Politik

50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden

PIFA, Politik - Bantuan pemerintah pusat berupa 50 ton beras untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera tiba di Aceh pada Senin (1/12/2025). Bantuan yang dikirim atas nama Presiden Prabowo Subianto tersebut diangkut menggunakan KRI KM Sutedi Senoputra milik TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Belawan, Medan.Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung proses kedatangan dan pendistribusian bantuan. Selain beras, bantuan yang dikirim ke wilayah terdampak juga mencakup mi instan dan obat-obatan.Menurut AHY, penggunaan jalur laut dipilih untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mengoptimalkan seluruh moda distribusi untuk menjangkau wilayah yang terdampak parah maupun terisolasi.Namun, pengiriman bantuan tersebut menuai kritik setelah beredar foto karung beras dengan label bergambar wajah Presiden Prabowo. Sebagian publik menilai pencantuman foto tersebut kurang tepat karena dapat dianggap sebagai tindakan pencitraan politik di tengah situasi bencana.

Politik

| Kamis, 4 Desember 2025

Foto: 50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Prabowo Respons Kasus Keracunan MBG: Keberhasilan Capai 99,994 Persen

PIFA, Politik — Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi masih adanya kasus keracunan yang dialami penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.Prabowo mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, hingga saat ini terdapat sekitar 28 ribu penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan seperti keracunan dan sakit perut.Namun, Prabowo menilai angka tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah makanan yang telah disalurkan. Ia menyebut total distribusi MBG telah mencapai 4,5 miliar porsi, sehingga secara statistik angka gangguan kesehatan hanya sekitar 0,0006 persen.“28 ribu dari 4,5 miliar, kalau tidak salah itu adalah 0,0006 persen. 0,0006 artinya 99,994 persen berhasil,” kata Prabowo dalam acara Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres, Jakarta Barat, Jumat (13/2).Prabowo menegaskan tidak ada program yang bisa mencapai hasil sempurna 100 persen karena keterbatasan manusia. Meski begitu, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas program MBG agar kasus serupa semakin berkurang.“Itu kan dibulatkan ke atas, berarti apa? 99,994 persen itu berhasil. Di mana ada usaha manusia yang 100 persen? Ada, tapi tidak gampang dicapai,” ujarnya.Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi serta verifikasi terhadap data kasus keracunan tersebut. Ia berharap angka gangguan kesehatan bisa ditekan lebih kecil lagi.Prabowo bahkan mengklaim statistik program MBG Indonesia lebih baik dibanding sejumlah negara maju.“Saya dapat laporan bahwa kita punya statistik sampai hari ini... itu lebih baik dari Jepang, dan lebih baik dari Eropa,” katanya.Kasus Keracunan MBG Masih Terjadi di Sejumlah DaerahSepanjang Februari 2026, kasus keracunan MBG masih terjadi di berbagai wilayah. Salah satu kasus terbaru terjadi di Tulungagung, Jawa Timur, yang melibatkan siswa dari lima sekolah, yakni SDN 3 Bungur, SMKN 3 Boyolangu, SMK Sore Tulungagung, SMKN Boyolangu, dan MAN 2 Tulungagung.Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, mengatakan sampel makanan dari SPPG Bungur telah diamankan untuk diuji laboratorium oleh Dinas Kesehatan setempat.Kasus lain terjadi di SMAN 2 Kudus, Jawa Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Kudus Abdul Hakam menyebut hasil uji laboratorium menunjukkan sampel makanan dari SPPG Purwosari 01 terkontaminasi bakteri Escherichia Coli (E. coli).Selain itu, keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain seperti Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Lombok Tengah (NTB), dan Singkawang Tengah (Kalimantan Barat).Prabowo Soroti Teknologi untuk Keamanan MBGDalam peresmian SPPG Polri di Palmerah, Prabowo juga menyoroti pentingnya pemenuhan pangan serta penggunaan teknologi untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan MBG.Ia menyebut SPPG Polri menggunakan berbagai teknologi seperti sistem penyaringan air, penggunaan sinar ultraviolet untuk membunuh bakteri pada wadah makanan, hingga pengujian keamanan pangan produksi dalam negeri.“Tiap hari pangan itu dibutuhkan... dan inisiatif saudara dengan menggunakan teknologi yang terbaik,” ujar Prabowo.Program MBG menjadi salah satu program andalan pemerintah yang terus diperluas, meskipun evaluasi tetap dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan di lapangan.

Politik

| Jumat, 13 Februari 2026

Politik

Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Apa?

PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis siang untuk mengikuti rapat terbatas (ratas). Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Berdasarkan pantauan, Brian Yuliarto tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.05 WIB. Tak lama kemudian disusul Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. Brian mengaku belum mengetahui secara pasti agenda rapat terbatas yang dipimpin Presiden tersebut. Namun ia menduga pembahasan akan berlanjut pada isu penanganan sampah mikro yang sebelumnya sudah dibahas dalam rapat terbatas pada Rabu (11/2). “Saya belum tahu, nanti mungkin habis itu, mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin,” ujar Brian. Ia juga mengungkapkan terdapat tujuh pejabat yang dipanggil Presiden Prabowo untuk mengikuti ratas tersebut. Dalam kesempatan itu, Brian menyebut belum ada perwakilan perguruan tinggi yang diundang langsung dalam rapat. Meski demikian, ia menjelaskan penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro di lingkungan kampus sudah mulai berjalan di sejumlah perguruan tinggi. Beberapa kampus yang telah menerapkan teknologi tersebut antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Diponegoro (Undip). Sementara Institut Teknologi Bandung (ITB) disebut baru akan menerapkannya. “Ada mungkin ditemukan ada 20 kampus diterapkan. Tahun ini kita dorong untuk membuat sampah di kampus selesai di kampus. Jadi mungkin kita harapkan 100 kampus tahun ini buat program sampah di kampus selesai di kampus,” kata Brian. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Brian untuk mempercepat pemanfaatan teknologi pengolahan sampah skala mikro yang telah dikembangkan beberapa kampus di Indonesia. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI pada Rabu (11/2), Brian memaparkan sejumlah teknologi pengolahan sampah skala mikro, seiring pembahasan program pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy. “Bapak Presiden memberikan arahan, selain tentu waste-to-energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus, tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” ujar Brian. Ia menjelaskan kementeriannya akan mempercepat pengembangan serta uji coba teknologi buatan kampus tersebut agar dapat segera diterapkan di tingkat kelurahan maupun desa. Uji coba ditargetkan dapat dimulai tahun ini. Beberapa teknologi yang dibahas antara lain metode gasifikasi, plasma-assisted, dan reaktor plasma dingin. Teknologi ini dirancang mampu mengolah hingga 10 ton sampah per hari, sesuai rata-rata produksi sampah di tingkat kelurahan. Brian berharap jika teknologi skala mikro dapat dimanfaatkan secara luas, maka mobilisasi sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) dapat berkurang karena sampah rumah tangga telah selesai diolah di tingkat desa atau kelurahan. Selain itu, kementeriannya juga akan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Politik

| Kamis, 12 Februari 2026

Politik

Bahar bin Smith Minta Maaf ke GP Ansor Usai Kasus Penganiayaan Anggota Banser

PIFA, Politik – Bahar bin Smith menyampaikan permohonan maaf terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser berinisial R atau Rida, yang terjadi di Cipondoh, Tangerang. Bahar menyebut insiden tersebut sebagai pelajaran berharga bagi semua pihak.Permohonan maaf itu disampaikan Bahar melalui sebuah rekaman video yang beredar pada Rabu (11/2). Dalam video tersebut, Bahar tampak didampingi beberapa rekannya.Selain meminta maaf kepada korban, Bahar juga menyampaikan permohonan maaf kepada organisasi GP Ansor, tempat korban bernaung.“Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi dan Pak Dwi, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita Pak Rida,” ujar Bahar Smith seperti dikutip dari detikcom.Bahar juga menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada GP Ansor wilayah Tangerang, Banten. Ia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pengingat bersama untuk menjaga persaudaraan dan persatuan.“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada Keluarga Besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah,” lanjutnya.Dalam pernyataannya, Bahar turut mendoakan agar hubungan persaudaraan sesama anak bangsa semakin kuat, baik dalam nilai keislaman maupun kebangsaan. Ia juga berharap semua pihak dapat memasuki bulan Ramadan dalam keadaan suci dan mendapat ampunan.Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Peristiwa tersebut terjadi saat acara Maulid Nabi di Cipondoh pada September 2025.Dalam kasus ini, polisi juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka bersama Bahar bin Smith.

