Politik

AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi

PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut bahwa Ketum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masuk dalam daftar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Partai NasDem menilai pernyataan tersebut memberikan kesan positif. "Bagus, karena PDIP mau sama AHY, mau sama Demokrat, mau sama Pak SBY," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie, Rabu (7/6), mengutip detikcom.. "Kalau itu bener berarti Bu Mega dan Mba Puan ngajak rekonsiliasi," tambahnya. Partai NasDem menilai bahwa kehadiran AHY dalam daftar calon cawapres pendamping Ganjar memiliki makna ajakan rekonsiliasi terhadap Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selama ini, diketahui bahwa PDIP sering memiliki perbedaan sikap politik dengan Partai Demokrat. Puan Maharani sebelumnya telah mengungkapkan beberapa nama calon cawapres untuk Ganjar Pranowo. Beberapa nama tersebut antara lain Menko Polhukam, Mahfud Md, hingga AHY. "Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, sopo lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?" kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Puan menyatakan bahwa nama-nama tersebut termasuk dalam pertimbangan untuk cawapres Ganjar. Dia menyebut bahwa setiap nama memiliki kelebihan masing-masing. Puan menjelaskan bahwa nama-nama yang disebut sebelumnya termasuk dalam pertimbangan partai PDIP. Mereka adalah calon-calon potensial yang dipertimbangkan untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan memiliki "peta" atau daftar calon yang sedang dipertimbangkan. Puan mengatakan bahwa setiap nama calon tersebut memiliki kelebihan-kelebihan yang akan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP melihat potensi dan kualitas dari setiap calon yang ada. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh kemampuan calon cawapres tersebut untuk bekerja sama dengan calon presiden dari PDIP. Pertimbangan akan meliputi sejauh mana calon cawapres tersebut cocok dengan visi-misi, cita-cita, dan tujuan partai PDI Perjuangan. (yd)

Indonesia

| Rabu, 7 Juni 2023

Foto: AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Personel dan Alutsista Diminta Disiagakan

PIFA, Politik - Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menyatakan langkah itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi perkembangan situasi strategis.“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” kata Aulia.Dalam telegram tersebut terdapat tujuh perintah utama. Salah satunya meminta Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).Selain itu, TNI juga diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian, seperti bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, serta kantor PLN.Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diminta melakukan deteksi dini dan pengamatan udara selama 24 jam. Sementara Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diperintahkan menginstruksikan atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI).Di wilayah ibu kota, Kodam Jaya diminta meningkatkan patroli di objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di DKI Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif.Selain itu, satuan intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing serta segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Panglima TNI.

Politik

| Senin, 9 Maret 2026

Politik

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana

PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh bangsa di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3).Pertemuan tersebut dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden, hingga ketua umum partai politik.Jokowi mengatakan ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait Board of Peace (BoP) serta tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.“Mengenai masuknya Indonesia ke BoP, dan yang kedua mengenai tarif dagang Indonesia-Amerika,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/3).Menurut Jokowi, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum itu bertujuan membangun dialog agar dunia menjadi lebih damai.Selain itu, Prabowo juga menjelaskan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani kedua negara.Jokowi menyebut Prabowo meyakini kesepakatan tersebut menguntungkan Indonesia karena sekitar 1.800 komoditas Indonesia mendapatkan tarif impor 0 persen di Amerika Serikat.“Ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.Ia menambahkan, saat ini neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mencatat surplus lebih dari 18 miliar dolar AS, yang menurutnya masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.Jokowi juga mengapresiasi pertemuan tersebut karena berlangsung interaktif dan melibatkan banyak tokoh nasional, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma'ruf Amin.Menurut Jokowi, forum diskusi seperti itu sangat baik jika dilakukan secara rutin agar berbagai masukan dari tokoh bangsa dapat didengar pemerintah.

