Politik
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polisi Hari Ini
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (4/6). Berdasarkan surat panggilan yang beredar, Hasto akan dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB. "Jam 10 pagi, (pas Hasto) sudah confirm," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dihubungi. Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah poin untuk disampaikan kepada penyidik saat proses pemeriksaan. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut apa saja yang dipersiapkan. "Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan kepada penyidik, sudah kita siapkan," ujar Ronny. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait agenda pemeriksaan terhadap Hasto. Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang Memuat Pemberitaan Bohong yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat. Tuduhan ini didasarkan pada Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehari sebelumnya, Hasto telah menyatakan komitmennya untuk menghadiri pemanggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. "Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto di Kampus UI, Depok, Jabar, Senin (3/6). Menurut Hasto, kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dia meminta para kader PDIP tidak ikut menyertainya hadir di Polda Metro Jaya. Ia pun meyakini ada pihak yang memberi pesanan agar melaporkannya ke Polda Metro Jaya. "Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," kata Hasto. (ad)
Jakarta
| Selasa, 4 Juni 2024
Trending
Didi Haryono Janji Tampung Aspirasi Pembangunan Jembatan Kapuas dari Raja Sanggau
Sanggau
| Jumat, 4 Oktober 2024
Zarof Ricar Divonis 16 Tahun, Uang Rp915 Miliar dan Emas 51 Kg Dirampas untuk Negara
Politik
| Kamis, 19 Juni 2025
Keponakan Presiden Jokowi Diangkat Jadi Manajer di PT Pertamina
Jakarta
| Rabu, 6 Juni 2024
Megawati Soekarnoputri: Jejak Perjuangan dan Kiprah Politik
Indonesia
| Selasa, 4 Juni 2024
Kaesang Pangarep Hadiri Pelantikan Kader PSI di Istana Merdeka
Jakarta
| Senin, 21 Oktober 2024
SBY Optimis Indonesia di Bawah Prabowo Mampu Menjaga Demokrasi
Indonesia
| Senin, 10 Maret 2025
Erick Enggan Komentari Usulan PAN yang Dorong Dia Maju Jadi Cawapres
Indonesia
| Selasa, 6 Juni 2023
Heboh Kabar Hasto Belum Ditahan KPK karena Megawati Telepon Prabowo, Sufmi Dasco Beri Penjelasan
Indonesia
| Selasa, 14 Januari 2025
Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina
Politik
| Kamis, 27 November 2025
Midji Siap Wujudkan Harapan Warga Jongkat dengan Akses Air Bersih dan SMK Negeri
Kalbar
| Senin, 28 Oktober 2024
Berita Terbaru
Politik
Prabowo: Denda Kehutanan Rp6,62 Triliun Bisa Bangun 100 Ribu Hunian untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatera
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,62 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung dapat dimanfaatkan untuk membangun sedikitnya 100 ribu hunian tetap bagi pengungsi korban banjir di Aceh dan Sumatera. Menurut Prabowo, denda administratif kehutanan yang berasal dari 20 perusahaan sawit tersebut baru merupakan contoh kecil dari potensi kerugian negara yang sesungguhnya jauh lebih besar. “Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, menganggap sepele. Ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan uang di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Prabowo mencontohkan, dana Rp6,62 triliun tersebut juga dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah, selain membangun hunian tetap bagi para pengungsi bencana. Dalam kesempatan itu, Presiden sempat menanyakan kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir mengenai kebutuhan rumah bagi pengungsi korban banjir dan longsor. Ia kemudian mendapat laporan bahwa jumlah hunian tetap yang dibutuhkan hampir mencapai 200 ribu unit. “Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? Ini baru 20 perusahaan yang ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka, padahal kewajiban itu bisa menyelamatkan hidup 100.000 saudara-saudara kita,” kata Prabowo. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare. Dari jumlah tersebut, pada tahap V diserahkan kembali kawasan hutan seluas 893.002,383 hektare. Kawasan itu terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, hingga dikelola oleh Agrinas. Selain itu, terdapat kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare di sembilan provinsi yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan. Selain penguasaan kembali kawasan hutan, Kejaksaan Agung juga melaporkan keberhasilan dalam penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif. Total uang negara yang diserahkan dalam kesempatan tersebut mencapai Rp6,62 triliun. Rinciannya, Rp2,34 triliun berasal dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH terhadap 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel. Sementara Rp4,28 triliun berasal dari penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) serta perkara impor gula.
