Politik
Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Kerajaan Johor
PIFA, Lokal - Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia, Senin. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang berdiri sejak 31 Juli 1886 merupakan tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Dengan semboyan "Muafakat Itu Berkat" (Concord is a Blessing), penghargaan ini diberikan kepada tokoh penting yang berjasa memperkuat hubungan bilateral.Sebagai bagian dari simbol kehormatan, tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, serta bintang besar berdesain sembilan sudut yang melambangkan nilai kepemimpinan dan kebersamaan.Presiden Prabowo bergabung dalam deretan tokoh dunia yang menerima penghargaan ini, seperti Sultan Hassanal Bolkiah (1969), Presiden Soeharto (1990), dan Hamad bin Isa al Khalifa (2017).Penganugerahan ini mencerminkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia yang terus diperkuat melalui kerja sama strategis. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo disambut kenegaraan di Istana Negara Malaysia, diiringi dentuman meriam 21 kali serta lagu kebangsaan kedua negara.Presiden juga mengadakan pertemuan dengan Sultan Ibrahim untuk membahas penguatan kerja sama bilateral, serta menghadiri jamuan santap siang kenegaraan. Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan diplomatik dan kolaborasi strategis antara Indonesia dan Malaysia.
Politik
| Senin, 27 Januari 2025
Trending
Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025
Prabowo Puji Kecepatan MA Selesaikan Perkara dan Akses Digital MK
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Golkar Ikut Dukung Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol Dua Periode
Politik
| Jumat, 24 April 2026
Open House Istana Dipenuhi Haru, Warga Antusias Bertemu Presiden Prabowo
Politik
| Sabtu, 21 Maret 2026
Komisi III DPR: Tak Ada Aturan Penangkapan Jaksa Harus Izin Presiden
Politik
| Minggu, 19 Juli 2026
Canda Megawati Soal Prabowo yang Bolak-balik Tanya Kapan Dibuatkan Nasi Goreng
Indonesia
| Jumat, 9 Mei 2025
Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
Politik
| Sabtu, 28 Februari 2026
Sekjen PKS Sebut Jokowi Sodorkan Nama Anak untuk Maju jadi Cawagub, Kaesang: Jangan Bawa-bawa Presiden Lah
Indonesia
| Sabtu, 29 Juni 2024
Prabowo Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan di Momentum Idul Fitri 1447 Hijriah
Politik
| Sabtu, 21 Maret 2026
Keponakan Presiden Jokowi Diangkat Jadi Manajer di PT Pertamina
Jakarta
| Rabu, 6 Juni 2024
Berita Terbaru
Politik
Prabowo: Terima Kasih Khusus untuk PDIP
Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8). Di pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP kerap dinilai sebagai partai politik yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. "Saya berterima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP," kata Prabowo. Prabowo kemudian berkelakar bahwa pemikiran ekonominya yang selama ini disebut sebagai Prabowonomics sebenarnya merupakan marhaenisme, yang merupakan pemikiran Presiden ke-1 RI Soekarno. Oleh karena itu, Prabowo menyebut sulit bagi PDIP untuk tidak mendukungnya, mengingat partai tersebut sangat lekat dengan pemikiran Bung Karno. "Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaenisme. PDIP susah tidak mendukung ini," ujarnya. Ucapan terima kasih Prabowo kepada PDIP bukan kali pertama disampaikan. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, ia juga sempat menyanjung sikap politik PDIP. Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan pemerintahannya tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk rakyat. Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut. "Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo. Prabowo pun menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Politik
Prabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk Rakyat
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut."Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).Prabowo menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.Ia mencontohkan upaya penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dinilai selama ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menargetkan pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia."Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.Pilihan JudulPrabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Kita Harus Diawasi dan Dikritik, tapi Harus Kerja CepatPrabowo Minta Pemerintah Tetap Dikritik, tapi Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Demokrasi Harus Jalan, Pemerintah Juga Harus Kerja CepatPrabowo Sebut Pemerintah Butuh Kritik demi Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Pemerintah dan DPR Sinergis, Bukan Berarti Tak Ada Demokrasi
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Politik