Politik

| Kamis, 12 Februari 2026

Berita Populer

Politik

50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden

Politik

| Kamis, 4 Desember 2025

Politik

Sodorkan Duet Anies-AHY, Elite NasDem Prediksi Duetnya Bakal Menangi Pilpres 2024

Berita Politik, PIFA - Partai NasDem belum menentukan bakal capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun terbaru, salah seorang Elite Partai NasDem, Zulfan Lindan menyodorkan duet Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2024 mendatang. Zulfan menilai duet Anies-AHY diprediksi dapat memenangi pilpres. Zulfan mengatakan Anies bisa menang di wilayah Sumatera dan Jawa Timur. "Jadi hasil penelusuran dengan insting politik dan diskusi-diskusi di daerah-daerah, itu Anies bisa sapu bersih Sumatera. Kemudian kalah di Jawa Tengah, Jawa Barat bisa menang bagi 2 sama Prabowo, Jawa Timur itu ada AHY, kuat itu. Kita tahulah perkembangan terakhir gimana Demokrat di Jawa Timur," katanya, mengutip Detiknews (2/9). "Saya kira kalau terjadi antara Anies dengan AHY, ini selesai, selesai ini. Sulawesi udah pasti, kecuali Sulawesi Utara, NTT, ya. Nah yang lain-lain udah," sambungnya. Diketahui, ada 3 bakal calon presiden yang diusulkan oleh NasDem untuk Pipleres 2024, yaitu Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menurut Zulfan, Demokrat dinilai masih bersabar untuk memajukan AHY sebagai capres. Penyebabnya karena AHY masih muda. "Saya kira itu kenapa Demokrat bisa begitu. Ini faktor ketumnya masih muda, masih bisa bersabar. NasDem ini kan memang nggak ada calon, artian kader NasDem kan tidak punya calon. Jadi ya sudah kita lihat saja nanti. Memang ada 3 kan, jadi mesti sabar-sabar nunggu mana 3 ini yang keluar," ujar Zulfan dalam acara talk show Total Politik di Jakarta pada Juli lalu. Senada, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan ide duet itu juga muncul di internal Demokrat. "Kami menghormati dan menghargai apa yang disampaikan Bang Zulfan Lindan. Aspirasi memasangkan Anies-AHY pada 2024 nanti juga cukup besar di internal kader Partai Demokrat," kata Kamhar saat dihubungi, Selasa (19/7/2022) lalu. "Meskipun ada juga aspirasi untuk berpasangan dengan calon lainnya baik sebagai capres maupun cawapres," timpalnya

Jakarta

| Jumat, 2 September 2022

Politik

Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan

PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra tertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa Rahayu masih berstatus anggota partai dan wakil rakyat aktif. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta hasil keputusan internal Partai Gerindra. Sebelumnya, Rahayu Saraswati sempat menyatakan mundur pada 10 September 2025 karena ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Setelah itu, Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya, namun kini statusnya dipulihkan berdasarkan hasil kajian resmi MKD.

Politik

| Jumat, 31 Oktober 2025

Feeds

Prabowo Respons Kasus Keracunan MBG: Keberhasilan Capai 99,994 Persen

Politik

| Jumat, 13 Februari 2026

Politik

Prabowo Panggil Menteri ke Istana, Bahas Apa?

Politik

| Kamis, 12 Februari 2026

Politik

Bahar bin Smith Minta Maaf ke GP Ansor Usai Kasus Penganiayaan Anggota Banser

Politik

| Kamis, 12 Februari 2026

Politik

NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029

PIFA, Politik – Tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, belum mengambil sikap terkait wacana mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ketiga partai tersebut kompak menyatakan masih fokus mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan internal terkait Pilpres 2029. Namun, Demokrat memastikan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo sampai periode berakhir. “Saya belum belum ada pembahasan soal itu, tetapi mandat Partai Demokrat adalah mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo ya sampai 2029 itu selesai masa bakti,” ujar Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (10/2). Saat ditanya peluang Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpasangan dengan Prabowo, Dede menegaskan partainya belum menentukan sikap. Ia menambahkan, AHY telah menginstruksikan seluruh kader untuk fokus mengawal pemerintahan hingga masa jabatan selesai. Meski demikian, Demokrat menghargai partai lain yang telah lebih dulu menyatakan dukungan untuk Prabowo dua periode. “Mandat dari Ketua Umum adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti. Jadi kita belum ada pembicaraan soal 2029 gitu. Kalau yang lain sih silahkan aja, itu kan hak ya,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana dukungan sejumlah partai terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai presiden merupakan hal yang wajar. Ia menyinggung hasil survei terbaru Indikator Politik yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo hampir menyentuh 80 persen. Meski demikian, Saan menegaskan NasDem belum membahas soal pencalonan presiden dan masih berfokus mendukung pemerintahan hingga akhir periode. “Dan NasDem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya,” ujar Saan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Ia memastikan PKS mendukung pemerintahan Prabowo, namun menegaskan keputusan terkait Pilpres sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Syuro. Menurutnya, hingga saat ini Majelis Syuro PKS belum membahas maupun memberikan mandat terkait dukungan pencalonan presiden untuk Pilpres 2029. “Kami akan mengikuti terkait pilpres, hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” ujar Kholid.

