Politik

Yenny Wahid Tegaskan Belum Beri Dukungan Resmi ke Bacapres Pilihannya

PIFA, Politik - Putri Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menegaskan bahwa dirinya belum memberikan dukungan resmi kepada bakal calon presiden (bacapres) yang maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini disampaikannya menjawab soal rumor makin santernya nama dia disandingkan dengan bacapres Anies Baswedan. Saat ditemui di Fisipol UGM, Yenny Wahid masih enggan memberikan banyak komentar mengenai hal tersebut. "Ya ditanya aja sama yang mengajukan," tegasnya, mengutip detikJateng, Jumat (7/7/2023). Yenny juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik dan tokoh-tokoh politik di Indonesia. "Saya berkomunikasi dengan semua partai politik, semua tokoh partai, dan biasanya dengan semua orang," ungkapnya. Selain itu, Yenny juga memastikan bahwa sampai saat ini ia belum memilih salah satu calon sebagai dukungannya. "Kami belum memutuskan akan mendukung siapa," tambahnya. Sebelumnya, nama Yenny Wahid muncul dalam bursa cawapres Anies Baswedan yang diusulkan oleh Partai Demokrat. "Iya, dalam usulan Demokrat, selain Mas AHY (Ketum Partai Demokrat), juga ada nama Mbak Yenny (Wahid)," ungkap Ketua DPP NasDem Effendy Choirie, Rabu (28/6) lalu. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. "Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yenny dalam usulan PD, kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah?" tuturnya menambahkan. (yd)

Indonesia

| Jumat, 7 Juli 2023

Foto: Yenny Wahid Tegaskan Belum Beri Dukungan Resmi ke Bacapres Pilihannya | Pifa Net

Berita Terbaru

Politik

Roy Suryo dan Dokter Tifa Dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya Usai Dirawat di RS Polri

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan Dokter Tifa, akan dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya pada Minggu (21/6) malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan keduanya sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati setelah ditangkap pada Jumat (19/6). Usai menjalani pemeriksaan medis, keduanya kemudian dirawat inap sebelum akhirnya dijadwalkan dipindahkan ke rutan. “Tersangka Tifa dan Roy Suryo akan dibawa dari RS Kramat Jati malam ini dan diinapkan di Rutan PMJ,” kata Budi. Pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka proses pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (22/6). Polda Metro Jaya menyebut saat ini koordinasi masih dilakukan dengan pihak RS Polri terkait teknis pemindahan kedua tersangka ke rutan. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan bagian dari proses pelimpahan perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Menurutnya, langkah penahanan dilakukan untuk memastikan kelancaran proses hukum serta kehadiran tersangka dalam tahap pelimpahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Politik

| Minggu, 21 Juni 2026

Politik

DPR Siap Terima Massa Mahasiswa, Dasco Pastikan Ada Dialog di Gedung Parlemen

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pimpinan DPR akan menerima dan berdialog dengan mahasiswa yang berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen pada Jumat (19/6). Menurut Dasco, DPR telah mengetahui rencana aksi lanjutan yang akan dilakukan mahasiswa dan siap mendengarkan berbagai aspirasi yang akan disampaikan. "Besok memang ada rencana ditemui oleh pimpinan DPR kok," kata Dasco di kompleks parlemen, Kamis (18/6). Meski demikian, Dasco tidak menjelaskan secara rinci kelompok mahasiswa yang akan diterima. Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Melalui pengumuman yang disampaikan di media sosial, aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Terdapat tiga tuntutan utama yang akan disuarakan mahasiswa, yakni pemulihan kondisi ekonomi dan politik nasional, pemberantasan pejabat yang dinilai tidak kompeten, serta pengembalian supremasi sipil. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), menghentikan pemborosan anggaran negara, serta menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Dalam seruannya, mahasiswa mengajak seluruh elemen kampus untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para pembuat kebijakan di parlemen. Rencana dialog antara pimpinan DPR dan mahasiswa diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan mahasiswa.

