Politik
Nagita Slavina Diusulkan Jadi Cawagub Sumut Dampingi Bobby Nasution, Raffi Ahmad: Kaget
PIFA, Politik - Nagita Slavina merasa terkejut ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan namanya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) mendampingi Bobby Nasution dalam Pilgub 2024. Pengakuan ini disampaikan oleh suaminya, Raffi Ahmad, saat ditemui di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). "Nagita dia juga kaget-kaget juga. Aku sama Nagita emang lebih aku yang aktif ketemu sama temen-temen partai, membuka silaturahmi. Kalau Nagita kan masih belum. Tapi aku enggak tau juga," ujar Raffi di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). Raffi mengungkapkan bahwa Nagita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Hingga saat ini, mereka belum mendiskusikan secara mendalam mengenai usulan tersebut. Situasi politik yang dinamis jelang Pilkada juga menjadi perhatian Raffi. Dia mengucapkan terima kasih kepada PKB atas usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. "Aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama, sama aku tipenya. Dia tidak pernah bilang tidak," ujarnya. Dinamika Politik dan Komunikasi dengan Partai Raffi mengakui telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik sejak memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dia dan Nagita bahkan bertemu dengan petinggi PKB saat menjalankan ibadah haji beberapa waktu lalu. "Kemarin aku berangkat haji sama Nagita kita ketemu sama petingginya PKB, sama petinggi Gerindra, kita ketemu sama petinggi PAN juga," ucap Raffi. Menyadari betapa cepatnya situasi politik bisa berubah, Raffi menekankan bahwa keputusan final mungkin belum dapat diambil dalam waktu dekat. "Ya, kita ngobrol banyak. Tapi, yang namanya politik itu jangankan satu atau dua bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, satu menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi, kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini masih tenang-tenang," imbuhnya. Usulan PKB dan Respon Bobby Nasution PKB mengusulkan Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur Sumut untuk mendampingi Bobby Nasution. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan usulan ini serius, terutama di era media sosial yang sangat berpengaruh. "Ini serius, saya sampaikan ke Mas Bobby memang kan ini zaman media sosial, kami mengusulkan yang mendampinginya itu Mba Nagita Slavina," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Kamis (4/7). Sementara itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa nama Nagita akan dibawa ke partai-partai pendukung untuk dibahas lebih lanjut. "Ya pasti karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan nanti PKB pasti akan menyampaikan sendiri juga. Jadi akan saya sampaikan," ujarnya. (ad)
Sumatera Utara
| Senin, 8 Juli 2024
Trending
Andika Perkasa Siap Jadi Ketua Timses Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Indonesia
| Senin, 26 Juni 2023
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025
WFH ASN Setiap Jumat Dikritik DPR, Dinilai Berpotensi Tak Efektif Tekan BBM
Politik
| Kamis, 2 April 2026
Prabowo Tegaskan Akan Reshuffle Menteri Tak Bekerja dengan Benar!
Indonesia
| Kamis, 6 Februari 2025
Prabowo Jalin Silaturahmi Idul Fitri dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Islam
Politik
| Selasa, 24 Maret 2026
Mahfud MD Sebut Ciri Pemerintah Otoriter Sudah Mulai Kelihatan
Indonesia
| Jumat, 14 Juni 2024
Prabowo: Denda Kehutanan Rp6,62 Triliun Bisa Bangun 100 Ribu Hunian untuk Korban Banjir Aceh dan Sumatera
Politik
| Rabu, 24 Desember 2025
Alat Peraga Kampanye Sutarmidji-Didi Dirusak, Netizen: Beginilah Kalau Lawan Panik
Kubu Raya
| Jumat, 11 Oktober 2024
Elektabilitas Purbaya Yudhi Sadewa Melonjak, Geser Gibran di Bursa Cawapres 2029
Politik
| Rabu, 29 Oktober 2025
Kronologi Konflik Israel-Palestina: Penarikan Gaza hingga Serangan Terbesar Hamas
Israel
| Sabtu, 7 Oktober 2023
Berita Terbaru
Politik
Golkar Ikut Dukung Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Dua Periode
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam revisi Undang-Undang Partai Politik. Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini, menilai pembatasan tersebut penting guna menjaga sirkulasi kepemimpinan tetap sehat di internal partai. "Jadi saya setuju jika masa jabatan ketua umum parpol dibatasi hanya dua periode. Dan bagi Golkar hal itu sudah biasa," ujar Yahya, Jumat (24/4). Ia menjelaskan, dalam praktiknya Golkar memang telah menerapkan pembatasan masa jabatan ketua umum hanya dua periode. Karena itu, usulan KPK dinilai tidak menjadi hal baru bagi partainya. Menurut Yahya, pembatasan masa jabatan juga diperlukan agar kekuatan partai tidak bertumpu pada satu figur saja, sekaligus mendorong proses kaderisasi dan regenerasi yang lebih baik. Ia menambahkan, dominasi pemilih dari kalangan milenial dan generasi Z pada Pemilu 2029 yang diperkirakan mencapai 60–70 persen menjadi alasan pentingnya pembaruan kepemimpinan partai. "Jadi peremajaan ketua-ketua umum partai menjadi niscaya. Namun pada akhirnya tergantung pada kesepakatan partai-partai politik pada waktu pembahasan perubahan UU politik, khususnya perubahan UU Partai Politik," katanya. Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bahkan telah lebih dulu menerapkan pembatasan masa jabatan dalam aturan internal partai. Meski demikian, mayoritas partai politik di DPR masih menolak usulan tersebut. Salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, yang menilai usulan KPK tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui, usulan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan bagian dari 16 rekomendasi KPK dalam laporan Direktorat Monitoring tahun 2025. Selain itu, KPK juga mendorong perbaikan sistem kaderisasi, mekanisme pencalonan, hingga tata kelola keuangan partai politik.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
Politik
PKS Dukung Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal Dua Periode
Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Ketua MPP PKS, Mulyanto, menilai pembatasan tersebut penting sebagai bagian dari upaya memperkuat regenerasi dan reformasi sistem kepartaian di Indonesia. "Gagasan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar reformasi politik, khususnya dalam memperkuat institusionalisasi partai politik," ujar Mulyanto, Jumat (24/4). Ia menilai salah satu persoalan utama partai saat ini adalah lemahnya institusionalisasi akibat dominasi figur tertentu. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses kaderisasi dan regenerasi di internal partai. Menurutnya, pembatasan masa jabatan dapat memperbaiki sirkulasi elit politik sehingga partai tidak bergantung pada satu tokoh, melainkan berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan. "Dengan demikian, partai politik tidak hanya bergantung pada satu figur, tetapi berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan," katanya. Mulyanto juga menyebut bahwa pembatasan masa jabatan bukan hal baru di internal PKS. Saat ini, posisi strategis seperti Presiden Partai, Ketua Majelis Syura, hingga Ketua MPP telah dibatasi maksimal dua periode. "Ini menunjukkan bahwa pembatasan jabatan bukan hal baru, dan dapat diterapkan secara internal sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi," ujarnya. Meski mendukung, Mulyanto mengingatkan bahwa jika usulan KPK ingin direalisasikan, pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ia menekankan bahwa masa jabatan ketua umum merupakan ranah otonomi internal partai, sehingga negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri. "Usulan KPK ini sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian di Indonesia, bukan sekadar isu pembatasan jabatan semata," kata dia. Diketahui, usulan tersebut merupakan bagian dari 16 rekomendasi KPK dalam laporan Direktorat Monitoring 2025, yang mencakup perbaikan tata kelola partai, sistem kaderisasi, hingga transparansi keuangan. Namun, mayoritas partai politik di DPR sebelumnya menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut, dengan alasan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan kewenangan internal partai dan tidak perlu diatur oleh negara.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
Politik
NasDem Setuju Usul KPK: Capres Harus dari Kader Partai
Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar calon presiden (capres) berasal dari sistem kaderisasi partai politik. Irma menilai, kebijakan tersebut dapat meningkatkan motivasi serta tanggung jawab kader terhadap partai. Menurutnya, jenjang karier di dalam partai akan mendorong loyalitas kader. "Tentu saya sebagai kader partai setuju," kata Irma dalam keterangannya, Kamis (23/4). Ia menegaskan, figur yang ingin maju sebagai capres atau calon wakil presiden seharusnya terlebih dahulu menjadi bagian dari kader partai jika ingin memperoleh dukungan politik. Dengan demikian, figur tersebut memiliki tanggung jawab moral terhadap partai pengusungnya. Di sisi lain, Irma juga menilai pentingnya kaderisasi bagi calon ketua umum partai. Meski demikian, ia menyebut usulan pembatasan masa jabatan ketua umum maksimal dua periode masih berpotensi menimbulkan perdebatan. "Namun sebaiknya memang harus ada kaderisasi agar jika terjadi sesuatu pada ketua umum maka partai bisa tetap bertahan," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa partainya telah lebih dulu menerapkan sistem kaderisasi melalui Akademi Bela Negara (ABN). Menurut Hermawi, program tersebut menjadi pusat pembinaan kader yang dilakukan secara berjenjang setiap tahun. "Mungkin NasDem merupakan salah satu partai yang terdepan karena sejak awal telah memiliki akademi bela negara (ABN) yang merupakan sentral kawah candradimuka," kata dia. Sebelumnya, KPK mengusulkan revisi Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik guna memperkuat sistem kaderisasi. Salah satu poinnya adalah pengaturan jenjang kader, mulai dari tingkat muda, madya, hingga utama, yang menjadi syarat pencalonan dalam pemilu. Selain itu, KPK juga mengusulkan adanya batas minimal masa keanggotaan sebelum seseorang dapat diusung sebagai calon dalam pemilihan umum, termasuk untuk posisi presiden dan wakil presiden.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
Berita Populer
Politik
Nagita Slavina Diusulkan Jadi Cawagub Sumut Dampingi Bobby Nasution, Raffi Ahmad: Kaget
PIFA, Politik - Nagita Slavina merasa terkejut ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan namanya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) mendampingi Bobby Nasution dalam Pilgub 2024. Pengakuan ini disampaikan oleh suaminya, Raffi Ahmad, saat ditemui di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). "Nagita dia juga kaget-kaget juga. Aku sama Nagita emang lebih aku yang aktif ketemu sama temen-temen partai, membuka silaturahmi. Kalau Nagita kan masih belum. Tapi aku enggak tau juga," ujar Raffi di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). Raffi mengungkapkan bahwa Nagita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Hingga saat ini, mereka belum mendiskusikan secara mendalam mengenai usulan tersebut. Situasi politik yang dinamis jelang Pilkada juga menjadi perhatian Raffi. Dia mengucapkan terima kasih kepada PKB atas usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. "Aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama, sama aku tipenya. Dia tidak pernah bilang tidak," ujarnya. Dinamika Politik dan Komunikasi dengan Partai Raffi mengakui telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik sejak memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dia dan Nagita bahkan bertemu dengan petinggi PKB saat menjalankan ibadah haji beberapa waktu lalu. "Kemarin aku berangkat haji sama Nagita kita ketemu sama petingginya PKB, sama petinggi Gerindra, kita ketemu sama petinggi PAN juga," ucap Raffi. Menyadari betapa cepatnya situasi politik bisa berubah, Raffi menekankan bahwa keputusan final mungkin belum dapat diambil dalam waktu dekat. "Ya, kita ngobrol banyak. Tapi, yang namanya politik itu jangankan satu atau dua bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, satu menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi, kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini masih tenang-tenang," imbuhnya. Usulan PKB dan Respon Bobby Nasution PKB mengusulkan Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur Sumut untuk mendampingi Bobby Nasution. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan usulan ini serius, terutama di era media sosial yang sangat berpengaruh. "Ini serius, saya sampaikan ke Mas Bobby memang kan ini zaman media sosial, kami mengusulkan yang mendampinginya itu Mba Nagita Slavina," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Kamis (4/7). Sementara itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa nama Nagita akan dibawa ke partai-partai pendukung untuk dibahas lebih lanjut. "Ya pasti karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan nanti PKB pasti akan menyampaikan sendiri juga. Jadi akan saya sampaikan," ujarnya. (ad)
Sumatera Utara
| Senin, 8 Juli 2024
Politik
Andika Perkasa Siap Jadi Ketua Timses Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
PIFA, Politik - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua tim pemenangan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Andika saat mereka bertemu pada acara peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu (24/6) kemarin. "Ya siap kalau ditugaskan," ucap Andika saat ditanyai soal masuk dalam bursa ketua tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024, mengutip CNN Indonesia. Pada peringatan Bulan Bung Karno itu, Andika dan Ganjar juga sempat menunjukkan kedekatan mereka. Mereka berfoto bersama dan saling berjabat tangan dengan senyum sumringah di depan kamera. Sebelumnya, bocoran soal salah satu calon ketua Timses Ganjar di Pilpres 2024 disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. Dia menyebutkan sosok yang akan menjadi ketua tim sukses calon Ganjar Pranowo. Puan mengatakan bahwa nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa masuk dalam daftarnya. "Ya, saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya ikut membentuk tim. (Andika) masuk dalam list saya," ujar Puan di GBK, Kamis (22/6) kemarin, seperti dikutip dari detikcom. Selain Puan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy juga mengungkapkan usulan agar Andika Perkasa menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. Sebagai bagian dari koalisi PDIP, Romy membuka kemungkinan untuk memilih ketua tim pemenangan Ganjar dari luar koalisi atau partai. "Ada nama-nama seperti Pak Andika (Perkasa), atau nama yang lain untuk masuk sebagai ketua tim secara resmi," imbuh Romy. (yd)
