Politik

Komisi XIII DPR RI Siap Gelar RDPU Bahas Child Grooming

PIFA, Politik - Komisi XIII DPR RI yang membidangi urusan hak asasi manusia (HAM) berencana menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas persoalan manipulasi terhadap anak atau child grooming yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, RDPU tersebut akan menghadirkan sejumlah pihak terkait agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif. Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. “Nanti kita bikin RDPU. Bahkan, kita bisa juga undang Kementerian [Pemberdayaan] Perempuan dan [Perlindungan] Anak, polisi, dan segala macam. Jadi, kita rapat gabungan saja, khusus dengan child grooming ini,” ujar Willy selaku pimpinan rapat. Isu child grooming mengemuka dalam rapat tersebut setelah Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyinggung maraknya pembahasan di media sosial menyusul dirilisnya buku elektronik Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah karya pesohor Aurelie Moeremans. Aurelie merilis buku tersebut secara gratis melalui akun media sosialnya. Memoar itu kemudian menjadi perhatian publik karena memuat kisah pengalaman masa kecil Aurelie yang diduga mengalami perlakuan manipulatif dari orang terdekatnya. “Ini adalah memoar yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata dan ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita,” kata Rieke. Menurut Rieke, child grooming merupakan persoalan serius yang harus segera disikapi negara. Ia menilai, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. “Child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi yang prosesnya sistematis, ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan, dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhirnya adalah kekerasan atau eksploitasi seksual,” tuturnya. Selain itu, Rieke juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terindikasi sebagai pelaku. Ia menyoroti adanya pembelaan diri dari sosok yang diduga pelaku sebagaimana diceritakan dalam buku tersebut. “Indikasi pelaku melakukan pembelaan diri seolah-olah normalisasi terhadap bagaimana kekerasan terhadap anak. Ada pembujukan di situ, pernikahan, indikasi ada kekerasan seksual, dan sebagainya yang cukup sadis, saya kira,” ujarnya. Sebagai komisi yang membidangi urusan HAM, Rieke menilai Komisi XIII DPR RI perlu mengambil langkah konkret bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengusut kasus child grooming tersebut. “Saya mohon dukungannya dari semua pihak agar child grooming ini bisa diusut tuntas dan yang terindikasi pelaku tidak berkoar-koar. Mari kita buktikan KUHP baru ini punya taji bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi XIII,” pungkas Rieke.

Politik

| Kamis, 15 Januari 2026

Foto: Komisi XIII DPR RI Siap Gelar RDPU Bahas Child Grooming | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam

Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.

Yogyakarta

| Minggu, 24 Mei 2026

Politik

TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan mobil mewah Porsche Macan menggunakan pelat dinas TNI. Nas menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan kendaraan dinas jenis Porsche, sehingga pelat yang terpasang pada mobil tersebut dipastikan bukan asli atau palsu. “Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche,” ujar Nas, Minggu (23/5), dikutip dari detik.com. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil SUV mewah asal Jerman itu terlihat menggunakan pelat dinas TNI dengan nomor 84155-00. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi pasti pengambilan video tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Mabes TNI disebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kendaraan tersebut beserta pemiliknya. TNI juga menegaskan akan mendalami dugaan penyalahgunaan pelat dinas. “Saat ini TNI sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” kata Nas. Viralnya penggunaan pelat dinas tersebut menuai sorotan warganet, yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atribut resmi militer pada kendaraan mewah. Porsche Macan sendiri merupakan SUV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk unit baru, sementara versi bekas masih berada di kisaran ratusan juta rupiah.

Politik

| Sabtu, 23 Mei 2026

Politik

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan

Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.

Politik

| Jumat, 22 Mei 2026

Berita Populer

Politik

Komisi XIII DPR RI Siap Gelar RDPU Bahas Child Grooming

Politik

| Kamis, 15 Januari 2026

Politik

PDIP Sebut Ada Upaya Pembunuhan Karakter Hasto Kristiyanto

PIFA.CO.ID, POLITIK - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding adanya upaya kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku. Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, "Adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi."Ronny menjelaskan, kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah dan para terdakwa sudah menyelesaikan masa hukuman. Menurutnya, seluruh proses persidangan mulai dari Pengadilan Tipikor hingga Kasasi tidak ada bukti yang mengaitkan Sekjen DPP PDI Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan."Kami menduga ada upaya pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2024," paparnya.Ronny juga menyebut dugaan perintangan penyelidikan kasus Harun Masiku hanya sebagai formalitas teknis hukum belaka. "Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik," tegasnya.KPK secara resmi mengumumkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka suap PAW anggota DPR RI ke komisioner KPU yang melibatkan Harun Masiku, Selasa (24/12) petang. Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, "Dengan uraian dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022."

Indonesia

| Jumat, 27 Desember 2024

Politik

Hasil Putusan MK, Sekjen PDIP Instruksikan Larangan untuk Demo

PIFA, Politik - Menurut jadwal yang diumumkan Mahkamah Konstitusi, putusan penting mengenai uji materi soal batas usia Capres dan Cawapres dijadwalkan pada hari ini. Berdasarkan hasil putusan itu, diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, secara tegas melarang pendukung calon presiden Ganjar Pranowo untuk melakukan demonstrasi di depan MK. "PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK,”ujar Hasto. Hasto berpendapat bahwa demonstrasi tidak perlu dilakukan karena kebaikan dan keburukan dari keputusan MK akan terlihat dengan sendirinya. PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo lebih memilih membiarkan proses hukum berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat capres di masa mendatang, enggan memberikan komentar terkait putusan MK. Saat ditanya wartawan tentang hal ini, Gibran memilih bungkam dan langsung memasuki ruang kerjanya, meninggalkan banyak pertanyaan di udara. (hs)

Indonesia

| Senin, 16 Oktober 2023

Feeds

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam

Yogyakarta

| Minggu, 24 Mei 2026

Politik

TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu

Politik

| Sabtu, 23 Mei 2026

Politik

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan

Politik

| Jumat, 22 Mei 2026

Politik

PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.

Politik

| Kamis, 21 Mei 2026

Politik

Foto: PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia | Pifa Net

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menekankan bahwa jika negara mampu menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Ia kemudian menggambarkan bahwa harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yaitu bisa hidup layak setiap hari. Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, memperoleh susu untuk anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, rakyat juga berharap anak-anak dapat bersekolah dengan sehat, serta orang tua memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo menilai seluruh harapan tersebut merupakan gambaran nyata dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pendidik. Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi guru harus menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selain itu, Prabowo kembali menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung lama dan berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru dan ASN. Ia menyebutkan adanya selisih besar antara potensi keuntungan negara dan dana yang mengalir keluar, serta menyoroti berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan komoditas. Prabowo menegaskan perlunya pembenahan tata kelola negara, termasuk sektor pengawasan ekspor dan bea cukai, agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

Politik

| Kamis, 21 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak | Pifa Net

Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kritik-kritik dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap membekas dalam pikirannya, bahkan hingga menjelang waktu tidur. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), di hadapan anggota dewan, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut sebagian kritik dari PDIP terasa keras, namun ia tetap memandangnya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Ia mengaku kadang merasa “pilu” saat memikirkan kritik tersebut, tetapi tetap memahami bahwa kritik merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Meski demikian, Prabowo menegaskan menghormati posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting dalam menjaga mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PDIP atas sikap tersebut, karena dinilai berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, selama hal itu bertujuan untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.

Politik

| Kamis, 21 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur | Pifa Net

Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki posisi yang kebal dari evaluasi maupun pergantian jika tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas secara benar dan profesional sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan negara. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada aparatur yang merasa aman hanya karena status kepegawaian, jika kinerjanya tidak memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia meminta agar sistem kerja di pemerintahan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengingatkan adanya potensi “akal-akalan” dalam birokrasi yang dilakukan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Ia meminta para pejabat untuk lebih waspada terhadap praktik tersebut, terutama yang dilakukan melalui celah administrasi. Selain itu, ia menyoroti kecenderungan munculnya aturan tambahan di tingkat teknis yang dinilai dapat memperlambat kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan harus segera dijalankan tanpa berbelit-belit. Pernyataan ini menjadi bagian dari penegasan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di seluruh lembaga negara.

