Politik

Berangkat ke KPU Gunakan Mobil Soekarno, Mahfud MD Tunggu Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi

PIFA, Politik - Dalam sebuah langkah bersejarah menuju Pemilihan Presiden 2024, bakal calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bersama tim pemenangan mereka, berangkat dari Tugu Proklamasi, simbol kemerdekaan Indonesia, menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan titik kumpul yang sangat bermakna ini menandakan tekad mereka untuk mengikuti perhelatan demokrasi pada 14 Februari 2024. Tugu Proklamasi bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga simbol semangat dan perjuangan. Ahmad Basarah, anggota tim pemenangan Ganjar-Mahfud, mengungkapkan bahwa pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk menggambarkan komitmen pasangan calon ini kepada masyarakat Indonesia. Di sini, Bung Karno dan Bung Hatta pernah menggelorakan semangat kemerdekaan. Kedatangan Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi disambut oleh Mahfud MD, yang sudah berada di sana sejak pagi hari bersama istrinya, Zaizatun Nihayati. Tabuhan gendang meramaikan suasana, menciptakan aura semangat yang mengiringi perjalanan mereka. Sebelum menuju KPU, Ganjar memberikan sambutan kepada para relawan yang telah memadati lokasi sejak pagi hari. Perjalanan mereka ke Kantor KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dilakukan dengan menggunakan eks mobil dinas RI-1, sebuah Cadillac Fleetwood 75 Limousine hitam. Mobil ini merupakan kendaraan dinas yang pernah digunakan oleh Presiden pertama RI, Soekarno. Mobil tersebut terawat dengan baik, menunjukkan kesan megah dan sejarah yang mengiringi langkah mereka. Pasangan ini dijadwalkan untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 pukul 11.00 WIB Kemarin. Meskipun lawan politik mereka, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, telah mendaftar lebih awal pada pukul 08.00 WIB, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memilih untuk berjalan sesuai jadwal dan menaati tata tertib KPU. Setelah mendaftar, mereka akan pulang tanpa memberikan orasi di depan Kantor KPU, menegaskan ketaatan mereka terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024 di KPU RI akan berlangsung dari tanggal 19-25 Oktober 2023. Proses selanjutnya akan melibatkan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi, dengan penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada tanggal 13 November 2023 mendatang. (hs)

Jakarta

| Jumat, 20 Oktober 2023

Foto: Berangkat ke KPU Gunakan Mobil Soekarno, Mahfud MD Tunggu Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Prabowo Gelar Rapat Terbatas Penertiban Hutan Prioritas Saat Lawatan ke London

PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video untuk membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1), di sela lawatannya ke London, Inggris. Ratas ini diikuti sejumlah pejabat tinggi, antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rapat berlangsung sekitar dua jam dengan fokus pada penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH, yang dibentuk pada Januari 2025 berdasarkan Perpres Nomor 5/2025. "Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia," ujar Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Pada akhir Desember 2025, Satgas PKH telah melaporkan capaian mereka, termasuk menyerahkan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Prabowo menekankan agar Satgas tidak ragu menindak siapapun yang melanggar hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Lawatan Prabowo ke London juga bertujuan membahas kesepakatan kerja sama strategis kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan maritim, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan.

Politik

| Selasa, 20 Januari 2026

Politik

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang

PIFA, Politik - Bupati Pati, Sudewo, dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Semarang setelah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Pemeriksaan ini dilakukan usai Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan berlangsung selama 24 jam. Mengutip Detik, penyidik KPK meninggalkan Polres Kudus pada Selasa (20/1) sekitar pukul 00.00 WIB. Awalnya, tim penyidik berpakaian biasa keluar sambil membawa satu koper menuju mobil hitam yang terparkir di depan. Bupati Sudewo sendiri keluar dari ruangan dengan mengenakan masker dan topi. Ia langsung diamankan petugas kepolisian tanpa memberikan komentar, kemudian masuk ke dalam mobil. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa Sudewo memang menjalani pemeriksaan di Polres Kudus dengan fasilitas yang dipinjamkan oleh kepolisian setempat. "Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai," ujarnya. Heri menambahkan, setelah pemeriksaan selesai, tim KPK langsung bergerak ke Semarang dengan pengawalan unit patroli lalu lintas Polres Kudus.