Indonesia
| Senin, 26 Juni 2023
Politik
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI, Marwan Cik Asan, meminta pemerintah untuk memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah hanya berlaku bagi kalangan masyarakat atas.Menurut Marwan, kebijakan selektif penerapan PPN 12 persen ini adalah langkah yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan PPN yang mendukung kepentingan rakyat."Kami mendukung kebijakan perpajakan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli mereka, serta mendorong pemerataan ekonomi," kata Marwan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Marwan menyatakan bahwa penerapan UU HPP tidak akan menyasar kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini merupakan salah satu usulan dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI agar UU HPP tidak diterapkan pada bahan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, serta objek usaha lainnya seperti UMKM."Barang dan jasa yang tetap diberikan pembebasan PPN dengan tarif 0 persen antara lain adalah kebutuhan pokok," tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.Selain itu, Marwan mengapresiasi pemerintah yang telah menyiapkan berbagai perlindungan dan insentif bagi masyarakat dalam rangka penerapan kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen ini. Ia mendorong pemerintah untuk melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun seperti yang telah diumumkan sebelumnya."Kebijakan ini sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah telah menyiapkan perlindungan atau insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM sesuai usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Tolong pastikan ini tepat sasaran," tegas Marwan. (Ant)
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025
Feeds
Golkar Ikut Dukung Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Dua Periode
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam revisi Undang-Undang Partai Politik. Ketua DPP Golkar, Yahya Zaini, menilai pembatasan tersebut penting guna menjaga sirkulasi kepemimpinan tetap sehat di internal partai. "Jadi saya setuju jika masa jabatan ketua umum parpol dibatasi hanya dua periode. Dan bagi Golkar hal itu sudah biasa," ujar Yahya, Jumat (24/4). Ia menjelaskan, dalam praktiknya Golkar memang telah menerapkan pembatasan masa jabatan ketua umum hanya dua periode. Karena itu, usulan KPK dinilai tidak menjadi hal baru bagi partainya. Menurut Yahya, pembatasan masa jabatan juga diperlukan agar kekuatan partai tidak bertumpu pada satu figur saja, sekaligus mendorong proses kaderisasi dan regenerasi yang lebih baik. Ia menambahkan, dominasi pemilih dari kalangan milenial dan generasi Z pada Pemilu 2029 yang diperkirakan mencapai 60–70 persen menjadi alasan pentingnya pembaruan kepemimpinan partai. "Jadi peremajaan ketua-ketua umum partai menjadi niscaya. Namun pada akhirnya tergantung pada kesepakatan partai-partai politik pada waktu pembahasan perubahan UU politik, khususnya perubahan UU Partai Politik," katanya. Dukungan serupa sebelumnya juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bahkan telah lebih dulu menerapkan pembatasan masa jabatan dalam aturan internal partai. Meski demikian, mayoritas partai politik di DPR masih menolak usulan tersebut. Salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, yang menilai usulan KPK tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui, usulan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan bagian dari 16 rekomendasi KPK dalam laporan Direktorat Monitoring tahun 2025. Selain itu, KPK juga mendorong perbaikan sistem kaderisasi, mekanisme pencalonan, hingga tata kelola keuangan partai politik.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
PKS Dukung Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Maksimal Dua Periode
Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Ketua MPP PKS, Mulyanto, menilai pembatasan tersebut penting sebagai bagian dari upaya memperkuat regenerasi dan reformasi sistem kepartaian di Indonesia. "Gagasan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar reformasi politik, khususnya dalam memperkuat institusionalisasi partai politik," ujar Mulyanto, Jumat (24/4). Ia menilai salah satu persoalan utama partai saat ini adalah lemahnya institusionalisasi akibat dominasi figur tertentu. Kondisi tersebut dinilai menghambat proses kaderisasi dan regenerasi di internal partai. Menurutnya, pembatasan masa jabatan dapat memperbaiki sirkulasi elit politik sehingga partai tidak bergantung pada satu tokoh, melainkan berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan. "Dengan demikian, partai politik tidak hanya bergantung pada satu figur, tetapi berkembang menjadi institusi yang kuat dengan sistem kaderisasi yang berkelanjutan," katanya. Mulyanto juga menyebut bahwa pembatasan masa jabatan bukan hal baru di internal PKS. Saat ini, posisi strategis seperti Presiden Partai, Ketua Majelis Syura, hingga Ketua MPP telah dibatasi maksimal dua periode. "Ini menunjukkan bahwa pembatasan jabatan bukan hal baru, dan dapat diterapkan secara internal sebagai bagian dari komitmen terhadap demokrasi," ujarnya. Meski mendukung, Mulyanto mengingatkan bahwa jika usulan KPK ingin direalisasikan, pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ia menekankan bahwa masa jabatan ketua umum merupakan ranah otonomi internal partai, sehingga negara tidak boleh terlalu jauh mencampuri. "Usulan KPK ini sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian di Indonesia, bukan sekadar isu pembatasan jabatan semata," kata dia. Diketahui, usulan tersebut merupakan bagian dari 16 rekomendasi KPK dalam laporan Direktorat Monitoring 2025, yang mencakup perbaikan tata kelola partai, sistem kaderisasi, hingga transparansi keuangan. Namun, mayoritas partai politik di DPR sebelumnya menyatakan penolakan terhadap wacana tersebut, dengan alasan pembatasan masa jabatan ketua umum merupakan kewenangan internal partai dan tidak perlu diatur oleh negara.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
NasDem Setuju Usul KPK: Capres Harus dari Kader Partai
Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar calon presiden (capres) berasal dari sistem kaderisasi partai politik. Irma menilai, kebijakan tersebut dapat meningkatkan motivasi serta tanggung jawab kader terhadap partai. Menurutnya, jenjang karier di dalam partai akan mendorong loyalitas kader. "Tentu saya sebagai kader partai setuju," kata Irma dalam keterangannya, Kamis (23/4). Ia menegaskan, figur yang ingin maju sebagai capres atau calon wakil presiden seharusnya terlebih dahulu menjadi bagian dari kader partai jika ingin memperoleh dukungan politik. Dengan demikian, figur tersebut memiliki tanggung jawab moral terhadap partai pengusungnya. Di sisi lain, Irma juga menilai pentingnya kaderisasi bagi calon ketua umum partai. Meski demikian, ia menyebut usulan pembatasan masa jabatan ketua umum maksimal dua periode masih berpotensi menimbulkan perdebatan. "Namun sebaiknya memang harus ada kaderisasi agar jika terjadi sesuatu pada ketua umum maka partai bisa tetap bertahan," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, menyatakan bahwa partainya telah lebih dulu menerapkan sistem kaderisasi melalui Akademi Bela Negara (ABN). Menurut Hermawi, program tersebut menjadi pusat pembinaan kader yang dilakukan secara berjenjang setiap tahun. "Mungkin NasDem merupakan salah satu partai yang terdepan karena sejak awal telah memiliki akademi bela negara (ABN) yang merupakan sentral kawah candradimuka," kata dia. Sebelumnya, KPK mengusulkan revisi Pasal 29 Undang-Undang Partai Politik guna memperkuat sistem kaderisasi. Salah satu poinnya adalah pengaturan jenjang kader, mulai dari tingkat muda, madya, hingga utama, yang menjadi syarat pencalonan dalam pemilu. Selain itu, KPK juga mengusulkan adanya batas minimal masa keanggotaan sebelum seseorang dapat diusung sebagai calon dalam pemilihan umum, termasuk untuk posisi presiden dan wakil presiden.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
KPK Usul Capres hingga Kepala Daerah Harus dari Kader Partai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sejumlah perbaikan tata kelola partai politik dalam laporan Direktorat Monitoring yang dirilis pada Jumat (17/4). Selain pembatasan masa jabatan ketua umum, KPK juga mengusulkan agar calon presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah wajib berasal dari kader partai atau melalui proses kaderisasi. Usulan tersebut mencakup revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam laporan itu, KPK menekankan pentingnya menambahkan klausul bahwa pencalonan harus berbasis sistem kaderisasi yang demokratis dan terbuka. "Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian kutipan laporan tersebut. Untuk mendukung hal itu, KPK meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun standar sistem kaderisasi partai, termasuk melalui skema bantuan keuangan politik (Banpol). Tak hanya itu, KPK juga mengusulkan pengaturan jenjang kader dalam partai politik, mulai dari tingkat muda, madya, hingga utama. Jenjang ini nantinya menjadi syarat dalam pencalonan di pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Sebagai contoh, kader muda hanya dapat maju di level DPRD kabupaten/kota, kader madya di DPRD provinsi, dan kader utama di DPR RI. Selain itu, KPK juga mengusulkan adanya batas waktu minimal keanggotaan sebelum seseorang dapat dicalonkan oleh partai. "Persyaratan kader yang menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya," demikian isi rekomendasi tersebut. Melalui usulan ini, KPK berharap sistem rekrutmen politik menjadi lebih terstruktur dan transparan, serta dapat meminimalisir potensi praktik korupsi di internal partai politik.
Politik
| Jumat, 24 April 2026
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang milik Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Faizal. “Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, salah satu barang yang disita berupa perangkat elektronik. Namun, KPK belum merinci lebih jauh terkait jenis maupun rincian barang tersebut. Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dasar dan argumentasi kuat dalam mengaitkan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. “Yang bersangkutan juga sudah mengakui kepada penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut,” katanya. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Dalam pengembangan perkara, KPK turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri telah diperiksa KPK pada 7 April 2026. Namun, pada 14 April 2026, ia melaporkan pernyataan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan detail lebih lanjut terkait barang bukti akan disampaikan pada waktu berikutnya.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Pemerintah Jamin Pasokan Energi, Dorong Penguatan Kilang dan Program B50
Pemerintah Indonesia memastikan pasokan energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sembari terus mengurangi ketergantungan impor melalui penguatan kapasitas domestik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kedaulatan serta keberlanjutan ekonomi nasional. “Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Program ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor, meski membutuhkan waktu serta investasi besar. Bahlil juga mengungkap sejumlah capaian pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas kilang domestik seperti di Balikpapan serta implementasi program biodiesel yang membuat Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar. Namun demikian, tantangan masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global. Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor hampir satu juta barel per hari. Sekitar 20–25 persen impor tersebut melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik global. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan campuran kelapa sawit dalam bahan bakar hingga 50 persen (B50) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Target tersebut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Menurut Airlangga, implementasi B50 berpotensi menghemat subsidi hingga Rp48 triliun serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
NasDem Tegaskan Gagasan Surya Paloh Bukan Merger, Melainkan Blok Politik
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah menawarkan konsep merger atau fusi partai, melainkan pembentukan political bloc atau blok politik. Pernyataan itu disampaikan Willy untuk merespons isu yang berkembang terkait kemungkinan penggabungan NasDem dengan Partai Gerindra. “Yang ditawarkan oleh Surya Paloh adalah political bloc, bukan merger,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Menurut dia, konsep blok politik merupakan bagian dari rekayasa politik (political engineering) untuk merespons kondisi hubungan antarpartai yang dinilai semakin transaksional. Ia menilai, dibutuhkan blok politik yang solid dari tingkat elite hingga akar rumput. Willy juga menyayangkan penggunaan istilah merger dalam wacana tersebut. Ia menilai istilah itu tidak tepat dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ia mengakui bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman fusi partai politik, namun hal itu terjadi karena dorongan kekuasaan pada masa lalu. Ia mencontohkan penggabungan partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lebih lanjut, Willy menilai pihak yang menggulirkan narasi merger gagal memahami gagasan Surya Paloh yang disebutnya berpikir di luar kebiasaan. Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti Indonesia, konsep koalisi berbeda dengan sistem parlementer. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa konsep blok politik sebenarnya pernah ada di Indonesia, seperti Golongan Karya yang berkembang dari Sekber Golkar, serta Front Nasional pada era Soekarno dengan konsep Nasakom. Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, Willy menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. “Wajar saja dua sahabat bertemu. Mereka bisa berdiskusi secara setara tentang banyak hal,” ujarnya.