Politik

| Rabu, 11 Februari 2026

Politik

Foto: NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029 | Pifa Net

Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Tidak Ada Reshuffle Kabinet Merah Putih

PIFA, Politik – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo menanggapi isu yang beredar di kalangan wartawan mengenai kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto merombak sejumlah menteri pada pekan ini. “Gak ada reshuffle,” kata Prasetyo saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, usai menghadiri peluncuran stimulus ekonomi untuk periode triwulan I tahun 2026. Prasetyo kembali menegaskan bahwa Presiden tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Ia menyebut pemerintah saat ini fokus menghadapi momentum Bulan Suci Ramadhan dan Lebaran dengan memastikan masyarakat dapat menjalani kedua momen tersebut dengan baik. “Enggak ada (reshuffle). Kita menjelang Bulan Suci Ramadhan, menjelang Lebaran, sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan stimulus ekonomi. Ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras supaya seluruh masyarakat dapat menjalani Bulan Suci Ramadhan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. Menurut Prasetyo, fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo adalah mencari solusi untuk meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah. “Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita, terutama di desil-1 hingga desil-4,” katanya. Prasetyo yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk stimulus pada triwulan pertama 2026 sebagai langkah mendorong pergerakan ekonomi. “Semua semata-mata untuk kita membantu meringankan semua masyarakat dan harapan kita dengan seperti itu maka ekonomi akan tumbuh, ekonomi akan bergerak di triwulan pertama,” jelasnya. Selain membahas isu reshuffle, Prasetyo juga menyoroti persoalan jalan berlubang yang menyebabkan korban di beberapa daerah. Ia menyebut Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut, terutama di tengah musim hujan. “Kita terus-menerus berkoordinasi untuk memastikan kelayakan jalan-jalan yang sekarang dengan musim hujan ini banyak juga yang terjadi lubang, bahkan di beberapa tempat sempat jatuh korban,” kata Prasetyo. Ia menegaskan pemerintah prihatin terhadap kejadian tersebut dan terus mengingatkan seluruh jajaran agar memperhatikan hal-hal kecil yang berpotensi menimbulkan dampak fatal. “Itu semangat yang ingin kita bangun,” pungkasnya.

Politik

| Rabu, 11 Februari 2026

Politik

Foto: Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Tidak Ada Reshuffle Kabinet Merah Putih | Pifa Net

Istana Tegaskan Tak Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian Tertentu

PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada usulan maupun pembahasan terkait rencana penyesuaian kelembagaan yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin. “Nggak ada,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai pandangan Istana terkait isu penyesuaian kelembagaan Polri. Ia menegaskan, berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai posisi kelembagaan Polri tidak berasal dari Tim Reformasi Polri. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau kinerja tim tersebut dan secara rutin menerima laporan perkembangan. “Ada dong (laporan). Kan lapor kepada Pak Presiden,” ujarnya. Prasetyo menjelaskan, meski tidak seluruh proses kerja Tim Reformasi Polri terekspos ke publik, tim tersebut tetap berjalan sesuai tugasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat institusi negara melalui penguatan peran kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri. “Syarat negara yang kuat itu birokrasi harus kuat dan hebat. Tentara harus kuat dan hebat, dan polisi juga harus kuat dan hebat. Jadi kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan,” jelasnya. Terkait kemungkinan pembahasan rekomendasi Tim Reformasi Polri dalam Rapim TNI-Polri, Prasetyo menyebut agenda tersebut belum dibahas secara spesifik. Menurutnya, Rapim kali ini lebih difokuskan pada penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. “Nanti dulu. Ini kan Rapim TNI-Polri. Tadi tidak ada membahas spesifik itu,” pungkasnya.

