Politik

Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan!

PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti pihak-pihak yang datang sekali ke wilayah bencana di Sumatra namun seolah menjadi pihak yang paling bekerja. Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah hadir sejak awal dan memberikan bantuan maksimal di kawasan terdampak."Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," ujar Endipat, mengutip detikcom.Ia kemudian menyinggung perbandingan antara bantuan negara dan donasi perorangan. Menurutnya, bantuan pemerintah sudah mencapai angka triliunan rupiah, jauh lebih besar dari donasi Rp10 miliar yang diberikan salah satu pihak."Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu," tegas politikus Gerindra tersebut.

Politik

| Selasa, 9 Desember 2025

Foto: Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan! | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Mensesneg Prasetyo Hadi Prihatin Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Jadi Atensi Presiden Prabowo

PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tragis seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang mengakhiri hidupnya. Peristiwa tersebut disebut telah menjadi atensi langsung Presiden RI Prabowo Subianto. “Kami tentunya mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan kami telah berkoordinasi dengan jajaran terkait, karena bagi kami, bagi kita semua, ini adalah kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2) malam. Prasetyo yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden menegaskan, Presiden Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi lintas kementerian agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. “Oleh karena itulah, Bapak Presiden menaruh atensi, dan melalui kami, meminta kami untuk berkoordinasi supaya ke depan hal-hal semacam ini dapat kita antisipasi,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Koordinasi dilakukan untuk menangani kondisi keluarga korban yang diketahui masuk dalam kategori miskin ekstrem atau desil-1. “Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk melakukan penanganan-penanganan terhadap keluarga, dan terutama memikirkan supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” ujar Pras, sapaan akrab Prasetyo. Terkait informasi bahwa keluarga korban tidak menerima bantuan sosial (bansos) karena persoalan administrasi, Prasetyo menyatakan pemerintah masih menunggu hasil pendalaman dari aparat kepolisian. “Biarlah kita tunggu dari pihak berwajib, pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman,” katanya. Prasetyo juga menekankan pentingnya meningkatkan kepedulian sosial di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. “Kita harus meningkatkan kepedulian sosial di antara kita semua dari setiap level, tingkatan,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa faktor lingkungan dan peran sekolah sangat penting, terutama dalam memberikan edukasi terkait kesehatan mental anak. “Bagaimana pun selain di faktor keluarga, faktor lingkungan, juga di sekolah menjadi sangat penting, edukasi, dan terutama berkenaan dengan masalah mental adik-adik kita supaya jika mengalami sebuah tekanan, atau mengalami sebuah permasalahan untuk dapat menyampaikan kepada guru-guru mereka di sekolah,” lanjut Prasetyo. Diketahui, siswa SD tersebut mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk sang ibunda berinisial MGT (47). Dalam surat yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan pesan perpisahan kepada ibunya. Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara ibundanya yang merupakan orang tua tunggal bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak, termasuk korban.

Politik

| Kamis, 5 Februari 2026

Politik

Adies Kadir Dijadwalkan Ucap Sumpah Hakim MK di Hadapan Presiden Prabowo

PIFA, Politik - Politikus Partai Golkar Adies Kadir dijadwalkan membacakan sumpah jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan agenda pengucapan sumpah tersebut akan dilaksanakan pada sore hari. “Rencana nanti sore akan ada agenda untuk hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, kemarin sudah diputuskan dari sidang paripurna, untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden,” kata Prasetyo Hadi di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2). Adies Kadir ditetapkan sebagai hakim konstitusi melalui Rapat Paripurna DPR pada Selasa (27/1) lalu, menggantikan Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Penunjukan Adies ini sekaligus menggantikan Inosentius Samsul yang sebelumnya telah disetujui DPR sebagai calon pengganti Arief pada Agustus 2025. Sebelum ditetapkan sebagai hakim MK, Adies dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar. Namun, Adies diklaim telah keluar dari Partai Golkar bahkan sebelum resmi ditetapkan sebagai calon hakim konstitusi. Proses pencalonan Adies menjadi hakim MK menuai sorotan publik. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR yang berlangsung singkat. Agenda tersebut tidak tercantum dalam jadwal rapat harian DPR yang dirilis pada Senin (26/1). Komisi III DPR langsung menggelar fit and proper test sekaligus rapat pleno penetapan Adies dalam satu rangkaian. Rapat tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit. Adies memaparkan makalah selama kurang lebih 10 menit, dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dari delapan fraksi selama sekitar 10 menit berikutnya. Tidak ada pendalaman materi yang dilakukan oleh anggota Komisi III DPR. Setelah pemaparan, perwakilan fraksi langsung diminta menyatakan sikap atas pencalonan Adies. Delapan fraksi di DPR secara bulat menyetujui Adies Kadir sebagai calon hakim MK pengganti Arief Hidayat. Setelah penetapan, anggota Komisi III DPR Safaruddin mengungkapkan alasan digelarnya fit and proper test dalam waktu singkat.

Politik

| Kamis, 5 Februari 2026

Politik

Kemlu Bahas Agenda Pertemuan Prabowo–Trump Terkait Tarif Dagang

PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri tengah membahas rencana pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membicarakan isu tarif dagang antara kedua negara. "Sedang dibahas oleh Kementerian Luar Negeri. Nanti Pak Menlu yang akan menyampaikan. Tentunya sudah ada perbincangan dan beberapa kali bertemu, itu nanti akan diputuskan," kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2). Pembahasan ini berlangsung di tengah proses perundingan dagang Indonesia–Amerika Serikat yang berjalan cukup panjang. Presiden Prabowo disebut berencana menemui Presiden Donald Trump secara langsung di Amerika Serikat pada akhir Januari 2026 untuk menandatangani kesepakatan tarif dagang kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat tetap dikenakan tarif sebesar 19 persen. Ketentuan tersebut merujuk pada pengumuman Juli 2025, ketika Presiden Trump memberikan diskon tarif bagi Indonesia dari sebelumnya 32 persen. "Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir Januari (2026) akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan Perundingan Dagang Indonesia-AS via Zoom, Selasa (23/12). Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada kendala substansial dalam negosiasi tarif dagang tersebut. Ia menargetkan proses perundingan dapat rampung pada pertengahan Februari. "Insya Allah enggak. Secara substansi Insya Allah enggak ada masalah dan mohon doanya supaya banyak membawa kepentingan bangsa dan negara kita," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1). Prasetyo menjelaskan, berlarutnya proses negosiasi terjadi karena Indonesia dan Amerika Serikat masih berupaya mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia, kata dia, terus melakukan berbagai langkah diplomasi agar kesepakatan yang dicapai dapat membawa manfaat maksimal bagi kepentingan nasional.

Politik

| Selasa, 3 Februari 2026

Berita Populer

Politik

Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan!

Politik

| Selasa, 9 Desember 2025

Politik

Partai Perorangan Dinilai Untungkan PSI dan Jokowi

PIFA.CO.ID, POLITIK - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa konsep partai perorangan akan memberikan keuntungan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan Presiden RI Joko Widodo."Saling melengkapi, dan saling menguntungkan," ujar Agung seperti dikutip dari Antara, Selasa.Menurutnya, konsep ini akan membawa keuntungan politik bagi PSI apabila Jokowi memutuskan bergabung dengan partai tersebut. Hal ini sejalan dengan wacana yang berkembang mengenai keinginan Jokowi untuk membentuk partai super tbk.Agung menjelaskan bahwa basis pemilih Jokowi yang kuat dan solid dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen dalam Pemilu 2029. "PSI memiliki basis politik yang berkembang, tetapi mereka masih butuh figur sentral. Kehadiran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, atau Bobby Nasution memungkinkan PSI lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada," paparnya.Di sisi lain, lanjutnya, konsep partai perorangan PSI juga dinilai menguntungkan bagi Jokowi yang membutuhkan kendaraan politik pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden. "Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang," ungkapnya.Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa konsep partai perorangan PSI sejalan dengan gagasan partai super tbk yang ingin diwujudkan oleh Jokowi. Partai dengan model ini memungkinkan operasionalnya lebih menyerupai perusahaan dengan sistem kepemimpinan kolektif."Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya," tutupnya.

Indonesia

| Selasa, 11 Maret 2025

Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun

PIFA, Politik — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data faktual, termasuk terkait dana APBD yang disebut didepositokan di perbankan. “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, atau menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (22/10/2025). Ia menegaskan ancaman tersebut berlaku untuk semua jajaran tanpa pandang bulu, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dedi juga mengungkapkan telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengonfirmasi sumber data terkait dugaan dana APBD Jabar senilai Rp4,1 triliun yang disebut didepositokan. Kunjungan itu dilakukan guna mencocokkan data pemerintah pusat dengan data milik Pemprov Jabar. “Seluruh rangkaian verifikasi data ini akan dilakukan secara transparan agar publik mengetahui informasi yang benar sesuai fakta,” ujarnya. Sebelumnya, Dedi menampik pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut ada 15 daerah di Indonesia menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di luar bank pembangunan daerah. Jawa Barat disebut memiliki deposito Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Menurut data yang diungkapkan Purbaya, total dana pemerintah daerah yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Rinciannya, simpanan pemerintah kabupaten mencapai Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.

Politik

| Kamis, 23 Oktober 2025

Feeds

Mensesneg Prasetyo Hadi Prihatin Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT, Jadi Atensi Presiden Prabowo

Politik

| Kamis, 5 Februari 2026

Politik

Adies Kadir Dijadwalkan Ucap Sumpah Hakim MK di Hadapan Presiden Prabowo

Politik

| Kamis, 5 Februari 2026

Politik

Kemlu Bahas Agenda Pertemuan Prabowo–Trump Terkait Tarif Dagang

Politik

| Selasa, 3 Februari 2026

Politik

Prabowo Kumpulkan Ormas Islam di Istana, Bahas Isu Nasional hingga Gaza

PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam serta tokoh-tokoh muslim Indonesia yang digelar di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa siang. Menurut Prasetyo, pertemuan tersebut merupakan agenda rutin yang kembali dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk berdiskusi langsung dengan para tokoh Islam, termasuk pimpinan pondok pesantren, guna membahas berbagai perkembangan strategis, baik di dalam maupun luar negeri. “Ini adalah pertemuan yang sebenarnya rutin ya, beberapa waktu yang lalu juga pernah dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, hari ini Beliau (Presiden, red.) berkesempatan untuk kembali berdiskusi dengan para tokoh Islam untuk meng-update perkembangan-perkembangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa. Selain menyampaikan perkembangan terkini, Presiden Prabowo juga menjadikan forum tersebut sebagai ruang untuk menyerap aspirasi dan masukan dari tokoh-tokoh serta ormas Islam terkait berbagai isu kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Prasetyo membuka kemungkinan adanya pembahasan mengenai langkah antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Ia menyinggung bahwa pemerintah telah lebih dahulu membahas isu tersebut dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). “Ada kemungkinan (dibahas, red.). Kemarin juga kami menghadiri rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), yang salah satu pokok bahasannya adalah dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan, dan persiapan lebaran. Maka, ada beberapa hal yang memang sejak awal sudah coba kita antisipasi, terutama misalnya mengenai ketersediaan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Prasetyo. Tak hanya isu domestik, pertemuan tersebut juga berpotensi menyinggung agenda luar negeri, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). “Saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan poin-poin tersebut dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” kata Prasetyo. Sejumlah tokoh muslim dan perwakilan ormas Islam tampak menghadiri pertemuan tersebut. Di antaranya Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, serta pengusaha Jusuf Hamka yang dikenal dengan sapaan Babah Alun. Secara keseluruhan, sekitar 40 hingga 50 tokoh dan perwakilan ormas Islam diundang Presiden Prabowo untuk mengikuti pertemuan di Istana Kepresidenan RI pada Selasa siang tersebut.