Politik

| Sabtu, 7 Maret 2026

Politik

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut

PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena latar belakangnya sebagai mantan penyanyi dangdut.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan hal itu disampaikan Fadia saat menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik."Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).Asep menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan asas presumptio iures de iure atau teori fiksi hukum, yang menganggap setiap orang mengetahui hukum.Ia menegaskan Fadia telah menjabat sebagai Bupati selama dua periode dan sebelumnya menjadi Wakil Bupati pada 2011–2016, sehingga seharusnya memahami prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.Kepada penyidik, Fadia juga mengklaim urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di Kabupaten Pekalongan.Sebelumnya, pada 3 Maret 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia di wilayah Semarang, Jawa Tengah. KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya dari Pekalongan.Sehari kemudian, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.

Politik

| Jumat, 6 Maret 2026

Berita Populer

Politik

AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi

Indonesia

| Rabu, 7 Juni 2023

Politik

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi, Minta Video Dihapus dari YouTube

PIFA, Politik — Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2002-2007, Prof. Sofian Effendi, secara resmi menarik seluruh pernyataannya terkait riwayat kuliah dan ijazah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya beredar melalui video di kanal YouTube Langkah Update. Pernyataan tersebut ia sampaikan lewat surat tertulis bertanggal 17 Juli 2025 yang telah dibagikan kepada media. Dalam video berjudul "Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! Ijazah Jokowi & Kampus UGM!" yang diunggah pada 16 Juli 2025, Sofian berbincang dengan pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah Jokowi. Hingga Kamis (17/7) pukul 19.15 WIB, video tersebut telah ditonton hampir 460 ribu kali. Melalui surat resminya, Sofian menyatakan bahwa dirinya mencabut semua pernyataan yang telah terlanjur disampaikan dalam video tersebut. Ia juga meminta kepada pihak pengelola kanal YouTube Langkah Update untuk menarik tayangan itu dari peredaran. “Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran,” tulis Sofian. Sofian mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa percakapannya dengan Rismon kala itu disiarkan secara langsung. Ia mengira pembicaraan tersebut hanyalah forum internal daring antaralumni UGM dari berbagai daerah. “Karena saya tidak menyangka itu live streaming yang disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama orang UGM saya kira oke, internal ya,” kata Sofian di kediamannya, Sleman, Kamis (17/7) petang. Sofian juga menegaskan bahwa ia tidak pernah merasa dijebak dalam percakapan tersebut, namun ia tetap keberatan karena obrolan tersebut dipublikasikan tanpa sepengetahuannya. Ia mengakui bahwa apa yang disampaikannya saat itu hanya sekadar obrolan biasa tanpa bukti kuat terkait isu ijazah Jokowi. “Kalau ditanya (ijazah Jokowi asli atau palsu) saya juga belum punya bukti, paling-paling saya ngomong dengan kawan-kawan saya,” ucapnya. Lebih lanjut, Sofian menepis anggapan bahwa dirinya menarik ucapannya karena tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun. Ia mengaku mengambil langkah tersebut demi menjaga ketenangan keluarganya setelah mendengar adanya rencana pelaporan dirinya ke polisi oleh kelompok pendukung Jokowi. “Karena itu sangat menakutkan keluarga saya ini kan, istri dan anak-anak saya,” ungkapnya. Sofian berharap polemik ini segera berakhir dan hubungannya dengan UGM, khususnya dengan Rektor saat ini Ova Emilia, dapat kembali baik. Ia menegaskan bahwa pernyataan Rektor UGM tertanggal 11 Oktober 2022 yang menyatakan ijazah Jokowi asli, sudah sesuai dengan bukti yang ada di universitas. “Kalau ini terus diperpanjang akan merugikan UGM sendiri dan juga persatuan bangsa. Karena bangsa ini yang harus kita jaga,” tutupnya. Latar Belakang Kasus Sebelumnya, isu dugaan ijazah palsu Jokowi telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kepolisian pun sudah memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI tersebut adalah asli. Kasus ini juga menyeret sejumlah nama, termasuk Sofian, karena pernyataan-pernyataan yang dinilai menyesatkan publik. Pihak Jokowi, melalui kuasa hukumnya, telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait isu tersebut dengan menggunakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, serta Pasal 305 jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Polda Metro Jaya telah resmi meningkatkan laporan tersebut ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya unsur pidana. Polisi menegaskan, hasil penyelidikan awal dan barang bukti yang dikantongi cukup kuat untuk membawa kasus ini ke tahap lebih lanjut.