Politik

| Selasa, 20 Januari 2026

Politik

Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026

PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memasang target ambisius untuk terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Februari 2026. Target tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu. “Kita harus menargetkan pada Februari, partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Sahrin di hadapan para kader. Meski optimistis, Sahrin tidak menampik bahwa proses pendaftaran sebagai partai politik merupakan tahapan yang berat dan penuh tantangan. Ia memaparkan sejumlah persyaratan administratif dan struktural yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sahrin menjelaskan, salah satu syarat utama adalah pembentukan kepengurusan di tingkat pusat serta kepengurusan wilayah di seluruh provinsi di Indonesia. “Artinya, kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi,” katanya. Selain itu, Gerakan Rakyat juga diwajibkan memiliki minimal 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. Tantangan berikutnya adalah pembentukan struktur di tingkat kecamatan. “Kita harus memiliki struktur di 50 persen kecamatan se-Indonesia dari sekitar 7.000 kecamatan. Maka, kita harus punya DPC, yakni 3.069 DPC di seluruh Indonesia,” ujar Sahrin. Tak hanya persoalan struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga harus melengkapi berbagai dokumen administratif, mulai dari surat domisili kantor partai, pemenuhan kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, hingga pelaporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). “Nanti kita harus melaporkan ke Kesbangpol untuk mendapatkan surat keterangan terdaftar. Setelah itu, melapor ke kantor wilayah hukum, dan kemudian sekitar 3.000 dokumen lebih harus kita hantarkan kepada kantor Kementerian Hukum. Ini tentunya adalah hal yang sangat berat,” katanya. Menghadapi tantangan tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bekerja keras dan menunjukkan militansi demi mewujudkan partai politik yang sah secara hukum. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat dalam memasuki arena politik nasional, sekaligus menguji soliditas organisasi dalam menghadapi proses verifikasi yang ketat dari pemerintah.

Politik

| Senin, 19 Januari 2026

Berita Populer

Politik

Berangkat ke KPU Gunakan Mobil Soekarno, Mahfud MD Tunggu Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi

Jakarta

| Jumat, 20 Oktober 2023

Politik

Kronologi Konflik Israel-Palestina: Penarikan Gaza hingga Serangan Terbesar Hamas

PIFA, Politik - Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina mencapai puncaknya dalam serangan terbesar yang dilancarkan oleh Gerakan Islam Palestina, Hamas, pada Sabtu pagi (07/10). Mereka melepaskan rentetan roket mematikan dari Gaza dan mengirim pejuang mereka melintasi perbatasan. Israel segera menyatakan diri dalam kondisi perang, merespons serangan dengan serangan balik terhadap sasaran Hamas di Gaza. Baku tembak antara kelompok pejuang Palestina dan pasukan keamanan Israel terjadi di selatan Israel. Hal ini pun menjadi tending topic di media social, dengan nama Gaza dan Israel. Peristiwa ini mencatat babak baru dalam konflik bersejarah antara Israel dan Palestina. Konflik yang berlangsung sejak penarikan Israel dari Jalur Gaza pada tahun 2005 mencatat sejumlah peristiwa penting. Setelah 38 tahun menguasainya, Israel meninggalkan Gaza, memulai era baru di wilayah padat penduduk yang dihuni oleh 2,3 juta orang. Namun, ketegangan tak kunjung reda. Dalam laporan Reters Pada tahun 2006, kelompok Hamas memenangkan mayoritas kursi dalam pemilihan legislatif Palestina, memicu penghentian bantuan dari Israel dan AS karena Hamas menolak kekerasan serta mengakui eksistensi Israel. Konflik semakin memanas pada tahun 2008 ketika Israel melancarkan serangan militer selama 22 hari di Gaza sebagai tanggapan terhadap serangan roket dari wilayah tersebut. Ribuan warga Palestina dan warga Israel tewas sebelum gencatan senjata diumumkan. Kemudian, Pada tahun 2007, Hamas mengambil alih Gaza dalam sebuah perang saudara singkat, menggulingkan pasukan Fatah yang setia kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan ketegangan yang kompleks dan berlapis antara dua entitas yang saling bersaing, menciptakan suatu kronologi konflik yang tetap menghantui kawasan ini hingga saat ini. (hs)

Israel

| Sabtu, 7 Oktober 2023

Politik

Alasan Warga Bangun Patung Jokowi, Jadi Simbol Apresiasi dan Inspirasi

PIFA.CO.ID, POLITIK - Belakangan ini, sejumlah warga di beberapa daerah di Indonesia membangun patung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi ini memicu perhatian luas dari masyarakat dan media. Namun, di balik pembangunan patung tersebut terdapat alasan kuat yang melatarbelakangi inisiatif warga, bukan sekadar bentuk penghormatan biasa.Salah satu alasan utama warga membangun patung Jokowi adalah sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan berbagai program pembangunan yang telah membawa perubahan signifikan di daerah mereka. Jokowi dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat dan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat kecil. Patung ini menjadi simbol nyata rasa terima kasih masyarakat atas kerja keras dan dedikasi Presiden dalam memajukan Indonesia.Selain itu, patung Jokowi juga dimaksudkan untuk menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Warga berharap sosok Jokowi yang sederhana, pekerja keras, dan penuh semangat dapat memotivasi anak-anak dan remaja di lingkungan sekitar untuk terus berjuang meraih cita-cita dan berkontribusi positif bagi bangsa. Patung tersebut diharapkan menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tekad dan kerja keras, seperti yang ditunjukkan oleh Jokowi selama masa kepemimpinannya.Tidak kalah penting, pembangunan patung ini juga berfungsi sebagai daya tarik wisata lokal. Beberapa daerah melihat potensi ekonomi dari keberadaan patung tersebut yang dapat menarik pengunjung, sekaligus memperkenalkan tokoh nasional kepada masyarakat luas. Hal ini sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian di tingkat desa atau kota.Meski ada juga yang mengkritik dan mempertanyakan urgensi pembangunan patung tersebut, mayoritas warga menegaskan bahwa niat utama adalah sebagai bentuk penghormatan tulus dan motivasi positif. Mereka berharap patung Jokowi bisa menjadi simbol persatuan dan semangat gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih baik.Dengan demikian, pembangunan patung Presiden Jokowi oleh warga bukan sekadar monument semata, melainkan cerminan rasa bangga, terima kasih, dan harapan besar masyarakat terhadap masa depan bangsa.

Medan

| Kamis, 22 Mei 2025

Feeds

Prabowo Gelar Rapat Terbatas Penertiban Hutan Prioritas Saat Lawatan ke London

Politik

| Selasa, 20 Januari 2026

Politik

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang

Politik

| Selasa, 20 Januari 2026

Politik

Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Target Lolos Verifikasi Kemenkum Februari 2026

Politik

| Senin, 19 Januari 2026

Politik

Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Berharap Anies Baswedan jadi Presiden

PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat menegaskan orientasi politiknya setelah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu, pimpinan organisasi tersebut secara terbuka menyatakan harapan agar Anies Rasyid Baswedan kelak memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa figur Anies Baswedan menjadi rujukan utama perjuangan politik partainya. “Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin di hadapan peserta Rakernas. Ia menegaskan, posisi Anies tidak sekadar sebagai tokoh yang didukung, melainkan telah menjadi identitas politik Gerakan Rakyat itu sendiri. “Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya. Komitmen tersebut diperkuat dengan penyerahan kartu tanda anggota Gerakan Rakyat bernomor 0001 kepada Anies Baswedan yang dilakukan pada 17 Desember 2025. Langkah itu dinilai sebagai simbol kedekatan politik sekaligus penegasan posisi Anies dalam struktur dan arah perjuangan partai. Di sisi lain, Sahrin menyebut Gerakan Rakyat tengah mempersiapkan diri secara administratif untuk menjadi partai politik resmi. Ia menargetkan pendaftaran Gerakan Rakyat sebagai parpol dapat rampung dan tercatat di Kementerian Hukum RI pada Februari 2026. Untuk mencapai target tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader bergerak secara solid dan militan guna memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan negara. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan optimistis. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat memasuki panggung politik nasional dengan Anies Baswedan sebagai figur sentral yang akan mengarahkan perjalanan politik partai ke depan.

Politik

| Senin, 19 Januari 2026

Politik

Foto: Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Berharap Anies Baswedan jadi Presiden | Pifa Net

Polda Metro Jaya Setop Penyidikan Eggi Sudjana dan Damai Lubis, Kasus Roy Suryo Tetap Berlanjut

PIFA, Politik – Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL) dalam kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan bahwa penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kedua tersangka tersebut. “Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (15/1). Menurut Budi, keputusan penghentian penyidikan diambil setelah dilakukan gelar perkara khusus pada 14 Januari 2026, menyusul adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka. Penyidik juga mempertimbangkan terpenuhinya seluruh syarat restorative justice (RJ) sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus Tersangka Lain Tetap Berjalan Meski demikian, Budi menegaskan bahwa penghentian penyidikan hanya berlaku bagi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Proses hukum terhadap tersangka lainnya tetap dilanjutkan, termasuk terhadap Roy Suryo dan dua tersangka lain. “Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya. Penyidik diketahui telah melimpahkan berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia Tyassuma kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 13 Januari 2026. Dua Klaster Kasus Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini terbagi ke dalam dua klaster. Klaster pertama melibatkan Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Muhammad Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025 dan dijerat dengan sejumlah pasal KUHP serta Undang-Undang ITE. Sementara klaster kedua melibatkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya telah diperiksa sebagai tersangka pada 13 November 2025 dan dikenakan pasal berlapis, baik dari KUHP maupun UU ITE. Permohonan Restorative Justice Sebelum penghentian penyidikan, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis sempat mengajukan permohonan restorative justice kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (14/1). Permohonan tersebut disampaikan usai keduanya bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo, didampingi kuasa hukum mereka, Elida Netti. Pertemuan tersebut sempat menuai polemik di masyarakat. Namun Jokowi memilih tidak mempermasalahkan apakah dalam pertemuan itu terdapat permintaan maaf dari Eggi dan Damai. “Menurut saya ada atau tidak, itu tidak perlu diperdebatkan,” ujar Jokowi. Dengan diterbitkannya SP3 ini, perkara Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis resmi dihentikan, sementara kasus Roy Suryo dan tersangka lainnya tetap berlanjut di Polda Metro Jaya.

Politik

| Sabtu, 17 Januari 2026

Politik

Foto: Polda Metro Jaya Setop Penyidikan Eggi Sudjana dan Damai Lubis, Kasus Roy Suryo Tetap Berlanjut | Pifa Net

Selly Andriany Nilai Pasal Nikah Siri di KUHP Upaya Negara Lindungi Perempuan dan Anak

PIFA, Politik - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal nikah siri merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi perempuan dan anak. “Kami memandang pasal ini sebagai bagian dari upaya negara melindungi perempuan dan anak dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan mereka secara sosial dan hukum,” kata Selly di Jakarta, Kamis. Selly mengajak masyarakat memahami Pasal 402 KUHP secara utuh dan proporsional. Ia menilai, tanpa pemahaman yang menyeluruh, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama yang dikaitkan dengan isu agama. “Negara tidak mengkriminalisasi ajaran agama. Yang diatur dalam KUHP adalah konsekuensi hukum dari relasi perkawinan yang tidak tercatat, terutama ketika menimbulkan kerugian bagi pihak yang lebih rentan,” ujarnya. Ia menegaskan, dari perspektif agama, negara tetap menghormati ajaran dan rukun pernikahan yang sah menurut keyakinan masing-masing. Menurut Selly, hukum negara tidak masuk pada ranah sah atau tidaknya perkawinan secara agama, melainkan mengatur aspek perlindungan keluarga. “Yang diatur adalah perlindungan keluarga, khususnya perempuan dan anak yang selama ini paling rentan dirugikan dalam praktik perkawinan yang tidak tercatat,” katanya. Dari sisi hukum, Selly menjelaskan Pasal 402 KUHP merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang menempatkan kepastian hukum dan perlindungan warga negara sebagai tujuan utama. Ia menilai pencatatan perkawinan penting bukan untuk mempersulit, melainkan memastikan adanya perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga. “Tanpa pencatatan, negara kesulitan hadir ketika terjadi persoalan hukum, seperti penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, hak waris, maupun status hukum anak,” ujar Selly. Ia menambahkan, polemik nikah siri tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling terdampak. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar, seperti jaminan nafkah, perlindungan hukum, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Meski demikian, Selly menekankan pentingnya sosialisasi yang masif serta dialog dengan tokoh agama dan masyarakat. Hal itu diperlukan agar implementasi Pasal 402 KUHP tidak menimbulkan ketakutan maupun salah tafsir di tengah publik. “Pendekatan hukum harus diiringi edukasi dan kebijakan yang berkeadilan. Negara harus hadir dengan solusi, bukan sekadar sanksi,” tutup Selly Andriany Gantina.