Politik
| Rabu, 24 Desember 2025
Politik
Prabowo Jawab Desakan Status Darurat Nasional Banjir Sumatra
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kritik sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatra. Prabowo menegaskan bahwa kondisi saat ini masih terkendali dan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan.“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Jakarta, Senin (15/12).Prabowo memastikan negara hadir dalam penanganan bencana dan tidak tinggal diam. Ia menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, termasuk menyiapkan rencana pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.Selain itu, pemerintah juga berencana segera membangun hunian sementara serta hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.Dalam penanganan darurat, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengerahkan sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri ke daerah bencana. Jumlah tersebut setara dengan 50 batalyon yang disiagakan untuk membantu evakuasi, distribusi bantuan, serta pengamanan wilayah terdampak.“Kita sudah kerahkan 50 ribu TNI/Polri, itu setingkat 50 batalyon di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir,” kata Prabowo sambil menghela napas.Tak hanya personel, pemerintah juga mengerahkan dukungan udara berupa lebih dari 60 unit helikopter serta belasan pesawat untuk mempercepat penanganan bencana dan distribusi logistik.Menanggapi pihak-pihak yang menilai negara tidak hadir, Prabowo menilai tudingan tersebut tidak sepenuhnya murni.“Kita waspada saja, unsur-unsur yang memang punya agenda-agenda lain,” ujarnya
Politik
| Rabu, 17 Desember 2025
Politik
Anies Dorong Banjir dan Longsor Aceh, Sumbar, Sumut Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
PIFA, Politik - Anies Baswedan menyebut sudah saatnya banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan itu disampaikan Anies setelah melihat langsung kondisi daerah terdampak dan warga yang mengungsi.Anies mengaku beberapa hari terakhir berkeliling ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Dalam kunjungannya, ia bertemu langsung dengan warga di lokasi pengungsian.“Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (13/12/2025).Calon Presiden 2024 itu menilai skala kerusakan dan penderitaan warga sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya sendiri. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” kata Anies.
Politik
| Senin, 15 Desember 2025
Berita Populer
Politik
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polisi Hari Ini
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (4/6). Berdasarkan surat panggilan yang beredar, Hasto akan dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB. "Jam 10 pagi, (pas Hasto) sudah confirm," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dihubungi. Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah poin untuk disampaikan kepada penyidik saat proses pemeriksaan. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut apa saja yang dipersiapkan. "Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan kepada penyidik, sudah kita siapkan," ujar Ronny. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait agenda pemeriksaan terhadap Hasto. Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang Memuat Pemberitaan Bohong yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat. Tuduhan ini didasarkan pada Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehari sebelumnya, Hasto telah menyatakan komitmennya untuk menghadiri pemanggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. "Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto di Kampus UI, Depok, Jabar, Senin (3/6). Menurut Hasto, kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dia meminta para kader PDIP tidak ikut menyertainya hadir di Polda Metro Jaya. Ia pun meyakini ada pihak yang memberi pesanan agar melaporkannya ke Polda Metro Jaya. "Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," kata Hasto. (ad)
Jakarta
| Selasa, 4 Juni 2024
Politik
Didi Haryono Janji Tampung Aspirasi Pembangunan Jembatan Kapuas dari Raja Sanggau
