Politik
Nurul Arifin Nilai Wacana Pengiriman TNI ke Gaza Bisa Tingkatkan Kapasitas Operasi Nontempur
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai wacana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kapasitas prajurit TNI, khususnya dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik. Menurut dia, keterlibatan langsung di lapangan akan memperkaya pengalaman prajurit dalam koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Tantangan keamanan global ke depan, kata dia, tidak selalu berbentuk perang konvensional. “Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” kata Nurul di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, peran aktif Indonesia di kawasan konflik internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nurul menyebut stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan mandat yang jelas serta komunikasi yang terbuka kepada publik terkait rencana tersebut. Kejelasan aturan keterlibatan dan jaminan perlindungan bagi personel Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. “Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” katanya. Selain itu, Nurul menilai partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian internasional, lanjutnya, menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional. “Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” tutup Nurul.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026

Trending
Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beli Beras RI Tapi Sekaligus Minta Diskon
Politik
| Sabtu, 16 Mei 2026

Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif
Politik
| Rabu, 28 Januari 2026

Kick-off Kampanye Pemilu 2024: Aturan dan Larangan yang Perlu Diketahui
Indonesia
| Senin, 27 November 2023

Megawati Soekarnoputri: Jejak Perjuangan dan Kiprah Politik
Indonesia
| Selasa, 4 Juni 2024

Prabowo Subianto Jelaskan Pertemuan Rutin dengan Ketua Umum Partai KIM Plus
Politik
| Sabtu, 28 Desember 2024

KPK Belum Jadwalkan Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
| Senin, 7 April 2025

Tepis Isu Penyusunan Kabinet Hanya Oleh PDIP, Ganjar: Ditentukan Presiden, Wong Prerogatif Kok
Indonesia
| Selasa, 13 Juni 2023

Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026
Politik
| Senin, 19 Januari 2026

Ganjar Klaim Ada Parpol Tambahan Bergabung Dukung Dirinya
Indonesia
| Minggu, 4 Juni 2023

Seskab Teddy Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal di Indonesia
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026

Berita Terbaru
Politik

Bakom Minta Kunjungan Prabowo ke Prancis Dinilai dari Manfaat, Bukan Frekuensi Perjalanan
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. "Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu. Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. "Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris. Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026
Politik

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026). Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kepergian tokoh militer senior tersebut. "Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," tulis Prabowo dalam unggahan bernuansa hitam putih yang juga menampilkan foto almarhum. Dalam unggahan tersebut turut dicantumkan jabatan Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 yang diembannya pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Ryamizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan almarhum wafat setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) rumah sakit tersebut. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyebut kepergian Ryamizard sebagai kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan. Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Dalam perjalanan karier militernya, ia menempati sejumlah jabatan penting hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara. Setelah pensiun dari dinas militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019. Selama menjabat, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global. Menurut Donny, Ryamizard dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Warisan pengabdiannya disebut akan terus dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026
Politik

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026
Berita Populer
Politik

Nurul Arifin Nilai Wacana Pengiriman TNI ke Gaza Bisa Tingkatkan Kapasitas Operasi Nontempur
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai wacana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kapasitas prajurit TNI, khususnya dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik. Menurut dia, keterlibatan langsung di lapangan akan memperkaya pengalaman prajurit dalam koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Tantangan keamanan global ke depan, kata dia, tidak selalu berbentuk perang konvensional. “Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” kata Nurul di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, peran aktif Indonesia di kawasan konflik internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nurul menyebut stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan mandat yang jelas serta komunikasi yang terbuka kepada publik terkait rencana tersebut. Kejelasan aturan keterlibatan dan jaminan perlindungan bagi personel Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. “Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” katanya. Selain itu, Nurul menilai partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian internasional, lanjutnya, menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional. “Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” tutup Nurul.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Politik

Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beli Beras RI Tapi Sekaligus Minta Diskon
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah negara saat ini mulai meminta untuk membeli beras dari Indonesia di tengah krisis pangan global yang melanda banyak kawasan dunia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.601 Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Ia menyebut kondisi pangan Indonesia relatif lebih aman dibandingkan banyak negara lain yang tengah menghadapi keterbatasan pasokan. Menurut Prabowo, situasi global membuat beberapa negara mulai mendatangi Indonesia untuk meminta pasokan beras. Ia bahkan menyebut ada negara yang sebelumnya merasa lebih kuat secara ekonomi, namun kini justru membutuhkan bantuan pangan dari Indonesia. “Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita… mereka datang ke Indonesia minta boleh enggak kita beli,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan sejumlah negara produsen pangan yang membatasi ekspor, seperti India yang disebut menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum, serta Bangladesh yang turut melakukan pembatasan serupa. Kondisi itu memperketat pasokan global dan meningkatkan permintaan terhadap beras Indonesia. Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap harus menjaga kepentingan petani dalam negeri. Ia meminta agar harga beras ekspor tidak ditekan terlalu rendah, meskipun permintaan dari luar negeri meningkat. “Jangan sampai petani kita korban… harga harus minimal untung,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya negara yang meminta harga lebih murah atau diskon besar dalam pembelian beras dari Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika krisis pangan global yang sedang terjadi. “Jadi ada juga mau beli beras tapi minta korting banyak banget,” katanya. Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah tetap menjaga ketahanan pangan nasional, sambil tetap membuka peluang kerja sama perdagangan beras dengan negara lain selama tidak merugikan petani Indonesia.
Politik
| Sabtu, 16 Mei 2026
Politik

Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif
PIFA, Politik - Istana Kepresidenan merespons pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang menyebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono bakal masuk ke jajaran eksekutif. Pernyataan tersebut memicu spekulasi mengenai peluang keponakan Presiden Prabowo Subianto itu bergabung ke kabinet, seiring mencuatnya isu perombakan kabinet atau reshuffle. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi singkat isu tersebut. Ia tidak memberikan penjelasan rinci dan hanya menyatakan belum ada kepastian. "Belum," kata Prasetyo saat ditanya mengenai kemungkinan Budisatrio bergabung ke eksekutif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026). Saat ditanya apakah pernyataan Utut tersebut hanya sebatas candaan, Prasetyo justru balik mempertanyakan. "Siapa yang bercanda," ujarnya. Sebelumnya, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa hingga kini dirinya masih menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI. Ia membantah kabar yang menyebut dirinya akan meninggalkan parlemen untuk bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Budisatrio mengaku tidak memahami asal mula isu tersebut dan meminta awak media mengonfirmasi langsung kepada Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. "Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budisatrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR, termasuk menghadiri rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri pada hari yang sama. "Terima kasih teman-teman, sebentar lagi kita mau Raker," ujarnya. "Lah ini kita mau rapat kerja," sambungnya. Isu tersebut bermula dari pernyataan Utut Adianto saat membuka rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, Utut sempat memberikan sinyal bahwa Budisatrio Djiwandono yang duduk di sebelah kanannya akan segera berpindah tugas ke jajaran eksekutif. "Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," ujar Utut di hadapan para mitra kerja.
Politik
| Rabu, 28 Januari 2026
Feeds
Bakom Minta Kunjungan Prabowo ke Prancis Dinilai dari Manfaat, Bukan Frekuensi Perjalanan
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. "Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu. Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. "Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris. Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026). Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kepergian tokoh militer senior tersebut. "Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," tulis Prabowo dalam unggahan bernuansa hitam putih yang juga menampilkan foto almarhum. Dalam unggahan tersebut turut dicantumkan jabatan Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 yang diembannya pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Ryamizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan almarhum wafat setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) rumah sakit tersebut. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyebut kepergian Ryamizard sebagai kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan. Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Dalam perjalanan karier militernya, ia menempati sejumlah jabatan penting hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara. Setelah pensiun dari dinas militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019. Selama menjabat, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global. Menurut Donny, Ryamizard dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Warisan pengabdiannya disebut akan terus dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026

PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menekankan bahwa jika negara mampu menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Ia kemudian menggambarkan bahwa harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yaitu bisa hidup layak setiap hari. Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, memperoleh susu untuk anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, rakyat juga berharap anak-anak dapat bersekolah dengan sehat, serta orang tua memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo menilai seluruh harapan tersebut merupakan gambaran nyata dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pendidik. Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi guru harus menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selain itu, Prabowo kembali menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung lama dan berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru dan ASN. Ia menyebutkan adanya selisih besar antara potensi keuntungan negara dan dana yang mengalir keluar, serta menyoroti berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan komoditas. Prabowo menegaskan perlunya pembenahan tata kelola negara, termasuk sektor pengawasan ekspor dan bea cukai, agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kritik-kritik dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap membekas dalam pikirannya, bahkan hingga menjelang waktu tidur. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), di hadapan anggota dewan, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut sebagian kritik dari PDIP terasa keras, namun ia tetap memandangnya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Ia mengaku kadang merasa “pilu” saat memikirkan kritik tersebut, tetapi tetap memahami bahwa kritik merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Meski demikian, Prabowo menegaskan menghormati posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting dalam menjaga mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PDIP atas sikap tersebut, karena dinilai berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, selama hal itu bertujuan untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki posisi yang kebal dari evaluasi maupun pergantian jika tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas secara benar dan profesional sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan negara. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada aparatur yang merasa aman hanya karena status kepegawaian, jika kinerjanya tidak memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia meminta agar sistem kerja di pemerintahan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengingatkan adanya potensi “akal-akalan” dalam birokrasi yang dilakukan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Ia meminta para pejabat untuk lebih waspada terhadap praktik tersebut, terutama yang dilakukan melalui celah administrasi. Selain itu, ia menyoroti kecenderungan munculnya aturan tambahan di tingkat teknis yang dinilai dapat memperlambat kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan harus segera dijalankan tanpa berbelit-belit. Pernyataan ini menjadi bagian dari penegasan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di seluruh lembaga negara.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026

Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045, berdasarkan sejumlah prediksi para ekonom dan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Menurut Prabowo, berbagai kajian global menilai Indonesia berpotensi melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia dalam beberapa dekade mendatang. “Saya sendiri tidak pernah bermimpi… kita akan menjadi negara keempat, kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat global membuat sejumlah negara kini lebih menghormati Indonesia dalam hubungan internasional. Bahkan, menurutnya, beberapa negara mulai meminta bantuan dari Indonesia di sektor tertentu. Prabowo mencontohkan negara seperti Australia, India, hingga Brasil yang disebut membutuhkan dukungan dalam bidang pupuk dan kebutuhan pangan, di tengah kondisi Indonesia yang dinilai mengalami surplus produksi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi sombong, melainkan harus meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita harus lebih percaya diri,” ujarnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027, inflasi 1,5–3,5 persen, serta target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026


Berita Rekomendasi
Politik

Nurul Arifin Nilai Wacana Pengiriman TNI ke Gaza Bisa Tingkatkan Kapasitas Operasi Nontempur
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai wacana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kapasitas prajurit TNI, khususnya dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik. Menurut dia, keterlibatan langsung di lapangan akan memperkaya pengalaman prajurit dalam koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Tantangan keamanan global ke depan, kata dia, tidak selalu berbentuk perang konvensional. “Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” kata Nurul di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, peran aktif Indonesia di kawasan konflik internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nurul menyebut stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan mandat yang jelas serta komunikasi yang terbuka kepada publik terkait rencana tersebut. Kejelasan aturan keterlibatan dan jaminan perlindungan bagi personel Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. “Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” katanya. Selain itu, Nurul menilai partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian internasional, lanjutnya, menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional. “Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” tutup Nurul.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Politik

Prabowo Ungkap Banyak Negara Minta Beli Beras RI Tapi Sekaligus Minta Diskon
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah negara saat ini mulai meminta untuk membeli beras dari Indonesia di tengah krisis pangan global yang melanda banyak kawasan dunia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi 1.601 Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Ia menyebut kondisi pangan Indonesia relatif lebih aman dibandingkan banyak negara lain yang tengah menghadapi keterbatasan pasokan. Menurut Prabowo, situasi global membuat beberapa negara mulai mendatangi Indonesia untuk meminta pasokan beras. Ia bahkan menyebut ada negara yang sebelumnya merasa lebih kuat secara ekonomi, namun kini justru membutuhkan bantuan pangan dari Indonesia. “Sekarang banyak negara minta beli beras dari kita… mereka datang ke Indonesia minta boleh enggak kita beli,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan sejumlah negara produsen pangan yang membatasi ekspor, seperti India yang disebut menghentikan ekspor beras, jagung, dan gandum, serta Bangladesh yang turut melakukan pembatasan serupa. Kondisi itu memperketat pasokan global dan meningkatkan permintaan terhadap beras Indonesia. Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap harus menjaga kepentingan petani dalam negeri. Ia meminta agar harga beras ekspor tidak ditekan terlalu rendah, meskipun permintaan dari luar negeri meningkat. “Jangan sampai petani kita korban… harga harus minimal untung,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung adanya negara yang meminta harga lebih murah atau diskon besar dalam pembelian beras dari Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika krisis pangan global yang sedang terjadi. “Jadi ada juga mau beli beras tapi minta korting banyak banget,” katanya. Prabowo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah tetap menjaga ketahanan pangan nasional, sambil tetap membuka peluang kerja sama perdagangan beras dengan negara lain selama tidak merugikan petani Indonesia.
Politik
| Sabtu, 16 Mei 2026
Politik

Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif
PIFA, Politik - Istana Kepresidenan merespons pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang menyebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono bakal masuk ke jajaran eksekutif. Pernyataan tersebut memicu spekulasi mengenai peluang keponakan Presiden Prabowo Subianto itu bergabung ke kabinet, seiring mencuatnya isu perombakan kabinet atau reshuffle. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi singkat isu tersebut. Ia tidak memberikan penjelasan rinci dan hanya menyatakan belum ada kepastian. "Belum," kata Prasetyo saat ditanya mengenai kemungkinan Budisatrio bergabung ke eksekutif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026). Saat ditanya apakah pernyataan Utut tersebut hanya sebatas candaan, Prasetyo justru balik mempertanyakan. "Siapa yang bercanda," ujarnya. Sebelumnya, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa hingga kini dirinya masih menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI. Ia membantah kabar yang menyebut dirinya akan meninggalkan parlemen untuk bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Budisatrio mengaku tidak memahami asal mula isu tersebut dan meminta awak media mengonfirmasi langsung kepada Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. "Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budisatrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR, termasuk menghadiri rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri pada hari yang sama. "Terima kasih teman-teman, sebentar lagi kita mau Raker," ujarnya. "Lah ini kita mau rapat kerja," sambungnya. Isu tersebut bermula dari pernyataan Utut Adianto saat membuka rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, Utut sempat memberikan sinyal bahwa Budisatrio Djiwandono yang duduk di sebelah kanannya akan segera berpindah tugas ke jajaran eksekutif. "Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," ujar Utut di hadapan para mitra kerja.






