Politik
Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Wanita Dipindah ke Tengah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus wanita pada KRL dipindahkan ke bagian tengah rangkaian usai kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Arifah mengakui pernyataannya tersebut kurang tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. “Terkait pernyataan saya paskainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” kata Arifah melalui akun resmi Kementerian PPPA, Rabu (29/4). Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para korban dan keluarga korban kecelakaan kereta. “Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujarnya. Arifah menegaskan tidak ada maksud untuk membedakan keselamatan antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya, keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas utama. “Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” jelasnya. Ia menambahkan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban kecelakaan mendapatkan penanganan terbaik, baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. “Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban,” katanya. Sebelumnya, Arifah menuai kritik setelah mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah rangkaian KRL. Pernyataan itu disampaikan setelah menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). “Kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah,” ujar Arifah kala itu. Usulan tersebut kemudian menuai sorotan publik dan kritik dari berbagai pihak yang menilai pernyataan itu tidak sensitif terhadap tragedi kecelakaan kereta di Bekasi.
Politik
| Rabu, 29 April 2026
Trending
Proyek Food Estate Prabowo di Kalteng Gagal, PDIP: Kejahatan Lingkungan!
Kalteng
| Rabu, 16 Agustus 2023
Pasangan Edi Rusdi Kamtono-Bahasan Terima Dukungan dari Tiga Partai Politik
Pontianak
| Jumat, 2 Agustus 2024
Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional
Politik
| Kamis, 29 Januari 2026
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Selatan
Indonesia
| Senin, 3 Maret 2025
Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Mata Najwa Tanya Kenapa konglomerat Tak Dukung, Anies: Diperiksa Pajaknya, Mereka Takut
Jakarta
| Rabu, 20 September 2023
Kisruh Internal PSI Semarang, 13 DPC Pilih Mundur dari Kepengurusan
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
Hasto Hormati Putusan Majelis Hakim Tolak Eksepsi, Siap Jalani Sidang Pokok Perkara
Indonesia
| Jumat, 11 April 2025
Profil Muhammad Saleh Mukadam, Anggota DPRD yang jadi Tersangka Penembakan
Lampung
| Senin, 8 Juli 2024
Prabowo Sebut Kelompok Pengkritik Pemerintah Dikendalikan Kekuatan Asing
Politik
| Senin, 2 Februari 2026
Berita Terbaru
Politik
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Sentul Terkait Dugaan Korupsi Program MBG
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Jawa Barat, Rabu (17/6), dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi membenarkan adanya tindakan penyegelan tersebut saat dikonfirmasi awak media. “Iya benar (penyidik ke gudang motor listrik pengadaan BGN di Sentul),” ujarnya. Meski demikian, Kejagung menegaskan penyegelan gudang tidak berarti seluruh unit motor listrik akan langsung disita. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah barang dan menjaga agar aset tidak berpindah tangan selama proses penyidikan berlangsung. Syarief juga menyampaikan bahwa penyidik akan bertahap mendatangi lokasi penyimpanan lain, termasuk gudang di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk melakukan pendataan serupa. “Untuk cek jumlah dan segel saja ini. (Gudang lainnya) iya nanti didatangi juga, bertahap,” katanya. Selain pengamanan barang, Kejagung juga mendorong agar BGN segera menyalurkan motor listrik yang telah tersedia agar dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program MBG, bukan hanya tersimpan di gudang. Syarief menegaskan bahwa tidak semua unit akan dijadikan barang bukti, karena sebagian tetap dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan program. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka terdiri dari eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta dua pihak lainnya yakni Asep Yusuf Somantri dan Andri Mulyono. Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi, yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu sorotan utama adalah dugaan mark up dalam pengadaan motor listrik yang mencapai lebih dari 21 ribu unit. Penyidik menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menelusuri alur pengadaan, distribusi, serta potensi kerugian negara dalam program tersebut.