Politik

| Selasa, 3 Februari 2026

Politik

Foto: Prabowo Kumpulkan Ormas Islam di Istana, Bahas Isu Nasional hingga Gaza | Pifa Net

Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Pelanggar, Termasuk Kader Gerindra

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ia menyatakan tidak akan melindungi siapa pun, termasuk kader Partai Gerindra, apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pernyataan itu disampaikan Prabowo yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2025 di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin (2/2). "Kalau (ada kader) Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap, saudara-saudara. Jangan macam-macam, enggak ada itu. Kita semua bergerak," kata Prabowo. Prabowo menegaskan, sebagai Kepala Negara, dirinya bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang politik, baik kepala daerah maupun masyarakat yang dipimpin. "Sekarang saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana. Dulu milih calon nomor 1, 2, atau 3, saya enggak akan tanya," ujarnya. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah yang tetap dijalankan di daerah-daerah yang tidak memenangkan dirinya pada Pemilihan Presiden 2024. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga rehabilitasi wilayah tetap digulirkan tanpa diskriminasi. "Buktinya saya kalah di Sumbar, tapi tetap MBG sampai ke Sumbar, tetap Koperasi (Desa) Merah Putih, kita rehabilitasi Sumbar. Saya juga kalah di Aceh kan? Tetap kita bangun habis-habisan," kata Prabowo. Menurut Prabowo, hasil kontestasi politik tidak boleh memengaruhi kewajiban pemerintah dalam melayani rakyat. "Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk rakyat Indonesia," ujarnya. Ia juga menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap kepala daerah tidak ditentukan oleh afiliasi partai politik. "Saya enggak tanya, kau partai mana. Kan enggak saya tanya. Tetap saya dukung beliau," katanya. Prabowo bahkan menegaskan tetap akan mendukung kepala daerah dari partai lain selama menjalankan tugasnya untuk rakyat. "Pak Pram (Pramono Anung) dari PDIP, tapi tetap akan saya dukung sebagai Gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat DKI," ujarnya. Prabowo menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kontestasi politik merupakan bagian dari demokrasi, namun setelah pemilihan usai seluruh pihak harus kembali fokus bekerja. "Kalau ada pemilihan, harus ada pemilihan. Dua calon, tiga calon, lima calon, enggak apa-apa. Tapi begitu selesai, udah lah kerja," katanya.

Politik

| Senin, 2 Februari 2026

Politik

Foto: Prabowo Tegaskan Tak Lindungi Pelanggar, Termasuk Kader Gerindra | Pifa Net

Prabowo Sebut Kelompok Pengkritik Pemerintah Dikendalikan Kekuatan Asing

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menyebut terdapat kelompok yang kerap mengkritik dan menjelek-jelekkan pemerintah yang diduga dikendalikan oleh kekuatan asing. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2). Prabowo menilai kelompok tersebut berpotensi merusak persatuan bangsa dengan memecah belah masyarakat. Ia menegaskan perbedaan pandangan politik tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menciptakan kegaduhan nasional. "Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo silakan 2029 bertarung," ujar Prabowo. Menurut Prabowo, kelompok-kelompok itu kerap mendorong aksi demonstrasi. Namun, ia menilai tujuan utama bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan memicu kerusuhan setelah aksi berlangsung. "Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara," tuturnya. Prabowo menegaskan tidak akan ragu menindak tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkistis dan tindak pidana, seperti pembakaran maupun penggunaan bom molotov. "Bakar-bakar dan bom molotov saya katakan itu membahayakan dan itu pidana. Saya tidak ragu-ragu," ujarnya. Lebih lanjut, Prabowo mengklaim kelompok tersebut sejak awal telah mengetahui adanya dukungan atau bantuan dari kekuatan asing untuk menciptakan kekacauan di Indonesia. Ia pun mengimbau agar seluruh upaya memecah belah bangsa segera dihentikan karena masyarakat luas menjadi pihak yang paling dirugikan. "Jadi kelompok-kelompok ini, sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, yakin saya, dan saya punya bukti," kata Prabowo. Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menjaga stabilitas nasional dan menindak setiap upaya yang mengancam keamanan serta persatuan bangsa.

Politik

| Senin, 2 Februari 2026

Politik

Foto: Prabowo Sebut Kelompok Pengkritik Pemerintah Dikendalikan Kekuatan Asing | Pifa Net

Jokowi Nilai PSI Berpeluang Lolos ke Senayan pada Pemilu 2029

PIFA, Politik – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki peluang untuk lolos ke Senayan pada Pemilu 2029. Menurutnya, penguatan struktur partai hingga ke tingkat paling bawah menjadi kunci utama keberhasilan PSI menghadapi kontestasi politik mendatang. “Kalau yang saya lihat, kalau untuk masuk Senayan dari struktur yang ada sekarang ini, dari semangat yang ada sekarang ini, insyaallah tidak ada masalah. Tapi targetnya bukan itu,” kata Jokowi usai memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI, Sabtu (31/1). Jokowi menekankan pentingnya struktur partai yang solid dan menyeluruh agar mesin partai dapat bekerja secara efektif serta bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mendorong PSI untuk segera merampungkan struktur organisasi hingga ke tingkat desa, RT, dan RW. “Yang namanya struktur partai itu sangat penting sekali. Sehingga saya sampaikan PSI harus menyelesaikan strukturnya sampai ke tingkat desa, RT, dan RW akhir tahun ini,” ungkapnya. Menurut Jokowi, struktur di tingkat paling bawah merupakan ujung tombak partai dalam membangun hubungan langsung dengan rakyat. Keberadaan pengurus di desa hingga RT/RW dinilai krusial dalam menggerakkan mesin partai dan menyerap aspirasi masyarakat. “Karena apa pun yang namanya mesin partai sangat penting. Struktur sampai ke tingkat paling bawah yang bisa menyentuh dan berhubungan langsung dengan rakyat adalah yang ada di desa, RT, dan RW,” tegasnya. Jokowi juga menilai PSI sebagai partai yang identik dengan anak muda membutuhkan semangat tinggi dan kerja keras dalam membangun organisasi yang kuat dan berkelanjutan. “Partai ini butuh semangat, karena negara kita memerlukan partai yang baik. Ini kan partai baru, partai anak muda, jadi semangatnya di situ,” ujarnya. Ia pun berpesan kepada seluruh jajaran pengurus PSI agar bekerja maksimal dan aktif turun ke tengah masyarakat. “Seluruh jajaran pengurus PSI harus kerja keras, harus bekerja mati-matian, harus bekerja habis-habisan untuk partai dan nanti lari ke rakyat,” pungkas Jokowi.

Politik

| Sabtu, 31 Januari 2026

Politik

Foto: Jokowi Nilai PSI Berpeluang Lolos ke Senayan pada Pemilu 2029 | Pifa Net

Jokowi Sebut PSI Partai Super Terbuka, Siap Bekerja Habis-habisan Besarkan Partai

PIFA, Politik – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai super yang terbuka dan inklusif bagi siapa pun yang ingin bergabung. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI, Sabtu (31/1). “PSI sekarang sudah menjadi partai super TBK. PSI saat ini semakin terbuka, inklusif, banyak yang akan bergabung dan akan lebih banyak yang akan bergabung,” ujar Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk ikut membesarkan partai berlambang gajah itu bersama seluruh kader PSI. Ia menyatakan siap bekerja keras demi kemajuan PSI. “Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI,” katanya. Jokowi juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan jajaran pengurus DPP PSI terkait penguatan struktur partai dari tingkat pusat hingga ke akar rumput. Ia menargetkan pembangunan jaringan partai sampai tingkat kecamatan, desa, bahkan RT dan RW dapat diselesaikan pada akhir 2026. “Perkuat, bangun struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT/RW. Ini harus kita selesaikan. Akhir 2026 itu harus selesai,” ungkapnya. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan sekitar 7.000 kecamatan. Ia mengaku masih sanggup turun langsung ke lapangan untuk bertemu masyarakat dalam rangka mensosialisasikan PSI. “Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke kecamatan,” tegasnya. Meski menunjukkan dukungan kuat, Jokowi hingga kini belum secara terbuka menyatakan diri sebagai kader atau bagian resmi dari PSI. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya akan mengumumkan sosok Ketua Dewan Pembina PSI setelah infrastruktur partai benar-benar terbentuk hingga tingkat paling bawah. “Mr J yang selama ini masih misterius akan diumumkan oleh Mas Kaesang pada waktunya,” kata Raja Juli beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, saat ini PSI masih fokus pada penguatan struktur organisasi dan kerja-kerja politik di akar rumput. Pengumuman sosok “Mister J” baru akan dilakukan setelah jaringan partai solid hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sempat menyinggung absennya Ketua Dewan Pembina PSI dalam acara pembukaan Rakernas. “Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natalie beserta seluruh jajarannya, tanpa ada ketuanya. Ketuanya di mana? Belum datang? Oh, ya sudah. Insya Allah besok datang,” ujar Kaesang.