Politik
| Senin, 13 April 2026
Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif dan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir dirinya telah bertemu dengan berbagai delegasi pemerintah dan perusahaan Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow. Ia mengapresiasi hasil pembicaraan yang dinilai berjalan produktif. “Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, hampir seluruh bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, Prabowo menegaskan masih ada beberapa hal yang perlu dipercepat dan akan menjadi perhatian langsung dirinya. “Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” katanya. Sementara itu, Putin menyampaikan bahwa Rusia sangat terbuka untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor. Ia juga menyambut baik pertemuan bilateral tersebut yang dinilainya memiliki substansi kuat. Menurut Putin, kedua negara sebelumnya telah menyepakati deklarasi kemitraan strategis yang kini mulai diimplementasikan secara konkret. Ia juga menyoroti peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 12 persen. Selain itu, Rusia dan Indonesia terus memprioritaskan penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis. Beberapa bidang yang menjadi fokus antara lain energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, hingga kerja sama humaniter seperti pendidikan. “Berbagai peluang kerja sama telah dibahas secara intensif oleh kedua pihak,” ujar Putin. Pertemuan ini menandai semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, sekaligus membuka peluang baru bagi penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis ke depan.
Politik
| Senin, 13 April 2026
Viral Momen Kanda Bahlil Tersenyum saat Mulan Jameela Memperkenalkan Diri
PIFA, Politik - Aksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terlihat “salting” saat disapa Mulan Jameela menjadi viral di media sosial.Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja di DPR RI. Saat memperkenalkan diri, Mulan yang juga istri Ahmad Dhani menyebut dirinya sudah sempat bertemu dan bersalaman dengan Bahlil sebelumnya.Sapaan santai itu membuat suasana rapat yang semula formal menjadi lebih cair. Bahlil tampak tersenyum sambil sedikit menggelengkan kepala, memicu tawa dan candaan dari peserta rapat lainnya.Sejumlah anggota DPR bahkan melontarkan gurauan agar Bahlil tidak terlalu tersenyum, yang semakin mencairkan suasana. Momen ini pun ramai diperbincangkan warganet dan dibanjiri berbagai komentar di media sosial.
Politik
| Minggu, 12 April 2026
Polisi Tangkap Pegawai KPK Gadungan yang Diduga Tipu Ahmad Sahroni Rp300 Juta
PIFA, Politik — Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan dan diduga melakukan penipuan terhadap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Sahroni pada 9 April 2026 terkait dugaan penipuan dengan mencatut nama lembaga penegak hukum.“Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap TH alias D (48),” ujar Budi dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4).Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa stempel palsu KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat Pasal 492 KUHP tentang tindak pidana penipuan.Menurut Budi, pelaku mendatangi Sahroni di ruang Komisi III DPR RI dan mengaku sebagai pegawai KPK yang bertugas atas perintah pimpinan. Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp300 juta.Peristiwa ini terjadi pada 6 April 2026 saat Sahroni tengah mengikuti rapat di Gedung DPR RI. Ia mendapat informasi dari stafnya mengenai seseorang yang mengaku sebagai Kabiro Penindakan KPK dan ingin bertemu.Sahroni mengaku awalnya tidak memiliki janji dengan pihak tersebut. Namun, pelaku tetap menemuinya dan meminta uang dengan dalih untuk kebutuhan kegiatan pimpinan KPK.“Uang memang sudah diserahkan. Kalau mau menangkap orang ya saya harus serahkan. Masa menangkap orang tidak ada bukti untuk memberikan uang,” kata Sahroni.Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pengurusan perkara dalam kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku hanya meminta uang secara langsung dengan mengatasnamakan pimpinan KPK.Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui layanan kepolisian jika menemukan modus penipuan serupa.
Politik
| Sabtu, 11 April 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Nagita Slavina Diusulkan Jadi Cawagub Sumut Dampingi Bobby Nasution, Raffi Ahmad: Kaget
PIFA, Politik - Nagita Slavina merasa terkejut ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan namanya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) mendampingi Bobby Nasution dalam Pilgub 2024. Pengakuan ini disampaikan oleh suaminya, Raffi Ahmad, saat ditemui di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). "Nagita dia juga kaget-kaget juga. Aku sama Nagita emang lebih aku yang aktif ketemu sama temen-temen partai, membuka silaturahmi. Kalau Nagita kan masih belum. Tapi aku enggak tau juga," ujar Raffi di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). Raffi mengungkapkan bahwa Nagita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Hingga saat ini, mereka belum mendiskusikan secara mendalam mengenai usulan tersebut. Situasi politik yang dinamis jelang Pilkada juga menjadi perhatian Raffi. Dia mengucapkan terima kasih kepada PKB atas usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. "Aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama, sama aku tipenya. Dia tidak pernah bilang tidak," ujarnya. Dinamika Politik dan Komunikasi dengan Partai Raffi mengakui telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik sejak memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dia dan Nagita bahkan bertemu dengan petinggi PKB saat menjalankan ibadah haji beberapa waktu lalu. "Kemarin aku berangkat haji sama Nagita kita ketemu sama petingginya PKB, sama petinggi Gerindra, kita ketemu sama petinggi PAN juga," ucap Raffi. Menyadari betapa cepatnya situasi politik bisa berubah, Raffi menekankan bahwa keputusan final mungkin belum dapat diambil dalam waktu dekat. "Ya, kita ngobrol banyak. Tapi, yang namanya politik itu jangankan satu atau dua bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, satu menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi, kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini masih tenang-tenang," imbuhnya. Usulan PKB dan Respon Bobby Nasution PKB mengusulkan Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur Sumut untuk mendampingi Bobby Nasution. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan usulan ini serius, terutama di era media sosial yang sangat berpengaruh. "Ini serius, saya sampaikan ke Mas Bobby memang kan ini zaman media sosial, kami mengusulkan yang mendampinginya itu Mba Nagita Slavina," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Kamis (4/7). Sementara itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa nama Nagita akan dibawa ke partai-partai pendukung untuk dibahas lebih lanjut. "Ya pasti karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan nanti PKB pasti akan menyampaikan sendiri juga. Jadi akan saya sampaikan," ujarnya. (ad)
Sumatera Utara
| Senin, 8 Juli 2024
Politik
Andika Perkasa Siap Jadi Ketua Timses Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
PIFA, Politik - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua tim pemenangan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Andika saat mereka bertemu pada acara peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, pada hari Sabtu (24/6) kemarin. "Ya siap kalau ditugaskan," ucap Andika saat ditanyai soal masuk dalam bursa ketua tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024, mengutip CNN Indonesia. Pada peringatan Bulan Bung Karno itu, Andika dan Ganjar juga sempat menunjukkan kedekatan mereka. Mereka berfoto bersama dan saling berjabat tangan dengan senyum sumringah di depan kamera. Sebelumnya, bocoran soal salah satu calon ketua Timses Ganjar di Pilpres 2024 disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. Dia menyebutkan sosok yang akan menjadi ketua tim sukses calon Ganjar Pranowo. Puan mengatakan bahwa nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa masuk dalam daftarnya. "Ya, saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya ikut membentuk tim. (Andika) masuk dalam list saya," ujar Puan di GBK, Kamis (22/6) kemarin, seperti dikutip dari detikcom. Selain Puan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy juga mengungkapkan usulan agar Andika Perkasa menjadi ketua tim pemenangan Ganjar. Sebagai bagian dari koalisi PDIP, Romy membuka kemungkinan untuk memilih ketua tim pemenangan Ganjar dari luar koalisi atau partai. "Ada nama-nama seperti Pak Andika (Perkasa), atau nama yang lain untuk masuk sebagai ketua tim secara resmi," imbuh Romy. (yd)
Indonesia
| Senin, 26 Juni 2023
Politik
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI, Marwan Cik Asan, meminta pemerintah untuk memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah hanya berlaku bagi kalangan masyarakat atas.Menurut Marwan, kebijakan selektif penerapan PPN 12 persen ini adalah langkah yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan PPN yang mendukung kepentingan rakyat."Kami mendukung kebijakan perpajakan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli mereka, serta mendorong pemerataan ekonomi," kata Marwan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Marwan menyatakan bahwa penerapan UU HPP tidak akan menyasar kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini merupakan salah satu usulan dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI agar UU HPP tidak diterapkan pada bahan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, serta objek usaha lainnya seperti UMKM."Barang dan jasa yang tetap diberikan pembebasan PPN dengan tarif 0 persen antara lain adalah kebutuhan pokok," tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.Selain itu, Marwan mengapresiasi pemerintah yang telah menyiapkan berbagai perlindungan dan insentif bagi masyarakat dalam rangka penerapan kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen ini. Ia mendorong pemerintah untuk melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun seperti yang telah diumumkan sebelumnya."Kebijakan ini sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah telah menyiapkan perlindungan atau insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM sesuai usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Tolong pastikan ini tepat sasaran," tegas Marwan. (Ant)
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025