PIFA, Lokal - Raja Sanggau, Pangeran Ratu Surya Negara Gusti Arman, mengungkapkan keinginannya agar dibangun Jembatan Sungai Kapuas kepada calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono. Permintaan ini disampaikan saat Didi Haryono, yang berpasangan dengan calon Gubernur Sutarmidji, berkunjung ke Keraton Sanggau pada Rabu, 2 Oktober 2024. "Orang Sanggau ini mendambakan jembatan dari Kota Sanggau ini ke seberang Pak. Ada satu kilo Pak, panjang jembatannya," ujar Gusti Arman. Selama ini, warga Sanggau mengandalkan transportasi sungai seperti speedboat untuk menyeberangi Sungai Kapuas. Faridah, seorang warga yang tinggal di daerah Bogor dekat Masjid Agung, biasanya menggunakan speedboat dengan biaya Rp10 ribu sekali nyeberang untuk mencapai daerah Sungai Rangas di seberang Kota Sanggau. Ia mengaku merasa takut jika gelombang sungai kuat, terutama pada sore hari. Menanggapi aspirasi tersebut, Didi Haryono memastikan akan menampungnya dan menjadikan pembangunan jembatan sebagai pekerjaan rumah bagi pasangan Midji-Didi jika diberi amanah memimpin Kalimantan Barat. "Kita semua merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur selama Pak Sutarmidji menjadi gubernur periode yang lalu. Periode ini kami akan lanjutkan program-program yang belum selesai, termasuk pembangunan infrastruktur di Kalbar," pungkas Didi Haryono. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji pada periode 2018-2023, Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat dari 49,71% pada tahun 2018 menjadi sekitar 80% di akhir tahun 2023. Jika terwujud, jembatan yang menghubungkan Kota Sanggau dengan seberangnya akan mempermudah mobilitas warga dan dapat menjadi ikon baru bagi Kabupaten Sanggau, seperti halnya Jembatan Tayan yang telah menjadi ikon sebelumnya. (Adl)
Sanggau
| Jumat, 4 Oktober 2024
Politik
Zarof Ricar Divonis 16 Tahun, Uang Rp915 Miliar dan Emas 51 Kg Dirampas untuk Negara
PIFA, Politik – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan kepada mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Dalam sidang putusan yang digelar Rabu (18/6), hakim juga memutuskan bahwa uang sebesar Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram milik Zarof dirampas untuk negara. Ketua majelis hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti, menyatakan bahwa aset yang disita dari Zarof terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi. "Tidak ada sumber penghasilan sah yang dapat menjelaskan kepemilikan aset berupa uang tunai dalam berbagai mata uang yang setara dengan Rp915 miliar dan emas logam mulia sebanyak 51 kilogram bagi seorang PNS," kata Rosihan dalam persidangan. Majelis hakim juga menilai Zarof gagal membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara legal, baik melalui warisan, hibah, usaha, maupun sumber sah lainnya. Selain itu, ditemukan catatan yang menunjukkan keterkaitan aset dengan sejumlah nomor perkara, mengindikasikan adanya penerimaan gratifikasi terkait penanganan perkara. “Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menetapkan status barang bukti sesuai dengan tuntutan penuntut umum di mana aset hasil gratifikasi dirampas untuk negara,” ujar Rosihan. Majelis menegaskan bahwa perampasan aset penting untuk memberikan efek jera dan mencegah koruptor menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut tindakan Zarof mencederai nama baik lembaga MA dan merusak kepercayaan publik terhadap badan peradilan. “Terdakwa bersikap serakah,” ucap Rosihan. Dalam perkara ini, Zarof terbukti melakukan pemufakatan jahat menyuap hakim dengan tujuan memengaruhi putusan perkara terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Zarof disebut bersekongkol dengan penasihat hukum Ronald, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin sidang kasasi perkara tersebut pada tahun 2024. Tak hanya itu, Zarof juga terbukti menerima gratifikasi dalam kurun 2012 hingga 2022 saat menjabat di MA, dengan total nilai mencapai Rp915 miliar dan 51 kilogram emas. Gratifikasi tersebut diberikan sebagai imbalan untuk membantu pengurusan perkara. Vonis ini sekaligus menjadi sinyal tegas dari pengadilan terhadap praktik suap dan gratifikasi di lingkungan peradilan yang selama ini merusak integritas lembaga hukum di Indonesia.