Politik
| Rabu, 17 Juni 2026
Politik
Kagama Muda Bergerak Dukung Aksi Mahasiswa UGM di Diskusi Pejabat, Sebut Bentuk Kritik Sosial
SLEMAN – Kelompok Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggeruduk forum diskusi di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/6) malam. Forum diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” itu sebelumnya dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kagama Muda Bergerak merupakan kelompok yang berasal dari kalangan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya mereka yang memiliki latar belakang aktivisme sejak masa kuliah. Dalam pernyataannya, Kagama Muda Bergerak menilai aksi mahasiswa tersebut sebagai bentuk kritik terhadap dominasi narasi Pancasila di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapi masyarakat. Mereka menyoroti sejumlah isu seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga ketimpangan kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak pada masyarakat luas. Menurut mereka, ketika persoalan mendasar tersebut belum tertangani, penekanan berlebihan pada narasi persatuan dan Pancasila justru dapat dianggap mengabaikan realitas yang dihadapi publik. “Pada titik ini, kritik tersebut tidak lagi berada semata pada level ekspresi demokratis, tetapi telah bergerak menjadi tuntutan politik atas stagnasi perbaikan ekonomi dan ketidakmampuan negara menjawab persoalan material,” demikian pernyataan Kagama Muda Bergerak. Kelompok tersebut juga menyoroti meningkatnya peran aparat keamanan dalam ruang sipil yang mereka nilai sebagai indikasi kemunduran demokrasi. Atas dasar itu, Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa UGM. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi kegelisahan publik sekaligus perlawanan terhadap praktik yang dianggap otoriter. Selain itu, mereka menolak segala bentuk stigmatisasi, intimidasi, maupun delegitimasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut mereka, kampus harus tetap menjadi ruang bebas bagi kebebasan berpikir dan berekspresi. Kagama Muda Bergerak juga mendorong pemerintah agar merespons kritik masyarakat secara substantif dan terbuka, bukan dengan pendekatan yang dianggap menekan suara kritis. Pernyataan tersebut ditutup dengan ajakan kepada masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Politik
| Rabu, 17 Juni 2026
Politik
Mahasiswa dan Massa Aksi di Surabaya Sampaikan 16 Tuntutan, Soroti Kebijakan Pemerintah dan Isu Demokrasi
SURABAYA – Sejumlah massa aksi yang menggelar demonstrasi di Surabaya menyampaikan belasan tuntutan kepada pemerintah yang mencakup isu politik, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Aksi tersebut juga diikuti oleh penyandang disabilitas yang turut menyuarakan kesulitan akses lapangan kerja. Dalam aksinya, massa menyuarakan setidaknya 16 tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan, serta desakan penghentian program-program tertentu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan, termasuk permintaan agar kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang disebut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diusut tuntas. Selain itu, massa aksi menuntut penghentian praktik represif aparat terhadap masyarakat sipil, serta menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi. Isu kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap aktivis politik juga menjadi sorotan dalam tuntutan tersebut, termasuk desakan pembebasan tahanan politik tanpa syarat. Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, demonstran menuntut penghapusan eksploitasi buruh, penghentian diskriminasi gender di tempat kerja, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Mereka juga meminta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Massa aksi turut menyoroti kebijakan ekonomi nasional dengan menyerukan penguatan independensi Bank Indonesia, khususnya dalam penempatan pejabat yang dinilai harus berbasis kompetensi dan keahlian moneter. Selain itu, mereka mendesak adanya permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap pemerintahan saat ini, termasuk yang disebut sebagai pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, dengan penekanan pada isu keadilan sosial, tata kelola sumber daya alam, serta perlindungan hak-hak sipil dan demokrasi di Indonesia.
Politik
| Rabu, 17 Juni 2026
Berita Populer
Politik
Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Wanita Dipindah ke Tengah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus wanita pada KRL dipindahkan ke bagian tengah rangkaian usai kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Arifah mengakui pernyataannya tersebut kurang tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. “Terkait pernyataan saya paskainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” kata Arifah melalui akun resmi Kementerian PPPA, Rabu (29/4). Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para korban dan keluarga korban kecelakaan kereta. “Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujarnya. Arifah menegaskan tidak ada maksud untuk membedakan keselamatan antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya, keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas utama. “Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” jelasnya. Ia menambahkan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban kecelakaan mendapatkan penanganan terbaik, baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. “Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban,” katanya. Sebelumnya, Arifah menuai kritik setelah mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah rangkaian KRL. Pernyataan itu disampaikan setelah menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). “Kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah,” ujar Arifah kala itu. Usulan tersebut kemudian menuai sorotan publik dan kritik dari berbagai pihak yang menilai pernyataan itu tidak sensitif terhadap tragedi kecelakaan kereta di Bekasi.
Politik
| Rabu, 29 April 2026
Politik
Proyek Food Estate Prabowo di Kalteng Gagal, PDIP: Kejahatan Lingkungan!
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto lantaran mangkrak dan diduga disalahgunakan. Dia dengan tegas menyebut bahwa proyek gagal itu merupakan kejahatan lingkungan lantaran membabat habis hutan, namun tak ada hasilnya. "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto, dikutip PIFA dari CNN Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya sekaligus merespons soal dugaan adanya aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Hasto pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri kasus yang merugikan negara itu. "Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tegas Hasto. Sebagai informasi, Program ood estate atau yang dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan tersebut digagas langsung oleh Presiden Jokowi. Proyek yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini turut masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Indonesia tahun 2020-2024. (yd)
Kalteng
| Rabu, 16 Agustus 2023
Politik
Pasangan Edi Rusdi Kamtono-Bahasan Terima Dukungan dari Tiga Partai Politik
PIFA, Politik - Tiga partai politik di Kota Pontianak, yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara resmi mendukung pasangan Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Dukungan ini diumumkan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Pontianak, Naufal Ba’bud, dalam konferensi pers pada Kamis. "Dengan dukungan tiga partai dan total 17 kursi di parlemen, kami telah memenuhi syarat minimum untuk pencalonan," katanya. Ketua DPD Nasdem Kota Pontianak, Agus Sugianto, menambahkan bahwa Nasdem sebelumnya telah membuka pendaftaran calon, namun akhirnya memutuskan untuk mendukung pasangan Edi dan Bahasan berdasarkan mandat terakhir. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Pontianak, Husin, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Edi yang telah membawa perubahan positif dan mengajak partai lain untuk bergabung dalam memenangkan pasangan tersebut. (ad)
Pontianak
| Jumat, 2 Agustus 2024
Feeds
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Sentul Terkait Dugaan Korupsi Program MBG
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Jawa Barat, Rabu (17/6), dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi membenarkan adanya tindakan penyegelan tersebut saat dikonfirmasi awak media. “Iya benar (penyidik ke gudang motor listrik pengadaan BGN di Sentul),” ujarnya. Meski demikian, Kejagung menegaskan penyegelan gudang tidak berarti seluruh unit motor listrik akan langsung disita. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah barang dan menjaga agar aset tidak berpindah tangan selama proses penyidikan berlangsung. Syarief juga menyampaikan bahwa penyidik akan bertahap mendatangi lokasi penyimpanan lain, termasuk gudang di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk melakukan pendataan serupa. “Untuk cek jumlah dan segel saja ini. (Gudang lainnya) iya nanti didatangi juga, bertahap,” katanya. Selain pengamanan barang, Kejagung juga mendorong agar BGN segera menyalurkan motor listrik yang telah tersedia agar dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program MBG, bukan hanya tersimpan di gudang. Syarief menegaskan bahwa tidak semua unit akan dijadikan barang bukti, karena sebagian tetap dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan program. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka terdiri dari eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta dua pihak lainnya yakni Asep Yusuf Somantri dan Andri Mulyono. Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi, yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu sorotan utama adalah dugaan mark up dalam pengadaan motor listrik yang mencapai lebih dari 21 ribu unit. Penyidik menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menelusuri alur pengadaan, distribusi, serta potensi kerugian negara dalam program tersebut.
