah pegawai Kementerian Keuangan sudah dipanggil Kejagung untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi ini. “Beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan,” kata Purbaya. Meski tengah terjadi penyidikan besar di sektor perpajakan, Purbaya menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu takut dan harus bekerja lebih serius. “Saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar saja kejaksaan memprosesnya,” tegasnya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya membenarkan bahwa Kejagung mengajukan pencegahan terhadap lima orang. Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa salah satu nama yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi, selain Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Pencekalan ini menandai langkah lanjutan penyidikan dugaan korupsi pajak yang terjadi dalam rentang 2016–2020, yang kini tengah ditelusuri Kejaksaan Agung.
Politik
| Sabtu, 22 November 2025
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Berita Rekomendasi
Politik
Polisi Ungkap Manipulasi Takaran Minyakita sekitar 13 Ton di Tangerang
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap dugaan manipulasi takaran Minyakita di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi pengurangan volume sekitar 13 ton.Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten. “Kasus ini sedang didalami. Dari hasil penyelidikan di wilayah Banten, kita menemukan ada sekitar 13 ton yang kita duga mengalami pengurangan volume,” ujar Suyudi di Kota Serang, Rabu (12/3).Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah kasus ini hanya berasal dari wilayah tersebut atau ada keterlibatan pihak lain. “Kalau nanti ada sumber lain, pasti akan kita tindak juga,” tambahnya.Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang yang terlibat dalam distribusi Minyakita. Bahkan, salah satu tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi takaran minyak telah ditahan.Dugaan Pengurangan Volume Terjadi di Beberapa TokoSebelumnya, Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Banten bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Serang menemukan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai toko di Kota Serang pada Senin (11/3).Kanit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Banten, AKP Yoga Tama, mengungkapkan bahwa dalam sidak tersebut ditemukan Minyakita dalam kemasan botol sebanyak 29 krat, dengan masing-masing krat berisi 12 botol. “Petugas metrologi mengambil satu sampel botol untuk pengukuran, dan didapatkan hasil isi bersihnya hanya 770 ml, padahal dalam label tertera satu liter,” ujar Yoga.Untuk langkah selanjutnya, kepolisian akan mengamankan barang bukti serta melakukan klarifikasi guna mengetahui asal-usul minyak yang tidak sesuai takaran tersebut.Polda Banten menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Minyakita akan terus dilakukan guna mengantisipasi peredaran minyak bersubsidi yang tidak memenuhi standar takaran yang seharusnya.
Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025
Politik
Dukung Megawati, Ribuan Kader PDIP Solo Gelar Aksi Cap Jempol Darah
PIFA.CO.ID, POLITIK - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo menggelar aksi cap jempol darah pada Jumat (10/1) untuk mendukung Megawati Soekarnoputri melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum. Acara ini berlangsung di halaman DPC PDIP Kota Solo, Jalan Hasanudin No. 26, Purwosari, Laweyan, Solo, setelah peringatan HUT ke-52 PDIP yang diikuti kader secara virtual.Ketua Panitia HUT ke-52 DPC PDIP Solo, Ety Isworo, menyatakan aksi ini sebagai bentuk loyalitas kepada Megawati. "Kita siap membela Bu Mega. Pejah gesang ndherek Bu Mega (hidup mati ikut Bu Mega)," ujarnya.Ety mengungkapkan aksi tersebut juga sebagai respons terhadap potensi gangguan menjelang Kongres PDIP pada April 2025. Ia menyoroti munculnya spanduk bernada negatif tentang Megawati di Jakarta yang diduga dilakukan secara terstruktur.Sekitar 2.000 hingga 3.000 kader PDIP Solo diperkirakan mengikuti aksi ini. Panitia telah menyiapkan kain putih sepanjang 52 meter untuk menyesuaikan dengan usia PDIP, tempat para kader membubuhkan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan.
Indonesia
| Jumat, 10 Januari 2025
Politik
PSI Bantah Keterkaitan Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dengan Kaesang Pangarep
PIFA, Politik - Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas minimal usia calon kepala daerah. Andy menegaskan bahwa putusan tersebut tidak ada kaitannya dengan ketua umum PSI, Kaesang Pangarep. "Putusan MA itu tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang," ujar Andy dalam video yang diunggah melalui akun resmi DPP PSI pada Jumat (31/5) malam. Ia menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan oleh Partai Garuda dan PSI sama sekali tidak terlibat dalam gugatan tersebut. Andy menekankan bahwa MA memiliki pertimbangan sendiri dalam mengambil putusan yang harus dihormati oleh semua pihak "Silakan tanya ke MA apa alasan keputusan itu. Jelas ya, jangan tanya PSI. Silakan tanya kawan-kawan Partai Garuda dan MA," tegas Andy. Ia juga mengimbau agar semua pihak bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini. Sebelumnya, MA melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, telah mengubah ketentuan tentang syarat usia calon kepala daerah. Ketentuan yang semula mengharuskan calon minimal berusia 30 tahun saat penetapan pasangan calon, diubah menjadi setelah pelantikan pasangan terpilih. MA juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Perubahan aturan ini menjadi perbincangan mengingat Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang disebut-sebut akan maju dalam Pilkada 2024. Dengan aturan baru ini, jika pelantikan dilakukan setelah Desember 2024, maka Kaesang memenuhi syarat usia karena ia akan berusia 30 tahun pada 25 Desember mendatang. PSI melalui Andy Budiman menegaskan bahwa perubahan aturan tersebut murni keputusan MA tanpa ada intervensi atau kaitan dengan partai atau tokoh tertentu, termasuk Kaesang Pangarep.
Indonesia
| Sabtu, 1 Juni 2024