Politik
Hashim Ungkap Prabowo Pernah Ditawari Suap Rp16,5 Triliun oleh Pihak Tak Dikenal
PIFA, Politik — Presiden RI Prabowo Subianto diklaim pernah ditawari suap senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun oleh pihak yang belum diungkap identitasnya. Hal itu disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Indonesia Berdoa – HUT ke-1 Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) di Jakarta, Sabtu (18/10). Hashim menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan lalu dan disampaikan langsung oleh Prabowo melalui sambungan telepon. “Saya ditelepon beberapa bulan lalu, malam minggu jam 10 malam. Pak Prabowo bilang, ‘Sim, saya baru mau disogok orang.’ Saya tanya, ‘Berapa dia tawarkan?’ Dijawab, ‘Satu miliar.’ Saya pikir satu miliar rupiah, ternyata satu miliar dolar,” tutur Hashim. Ia mengatakan, Prabowo menolak tawaran tersebut. Hashim menyebut tindakan itu menunjukkan bahwa Tuhan melindungi presiden agar tidak tergoda oleh suap. “Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. Tapi Tuhan melindungi beliau untuk menolak uang itu,” ujar Hashim yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim menilai masih ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu pemerintahan, termasuk dalam penertiban tambang ilegal dan pembongkaran mafia migas. “Penjahat-penjahat masih ada, mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, kita harus waspada,” katanya. Dalam kesempatan itu, Hashim juga menyebut satu tahun kepemimpinan Prabowo menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia bersyukur Indonesia tetap kuat dan bersatu. “Indonesia bersatu dengan segala kelemahan. Lawan jangan dianggap musuh, tapi teman yang berbeda pendapat. Yang penting damai, agar anak-cucu kita tidak rugi,” ujar Hashim.
Politik
| Senin, 20 Oktober 2025
Trending
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Politik
| Selasa, 14 April 2026
NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029
Politik
| Rabu, 11 Februari 2026
Pihak Jokowi Dorong Kasus Ijazah Segera Disidangkan demi Kepastian Hukum
Politik
| Jumat, 10 April 2026
Maman Imanulhaq Kritik Keras Perilaku Gus Elham yang Ciumi Anak-anak
Politik
| Jumat, 14 November 2025
Tinjau Karhutla Kalsel, Kasal: Kabut Asap Tak Separah yang Dikabarkan di Medsos
Politik
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi: “Aku Hopeng Sama Beliau, Kok Takut”
Politik
| Kamis, 6 November 2025
Persidangan V DPR RI: APBN TA 2024 Fokus pada Program Rakyat Kecil
Indonesia
| Selasa, 16 Mei 2023
Bakom Rangkul New Media Forum sebagai Mitra Komunikasi Pemerintah
Politik
| Rabu, 6 Mei 2026
Istana Prihatin atas OTT KPK di PN Depok, Prasetyo Singgung Kesejahteraan Hakim
Politik
| Jumat, 6 Februari 2026
Demokrat Sesalkan Sikap Partai yang Instruksikan Kepala Daerah Tak Hadiri Retret di Akmil
Indonesia
| Minggu, 23 Februari 2025
Berita Terbaru
Politik
Budi Arie Sebut Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya pihak yang disebut berupaya mengadu domba Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Budi Arie sekaligus membantah isu keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Ia meminta pihak yang menyebarkan isu tersebut menghentikan upaya mengadu domba kedua tokoh. "Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga adu domba. Menurut saya, setop adu domba," kata Budi Arie dalam acara HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Menurutnya, pemerintahan harus dibangun dengan soliditas dan persatuan. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menahan ego kelompok maupun kepentingan pribadi. "Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menegaskan dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan Projo mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, termasuk praktik korupsi yang terjadi di sekitar lingkaran kekuasaan. "Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan," tegasnya.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Politik
PDIP Buka Peluang Risma Maju Lagi di Pilgub Jatim 2029
PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang kembali mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Risma merupakan salah satu kader potensial yang terus mendapat pembinaan dari partai. Menurut Hasto, PDIP terus melakukan pengkaderan terhadap sosok-sosok yang dinilai mampu menjadi pemimpin dan menjawab harapan masyarakat. "Termasuk Ibu Tri Rismaharini," kata Hasto dalam forum konsolidasi internal DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (23/8/2026). Risma sebelumnya pernah menjabat Wali Kota Surabaya selama dua periode. Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Sosial dan kini menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana. Pada Pilgub Jatim 2024, PDIP mengusung Risma bersama KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Namun, pasangan tersebut kalah dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Hasto mengatakan Risma bukan satu-satunya kader yang berpotensi maju dalam Pilgub Jatim 2029. PDIP juga memiliki sejumlah kepala daerah dan anggota DPR RI dari Jawa Timur yang dinilai potensial. "Kami punya 12 kepala daerah di sini. Ada juga dari anggota DPR RI, kami punya jumlah yang cukup signifikan, sekitar 19 orang dari Jawa Timur," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menegaskan partainya menargetkan kursi Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029. Ia mengatakan PDIP tidak ingin hanya kembali menjadi kekuatan utama di parlemen, tetapi juga merebut posisi tertinggi di pemerintahan Jawa Timur. "Sudah waktunyalah PDI Perjuangan Jawa Timur punya Gubernur Jawa Timur," tegas Said.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Politik
Prabowo Langsung Rapat Tangani Karhutla Setibanya di Riau
Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju, Riau, Senin (24/8/2026), sesaat setelah tiba di Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Kunjungan ke Riau dilakukan Prabowo untuk melihat langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah ingin memastikan titik api benar-benar padam dan seluruh langkah penanganan berjalan cepat serta terpadu. "Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan," kata Teddy. Selain pemadaman, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Teddy mengatakan pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pembangunan sumur bor, embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa yang rawan karhutla. "Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api," ujar Teddy.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Berita Populer
Politik
Hashim Ungkap Prabowo Pernah Ditawari Suap Rp16,5 Triliun oleh Pihak Tak Dikenal
PIFA, Politik — Presiden RI Prabowo Subianto diklaim pernah ditawari suap senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun oleh pihak yang belum diungkap identitasnya. Hal itu disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Indonesia Berdoa – HUT ke-1 Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) di Jakarta, Sabtu (18/10). Hashim menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan lalu dan disampaikan langsung oleh Prabowo melalui sambungan telepon. “Saya ditelepon beberapa bulan lalu, malam minggu jam 10 malam. Pak Prabowo bilang, ‘Sim, saya baru mau disogok orang.’ Saya tanya, ‘Berapa dia tawarkan?’ Dijawab, ‘Satu miliar.’ Saya pikir satu miliar rupiah, ternyata satu miliar dolar,” tutur Hashim. Ia mengatakan, Prabowo menolak tawaran tersebut. Hashim menyebut tindakan itu menunjukkan bahwa Tuhan melindungi presiden agar tidak tergoda oleh suap. “Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. Tapi Tuhan melindungi beliau untuk menolak uang itu,” ujar Hashim yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim menilai masih ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu pemerintahan, termasuk dalam penertiban tambang ilegal dan pembongkaran mafia migas. “Penjahat-penjahat masih ada, mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, kita harus waspada,” katanya. Dalam kesempatan itu, Hashim juga menyebut satu tahun kepemimpinan Prabowo menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia bersyukur Indonesia tetap kuat dan bersatu. “Indonesia bersatu dengan segala kelemahan. Lawan jangan dianggap musuh, tapi teman yang berbeda pendapat. Yang penting damai, agar anak-cucu kita tidak rugi,” ujar Hashim.
Politik
| Senin, 20 Oktober 2025
Politik
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang milik Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Faizal. “Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, salah satu barang yang disita berupa perangkat elektronik. Namun, KPK belum merinci lebih jauh terkait jenis maupun rincian barang tersebut. Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dasar dan argumentasi kuat dalam mengaitkan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. “Yang bersangkutan juga sudah mengakui kepada penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut,” katanya. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Dalam pengembangan perkara, KPK turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri telah diperiksa KPK pada 7 April 2026. Namun, pada 14 April 2026, ia melaporkan pernyataan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan detail lebih lanjut terkait barang bukti akan disampaikan pada waktu berikutnya.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Politik
NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029
PIFA, Politik – Tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, belum mengambil sikap terkait wacana mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ketiga partai tersebut kompak menyatakan masih fokus mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan internal terkait Pilpres 2029. Namun, Demokrat memastikan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo sampai periode berakhir. “Saya belum belum ada pembahasan soal itu, tetapi mandat Partai Demokrat adalah mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo ya sampai 2029 itu selesai masa bakti,” ujar Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (10/2). Saat ditanya peluang Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpasangan dengan Prabowo, Dede menegaskan partainya belum menentukan sikap. Ia menambahkan, AHY telah menginstruksikan seluruh kader untuk fokus mengawal pemerintahan hingga masa jabatan selesai. Meski demikian, Demokrat menghargai partai lain yang telah lebih dulu menyatakan dukungan untuk Prabowo dua periode. “Mandat dari Ketua Umum adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti. Jadi kita belum ada pembicaraan soal 2029 gitu. Kalau yang lain sih silahkan aja, itu kan hak ya,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana dukungan sejumlah partai terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai presiden merupakan hal yang wajar. Ia menyinggung hasil survei terbaru Indikator Politik yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo hampir menyentuh 80 persen. Meski demikian, Saan menegaskan NasDem belum membahas soal pencalonan presiden dan masih berfokus mendukung pemerintahan hingga akhir periode. “Dan NasDem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya,” ujar Saan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Ia memastikan PKS mendukung pemerintahan Prabowo, namun menegaskan keputusan terkait Pilpres sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Syuro. Menurutnya, hingga saat ini Majelis Syuro PKS belum membahas maupun memberikan mandat terkait dukungan pencalonan presiden untuk Pilpres 2029. “Kami akan mengikuti terkait pilpres, hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” ujar Kholid.
Politik
| Rabu, 11 Februari 2026
Feeds
Budi Arie Sebut Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap adanya pihak yang disebut berupaya mengadu domba Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Budi Arie sekaligus membantah isu keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Ia meminta pihak yang menyebarkan isu tersebut menghentikan upaya mengadu domba kedua tokoh. "Jadi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya ini kan ada yang usaha juga adu domba. Menurut saya, setop adu domba," kata Budi Arie dalam acara HUT ke-12 Projo di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Menurutnya, pemerintahan harus dibangun dengan soliditas dan persatuan. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menahan ego kelompok maupun kepentingan pribadi. "Kita harus menahan ego-ego kelompok, ego-ego pribadi supaya pemerintahan ini bisa mengatasi permasalahan rakyat dan permasalahan bangsa dan negara ini dengan baik," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Budi Arie juga menegaskan dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan Projo mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi, termasuk praktik korupsi yang terjadi di sekitar lingkaran kekuasaan. "Enggak bisa ngomong pemerintahan antikorupsi kalau membiarkan praktik-praktik korupsi di sekitar elite-elite pemerintahan," tegasnya.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
PDIP Buka Peluang Risma Maju Lagi di Pilgub Jatim 2029
PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang kembali mengusung Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Risma merupakan salah satu kader potensial yang terus mendapat pembinaan dari partai. Menurut Hasto, PDIP terus melakukan pengkaderan terhadap sosok-sosok yang dinilai mampu menjadi pemimpin dan menjawab harapan masyarakat. "Termasuk Ibu Tri Rismaharini," kata Hasto dalam forum konsolidasi internal DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (23/8/2026). Risma sebelumnya pernah menjabat Wali Kota Surabaya selama dua periode. Ia kemudian dipercaya menjadi Menteri Sosial dan kini menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana. Pada Pilgub Jatim 2024, PDIP mengusung Risma bersama KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Namun, pasangan tersebut kalah dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Hasto mengatakan Risma bukan satu-satunya kader yang berpotensi maju dalam Pilgub Jatim 2029. PDIP juga memiliki sejumlah kepala daerah dan anggota DPR RI dari Jawa Timur yang dinilai potensial. "Kami punya 12 kepala daerah di sini. Ada juga dari anggota DPR RI, kami punya jumlah yang cukup signifikan, sekitar 19 orang dari Jawa Timur," ujarnya. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah menegaskan partainya menargetkan kursi Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029. Ia mengatakan PDIP tidak ingin hanya kembali menjadi kekuatan utama di parlemen, tetapi juga merebut posisi tertinggi di pemerintahan Jawa Timur. "Sudah waktunyalah PDI Perjuangan Jawa Timur punya Gubernur Jawa Timur," tegas Said.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Prabowo Langsung Rapat Tangani Karhutla Setibanya di Riau
Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Posko Aju, Riau, Senin (24/8/2026), sesaat setelah tiba di Pekanbaru. Dalam rapat tersebut, Prabowo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Kunjungan ke Riau dilakukan Prabowo untuk melihat langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah ingin memastikan titik api benar-benar padam dan seluruh langkah penanganan berjalan cepat serta terpadu. "Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan," kata Teddy. Selain pemadaman, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Teddy mengatakan pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pembangunan sumur bor, embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa yang rawan karhutla. "Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api," ujar Teddy.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Ahli UGM Nilai Penetapan Febrie Adriansyah sebagai Tersangka TPPU Sudah Sesuai Prosedur
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Fatahilah Akbar menilai penetapan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah sesuai prosedur hukum. Hal itu disampaikan Fatahilah saat dihadirkan tim hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai ahli dalam sidang praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026). Fatahilah menjelaskan, berdasarkan Pasal 90 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penetapan tersangka harus memuat uraian singkat mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan serta pasal yang disangkakan. Karena itu, ia menilai tidak menjadi persoalan apabila penyidik Tim 9 Kejagung menggunakan istilah trading influence dalam menguraikan perkara Febrie, selama uraian tersebut tetap sesuai dengan pasal yang disangkakan. "Jadi kalau di atas tadi sudah ada pasal sangkaannya, uraiannya itu tinggal menyesuaikan dengan sangkaannya. Ketika mau menggunakan istilah trading in influence atau menggunakan istilah pelanggaran hukum lain, saya rasa tidak masalah sepanjang masih sejalan dengan pasal sangkaannya," kata Fatahilah. Soal Penetapan Tersangka Ditandatangani Zet Todung Allo Fatahilah juga menanggapi dalil kubu Febrie yang mempersoalkan surat penetapan tersangka karena ditandatangani Zet Todung Allo, yang disebut bukan Direktur Penyidikan Jampidsus. Menurut Fatahilah, yang menjadi syarat formil dalam penetapan tersangka adalah adanya surat penetapan tersangka yang ditandatangani penyidik yang memiliki kewenangan dalam perkara tersebut. Ia menyebut kewenangan itu melekat apabila nama penyidik tercantum dalam surat perintah penyidikan. "Sepanjang dia masuk sebagai salah satu penyidik, sehingga berdasarkan KUHAP maka kewenangan tersebut hadir untuk menetapkan tersangka," ujarnya. Menurutnya, surat perintah penyidikan bersifat individual karena secara spesifik mencantumkan nama-nama penyidik yang menangani perkara tertentu. "Jadi penyidik yang secara tegas, spesifik karena dia surat perintah itu kan individual. Jadi melekat kepada orang-orang tertentu dalam perkara-perkara tertentu," imbuhnya. Sementara itu, Febrie sebelumnya mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan untuk meminta hakim membatalkan penahanan yang dilakukan Kejagung. Dalam petitumnya, Febrie meminta hakim menyatakan surat perintah penahanan terhadap dirinya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat yang dipersoalkan yakni Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-43/F/Fd.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026. Kuasa hukum Febrie juga meminta hakim menyatakan surat tersebut tidak sah beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Gerindra Bantah Isu Dedi Mulyadi Bakal Pindah ke PSI
Partai Gerindra Jawa Barat buka suara mengenai isu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal meninggalkan Gerindra dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua Gerindra Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna mengaku belum mengetahui dasar munculnya isu tersebut. Ia justru menyebut Dedi Mulyadi alias Demul atau KDM telah menyampaikan sikap tegas untuk tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia. "Saya tidak tahu data dan variabel apa yang menduga-duga Dedi Mulyadi (Demul) mau hijrah ke PSI. Namun, ada pernyataan sanggahan secara tegas bahwa Demul membantah hal tersebut. Dalam pernyataannya, ia menghendaki Prabowo untuk memimpin Indonesia," kata Buky saat dihubungi, Senin (23/8/2026). Buky menegaskan Dedi saat ini masih berstatus sebagai kader Gerindra. Bahkan, Dedi menjabat sebagai Dewan Pembina Gerindra di tingkat pusat. Ia juga mengaku belum melihat adanya tanda-tanda Dedi akan meninggalkan partai yang dipimpin Prabowo tersebut. "Bagaimanapun, ia adalah kader Gerindra dan menjabat sebagai Dewan Pembina di Gerindra Pusat. Ini menunjukkan kualitas moral dan etika yang kuat. Jadi, beberapa kali saya bertemu dengan Demul, saya belum melihat tanda-tanda ke arah sana. Saya juga merasa aneh dengan keriuhan ini," ujarnya. Safari Dedi ke Sejumlah Daerah Buky turut membantah anggapan bahwa aktivitas Dedi yang kerap berkunjung ke berbagai daerah, termasuk di luar Jawa Barat, merupakan upaya mencari simpati politik. Salah satunya terkait kunjungan Dedi ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut dilanda gempa besar pekan lalu. Aktivitas tersebut sebelumnya ikut dikaitkan dengan isu kepindahan Dedi ke PSI. Menurut Buky, Dedi memang memiliki karakter sebagai pemimpin yang aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. "Dia aktif berkeliling dan bukan tipikal pemimpin di belakang meja. Saya melihat dia memang sosok yang seperti itu. Dia adalah sosok yang perasaannya mudah tersentuh-dia sendiri sering menyampaikan bahwa dirinya mudah tersentuh-lalu mencoba menyelesaikan masalah tersebut," katanya. Buky menilai bantuan yang diberikan Dedi maupun sejumlah kepala daerah lainnya merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan, bukan aktivitas politik untuk mencari dukungan. "Beberapa gubernur juga memberikan bantuan, seperti dari DKI Jakarta atau Jawa Timur, tetapi itu murni atas dasar aspek kemanusiaan," sambungnya. Dedi Mulyadi sendiri memiliki rekam jejak politik di sejumlah partai. Sebelum bergabung dengan Gerindra, ia merupakan kader Partai Golkar dan pernah menduduki posisi pimpinan partai tersebut, termasuk di Jawa Barat.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Prabowo Ancam Cabut Seluruh Izin Korporasi yang Terlibat Karhutla
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang terbukti atau terindikasi terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo memerintahkan aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang diduga sengaja membakar lahan maupun memerintahkan pihak lain untuk melakukan pembakaran. "Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapa pun korporasi apa pun ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut," kata Prabowo dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026). Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak pihak yang melanggar aturan terkait karhutla. Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjalankan perannya secara tegas. Menurutnya, kepolisian memiliki posisi penting dalam menangani dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan. "Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," ujarnya. Kapolri Siap Tindak Korporasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam rapat tersebut menyatakan kepolisian akan menindak tegas korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Listyo juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat sejumlah perkara yang melibatkan korporasi dan tengah diproses melalui jalur perdata di pengadilan. Ia mengatakan kepolisian akan memberikan laporan khusus apabila ditemukan modus seperti pembakaran lahan atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyediakan peralatan yang diperlukan untuk penanganan karhutla. "Kalau itu jadi modus yang tadi seperti disampaikan membakar lahan atau tidak melengkapi peralatan yang wajib dimiliki korporasi, mungkin kami nanti laporkan khusus," kata Listyo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo meminta Kapolri berkoordinasi dengan Kejaksaan agar penanganan perkara dapat dilakukan secara terpadu. "Nanti juga kasih tahu ke Kejaksaan ya," ujar Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah saat ini memperkuat langkah pencegahan dan penindakan, termasuk terhadap pihak yang diduga menjadi penyebab kebakaran.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Prabowo Minta Karhutla Way Kambas Jadi Fokus, Habitat Gajah Sumatra Harus Dilindungi
Presiden RI Prabowo Subianto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, menjadi salah satu fokus pemerintah. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Pos Aju, Riau, Senin (24/8/2026). "Saya juga minta diperhatikan untuk Lampung. Lampung ada ya Way Kambas, Taman Nasional itu fokus kita juga ya. Saya dapat laporan itu juga ada hotspot di situ, dan sudah ada kebakaran berapa hektare itu ya," kata Prabowo. Prabowo menilai Way Kambas merupakan kawasan penting karena menjadi habitat bagi gajah Sumatra. "Dan di situ kan taman konservasi kita untuk gajah dan sebagainya. Gajah-gajah terakhir di Sumatra harus kita rawat di situ," ujarnya. Karhutla memang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan dalam beberapa waktu terakhir, termasuk kawasan Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur. Namun, Kementerian Kehutanan memastikan kebakaran di kawasan tersebut telah berhasil dipadamkan. Gajah Sumatra yang berada di habitat alami maupun di Pusat Konservasi Gajah juga dipastikan tidak terdampak langsung. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan kebakaran di kawasan Resor Kuala Penet, Taman Nasional Way Kambas, berhasil dipadamkan pada Sabtu (22/8) sekitar pukul 19.00 WIB. "Berdasarkan pemantauan Balai Taman Nasional Way Kambas, kelompok gajah liar berada di wilayah utara taman nasional, jauh dari lokasi kebakaran. Sementara itu, gajah yang berada di Pusat Konservasi Gajah juga berada di area yang tidak terdampak," kata Ristianto, dikutip Antara, Minggu (23/8). Dengan kondisi tersebut, gajah liar maupun gajah yang berada di Pusat Konservasi Gajah terpantau aman dan tidak terdampak langsung oleh kebakaran. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan terhadap pergerakan satwa dan kondisi kawasan untuk memastikan tidak muncul kembali titik api yang dapat mengancam habitat gajah. Penanganan kebakaran sebelumnya melibatkan sekitar 250 personel gabungan. Mereka terdiri dari petugas Balai Taman Nasional Way Kambas, kepolisian, TNI, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mitra kerja taman nasional, Masyarakat Mitra Polhut, kelompok tani hutan, koperasi, serta Masyarakat Peduli Api. Setelah pemadaman, personel gabungan melakukan pendinginan dan pemantauan lanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api yang kembali muncul, terutama karena karakteristik lahan gambut yang memiliki potensi terbakar kembali.
Politik
| Senin, 24 Agustus 2026
Prabowo Berhentikan M Nasir dari Jabatan Sekda Aceh
Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan dengan hormat M. Nasir dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/TPA Tahun 2026 yang ditandatangani Prabowo di Jakarta pada 21 Agustus 2026. Keppres tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Sekretariat Dukungan Kabinet Nomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 tertanggal 22 Agustus 2026. "Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," demikian petikan Keppres tersebut yang dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (23/8). Sekretariat Dukungan Kabinet meminta Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti keputusan Presiden tersebut dan menyampaikan petikan Keppres kepada M. Nasir. Pengganti Sudah Disiapkan Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi membenarkan pemberhentian M. Nasir. Ia mengatakan pengganti Nasir juga telah disiapkan dan akan segera diumumkan. "Benar, memang seperti itu. Penggantinya juga sudah ada, nanti kita umumkan," kata Nurlis, Minggu (23/8). Menurut Nurlis, pergantian tersebut merupakan bagian dari penyegaran di lingkungan Pemerintah Aceh. Ia memastikan tidak ada persoalan khusus yang menjadi alasan pemberhentian Nasir. "Tidak ada masalah apa-apa. Pak Nasir juga selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Sekda Aceh dengan baik. Gubernur mengucapkan berterima kasih telah membantunya," ujarnya. M. Nasir sebelumnya dilantik sebagai Sekda Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem pada 15 Agustus 2025.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Prabowo dan Jokowi Jadi Saksi Pernikahan Kasespri Rizky Irmansyah
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi saksi akad pernikahan Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) Rizky Irmansyah dengan Chika Yenalovi. Akad pernikahan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8). Prabowo dan Jokowi duduk berhadapan di meja akad dengan mengenakan beskap berwarna biru gelap. Jokowi tampak didampingi istrinya, Iriana. Usai menjadi saksi, Prabowo mengaku telah memberikan sejumlah pesan kepada Rizky dan Chika sebagai pasangan pengantin. "Sudah banyak pesan, ya. Oke," kata Prabowo seperti dikutip Antara. Prabowo juga menyampaikan doa dan harapan bagi kehidupan rumah tangga Rizky dan Chika. "Iya, bagus, ya," ujar Prabowo. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Rizky telah menjadi sekretaris pribadi Prabowo selama lebih dari 10 tahun. Hubungan keduanya disebut sudah sangat dekat. "Rizky kan adalah sekretaris pribadi Pak Prabowo Subianto yang sudah lebih dari 10 tahun, dan sudah seperti putranya sendiri," kata Prasetyo. Menurut Prasetyo, Rizky juga telah cukup lama mengenal Jokowi. Karena itu, Jokowi turut berkenan menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut. "Dan karena juga cukup lama, kenal juga dengan Pak Jokowi, ya alhamdulillah Pak Jokowi berkenan juga menjadi saksi dan Pak Prabowo ya," ujarnya.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Budi Arie Dukung Prabowo Berantas Korupsi dari Lingkaran Pusat Kekuasaan
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mendukung Presiden Prabowo Subianto melakukan pemberantasan korupsi, termasuk terhadap praktik korupsi yang terjadi di sekitar pusat kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan Budi Arie dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-12 Projo di kantor DPP Projo, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/8). Budi Arie menyoroti banyaknya pejabat yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi justru terlibat praktik korupsi. "Sekarang banyak yang bilang untuk rakyat, untuk rakyat, tapi maling juga. Benar, enggak?" ujar Budi Arie. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika hanya menyasar pihak di luar lingkaran pemerintahan. Karena itu, ia meminta praktik korupsi juga dibersihkan dari sekitar pusat kekuasaan. "Karena itulah kita harus tegaskan, kalau mau pemberantasan korupsi, ya harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan," imbuhnya. Budi Arie mengatakan pemerintah tidak dapat mengklaim memiliki komitmen antikorupsi apabila masih membiarkan praktik korupsi terjadi di lingkungan elite pemerintahan. Ia juga menegaskan dukungan Projo terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurut Budi Arie, tidak ada yang keliru dengan berbagai program yang dijalankan pemerintahan Prabowo. Namun, persoalan muncul ketika program tersebut tidak dijalankan sesuai dengan tujuan awal. "Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang, dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya-tanya," kata dia. HUT ke-12 Projo digelar secara sederhana dan hanya dihadiri pengurus inti serta puluhan anggota relawan. Dalam acara tersebut juga tidak terlihat banner atau baliho bergambar Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto Jokowi hanya terlihat dalam logo Projo yang terpasang permanen di bagian depan kantor.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Hashim Ungkap Prabowo Pernah Ditawari Suap Rp16,5 Triliun oleh Pihak Tak Dikenal
PIFA, Politik — Presiden RI Prabowo Subianto diklaim pernah ditawari suap senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun oleh pihak yang belum diungkap identitasnya. Hal itu disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Indonesia Berdoa – HUT ke-1 Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) di Jakarta, Sabtu (18/10). Hashim menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan lalu dan disampaikan langsung oleh Prabowo melalui sambungan telepon. “Saya ditelepon beberapa bulan lalu, malam minggu jam 10 malam. Pak Prabowo bilang, ‘Sim, saya baru mau disogok orang.’ Saya tanya, ‘Berapa dia tawarkan?’ Dijawab, ‘Satu miliar.’ Saya pikir satu miliar rupiah, ternyata satu miliar dolar,” tutur Hashim. Ia mengatakan, Prabowo menolak tawaran tersebut. Hashim menyebut tindakan itu menunjukkan bahwa Tuhan melindungi presiden agar tidak tergoda oleh suap. “Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. Tapi Tuhan melindungi beliau untuk menolak uang itu,” ujar Hashim yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim menilai masih ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu pemerintahan, termasuk dalam penertiban tambang ilegal dan pembongkaran mafia migas. “Penjahat-penjahat masih ada, mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, kita harus waspada,” katanya. Dalam kesempatan itu, Hashim juga menyebut satu tahun kepemimpinan Prabowo menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia bersyukur Indonesia tetap kuat dan bersatu. “Indonesia bersatu dengan segala kelemahan. Lawan jangan dianggap musuh, tapi teman yang berbeda pendapat. Yang penting damai, agar anak-cucu kita tidak rugi,” ujar Hashim.
Politik
| Senin, 20 Oktober 2025
Politik
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang milik Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Faizal. “Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, salah satu barang yang disita berupa perangkat elektronik. Namun, KPK belum merinci lebih jauh terkait jenis maupun rincian barang tersebut. Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dasar dan argumentasi kuat dalam mengaitkan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. “Yang bersangkutan juga sudah mengakui kepada penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut,” katanya. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Dalam pengembangan perkara, KPK turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri telah diperiksa KPK pada 7 April 2026. Namun, pada 14 April 2026, ia melaporkan pernyataan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan detail lebih lanjut terkait barang bukti akan disampaikan pada waktu berikutnya.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Politik
NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029
PIFA, Politik – Tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, belum mengambil sikap terkait wacana mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ketiga partai tersebut kompak menyatakan masih fokus mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan internal terkait Pilpres 2029. Namun, Demokrat memastikan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo sampai periode berakhir. “Saya belum belum ada pembahasan soal itu, tetapi mandat Partai Demokrat adalah mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo ya sampai 2029 itu selesai masa bakti,” ujar Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (10/2). Saat ditanya peluang Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpasangan dengan Prabowo, Dede menegaskan partainya belum menentukan sikap. Ia menambahkan, AHY telah menginstruksikan seluruh kader untuk fokus mengawal pemerintahan hingga masa jabatan selesai. Meski demikian, Demokrat menghargai partai lain yang telah lebih dulu menyatakan dukungan untuk Prabowo dua periode. “Mandat dari Ketua Umum adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti. Jadi kita belum ada pembicaraan soal 2029 gitu. Kalau yang lain sih silahkan aja, itu kan hak ya,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana dukungan sejumlah partai terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai presiden merupakan hal yang wajar. Ia menyinggung hasil survei terbaru Indikator Politik yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo hampir menyentuh 80 persen. Meski demikian, Saan menegaskan NasDem belum membahas soal pencalonan presiden dan masih berfokus mendukung pemerintahan hingga akhir periode. “Dan NasDem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya,” ujar Saan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Ia memastikan PKS mendukung pemerintahan Prabowo, namun menegaskan keputusan terkait Pilpres sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Syuro. Menurutnya, hingga saat ini Majelis Syuro PKS belum membahas maupun memberikan mandat terkait dukungan pencalonan presiden untuk Pilpres 2029. “Kami akan mengikuti terkait pilpres, hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” ujar Kholid.
Politik
| Rabu, 11 Februari 2026