Politik

| Rabu, 20 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan | Pifa Net

Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045, berdasarkan sejumlah prediksi para ekonom dan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Menurut Prabowo, berbagai kajian global menilai Indonesia berpotensi melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia dalam beberapa dekade mendatang. “Saya sendiri tidak pernah bermimpi… kita akan menjadi negara keempat, kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat global membuat sejumlah negara kini lebih menghormati Indonesia dalam hubungan internasional. Bahkan, menurutnya, beberapa negara mulai meminta bantuan dari Indonesia di sektor tertentu. Prabowo mencontohkan negara seperti Australia, India, hingga Brasil yang disebut membutuhkan dukungan dalam bidang pupuk dan kebutuhan pangan, di tengah kondisi Indonesia yang dinilai mengalami surplus produksi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi sombong, melainkan harus meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita harus lebih percaya diri,” ujarnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027, inflasi 1,5–3,5 persen, serta target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

Politik

| Rabu, 20 Mei 2026

Politik

Foto: Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045 | Pifa Net

Hasan Nasbi: Pernyataan Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar adalah “Wisdom”

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), sebagai respons atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hasan menilai ucapan Prabowo bersifat sederhana, lugas, dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Ia mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam konteks komunikasi langsung kepada masyarakat desa yang menjadi audiens utama. “Paham bahwa mereka secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah… dan tidak terlalu memikirkan kurs dolar,” ujar Hasan dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Ia menambahkan, masyarakat desa juga memahami konteks pidato tersebut sebagai bentuk “kebijaksanaan” seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan di hadapan rakyat. Menurut Hasan, pemerintah tetap menyadari adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia menyebut Presiden telah memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari sejumlah lembaga ekonomi negara untuk membahas stabilisasi nilai tukar dan langkah antisipasi ekonomi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebelumnya juga dilibatkan dalam pembahasan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hasan menegaskan tidak semua detail dan kompleksitas kebijakan ekonomi perlu disampaikan ke publik secara langsung. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. “Kerumitan itu tidak harus ditransfer ke warga negara… yang harus berpikir keras itu pemerintah,” ujarnya. Ia menyebut pemerintah akan terus mencari titik keseimbangan (equilibrium) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai kondisi ekonomi global.

Politik

| Rabu, 20 Mei 2026

Politik

Foto: Hasan Nasbi: Pernyataan Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar adalah “Wisdom” | Pifa Net

Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel

Pemerintah Indonesia mengaku mengalami kesulitan melacak keberadaan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh tentara Israel (IDF) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Kendala utama adalah tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa para WNI tersebut, yang sebagian di antaranya merupakan jurnalis dalam misi kemanusiaan. “Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap WNI… yang melintasi perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan di Gaza,” ujar Yusril di Surabaya, Selasa (19/5). Para WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam rangka misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, wilayah konflik di Palestine. Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI yang diduga ditahan. Kementerian Luar Negeri disebut telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menelusuri keberadaan dan mengupayakan pembebasan mereka. Namun, hambatan terbesar adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan negosiasi langsung. “Ini tentu tidak mudah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak dapat melakukan perundingan langsung,” ujarnya. Sebagai solusi, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi tidak langsung melalui negara ketiga serta lembaga internasional untuk memastikan perlindungan dan upaya pembebasan para WNI tersebut. Di antara lima WNI yang dilaporkan ikut dalam misi tersebut, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah diplomatik dan hukum akan terus ditempuh untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik bersenjata.

Politik

| Selasa, 19 Mei 2026

Politik

Foto: Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Komisi XIII DPR RI Siap Gelar RDPU Bahas Child Grooming

Politik

| Kamis, 15 Januari 2026

Politik

PDIP Sebut Ada Upaya Pembunuhan Karakter Hasto Kristiyanto

Indonesia

| Jumat, 27 Desember 2024

Politik

Hasil Putusan MK, Sekjen PDIP Instruksikan Larangan untuk Demo