Politik

Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026

PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memasang target ambisius untuk terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Februari 2026. Target tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu. “Kita harus menargetkan pada Februari, partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Sahrin di hadapan para kader. Meski optimistis, Sahrin tidak menampik bahwa proses pendaftaran sebagai partai politik merupakan tahapan yang berat dan penuh tantangan. Ia memaparkan sejumlah persyaratan administratif dan struktural yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sahrin menjelaskan, salah satu syarat utama adalah pembentukan kepengurusan di tingkat pusat serta kepengurusan wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. “Artinya, kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi,” katanya. Selain itu, Gerakan Rakyat juga diwajibkan memiliki minimal 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Tantangan berikutnya adalah pembentukan struktur di tingkat kecamatan. “Kita harus memiliki struktur di 50 persen kecamatan se-Indonesia dari sekitar 7.000 kecamatan. Maka, kita harus punya DPC, yakni 3.069 DPC di seluruh Indonesia,” ujar Sahrin. Tak hanya persoalan struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga harus melengkapi berbagai dokumen administratif, mulai dari surat domisili kantor partai, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, hingga pelaporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Nanti kita harus melaporkan ke Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Setelah itu, melapor ke kantor wilayah hukum, dan kemudian sekitar 3.000 dokumen lebih harus kita hantarkan kepada kantor Kementerian Hukum. Ini tentunya adalah hal yang sangat berat,” katanya. Menghadapi tantangan tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bekerja keras dan menunjukkan militansi demi mewujudkan partai politik yang sah secara hukum. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat dalam memasuki arena politik nasional, sekaligus menguji soliditas organisasi dalam menghadapi proses verifikasi yang ketat dari pemerintah.

Politik

| Senin, 19 Januari 2026

Foto: Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026 | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Komisi II DPR Minta WFH Tak Diterapkan Senin dan Jumat, Cegah Libur Panjang

PIFA, Politik - Komisi II DPR RI meminta agar kebijakan Work From Home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tidak diberlakukan pada hari Senin dan Jumat.Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai langkah tersebut penting untuk mencegah potensi libur panjang yang justru dapat meningkatkan konsumsi BBM."Tujuan WFH itu apa, jika untuk menghemat BBM yang berpotensi langka, maka memang sebaiknya tidak memasukkan hari Jumat dan hari Senin," ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/3).Menurutnya, penerapan WFH di awal atau akhir pekan berisiko dimanfaatkan sebagai long weekend. Jika hal itu terjadi, tujuan penghematan energi tidak akan tercapai, bahkan bisa berdampak sebaliknya.Deddy menyarankan kebijakan WFH lebih tepat diterapkan pada hari Selasa hingga Kamis, dengan penyesuaian kebutuhan masing-masing instansi.Selain itu, ia menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan WFH. Hal ini diperlukan agar produktivitas aparatur sipil negara (ASN) tetap terjaga dan target kinerja (KPI) dapat tercapai.Ia juga menyoroti kesiapan infrastruktur kerja, seperti ketersediaan perangkat komputer dan koneksi komunikasi yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, menurutnya, WFH berpotensi hanya menjadi “libur terselubung”.Tak hanya itu, pengaturan unit kerja yang diperbolehkan menjalankan WFH juga dinilai krusial. Deddy mengingatkan sektor pelayanan publik yang bersifat esensial tidak boleh menerapkan WFH karena dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.Ia menyarankan agar pengaturan jadwal dan pembagian unit kerja yang menjalankan WFH diserahkan kepada masing-masing instansi, kepala daerah, maupun pimpinan lembaga agar tetap adil dan efektif.Wacana penerapan WFH ini muncul di tengah upaya pemerintah menghemat energi akibat dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Sejumlah negara, seperti Filipina, bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi.

Politik

| Sabtu, 28 Maret 2026

Politik

KPK Minta Maaf soal Gaduh Pengalihan Tahanan Rumah Yaqut

PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan publik terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.Permintaan maaf itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/3)."Kami pada kesempatan ini... kami memohon maaf... sehingga terjadi kegaduhan dan lain-lain," kata Asep.Asep menyebut polemik yang memicu kritik publik justru menjadi bentuk dukungan terhadap KPK. Ia menilai respons masyarakat turut mempercepat proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji."Kekecewaan masyarakat adalah bentuk dukungan. Dengan informasi dan dukungan tersebut, penanganan perkara bisa dipercepat," ujarnya.Ia mengungkapkan, Yaqut telah diperiksa kembali dan KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru perkara tersebut pada awal pekan depan.KPK juga merespons laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK. Menurut Asep, langkah itu merupakan bentuk kepedulian publik terhadap penegakan hukum.Kasus dugaan korupsi kuota haji sendiri mulai disidik sejak Agustus 2025. Awalnya, kerugian negara ditaksir lebih dari Rp1 triliun, namun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan kemudian menyebut angka sekitar Rp622 miliar.KPK menetapkan Yaqut dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka pada Januari 2026. Yaqut sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun ditolak.Ia kemudian ditahan pada 12 Maret 2026, sebelum statusnya dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, KPK kembali mengevaluasi dan memutuskan menahan kembali Yaqut di rutan pada 24 Maret 2026.KPK menegaskan akan terus mengusut perkara ini dengan dukungan masyarakat demi mempercepat penyelesaian kasus.

Politik

| Jumat, 27 Maret 2026

Politik

Prabowo Bahas Proyek Sampah Jadi Energi di Hambalang, Libatkan Sejumlah Menteri

PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Rabu (25/3). Rapat tersebut membahas percepatan program pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE).Dalam pertemuan itu, Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani melaporkan perkembangan proyek WTE yang tengah digarap di berbagai kota besar di Indonesia.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa program ini difokuskan pada kota-kota padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Bali.Prabowo menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menangani persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal di berbagai daerah.Ia menginstruksikan agar sampah-sampah tersebut tidak hanya dibersihkan, tetapi juga dimanfaatkan menjadi energi, khususnya energi listrik.Dalam foto yang dibagikan, sejumlah menteri turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.Sementara itu, Danantara diketahui tengah mengembangkan proyek WTE dengan menggandeng investor asing. Dua perusahaan asal China telah dipilih untuk menggarap proyek di Bekasi dan Denpasar, yakni Wangneng Environment Co., Ltd dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd.Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyatakan pemilihan investor tersebut telah melalui proses seleksi dari berbagai perusahaan internasional dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.Ia menegaskan bahwa proyek ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sampah berbasis energi dilakukan dengan standar tinggi, baik dari sisi operasional, keselamatan, maupun akuntabilitas.Pemerintah berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di kota-kota besar sekaligus mendukung transisi energi nasional.

Politik

| Kamis, 26 Maret 2026

Berita Populer

Politik

Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026

Politik

| Senin, 19 Januari 2026

Politik

PBB Deklarasi Dukung Prabowo Subianto Jadi Capres 2024

PIFA, Politik - Dalam acara peringatan Milad ke-25 PBB di ICE BSD, Tangerang, Minggu (30/7/2023), partai politik Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi mengumumkan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden (capres) dalam Pilpres 2024. Deklarasi dukungan ini juga disaksikan oleh sejumlah tokoh politik yang turut hadir dalam acara tersebut. Hadir dalam deklarasi tersebut adalah para petinggi Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Ahmad Muzani. Selain itu, juga terlihat para tokoh dari PKB, PBB, PKN, Partai Gelora, PAN, Partai Garuda, dan PSI. Dalam momen itu, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, secara langsung menyatakan dukungan partainya kepada Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024. Yusril mengungkapkan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kalkulasi rasional semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam dari seluruh jajaran PBB. “Lama saya merenungkannya. Kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional, tapi juga satu perhitungan-perhitungan yang membuat saya sampai pada kesimpulan sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia," kata Yusril. dikutip Pifa dari detiknews.com Senin, (31/07). Dengan deklarasi dukungan dari PBB ini, Prabowo Subianto semakin mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam ajang Pilpres 2024. Semakin memanasnya persaingan politik menjelang pemilihan presiden, deklarasi ini akan menjadi sorotan publik dan menjadi awal yang menarik untuk perjalanan politik PBB dan Prabowo Subianto dalam upaya merebut kursi kepemimpinan negara. (hs)

Indonesia

| Senin, 31 Juli 2023

Politik

Profil Sutarmidji: Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023

PIFA, Politik - Sutarmidji, yang lebih dikenal sebagai Bang Midji, adalah seorang politisi berpengaruh di Indonesia. Ia lahir di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 1962. Perjalanan pendidikannya dimulai di Universitas Tanjungpura, tempat ia menyelesaikan pendidikan S1 antara tahun 1983 hingga 1986. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia dan meraih gelar magister pada tahun 1993. Karir Akademik Selama masa studi di Universitas Indonesia, Bang Midji tidak hanya fokus pada pendidikannya saja. Ia juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Pengalaman akademiknya memberikan dasar yang kuat dalam bidang hukum dan pemerintahan, yang kemudian menjadi fondasi karir politiknya. Awal Karir Politik Bang Midji memulai karir politiknya dengan bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 1999, ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak. Karir politiknya terus berkembang dan pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Wali Kota Pontianak untuk periode 2003-2008. Kepemimpinan di Kota Pontianak Kesuksesan Bang Midji dalam dunia politik terus berlanjut. Pada Pilkada 2008, ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pontianak dan berhasil memenangkan pemilihan tersebut. Ia resmi dilantik sebagai Wali Kota Pontianak pada tanggal 22 Desember 2008. Kepemimpinannya di kota ini ditandai dengan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Pada tahun 2017, Bang Midji mendapat dukungan penuh dari masyarakat Kalimantan Barat untuk maju dalam Pilkada 2018. Bersama wakilnya, Ria Norsan, ia berhasil memenangkan pemilihan dan resmi terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023. Pada tanggal 5 September 2018, Presiden Joko Widodo melantik Bang Midji bersama delapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih lainnya di Istana Negara. Kontribusi dan Dedikasi Sebagai Gubernur Kalimantan Barat, Bang Midji dikenal karena dedikasinya dalam memajukan daerahnya. Ia berupaya meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan untuk masyarakat Kalimantan Barat. Selama masa jabatannya, Bang Midji terus bekerja keras untuk mewujudkan visi dan misinya dalam memajukan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang lebih baik dan sejahtera. Dengan latar belakang akademis yang kuat dan pengalaman politik yang luas, Sutarmidji telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang kompeten dan berdedikasi. Kepemimpinannya di Kalimantan Barat diharapkan dapat membawa perubahan positif dan kemajuan yang signifikan bagi provinsi tersebut.

Pontianak

| Selasa, 4 Juni 2024

Feeds

Komisi II DPR Minta WFH Tak Diterapkan Senin dan Jumat, Cegah Libur Panjang

Politik

| Sabtu, 28 Maret 2026

Politik

KPK Minta Maaf soal Gaduh Pengalihan Tahanan Rumah Yaqut

Politik

| Jumat, 27 Maret 2026

Politik

Prabowo Bahas Proyek Sampah Jadi Energi di Hambalang, Libatkan Sejumlah Menteri

Politik

| Kamis, 26 Maret 2026

Politik

Bukan Cuma Potong Gaji, DPR Dorong Efisiensi Anggaran Program Pemerintah di Tengah Gejolak Geopolitik

PIFA, Politik - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah program sebagai respons terhadap situasi geopolitik global yang tidak menentu akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.Pernyataan tersebut disampaikan Rifqi sekaligus menanggapi rencana Prabowo Subianto untuk memotong gaji anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri kabinet.Menurut Rifqi, langkah tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah dalam menghadapi potensi krisis ekonomi global."Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan," ujar Rifqi, Selasa (25/3).Politikus Partai NasDem itu menilai rencana pemotongan gaji menjadi tanda bahwa pemerintah mulai bersiap menghadapi dampak konflik di kawasan Asia Barat yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.Ia menegaskan bahwa selain efisiensi, pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan memiliki hasil yang jelas."Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif," katanya.Rifqi juga berpendapat bahwa jika pemerintah serius, kebijakan pemotongan gaji tidak perlu melalui revisi undang-undang. Ia menyebut kebijakan tersebut bisa dilakukan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat."Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Efisiensi harus menyasar pada pos-pos yang tepat," ujarnya.Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret, Presiden Prabowo menyinggung kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara di tengah ketidakpastian global. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong langkah penghematan lain seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas dan peralihan ke transportasi publik.Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Politik

| Rabu, 25 Maret 2026

Politik

Prabowo Jalin Silaturahmi Idul Fitri dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Islam

Presiden Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan dan kerja sama antarnegara, khususnya dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Selain itu, Presiden juga melakukan komunikasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed. “Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kedekatan dan memperkuat kerja sama antarnegara, khususnya di momentum Hari Raya yang penuh makna,” ujar Teddy. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menghubungi sejumlah pemimpin dunia Islam lainnya, seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Raja Yordania Abdullah II, serta Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Rangkaian komunikasi tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo menjalani sejumlah agenda Idul Fitri, mulai dari bermalam takbiran di Sumatra Utara, melaksanakan Shalat Id di Aceh, hingga halalbihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Teddy, silaturahmi melalui sambungan telepon ini bukan sekadar tradisi Hari Raya, melainkan juga mencerminkan eratnya persaudaraan Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya. Sementara itu, Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan peran Indonesia sebagai jembatan persatuan dunia Islam. “Momen ini menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara Muslim terbesar, tetapi juga sebagai jembatan persatuan yang membawa pesan damai, kerja sama, dan harapan bagi dunia Islam,” demikian pernyataan resmi Sekretariat Presiden. Melalui momentum Idul Fitri, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ukhuwah serta merajut persatuan global di tengah dinamika dunia.

Politik

| Selasa, 24 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Jalin Silaturahmi Idul Fitri dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Islam | Pifa Net

Megawati Bertemu Ramos Horta, Pererat Persaudaraan Indonesia–Timor Leste

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Republik Demokratik Timor Leste Jose Ramos Horta di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. Pertemuan tersebut bertujuan memperteguh hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Timor Leste. Kedatangan Ramos Horta disambut jajaran elite PDI Perjuangan, di antaranya Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Ronny Talapessy, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat Partai Andi Widjajanto. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dalam suasana tertutup dengan pembahasan yang kental nuansa historis dan strategis. Megawati menyambut hangat tamunya dengan sapaan ramah sebelum perbincangan dimulai. Usai dialog, kedua tokoh melakukan pertukaran cendera mata yang sarat makna. Megawati memberikan kain batik khas Indonesia sebagai simbol keluhuran budaya, serta buku karyanya berjudul “Spirit Kemanusiaan”. Pemberian buku tersebut mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan di panggung global, sejalan dengan kiprah Ramos Horta sebagai peraih Nobel Perdamaian. Sebagai balasan, Ramos Horta menyerahkan tas kerajinan tangan khas Timor Leste dan kopi arabika unggulan dari negaranya. Pertukaran ini menjadi simbol kedekatan serta penghargaan terhadap identitas budaya dan potensi ekonomi masing-masing negara. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari dialog sebelumnya yang berlangsung di Abu Dhabi pada Februari 2026 dalam rangkaian Zayed Award for Human Fraternity 2026. Hubungan antara Megawati dan Ramos Horta dinilai melampaui diplomasi formal. Megawati diketahui memiliki kedekatan emosional dengan sejumlah tokoh Timor Leste, sementara bagi Ramos Horta, Megawati merupakan simbol rekonsiliasi, terutama atas kehadirannya dalam upacara restorasi kemerdekaan Timor Leste pada 2002 yang menjadi momen penting pascareferendum 1999. Dalam kesempatan tersebut, Ramos Horta juga menyampaikan undangan resmi kepada Megawati untuk berkunjung ke Dili guna menerima penghargaan tertinggi negara itu, Grand Collar of the Order of Timor Leste, atas kontribusinya dalam perdamaian internasional. Sebelum mengakhiri pertemuan, kedua tokoh bersama rombongan menyempatkan diri untuk berfoto bersama sebagai penutup rangkaian kunjungan.

Politik

| Senin, 23 Maret 2026

Politik

Foto: Megawati Bertemu Ramos Horta, Pererat Persaudaraan Indonesia–Timor Leste | Pifa Net

Prabowo Hubungi Sejumlah Pemimpin Dunia Islam Saat Idulfitri, Perkuat Hubungan Bilateral

Presiden Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah pemimpin negara sahabat dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Silaturahmi tersebut dilakukan melalui sambungan telepon sebagai upaya mempererat hubungan antarnegara Muslim. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghubungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, serta Raja Yordania Abdullah II. Menurut Teddy, komunikasi tersebut dilakukan setelah Presiden merampungkan rangkaian kegiatan Idulfitri di dalam negeri, mulai dari malam takbiran di Medan, Sumatera Utara, pelaksanaan Shalat Id di Aceh Tamiang, hingga agenda halalbihalal dan gelar griya di Istana Kepresidenan RI di Jakarta. “Dalam beberapa hari di suasana Idulfitri ini, Presiden Prabowo melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara Muslim,” ujar Teddy. Ia menambahkan, dalam waktu dekat Presiden juga akan menghubungi pemimpin negara lainnya, menunggu konfirmasi dari masing-masing pihak. Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa silaturahmi tersebut bukan sekadar tradisi Hari Raya, tetapi juga menjadi bukti eratnya hubungan persaudaraan antarnegara Muslim. “Silaturahmi ini menjadi wujud eratnya persaudaraan dan kerja sama antarnegara-negara Muslim sekaligus memperkuat hubungan bilateral di tengah suasana penuh keberkahan,” katanya. Sementara itu, Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menyebut langkah tersebut menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan persatuan dunia Islam. “Momen ini menjadi penegasan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai negara Muslim terbesar, tetapi juga sebagai jembatan persatuan yang membawa pesan damai, kerja sama, dan harapan bagi dunia Islam,” demikian pernyataan resmi tersebut. Melalui momentum Idulfitri, Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ukhuwah serta merajut persatuan global di tengah dinamika internasional.

Politik

| Senin, 23 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Hubungi Sejumlah Pemimpin Dunia Islam Saat Idulfitri, Perkuat Hubungan Bilateral | Pifa Net

Warga Aceh Tamiang Apresiasi Kepedulian Prabowo terhadap Rakyat

Warga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, menilai Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin yang peka terhadap kesulitan rakyat serta sigap dalam memberikan solusi. Salah seorang warga, Yuki Pli, menyebut kepemimpinan Prabowo dekat dengan masyarakat dan memiliki karakter yang kuat. Ia berharap Prabowo terus diberikan kesehatan dan kebahagiaan atas kepeduliannya terhadap rakyat. “Semoga Pak Prabowo hidupnya semakin makmur dan bahagia karena sudah memperlihatkan kepada rakyat bagaimana memahami kesusahan mereka,” ujarnya. Yuki juga menilai Prabowo sebagai pemimpin yang berwibawa, jujur, dan bijak dalam mengambil keputusan. “Menurut saya, Pak Prabowo ini orangnya berwibawa. Pertama, beliau jujur. Kedua, beliau bijak dalam mengambil tindakan,” tambahnya. Hal senada disampaikan warga lainnya, Nur Afdila, yang mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya pembagian daging yang dinilai sangat membantu warga kurang mampu. “Terima kasih, Pak. Semoga dengan bantuan daging dari Bapak, rakyat kami yang belum mampu membelinya bisa merasakannya. Doa kami, semoga Bapak menjadi pemimpin yang lebih amanah dan terpercaya,” tuturnya. Bahkan, anak dari Nur Afdila berharap Presiden dapat lebih sering mengunjungi daerah mereka. “Terima kasih, Pak Prabowo. Sering-sering datang ke sini ya!” ucapnya. Diketahui, Presiden Prabowo membagikan paket kebutuhan pokok usai melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama warga penyintas banjir di Masjid Darussalam, Sabtu (21/3). Setelah salat Id, Presiden bersilaturahmi dengan warga dan menyerahkan paket sembako kepada perwakilan penerima di depan masjid. Kehadirannya disambut antusias masyarakat yang juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Di sela kegiatan, Presiden turut meninjau hunian sementara (huntara) di sekitar masjid yang dibangun untuk warga terdampak banjir. Momentum Idul Fitri ini menjadi simbol komitmen Presiden Prabowo untuk selalu hadir di tengah masyarakat, mempererat persaudaraan, serta memperkuat semangat persatuan bangsa Indonesia.