Puan Soroti 8 Masalah yang Menjadi Perhatian Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti delapan masalah yang menjadi perhatian rakyat dan perlu ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8). Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "DPR RI, melalui fungsi pengawasan, terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik," ujar Puan. Puan kemudian memaparkan delapan permasalahan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat dan perlu segera ditindaklanjuti. Pertama, penyelesaian berbagai kasus hukum. Kedua, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah. Ketiga, perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan pekerja transportasi online. Keempat, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. Kelima, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keenam, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Ketujuh, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Terakhir, akses pelayanan BPJS Kesehatan. Selain pidato Ketua DPR RI, Rapat Paripurna DPR RI juga memiliki sejumlah agenda lainnya. Salah satunya pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya. Pilihan Judul Puan Soroti 8 Masalah yang Jadi Perhatian Rakyat Puan Ungkap 8 Masalah Rakyat: dari Kasus Hukum hingga BPJS Puan Soroti 8 Persoalan Rakyat, Termasuk PHK dan Karhutla Puan Minta 8 Masalah Rakyat Segera Ditindaklanjuti Puan Beberkan 8 Masalah Rakyat yang Harus Jadi Perhatian Pemerintah 8 Masalah Rakyat Disorot Puan, dari Lapangan Kerja hingga BPJS Kesehatan
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Berita Populer
Politik
Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Kerajaan Johor
PIFA, Lokal - Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia, Senin. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang berdiri sejak 31 Juli 1886 merupakan tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Dengan semboyan "Muafakat Itu Berkat" (Concord is a Blessing), penghargaan ini diberikan kepada tokoh penting yang berjasa memperkuat hubungan bilateral.Sebagai bagian dari simbol kehormatan, tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, serta bintang besar berdesain sembilan sudut yang melambangkan nilai kepemimpinan dan kebersamaan.Presiden Prabowo bergabung dalam deretan tokoh dunia yang menerima penghargaan ini, seperti Sultan Hassanal Bolkiah (1969), Presiden Soeharto (1990), dan Hamad bin Isa al Khalifa (2017).Penganugerahan ini mencerminkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia yang terus diperkuat melalui kerja sama strategis. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo disambut kenegaraan di Istana Negara Malaysia, diiringi dentuman meriam 21 kali serta lagu kebangsaan kedua negara.Presiden juga mengadakan pertemuan dengan Sultan Ibrahim untuk membahas penguatan kerja sama bilateral, serta menghadiri jamuan santap siang kenegaraan. Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan diplomatik dan kolaborasi strategis antara Indonesia dan Malaysia.
Politik
| Senin, 27 Januari 2025
Politik
Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra tertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa Rahayu masih berstatus anggota partai dan wakil rakyat aktif. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta hasil keputusan internal Partai Gerindra. Sebelumnya, Rahayu Saraswati sempat menyatakan mundur pada 10 September 2025 karena ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Setelah itu, Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya, namun kini statusnya dipulihkan berdasarkan hasil kajian resmi MKD.
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025
Politik
Prabowo Puji Kecepatan MA Selesaikan Perkara dan Akses Digital MK
Presiden Prabowo Subianto memuji capaian kinerja lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Agung (MA) yang dinilai cepat dalam menyelesaikan perkara serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang semakin mudah diakses masyarakat melalui layanan digital. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Prabowo mencatat MK sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Ia juga menyoroti transformasi layanan MK yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan secara daring tanpa harus datang langsung ke Jakarta. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring. "Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring atau online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta," kata Prabowo. MA Putus 37.973 Perkara Prabowo kemudian mengapresiasi kinerja MA sepanjang 2025. Berdasarkan laporan yang diterimanya, MA menangani 38.148 perkara dan telah memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen. Selain itu, sebanyak 96,74 persen perkara di MA dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan tingkat ketepatan waktu penyelesaian perkara tertinggi sepanjang sejarah MA. "Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya," ujarnya. Prabowo Soroti Pengawasan Hakim Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan terhadap hakim untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Komisi Yudisial pada Januari hingga Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Dalam periode yang sama, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut terdiri atas 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat, sementara rincian lainnya tidak disebutkan dalam pidato Prabowo. "Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim," kata Prabowo. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar sebagai bagian dari agenda kenegaraan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Feeds
Prabowo: Terima Kasih Khusus untuk PDIP
Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan (PDIP) dalam pidato Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8). Di pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP kerap dinilai sebagai partai politik yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. "Saya berterima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP," kata Prabowo. Prabowo kemudian berkelakar bahwa pemikiran ekonominya yang selama ini disebut sebagai Prabowonomics sebenarnya merupakan marhaenisme, yang merupakan pemikiran Presiden ke-1 RI Soekarno. Oleh karena itu, Prabowo menyebut sulit bagi PDIP untuk tidak mendukungnya, mengingat partai tersebut sangat lekat dengan pemikiran Bung Karno. "Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaenisme. PDIP susah tidak mendukung ini," ujarnya. Ucapan terima kasih Prabowo kepada PDIP bukan kali pertama disampaikan. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, ia juga sempat menyanjung sikap politik PDIP. Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengatakan pemerintahannya tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk rakyat. Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut. "Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo. Prabowo pun menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk Rakyat
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tetap membutuhkan kritik. Namun, di sisi lain, pemerintah juga harus bekerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat.Ia mengatakan pemerintah dan DPR saat ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo pun menyampaikan terima kasih atas kerja sama tersebut."Saya berterima kasih, sekarang sudah ada kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).Prabowo menyatakan pemerintahannya akan senantiasa bekerja secara optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.Ia mencontohkan upaya penyelamatan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang dinilai selama ini belum dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menargetkan pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027.Bursa tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditujukan untuk membangun harga referensi komoditas utama ekspor Indonesia."Karena itu, pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," kata Prabowo.Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan tahap lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang telah dibahas pemerintah bersama OJK.Pilihan JudulPrabowo: Pemerintah Butuh Kritik, tapi Harus Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Kita Harus Diawasi dan Dikritik, tapi Harus Kerja CepatPrabowo Minta Pemerintah Tetap Dikritik, tapi Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Demokrasi Harus Jalan, Pemerintah Juga Harus Kerja CepatPrabowo Sebut Pemerintah Butuh Kritik demi Kerja Cepat untuk RakyatPrabowo: Pemerintah dan DPR Sinergis, Bukan Berarti Tak Ada Demokrasi
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Puan Soroti 8 Masalah yang Menjadi Perhatian Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti delapan masalah yang menjadi perhatian rakyat dan perlu ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8). Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "DPR RI, melalui fungsi pengawasan, terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik," ujar Puan. Puan kemudian memaparkan delapan permasalahan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat dan perlu segera ditindaklanjuti. Pertama, penyelesaian berbagai kasus hukum. Kedua, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah. Ketiga, perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan pekerja transportasi online. Keempat, antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. Kelima, evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keenam, penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Ketujuh, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Terakhir, akses pelayanan BPJS Kesehatan. Selain pidato Ketua DPR RI, Rapat Paripurna DPR RI juga memiliki sejumlah agenda lainnya. Salah satunya pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya. Pilihan Judul Puan Soroti 8 Masalah yang Jadi Perhatian Rakyat Puan Ungkap 8 Masalah Rakyat: dari Kasus Hukum hingga BPJS Puan Soroti 8 Persoalan Rakyat, Termasuk PHK dan Karhutla Puan Minta 8 Masalah Rakyat Segera Ditindaklanjuti Puan Beberkan 8 Masalah Rakyat yang Harus Jadi Perhatian Pemerintah 8 Masalah Rakyat Disorot Puan, dari Lapangan Kerja hingga BPJS Kesehatan
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Puan Pamer Capaian DPR: 28 RUU Disahkan Jadi UU Sejak 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani memamerkan capaian legislasi DPR bersama pemerintah sejak awal masa persidangan 2024 hingga masa persidangan terakhir. Puan menjelaskan DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU) dalam periode tersebut. "Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak masa persidangan pertama tahun 2024 hingga masa sidang terakhir telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang-undang," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8). Ia merinci 28 UU tersebut berasal dari sejumlah komisi, Badan Legislasi (Baleg), dan panitia khusus (pansus). Komisi I menyelesaikan tiga UU, Komisi II sebanyak 10 UU, dan Komisi III sebanyak tiga UU. Kemudian, Komisi VI menyelesaikan dua UU, Komisi VII satu UU, Komisi VIII satu UU, dan Komisi XI dua UU. Selanjutnya, Komisi XIII menyelesaikan dua UU, Baleg tiga UU, dan pansus satu UU. Puan mengatakan pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU yang berada pada tahap pembicaraan tingkat I. Selain itu, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan, termasuk RUU tentang Perampasan Aset. "Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut," kata Puan. Pilihan Judul Puan Pamer Capaian DPR: 28 RUU Disahkan Jadi UU Sejak 2024 Puan: DPR Bersama Pemerintah Sahkan 28 UU Sejak 2024 Puan Ungkap DPR dan Pemerintah Rampungkan 28 RUU Jadi UU DPR Sahkan 28 RUU Jadi UU Sejak 2024, Puan: Harus Bermanfaat bagi Rakyat Puan Ungkap 28 UU Disahkan DPR Sejak 2024, 43 RUU Masih Disusun Puan: DPR Fokus Bahas 14 RUU, Termasuk Perampasan Aset
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo Ingin Bahasa Asing Diajarkan Sejak Kelas 1 SD, dari Arab hingga Spanyol
Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembelajaran bahasa asing mulai diterapkan sejak jenjang sekolah dasar (SD), bahkan sejak kelas 1. Menurut Prabowo, kemampuan menguasai bahasa asing menjadi hal penting yang harus dimiliki anak-anak Indonesia untuk menghadapi persaingan global. "Bahasa asing mutlak, harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD, saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah bahasa asing yang dinilai penting untuk diperkenalkan kepada anak-anak Indonesia. Bahasa tersebut antara lain Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, dan Prancis. "Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Prancis," ujarnya. Prabowo menilai anak-anak lebih cepat mempelajari bahasa asing sejak usia dini, terutama sebelum berusia 11-12 tahun. "[Diajarkan] dari kecil--di bawah 11 tahun, 12 tahun--mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik," kata Prabowo. Target Renovasi 100 Ribu Sekolah Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memaparkan program pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Ia mengatakan pemerintah telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah di seluruh Indonesia hingga tahun ini. Perbaikan tersebut mencakup sekolah di wilayah terluar dan terpencil. "Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000," ujarnya. Prabowo menargetkan seluruh sekolah di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga pesantren, telah selesai direnovasi pada 2029. "Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi," kata Prabowo.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo Puji Kecepatan MA Selesaikan Perkara dan Akses Digital MK
Presiden Prabowo Subianto memuji capaian kinerja lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Agung (MA) yang dinilai cepat dalam menyelesaikan perkara serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang semakin mudah diakses masyarakat melalui layanan digital. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Prabowo mencatat MK sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Ia juga menyoroti transformasi layanan MK yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan secara daring tanpa harus datang langsung ke Jakarta. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring. "Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring atau online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta," kata Prabowo. MA Putus 37.973 Perkara Prabowo kemudian mengapresiasi kinerja MA sepanjang 2025. Berdasarkan laporan yang diterimanya, MA menangani 38.148 perkara dan telah memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen. Selain itu, sebanyak 96,74 persen perkara di MA dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan tingkat ketepatan waktu penyelesaian perkara tertinggi sepanjang sejarah MA. "Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya," ujarnya. Prabowo Soroti Pengawasan Hakim Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan terhadap hakim untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Komisi Yudisial pada Januari hingga Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Dalam periode yang sama, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut terdiri atas 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat, sementara rincian lainnya tidak disebutkan dalam pidato Prabowo. "Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim," kata Prabowo. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar sebagai bagian dari agenda kenegaraan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo Seruput Kopi di Tengah Pidato: Tenang, Pemilu Masih Lama
Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar soal Pemilu 2029 saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Momen tersebut terjadi ketika Prabowo berhenti sejenak dan menyeruput segelas kopi di tengah pidatonya. Ia kemudian memuji kualitas kopi Indonesia yang disebutnya sebagai salah satu yang terbaik. Prabowo lantas bergurau bahwa daerah-daerah penghasil kopi tentu akan mendukung dirinya. Setelah itu, Prabowo menghadap ke arah peserta sidang dan menyinggung pelaksanaan Pemilu 2029 yang masih beberapa tahun lagi. Ia juga menyebut terdapat sejumlah calon potensial yang akan bertarung dalam pemilu mendatang. "Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon," ujar Prabowo sambil tersenyum. Prabowo Bicara 121 Kebijakan Transformatif Dalam pidato yang sama, Prabowo memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menyebut pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. "Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," kata Prabowo. Menurut Prabowo, sebagian persoalan yang ditangani merupakan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyebut penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh elemen bangsa. "Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari," ujarnya. Prabowo juga kembali menegaskan sumpahnya untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Ia mengatakan pemerintah memiliki empat pedoman utama, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan inti nasional, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang. "Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum," kata Prabowo. Ia memastikan pemerintah akan terus bekerja untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo Puji DPR Selesaikan 13 RUU, DPD Himpun 10.883 Aspirasi
Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8), Prabowo menyebut DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga Juli 2026. "DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang sampai bulan Juli 2026," kata Prabowo. Prabowo menegaskan pembangunan nasional bukan hanya tanggung jawab presiden, melainkan hasil kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat. Ia juga menyoroti peran MPR RI yang dinilai terus menjalankan fungsinya sebagai Rumah Kebangsaan dengan memperkuat literasi konstitusi serta merawat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita," ujarnya. Soroti UU Perlindungan PRT Salah satu produk legislasi yang disoroti Prabowo adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Menurut Prabowo, aturan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara bahwa setiap pekerjaan memiliki martabat dan setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan. Selain DPR, Prabowo turut mengapresiasi kinerja DPD RI yang telah menghimpun 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi. Aspirasi tersebut kemudian dibawa dalam dialog bersama Kementerian PPN/Bappenas sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. "DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insyaallah akan selesai," kata Prabowo. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar sebagai bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo Buka Opsi Pengadilan Ad Hoc Usut Pengelolaan BUMN 30 Tahun
Presiden Prabowo Subianto membuka opsi pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk oleh jajaran direksi selama 30 tahun terakhir. Wacana tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). Prabowo mengatakan pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Menurutnya, sebagian perusahaan tersebut selama ini tidak memberikan pertanggungjawaban yang memadai kepada negara. "Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," kata Prabowo. Prabowo menegaskan BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia sehingga pengelolaannya harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. "BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bukan milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa," ujarnya. Prabowo Temukan 1.074 BUMN dan Anak Usaha Prabowo mengaku sebelumnya memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Namun, setelah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan dilakukan pendataan, pemerintah menemukan terdapat 1.074 perusahaan dalam struktur BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Menurut Prabowo, sebagian BUMN tersebut tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ia juga menyoroti laporan keuangan sejumlah perusahaan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Persoalan tersebut, kata dia, perlu segera dibenahi, terlebih sejumlah BUMN memiliki kerja sama dengan perusahaan asing. Selain opsi pengadilan ad hoc, Prabowo juga membuka kemungkinan pemberian mekanisme semacam amnesti bagi pengurus BUMN yang mengakui kesalahan dan menyatakan bertobat. "Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," kata Prabowo. 750 BUMN Lebih Akan Ditutup Prabowo juga menyampaikan pemerintah tengah melakukan perampingan jumlah BUMN. Sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup, sementara pemerintah menargetkan jumlah perusahaan BUMN tersisa paling banyak 300 pada akhir tahun. "750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," ujarnya. Menurut Prabowo, perampingan tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Dana hasil penghematan akan dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, serta program yang dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Prabowo: Penghasilan Hakim Junior Naik 280 Persen, di Atas Rata-rata ASEAN
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah meningkatkan remunerasi hakim hingga 280 persen. Kenaikan tersebut terutama dirasakan hakim pada jenjang paling junior. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8). "Mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen," kata Prabowo. Menurut Prabowo, peningkatan tersebut membuat penghasilan hakim saat ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Bahkan, ia menyebut penghasilan hakim junior telah berada di atas rata-rata negara-negara ASEAN. Prabowo juga mengungkapkan Ketua Mahkamah Agung (MA) melaporkan kepadanya bahwa penghasilannya kini lebih tinggi dibandingkan Ketua Mahkamah Agung Singapura. "Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melapor kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung sekarang lebih tinggi daripada penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura," ujarnya. Prabowo menegaskan penguatan lembaga yudikatif menjadi salah satu hal penting dalam upaya memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurut dia, hakim merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum. "Benteng terakhir di mana rakyat menuntut berharap bisa mendapat keadilan, bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang kuat. Tapi rakyat yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah kita, pengadilan kita," kata Prabowo. Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif Dalam pidato tersebut, Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menyebut pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. "Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," ujarnya. Prabowo mengatakan sejumlah kebijakan tersebut menyasar persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menilai berbagai persoalan tersebut mulai dapat ditangani melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh elemen bangsa. "Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari," kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan sumpahnya sebagai Presiden untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya. "Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya," ujarnya. Prabowo menyebut terdapat empat pedoman utama yang menjadi dasar pemerintahannya, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan inti nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat secepat mungkin, serta memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang. Namun, Prabowo mengakui masih banyak persoalan bangsa yang belum terselesaikan. "Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum," katanya. Ia memastikan pemerintah akan terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dan memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Presiden Prabowo Terima Penghargaan Tertinggi dari Kerajaan Johor
PIFA, Lokal - Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraannya ke Malaysia, Senin. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang berdiri sejak 31 Juli 1886 merupakan tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. Dengan semboyan "Muafakat Itu Berkat" (Concord is a Blessing), penghargaan ini diberikan kepada tokoh penting yang berjasa memperkuat hubungan bilateral.Sebagai bagian dari simbol kehormatan, tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, serta bintang besar berdesain sembilan sudut yang melambangkan nilai kepemimpinan dan kebersamaan.Presiden Prabowo bergabung dalam deretan tokoh dunia yang menerima penghargaan ini, seperti Sultan Hassanal Bolkiah (1969), Presiden Soeharto (1990), dan Hamad bin Isa al Khalifa (2017).Penganugerahan ini mencerminkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia yang terus diperkuat melalui kerja sama strategis. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo disambut kenegaraan di Istana Negara Malaysia, diiringi dentuman meriam 21 kali serta lagu kebangsaan kedua negara.Presiden juga mengadakan pertemuan dengan Sultan Ibrahim untuk membahas penguatan kerja sama bilateral, serta menghadiri jamuan santap siang kenegaraan. Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan diplomatik dan kolaborasi strategis antara Indonesia dan Malaysia.
Politik
| Senin, 27 Januari 2025
Politik
Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra tertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa Rahayu masih berstatus anggota partai dan wakil rakyat aktif. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta hasil keputusan internal Partai Gerindra. Sebelumnya, Rahayu Saraswati sempat menyatakan mundur pada 10 September 2025 karena ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Setelah itu, Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya, namun kini statusnya dipulihkan berdasarkan hasil kajian resmi MKD.
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025
Politik
Prabowo Puji Kecepatan MA Selesaikan Perkara dan Akses Digital MK
Presiden Prabowo Subianto memuji capaian kinerja lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Agung (MA) yang dinilai cepat dalam menyelesaikan perkara serta Mahkamah Konstitusi (MK) yang semakin mudah diakses masyarakat melalui layanan digital. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Prabowo mencatat MK sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Ia juga menyoroti transformasi layanan MK yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan secara daring tanpa harus datang langsung ke Jakarta. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring. "Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51 persen permohonan ke MK diajukan secara daring atau online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta," kata Prabowo. MA Putus 37.973 Perkara Prabowo kemudian mengapresiasi kinerja MA sepanjang 2025. Berdasarkan laporan yang diterimanya, MA menangani 38.148 perkara dan telah memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen. Selain itu, sebanyak 96,74 persen perkara di MA dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Menurut Prabowo, capaian tersebut merupakan tingkat ketepatan waktu penyelesaian perkara tertinggi sepanjang sejarah MA. "Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya," ujarnya. Prabowo Soroti Pengawasan Hakim Di sisi lain, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan terhadap hakim untuk menjaga integritas lembaga peradilan. Komisi Yudisial pada Januari hingga Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Dalam periode yang sama, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi terhadap 121 hakim yang terbukti melanggar kode etik. Sanksi tersebut terdiri atas 14 sanksi sedang dan 17 sanksi berat, sementara rincian lainnya tidak disebutkan dalam pidato Prabowo. "Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim," kata Prabowo. Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI digelar sebagai bagian dari agenda kenegaraan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."
Politik
| Sabtu, 15 Agustus 2026