Politik

| Kamis, 18 Juni 2026

Politik

Peradi Bersatu Nilai Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Sudah Sesuai Hukum

Peradi Bersatu menyatakan penangkapan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan langkah yang dinilai sudah semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan, mengatakan penahanan terhadap keduanya merupakan konsekuensi dari proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. “Bahwa apa yang terjadi itu hal yang wajar… ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (19/6). Ia menilai penahanan tersebut sesuai ketentuan hukum karena ancaman pidana dalam kasus yang menjerat Roy Suryo dan dokter Tifa berada di atas lima tahun penjara. Menurutnya, syarat objektif dan subjektif untuk penahanan telah terpenuhi. Kasus ini sebelumnya dilaporkan ke pihak kepolisian dan telah memasuki tahap pelimpahan tersangka serta barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah dinyatakan lengkap (P21). Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menjelaskan penangkapan dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pelimpahan tersangka dan barang bukti. Namun, kuasa hukum Roy Suryo dan dokter Tifa, Refly Harun, menyampaikan keberatan atas penangkapan tersebut. Ia menilai perkara ini masih bersifat perdebatan hukum dan belum sepenuhnya jelas apakah termasuk pencemaran nama baik atau fitnah. “Ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable,” kata Refly. Kasus ini masih terus bergulir di tahap penanganan lanjutan oleh aparat penegak hukum.

Politik

| Jumat, 19 Juni 2026

Berita Populer

Politik

Yenny Wahid Tegaskan Belum Beri Dukungan Resmi ke Bacapres Pilihannya

Indonesia

| Jumat, 7 Juli 2023

Politik

Ade Armando Klarifikasi Pernyataan Politik Dinasti di DIY, Aksi 'Tangkap Ade Armando' Tetap Berlanjut

PIFA, Politik - Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mengeluarkan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, pernyataan tersebut adalah pandangan pribadinya dan bukan sebagai caleg PSI. Meski demikian, Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (PAMAN USMAN) tetap akan melanjutkan aksi 'Tangkap Ade Armando,' karena dianggap telah menistakan sejarah Yogyakarta. hal itu pada hari ini pun menjadi trending topic di twitter. Koordinator Aksi PAMAN USMAN, Widihasto Wasana Putra, menyatakan bahwa meskipun diperkirakan hanya sekitar 100 orang yang akan mengikuti aksi tersebut, mereka tetap akan melanjutkan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Ade Armando. Aksi ini direncanakan dimulai pukul 12.00 WIB dengan titik kumpul di Parkiran Andong Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pemilihan Pasar Beringharjo sebagai titik kumpul dan penggunaan andong sebagai kendaraan memiliki makna simbolis. Pasar Beringharjo adalah salah satu basis perlawanan saat warga Yogya memperjuangkan Keistimewaan Yogyakarta pada 2004-2012. Penggunaan andong, menurut Widihasto, adalah pesan untuk para elit berkuasa bahwa keberadaan andong di Yogyakarta dilestarikan sesuai dengan wasiat Sultan HB IX, sebagai bentuk mata pencaharian masyarakat kecil. Widihasto berharap ada perwakilan DPW PSI DIY yang bertemu dengan mereka di kantor PSI DIY. Sebagai caleg PSI dan pengurus DPP PSI, tindakan Ade Armando dianggap terkait dengan PSI. Aksi 'Tangkap Ade Armando' tetap dilaksanakan sebagai bentuk penegasan terhadap pandangan PAMAN USMAN terhadap pernyataan kontroversial tersebut. (hs)

Yogyakarta

| Senin, 4 Desember 2023

Politik

Mahfud MD Buka Sambut Usulan Prabowo Subianto untuk Evaluasi Pilkada Langsung

PIFA.CO.ID, POLITIK - Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menyambut baik usulan Presiden Prabowo Subianto tentang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Mahfud, gagasan ini perlu dievaluasi lebih jauh, terutama terkait pelaksanaan pilkada yang selama ini dianggap mahal dan penuh masalah. "Bagus, menurut saya itu bagus, untuk mengevaluasi apakah harus kembali ke DPRD atau tidak. Tapi harus dievaluasi karena sekarang ini selain mahal, juga jorok," kata Mahfud saat berbicara di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Jumat (13/12).Mahfud mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2014, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah sempat disahkan. UU tersebut mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Namun, keputusan tersebut hanya bertahan beberapa hari sebelum akhirnya SBY menerbitkan Perppu untuk mengembalikan sistem pilkada langsung karena tekanan politik yang cukup panas kala itu.Sementara itu, Mahfud menilai usulan Prabowo ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut, terutama dalam konteks membangun demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. "Nantilah kita diskusikan, demokrasi seperti apa yang mau kita bangun," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan asas demokrasi dalam proses evaluasi sistem pemilihan kepala daerah ini.Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan alasan usulannya. Menurutnya, sistem pemilihan melalui DPRD jauh lebih efisien dan hemat biaya, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Prabowo menyebut bahwa penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat, seperti memperbaiki sekolah dan irigasi. "Uang itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting," kata Prabowo dalam pidatonya di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12).Prabowo juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung, yang membebani negara dan para kontestan. Ia menilai sistem ini terlalu mahal dan perlu dibenahi. "Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun tokoh-tokoh politik," imbuhnya. Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap sistem ini diperlukan demi efisiensi dan kepentingan masyarakat luas.

Indonesia

| Jumat, 13 Desember 2024

Feeds

Roy Suryo dan Dokter Tifa Dipindahkan ke Rutan Polda Metro Jaya Usai Dirawat di RS Polri

Politik

| Minggu, 21 Juni 2026

Politik

DPR Siap Terima Massa Mahasiswa, Dasco Pastikan Ada Dialog di Gedung Parlemen

Politik

| Kamis, 18 Juni 2026

Politik

Peradi Bersatu Nilai Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa Sudah Sesuai Hukum

Politik

| Jumat, 19 Juni 2026

Politik

Penjual Kopi Difabel Ikut Demo di Surabaya, Soroti Sulitnya Akses Kerja

Surabaya – Seorang penjual kopi keliling penyandang disabilitas bernama Aan turut menyuarakan aspirasi dalam aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6). Di tengah massa aksi, Aan naik ke tengah kerumunan dan menyampaikan orasi yang menyoroti persoalan utama yang dihadapi kaum difabel, khususnya terkait minimnya kesempatan kerja. Ia menilai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan prioritas utama dibandingkan kebutuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. “Yang dibutuhkan, disabilitas bisa bekerja dengan maksimal,” ujar Aan dalam orasinya. Aan juga mengungkapkan masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan efisiensi perusahaan. “Banyak sekali disabilitas yang nganggur. Banyak teman saya yang di-PHK,” katanya. Dalam orasinya, Aan juga menyoroti dugaan diskriminasi terhadap pekerja difabel di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin sulit. Ia bahkan mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mundur jika tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Aan turut menyindir gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya kerap menampilkan gimmick dalam berbagai kesempatan, termasuk yang viral di media sosial. Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan demonstrasi ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya, termasuk Universitas Airlangga, UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya, serta elemen BEM lainnya. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penolakan kebijakan yang dinilai merugikan publik hingga desakan evaluasi terhadap program pemerintah. Mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan terkait penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, penolakan militerisme, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Politik

| Rabu, 17 Juni 2026

Politik

Foto: Penjual Kopi Difabel Ikut Demo di Surabaya, Soroti Sulitnya Akses Kerja | Pifa Net

Wali Kota Solo Respons Kritik Gerindra soal Baliho Ulang Tahun Jokowi: Siap Salah

SOLO – Wali Kota Solo Respati Ardi merespons kritik dari DPC Partai Gerindra Solo terkait pemasangan baliho ucapan ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 RI Joko Widodo di sejumlah titik Kota Solo. Respati yang juga kader Gerindra memilih tidak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan atas pernyataan Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno. "Masalah dari Pak Ketua kemarin, pokoknya (saya) salah. Siap salah," ujar Respati, Selasa (23/6). Ia menjelaskan bahwa pemasangan baliho tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap Joko Widodo, yang dinilainya memiliki kontribusi besar bagi Kota Solo, terutama saat menjabat Wali Kota periode 2005–2012. "(Baliho itu) sebagai bentuk apresiasi," kata Respati. Menurutnya, meski Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden, masyarakat Solo masih merasakan dampak dari kebijakan dan pembangunan yang pernah ia lakukan. "Biar kita keberkahan. Berkat beliau, hari ini pun Kota Solo tetap mendapat berkah," ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPC Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno menyampaikan kekecewaan atas pemasangan baliho tersebut. Ia mempertanyakan mengapa ucapan serupa tidak diberikan kepada Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Ardianto, hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan posisi politik Wali Kota Solo yang merupakan kader Gerindra. Ia menilai perlakuan berbeda itu menimbulkan tanda tanya di internal partai. Hingga kini, polemik baliho tersebut masih menjadi sorotan di Kota Solo dan memunculkan perdebatan di kalangan politisi daerah.