Politik

| Senin, 23 Maret 2026

Politik

Foto: Warga Aceh Tamiang Apresiasi Kepedulian Prabowo terhadap Rakyat | Pifa Net

Prabowo Tegaskan Komitmen Benahi Aparat Penegak Hukum, Tak Toleransi Pelanggaran

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi negara serta meningkatkan kepercayaan publik. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, Presiden menyatakan bahwa reformasi tidak hanya menyasar satu institusi, melainkan seluruh perangkat negara yang berperan dalam penegakan hukum. “Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil. “Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” tegasnya. Presiden juga memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Menurutnya, tindakan segelintir oknum dapat merusak citra institusi secara keseluruhan. “Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya. Dalam proses pembenahan, Prabowo menyatakan akan memberikan kesempatan kepada setiap lembaga untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, jika tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas. “Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” katanya. Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik ilegal seperti pertambangan tanpa izin yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat. “Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya. “Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” ucap Prabowo. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penegakan hukum berjalan tegas, adil, dan transparan di Indonesia.

Politik

| Minggu, 22 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Tegaskan Komitmen Benahi Aparat Penegak Hukum, Tak Toleransi Pelanggaran | Pifa Net

Prabowo Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas dalam Perjanjian Dagang RI-AS

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam tayangan “Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah RI, Presiden menekankan bahwa kepentingan rakyat Indonesia menjadi prioritas utama dalam setiap perjanjian internasional. “Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujar Prabowo. Menurut Presiden, seluruh isi kesepakatan telah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati. Salah satu poin utama dalam kerja sama tersebut adalah penurunan tarif perdagangan dari 32 persen menjadi 19 persen. Prabowo juga mengungkapkan bahwa dalam perjanjian itu, Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden AS Donald Trump. Salah satunya berupa klausul penyesuaian yang memungkinkan kedua negara melakukan negosiasi ulang jika terdapat poin yang dinilai merugikan. “Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” jelasnya. Ia menambahkan, klausul tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, sehingga memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Dari sisi manfaat, Indonesia disebut memperoleh keuntungan besar. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional kini mendapatkan akses pasar dengan tarif nol persen ke Amerika Serikat. Produk unggulan seperti kopi dan minyak sawit termasuk dalam daftar komoditas yang mendapatkan fasilitas tersebut. Penghapusan hambatan tarif ini diyakini akan meningkatkan daya saing serta membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional. Terkait perbandingan dengan negara lain, Presiden menegaskan Indonesia akan tetap bersikap rasional dalam mengambil keputusan dan tidak serta-merta mengikuti langkah negara lain seperti Malaysia dalam membatalkan perjanjian dagang tanpa perhitungan matang. Prabowo memastikan setiap kebijakan diplomasi ekonomi yang diambil pemerintah akan selalu didasarkan pada kalkulasi yang menguntungkan rakyat Indonesia serta menjaga kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Politik

| Minggu, 22 Maret 2026

Politik

Foto: Prabowo Tegaskan Kepentingan Nasional Jadi Prioritas dalam Perjanjian Dagang RI-AS | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026

Politik

| Senin, 19 Januari 2026

Politik

PBB Deklarasi Dukung Prabowo Subianto Jadi Capres 2024

Indonesia

| Senin, 31 Juli 2023

Politik

Profil Sutarmidji: Gubernur Kalimantan Barat 2018-2023