Politik

| Jumat, 18 Juli 2025

Politik

Mahasiswa Gugat UU MD3, Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR

PIFA, Politik - Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar rakyat—dalam hal ini para konstituen—diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR RI yang kehilangan legitimasi. Para pemohon terdiri dari Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang mengatur syarat pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR, di mana pemberhentian hanya dapat diusulkan oleh partai politik. Ikhsan menegaskan bahwa permohonan ini bukan dilatarbelakangi kebencian terhadap DPR maupun partai politik, melainkan bentuk kepedulian agar sistem dapat diperbaiki. Ia menyampaikan hal tersebut mengutip laporan Antara, Selasa (18/11). Para mahasiswa menilai bahwa ketentuan PAW yang hanya dapat diinisiasi partai politik membuat kewenangan tersebut menjadi eksklusif. Dalam praktiknya, mereka menyebut partai politik kerap memberhentikan anggota DPR tanpa alasan jelas, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan anggota yang sudah tidak mendapat dukungan rakyat. Ketiadaan mekanisme pemberhentian oleh konstituen dianggap membuat peran pemilih hanya bersifat formalitas saat pemilu. Rakyat dapat menentukan siapa yang terpilih, tetapi tidak punya peran ketika anggota tersebut dianggap tak lagi menjalankan amanat atau janji kampanyenya. Hal ini, menurut pemohon, menimbulkan kerugian hak konstitusional karena mereka tidak dapat memastikan wakilnya benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pemohon menilai Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, serta equal treatment di hadapan hukum. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang pasal tersebut agar pemberhentian anggota DPR dapat diusulkan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihan. Perkara ini telah diregistrasi di MK dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Sidang pemeriksaan pendahuluan pertama digelar pada 4 November, disusul sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan pada 17 November.

Politik

| Kamis, 20 November 2025

Feeds

Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Personel dan Alutsista Diminta Disiagakan

Politik

| Senin, 9 Maret 2026

Politik

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana

Politik

| Sabtu, 7 Maret 2026

Politik

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut

Politik

| Jumat, 6 Maret 2026

Politik

Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana

PIFA, Politik - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, wakil presiden, serta tokoh nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3).Menurut Muzani, Prabowo menerima berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa sebagai referensi dalam mengambil keputusan terkait situasi nasional dan global.“Presiden menerima pandangan itu dengan senang hati dan menjadikannya sebagai referensi dalam mengambil keputusan,” ujar Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3).Ia mengatakan diskusi berlangsung konstruktif dan penuh suasana kebersamaan. Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangan mereka.Selain menerima masukan, Prabowo juga memaparkan pandangannya terkait perkembangan geopolitik global. Beragam pandangan yang muncul dalam diskusi disebut ada yang kritis, tajam, maupun berupa saran dan pemikiran.Muzani menegaskan, Prabowo juga menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara serta meminta seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan.Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, dari pukul 19.30 hingga 23.30 WIB itu digelar di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Jakarta

| Kamis, 5 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana | Pifa Net

Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik parlemen, serta mantan menteri luar negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3). Pertemuan yang membahas konflik di Timur Tengah itu berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 19.30 hingga 23.30 WIB.Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia menekankan pentingnya jalur diplomasi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, guna mendorong penyelesaian konflik melalui meja perundingan serta menghormati kedaulatan setiap negara. Sugiono juga menyampaikan niat Prabowo untuk berperan sebagai mediator dan menyoroti kekhawatiran negara-negara Teluk atas serangan yang terjadi di wilayah mereka.Sugiono menambahkan, Prabowo telah melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk, meski untuk bertemu Putra Mahkota Arab Saudi masih menunggu waktu yang tepat.Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menilai peluang keberhasilan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) berpotensi menurun seiring meningkatnya eskalasi konflik. Ia menangkap kesan bahwa pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP, tergantung perkembangan situasi dan komunikasi dengan negara-negara OKI.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut hingga kini Indonesia masih berada di BoP, namun evaluasi tetap terbuka bila diperlukan bersama negara lain.Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap langkah dan kerja sama internasional yang diambil pemerintah di tengah dinamika konflik tersebut.