Politik

| Rabu, 24 Juni 2026

Politik

Foto: Wali Kota Solo Respons Kritik Gerindra soal Baliho Ulang Tahun Jokowi: Siap Salah | Pifa Net

Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Sentul Terkait Dugaan Korupsi Program MBG

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Jawa Barat, Rabu (17/6), dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi membenarkan adanya tindakan penyegelan tersebut saat dikonfirmasi awak media. “Iya benar (penyidik ke gudang motor listrik pengadaan BGN di Sentul),” ujarnya. Meski demikian, Kejagung menegaskan penyegelan gudang tidak berarti seluruh unit motor listrik akan langsung disita. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jumlah barang dan menjaga agar aset tidak berpindah tangan selama proses penyidikan berlangsung. Syarief juga menyampaikan bahwa penyidik akan bertahap mendatangi lokasi penyimpanan lain, termasuk gudang di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, untuk melakukan pendataan serupa. “Untuk cek jumlah dan segel saja ini. (Gudang lainnya) iya nanti didatangi juga, bertahap,” katanya. Selain pengamanan barang, Kejagung juga mendorong agar BGN segera menyalurkan motor listrik yang telah tersedia agar dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program MBG, bukan hanya tersimpan di gudang. Syarief menegaskan bahwa tidak semua unit akan dijadikan barang bukti, karena sebagian tetap dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan program. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka terdiri dari eks Kepala BGN Dadan Hindayana, eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, serta dua pihak lainnya yakni Asep Yusuf Somantri dan Andri Mulyono. Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan berbagai barang, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi, yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu sorotan utama adalah dugaan mark up dalam pengadaan motor listrik yang mencapai lebih dari 21 ribu unit. Penyidik menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menelusuri alur pengadaan, distribusi, serta potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Politik

| Rabu, 17 Juni 2026

Politik

Foto: Kejagung Segel Gudang Motor Listrik BGN di Sentul Terkait Dugaan Korupsi Program MBG | Pifa Net

Kagama Muda Bergerak Dukung Aksi Mahasiswa UGM di Diskusi Pejabat, Sebut Bentuk Kritik Sosial

SLEMAN – Kelompok Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggeruduk forum diskusi di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/6) malam. Forum diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” itu sebelumnya dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kagama Muda Bergerak merupakan kelompok yang berasal dari kalangan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya mereka yang memiliki latar belakang aktivisme sejak masa kuliah. Dalam pernyataannya, Kagama Muda Bergerak menilai aksi mahasiswa tersebut sebagai bentuk kritik terhadap dominasi narasi Pancasila di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapi masyarakat. Mereka menyoroti sejumlah isu seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga ketimpangan kebijakan ekonomi yang dinilai belum berpihak pada masyarakat luas. Menurut mereka, ketika persoalan mendasar tersebut belum tertangani, penekanan berlebihan pada narasi persatuan dan Pancasila justru dapat dianggap mengabaikan realitas yang dihadapi publik. “Pada titik ini, kritik tersebut tidak lagi berada semata pada level ekspresi demokratis, tetapi telah bergerak menjadi tuntutan politik atas stagnasi perbaikan ekonomi dan ketidakmampuan negara menjawab persoalan material,” demikian pernyataan Kagama Muda Bergerak. Kelompok tersebut juga menyoroti meningkatnya peran aparat keamanan dalam ruang sipil yang mereka nilai sebagai indikasi kemunduran demokrasi. Atas dasar itu, Kagama Muda Bergerak menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa UGM. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ekspresi kegelisahan publik sekaligus perlawanan terhadap praktik yang dianggap otoriter. Selain itu, mereka menolak segala bentuk stigmatisasi, intimidasi, maupun delegitimasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Menurut mereka, kampus harus tetap menjadi ruang bebas bagi kebebasan berpikir dan berekspresi. Kagama Muda Bergerak juga mendorong pemerintah agar merespons kritik masyarakat secara substantif dan terbuka, bukan dengan pendekatan yang dianggap menekan suara kritis. Pernyataan tersebut ditutup dengan ajakan kepada masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dalam menjaga ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.

Politik

| Rabu, 17 Juni 2026

Politik

Foto: Kagama Muda Bergerak Dukung Aksi Mahasiswa UGM di Diskusi Pejabat, Sebut Bentuk Kritik Sosial | Pifa Net

Mahasiswa dan Massa Aksi di Surabaya Sampaikan 16 Tuntutan, Soroti Kebijakan Pemerintah dan Isu Demokrasi

SURABAYA – Sejumlah massa aksi yang menggelar demonstrasi di Surabaya menyampaikan belasan tuntutan kepada pemerintah yang mencakup isu politik, ekonomi, hingga hak asasi manusia. Aksi tersebut juga diikuti oleh penyandang disabilitas yang turut menyuarakan kesulitan akses lapangan kerja. Dalam aksinya, massa menyuarakan setidaknya 16 tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan, penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap merusak lingkungan, serta desakan penghentian program-program tertentu seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan, termasuk permintaan agar kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang disebut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diusut tuntas. Selain itu, massa aksi menuntut penghentian praktik represif aparat terhadap masyarakat sipil, serta menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi. Isu kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap aktivis politik juga menjadi sorotan dalam tuntutan tersebut, termasuk desakan pembebasan tahanan politik tanpa syarat. Di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, demonstran menuntut penghapusan eksploitasi buruh, penghentian diskriminasi gender di tempat kerja, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Mereka juga meminta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Massa aksi turut menyoroti kebijakan ekonomi nasional dengan menyerukan penguatan independensi Bank Indonesia, khususnya dalam penempatan pejabat yang dinilai harus berbasis kompetensi dan keahlian moneter. Selain itu, mereka mendesak adanya permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap pemerintahan saat ini, termasuk yang disebut sebagai pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, dengan penekanan pada isu keadilan sosial, tata kelola sumber daya alam, serta perlindungan hak-hak sipil dan demokrasi di Indonesia.

Politik

| Rabu, 17 Juni 2026

Politik

Foto: Mahasiswa dan Massa Aksi di Surabaya Sampaikan 16 Tuntutan, Soroti Kebijakan Pemerintah dan Isu Demokrasi | Pifa Net

Mahasiswa UGM Ungkap Pemicu Aksi Geruduk Forum Diskusi Pejabat di GIK

SLEMAN – Aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menggeruduk panggung diskusi di Joglo GIK UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (15/6) malam, dipicu pernyataan para pejabat yang menantang publik untuk menyampaikan kritik secara langsung. Acara diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” itu menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Melalui keterangan resmi Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, aksi naik ke panggung disebut dipicu ucapan para narasumber yang menantang peserta untuk mengkritik secara langsung, bukan melalui media sosial. “Kami terpantik ketika mereka bertiga di podium menantang publik untuk ‘mengkritik secara langsung, bukan di sosial media’,” tulis pernyataan SEMA UGM yang diunggah melalui Instagram resminya. Dalam pernyataannya, mahasiswa menilai kondisi sosial dan politik saat ini membuat ruang kritik publik semakin sensitif. Mereka juga menyebut adanya ketimpangan antara nilai Pancasila yang disampaikan dalam forum dengan realitas kebijakan pemerintah. SEMA UGM menyatakan masyarakat sudah lama menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, dugaan pemborosan anggaran negara, hingga kebijakan yang dinilai tidak menyentuh akar masalah. Dalam situasi tersebut, mereka mempertanyakan relevansi narasi persatuan bangsa yang dibahas dalam forum. Mahasiswa juga menyoroti dugaan pengabaian terhadap kritik publik yang kerap disampaikan melalui demonstrasi maupun kanal lain. Menurut mereka, hal itu menunjukkan adanya jarak antara pemerintah dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menyayangkan berakhirnya diskusi lebih cepat karena situasi yang memanas. Ia menyebut forum tersebut awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan mahasiswa. “Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif,” ujarnya. Dari pihak lain, Sudaryono menegaskan bahwa para pejabat datang untuk berdialog secara terbuka. Ia menyebut situasi mulai tidak kondusif setelah adanya ketegangan di dalam forum, termasuk aksi yang memicu penghentian acara. Sudaryono juga membantah anggapan bahwa dirinya menghindari dialog. Ia mengklaim tetap membuka ruang diskusi bahkan setelah situasi di lokasi sempat memanas. Meski sempat diwarnai ketegangan, dalam dialog lanjutan para mahasiswa tetap menyampaikan kritik terkait persoalan agraria dan kebijakan pemerintah. Pihak pejabat disebut menyatakan siap menindaklanjuti dan memverifikasi berbagai persoalan yang disampaikan. Insiden ini menambah daftar dinamika hubungan antara mahasiswa dan pejabat negara dalam forum kampus, terutama terkait ruang kritik dan kebebasan berpendapat di ruang publik akademik.

Politik

| Selasa, 16 Juni 2026

Politik

Foto: Mahasiswa UGM Ungkap Pemicu Aksi Geruduk Forum Diskusi Pejabat di GIK | Pifa Net

Mahasiswa Geruduk Forum Diskusi Pejabat di UGM, Acara Berujung Ricuh

Forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah di kawasan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berakhir ricuh setelah didatangi ratusan mahasiswa pada Senin (16/6) malam. Kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelumnya dijadwalkan hadir tidak mengikuti acara tersebut. Awalnya diskusi berlangsung normal dengan para narasumber menyampaikan pandangannya di atas panggung. Namun situasi berubah ketika puluhan mahasiswa naik ke panggung saat Budiman Sudjatmiko tengah berbicara. Massa aksi kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan penolakan terhadap pemerintah. Tak lama berselang, suasana memanas hingga terjadi aksi lempar gelas air mineral yang membuat acara terhenti. Petugas pengamanan kemudian mengevakuasi para pejabat dari lokasi diskusi. Akan tetapi, ratusan mahasiswa telah berkumpul di luar area acara dan menghadang kendaraan yang hendak membawa para narasumber meninggalkan kampus. Mahasiswa berulang kali meminta Budiman Sudjatmiko keluar untuk berdialog secara langsung. Mereka juga menegaskan tidak akan membubarkan diri sebelum mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan para pejabat yang hadir. Di tengah situasi tersebut, Nusron Wahid dan Sudaryono akhirnya keluar menemui massa. Keduanya kemudian berjalan menuju gerbang selatan UGM dengan pengawalan. Namun, sebelum mencapai pintu keluar kampus, mahasiswa meminta keduanya duduk bersama untuk berdialog. Dalam dialog itu, salah seorang mahasiswa menyinggung persoalan alih fungsi lahan di Papua dan meminta penjelasan dari Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN. Jawaban yang diberikan dinilai belum memuaskan sebagian peserta aksi. Beberapa menit kemudian, Nusron dan Sudaryono meninggalkan lokasi. Mahasiswa sempat mencoba menghalangi pergerakan rombongan menggunakan pembatas jalan sehingga terjadi aksi saling dorong. Meski demikian, kedua pejabat tersebut berhasil dievakuasi dan meninggalkan kawasan kampus dengan pengawalan. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko tidak terlihat menemui massa hingga forum berakhir. Kondisi tersebut memicu teriakan protes dari mahasiswa yang menilai dialog tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Politik

| Senin, 15 Juni 2026

Politik

Foto: Mahasiswa Geruduk Forum Diskusi Pejabat di UGM, Acara Berujung Ricuh | Pifa Net

Berita Rekomendasi

Politik

Yenny Wahid Tegaskan Belum Beri Dukungan Resmi ke Bacapres Pilihannya

Indonesia

| Jumat, 7 Juli 2023

Politik

Ade Armando Klarifikasi Pernyataan Politik Dinasti di DIY, Aksi 'Tangkap Ade Armando' Tetap Berlanjut

Yogyakarta

| Senin, 4 Desember 2023

Politik

Mahfud MD Buka Sambut Usulan Prabowo Subianto untuk Evaluasi Pilkada Langsung