Politik

Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan BUMD Lewat RUU dan Pembentukan Ditjen Baru

PIFA, Politik - Komisi II DPR RI memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD serta pembentukan direktorat jenderal baru yang secara khusus menangani pembinaan dan pengawasan BUMD secara nasional. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pembentukan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kementerian Dalam Negeri merupakan arahan langsung Presiden untuk meningkatkan standar tata kelola perusahaan daerah. “Pembentukan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kementerian Dalam Negeri merupakan arahan Presiden untuk meningkatkan standar tata kelola,” kata Rifqinizamy Karsayuda saat Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat. Ia menjelaskan, selama ini pengawasan terhadap BUMD belum memiliki standar nasional yang seragam. Kondisi tersebut menyebabkan proses evaluasi kinerja dan pembinaan berjalan berbeda-beda di setiap daerah. “Dirjen ini akan menjadi instrumen penguatan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan BUMD lebih terarah dan akuntabel,” ucapnya. Selain pembentukan direktorat jenderal, Rifqinizamy Karsayuda menambahkan pemerintah juga akan segera mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU BUMD sebagai inisiatif pemerintah untuk dibahas bersama DPR RI. Dalam rangka memperkaya substansi regulasi tersebut, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi, termasuk Kalimantan Selatan, guna menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sebelum pembahasan RUU dimulai. Ia menekankan bahwa regulasi baru ini akan mengatur standarisasi manajemen BUMD, transparansi laporan keuangan, mekanisme evaluasi kinerja, serta penguatan peran pembina dan pengawas. Menurutnya, pembenahan sistem hukum menjadi fondasi penting agar BUMD memiliki arah bisnis yang jelas dan mampu beroperasi secara profesional di tengah persaingan usaha. “Komisi II DPR RI berharap instrumen regulasi dan kelembagaan baru ini dapat mendorong reformasi tata kelola BUMD secara menyeluruh di seluruh Indonesia,” ujar Rifqinizamy Karsayuda.

Politik

| Jumat, 20 Februari 2026

Foto: Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan BUMD Lewat RUU dan Pembentukan Ditjen Baru | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.

Yogyakarta

| Minggu, 24 Mei 2026

Politik

TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan mobil mewah Porsche Macan menggunakan pelat dinas TNI. Nas menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan kendaraan dinas jenis Porsche, sehingga pelat yang terpasang pada mobil tersebut dipastikan bukan asli atau palsu. “Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche,” ujar Nas, Minggu (23/5), dikutip dari detik.com. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil SUV mewah asal Jerman itu terlihat menggunakan pelat dinas TNI dengan nomor 84155-00. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi pasti pengambilan video tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Mabes TNI disebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kendaraan tersebut beserta pemiliknya. TNI juga menegaskan akan mendalami dugaan penyalahgunaan pelat dinas. “Saat ini TNI sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” kata Nas. Viralnya penggunaan pelat dinas tersebut menuai sorotan warganet, yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atribut resmi militer pada kendaraan mewah. Porsche Macan sendiri merupakan SUV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk unit baru, sementara versi bekas masih berada di kisaran ratusan juta rupiah.

Politik

| Sabtu, 23 Mei 2026

Politik

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan

Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.

Politik

| Jumat, 22 Mei 2026

Berita Populer

Politik

Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan BUMD Lewat RUU dan Pembentukan Ditjen Baru

Politik

| Jumat, 20 Februari 2026

Politik

Jokowi dan Keluarga Dinyatakan Bukan Lagi Bagian dari PDIP, Hasto: Cita-Cita Sudah Tak Sejalan

PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara resmi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi bagian dari partai tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12)."Saya tegaskan kembali, Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," ujar Hasto. Ia menjelaskan, keputusan ini diambil karena adanya ketidaksesuaian antara cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno dengan praktik politik Jokowi saat ini. Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelima PDIP, pihaknya telah meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas perubahan sikap seorang pemimpin karena ambisi kekuasaan.“Kami telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang bisa berubah karena kekuasaan,” lanjutnya.Keputusan Berimbas pada Gibran dan Keluarga JokowiSelain itu, Hasto menyebut bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surakarta telah mengirimkan surat kepada Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang menyatakan bahwa keanggotaannya di PDIP telah berakhir secara otomatis sesuai aturan partai. Langkah ini terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024, yang dinilai menyalahi nilai-nilai demokrasi."Terbukti dengan pelanggaran etik berat terkait saudara Anwar Usman. Ketika konstitusi saja dikebiri, otomatis seluruh status keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP berakhir," tegas Hasto.Hubungan yang MerenggangHubungan antara PDIP dan keluarga Jokowi mulai merenggang sejak Gibran memutuskan maju di Pilpres 2024. Meskipun PDIP belum pernah secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai, indikasi perpecahan ini semakin kuat. Bahkan, Djarot Syaiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, sebelumnya telah menyatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP, terutama setelah mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024.Jokowi sendiri, dalam beberapa kesempatan, belum memberikan pernyataan tegas mengenai statusnya di PDIP. Ia hanya menyatakan bahwa dirinya masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP. (ad)

Indonesia

| Rabu, 4 Desember 2024

Politik

Profil Fransiskus Diaan Bupati Kapuas Hulu

PIFA, Lokal - Fransiskus Diaan adalah sosok pemimpin yang berdedikasi tinggi, menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu sejak 26 Februari 2021. Lahir di Lung Linge Hatung pada 14 Agustus 1981, Fransiskus telah menunjukkan komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masyarakat Kapuas Hulu. Latar Belakang dan Pendidikan Sejak masa kecilnya, Fransiskus Diaan telah menunjukkan tekad yang kuat dalam menuntut ilmu. Ia memulai pendidikan dasar di SD Negeri 19 Tanjung Karang, Mendalam, dari tahun 1987 hingga 1993. Pendidikan menengah pertama ditempuhnya di SMP Datah Kayaan, Mendalam (1993-1996), dan kemudian melanjutkan ke SMA Karya Budi, Putussibau, dari tahun 1997 hingga 2000. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fransiskus melanjutkan studi ke jenjang Strata I di Universitas Tanjungpura, Pontianak, yang diselesaikannya pada tahun 2004. Pendidikan formal yang ditempuhnya menjadi landasan kuat bagi Fransiskus dalam menjalani karir politik dan kepemimpinan. Pengalaman dan Kursus Kepemimpinan Untuk memperkuat kapasitas kepemimpinannya, Fransiskus Diaan mengikuti berbagai kursus dan pendidikan kepemimpinan. Pada tahun 2015, ia mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, khusus untuk calon kepala daerah. Pengalaman ini membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif dan bijaksana. Karir Politik Fransiskus Diaan memulai karir politiknya dengan bergabung dalam PDI Perjuangan. Pada tahun 2005, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak, posisi yang dipegangnya hingga tahun 2010. Kemudian, ia dipercaya sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, mulai dari tahun 2010 hingga 2015, dan kembali menjabat posisi yang sama hingga tahun 2020. Dedikasinya dalam partai ini menunjukkan kepercayaan dan integritas yang dimiliki oleh Fransiskus. Karir Profesional Selain berkarir di dunia politik, Fransiskus Diaan juga memiliki pengalaman di dunia bisnis. Ia pernah menjabat sebagai Direktur PT. Duta Daya Kalimantan dari tahun 2008 hingga 2015. Selain itu, ia juga menjadi Komisaris Utama di PT. Alam Lening (2009-2015) dan Direktur Utama PT. Sumber Inti Sentosa (2011-2015). Pengalaman di berbagai perusahaan ini membekalinya dengan wawasan dan keterampilan manajerial yang sangat berguna dalam mengelola pemerintahan daerah. Visi dan Dedikasi Sebagai Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan memiliki visi untuk membangun daerah yang maju dan sejahtera. Dedikasinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kapuas Hulu tercermin dalam berbagai program dan kebijakan yang diusungnya. Selama masa jabatannya yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2024, Fransiskus terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di daerahnya. Kehadiran Fransiskus Diaan sebagai Bupati Kapuas Hulu memberikan harapan baru bagi masyarakat. Dengan pengalaman yang luas dan dedikasi yang tinggi, ia diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Kabupaten Kapuas Hulu. (ad)

Kapuas Hulu

| Minggu, 23 Juni 2024

Feeds

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam

Yogyakarta

| Minggu, 24 Mei 2026

Politik

TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu

Politik

| Sabtu, 23 Mei 2026

Politik

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan

Politik

| Jumat, 22 Mei 2026

Politik

PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.

Politik

| Kamis, 21 Mei 2026

Politik

Foto: PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia | Pifa Net

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menekankan bahwa jika negara mampu menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Ia kemudian menggambarkan bahwa harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yaitu bisa hidup layak setiap hari. Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, memperoleh susu untuk anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, rakyat juga berharap anak-anak dapat bersekolah dengan sehat, serta orang tua memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo menilai seluruh harapan tersebut merupakan gambaran nyata dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pendidik. Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi guru harus menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selain itu, Prabowo kembali menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung lama dan berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru dan ASN. Ia menyebutkan adanya selisih besar antara potensi keuntungan negara dan dana yang mengalir keluar, serta menyoroti berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan komoditas. Prabowo menegaskan perlunya pembenahan tata kelola negara, termasuk sektor pengawasan ekspor dan bea cukai, agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Politik

| Kamis, 21 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak | Pifa Net

Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kritik-kritik dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap membekas dalam pikirannya, bahkan hingga menjelang waktu tidur. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), di hadapan anggota dewan, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut sebagian kritik dari PDIP terasa keras, namun ia tetap memandangnya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Ia mengaku kadang merasa “pilu” saat memikirkan kritik tersebut, tetapi tetap memahami bahwa kritik merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Meski demikian, Prabowo menegaskan menghormati posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting dalam menjaga mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PDIP atas sikap tersebut, karena dinilai berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, selama hal itu bertujuan untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.

Politik

| Kamis, 21 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur | Pifa Net

Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki posisi yang kebal dari evaluasi maupun pergantian jika tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas secara benar dan profesional sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan negara. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada aparatur yang merasa aman hanya karena status kepegawaian, jika kinerjanya tidak memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia meminta agar sistem kerja di pemerintahan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengingatkan adanya potensi “akal-akalan” dalam birokrasi yang dilakukan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Ia meminta para pejabat untuk lebih waspada terhadap praktik tersebut, terutama yang dilakukan melalui celah administrasi. Selain itu, ia menyoroti kecenderungan munculnya aturan tambahan di tingkat teknis yang dinilai dapat memperlambat kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan harus segera dijalankan tanpa berbelit-belit. Pernyataan ini menjadi bagian dari penegasan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di seluruh lembaga negara.

Politik

| Rabu, 20 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan | Pifa Net

Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045, berdasarkan sejumlah prediksi para ekonom dan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Menurut Prabowo, berbagai kajian global menilai Indonesia berpotensi melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia dalam beberapa dekade mendatang. “Saya sendiri tidak pernah bermimpi… kita akan menjadi negara keempat, kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat global membuat sejumlah negara kini lebih menghormati Indonesia dalam hubungan internasional. Bahkan, menurutnya, beberapa negara mulai meminta bantuan dari Indonesia di sektor tertentu. Prabowo mencontohkan negara seperti Australia, India, hingga Brasil yang disebut membutuhkan dukungan dalam bidang pupuk dan kebutuhan pangan, di tengah kondisi Indonesia yang dinilai mengalami surplus produksi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi sombong, melainkan harus meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita harus lebih percaya diri,” ujarnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027, inflasi 1,5–3,5 persen, serta target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

Politik

| Rabu, 20 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045 | Pifa Net

Hasan Nasbi: Pernyataan Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar adalah “Wisdom”

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), sebagai respons atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hasan menilai ucapan Prabowo bersifat sederhana, lugas, dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Ia mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam konteks komunikasi langsung kepada masyarakat desa yang menjadi audiens utama. “Paham bahwa mereka secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah… dan tidak terlalu memikirkan kurs dolar,” ujar Hasan dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Ia menambahkan, masyarakat desa juga memahami konteks pidato tersebut sebagai bentuk “kebijaksanaan” seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan di hadapan rakyat. Menurut Hasan, pemerintah tetap menyadari adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia menyebut Presiden telah memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari sejumlah lembaga ekonomi negara untuk membahas stabilisasi nilai tukar dan langkah antisipasi ekonomi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebelumnya juga dilibatkan dalam pembahasan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hasan menegaskan tidak semua detail dan kompleksitas kebijakan ekonomi perlu disampaikan ke publik secara langsung. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. “Kerumitan itu tidak harus ditransfer ke warga negara… yang harus berpikir keras itu pemerintah,” ujarnya. Ia menyebut pemerintah akan terus mencari titik keseimbangan (equilibrium) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai kondisi ekonomi global.

Politik

| Rabu, 20 Mei 2026

Politik

Foto: Hasan Nasbi: Pernyataan Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar adalah “Wisdom” | Pifa Net

Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel

Pemerintah Indonesia mengaku mengalami kesulitan melacak keberadaan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh tentara Israel (IDF) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Kendala utama adalah tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa para WNI tersebut, yang sebagian di antaranya merupakan jurnalis dalam misi kemanusiaan. “Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap WNI… yang melintasi perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan di Gaza,” ujar Yusril di Surabaya, Selasa (19/5). Para WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam rangka misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, wilayah konflik di Palestine. Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI yang diduga ditahan. Kementerian Luar Negeri disebut telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menelusuri keberadaan dan mengupayakan pembebasan mereka. Namun, hambatan terbesar adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan negosiasi langsung. “Ini tentu tidak mudah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak dapat melakukan perundingan langsung,” ujarnya. Sebagai solusi, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi tidak langsung melalui negara ketiga serta lembaga internasional untuk memastikan perlindungan dan upaya pembebasan para WNI tersebut. Di antara lima WNI yang dilaporkan ikut dalam misi tersebut, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah diplomatik dan hukum akan terus ditempuh untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik bersenjata.

Politik

| Selasa, 19 Mei 2026

Politik

Foto: Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan BUMD Lewat RUU dan Pembentukan Ditjen Baru

Politik

| Jumat, 20 Februari 2026

Politik

Jokowi dan Keluarga Dinyatakan Bukan Lagi Bagian dari PDIP, Hasto: Cita-Cita Sudah Tak Sejalan

Indonesia

| Rabu, 4 Desember 2024

Politik

Profil Fransiskus Diaan Bupati Kapuas Hulu