Politik

| Kamis, 15 Januari 2026

Politik

Foto: Selly Andriany Nilai Pasal Nikah Siri di KUHP Upaya Negara Lindungi Perempuan dan Anak | Pifa Net

Komisi XIII DPR RI Siap Gelar RDPU Bahas Child Grooming

PIFA, Politik - Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan hak asasi manusia (HAM) berencana menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas persoalan manipulasi terhadap anak atau child grooming yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, RDPU tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif. Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. “Nanti kita bikin RDPU. Bahkan, kita bisa juga undang Kementerian [Pemberdayaan] Perempuan dan [Perlindungan] Anak, polisi, dan segala macam. Jadi, kita rapat gabungan saja, khusus dengan child grooming ini,” ujar Willy selaku pimpinan rapat. Isu child grooming mengemuka dalam rapat tersebut setelah Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyinggung maraknya pembahasan di media sosial menyusul dirilisnya buku elektronik Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah karya pesohor Aurelie Moeremans. Aurelie merilis buku tersebut secara gratis melalui akun media sosialnya. Memoar itu kemudian menjadi perhatian publik karena memuat kisah pengalaman masa kecil Aurelie yang diduga mengalami perlakuan manipulatif dari orang terdekatnya. “Ini adalah memoar yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata dan ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita,” kata Rieke. Menurut Rieke, child grooming merupakan persoalan serius yang harus segera disikapi negara. Ia menilai, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. “Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi yang prosesnya sistematis, ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhirnya adalah kekerasan atau eksploitasi seksual,” tuturnya. Selain itu, Rieke juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terindikasi sebagai pelaku. Ia menyoroti adanya pembelaan diri dari sosok yang diduga pelaku sebagaimana diceritakan dalam buku tersebut. “Indikasi pelaku melakukan pembelaan diri seolah-olah normalisasi terhadap bagaimana kekerasan terhadap anak. Ada pembujukan di situ, pernikahan, indikasi ada kekerasan seksual, dan sebagainya yang cukup sadis, saya kira,” ujarnya. Sebagai komisi yang membidangi urusan HAM, Rieke menilai Komisi XIII DPR RI perlu mengambil langkah konkret bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengusut kasus child grooming tersebut. “Saya mohon dukungannya dari semua pihak agar child grooming ini bisa diusut tuntas dan yang terindikasi pelaku tidak berkoar-koar. Mari kita buktikan KUHP baru ini punya taji bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi XIII,” pungkas Rieke.

Politik

| Kamis, 15 Januari 2026

Politik

Foto: Komisi XIII DPR RI Siap Gelar RDPU Bahas Child Grooming | Pifa Net

Demokrat Sebut SBY Serahkan Sikap Partai soal Pilkada via DPRD ke AHY

PIFA, Politik - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengungkap respons Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usai partainya berubah sikap dan kini mendukung usul pilkada tak langsung melalui DPRD. Dede mengatakan Presiden kelima RI itu telah menyerahkan sepenuhnya sikap partai kepada putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bukan hanya soal pilkada, kata Dede, tetapi juga keputusan politik partai secara umum. "Ya sudah diserahkan kepada Ketua Umum kami, Mas AHY, untuk melakukan keputusan terkait dengan, katakanlah, kebijakan-kebijakan Partai Demokrat," kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1). "Termasuk [pilkada]," imbuhnya. Dede mengatakan perubahan sikap Partai Demokrat soal pilkada tak langsung telah didasari atas kajian data dan fakta. Menurut dia, banyak calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 mengeluh. Bahkan, sambungnya, para calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 menyebutnya sebagai pemilu yang paling brutal dengan ongkos politik yang tinggi. "Pilkada yang kemarin, 2024, itu juga biayanya sangat tinggi. PSU (Pemungutan Suara Ulang)-nya saja berkali-kali. Jadi oleh karena itu semua data ini akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji bersama-sama," katanya. Namun, Dede menyebut wacana tersebut tidak akan dibahas secara terburu-buru. Saat ini, RUU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi nasional 2026. Dia mengatakan sejauh ini ada dua opsi pembahasan RUU Pilkada. Pertama, dibahas bersama RUU Pemilu melalui metode kodifikasi atau omnibus law. Kedua, dibahas secara terpisah setelah RUU Pemilu. "Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru Pilkada. Jadi kawan-kawan jangan terlalu terburu-buru karena prosesnya masih panjang. Biarkan nanti panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Politik

| Rabu, 14 Januari 2026

Politik

Foto: Demokrat Sebut SBY Serahkan Sikap Partai soal Pilkada via DPRD ke AHY | Pifa Net

Setkab: Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

PIFA, Nasional - Sekretariat Kabinet (Setkab) menyatakan bahwa kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. “Presiden Prabowo Subianto tiba di IKN, Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur, pada Senin sore, 12 Januari 2026,” demikian keterangan Setkab di Jakarta, Selasa. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo meninjau langsung kesiapan kawasan inti Nusantara. Ia juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama bagi ibu kota masa depan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan kawasan SMA Taruna Nusantara di IKN. Sekolah ini dinilai menjadi simbol penguatan sektor pendidikan sekaligus pembinaan karakter generasi muda yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin bangsa. Pada malam harinya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajaran melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis di kawasan inti pemerintahan. Adapun lokasi yang ditinjau meliputi Istana Negara, Paviliun Presiden, Kantor Sekretariat Negara, serta Kantor Sekretariat Kabinet. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus keselarasan pembangunan di kawasan inti pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

Politik

| Rabu, 14 Januari 2026

Politik

Foto: Setkab: Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan | Pifa Net

Prabowo Targetkan Satu Sekolah Unggulan di Tiap Provinsi, Siapkan SMA Garuda

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menargetkan kehadiran minimal satu sekolah unggulan di setiap provinsi di Indonesia, baik dalam bentuk SMA Taruna Nusantara maupun SMA Garuda. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul dan menyiapkan kepemimpinan masa depan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang yang diikuti secara daring melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan pemerataan sekolah unggulan menjadi sasaran utama pemerintah ke depan. “Nanti sasaran kita adalah di setiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan,” ujar Presiden Prabowo. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah berencana memperluas jaringan SMA Taruna Nusantara serta membentuk sedikitnya 20 sekolah baru dengan nama SMA Garuda. Sekolah-sekolah ini dirancang sebagai model pendidikan unggulan guna menjangkau lebih banyak daerah dan mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas. Saat ini, SMA Taruna Nusantara telah memiliki tiga kampus yang beroperasi di Magelang, Malang, dan Cimahi. Selain itu, pembangunan kampus baru juga tengah berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Minahasa Sulawesi Utara, dan Pagar Alam Sumatera Selatan. Selain pengembangan SMA Taruna Nusantara dan SMA Garuda, Presiden Prabowo juga menargetkan pembangunan 500 sekolah unggulan terintegrasi di seluruh Indonesia. “Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam empat tahun ke depan,” kata Presiden. Presiden menegaskan, sekolah unggulan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan kepribadian. Para lulusan diharapkan menjadi pemimpin yang patriotik, cinta tanah air, jujur, serta bertanggung jawab terhadap rakyat dan bangsa. “Dengan tambahan SMA Garuda, juga dengan nanti tiap kabupaten satu sekolah unggulan, ini akan mempercepat kita harapkan kebangkitan kepemimpinan dan kebangkitan bangsa Indonesia,” pungkas Presiden.

Politik

| Selasa, 13 Januari 2026

Politik

Foto: Prabowo Targetkan Satu Sekolah Unggulan di Tiap Provinsi, Siapkan SMA Garuda | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Berangkat ke KPU Gunakan Mobil Soekarno, Mahfud MD Tunggu Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi

Jakarta

| Jumat, 20 Oktober 2023

Politik

Kronologi Konflik Israel-Palestina: Penarikan Gaza hingga Serangan Terbesar Hamas

Israel

| Sabtu, 7 Oktober 2023

Politik

Alasan Warga Bangun Patung Jokowi, Jadi Simbol Apresiasi dan Inspirasi