Politik

| Senin, 9 Februari 2026

Politik

Foto: Istana Tegaskan Tak Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian Tertentu | Pifa Net

DPR Minta Pemerintah Aktifkan Kembali JKN PBI Agar Rakyat Tak Menjerit

PIFA, Politik - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dinonaktifkan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak semakin terbebani dalam mengakses layanan kesehatan. Marwan menegaskan persoalan tersebut sebetulnya mudah diselesaikan karena anggaran JKN PBI tersedia dan tidak mengalami pemotongan. Ia meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta yang dinonaktifkan sembari melakukan perbaikan data. “Anggarannya juga ada, enggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita,” kata Marwan saat rapat pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Menurut Marwan, cakupan PBI seharusnya tidak hanya dibatasi pada masyarakat desil 1 hingga 5. Ia menilai masyarakat di desil 6 sampai 10 juga perlu ditanggung, khususnya mereka yang menderita penyakit kronis. “Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI dikenal istilah “wisuda” bagi penerima bantuan sosial, yakni masyarakat miskin yang kondisinya sudah meningkat sehingga tidak lagi berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH). “Sampai di Komisi VIII ada namanya ‘wisuda’. Jadi orang miskin diwisuda, sudah menjadi tidak miskin lagi. Belum kaya, tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan sosial PKH,” katanya. Namun, Marwan menegaskan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan ekonomi. Menurutnya, bantuan sosial dan bantuan kesehatan harus diperlakukan secara berbeda. “Untuk urusan kesehatan, tidak bisa disamakan. Tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu itu betul-betul kaya, datanya itu yang harus dibenahi,” pungkasnya.

Politik

| Senin, 9 Februari 2026

Politik

Foto: DPR Minta Pemerintah Aktifkan Kembali JKN PBI Agar Rakyat Tak Menjerit | Pifa Net

Menkes Usulkan Reaktivasi BPJS PBI bagi 120 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

PIFA, Nasional - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi sekitar 120 ribu masyarakat penderita penyakit katastropik yang sebelumnya dinonaktifkan. Penyakit katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan tinggi, bersifat kronis, serta berpotensi mengancam jiwa akibat komplikasi yang ditimbulkan. Berdasarkan data yang dipaparkan Budi, dari total 120 ribu orang tersebut, sebanyak 12.262 merupakan penderita gagal ginjal, 16.804 penderita kanker, dan 63.119 penderita penyakit jantung. Selain itu, terdapat 114 penderita hemofilia, 26.224 penderita stroke, 673 penderita thalassemia, serta 1.276 penderita sirosis hati. “Untuk bisa meng-address kebutuhan masyarakat, kami mengusulkan agar dapat dikeluarkan SK Kemensos, sehingga dalam tiga bulan ke depan layanan penyakit katastropik bagi 120 ribu orang ini bisa otomatis direaktivasi,” ujar Budi dalam rapat bersama DPR, Senin (9/2). Budi menjelaskan, reaktivasi otomatis tersebut berarti peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus administrasi secara mandiri, karena proses reaktivasi dilakukan langsung oleh pemerintah. Terkait kebutuhan anggaran, ia menyebutkan biaya reaktivasi relatif kecil. Dengan iuran PBI sebesar Rp42 ribu per orang per bulan, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp5 miliar per bulan atau Rp15 miliar untuk tiga bulan. “Kalau 120 ribu dikali Rp42 ribu per bulan, paling sekitar Rp5 miliar. Jadi kami minta sekitar Rp15 miliar untuk tiga bulan agar PBI yang dinonaktifkan itu bisa otomatis direaktivasi,” jelasnya. Menurut Budi, masa tiga bulan tersebut dimaksudkan untuk memberi waktu kepada kementerian dan lembaga terkait melakukan validasi ulang data penerima bantuan agar tepat sasaran. “Kita memahami bahwa yang mampu seharusnya membayar sendiri, sementara yang tidak mampu harus dilayani dengan baik. Karena itu, reaktivasi ini bersifat sementara selama tiga bulan sambil dilakukan verifikasi dan validasi data secara menyeluruh,” pungkasnya.

Politik

| Senin, 9 Februari 2026

Politik

Foto: Menkes Usulkan Reaktivasi BPJS PBI bagi 120 Ribu Penderita Penyakit Katastropik | Pifa Net

Bahlil Tegaskan PAW Adies Kadir ke Anaknya di DPR Sesuai Aturan, Bukan Karena Faktor Keluarga

PIFA, Politik — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan pergantian antarwaktu (PAW) dari Adies Kadir kepada putrinya, Adela Kanasya Adies, sebagai anggota DPR RI telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Bahlil menepis anggapan bahwa PAW tersebut dilakukan karena hubungan keluarga. Menurutnya, mekanisme penggantian anggota DPR sudah diatur secara jelas berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya di daerah pemilihan yang sama. “PAW itu dilakukan, yang akan mengganti adalah suara terbanyak setelah anggota DPR terpilih. Dan secara kebetulan, nomor dua dari Pak Adies ini adalah anaknya perempuan. Jadi bukan karena persoalan dia anaknya Pak Adies Kadir,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/2). Adies Kadir diketahui merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengundurkan diri dari kursi DPR setelah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pemilihan Legislatif 2024, Partai Golkar meraih total 245.453 suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur I. Dari hasil tersebut, Golkar memperoleh satu kursi yang diraih Adies sebagai calon legislatif dengan suara terbanyak. Sementara itu, Adela Kanasya Adies berada di posisi kedua dengan perolehan suara terbanyak berikutnya di dapil yang sama. Ketentuan PAW ini juga diatur dalam Undang-Undang MD3 Pasal 242 yang menyebutkan, “anggota yang berhenti digantikan oleh calon dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, yang meraih suara terbanyak urutan berikutnya”. Adies sendiri resmi dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (5/2), menggantikan Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. Usai dilantik, Adies menyatakan komitmennya untuk memegang teguh kode etik hakim. Ia juga menegaskan siap mengundurkan diri dari penanganan perkara yang berkaitan dengan Partai Golkar jika dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Ya, kemungkinan saya juga akan mengambil langkah seperti itu kalau ada kasus-kasus terkait dengan Partai Golkar,” kata Adies. Proses pencalonan Adies sebagai hakim MK sebelumnya sempat menuai sorotan publik, terutama terkait pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi III DPR yang digelar dalam waktu singkat. Namun, seluruh fraksi di Komisi III DPR menyetujui pencalonan Adies secara bulat sebagai hakim MK pengganti Arief Hidayat.

Politik

| Jumat, 6 Februari 2026

Politik

Foto: Bahlil Tegaskan PAW Adies Kadir ke Anaknya di DPR Sesuai Aturan, Bukan Karena Faktor Keluarga | Pifa Net

Istana Prihatin atas OTT KPK di PN Depok, Prasetyo Singgung Kesejahteraan Hakim

PIFA, Politik — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. “Bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus-menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (6/2). Prasetyo menuturkan, pemerintah sebenarnya telah berupaya menekan potensi praktik korupsi di lingkungan peradilan, salah satunya dengan menaikkan gaji hakim. Namun demikian, ia mengakui langkah tersebut tidak serta-merta menghilangkan praktik-praktik kotor di pengadilan. “Tapi bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik,” ujarnya. Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan PN Depok terkait dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut OTT tersebut berkaitan dengan perkara sengketa lahan. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Hery Supriyono mengungkapkan, terdapat tiga orang yang diamankan KPK dalam OTT yang berlangsung pada Kamis (5/2). “Info yang saya terima ada tiga orang dari PN Depok yaitu wakil, ketua, dan juru sita,” kata Hery di Depok, Jumat. Meski demikian, Hery mengaku belum mengetahui secara rinci kasus yang menjerat anak buahnya tersebut. Salah satu pihak yang terjaring OTT adalah Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Hakim Agung sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Yanto, membenarkan informasi tersebut. “Infonya betul nggih. Saya belum tahu (ada berapa hakim yang ikut ditangkap), yang jelas wakilnya,” kata Yanto kepada wartawan.

Politik

| Jumat, 6 Februari 2026

Politik

Foto: Istana Prihatin atas OTT KPK di PN Depok, Prasetyo Singgung Kesejahteraan Hakim | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

50 Ton Beras Bantuan Presiden Tiba di Aceh, Publik Soroti Label Bergambar Wajah Presiden

Politik

| Kamis, 4 Desember 2025

Politik

Sodorkan Duet Anies-AHY, Elite NasDem Prediksi Duetnya Bakal Menangi Pilpres 2024

Jakarta

| Jumat, 2 September 2022

Politik

Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan