Politik

Dukungan Bertambah, Besok Perindo Bakal Deklarasi Ikut Koalisi Capres Ganjar

PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa akan ada kerjasama politik atau koalisi dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024 dengan Partai Perindo. Hasto menyebut bahwa kesepakatan kerja sama antara PDIP dan Perindo akan diumumkan pada Jumat besok (9/6). Hal tersebut disampaikan Hasto di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (8/6). "Dan besok pagi akan dilanjutkan dengan kerja sama politik bersama dengan Partai Perindo," ungkapnya, dikutip dari CNNIndonesia.com. Rencananya, deklarasi koalisi akan dilakukan di kantor pusat DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Deklarasi koalisi tersebut secara otomatis akan menambah jumlah partai pendukung baru bagi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sebelumnya, PPP dan Hanura sudah mengumumkan dukungan mereka kepada Ganjar. Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo mengunjungi kantor DPP Partai Perindo di Jakarta pada tanggal 29 Mei yang lalu. Melalui akun media sosial Twitter, Ganjar mengklaim bahwa pertemuan yang disebutnya sebagai MNC Forum merupakan ruang diskusi untuk menghadapi tantangan perekonomian global. "Sekaligus menimbang kekuatan perekonomian nasional. Terima kasih kepada Pak Hary Tanoesoedibjo beserta seluruh karyawan MNC Group dan kader Partai Perindo, TGB. M. Zainul Majdi yang juga hadir untuk menyebarkan niat baik dan kerja-kerja baik kepada kita semua," tulis akun @ganjarpranowo, Senin (29/5) lalu. Hasto mengatakan bahwa kunjungan itu membuka peluang kerjasama politik atau koalisi antara PDIP dengan Perindo dalam Pemilu 2024. "Pertemuan yang dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo bersama dengan jajaran Perindo di bawah kepemimpinan Pak Hary Tanoe itu merupakan hal yang sangat positif bagian dari merangkai kerja sama besar untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo," katanya. Diketahui, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam beberapa waktu terakhir ini memang telah menjalin komunikasi dengan sejumlah figur potensial. Sebelum menerima Ganjar, Hary Tanoe juga sempat mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (yd)

Jakarta

| Kamis, 8 Juni 2023

Foto: Dukungan Bertambah, Besok Perindo Bakal Deklarasi Ikut Koalisi Capres Ganjar | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional

PIFA, Politik - Pemerintah resmi memperkuat struktur Dewan Energi Nasional (DEN) dengan melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Harian DEN. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Rabu, bersamaan dengan pengangkatan tujuh menteri lain sebagai anggota dari unsur pemerintah. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan. "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan dan seterusnya, mengangkat keanggotaan Dewan Energi Nasional dari pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Selain Bahlil, tujuh menteri yang masuk dalam keanggotaan DEN dari unsur pemerintah adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Dalam struktur organisasi DEN, Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemban tugas sebagai Wakil Ketua DEN. Bahlil Lahadalia bertindak sebagai Ketua Harian, didampingi tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah, serta delapan anggota lainnya dari unsur pemangku kepentingan. Adapun delapan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan terdiri atas Johni Jonatan Numberi dan Mohammad Fadhil Hasan dari unsur akademisi; Satya Widya Yudha serta Sripeni Inten Cahya dari unsur industri; Unggul Priyanto dan Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup; serta Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional. Seluruh anggota DEN selanjutnya mengucapkan sumpah jabatan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pengucapan sumpah tersebut dengan berdiri di hadapan para anggota, yang kemudian diikuti secara serentak sebagai tanda resmi dimulainya tugas dan tanggung jawab mereka dalam merumuskan kebijakan strategis sektor energi nasional.

Politik

| Kamis, 29 Januari 2026

Politik

Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif

PIFA, Politik - Istana Kepresidenan merespons pernyataan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto yang menyebut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono bakal masuk ke jajaran eksekutif. Pernyataan tersebut memicu spekulasi mengenai peluang keponakan Presiden Prabowo Subianto itu bergabung ke kabinet, seiring mencuatnya isu perombakan kabinet atau reshuffle. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi singkat isu tersebut. Ia tidak memberikan penjelasan rinci dan hanya menyatakan belum ada kepastian. "Belum," kata Prasetyo saat ditanya mengenai kemungkinan Budisatrio bergabung ke eksekutif di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026). Saat ditanya apakah pernyataan Utut tersebut hanya sebatas candaan, Prasetyo justru balik mempertanyakan. "Siapa yang bercanda," ujarnya. Sebelumnya, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa hingga kini dirinya masih menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI. Ia membantah kabar yang menyebut dirinya akan meninggalkan parlemen untuk bergabung ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Budisatrio mengaku tidak memahami asal mula isu tersebut dan meminta awak media mengonfirmasi langsung kepada Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. "Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budisatrio saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR, termasuk menghadiri rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri pada hari yang sama. "Terima kasih teman-teman, sebentar lagi kita mau Raker," ujarnya. "Lah ini kita mau rapat kerja," sambungnya. Isu tersebut bermula dari pernyataan Utut Adianto saat membuka rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam kesempatan itu, Utut sempat memberikan sinyal bahwa Budisatrio Djiwandono yang duduk di sebelah kanannya akan segera berpindah tugas ke jajaran eksekutif. "Mohon izin di depan ada pak Menhan, Panglima dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa. Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," ujar Utut di hadapan para mitra kerja.

Politik

| Rabu, 28 Januari 2026

Politik

Golkar Soal Isu Reshuffle Kabinet: Belum Ada Informasi Valid

PIFA, Politik - Partai Golkar menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, mengaku belum memperoleh informasi yang valid terkait kabar tersebut. “Kami belum mendengar info yang valid,” kata Sarmuji kepada Suara.com, Rabu (28/1/2026). Sarmuji mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui isu reshuffle dari pemberitaan media dan obrolan dengan awak media. “Hanya dengar-dengar dari teman-teman wartawan,” ujarnya. Saat ditanya mengenai kesiapan Partai Golkar jika kadernya yang menjabat sebagai menteri terkena reshuffle, Sarmuji memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menanggapi santernya isu perombakan kabinet. Bahlil menegaskan bahwa pengangkatan maupun pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Pernyataan itu disampaikan Bahlil merespons rumor yang menyebut sejumlah menteri dari Partai Golkar berpotensi terdampak reshuffle. Bahkan, nama Bahlil sendiri disebut-sebut akan bergeser dari posisi Menteri ESDM ke jabatan Menteri Koordinator (Menko), baik Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) maupun Menko Bidang Perekonomian. Menanggapi kabar tersebut, Bahlil bersikap normatif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden. “Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden. Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Ya,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Bahlil tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebenaran isu perpindahan jabatannya. Ia menegaskan bahwa posisi menteri merupakan amanah yang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan. Ia juga memastikan bahwa saat ini seluruh jajaran menteri tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di kementerian masing-masing sebagai pembantu Presiden.

Politik

| Rabu, 28 Januari 2026

Berita Populer

Politik

Dukungan Bertambah, Besok Perindo Bakal Deklarasi Ikut Koalisi Capres Ganjar

Jakarta

| Kamis, 8 Juni 2023

Politik

Prabowo Siap Temui Forum Purnawirawan TNI, Isu Pemakzulan Gibran Menghangat

PIFA.CO.ID, POLITIK - Situasi politik nasional kembali memanas setelah muncul desakan dari Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto merespons dinamika ini dengan membuka pintu dialog dan menyatakan kesiapannya untuk bertemu langsung dengan para purnawirawan guna mendengar aspirasi mereka secara terbuka.Desakan pemakzulan terhadap Gibran mencuat setelah sejumlah purnawirawan TNI menganggap proses pemilihan Gibran sebagai wakil presiden sarat kontroversi dan dinilai tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat. Namun, sejumlah pihak menilai tuntutan tersebut tidak mewakili seluruh purnawirawan TNI. Bahkan, Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) secara tegas menyatakan bahwa usulan pemakzulan Gibran hanya berasal dari segelintir individu dan bukan sikap resmi organisasi. Menanggapi situasi ini, Prabowo menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk kelompok purnawirawan. Ia menyatakan siap berdialog dan mendengarkan kegelisahan yang muncul di tengah masyarakat, sekaligus mencari solusi terbaik demi menjaga stabilitas politik nasional. Prabowo juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa merupakan hasil kerja keras semua pihak, termasuk kontribusi para purnawirawan TNI yang telah berjasa bagi negara.Sementara itu, isu pemakzulan Gibran menimbulkan pro dan kontra di kalangan elite politik dan masyarakat. Sebagian menilai langkah tersebut terlalu prematur dan berpotensi menciptakan instabilitas politik, sementara pihak lain memandangnya sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Komite Pemilih Indonesia bahkan mendesak DPR untuk segera membahas RUU Pemilu sebagai langkah memperbaiki sistem politik ke depan.Dengan situasi yang terus berkembang, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Forum Purnawirawan TNI menjadi momen krusial dalam menjaga soliditas nasional. Dialog terbuka diharapkan mampu meredam ketegangan dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Indonesia

| Rabu, 7 Mei 2025

Politik

Cak Imin Tegaskan Fokus Pemberdayaan Usai Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan

PIFA, Nasional - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat, menyusul penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025. Cak Imin menyambut positif data terbaru BPS yang mencatat sebanyak 210 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan, dan menyebut bahwa mereka kini menjadi sasaran utama program pemberdayaan agar dapat mandiri dan sejahtera. “210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025). Tak hanya itu, pemberdayaan juga difokuskan pada 2,38 juta penduduk yang masih tergolong miskin ekstrem, angka yang menunjukkan penurunan sebesar 0,40 juta jiwa dibandingkan September 2024. “Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai,” tegasnya. Cak Imin menyebut orkestrasi kebijakan antar-Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu model pemberdayaan yang diusung yaitu mengoptimalkan dana keumatan bersama lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Ketua Umum PKB ini juga menegaskan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data. Data BPS, kata dia, akan dijadikan dasar utama untuk mengorkestrasikan kebijakan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. “Kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut bahwa penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi 2,38 juta jiwa pada Maret 2025 menunjukkan tren positif dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem nasional. “Jika dibandingkan Maret 2024, angka ini turun 1,18 juta orang atau sebesar 0,41 persen,” ujarnya. Ateng menjelaskan, kemiskinan ekstrem dihitung berdasarkan acuan Bank Dunia dengan batas pengeluaran US$2,15 per kapita per hari (PPP 2017), sebagai ambang minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghitungan ini, lanjutnya, menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Penurunan tajam dalam jumlah penduduk miskin ekstrem selama setahun terakhir dinilai menjadi fondasi optimisme pemerintah dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.

Politik

| Kamis, 31 Juli 2025

Feeds

Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketua Harian Dewan Energi Nasional

Politik

| Kamis, 29 Januari 2026

Politik

Istana Respons Isu Budisatrio Djiwandono Masuk Eksekutif

Politik

| Rabu, 28 Januari 2026

Politik

Golkar Soal Isu Reshuffle Kabinet: Belum Ada Informasi Valid

Politik

| Rabu, 28 Januari 2026

Politik

Sugiono soal Isu Reshuffle Kabinet: Itu Hak Presiden

PIFA, Politik - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menanggapi isu yang berkembang terkait rencana Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Isu tersebut mencuat seiring adanya pergeseran jabatan yang membuat posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kini kosong. Saat dimintai tanggapan mengenai kepastian reshuffle, Sugiono menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. "Ya nggak tahu. Itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden. Itu kan haknya Presiden mere-reshuffle," ujar Sugiono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Sugiono mengaku belum menerima informasi apa pun terkait rencana pergantian menteri maupun wakil menteri di internal kabinet. Menurutnya, hingga kini belum ada pembahasan resmi di tingkat kementerian mengenai isu tersebut. Ia bahkan menyebut baru mengetahui kabar tersebut dari awak media. "Saya belum pernah mendengar. Saya baru dengar sekarang," imbuhnya. Terkait kabar yang menyebut reshuffle akan dilakukan pada awal Februari, Sugiono kembali menyatakan tidak mengetahui hal tersebut. "Hah? Nggak tahu lah. Saya belum dengar," pungkasnya.

Politik

| Rabu, 28 Januari 2026

Politik

Foto: Sugiono soal Isu Reshuffle Kabinet: Itu Hak Presiden | Pifa Net

Noel Ebenezer Lontarkan Sejumlah Klaim Kontroversial di Sidang Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

PIFA, Politik - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer kembali melontarkan pernyataan kontroversial di sela lanjutan sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1). Menjelang persidangan, Noel menuding adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik dalam perkara yang menjeratnya. Ia menyebut ormas tersebut tidak berbasis agama dan memberikan petunjuk bahwa partai yang dimaksud memiliki huruf “K” dalam namanya. “Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama,” kata Noel. “Partainya ada huruf K nya. Udah itu dulu clue nya ya,” lanjutnya. Meski demikian, Noel mengaku belum bersedia mengungkap lebih jauh identitas ormas maupun partai tersebut. Ia hanya menyebut adanya aliran dana ke pihak-pihak yang dimaksud. “Alirannya bukan terlibatnya, alirannya,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Noel juga mengklaim memperoleh informasi A1 terkait kemungkinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan “di-Noel-kan”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya sarat rekayasa. “Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘Noel’-kan,” ujar Noel. Ia mengibaratkan pihak-pihak yang mengganggu “pesta para bandit” akan diserang oleh “anjing liar”, tanpa menjelaskan lebih rinci maksud pernyataannya. Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ambil pusing dengan pernyataan Noel. “Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya tanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli,” ujar Purbaya di Jakarta. Ia juga mengaku tidak memahami maksud tudingan tersebut dan menegaskan perbedaan mendasar antara dirinya dan Noel. “Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit. Gaji gue gede di sini, cukup,” kata Purbaya, seraya menegaskan dirinya tidak khawatir selama tidak menerima uang di luar ketentuan resmi. Selain itu, Noel juga melontarkan kritik keras terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Ia bahkan menyebut OTT sebagai “operasi tipu-tipu”. “Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT. Operasi Tipu-Tipu. OTT itu Operasi Tipu-Tipu,” ucap Noel. Ia menilai praktik OTT yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan definisi hukum dalam KUHAP lama maupun baru, serta menyebutnya sebagai “kebohongan besar”. Tak hanya itu, Noel juga menantang untuk dihukum mati jika terbukti bersalah dalam perkara yang menjeratnya. Namun jika tidak terbukti, ia berharap mendapat hukuman seringan-ringannya. “Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya, hukum mati saya,” kata Noel. “Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya,” sambungnya. Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,5 miliar. Ia disebut menerima uang sebesar Rp70 juta. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler yang diduga berasal dari aparatur sipil negara Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Politik

| Selasa, 27 Januari 2026

Politik

Foto: Noel Ebenezer Lontarkan Sejumlah Klaim Kontroversial di Sidang Kasus Pemerasan Sertifikasi K3 | Pifa Net

Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian: Posisi di Bawah Presiden Sudah Ideal

PIFA, Politik - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana atau usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian. Sikap tegas tersebut disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (21/1). Menurut Listyo, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan format yang paling ideal agar institusi kepolisian dapat menjalankan perannya sebagai alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta penegakan hukum. “Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo. Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan oleh seluruh peserta rapat di Komisi III DPR. Kapolri menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan lebih memilih dicopot dari jabatannya dibanding harus menerima skema Polri berada di bawah kementerian atau dibentuknya kementerian kepolisian. “Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujar Listyo. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk mempertahankan posisi tersebut. “Perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Listyo mengungkap bahwa dirinya sempat menerima pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menjabat sebagai menteri kepolisian. “Kalau saya harus memilih, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya. Listyo menambahkan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan tanpa harus melalui struktur kementerian lain yang berpotensi menimbulkan “matahari kembar” dalam pemerintahan. Ia kembali menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga melemahkan negara dan Presiden. Oleh sebab itu, sikap penolakan tersebut menurutnya merupakan bentuk komitmen menjaga kekuatan dan independensi Polri dalam sistem ketatanegaraan saat ini.

Politik

| Selasa, 27 Januari 2026

Politik

Foto: Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian: Posisi di Bawah Presiden Sudah Ideal | Pifa Net

Pulang dari Inggris, Prabowo Bawa Kesepakatan Investasi Rp91,67 Triliun di Sektor Maritim

PIFA, Politik – Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh kesepakatan investasi bernilai besar usai merampungkan kunjungan luar negerinya ke Eropa. Salah satu capaian utama adalah kesepakatan investasi dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun. Kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa kali ini mencakup tiga negara, yakni Inggris, Swiss, dan Prancis. Ia tiba kembali di Indonesia pada Sabtu, 24 Januari 2026. “Pada Sabtu sore menjelang malam, 24 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air dengan menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia usai merampungkan rangkaian kunjungan ke tiga negara,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Sabtu (24/1), dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet. Teddy menjelaskan, salah satu capaian strategis dari kunjungan tersebut adalah kesepakatan investasi di bidang maritim bersama Inggris. Kerja sama itu mencakup pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja. Selain sektor maritim, Indonesia juga mencatatkan kerja sama penting di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia menjalin kolaborasi dengan 24 universitas terbaik di Inggris, khususnya pada bidang kedokteran serta sains, teknologi, dan matematika (STEM). Dalam bidang diplomasi internasional, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian. Keikutsertaan ini ditujukan untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza, Palestina, dengan peran Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan konflik. Sementara itu, saat berada di Swiss, Presiden Prabowo menyampaikan konsep ekonomi nasional bertajuk “Prabowonomics” dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) di Davos. Konsep tersebut menegaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan di tengah tantangan global. Adapun di Prancis, Teddy menyebut Indonesia berhasil meningkatkan kerja sama nyata dengan Pemerintah Prancis di berbagai sektor strategis, meski tidak dirinci lebih lanjut. Rangkaian kunjungan ini dinilai menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global, baik dari sisi investasi, pendidikan, hingga diplomasi internasional.

Politik

| Senin, 26 Januari 2026

Politik

Foto: Pulang dari Inggris, Prabowo Bawa Kesepakatan Investasi Rp91,67 Triliun di Sektor Maritim | Pifa Net

KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati Terkait Dugaan Pemerasan

PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati pada Kamis. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah penggeledahan dilakukan guna memperkuat konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat bukti awal yang sudah didapatkan dalam peristiwa tertangkap tangan, ataupun dalam pemeriksaan awal yang sudah dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Menurut Budi, KPK akan mendalami seluruh bukti tambahan yang telah diamankan agar pengungkapan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Sudewo menjadi semakin utuh dan terang. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. Sehari berselang, pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Selain perkara pemerasan, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Politik

| Jumat, 23 Januari 2026

Politik

Foto: KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati Terkait Dugaan Pemerasan | Pifa Net

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Tindak Lanjut OTT Sudewo

PIFA, Politik - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Pati, Sudewo, yang berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya. Seorang staf di lingkungan Kantor Bupati Pati yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, baik di rumah dinas maupun di kantor bupati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sejak Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Sejumlah kendaraan berwarna hitam tampak terparkir di depan Pendopo Kabupaten Pati, tiga di antaranya berpelat nomor H dan satu kendaraan berpelat AB. Selain itu, aparat kepolisian bersenjata laras panjang terlihat berjaga di sekitar lokasi guna mengamankan jalannya proses penggeledahan. Pantauan di lapangan menunjukkan, tim penyidik KPK keluar-masuk rumah dinas bupati, kemudian berpindah ke ruang kerja bupati, sebelum kembali lagi ke rumah dinas. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari. Setelah penangkapan tersebut, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sudewo di Mapolres Kudus dengan meminjam salah satu ruang pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan awal, tim penyidik KPK kemudian bergerak menuju Semarang dengan pengawalan personel Unit Patwal Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.

Politik

| Kamis, 22 Januari 2026

Politik

Foto: KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Tindak Lanjut OTT Sudewo | Pifa Net

Mahkamah Partai Gerindra Segera Bahas Nasib Bupati Pati Sudewo Usai OTT KPK

PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra disebut akan segera menggelar rapat untuk membahas nasib Bupati Pati, Sudewo, setelah yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat internal partai tengah berlangsung untuk menyikapi kasus tersebut. “Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu saja hasilnya,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menegaskan Partai Gerindra menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terhadap kadernya. Ia juga mengingatkan seluruh kader yang menduduki jabatan publik agar selalu berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan amanah. Menurut Dasco, partai sangat menyesalkan kasus yang menjerat Sudewo dan meminta yang bersangkutan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. “Sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan. Dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku,” katanya. KPK sebelumnya telah menetapkan Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar OTT beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Sudewo, yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar. “Tim KPK mengamankan sejumlah delapan orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam.

Politik

| Kamis, 22 Januari 2026

Politik

Foto: Mahkamah Partai Gerindra Segera Bahas Nasib Bupati Pati Sudewo Usai OTT KPK | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Dukungan Bertambah, Besok Perindo Bakal Deklarasi Ikut Koalisi Capres Ganjar

Jakarta

| Kamis, 8 Juni 2023

Politik

Prabowo Siap Temui Forum Purnawirawan TNI, Isu Pemakzulan Gibran Menghangat

Indonesia

| Rabu, 7 Mei 2025

Politik

Cak Imin Tegaskan Fokus Pemberdayaan Usai Angka Kemiskinan Ekstrem Turun Signifikan