Jakarta

| Sabtu, 31 Januari 2026

Politik

Foto: Jokowi Sebut PSI Partai Super Terbuka, Siap Bekerja Habis-habisan Besarkan Partai | Pifa Net

Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional

PIFA, Politik - Pemerintah resmi memperkuat struktur Dewan Energi Nasional (DEN) dengan melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, bersamaan dengan pengangkatan tujuh menteri lain sebagai anggota dari unsur pemerintah. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan. "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan dan seterusnya, mengangkat keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Selain Bahlil, tujuh menteri yang masuk dalam keanggotaan DEN dari unsur pemerintah adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Dalam struktur organisasi DEN, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemban tugas sebagai Wakil Ketua DEN. Bahlil Lahadalia bertindak sebagai Ketua Harian, didampingi tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah, serta delapan anggota lainnya dari unsur pemangku kepentingan. Adapun delapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan terdiri atas Johni Jonatan Numberi dan Mohammad Fadhil Hasan dari unsur akademisi; Satya Widya Yudha serta Sripeni Inten Cahya dari unsur industri; Unggul Priyanto dan Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup; serta Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional. Seluruh anggota DEN selanjutnya mengucapkan sumpah jabatan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pengucapan sumpah tersebut dengan berdiri di hadapan para anggota, yang kemudian diikuti secara serentak sebagai tanda resmi dimulainya tugas dan tanggung jawab mereka dalam merumuskan kebijakan strategis sektor energi nasional.

Politik

| Kamis, 29 Januari 2026

Politik

Foto: Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional | Pifa Net

Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif

PIFA, Politik - Istana Kepresidenan merespons pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang menyebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono bakal masuk ke jajaran eksekutif. Pernyataan tersebut memicu spekulasi mengenai peluang keponakan Presiden Prabowo Subianto itu bergabung ke kabinet, seiring mencuatnya isu perombakan kabinet atau reshuffle. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi singkat isu tersebut. Ia tidak memberikan penjelasan rinci dan hanya menyatakan belum ada kepastian. "Belum," kata Prasetyo saat ditanya mengenai kemungkinan Budisatrio bergabung ke eksekutif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026). Saat ditanya apakah pernyataan Utut tersebut hanya sebatas candaan, Prasetyo justru balik mempertanyakan. "Siapa yang bercanda," ujarnya. Sebelumnya, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa hingga kini dirinya masih menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI. Ia membantah kabar yang menyebut dirinya akan meninggalkan parlemen untuk bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Budisatrio mengaku tidak memahami asal mula isu tersebut dan meminta awak media mengonfirmasi langsung kepada Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. "Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budisatrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR, termasuk menghadiri rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri pada hari yang sama. "Terima kasih teman-teman, sebentar lagi kita mau Raker," ujarnya. "Lah ini kita mau rapat kerja," sambungnya. Isu tersebut bermula dari pernyataan Utut Adianto saat membuka rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, Utut sempat memberikan sinyal bahwa Budisatrio Djiwandono yang duduk di sebelah kanannya akan segera berpindah tugas ke jajaran eksekutif. "Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," ujar Utut di hadapan para mitra kerja.

Politik

| Rabu, 28 Januari 2026

Politik

Foto: Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Anggota DPR Sindir Donasi Banjir Warga Cuma Rp10 M: Negara Udah Triliunan!

Politik

| Selasa, 9 Desember 2025

Politik

Partai Perorangan Dinilai Untungkan PSI dan Jokowi

Indonesia

| Selasa, 11 Maret 2025

Politik

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun