Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun

PIFA, Politik — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data faktual, termasuk terkait dana APBD yang disebut didepositokan di perbankan. “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, atau menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (22/10/2025). Ia menegaskan ancaman tersebut berlaku untuk semua jajaran tanpa pandang bulu, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dedi juga mengungkapkan telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengonfirmasi sumber data terkait dugaan dana APBD Jabar senilai Rp4,1 triliun yang disebut didepositokan. Kunjungan itu dilakukan guna mencocokkan data pemerintah pusat dengan data milik Pemprov Jabar. “Seluruh rangkaian verifikasi data ini akan dilakukan secara transparan agar publik mengetahui informasi yang benar sesuai fakta,” ujarnya. Sebelumnya, Dedi menampik pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut ada 15 daerah di Indonesia menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di luar bank pembangunan daerah. Jawa Barat disebut memiliki deposito Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Menurut data yang diungkapkan Purbaya, total dana pemerintah daerah yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Rinciannya, simpanan pemerintah kabupaten mencapai Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

Politik

| Kamis, 23 Oktober 2025

Foto: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Personel dan Alutsista Diminta Disiagakan

PIFA, Politik - Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menyatakan langkah itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi perkembangan situasi strategis.“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” kata Aulia.Dalam telegram tersebut terdapat tujuh perintah utama. Salah satunya meminta Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).Selain itu, TNI juga diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian, seperti bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, serta kantor PLN.Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diminta melakukan deteksi dini dan pengamatan udara selama 24 jam. Sementara Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diperintahkan menginstruksikan atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI).Di wilayah ibu kota, Kodam Jaya diminta meningkatkan patroli di objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di DKI Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif.Selain itu, satuan intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing serta segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Panglima TNI.

Politik

| Senin, 9 Maret 2026

Politik

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana

PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh bangsa di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3).Pertemuan tersebut dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden, hingga ketua umum partai politik.Jokowi mengatakan ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait Board of Peace (BoP) serta tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.“Mengenai masuknya Indonesia ke BoP, dan yang kedua mengenai tarif dagang Indonesia-Amerika,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/3).Menurut Jokowi, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum itu bertujuan membangun dialog agar dunia menjadi lebih damai.Selain itu, Prabowo juga menjelaskan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani kedua negara.Jokowi menyebut Prabowo meyakini kesepakatan tersebut menguntungkan Indonesia karena sekitar 1.800 komoditas Indonesia mendapatkan tarif impor 0 persen di Amerika Serikat.“Ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.Ia menambahkan, saat ini neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mencatat surplus lebih dari 18 miliar dolar AS, yang menurutnya masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.Jokowi juga mengapresiasi pertemuan tersebut karena berlangsung interaktif dan melibatkan banyak tokoh nasional, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma'ruf Amin.Menurut Jokowi, forum diskusi seperti itu sangat baik jika dilakukan secara rutin agar berbagai masukan dari tokoh bangsa dapat didengar pemerintah.

Politik

| Sabtu, 7 Maret 2026

Politik

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut

PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena latar belakangnya sebagai mantan penyanyi dangdut.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan hal itu disampaikan Fadia saat menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik."Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).Asep menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan asas presumptio iures de iure atau teori fiksi hukum, yang menganggap setiap orang mengetahui hukum.Ia menegaskan Fadia telah menjabat sebagai Bupati selama dua periode dan sebelumnya menjadi Wakil Bupati pada 2011–2016, sehingga seharusnya memahami prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.Kepada penyidik, Fadia juga mengklaim urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di Kabupaten Pekalongan.Sebelumnya, pada 3 Maret 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia di wilayah Semarang, Jawa Tengah. KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya dari Pekalongan.Sehari kemudian, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.

Politik

| Jumat, 6 Maret 2026

Berita Populer

Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun

Politik

| Kamis, 23 Oktober 2025

Politik

Kunjungi Istana Tampaksiring di Bali, Andika Perkasa: Bukan Safari Politik!

PIFA, Politik - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa, mengunjungi Istana Tampaksiring di Gianyar, Bali, pada Selasa (12/9). Andika Perkasa tampak datang bersama istrinya, Diah Erwiany Hendrati atau Hetty, dan anaknya Andrew Perkasa. Andika terlihat santai mengenakan pakaian kasual selama kunjungannya. Andika menegaskan bahwa kunjungannya kali ini bukan safari politik. "Ini bukan safari politik, ini murni kunjungan saja. Karena selama saya mengabdi kepada negara dan pernah menjadi komandan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), cuma istana ini yang belum pernah saya kunjungi," ujar Andika, mengutip detikBali, Rabu (13/9/2023). Andika dan keluarganya menghabiskan lebih dari dua jam berkeliling di kompleks istana. Mereka didampingi oleh Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri, putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang juga merupakan adik dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selama berkeliling di Istana Kepresidenan Tampaksiring, Andika Perkasa tidak banyak berbicara mengenai isu politik, meskipun dia juga menjabat sebagai wakil ketua tim pemenangan nasional (TPN) untuk Calon Presiden Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024. Andika mengakui bahwa kunjungannya tersebut adalah keputusan spontan yang terjadi ketika dia berada di Bali untuk memberikan kuliah umum di Universitas Udayana. "Kebetulan ke Bali bersama keluarga, jadi saya coba komunikasi dengan Ibu Sukmawati. Gayung bersambut akhirnya bisa bertemu dan berkeliling di Istana Tampaksiring yang juga dibuka kunjungannya untuk masyarakat umum ini," terang Andika. (yd)

Bali

| Rabu, 13 September 2023

Politik

Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024

PIFA, Lokal — Para pemuda dari suku Madura yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera Kalimantan Barat resmi mendeklarasikan dukungan penuh mereka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono. Deklarasi dukungan ini dilakukan pada Minggu malam, 27 Oktober 2024, di Kafe Panglima, Kota Pontianak, sehari sebelum peringatan Sumpah Pemuda ke-96.Menurut Bendahara Umum Himpunan Pemuda Madura Kalbar, Totas, deklarasi ini menjadi langkah awal untuk memulai pergerakan masif di 14 kabupaten/kota Kalbar guna memastikan kemenangan Midji-Didi. “Setelah ini kita akan rapat bersama para ketua di 14 kabupaten/kota untuk merumuskan langkah apa yang akan kita ambil untuk memenangkan Pak Midji dan Pak Didi. Tapi yang pasti kita turun ke bawah,” ujarnya dengan penuh optimisme.Totas menambahkan, rekam jejak Sutarmidji dan Didi menjadi alasan utama pihaknya memilih mendukung pasangan tersebut. “Mereka terbukti bekerja baik. Program-program mereka nyata. Barang yang bagus dan benar itu mesti dilanjutkan, karena kalau kita mulai dengan orang baru, tentu akan mulai dari nol lagi untuk kebijakan-kebijakan,” tegasnya.Sebagai pemuda yang berharap ada percepatan pembangunan, baik dalam infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia, Totas menegaskan komitmen Himpunan Pemuda Madura untuk bekerja maksimal demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kalbar dalam kepemimpinan Midji-Didi pada periode 2024-2029."Kami sepakat melalui dua lembaga ini akan turun langsung ke masyarakat. Kami akan melakukan door-to-door, dari rumah ke rumah, menyentuh masyarakat secara langsung karena waktu sudah tidak lama lagi,” tambahnya.Senada dengan Totas, Ketua Sahabat Sakera Kalbar, Muhammad Ismail Zein, juga mengutarakan tekadnya untuk memenangkan Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024."Saya sebagai Ketua Sahabat Sakera mengajak dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Madura di Kalbar untuk memenangkan pasangan Pak Sutarmidji dan Pak Didi Haryono," ujarnya lantang.Zein juga mengakui, rekam jejak dan kinerja Sutarmidji sebagai kepala daerah yang sukses serta pengalaman Didi di kepolisian menjadi alasan kuat untuk mendukung mereka kembali memimpin Kalbar.“Alasan kami memilih mereka, karena mereka sudah terbukti, kinerjanya bagus, harapan kami Pak Sutarmidji dan Pak Didi kembali memimpin Kalbar,” pungkas Zein.Deklarasi dan konsolidasi Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera ini mempertegas tekad dukungan dari komunitas Madura di Kalbar, demi kemajuan provinsi yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan yang berpengalaman.

Kalbar

| Selasa, 29 Oktober 2024

Feeds

Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Personel dan Alutsista Diminta Disiagakan

Politik

| Senin, 9 Maret 2026

Politik

Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana

Politik

| Sabtu, 7 Maret 2026

Politik

Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut

Politik

| Jumat, 6 Maret 2026

Politik

Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana

PIFA, Politik - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, wakil presiden, serta tokoh nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3).Menurut Muzani, Prabowo menerima berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa sebagai referensi dalam mengambil keputusan terkait situasi nasional dan global.“Presiden menerima pandangan itu dengan senang hati dan menjadikannya sebagai referensi dalam mengambil keputusan,” ujar Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3).Ia mengatakan diskusi berlangsung konstruktif dan penuh suasana kebersamaan. Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangan mereka.Selain menerima masukan, Prabowo juga memaparkan pandangannya terkait perkembangan geopolitik global. Beragam pandangan yang muncul dalam diskusi disebut ada yang kritis, tajam, maupun berupa saran dan pemikiran.Muzani menegaskan, Prabowo juga menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara serta meminta seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan.Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, dari pukul 19.30 hingga 23.30 WIB itu digelar di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Jakarta

| Kamis, 5 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana | Pifa Net

Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik parlemen, serta mantan menteri luar negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3). Pertemuan yang membahas konflik di Timur Tengah itu berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 19.30 hingga 23.30 WIB.Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia menekankan pentingnya jalur diplomasi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, guna mendorong penyelesaian konflik melalui meja perundingan serta menghormati kedaulatan setiap negara. Sugiono juga menyampaikan niat Prabowo untuk berperan sebagai mediator dan menyoroti kekhawatiran negara-negara Teluk atas serangan yang terjadi di wilayah mereka.Sugiono menambahkan, Prabowo telah melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk, meski untuk bertemu Putra Mahkota Arab Saudi masih menunggu waktu yang tepat.Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menilai peluang keberhasilan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) berpotensi menurun seiring meningkatnya eskalasi konflik. Ia menangkap kesan bahwa pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP, tergantung perkembangan situasi dan komunikasi dengan negara-negara OKI.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut hingga kini Indonesia masih berada di BoP, namun evaluasi tetap terbuka bila diperlukan bersama negara lain.Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap langkah dan kerja sama internasional yang diambil pemerintah di tengah dinamika konflik tersebut.

Politik

| Selasa, 3 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana | Pifa Net

Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel

PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera memutuskan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Hasanuddin menilai posisi Indonesia dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri bebas aktif di mata internasional. Ia menyoroti risiko Indonesia terseret dalam pusaran geopolitik negara-negara Arab yang tengah memanas.“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3).Menurutnya, partisipasi Indonesia sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Ia juga menilai komitmen menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika Indonesia tergabung dalam organisasi yang dinilai membiarkan agresi militer, termasuk invasi AS-Israel ke Iran.Hasanuddin turut menyoroti sikap pemerintah yang belum secara tegas mengutuk invasi tersebut. Sikap diam itu, kata dia, memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia dan berpotensi memengaruhi pandangan rakyat Palestina terhadap Indonesia.Ia juga mengingatkan potensi penolakan terhadap mobilisasi TNI sebagai bagian dari pasukan ISF BoP. Bahkan, menurutnya, penolakan telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza.Selain aspek politik, Hasanuddin menilai alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam misi tersebut dapat menekan kapasitas fiskal negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik yang meluas, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara.

Politik

| Senin, 2 Maret 2026

Politik

Foto: Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel | Pifa Net

DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS

PIFA, Politik — Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang Amerika Serikat–Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).Mengutip Antara, Chusnunia menilai ART mencakup sektor yang sangat luas, mulai dari perdagangan, investasi, dan digital hingga sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta keamanan ekonomi. Namun, ia menyoroti adanya klausul yang berpotensi lebih merugikan Indonesia.Salah satu poin yang dipersoalkan adalah ketentuan yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dan memperoleh persetujuan AS sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain. “Ada lebih dari 20 Pasal dalam perjanjian yang meresahkan, misalnya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam klausul perjanjian disebut barang dari AS bebas dari persyaratan yang diatur di Indonesia,” kata Chusnunia.Ia mengingatkan, bila perlakuan khusus tersebut diterapkan, negara lain berpotensi menuntut kebijakan serupa. Padahal, TKDN diberlakukan untuk mendorong industrialisasi nasional sebagai agenda prioritas. Aturan TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, yang mewajibkan komponen lokal tinggi—termasuk baterai nikel dan modul elektronik—sebagai syarat insentif. Produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.Chusnunia menilai kesepakatan itu berisiko mengembalikan posisi Indonesia hanya sebagai pasar dan importir, bukan basis produksi industri yang mandiri. Selain itu, klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi dinilai berpotensi memicu banjir produk pertanian dan peternakan—seperti daging sapi, susu, dan keju—yang dapat menekan peternak lokal.Ia juga menyinggung perkembangan hukum di AS. Menurutnya, Mahkamah Agung AS telah membatalkan tarif resiprokal dan menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.“Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan,” ujarnya. Ia menegaskan, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang agar setiap perjanjian internasional tetap berpijak pada kepentingan sosial, prinsip persamaan kedudukan, dan asas saling menguntungkan.

Politik

| Minggu, 1 Maret 2026

Politik

Foto: DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS | Pifa Net

Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

PIFA, Politik – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengganggu program maupun anggaran pendidikan.Teddy menyampaikan hal itu untuk menjawab narasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pengurangan anggaran pendidikan akibat program MBG.“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan, saya jawab tidak,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (27/2).Menurutnya, di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap berjalan bahkan bertambah. Program yang masih berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat. Hingga tahun lalu, pemerintah telah membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah.“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” ujarnya.Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap sekolah-sekolah rusak. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 16 ribu unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.Teddy mengakui masih ada sekolah yang terbengkalai. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah daerah, di mana SMA menjadi kewenangan gubernur, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan bupati dan wali kota.“Memang ada sekolah rusak dari dulu, tapi di era Pak Prabowo sekolah yang sudah lama rusak dan belum tertanggulangi kita renovasi,” katanya.Pemerintah juga disebut meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disalurkan ke 210 ribu sekolah.Teddy turut membantah anggapan bahwa program MBG mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan tenaga pengajar. Ia menyebut persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat telah memberikan tambahan insentif.Menurutnya, insentif guru honorer yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan, kini meningkat menjadi Rp400 ribu di era pemerintahan Prabowo. Sementara untuk guru non-ASN, insentif dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.Selain itu, mekanisme pembayaran tunjangan honor guru melalui transfer daerah kini dilakukan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali seperti sebelumnya.“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” kata Teddy.

Politik

| Sabtu, 28 Februari 2026

Politik

Foto: Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan | Pifa Net

PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi

PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencari keuntungan finansial maupun bentuk manfaat material lainnya.Larangan tersebut tertuang dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam surat itu ditegaskan bahwa seluruh kader partai di tiga pilar—struktural, legislatif, dan eksekutif—dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan program MBG demi kepentingan pribadi."DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif), dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," demikian kutipan dalam surat tersebut.DPP juga meminta para kader menjaga integritas dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat terhadap partai. Kader diminta mengawal pelaksanaan Program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.Dalam surat itu ditegaskan, setiap pelanggaran terhadap instruksi tersebut akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan internal partai.Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan adanya surat tersebut. Ia menyebut instruksi itu menjadi penegasan bahwa partainya tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan individu untuk terlibat dalam bisnis MBG.“Dengan adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujar Guntur.Ia menambahkan, surat tersebut juga menjadi jawaban atas tudingan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Menurut Guntur, dengan adanya instruksi itu, partai secara tegas melarang keterlibatan anggota dan kader PDIP dalam bisnis MBG.

Politik

| Jumat, 27 Februari 2026

Politik

Foto: PDIP Larang Kader Manfaatkan Program MBG untuk Keuntungan Pribadi | Pifa Net

Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah

PIFA, Politik - Gubernur Rudy Mas'ud akhirnya buka suara terkait polemik anggaran Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas di Provinsi Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku serta mempertimbangkan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik geografis ekstrem.Sebelumnya, penjelasan terkait anggaran tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni. Ia menyebut rencana pengadaan kendaraan dinas telah melalui pertimbangan matang demi mendukung efektivitas kerja kepala daerah.Menurut Sri, kendaraan operasional gubernur harus mampu menjangkau wilayah-wilayah pelosok Kaltim yang memiliki medan berat, mulai dari jalan berlumpur hingga berbatu."Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.Ia menjelaskan, anggaran Rp 8,5 miliar tersebut direncanakan untuk pembelian mobil jenis SUV hybrid dengan mesin 3.000 cc. Namun, hingga kini belum dirinci secara spesifik terkait waktu pembelian, merek kendaraan, maupun jumlah unit yang akan dibeli."Kondisi jalur di Kaltim seringkali berlumpur dan berbatu. Kendaraan multifungsi dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat diperlukan agar agenda kerja pimpinan tidak terhambat kendala teknis di lapangan," ujarnya.Sementara itu, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim belum menyediakan mobil dinas untuknya. Ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas kedinasan."Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur, jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan," ujar Rudy.Rudy juga menyinggung posisi strategis Kaltim sebagai lokasi berdirinya Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, pengadaan kendaraan dinas juga berkaitan dengan upaya menjaga marwah daerah di mata nasional maupun internasional."Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim," tuturnya.Ia menambahkan bahwa spesifikasi kendaraan yang direncanakan masih berada dalam batas ketentuan."Mobil yang diadakan itu hanya 3.000 cc. Soal harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya mengikuti pesan itu saja, sesuai Permendagri," sambungnya.Di sisi lain, berdasarkan data di situs Sirup Inaproc, terdapat rencana pengadaan kendaraan dinas jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan APBD 2026. Kendaraan yang direncanakan berupa jip 4x4 A/T dengan kapasitas mesin 3.346 cc berbahan bakar solar.Pengadaan tersebut dijadwalkan pada Mei 2026 melalui metode e-purchasing dengan jumlah satu unit kendaraan. Pagu anggaran tercatat sebesar Rp 2.952.380.480 yang bersumber dari APBD 2026 Provinsi Kalimantan Timur.

Politik

| Kamis, 26 Februari 2026

Politik

Foto: Gubernur Kaltim Sebut Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar untuk Medan Ekstrem dan Demi Marwah Daerah | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun

Politik

| Kamis, 23 Oktober 2025

Politik

Kunjungi Istana Tampaksiring di Bali, Andika Perkasa: Bukan Safari Politik!

Bali

| Rabu, 13 September 2023

Politik

Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024