Politik
| Rabu, 17 Juni 2026
Kagama Muda Bergerak Dukung Aksi Mahasiswa UGM di Diskusi Pejabat, Sebut Bentuk Kritik Sosial
SLEMAN – Kelompok Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggeruduk forum diskusi di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/6) malam. Forum diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” itu sebelumnya dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kagama Muda Bergerak merupakan kelompok yang berasal dari kalangan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya mereka yang memiliki latar belakang aktivisme sejak masa kuliah. Dalam pernyataannya, Kagama Muda Bergerak menilai aksi mahasiswa tersebut sebagai bentuk kritik terhadap dominasi narasi Pancasila di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapi masyarakat. Mereka menyoroti sejumlah isu seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga ketimpangan kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak pada masyarakat luas. Menurut mereka, ketika persoalan mendasar tersebut belum tertangani, penekanan berlebihan pada narasi persatuan dan Pancasila justru dapat dianggap mengabaikan realitas yang dihadapi publik. “Pada titik ini, kritik tersebut tidak lagi berada semata pada level ekspresi demokratis, tetapi telah bergerak menjadi tuntutan politik atas stagnasi perbaikan ekonomi dan ketidakmampuan negara menjawab persoalan material,” demikian pernyataan Kagama Muda Bergerak. Kelompok tersebut juga menyoroti meningkatnya peran aparat keamanan dalam ruang sipil yang mereka nilai sebagai indikasi kemunduran demokrasi. Atas dasar itu, Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa UGM. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi kegelisahan publik sekaligus perlawanan terhadap praktik yang dianggap otoriter. Selain itu, mereka menolak segala bentuk stigmatisasi, intimidasi, maupun delegitimasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut mereka, kampus harus tetap menjadi ruang bebas bagi kebebasan berpikir dan berekspresi. Kagama Muda Bergerak juga mendorong pemerintah agar merespons kritik masyarakat secara substantif dan terbuka, bukan dengan pendekatan yang dianggap menekan suara kritis. Pernyataan tersebut ditutup dengan ajakan kepada masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.
Politik
| Rabu, 17 Juni 2026
Mahasiswa dan Massa Aksi di Surabaya Sampaikan 16 Tuntutan, Soroti Kebijakan Pemerintah dan Isu Demokrasi
SURABAYA – Sejumlah massa aksi yang menggelar demonstrasi di Surabaya menyampaikan belasan tuntutan kepada pemerintah yang mencakup isu politik, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Aksi tersebut juga diikuti oleh penyandang disabilitas yang turut menyuarakan kesulitan akses lapangan kerja. Dalam aksinya, massa menyuarakan setidaknya 16 tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan, serta desakan penghentian program-program tertentu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan, termasuk permintaan agar kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang disebut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diusut tuntas. Selain itu, massa aksi menuntut penghentian praktik represif aparat terhadap masyarakat sipil, serta menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi. Isu kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap aktivis politik juga menjadi sorotan dalam tuntutan tersebut, termasuk desakan pembebasan tahanan politik tanpa syarat. Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, demonstran menuntut penghapusan eksploitasi buruh, penghentian diskriminasi gender di tempat kerja, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Mereka juga meminta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Massa aksi turut menyoroti kebijakan ekonomi nasional dengan menyerukan penguatan independensi Bank Indonesia, khususnya dalam penempatan pejabat yang dinilai harus berbasis kompetensi dan keahlian moneter. Selain itu, mereka mendesak adanya permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap pemerintahan saat ini, termasuk yang disebut sebagai pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, dengan penekanan pada isu keadilan sosial, tata kelola sumber daya alam, serta perlindungan hak-hak sipil dan demokrasi di Indonesia.
Politik
| Rabu, 17 Juni 2026
Mahasiswa UGM Ungkap Pemicu Aksi Geruduk Forum Diskusi Pejabat di GIK
SLEMAN – Aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggeruduk panggung diskusi di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/6) malam, dipicu pernyataan para pejabat yang menantang publik untuk menyampaikan kritik secara langsung. Acara diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” itu menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Melalui keterangan resmi Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, aksi naik ke panggung disebut dipicu ucapan para narasumber yang menantang peserta untuk mengkritik secara langsung, bukan melalui media sosial. “Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk ‘mengkritik secara langsung, bukan di sosial media’,” tulis pernyataan SEMA UGM yang diunggah melalui Instagram resminya. Dalam pernyataannya, mahasiswa menilai kondisi sosial dan politik saat ini membuat ruang kritik publik semakin sensitif. Mereka juga menyebut adanya ketimpangan antara nilai Pancasila yang disampaikan dalam forum dengan realitas kebijakan pemerintah. SEMA UGM menyatakan masyarakat sudah lama menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, dugaan pemborosan anggaran negara, hingga kebijakan yang dinilai tidak menyentuh akar masalah. Dalam situasi tersebut, mereka mempertanyakan relevansi narasi persatuan bangsa yang dibahas dalam forum. Mahasiswa juga menyoroti dugaan pengabaian terhadap kritik publik yang kerap disampaikan melalui demonstrasi maupun kanal lain. Menurut mereka, hal itu menunjukkan adanya jarak antara pemerintah dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menyayangkan berakhirnya diskusi lebih cepat karena situasi yang memanas. Ia menyebut forum tersebut awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa. “Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” ujarnya. Dari pihak lain, Sudaryono menegaskan bahwa para pejabat datang untuk berdialog secara terbuka. Ia menyebut situasi mulai tidak kondusif setelah adanya ketegangan di dalam forum, termasuk aksi yang memicu penghentian acara. Sudaryono juga membantah anggapan bahwa dirinya menghindari dialog. Ia mengklaim tetap membuka ruang diskusi bahkan setelah situasi di lokasi sempat memanas. Meski sempat diwarnai ketegangan, dalam dialog lanjutan para mahasiswa tetap menyampaikan kritik terkait persoalan agraria dan kebijakan pemerintah. Pihak pejabat disebut menyatakan siap menindaklanjuti dan memverifikasi berbagai persoalan yang disampaikan. Insiden ini menambah daftar dinamika hubungan antara mahasiswa dan pejabat negara dalam forum kampus, terutama terkait ruang kritik dan kebebasan berpendapat di ruang publik akademik.
Politik
| Selasa, 16 Juni 2026
Mahasiswa Geruduk Forum Diskusi Pejabat di UGM, Acara Berujung Ricuh
Forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berakhir ricuh setelah didatangi ratusan mahasiswa pada Senin (16/6) malam. Kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelumnya dijadwalkan hadir tidak mengikuti acara tersebut. Awalnya diskusi berlangsung normal dengan para narasumber menyampaikan pandangannya di atas panggung. Namun situasi berubah ketika puluhan mahasiswa naik ke panggung saat Budiman Sudjatmiko tengah berbicara. Massa aksi kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan penolakan terhadap pemerintah. Tak lama berselang, suasana memanas hingga terjadi aksi lempar gelas air mineral yang membuat acara terhenti. Petugas pengamanan kemudian mengevakuasi para pejabat dari lokasi diskusi. Akan tetapi, ratusan mahasiswa telah berkumpul di luar area acara dan menghadang kendaraan yang hendak membawa para narasumber meninggalkan kampus. Mahasiswa berulang kali meminta Budiman Sudjatmiko keluar untuk berdialog secara langsung. Mereka juga menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan para pejabat yang hadir. Di tengah situasi tersebut, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya keluar menemui massa. Keduanya kemudian berjalan menuju gerbang selatan UGM dengan pengawalan. Namun, sebelum mencapai pintu keluar kampus, mahasiswa meminta keduanya duduk bersama untuk berdialog. Dalam dialog itu, salah seorang mahasiswa menyinggung persoalan alih fungsi lahan di Papua dan meminta penjelasan dari Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN. Jawaban yang diberikan dinilai belum memuaskan sebagian peserta aksi. Beberapa menit kemudian, Nusron dan Sudaryono meninggalkan lokasi. Mahasiswa sempat mencoba menghalangi pergerakan rombongan menggunakan pembatas jalan sehingga terjadi aksi saling dorong. Meski demikian, kedua pejabat tersebut berhasil dievakuasi dan meninggalkan kawasan kampus dengan pengawalan. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko tidak terlihat menemui massa hingga forum berakhir. Kondisi tersebut memicu teriakan protes dari mahasiswa yang menilai dialog tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Politik
| Senin, 15 Juni 2026
Prabowo Gelar Rapat Tertutup dengan Sejumlah Menteri Bahas Investasi Strategis
Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan tertutup di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6) malam. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, para peserta rapat tampak duduk mengelilingi meja bundar, sementara Prabowo berada di posisi tengah menghadap para menteri yang hadir. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Rosan mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan laporan itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Hal tersebut tercermin dari tingginya minat investasi yang masuk ke berbagai sektor strategis nasional. “Yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet. Teddy menambahkan, Prabowo juga meminta Rosan menyampaikan data dan fakta terkait perkembangan investasi tersebut kepada publik secara terbuka pada Senin (15/6) di Istana Merdeka. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh, transparan, dan berbasis fakta kepada masyarakat.
Politik
| Minggu, 14 Juni 2026
DPR Dukung Strategi BI Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia dalam memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerja sama internasional dan perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Menurut Dasco, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penandatanganan kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dengan Gubernur People's Bank of China, Pan Gongsheng, pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China. Dasco mengatakan kesepakatan tersebut memungkinkan transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dilakukan menggunakan rupiah maupun renminbi tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. "Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, China Daratan dan Hong Kong bisa lakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat," ujar Dasco dalam keterangannya. Selain itu, Bank Indonesia juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang diperluas hingga mencakup Hong Kong. Penandatanganan turut melibatkan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority, Eddie Yue. Dalam kerja sama tersebut, Indonesia dan China juga menyepakati implementasi sistem QRIS lintas batas. Dengan skema ini, pelaku usaha dari kedua negara dapat melakukan transaksi secara langsung menggunakan QRIS antarnegara. "Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia semuanya terhubung," kata Dasco. Ia menilai kerja sama antara Bank Indonesia dan People's Bank of China akan mempermudah aktivitas ekspor-impor kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia dan China pada 2025 tercatat mencapai US$154,5 miliar, sehingga penggunaan mata uang lokal diyakini dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS dalam transaksi dagang. Menurut Dasco, kebijakan tersebut merupakan langkah serius untuk memperkuat posisi rupiah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. "Ini upaya yang sangat serius mengurangi kebutuhan dolar Amerika Serikat untuk transaksi dagang. Termasuk digunakannya QRIS lintas negara antara Indonesia-China. Hal ini dilakukan BI untuk memperkuat rupiah," pungkasnya.
Jakarta
| Minggu, 14 Juni 2026
Kejagung Beberkan Dugaan Rekayasa Proyek Motor Listrik Rp1,1 Triliun di Program MBG
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan rekayasa dalam pengadaan sepeda motor listrik senilai sekitar Rp1,1 triliun pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan kasus tersebut bermula dari pertemuan antara mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dengan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono, pada awal 2025. Dalam pertemuan itu, perusahaan milik Andri yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik memperkenalkan diri dengan harapan dapat terlibat dalam proyek-proyek pengadaan di lingkungan BGN. “Setelah pertemuan itu, tersangka AM mendapat informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN dengan nilai anggaran Rp60 juta per unit,” ujar Syarief dalam konferensi pers. Menurut penyidik, pengadaan tersebut diduga tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Sejak Februari 2025, Andri disebut aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BGN terkait proyek tersebut. Padahal, saat itu PT YAT belum memenuhi syarat sebagai vendor pengadaan motor listrik. Perusahaan tersebut disebut belum memiliki dealer maupun bengkel aktif yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses pengadaan. “PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai,” kata Syarief. Untuk memperbesar peluang memenangkan proyek, Andri diduga bekerja sama dengan seseorang berinisial AA untuk mengakuisisi PT Adlas Sarana Elektrik (ASE). Langkah itu disebut dilakukan guna mempermudah proses memenangkan tender pengadaan motor listrik. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga atau markup pada setiap unit sepeda motor listrik yang akan diadakan. Harga tersebut diduga disesuaikan agar mendekati pagu anggaran yang telah disiapkan. Syarief menyebut penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) diduga telah dikondisikan secara melawan hukum oleh sejumlah pihak yang terlibat. “Yang sebelumnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka,” ujarnya. Kejagung membenarkan total anggaran proyek pengadaan motor listrik tersebut mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Namun, hingga kini penyidik masih menghitung secara rinci besaran markup yang diduga terjadi dalam proyek tersebut. “Anggaran betul, sekitar Rp1,1 triliun, kurang lebih sekitar segitu. Kemudian untuk markup-nya, itu sedang kami hitung secara pastinya. Kami bisa menyatakan itu ada markup karena pembentukan harga perkiraan sendiri (HPS) itu dilakukan secara melawan hukum,” kata Syarief. Selain itu, Andri diduga menerima pembayaran penuh atas proyek pengadaan tersebut melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah dimanipulasi. Dalam dokumen itu, perakitan motor listrik seolah-olah telah selesai dan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan. Padahal, berdasarkan hasil penyidikan, harga maupun spesifikasi kendaraan yang diadakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Negara. Atas temuan tersebut, penyidik menetapkan Andri Mulyono sebagai tersangka kelima dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Kejagung juga telah menahan Andri selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Politik
| Minggu, 14 Juni 2026
Bakom Minta Kunjungan Prabowo ke Prancis Dinilai dari Manfaat, Bukan Frekuensi Perjalanan
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. "Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu. Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. "Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris. Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026
Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026). Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kepergian tokoh militer senior tersebut. "Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," tulis Prabowo dalam unggahan bernuansa hitam putih yang juga menampilkan foto almarhum. Dalam unggahan tersebut turut dicantumkan jabatan Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 yang diembannya pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Ryamizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan almarhum wafat setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) rumah sakit tersebut. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyebut kepergian Ryamizard sebagai kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan. Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Dalam perjalanan karier militernya, ia menempati sejumlah jabatan penting hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara. Setelah pensiun dari dinas militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019. Selama menjabat, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global. Menurut Donny, Ryamizard dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Warisan pengabdiannya disebut akan terus dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Menteri PPPA Minta Maaf soal Usul Gerbong KRL Wanita Dipindah ke Tengah
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta maaf atas pernyataannya yang mengusulkan gerbong khusus wanita pada KRL dipindahkan ke bagian tengah rangkaian usai kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Arifah mengakui pernyataannya tersebut kurang tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. “Terkait pernyataan saya paskainsiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat,” kata Arifah melalui akun resmi Kementerian PPPA, Rabu (29/4). Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para korban dan keluarga korban kecelakaan kereta. “Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti dan tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujarnya. Arifah menegaskan tidak ada maksud untuk membedakan keselamatan antara perempuan dan laki-laki. Menurutnya, keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas utama. “Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor satu, baik perempuan maupun laki-laki,” jelasnya. Ia menambahkan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh korban kecelakaan mendapatkan penanganan terbaik, baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. “Saat ini, prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik kepada seluruh korban,” katanya. Sebelumnya, Arifah menuai kritik setelah mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di tengah rangkaian KRL. Pernyataan itu disampaikan setelah menjenguk korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi, Selasa (28/4). “Kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah,” ujar Arifah kala itu. Usulan tersebut kemudian menuai sorotan publik dan kritik dari berbagai pihak yang menilai pernyataan itu tidak sensitif terhadap tragedi kecelakaan kereta di Bekasi.
Politik
| Rabu, 29 April 2026
Politik
Proyek Food Estate Prabowo di Kalteng Gagal, PDIP: Kejahatan Lingkungan!
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik proyek food estate yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto lantaran mangkrak dan diduga disalahgunakan. Dia dengan tegas menyebut bahwa proyek gagal itu merupakan kejahatan lingkungan lantaran membabat habis hutan, namun tak ada hasilnya. "Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto, dikutip PIFA dari CNN Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya sekaligus merespons soal dugaan adanya aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Hasto pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri kasus yang merugikan negara itu. "Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tegas Hasto. Sebagai informasi, Program ood estate atau yang dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan tersebut digagas langsung oleh Presiden Jokowi. Proyek yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini turut masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Indonesia tahun 2020-2024. (yd)
Kalteng
| Rabu, 16 Agustus 2023
Politik
Pasangan Edi Rusdi Kamtono-Bahasan Terima Dukungan dari Tiga Partai Politik
PIFA, Politik - Tiga partai politik di Kota Pontianak, yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara resmi mendukung pasangan Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Dukungan ini diumumkan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Pontianak, Naufal Ba’bud, dalam konferensi pers pada Kamis. "Dengan dukungan tiga partai dan total 17 kursi di parlemen, kami telah memenuhi syarat minimum untuk pencalonan," katanya. Ketua DPD Nasdem Kota Pontianak, Agus Sugianto, menambahkan bahwa Nasdem sebelumnya telah membuka pendaftaran calon, namun akhirnya memutuskan untuk mendukung pasangan Edi dan Bahasan berdasarkan mandat terakhir. Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Pontianak, Husin, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Edi yang telah membawa perubahan positif dan mengajak partai lain untuk bergabung dalam memenangkan pasangan tersebut. (ad)
Pontianak
| Jumat, 2 Agustus 2024