Politik
Demokrat Sebut SBY Serahkan Sikap Partai soal Pilkada via DPRD ke AHY
PIFA, Politik - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengungkap respons Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usai partainya berubah sikap dan kini mendukung usul pilkada tak langsung melalui DPRD. Dede mengatakan Presiden kelima RI itu telah menyerahkan sepenuhnya sikap partai kepada putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bukan hanya soal pilkada, kata Dede, tetapi juga keputusan politik partai secara umum. "Ya sudah diserahkan kepada Ketua Umum kami, Mas AHY, untuk melakukan keputusan terkait dengan, katakanlah, kebijakan-kebijakan Partai Demokrat," kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1). "Termasuk [pilkada]," imbuhnya. Dede mengatakan perubahan sikap Partai Demokrat soal pilkada tak langsung telah didasari atas kajian data dan fakta. Menurut dia, banyak calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 mengeluh. Bahkan, sambungnya, para calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 menyebutnya sebagai pemilu yang paling brutal dengan ongkos politik yang tinggi. "Pilkada yang kemarin, 2024, itu juga biayanya sangat tinggi. PSU (Pemungutan Suara Ulang)-nya saja berkali-kali. Jadi oleh karena itu semua data ini akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji bersama-sama," katanya. Namun, Dede menyebut wacana tersebut tidak akan dibahas secara terburu-buru. Saat ini, RUU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi nasional 2026. Dia mengatakan sejauh ini ada dua opsi pembahasan RUU Pilkada. Pertama, dibahas bersama RUU Pemilu melalui metode kodifikasi atau omnibus law. Kedua, dibahas secara terpisah setelah RUU Pemilu. "Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru Pilkada. Jadi kawan-kawan jangan terlalu terburu-buru karena prosesnya masih panjang. Biarkan nanti panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Politik
| Rabu, 14 Januari 2026
Trending
Apakah Politik Punya Pengaruh Terhadap Olahraga?
Indonesia
| Senin, 10 April 2023
Demokrat Soal Duet Anies-AHY: Kata Lembaga Survei Besar, Hampir Tanpa Tanding!
Jakarta
| Kamis, 29 September 2022
Anggota DPRD Jember Minta Maaf Usai Viral Main Game dan Merokok Saat Rapat
Politik
| Kamis, 14 Mei 2026
Sodorkan Duet Anies-AHY, Elite NasDem Prediksi Duetnya Bakal Menangi Pilpres 2024
Jakarta
| Jumat, 2 September 2022
Puan Maharani Minta Kader PDIP Akhiri Perseteruan dengan Jokowi
Indonesia
| Selasa, 18 Maret 2025
Kritik Jokowi yang Cawe-cawe, Amien Rais: Ini Sebuah Logika Tanpa Etika!
Indonesia
| Kamis, 1 Juni 2023
KPU Dinilai Tak Berpihak ke Perempuan, Kenapa Peran Perempuan Penting di Politik?
Indonesia
| Selasa, 9 Mei 2023
Eskalasi Konflik Gaza, Korban Tewas Akibat Serangan Israel Meningkat
Israel
| Minggu, 8 Oktober 2023
Survei Indikator Politik Ungkap Ganjar Bacapres yang Paling Didukung Jokowi
Indonesia
| Senin, 24 Juli 2023
PMI Asal Indramayu Dipulangkan dari Oman, Pemerintah Tegaskan Tak Tolerir Pemberangkatan Ilegal
Politik
| Sabtu, 21 Februari 2026
Berita Terbaru
Politik
Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026
TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan mobil mewah Porsche Macan menggunakan pelat dinas TNI. Nas menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan kendaraan dinas jenis Porsche, sehingga pelat yang terpasang pada mobil tersebut dipastikan bukan asli atau palsu. “Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche,” ujar Nas, Minggu (23/5), dikutip dari detik.com. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil SUV mewah asal Jerman itu terlihat menggunakan pelat dinas TNI dengan nomor 84155-00. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi pasti pengambilan video tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Mabes TNI disebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kendaraan tersebut beserta pemiliknya. TNI juga menegaskan akan mendalami dugaan penyalahgunaan pelat dinas. “Saat ini TNI sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” kata Nas. Viralnya penggunaan pelat dinas tersebut menuai sorotan warganet, yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atribut resmi militer pada kendaraan mewah. Porsche Macan sendiri merupakan SUV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk unit baru, sementara versi bekas masih berada di kisaran ratusan juta rupiah.
Politik
| Sabtu, 23 Mei 2026
Politik
Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026
Berita Populer
Politik
Demokrat Sebut SBY Serahkan Sikap Partai soal Pilkada via DPRD ke AHY
PIFA, Politik - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengungkap respons Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usai partainya berubah sikap dan kini mendukung usul pilkada tak langsung melalui DPRD. Dede mengatakan Presiden kelima RI itu telah menyerahkan sepenuhnya sikap partai kepada putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bukan hanya soal pilkada, kata Dede, tetapi juga keputusan politik partai secara umum. "Ya sudah diserahkan kepada Ketua Umum kami, Mas AHY, untuk melakukan keputusan terkait dengan, katakanlah, kebijakan-kebijakan Partai Demokrat," kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1). "Termasuk [pilkada]," imbuhnya. Dede mengatakan perubahan sikap Partai Demokrat soal pilkada tak langsung telah didasari atas kajian data dan fakta. Menurut dia, banyak calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 mengeluh. Bahkan, sambungnya, para calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 menyebutnya sebagai pemilu yang paling brutal dengan ongkos politik yang tinggi. "Pilkada yang kemarin, 2024, itu juga biayanya sangat tinggi. PSU (Pemungutan Suara Ulang)-nya saja berkali-kali. Jadi oleh karena itu semua data ini akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji bersama-sama," katanya. Namun, Dede menyebut wacana tersebut tidak akan dibahas secara terburu-buru. Saat ini, RUU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi nasional 2026. Dia mengatakan sejauh ini ada dua opsi pembahasan RUU Pilkada. Pertama, dibahas bersama RUU Pemilu melalui metode kodifikasi atau omnibus law. Kedua, dibahas secara terpisah setelah RUU Pemilu. "Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru Pilkada. Jadi kawan-kawan jangan terlalu terburu-buru karena prosesnya masih panjang. Biarkan nanti panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Politik
| Rabu, 14 Januari 2026
Politik
Apakah Politik Punya Pengaruh Terhadap Olahraga?
PIFA, Politik - Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia membuat isu ini ramai dibicarakan masyarakat terkhusus mayarayat yang sangat hobi dengan bola. Sehingga diganggap bahwa batalnya piala dunia di Indonesia ini karena pengaruh dari politik di indonesia sendiri. Namun hal itu telah di sanggah oleh Presiden RI dalam pernyatannya yang menyebut bahwa jangan mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik, pada Selasa, (28/3/2023). Sedangkan pengertian Politik Menurut Prof. Miriam Budhiarjo Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Tahukah kamu bahwa Politik dan Bola memiliki hubungan yang kompleks dan beragam tergantung pada konteks dan negara yang bersangkutan. Berikut ini kami meragkum beberapa aspek yang mengenai hubungan antara politik dan bola: Isu-isu politik tentu dapat mempengaruhi perkembangan sepak bola di suatu negara. Misalnya, masalah korupsi dan politisasi di dalam federasi sepak bola dapat menghambat kemajuan olahraga dinegara tersebut. Bola juga dapat menjadi alat politik untuk meningkatkan citra suatu negara. Contohnya, ketika suatu negara berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia, hal ini dapat membantu meningkatkan citra internasional negara tersebut. Olahraga, termasuk sepak bola, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana unjuk kekuatan politik, baik secara internal maupun eksternal. Sebuah tim bola nasional dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kekuatan dan keunggulan pada suatu negara. Politik juga dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi di dalam dunia sepak bola, seperti aturan transfer pemain, pemberian hak siar, dan peraturan keamanan di stadion. Sepak bola juga dapat mempengaruhi politik di suatu negara. Misalnya, keberhasilan tim nasional dalam kompetisi internasional dapat memberikan kebanggaan nasional dan mengurangi ketegangan politik di dalam negeri. Seain itu, berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli yang kami rangkum: Robert Edelman, seorang sejarawan olahraga, menyatakan bahwa olahraga, termasuk sepak bola, selalu memiliki hubungan dengan politik. Menurutnya, olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan citra negara. David Rowe, seorang sosiolog olahraga, menyatakan bahwa hubungan antara politik dan bola sangat erat, terutama dalam konteks globalisasi. Ia mengatakan bahwa sepak bola dapat memengaruhi tatanan sosial-politik suatu negara, seperti halnya saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan menunjukkan stabilitas politik. Joseph Maguire, seorang ahli politik olahraga, mengatakan bahwa sepak bola dapat digunakan sebagai sarana diplomasi dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, pertandingan antara Korea. Selatan dan Korea Utara pada Piala Dunia 2010 disebut sebagai contoh keberhasilan diplomasi olahraga yang berhasil menyejukkan hubungan politik kedua negara. John Sugden, seorang sosiolog olahraga, mengatakan bahwa hubungan antara politik dan bola terutama dapat dilihat dalam peraturan dan regulasi di dalam dunia sepak bola. Ia menunjukkan bagaimana kebijakan FIFA dalam hal pemilihan tuan rumah Piala Dunia dapat dipengaruhi oleh isu politik. Dalam pandangan Sean Jacobs, seorang sejarawan dan peneliti olahraga, hubungan antara politik dan bola dapat dilihat dalam bagaimana keberhasilan tim sepak bola dapat mempengaruhi identitas nasional suatu negara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan tim nasional dapat digunakan sebagai sarana unjuk kekuatan dan kebanggaan nasional. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa hubungan antara politik dan bola sangat erat dan kompleks, serta dapat mempengaruhi berbagai aspek di dalam dan luar dunia sepak bola, termasuk kebijakan, diplomasi, identitas nasional, dan citra negara. Jadi bagaimana menurutmu?
Indonesia
| Senin, 10 April 2023
Politik
Demokrat Soal Duet Anies-AHY: Kata Lembaga Survei Besar, Hampir Tanpa Tanding!
Berita Politik, PIFA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus mencuat jelang Pilpres 2024. Herzaky mengungkapkan bahwa duet ini hampir tak tertandingi menurut beberapa lembaga survei. "Kami juga mendapat banyak informasi lembaga-lembaga survei kalau bicara pasangan Anies-AHY itu misalnya hampir tanpa tanding, ini katanya nih, kata lembaga survei besar ya," kata ungkapnya di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022), dikutip PIFA dari detiknews. Herzaky mengatakan hasil survei ini tentu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk mengusung duet Anies-AHY di 2024. Namun, Herzaky menegaskan wacana ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan partai politik calon mitra koalisi partainya. "Tentu ini jadi bahan pertimbangan, tapi lagi-lagi kalau kami nanti akan diskusikan komunikasikan dengan semua, para parpol sahabat calon mitra koalisi," tegasnya. Pada kesempatan tersebut Herzaky menuturkan bahwa sampai saat ini Partai Demokrat belum memunculkan nama capres-cawapres melainkan fokus pada kriteria. Nama capres-cawapres akan mengerucut usai diskusi koalisi. Dia menyebut, sejauh ini Partai Demokrat belum punya koalisi tetap meski intens berkomunikasi dengan NasDem dan PKS. "Kalau dari kami jelas, sampai dengan saat ini kami masih terus bicara mengenai kriteria, dari kriteria baru kami munculkan nama, ya memang nama capres ada beberapa usulan yang akan segera mengerucut ini, tetapi tentunya hasil diskusi di koalisi ini akan kami bawa kembali di forum internal majelis tinggi partai, kalau nama," katanya. Terkait nama Anies Baswedan yang masuk dalam bursa pencalonan capres 2024 di Demokrat, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat juga akan mendengarkan aspirasi kader yang ingin AHY maju juga di pilpres mendatang. "Kalau bicara Mas Anies masuklah di salah satu yang (disepakati), mungkin ya bisa saja, karena saat ini kan banyak yang lagi beredar nama Mas Anies. Di sisi lain, kader menginginkan bahwa Mas AHY bisa ikut dalam kontestasi pilpres," pungkasnya. "Namanya aspirasi kader, kami harus dengarkan," imbuh Herzaky. (yd)
Jakarta
| Kamis, 29 September 2022
Feeds
Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026
TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan mobil mewah Porsche Macan menggunakan pelat dinas TNI. Nas menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan kendaraan dinas jenis Porsche, sehingga pelat yang terpasang pada mobil tersebut dipastikan bukan asli atau palsu. “Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche,” ujar Nas, Minggu (23/5), dikutip dari detik.com. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil SUV mewah asal Jerman itu terlihat menggunakan pelat dinas TNI dengan nomor 84155-00. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi pasti pengambilan video tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Mabes TNI disebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kendaraan tersebut beserta pemiliknya. TNI juga menegaskan akan mendalami dugaan penyalahgunaan pelat dinas. “Saat ini TNI sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” kata Nas. Viralnya penggunaan pelat dinas tersebut menuai sorotan warganet, yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atribut resmi militer pada kendaraan mewah. Porsche Macan sendiri merupakan SUV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk unit baru, sementara versi bekas masih berada di kisaran ratusan juta rupiah.
Politik
| Sabtu, 23 Mei 2026
Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026
PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026
Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menekankan bahwa jika negara mampu menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Ia kemudian menggambarkan bahwa harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yaitu bisa hidup layak setiap hari. Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, memperoleh susu untuk anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, rakyat juga berharap anak-anak dapat bersekolah dengan sehat, serta orang tua memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo menilai seluruh harapan tersebut merupakan gambaran nyata dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pendidik. Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi guru harus menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selain itu, Prabowo kembali menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung lama dan berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru dan ASN. Ia menyebutkan adanya selisih besar antara potensi keuntungan negara dan dana yang mengalir keluar, serta menyoroti berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan komoditas. Prabowo menegaskan perlunya pembenahan tata kelola negara, termasuk sektor pengawasan ekspor dan bea cukai, agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026
Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kritik-kritik dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap membekas dalam pikirannya, bahkan hingga menjelang waktu tidur. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), di hadapan anggota dewan, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut sebagian kritik dari PDIP terasa keras, namun ia tetap memandangnya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Ia mengaku kadang merasa “pilu” saat memikirkan kritik tersebut, tetapi tetap memahami bahwa kritik merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Meski demikian, Prabowo menegaskan menghormati posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting dalam menjaga mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PDIP atas sikap tersebut, karena dinilai berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, selama hal itu bertujuan untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026
Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki posisi yang kebal dari evaluasi maupun pergantian jika tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas secara benar dan profesional sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan negara. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada aparatur yang merasa aman hanya karena status kepegawaian, jika kinerjanya tidak memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia meminta agar sistem kerja di pemerintahan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengingatkan adanya potensi “akal-akalan” dalam birokrasi yang dilakukan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Ia meminta para pejabat untuk lebih waspada terhadap praktik tersebut, terutama yang dilakukan melalui celah administrasi. Selain itu, ia menyoroti kecenderungan munculnya aturan tambahan di tingkat teknis yang dinilai dapat memperlambat kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan harus segera dijalankan tanpa berbelit-belit. Pernyataan ini menjadi bagian dari penegasan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di seluruh lembaga negara.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045, berdasarkan sejumlah prediksi para ekonom dan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Menurut Prabowo, berbagai kajian global menilai Indonesia berpotensi melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia dalam beberapa dekade mendatang. “Saya sendiri tidak pernah bermimpi… kita akan menjadi negara keempat, kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat global membuat sejumlah negara kini lebih menghormati Indonesia dalam hubungan internasional. Bahkan, menurutnya, beberapa negara mulai meminta bantuan dari Indonesia di sektor tertentu. Prabowo mencontohkan negara seperti Australia, India, hingga Brasil yang disebut membutuhkan dukungan dalam bidang pupuk dan kebutuhan pangan, di tengah kondisi Indonesia yang dinilai mengalami surplus produksi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi sombong, melainkan harus meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita harus lebih percaya diri,” ujarnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027, inflasi 1,5–3,5 persen, serta target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Hasan Nasbi: Pernyataan Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar adalah “Wisdom”
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), sebagai respons atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hasan menilai ucapan Prabowo bersifat sederhana, lugas, dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Ia mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam konteks komunikasi langsung kepada masyarakat desa yang menjadi audiens utama. “Paham bahwa mereka secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah… dan tidak terlalu memikirkan kurs dolar,” ujar Hasan dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Ia menambahkan, masyarakat desa juga memahami konteks pidato tersebut sebagai bentuk “kebijaksanaan” seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan di hadapan rakyat. Menurut Hasan, pemerintah tetap menyadari adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia menyebut Presiden telah memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari sejumlah lembaga ekonomi negara untuk membahas stabilisasi nilai tukar dan langkah antisipasi ekonomi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebelumnya juga dilibatkan dalam pembahasan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hasan menegaskan tidak semua detail dan kompleksitas kebijakan ekonomi perlu disampaikan ke publik secara langsung. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. “Kerumitan itu tidak harus ditransfer ke warga negara… yang harus berpikir keras itu pemerintah,” ujarnya. Ia menyebut pemerintah akan terus mencari titik keseimbangan (equilibrium) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai kondisi ekonomi global.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel
Pemerintah Indonesia mengaku mengalami kesulitan melacak keberadaan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh tentara Israel (IDF) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Kendala utama adalah tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa para WNI tersebut, yang sebagian di antaranya merupakan jurnalis dalam misi kemanusiaan. “Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap WNI… yang melintasi perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan di Gaza,” ujar Yusril di Surabaya, Selasa (19/5). Para WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam rangka misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, wilayah konflik di Palestine. Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI yang diduga ditahan. Kementerian Luar Negeri disebut telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menelusuri keberadaan dan mengupayakan pembebasan mereka. Namun, hambatan terbesar adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan negosiasi langsung. “Ini tentu tidak mudah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak dapat melakukan perundingan langsung,” ujarnya. Sebagai solusi, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi tidak langsung melalui negara ketiga serta lembaga internasional untuk memastikan perlindungan dan upaya pembebasan para WNI tersebut. Di antara lima WNI yang dilaporkan ikut dalam misi tersebut, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah diplomatik dan hukum akan terus ditempuh untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik bersenjata.
Politik
| Selasa, 19 Mei 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Demokrat Sebut SBY Serahkan Sikap Partai soal Pilkada via DPRD ke AHY
PIFA, Politik - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengungkap respons Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usai partainya berubah sikap dan kini mendukung usul pilkada tak langsung melalui DPRD. Dede mengatakan Presiden kelima RI itu telah menyerahkan sepenuhnya sikap partai kepada putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bukan hanya soal pilkada, kata Dede, tetapi juga keputusan politik partai secara umum. "Ya sudah diserahkan kepada Ketua Umum kami, Mas AHY, untuk melakukan keputusan terkait dengan, katakanlah, kebijakan-kebijakan Partai Demokrat," kata Dede di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/1). "Termasuk [pilkada]," imbuhnya. Dede mengatakan perubahan sikap Partai Demokrat soal pilkada tak langsung telah didasari atas kajian data dan fakta. Menurut dia, banyak calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 mengeluh. Bahkan, sambungnya, para calon kepala daerah dari partainya di Pilkada 2024 menyebutnya sebagai pemilu yang paling brutal dengan ongkos politik yang tinggi. "Pilkada yang kemarin, 2024, itu juga biayanya sangat tinggi. PSU (Pemungutan Suara Ulang)-nya saja berkali-kali. Jadi oleh karena itu semua data ini akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji bersama-sama," katanya. Namun, Dede menyebut wacana tersebut tidak akan dibahas secara terburu-buru. Saat ini, RUU Pilkada belum masuk dalam agenda legislasi nasional 2026. Dia mengatakan sejauh ini ada dua opsi pembahasan RUU Pilkada. Pertama, dibahas bersama RUU Pemilu melalui metode kodifikasi atau omnibus law. Kedua, dibahas secara terpisah setelah RUU Pemilu. "Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru Pilkada. Jadi kawan-kawan jangan terlalu terburu-buru karena prosesnya masih panjang. Biarkan nanti panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan," kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.
Politik
| Rabu, 14 Januari 2026
Politik
Apakah Politik Punya Pengaruh Terhadap Olahraga?
PIFA, Politik - Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia membuat isu ini ramai dibicarakan masyarakat terkhusus mayarayat yang sangat hobi dengan bola. Sehingga diganggap bahwa batalnya piala dunia di Indonesia ini karena pengaruh dari politik di indonesia sendiri. Namun hal itu telah di sanggah oleh Presiden RI dalam pernyatannya yang menyebut bahwa jangan mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik, pada Selasa, (28/3/2023). Sedangkan pengertian Politik Menurut Prof. Miriam Budhiarjo Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Tahukah kamu bahwa Politik dan Bola memiliki hubungan yang kompleks dan beragam tergantung pada konteks dan negara yang bersangkutan. Berikut ini kami meragkum beberapa aspek yang mengenai hubungan antara politik dan bola: Isu-isu politik tentu dapat mempengaruhi perkembangan sepak bola di suatu negara. Misalnya, masalah korupsi dan politisasi di dalam federasi sepak bola dapat menghambat kemajuan olahraga dinegara tersebut. Bola juga dapat menjadi alat politik untuk meningkatkan citra suatu negara. Contohnya, ketika suatu negara berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia, hal ini dapat membantu meningkatkan citra internasional negara tersebut. Olahraga, termasuk sepak bola, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana unjuk kekuatan politik, baik secara internal maupun eksternal. Sebuah tim bola nasional dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kekuatan dan keunggulan pada suatu negara. Politik juga dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi di dalam dunia sepak bola, seperti aturan transfer pemain, pemberian hak siar, dan peraturan keamanan di stadion. Sepak bola juga dapat mempengaruhi politik di suatu negara. Misalnya, keberhasilan tim nasional dalam kompetisi internasional dapat memberikan kebanggaan nasional dan mengurangi ketegangan politik di dalam negeri. Seain itu, berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli yang kami rangkum: Robert Edelman, seorang sejarawan olahraga, menyatakan bahwa olahraga, termasuk sepak bola, selalu memiliki hubungan dengan politik. Menurutnya, olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan citra negara. David Rowe, seorang sosiolog olahraga, menyatakan bahwa hubungan antara politik dan bola sangat erat, terutama dalam konteks globalisasi. Ia mengatakan bahwa sepak bola dapat memengaruhi tatanan sosial-politik suatu negara, seperti halnya saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan menunjukkan stabilitas politik. Joseph Maguire, seorang ahli politik olahraga, mengatakan bahwa sepak bola dapat digunakan sebagai sarana diplomasi dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, pertandingan antara Korea. Selatan dan Korea Utara pada Piala Dunia 2010 disebut sebagai contoh keberhasilan diplomasi olahraga yang berhasil menyejukkan hubungan politik kedua negara. John Sugden, seorang sosiolog olahraga, mengatakan bahwa hubungan antara politik dan bola terutama dapat dilihat dalam peraturan dan regulasi di dalam dunia sepak bola. Ia menunjukkan bagaimana kebijakan FIFA dalam hal pemilihan tuan rumah Piala Dunia dapat dipengaruhi oleh isu politik. Dalam pandangan Sean Jacobs, seorang sejarawan dan peneliti olahraga, hubungan antara politik dan bola dapat dilihat dalam bagaimana keberhasilan tim sepak bola dapat mempengaruhi identitas nasional suatu negara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan tim nasional dapat digunakan sebagai sarana unjuk kekuatan dan kebanggaan nasional. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa hubungan antara politik dan bola sangat erat dan kompleks, serta dapat mempengaruhi berbagai aspek di dalam dan luar dunia sepak bola, termasuk kebijakan, diplomasi, identitas nasional, dan citra negara. Jadi bagaimana menurutmu?
Indonesia
| Senin, 10 April 2023
Politik
Demokrat Soal Duet Anies-AHY: Kata Lembaga Survei Besar, Hampir Tanpa Tanding!
Berita Politik, PIFA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang terus mencuat jelang Pilpres 2024. Herzaky mengungkapkan bahwa duet ini hampir tak tertandingi menurut beberapa lembaga survei. "Kami juga mendapat banyak informasi lembaga-lembaga survei kalau bicara pasangan Anies-AHY itu misalnya hampir tanpa tanding, ini katanya nih, kata lembaga survei besar ya," kata ungkapnya di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022), dikutip PIFA dari detiknews. Herzaky mengatakan hasil survei ini tentu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk mengusung duet Anies-AHY di 2024. Namun, Herzaky menegaskan wacana ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan partai politik calon mitra koalisi partainya. "Tentu ini jadi bahan pertimbangan, tapi lagi-lagi kalau kami nanti akan diskusikan komunikasikan dengan semua, para parpol sahabat calon mitra koalisi," tegasnya. Pada kesempatan tersebut Herzaky menuturkan bahwa sampai saat ini Partai Demokrat belum memunculkan nama capres-cawapres melainkan fokus pada kriteria. Nama capres-cawapres akan mengerucut usai diskusi koalisi. Dia menyebut, sejauh ini Partai Demokrat belum punya koalisi tetap meski intens berkomunikasi dengan NasDem dan PKS. "Kalau dari kami jelas, sampai dengan saat ini kami masih terus bicara mengenai kriteria, dari kriteria baru kami munculkan nama, ya memang nama capres ada beberapa usulan yang akan segera mengerucut ini, tetapi tentunya hasil diskusi di koalisi ini akan kami bawa kembali di forum internal majelis tinggi partai, kalau nama," katanya. Terkait nama Anies Baswedan yang masuk dalam bursa pencalonan capres 2024 di Demokrat, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat juga akan mendengarkan aspirasi kader yang ingin AHY maju juga di pilpres mendatang. "Kalau bicara Mas Anies masuklah di salah satu yang (disepakati), mungkin ya bisa saja, karena saat ini kan banyak yang lagi beredar nama Mas Anies. Di sisi lain, kader menginginkan bahwa Mas AHY bisa ikut dalam kontestasi pilpres," pungkasnya. "Namanya aspirasi kader, kami harus dengarkan," imbuh Herzaky. (yd)
Jakarta
| Kamis, 29 September 2022