Politik
| Kamis, 19 Juni 2025
Feeds
Prabowo: Denda Kehutanan Rp6,62 Triliun Bisa Bangun 100 Ribu Hunian untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatera
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dana denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp6,62 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung dapat dimanfaatkan untuk membangun sedikitnya 100 ribu hunian tetap bagi pengungsi korban banjir di Aceh dan Sumatera. Menurut Prabowo, denda administratif kehutanan yang berasal dari 20 perusahaan sawit tersebut baru merupakan contoh kecil dari potensi kerugian negara yang sesungguhnya jauh lebih besar. “Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, menganggap sepele. Ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menyaksikan penyerahan uang di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Prabowo mencontohkan, dana Rp6,62 triliun tersebut juga dapat digunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah, selain membangun hunian tetap bagi para pengungsi bencana. Dalam kesempatan itu, Presiden sempat menanyakan kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir mengenai kebutuhan rumah bagi pengungsi korban banjir dan longsor. Ia kemudian mendapat laporan bahwa jumlah hunian tetap yang dibutuhkan hampir mencapai 200 ribu unit. “Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? Ini baru 20 perusahaan yang ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka, padahal kewajiban itu bisa menyelamatkan hidup 100.000 saudara-saudara kita,” kata Prabowo. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare. Dari jumlah tersebut, pada tahap V diserahkan kembali kawasan hutan seluas 893.002,383 hektare. Kawasan itu terdiri atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare dari 124 subjek hukum yang tersebar di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, hingga dikelola oleh Agrinas. Selain itu, terdapat kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare di sembilan provinsi yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan. Selain penguasaan kembali kawasan hutan, Kejaksaan Agung juga melaporkan keberhasilan dalam penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif. Total uang negara yang diserahkan dalam kesempatan tersebut mencapai Rp6,62 triliun. Rinciannya, Rp2,34 triliun berasal dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH terhadap 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel. Sementara Rp4,28 triliun berasal dari penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni kasus pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) serta perkara impor gula.
Politik
| Rabu, 24 Desember 2025
Prabowo Jawab Desakan Status Darurat Nasional Banjir Sumatra
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kritik sejumlah pihak yang mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatra. Prabowo menegaskan bahwa kondisi saat ini masih terkendali dan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan.“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Jakarta, Senin (15/12).Prabowo memastikan negara hadir dalam penanganan bencana dan tidak tinggal diam. Ia menyebut pemerintah telah mengambil sejumlah langkah konkret, termasuk menyiapkan rencana pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.Selain itu, pemerintah juga berencana segera membangun hunian sementara serta hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.Dalam penanganan darurat, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengerahkan sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri ke daerah bencana. Jumlah tersebut setara dengan 50 batalyon yang disiagakan untuk membantu evakuasi, distribusi bantuan, serta pengamanan wilayah terdampak.“Kita sudah kerahkan 50 ribu TNI/Polri, itu setingkat 50 batalyon di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir,” kata Prabowo sambil menghela napas.Tak hanya personel, pemerintah juga mengerahkan dukungan udara berupa lebih dari 60 unit helikopter serta belasan pesawat untuk mempercepat penanganan bencana dan distribusi logistik.Menanggapi pihak-pihak yang menilai negara tidak hadir, Prabowo menilai tudingan tersebut tidak sepenuhnya murni.“Kita waspada saja, unsur-unsur yang memang punya agenda-agenda lain,” ujarnya
Politik
| Rabu, 17 Desember 2025
Anies Dorong Banjir dan Longsor Aceh, Sumbar, Sumut Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
PIFA, Politik - Anies Baswedan menyebut sudah saatnya banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan itu disampaikan Anies setelah melihat langsung kondisi daerah terdampak dan warga yang mengungsi.Anies mengaku beberapa hari terakhir berkeliling ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Dalam kunjungannya, ia bertemu langsung dengan warga di lokasi pengungsian.“Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (13/12/2025).Calon Presiden 2024 itu menilai skala kerusakan dan penderitaan warga sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya sendiri. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” kata Anies.
Politik
| Senin, 15 Desember 2025
Ketua Komisi III DPR Tegas Tolak Usul Presiden Tunjuk Kapolri Tanpa Fit and Proper Test
PIFA/Politik - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menolak keras usulan penunjukan Kapolri secara langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan amanat reformasi yang memiliki dasar konstitusional kuat.Habiburokhman menegaskan bahwa pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000. Ia menilai usulan penghapusan peran DPR dalam proses tersebut sebagai pandangan yang tidak selaras dengan sejarah reformasi kepolisian."Usulan tersebut ahistoris jika dikaitkan dengan reformasi kepolisian," kata Habib saat dihubungi, Jumat (12/12).
Politik
| Sabtu, 13 Desember 2025
Ferry Irwandi Santai Tanggapi Kritikan DPR soal Donasi Rp10 Miliar untuk Korban Bencana
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menuai kritik publik setelah mempertanyakan gerakan donasi warga untuk korban bencana ekologis di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang dikoordinasikan kreator konten Ferry Irwandi. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Senayan, Jakarta, Senin (8/12).Endipat membandingkan donasi publik yang terkumpul sebesar Rp10 miliar dengan bantuan pemerintah yang disebutnya mencapai triliunan rupiah. Ia menilai ada pihak yang "sekali datang" namun seolah-olah bekerja paling banyak di lokasi bencana.“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal… Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada,” ujar Endipat.Sementara itu, Ferry Irwandi merespons secara santai melalui Instagram. Ia mengaku tidak merasa tersinggung berkat dukungan besar masyarakat terhadap gerakan donasinya.“Saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal… enggak ada orang yang bisa marah ketika mendapatkan dukungan sebesar ini,” tulis Ferry, Selasa (9/12).Usai kritik publik yang meluas, Endipat dikabarkan telah meminta maaf secara langsung kepada Ferry. Permintaan maaf tersebut diterima Ferry karena ia tidak ingin memperpanjang konflik di tengah situasi bencana.“Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu,” tulis Ferry.
Politik
| Rabu, 10 Desember 2025
Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan!
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti pihak-pihak yang datang sekali ke wilayah bencana di Sumatra namun seolah menjadi pihak yang paling bekerja. Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal dan memberikan bantuan maksimal di kawasan terdampak."Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," ujar Endipat, mengutip detikcom.Ia kemudian menyinggung perbandingan antara bantuan negara dan donasi perorangan. Menurutnya, bantuan pemerintah sudah mencapai angka triliunan rupiah, jauh lebih besar dari donasi Rp10 miliar yang diberikan salah satu pihak."Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu," tegas politikus Gerindra tersebut.
Politik
| Selasa, 9 Desember 2025
Prabowo Puji Bahlil Lahadalia: Cerdas, Detail, dan Turun Langsung Tangani Bencana
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto memuji Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). Pujian itu terutama diberikan atas peran Bahlil dalam menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra."Saya ucapkan penghargaan kepada ketua umum Pak Bahlil. Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas, ini benar, sangat cerdas. Semua acara sangat detail dan beliau turun ke lapangan ke Sumatra juga benar-benar turun ke lapangan," kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa Bahlil mampu bekerja cepat karena masih muda, fit, dan memiliki karakter khas masyarakat Indonesia Timur.Prabowo kemudian menyinggung ciri umum masyarakat Indonesia Timur yang menurutnya keras namun sangat setia. "Kalau sudah menetapkan hatinya, setia sampai mati. Ini ciri khas orang Indonesia Timur," ujarnya.
Politik
| Senin, 8 Desember 2025
Bahlil dan Raja Juli Tanggapi Ajakan “Tobat Nasuha” Cak Imin Terkait Banjir dan Longsor di Sumatra
PIFA, Nasional - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raja Juli Antoni merespons seruan “tobat nasuha” yang disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyusul bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Seruan tersebut muncul di tengah sorotan terkait isu deforestasi sebagai salah satu penyebab bencana. Bahlil menilai ajakan introspeksi tersebut seharusnya berlaku untuk semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri. “Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12). Bahlil menegaskan dirinya merupakan menteri yang bekerja langsung di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia menekankan bahwa hanya Presiden yang berwenang memberikan instruksi kepadanya. “Yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” katanya. Sementara itu, Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Cak Imin telah meminta maaf melalui pesan singkat atas pernyataan tersebut. “Beliau sampaikan minta maaf kepada saya, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya. Beliau secara gentle minta maaf. Saya kira saya terima maaf beliau,” ujar Raja dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12). Raja Juli menegaskan pentingnya kekompakan antaranggota Kabinet Merah Putih dan mengingatkan agar tidak ada pernyataan yang dapat mendiskreditkan sesama menteri. “Ini penting, semuanya adalah anak buah Pak Prabowo, tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengganggu stabilitas kita,” ucapnya. Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada tiga menteri—Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup—untuk mengajak evaluasi total seluruh kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam mencegah bencana. “Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki… sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya tobatan nasuha,” kata Cak Imin. Menurutnya, “tobat nasuha” yang dimaksud adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan terkait lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ujarnya.
Politik
| Jumat, 5 Desember 2025
KPK Periksa Mantan Sopir Bupati Mempawah Terkait Kasus Korupsi Dinas PUPR
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan sopir Bupati Mempawah sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. “Pemeriksaan dilakukan di Polda Kalbar atas nama ABU, aparatur sipil negara di Dinas Pendapatan Daerah Mempawah sekaligus mantan sopir Bupati,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa. Selain ABU, KPK turut memanggil empat pihak swasta sebagai saksi, masing-masing berinisial GZ, HAY, BSD, dan NHG. Seluruhnya diperiksa untuk mendalami aliran dana serta dugaan keterlibatan pihak luar dalam perkara tersebut. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta. Namun, hingga kini KPK masih belum membeberkan detail identitas tersangka maupun konstruksi perkara secara lengkap. Pada tahap penyidikan, lembaga antirasuah itu telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada 25–29 April 2025. Dari operasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi di lingkungan Dinas PUPR. Kasus ini juga menyeret nama pejabat Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Ria Norsan dipanggil sebagai saksi pada 21 Agustus 2025 dalam kapasitasnya sebagai mantan Bupati Mempawah. Pada 24–25 September 2025, KPK turut menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Ria Norsan serta kediaman Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan. KPK menyatakan penyidikan masih berjalan dan perkembangan kasus akan diumumkan setelah seluruh proses pemeriksaan saksi serta analisis barang bukti rampung.
Politik
| Kamis, 4 Desember 2025
50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden
PIFA, Politik - Bantuan pemerintah pusat berupa 50 ton beras untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera tiba di Aceh pada Senin (1/12/2025). Bantuan yang dikirim atas nama Presiden Prabowo Subianto tersebut diangkut menggunakan KRI KM Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Medan.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung proses kedatangan dan pendistribusian bantuan. Selain beras, bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak juga mencakup mi instan dan obat-obatan.Menurut AHY, penggunaan jalur laut dipilih untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan seluruh moda distribusi untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah maupun terisolasi.Namun, pengiriman bantuan tersebut menuai kritik setelah beredar foto karung beras dengan label bergambar wajah Presiden Prabowo. Sebagian publik menilai pencantuman foto tersebut kurang tepat karena dapat dianggap sebagai tindakan pencitraan politik di tengah situasi bencana.
Politik
| Kamis, 4 Desember 2025
Berita Rekomendasi
Politik
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa Polisi Hari Ini
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (4/6). Berdasarkan surat panggilan yang beredar, Hasto akan dimintai keterangan oleh penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 10.00 WIB. "Jam 10 pagi, (pas Hasto) sudah confirm," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat dihubungi. Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah poin untuk disampaikan kepada penyidik saat proses pemeriksaan. Namun, ia tidak merinci lebih lanjut apa saja yang dipersiapkan. "Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan kepada penyidik, sudah kita siapkan," ujar Ronny. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya terkait agenda pemeriksaan terhadap Hasto. Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang Memuat Pemberitaan Bohong yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat. Tuduhan ini didasarkan pada Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehari sebelumnya, Hasto telah menyatakan komitmennya untuk menghadiri pemanggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. "Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus," kata Hasto di Kampus UI, Depok, Jabar, Senin (3/6). Menurut Hasto, kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dia meminta para kader PDIP tidak ikut menyertainya hadir di Polda Metro Jaya. Ia pun meyakini ada pihak yang memberi pesanan agar melaporkannya ke Polda Metro Jaya. "Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan-kecurangan pemilu," kata Hasto. (ad)
Jakarta
| Selasa, 4 Juni 2024
Politik
Didi Haryono Janji Tampung Aspirasi Pembangunan Jembatan Kapuas dari Raja Sanggau
PIFA, Lokal - Raja Sanggau, Pangeran Ratu Surya Negara Gusti Arman, mengungkapkan keinginannya agar dibangun Jembatan Sungai Kapuas kepada calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Didi Haryono. Permintaan ini disampaikan saat Didi Haryono, yang berpasangan dengan calon Gubernur Sutarmidji, berkunjung ke Keraton Sanggau pada Rabu, 2 Oktober 2024. "Orang Sanggau ini mendambakan jembatan dari Kota Sanggau ini ke seberang Pak. Ada satu kilo Pak, panjang jembatannya," ujar Gusti Arman. Selama ini, warga Sanggau mengandalkan transportasi sungai seperti speedboat untuk menyeberangi Sungai Kapuas. Faridah, seorang warga yang tinggal di daerah Bogor dekat Masjid Agung, biasanya menggunakan speedboat dengan biaya Rp10 ribu sekali nyeberang untuk mencapai daerah Sungai Rangas di seberang Kota Sanggau. Ia mengaku merasa takut jika gelombang sungai kuat, terutama pada sore hari. Menanggapi aspirasi tersebut, Didi Haryono memastikan akan menampungnya dan menjadikan pembangunan jembatan sebagai pekerjaan rumah bagi pasangan Midji-Didi jika diberi amanah memimpin Kalimantan Barat. "Kita semua merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur selama Pak Sutarmidji menjadi gubernur periode yang lalu. Periode ini kami akan lanjutkan program-program yang belum selesai, termasuk pembangunan infrastruktur di Kalbar," pungkas Didi Haryono. Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Gubernur Sutarmidji pada periode 2018-2023, Kalimantan Barat telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat dari 49,71% pada tahun 2018 menjadi sekitar 80% di akhir tahun 2023. Jika terwujud, jembatan yang menghubungkan Kota Sanggau dengan seberangnya akan mempermudah mobilitas warga dan dapat menjadi ikon baru bagi Kabupaten Sanggau, seperti halnya Jembatan Tayan yang telah menjadi ikon sebelumnya. (Adl)
Sanggau
| Jumat, 4 Oktober 2024
Politik
Zarof Ricar Divonis 16 Tahun, Uang Rp915 Miliar dan Emas 51 Kg Dirampas untuk Negara
PIFA, Politik – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan kepada mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Dalam sidang putusan yang digelar Rabu (18/6), hakim juga memutuskan bahwa uang sebesar Rp915 miliar dan emas seberat 51 kilogram milik Zarof dirampas untuk negara. Ketua majelis hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti, menyatakan bahwa aset yang disita dari Zarof terbukti merupakan hasil tindak pidana korupsi. "Tidak ada sumber penghasilan sah yang dapat menjelaskan kepemilikan aset berupa uang tunai dalam berbagai mata uang yang setara dengan Rp915 miliar dan emas logam mulia sebanyak 51 kilogram bagi seorang PNS," kata Rosihan dalam persidangan. Majelis hakim juga menilai Zarof gagal membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara legal, baik melalui warisan, hibah, usaha, maupun sumber sah lainnya. Selain itu, ditemukan catatan yang menunjukkan keterkaitan aset dengan sejumlah nomor perkara, mengindikasikan adanya penerimaan gratifikasi terkait penanganan perkara. “Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menetapkan status barang bukti sesuai dengan tuntutan penuntut umum di mana aset hasil gratifikasi dirampas untuk negara,” ujar Rosihan. Majelis menegaskan bahwa perampasan aset penting untuk memberikan efek jera dan mencegah koruptor menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut tindakan Zarof mencederai nama baik lembaga MA dan merusak kepercayaan publik terhadap badan peradilan. “Terdakwa bersikap serakah,” ucap Rosihan. Dalam perkara ini, Zarof terbukti melakukan pemufakatan jahat menyuap hakim dengan tujuan memengaruhi putusan perkara terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Zarof disebut bersekongkol dengan penasihat hukum Ronald, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo yang memimpin sidang kasasi perkara tersebut pada tahun 2024. Tak hanya itu, Zarof juga terbukti menerima gratifikasi dalam kurun 2012 hingga 2022 saat menjabat di MA, dengan total nilai mencapai Rp915 miliar dan 51 kilogram emas. Gratifikasi tersebut diberikan sebagai imbalan untuk membantu pengurusan perkara. Vonis ini sekaligus menjadi sinyal tegas dari pengadilan terhadap praktik suap dan gratifikasi di lingkungan peradilan yang selama ini merusak integritas lembaga hukum di Indonesia.
Politik
| Kamis, 19 Juni 2025