Politik

| Selasa, 3 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana | Pifa Net

Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel

PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera memutuskan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Hasanuddin menilai posisi Indonesia dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri bebas aktif di mata internasional. Ia menyoroti risiko Indonesia terseret dalam pusaran geopolitik negara-negara Arab yang tengah memanas.“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3).Menurutnya, partisipasi Indonesia sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Ia juga menilai komitmen menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika Indonesia tergabung dalam organisasi yang dinilai membiarkan agresi militer, termasuk invasi AS-Israel ke Iran.Hasanuddin turut menyoroti sikap pemerintah yang belum secara tegas mengutuk invasi tersebut. Sikap diam itu, kata dia, memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia dan berpotensi memengaruhi pandangan rakyat Palestina terhadap Indonesia.Ia juga mengingatkan potensi penolakan terhadap mobilisasi TNI sebagai bagian dari pasukan ISF BoP. Bahkan, menurutnya, penolakan telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza.Selain aspek politik, Hasanuddin menilai alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam misi tersebut dapat menekan kapasitas fiskal negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik yang meluas, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara.

Politik

| Senin, 2 Maret 2026

Politik

Foto: Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel | Pifa Net

DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS

PIFA, Politik — Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang Amerika Serikat–Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).Mengutip Antara, Chusnunia menilai ART mencakup sektor yang sangat luas, mulai dari perdagangan, investasi, dan digital hingga sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta keamanan ekonomi. Namun, ia menyoroti adanya klausul yang berpotensi lebih merugikan Indonesia.Salah satu poin yang dipersoalkan adalah ketentuan yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dan memperoleh persetujuan AS sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain. “Ada lebih dari 20 Pasal dalam perjanjian yang meresahkan, misalnya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam klausul perjanjian disebut barang dari AS bebas dari persyaratan yang diatur di Indonesia,” kata Chusnunia.Ia mengingatkan, bila perlakuan khusus tersebut diterapkan, negara lain berpotensi menuntut kebijakan serupa. Padahal, TKDN diberlakukan untuk mendorong industrialisasi nasional sebagai agenda prioritas. Aturan TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, yang mewajibkan komponen lokal tinggi—termasuk baterai nikel dan modul elektronik—sebagai syarat insentif. Produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.Chusnunia menilai kesepakatan itu berisiko mengembalikan posisi Indonesia hanya sebagai pasar dan importir, bukan basis produksi industri yang mandiri. Selain itu, klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi dinilai berpotensi memicu banjir produk pertanian dan peternakan—seperti daging sapi, susu, dan keju—yang dapat menekan peternak lokal.Ia juga menyinggung perkembangan hukum di AS. Menurutnya, Mahkamah Agung AS telah membatalkan tarif resiprokal dan menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.“Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan,” ujarnya. Ia menegaskan, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang agar setiap perjanjian internasional tetap berpijak pada kepentingan sosial, prinsip persamaan kedudukan, dan asas saling menguntungkan.

Politik

| Minggu, 1 Maret 2026

Politik

Foto: DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS | Pifa Net

Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

PIFA, Politik – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengganggu program maupun anggaran pendidikan.Teddy menyampaikan hal itu untuk menjawab narasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pengurangan anggaran pendidikan akibat program MBG.“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan, saya jawab tidak,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (27/2).Menurutnya, di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap berjalan bahkan bertambah. Program yang masih berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat. Hingga tahun lalu, pemerintah telah membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah.“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” ujarnya.Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap sekolah-sekolah rusak. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 16 ribu unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.Teddy mengakui masih ada sekolah yang terbengkalai. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah daerah, di mana SMA menjadi kewenangan gubernur, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan bupati dan wali kota.“Memang ada sekolah rusak dari dulu, tapi di era Pak Prabowo sekolah yang sudah lama rusak dan belum tertanggulangi kita renovasi,” katanya.Pemerintah juga disebut meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disalurkan ke 210 ribu sekolah.Teddy turut membantah anggapan bahwa program MBG mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan tenaga pengajar. Ia menyebut persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat telah memberikan tambahan insentif.Menurutnya, insentif guru honorer yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan, kini meningkat menjadi Rp400 ribu di era pemerintahan Prabowo. Sementara untuk guru non-ASN, insentif dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.Selain itu, mekanisme pembayaran tunjangan honor guru melalui transfer daerah kini dilakukan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali seperti sebelumnya.“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” kata Teddy.

Politik

| Sabtu, 28 Februari 2026

Politik

Foto: Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan | Pifa Net

PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencari keuntungan finansial maupun bentuk manfaat material lainnya.Larangan tersebut tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu ditegaskan bahwa seluruh kader partai di tiga pilar—struktural, legislatif, dan eksekutif—dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan program MBG demi kepentingan pribadi."DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif), dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," demikian kutipan dalam surat tersebut.DPP juga meminta para kader menjaga integritas dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai. Kader diminta mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.Dalam surat itu ditegaskan, setiap pelanggaran terhadap instruksi tersebut akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menyebut instruksi itu menjadi penegasan bahwa partainya tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan individu untuk terlibat dalam bisnis MBG.“Dengan adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujar Guntur.Ia menambahkan, surat tersebut juga menjadi jawaban atas tudingan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Menurut Guntur, dengan adanya instruksi itu, partai secara tegas melarang keterlibatan anggota dan kader PDIP dalam bisnis MBG.

Politik

| Jumat, 27 Februari 2026

Politik

Foto: PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi | Pifa Net

Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah

PIFA, Politik - Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya buka suara terkait polemik anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik geografis ekstrem.Sebelumnya, penjelasan terkait anggaran tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni. Ia menyebut rencana pengadaan kendaraan dinas telah melalui pertimbangan matang demi mendukung efektivitas kerja kepala daerah.Menurut Sri, kendaraan operasional gubernur harus mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok Kaltim yang memiliki medan berat, mulai dari jalan berlumpur hingga berbatu."Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.Ia menjelaskan, anggaran Rp 8,5 miliar tersebut direncanakan untuk pembelian mobil jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Namun, hingga kini belum dirinci secara spesifik terkait waktu pembelian, merek kendaraan, maupun jumlah unit yang akan dibeli."Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," ujarnya.Sementara itu, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuknya. Ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas kedinasan."Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy.Rudy juga menyinggung posisi strategis Kaltim sebagai lokasi berdirinya Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas juga berkaitan dengan upaya menjaga marwah daerah di mata nasional maupun internasional."Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.Ia menambahkan bahwa spesifikasi kendaraan yang direncanakan masih berada dalam batas ketentuan."Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," sambungnya.Di sisi lain, berdasarkan data di situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan APBD 2026. Kendaraan yang direncanakan berupa jip 4x4 A/T dengan kapasitas mesin 3.346 cc berbahan bakar solar.Pengadaan tersebut dijadwalkan pada Mei 2026 melalui metode e-purchasing dengan jumlah satu unit kendaraan. Pagu anggaran tercatat sebesar Rp 2.952.380.480 yang bersumber dari APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Politik

| Kamis, 26 Februari 2026

Politik

Foto: Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi

Indonesia

| Rabu, 7 Juni 2023

Politik

Mantan Rektor UGM Sofian Effendi Tarik Ucapan Soal Ijazah Jokowi, Minta Video Dihapus dari YouTube

Politik

| Jumat, 18 Juli 2025

Politik

Mahasiswa Gugat UU MD3, Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR