Politik
3 Mobil Listrik Harga di Bawah Rp300 Juta di Indonesia, Suka yang Mana?
PIFA, Politik - Pasar mobil listrik di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya berbagai model baru. Namun, pilihan mobil listrik dengan harga di bawah Rp300 juta masih terbatas. Saat ini, terdapat tiga model mobil listrik yang memenuhi kategori ini, yaitu Wuling Air EV, Neta V-II, dan Seres E1. Ketiga mobil ini menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil berbahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang bersaing. 1. Wuling Air EV Wuling Air EV adalah mobil listrik pertama dari Wuling yang diluncurkan di Indonesia. Mobil ini menawarkan tiga varian dengan harga yang bervariasi: Lite: Rp190 juta Standard Range: Rp224 juta Long Range: Rp275 juta Varian Lite diluncurkan pada Agustus 2023 sebagai varian termurah dengan pelek kaleng. Jarak tempuh yang ditawarkan bervariasi, dengan varian Long Range mampu menempuh hingga 300 km, sedangkan Standard Range dan Lite masing-masing dapat menempuh 200 km. Kapasitas baterai juga bervariasi: Long Range: 26,7 kWh Standard Range: 17,3 kWh Lite: 17,3 kWh Harga Wuling Air EV sudah termasuk diskon PPN sebesar 10 persen dari pemerintah karena model ini diproduksi secara lokal dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. 2. Neta V-II Neta Auto Indonesia memperkenalkan Neta V-II pada Mei lalu dengan harga Rp299 juta. Model ini lebih murah dibandingkan model impor V yang dihargai Rp317 juta. Harga yang lebih murah ini memungkinkan karena Neta V-II memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon PPN 10 persen. Mobil ini diharapkan bisa menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari mobil listrik terjangkau di Indonesia. 3. Seres E1 Seres E1 adalah mobil listrik termurah di daftar ini, dengan varian terendah dijual seharga Rp189 juta, sedikit lebih murah dibandingkan varian Lite dari Wuling Air EV. Berikut adalah harga varian Seres E1: Type B: Rp189 juta Type L: Rp219 juta Seres E1 hadir dengan baterai berkapasitas 13,8 kWh untuk Type B dan 16,8 kWh untuk Type L. Jarak tempuh yang dapat dicapai adalah 180 km untuk Type B dan 220 km untuk Type L, menjadikannya pilihan yang cocok untuk penggunaan sehari-hari di area perkotaan. Berbeda dengan Air EV, Seres E1 tidak diproduksi dalam negeri. (b)
Indonesia
| Selasa, 25 Juni 2024
Trending
Jelang Sidang MKMK, Jimly Asshiddiqie Terangkan Proses Persidangan
Jakarta
| Jumat, 27 Oktober 2023
Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Tuduhan Pemerasan Rp 1 Miliar Dolar
Jakarta
| Jumat, 6 Oktober 2023
Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024
Kalbar
| Selasa, 29 Oktober 2024
Ratusan Emak-Emak Dukung Sutarmidji di Kampanye Dialogis Kubu Raya
Kubu Raya
| Senin, 28 Oktober 2024
Menag Imbau Masyarakat Jangan Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama sebagai Alat Politik
Indonesia
| Senin, 4 September 2023
Alasan Warga Bangun Patung Jokowi, Jadi Simbol Apresiasi dan Inspirasi
Medan
| Kamis, 22 Mei 2025
PDIP dan Golkar Sepakat Bentuk Tim Teknis Bahas Koalisi Pilpres 2024
Jakarta
| Jumat, 28 Juli 2023
Seskab: 90 Persen Usulan Indonesia Diakomodasi dalam Perjanjian Dagang dengan AS
Politik
| Jumat, 20 Februari 2026
Habiburokhman Soroti Guru Honorer Probolinggo Jadi Tersangka Rangkap Jabatan
Politik
| Rabu, 25 Februari 2026
Anak Muda Kalbar Kompeten di Kancah Politik
Kalbar
| Selasa, 6 September 2022
Berita Terbaru
Politik
Komisi II DPR Minta WFH Tak Diterapkan Senin dan Jumat, Cegah Libur Panjang
PIFA, Politik - Komisi II DPR RI meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tidak diberlakukan pada hari Senin dan Jumat.Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai langkah tersebut penting untuk mencegah potensi libur panjang yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM."Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin," ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/3).Menurutnya, penerapan WFH di awal atau akhir pekan berisiko dimanfaatkan sebagai long weekend. Jika hal itu terjadi, tujuan penghematan energi tidak akan tercapai, bahkan bisa berdampak sebaliknya.Deddy menyarankan kebijakan WFH lebih tepat diterapkan pada hari Selasa hingga Kamis, dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing instansi.Selain itu, ia menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan WFH. Hal ini diperlukan agar produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga dan target kinerja (KPI) dapat tercapai.Ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur kerja, seperti ketersediaan perangkat komputer dan koneksi komunikasi yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, menurutnya, WFH berpotensi hanya menjadi “libur terselubung”.Tak hanya itu, pengaturan unit kerja yang diperbolehkan menjalankan WFH juga dinilai krusial. Deddy mengingatkan sektor pelayanan publik yang bersifat esensial tidak boleh menerapkan WFH karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.Ia menyarankan agar pengaturan jadwal dan pembagian unit kerja yang menjalankan WFH diserahkan kepada masing-masing instansi, kepala daerah, maupun pimpinan lembaga agar tetap adil dan efektif.Wacana penerapan WFH ini muncul di tengah upaya pemerintah menghemat energi akibat dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Sejumlah negara, seperti Filipina, bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi.
Politik
| Sabtu, 28 Maret 2026
Politik
KPK Minta Maaf soal Gaduh Pengalihan Tahanan Rumah Yaqut
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan publik terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.Permintaan maaf itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/3)."Kami pada kesempatan ini... kami memohon maaf... sehingga terjadi kegaduhan dan lain-lain," kata Asep.Asep menyebut polemik yang memicu kritik publik justru menjadi bentuk dukungan terhadap KPK. Ia menilai respons masyarakat turut mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji."Kekecewaan masyarakat adalah bentuk dukungan. Dengan informasi dan dukungan tersebut, penanganan perkara bisa dipercepat," ujarnya.Ia mengungkapkan, Yaqut telah diperiksa kembali dan KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru perkara tersebut pada awal pekan depan.KPK juga merespons laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK. Menurut Asep, langkah itu merupakan bentuk kepedulian publik terhadap penegakan hukum.Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri mulai disidik sejak Agustus 2025. Awalnya, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun, namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan kemudian menyebut angka sekitar Rp622 miliar.KPK menetapkan Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka pada Januari 2026. Yaqut sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak.Ia kemudian ditahan pada 12 Maret 2026, sebelum statusnya dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, KPK kembali mengevaluasi dan memutuskan menahan kembali Yaqut di rutan pada 24 Maret 2026.KPK menegaskan akan terus mengusut perkara ini dengan dukungan masyarakat demi mempercepat penyelesaian kasus.
Politik
| Jumat, 27 Maret 2026
Politik
Prabowo Bahas Proyek Sampah Jadi Energi di Hambalang, Libatkan Sejumlah Menteri
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3). Rapat tersebut membahas percepatan program pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE).Dalam pertemuan itu, Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani melaporkan perkembangan proyek WTE yang tengah digarap di berbagai kota besar di Indonesia.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa program ini difokuskan pada kota-kota padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Bali.Prabowo menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menangani persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal di berbagai daerah.Ia menginstruksikan agar sampah-sampah tersebut tidak hanya dibersihkan, tetapi juga dimanfaatkan menjadi energi, khususnya energi listrik.Dalam foto yang dibagikan, sejumlah menteri turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.Sementara itu, Danantara diketahui tengah mengembangkan proyek WTE dengan menggandeng investor asing. Dua perusahaan asal China telah dipilih untuk menggarap proyek di Bekasi dan Denpasar, yakni Wangneng Environment Co., Ltd dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyatakan pemilihan investor tersebut telah melalui proses seleksi dari berbagai perusahaan internasional dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.Ia menegaskan bahwa proyek ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sampah berbasis energi dilakukan dengan standar tinggi, baik dari sisi operasional, keselamatan, maupun akuntabilitas.Pemerintah berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di kota-kota besar sekaligus mendukung transisi energi nasional.
Politik
| Kamis, 26 Maret 2026
Berita Populer
Politik
3 Mobil Listrik Harga di Bawah Rp300 Juta di Indonesia, Suka yang Mana?
PIFA, Politik - Pasar mobil listrik di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya berbagai model baru. Namun, pilihan mobil listrik dengan harga di bawah Rp300 juta masih terbatas. Saat ini, terdapat tiga model mobil listrik yang memenuhi kategori ini, yaitu Wuling Air EV, Neta V-II, dan Seres E1. Ketiga mobil ini menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil berbahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang bersaing. 1. Wuling Air EV Wuling Air EV adalah mobil listrik pertama dari Wuling yang diluncurkan di Indonesia. Mobil ini menawarkan tiga varian dengan harga yang bervariasi: Lite: Rp190 juta Standard Range: Rp224 juta Long Range: Rp275 juta Varian Lite diluncurkan pada Agustus 2023 sebagai varian termurah dengan pelek kaleng. Jarak tempuh yang ditawarkan bervariasi, dengan varian Long Range mampu menempuh hingga 300 km, sedangkan Standard Range dan Lite masing-masing dapat menempuh 200 km. Kapasitas baterai juga bervariasi: Long Range: 26,7 kWh Standard Range: 17,3 kWh Lite: 17,3 kWh Harga Wuling Air EV sudah termasuk diskon PPN sebesar 10 persen dari pemerintah karena model ini diproduksi secara lokal dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. 2. Neta V-II Neta Auto Indonesia memperkenalkan Neta V-II pada Mei lalu dengan harga Rp299 juta. Model ini lebih murah dibandingkan model impor V yang dihargai Rp317 juta. Harga yang lebih murah ini memungkinkan karena Neta V-II memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon PPN 10 persen. Mobil ini diharapkan bisa menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari mobil listrik terjangkau di Indonesia. 3. Seres E1 Seres E1 adalah mobil listrik termurah di daftar ini, dengan varian terendah dijual seharga Rp189 juta, sedikit lebih murah dibandingkan varian Lite dari Wuling Air EV. Berikut adalah harga varian Seres E1: Type B: Rp189 juta Type L: Rp219 juta Seres E1 hadir dengan baterai berkapasitas 13,8 kWh untuk Type B dan 16,8 kWh untuk Type L. Jarak tempuh yang dapat dicapai adalah 180 km untuk Type B dan 220 km untuk Type L, menjadikannya pilihan yang cocok untuk penggunaan sehari-hari di area perkotaan. Berbeda dengan Air EV, Seres E1 tidak diproduksi dalam negeri. (b)
Indonesia
| Selasa, 25 Juni 2024
Politik
Jelang Sidang MKMK, Jimly Asshiddiqie Terangkan Proses Persidangan
PIFA, Politik - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie mengumumkan rencananya untuk memanggil sembilan hakim konstitusi pada Senin (31/10) mendatang. Dalam pertemuan tersebut, para hakim diharapkan memahami mekanisme persidangan yang akan berlaku, memastikan kesiapan mereka menghadapi tuntutan etika terkait putusan syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). "Nah, itu (Hakim) nanti akan diperiksa. Nanti jadwalnya lagi disusun. Ada yang ramai-ramai bersembilan, ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada yang lima orang. Nah itu sendiri-sendiri, tergantung kasus laporannya," jelas Jimly. dikutip PIFA dari CNNIndonesia. Pada rapat perdana yang diadakan Kamis (26/10), MKMK yang terdiri dari Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan hakim konstitusi Wahiduddin Adams, membahas aduan etik yang berkaitan dengan putusan syarat usia capres-cawapres. Jimly menyatakan bahwa proses persidangan akan dimulai pada Selasa (1/11) dengan menghadapi laporan dari pakar hukum tata negara dan advokat, Denny Indrayana, yang akan datang dari Melbourne, Australia, untuk mengikuti sidang MKMK. Proses pemeriksaan terhadap para hakim yang terlibat akan dilakukan dalam beberapa tahap, dengan jadwal penyusunan masih dalam proses. Jimly menjelaskan bahwa sidang terkait pemeriksaan terlapor akan diadakan tertutup, mengikuti prinsip dasar sidang MKMK yang bersifat tertutup. Namun, proses pemeriksaan pelapor akan terbuka, sesuai dengan keputusan bersama antara majelis dan pelapor. "Nah iya itu (sidang pemeriksaan hakim) tertutup. Karena sidang ini pada dasarnya itu tertutup. Tapi kecuali tadi saya kan bilang karena kepentingan para pelapor, enggak ada yang dirugikan kalau itu dibuka. Nah saya tawarkan, mau enggak? Mau semua," kata Jimly.
Jakarta
| Jumat, 27 Oktober 2023
Politik
Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Tuduhan Pemerasan Rp 1 Miliar Dolar
PIFA, Politik - Kontroversi mengenai dugaan pemerasan dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian mencapai titik puncaknya ketika Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan pada kamis 05 Oktober 2023, Firli Bahuri menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau penerimaan uang sebesar 1 miliar dolar terkait kasus yang tengah diusut KPK. Dalam klarifikasinya, Firli Bahuri menjelaskan bahwa isu mengenai pemberian uang sebanyak itu setelah bermain bulutangkis di daerah Mangga Besar adalah sepenuhnya palsu. Dia menyatakan hanya memiliki satu orang ajudan bernama Kevin dan sering bermain bulutangkis di tempat terbuka untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya, tanpa adanya pertemuan tersembunyi. Firli Bahuri dengan tegas menyatakan bahwa komunikasinya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terbatas pada situasi resmi, seperti rapat terbatas atau sidang kabinet paripurna. Menurutnya, isu pemerasan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada hubungan dengan kenyataan. "Saya pastikan kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, meminta sesuatu apalagi disebut pemerasan. Saya kira tidak ada tuduhan itu," ungkap Firli Bahuri. Akibat munculnya Isu ini telah menciptakan kehebohan dalam ranah politik nasional, namun pernyataan tegas dari Ketua KPK diharapkan dapat membawa klarifikasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi yang sangat dihormati ini. Dalam beberapa pekan mendatang, publik akan memantau perkembangan kasus ini, sambil menunggu keputusan dan tindakan lanjutan dari KPK dalam menangani dugaan korupsi yang mengguncang Kementerian Pertanian. (hs)
Jakarta
| Jumat, 6 Oktober 2023
Feeds
Komisi II DPR Minta WFH Tak Diterapkan Senin dan Jumat, Cegah Libur Panjang
PIFA, Politik - Komisi II DPR RI meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tidak diberlakukan pada hari Senin dan Jumat.Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai langkah tersebut penting untuk mencegah potensi libur panjang yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM."Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin," ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/3).Menurutnya, penerapan WFH di awal atau akhir pekan berisiko dimanfaatkan sebagai long weekend. Jika hal itu terjadi, tujuan penghematan energi tidak akan tercapai, bahkan bisa berdampak sebaliknya.Deddy menyarankan kebijakan WFH lebih tepat diterapkan pada hari Selasa hingga Kamis, dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing instansi.Selain itu, ia menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan WFH. Hal ini diperlukan agar produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga dan target kinerja (KPI) dapat tercapai.Ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur kerja, seperti ketersediaan perangkat komputer dan koneksi komunikasi yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, menurutnya, WFH berpotensi hanya menjadi “libur terselubung”.Tak hanya itu, pengaturan unit kerja yang diperbolehkan menjalankan WFH juga dinilai krusial. Deddy mengingatkan sektor pelayanan publik yang bersifat esensial tidak boleh menerapkan WFH karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.Ia menyarankan agar pengaturan jadwal dan pembagian unit kerja yang menjalankan WFH diserahkan kepada masing-masing instansi, kepala daerah, maupun pimpinan lembaga agar tetap adil dan efektif.Wacana penerapan WFH ini muncul di tengah upaya pemerintah menghemat energi akibat dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Sejumlah negara, seperti Filipina, bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi.
Politik
| Sabtu, 28 Maret 2026
KPK Minta Maaf soal Gaduh Pengalihan Tahanan Rumah Yaqut
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan publik terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.Permintaan maaf itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/3)."Kami pada kesempatan ini... kami memohon maaf... sehingga terjadi kegaduhan dan lain-lain," kata Asep.Asep menyebut polemik yang memicu kritik publik justru menjadi bentuk dukungan terhadap KPK. Ia menilai respons masyarakat turut mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji."Kekecewaan masyarakat adalah bentuk dukungan. Dengan informasi dan dukungan tersebut, penanganan perkara bisa dipercepat," ujarnya.Ia mengungkapkan, Yaqut telah diperiksa kembali dan KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru perkara tersebut pada awal pekan depan.KPK juga merespons laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK. Menurut Asep, langkah itu merupakan bentuk kepedulian publik terhadap penegakan hukum.Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri mulai disidik sejak Agustus 2025. Awalnya, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun, namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan kemudian menyebut angka sekitar Rp622 miliar.KPK menetapkan Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka pada Januari 2026. Yaqut sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak.Ia kemudian ditahan pada 12 Maret 2026, sebelum statusnya dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, KPK kembali mengevaluasi dan memutuskan menahan kembali Yaqut di rutan pada 24 Maret 2026.KPK menegaskan akan terus mengusut perkara ini dengan dukungan masyarakat demi mempercepat penyelesaian kasus.
Politik
| Jumat, 27 Maret 2026
Prabowo Bahas Proyek Sampah Jadi Energi di Hambalang, Libatkan Sejumlah Menteri
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3). Rapat tersebut membahas percepatan program pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE).Dalam pertemuan itu, Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani melaporkan perkembangan proyek WTE yang tengah digarap di berbagai kota besar di Indonesia.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa program ini difokuskan pada kota-kota padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Bali.Prabowo menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menangani persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal di berbagai daerah.Ia menginstruksikan agar sampah-sampah tersebut tidak hanya dibersihkan, tetapi juga dimanfaatkan menjadi energi, khususnya energi listrik.Dalam foto yang dibagikan, sejumlah menteri turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.Sementara itu, Danantara diketahui tengah mengembangkan proyek WTE dengan menggandeng investor asing. Dua perusahaan asal China telah dipilih untuk menggarap proyek di Bekasi dan Denpasar, yakni Wangneng Environment Co., Ltd dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyatakan pemilihan investor tersebut telah melalui proses seleksi dari berbagai perusahaan internasional dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.Ia menegaskan bahwa proyek ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sampah berbasis energi dilakukan dengan standar tinggi, baik dari sisi operasional, keselamatan, maupun akuntabilitas.Pemerintah berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di kota-kota besar sekaligus mendukung transisi energi nasional.
Politik
| Kamis, 26 Maret 2026
Bukan Cuma Potong Gaji, DPR Dorong Efisiensi Anggaran Program Pemerintah di Tengah Gejolak Geopolitik
PIFA, Politik - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah program sebagai respons terhadap situasi geopolitik global yang tidak menentu akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.Pernyataan tersebut disampaikan Rifqi sekaligus menanggapi rencana Prabowo Subianto untuk memotong gaji anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri kabinet.Menurut Rifqi, langkah tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah dalam menghadapi potensi krisis ekonomi global."Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan," ujar Rifqi, Selasa (25/3).Politikus Partai NasDem itu menilai rencana pemotongan gaji menjadi tanda bahwa pemerintah mulai bersiap menghadapi dampak konflik di kawasan Asia Barat yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.Ia menegaskan bahwa selain efisiensi, pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan memiliki hasil yang jelas."Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif," katanya.Rifqi juga berpendapat bahwa jika pemerintah serius, kebijakan pemotongan gaji tidak perlu melalui revisi undang-undang. Ia menyebut kebijakan tersebut bisa dilakukan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat."Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Efisiensi harus menyasar pada pos-pos yang tepat," ujarnya.Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret, Presiden Prabowo menyinggung kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara di tengah ketidakpastian global. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong langkah penghematan lain seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas dan peralihan ke transportasi publik.Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Politik
| Rabu, 25 Maret 2026
Prabowo Jalin Silaturahmi Idul Fitri dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Islam
Presiden Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dan kerja sama antarnegara, khususnya dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Selain itu, Presiden juga melakukan komunikasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed. “Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan dan memperkuat kerja sama antarnegara, khususnya di momentum Hari Raya yang penuh makna,” ujar Teddy. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menghubungi sejumlah pemimpin dunia Islam lainnya, seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Raja Yordania Abdullah II, serta Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Rangkaian komunikasi tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda Idul Fitri, mulai dari bermalam takbiran di Sumatra Utara, melaksanakan Shalat Id di Aceh, hingga halalbihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Teddy, silaturahmi melalui sambungan telepon ini bukan sekadar tradisi Hari Raya, melainkan juga mencerminkan eratnya persaudaraan Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya. Sementara itu, Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan peran Indonesia sebagai jembatan persatuan dunia Islam. “Momen ini menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara Muslim terbesar, tetapi juga sebagai jembatan persatuan yang membawa pesan damai, kerja sama, dan harapan bagi dunia Islam,” demikian pernyataan resmi Sekretariat Presiden. Melalui momentum Idul Fitri, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ukhuwah serta merajut persatuan global di tengah dinamika dunia.
Politik
| Selasa, 24 Maret 2026
Megawati Bertemu Ramos Horta, Pererat Persaudaraan Indonesia–Timor Leste
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos Horta di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. Pertemuan tersebut bertujuan memperteguh hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Timor Leste. Kedatangan Ramos Horta disambut jajaran elite PDI Perjuangan, di antaranya Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Ronny Talapessy, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dalam suasana tertutup dengan pembahasan yang kental nuansa historis dan strategis. Megawati menyambut hangat tamunya dengan sapaan ramah sebelum perbincangan dimulai. Usai dialog, kedua tokoh melakukan pertukaran cendera mata yang sarat makna. Megawati memberikan kain batik khas Indonesia sebagai simbol keluhuran budaya, serta buku karyanya berjudul “Spirit Kemanusiaan”. Pemberian buku tersebut mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan di panggung global, sejalan dengan kiprah Ramos Horta sebagai peraih Nobel Perdamaian. Sebagai balasan, Ramos Horta menyerahkan tas kerajinan tangan khas Timor Leste dan kopi arabika unggulan dari negaranya. Pertukaran ini menjadi simbol kedekatan serta penghargaan terhadap identitas budaya dan potensi ekonomi masing-masing negara. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya yang berlangsung di Abu Dhabi pada Februari 2026 dalam rangkaian Zayed Award for Human Fraternity 2026. Hubungan antara Megawati dan Ramos Horta dinilai melampaui diplomasi formal. Megawati diketahui memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah tokoh Timor Leste, sementara bagi Ramos Horta, Megawati merupakan simbol rekonsiliasi, terutama atas kehadirannya dalam upacara restorasi kemerdekaan Timor Leste pada 2002 yang menjadi momen penting pascareferendum 1999. Dalam kesempatan tersebut, Ramos Horta juga menyampaikan undangan resmi kepada Megawati untuk berkunjung ke Dili guna menerima penghargaan tertinggi negara itu, Grand Collar of the Order of Timor Leste, atas kontribusinya dalam perdamaian internasional. Sebelum mengakhiri pertemuan, kedua tokoh bersama rombongan menyempatkan diri untuk berfoto bersama sebagai penutup rangkaian kunjungan.
Politik
| Senin, 23 Maret 2026
Prabowo Hubungi Sejumlah Pemimpin Dunia Islam Saat Idulfitri, Perkuat Hubungan Bilateral
Presiden Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara sahabat dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Silaturahmi tersebut dilakukan melalui sambungan telepon sebagai upaya mempererat hubungan antarnegara Muslim. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, serta Raja Yordania Abdullah II. Menurut Teddy, komunikasi tersebut dilakukan setelah Presiden merampungkan rangkaian kegiatan Idulfitri di dalam negeri, mulai dari malam takbiran di Medan, Sumatera Utara, pelaksanaan Shalat Id di Aceh Tamiang, hingga agenda halalbihalal dan gelar griya di Istana Kepresidenan RI di Jakarta. “Dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini, Presiden Prabowo melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara Muslim,” ujar Teddy. Ia menambahkan, dalam waktu dekat Presiden juga akan menghubungi pemimpin negara lainnya, menunggu konfirmasi dari masing-masing pihak. Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa silaturahmi tersebut bukan sekadar tradisi Hari Raya, tetapi juga menjadi bukti eratnya hubungan persaudaraan antarnegara Muslim. “Silaturahmi ini menjadi wujud eratnya persaudaraan dan kerja sama antarnegara-negara Muslim sekaligus memperkuat hubungan bilateral di tengah suasana penuh keberkahan,” katanya. Sementara itu, Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menyebut langkah tersebut menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan persatuan dunia Islam. “Momen ini menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara Muslim terbesar, tetapi juga sebagai jembatan persatuan yang membawa pesan damai, kerja sama, dan harapan bagi dunia Islam,” demikian pernyataan resmi tersebut. Melalui momentum Idulfitri, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ukhuwah serta merajut persatuan global di tengah dinamika internasional.
Politik
| Senin, 23 Maret 2026
Warga Aceh Tamiang Apresiasi Kepedulian Prabowo terhadap Rakyat
Warga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin yang peka terhadap kesulitan rakyat serta sigap dalam memberikan solusi. Salah seorang warga, Yuki Pli, menyebut kepemimpinan Prabowo dekat dengan masyarakat dan memiliki karakter yang kuat. Ia berharap Prabowo terus diberikan kesehatan dan kebahagiaan atas kepeduliannya terhadap rakyat. “Semoga Pak Prabowo hidupnya semakin makmur dan bahagia karena sudah memperlihatkan kepada rakyat bagaimana memahami kesusahan mereka,” ujarnya. Yuki juga menilai Prabowo sebagai pemimpin yang berwibawa, jujur, dan bijak dalam mengambil keputusan. “Menurut saya, Pak Prabowo ini orangnya berwibawa. Pertama, beliau jujur. Kedua, beliau bijak dalam mengambil tindakan,” tambahnya. Hal senada disampaikan warga lainnya, Nur Afdila, yang mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pembagian daging yang dinilai sangat membantu warga kurang mampu. “Terima kasih, Pak. Semoga dengan bantuan daging dari Bapak, rakyat kami yang belum mampu membelinya bisa merasakannya. Doa kami, semoga Bapak menjadi pemimpin yang lebih amanah dan terpercaya,” tuturnya. Bahkan, anak dari Nur Afdila berharap Presiden dapat lebih sering mengunjungi daerah mereka. “Terima kasih, Pak Prabowo. Sering-sering datang ke sini ya!” ucapnya. Diketahui, Presiden Prabowo membagikan paket kebutuhan pokok usai melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama warga penyintas banjir di Masjid Darussalam, Sabtu (21/3). Setelah salat Id, Presiden bersilaturahmi dengan warga dan menyerahkan paket sembako kepada perwakilan penerima di depan masjid. Kehadirannya disambut antusias masyarakat yang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Di sela kegiatan, Presiden turut meninjau hunian sementara (huntara) di sekitar masjid yang dibangun untuk warga terdampak banjir. Momentum Idul Fitri ini menjadi simbol komitmen Presiden Prabowo untuk selalu hadir di tengah masyarakat, mempererat persaudaraan, serta memperkuat semangat persatuan bangsa Indonesia.
Politik
| Senin, 23 Maret 2026
Prabowo Tegaskan Komitmen Benahi Aparat Penegak Hukum, Tak Toleransi Pelanggaran
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi negara serta meningkatkan kepercayaan publik. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, Presiden menyatakan bahwa reformasi tidak hanya menyasar satu institusi, melainkan seluruh perangkat negara yang berperan dalam penegakan hukum. “Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil. “Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya. Presiden juga memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Menurutnya, tindakan segelintir oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan. “Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya. Dalam proses pembenahan, Prabowo menyatakan akan memberikan kesempatan kepada setiap lembaga untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, jika tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas. “Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” katanya. Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal seperti pertambangan tanpa izin yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat. “Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya. “Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” ucap Prabowo. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas, adil, dan transparan di Indonesia.
Politik
| Minggu, 22 Maret 2026
Prabowo Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas dalam Perjanjian Dagang RI-AS
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam tayangan “Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah RI, Presiden menekankan bahwa kepentingan rakyat Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap perjanjian internasional. “Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujar Prabowo. Menurut Presiden, seluruh isi kesepakatan telah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati. Salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah penurunan tarif perdagangan dari 32 persen menjadi 19 persen. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dalam perjanjian itu, Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden AS Donald Trump. Salah satunya berupa klausul penyesuaian yang memungkinkan kedua negara melakukan negosiasi ulang jika terdapat poin yang dinilai merugikan. “Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” jelasnya. Ia menambahkan, klausul tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, sehingga memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Dari sisi manfaat, Indonesia disebut memperoleh keuntungan besar. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional kini mendapatkan akses pasar dengan tarif nol persen ke Amerika Serikat. Produk unggulan seperti kopi dan minyak sawit termasuk dalam daftar komoditas yang mendapatkan fasilitas tersebut. Penghapusan hambatan tarif ini diyakini akan meningkatkan daya saing serta membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional. Terkait perbandingan dengan negara lain, Presiden menegaskan Indonesia akan tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan dan tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain seperti Malaysia dalam membatalkan perjanjian dagang tanpa perhitungan matang. Prabowo memastikan setiap kebijakan diplomasi ekonomi yang diambil pemerintah akan selalu didasarkan pada kalkulasi yang menguntungkan rakyat Indonesia serta menjaga kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Politik
| Minggu, 22 Maret 2026
Berita Rekomendasi
Politik
3 Mobil Listrik Harga di Bawah Rp300 Juta di Indonesia, Suka yang Mana?
PIFA, Politik - Pasar mobil listrik di Indonesia semakin berkembang dengan hadirnya berbagai model baru. Namun, pilihan mobil listrik dengan harga di bawah Rp300 juta masih terbatas. Saat ini, terdapat tiga model mobil listrik yang memenuhi kategori ini, yaitu Wuling Air EV, Neta V-II, dan Seres E1. Ketiga mobil ini menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil berbahan bakar minyak (BBM) dengan harga yang bersaing. 1. Wuling Air EV Wuling Air EV adalah mobil listrik pertama dari Wuling yang diluncurkan di Indonesia. Mobil ini menawarkan tiga varian dengan harga yang bervariasi: Lite: Rp190 juta Standard Range: Rp224 juta Long Range: Rp275 juta Varian Lite diluncurkan pada Agustus 2023 sebagai varian termurah dengan pelek kaleng. Jarak tempuh yang ditawarkan bervariasi, dengan varian Long Range mampu menempuh hingga 300 km, sedangkan Standard Range dan Lite masing-masing dapat menempuh 200 km. Kapasitas baterai juga bervariasi: Long Range: 26,7 kWh Standard Range: 17,3 kWh Lite: 17,3 kWh Harga Wuling Air EV sudah termasuk diskon PPN sebesar 10 persen dari pemerintah karena model ini diproduksi secara lokal dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen. 2. Neta V-II Neta Auto Indonesia memperkenalkan Neta V-II pada Mei lalu dengan harga Rp299 juta. Model ini lebih murah dibandingkan model impor V yang dihargai Rp317 juta. Harga yang lebih murah ini memungkinkan karena Neta V-II memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon PPN 10 persen. Mobil ini diharapkan bisa menjadi pilihan menarik bagi konsumen yang mencari mobil listrik terjangkau di Indonesia. 3. Seres E1 Seres E1 adalah mobil listrik termurah di daftar ini, dengan varian terendah dijual seharga Rp189 juta, sedikit lebih murah dibandingkan varian Lite dari Wuling Air EV. Berikut adalah harga varian Seres E1: Type B: Rp189 juta Type L: Rp219 juta Seres E1 hadir dengan baterai berkapasitas 13,8 kWh untuk Type B dan 16,8 kWh untuk Type L. Jarak tempuh yang dapat dicapai adalah 180 km untuk Type B dan 220 km untuk Type L, menjadikannya pilihan yang cocok untuk penggunaan sehari-hari di area perkotaan. Berbeda dengan Air EV, Seres E1 tidak diproduksi dalam negeri. (b)
Indonesia
| Selasa, 25 Juni 2024
Politik
Jelang Sidang MKMK, Jimly Asshiddiqie Terangkan Proses Persidangan
PIFA, Politik - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie mengumumkan rencananya untuk memanggil sembilan hakim konstitusi pada Senin (31/10) mendatang. Dalam pertemuan tersebut, para hakim diharapkan memahami mekanisme persidangan yang akan berlaku, memastikan kesiapan mereka menghadapi tuntutan etika terkait putusan syarat usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres). "Nah, itu (Hakim) nanti akan diperiksa. Nanti jadwalnya lagi disusun. Ada yang ramai-ramai bersembilan, ada yang satu orang, ada yang dua orang, ada yang lima orang. Nah itu sendiri-sendiri, tergantung kasus laporannya," jelas Jimly. dikutip PIFA dari CNNIndonesia. Pada rapat perdana yang diadakan Kamis (26/10), MKMK yang terdiri dari Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan hakim konstitusi Wahiduddin Adams, membahas aduan etik yang berkaitan dengan putusan syarat usia capres-cawapres. Jimly menyatakan bahwa proses persidangan akan dimulai pada Selasa (1/11) dengan menghadapi laporan dari pakar hukum tata negara dan advokat, Denny Indrayana, yang akan datang dari Melbourne, Australia, untuk mengikuti sidang MKMK. Proses pemeriksaan terhadap para hakim yang terlibat akan dilakukan dalam beberapa tahap, dengan jadwal penyusunan masih dalam proses. Jimly menjelaskan bahwa sidang terkait pemeriksaan terlapor akan diadakan tertutup, mengikuti prinsip dasar sidang MKMK yang bersifat tertutup. Namun, proses pemeriksaan pelapor akan terbuka, sesuai dengan keputusan bersama antara majelis dan pelapor. "Nah iya itu (sidang pemeriksaan hakim) tertutup. Karena sidang ini pada dasarnya itu tertutup. Tapi kecuali tadi saya kan bilang karena kepentingan para pelapor, enggak ada yang dirugikan kalau itu dibuka. Nah saya tawarkan, mau enggak? Mau semua," kata Jimly.
Jakarta
| Jumat, 27 Oktober 2023
Politik
Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Tuduhan Pemerasan Rp 1 Miliar Dolar
PIFA, Politik - Kontroversi mengenai dugaan pemerasan dalam pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian mencapai titik puncaknya ketika Ketua KPK, Firli Bahuri, dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan pada kamis 05 Oktober 2023, Firli Bahuri menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau penerimaan uang sebesar 1 miliar dolar terkait kasus yang tengah diusut KPK. Dalam klarifikasinya, Firli Bahuri menjelaskan bahwa isu mengenai pemberian uang sebanyak itu setelah bermain bulutangkis di daerah Mangga Besar adalah sepenuhnya palsu. Dia menyatakan hanya memiliki satu orang ajudan bernama Kevin dan sering bermain bulutangkis di tempat terbuka untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya, tanpa adanya pertemuan tersembunyi. Firli Bahuri dengan tegas menyatakan bahwa komunikasinya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terbatas pada situasi resmi, seperti rapat terbatas atau sidang kabinet paripurna. Menurutnya, isu pemerasan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada hubungan dengan kenyataan. "Saya pastikan kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, meminta sesuatu apalagi disebut pemerasan. Saya kira tidak ada tuduhan itu," ungkap Firli Bahuri. Akibat munculnya Isu ini telah menciptakan kehebohan dalam ranah politik nasional, namun pernyataan tegas dari Ketua KPK diharapkan dapat membawa klarifikasi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi yang sangat dihormati ini. Dalam beberapa pekan mendatang, publik akan memantau perkembangan kasus ini, sambil menunggu keputusan dan tindakan lanjutan dari KPK dalam menangani dugaan korupsi yang mengguncang Kementerian Pertanian. (hs)
Jakarta
| Jumat, 6 Oktober 2023