Politik
PDIP Fokus ke Pemilihan Presiden, Budiman Sudjatmiko Pertimbangkan Jomblo
PIFA, Politik - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menolak untuk memberikan komentar mengenai nasib Budiman Sudjatmiko dalam partai. Ia menyatakan bahwa fokus PDIP saat ini adalah untuk memenangkan jabatan presiden periode 2024-2029 dengan kandidat Ganjar Pranowo. Said Abdullah tidak mengetahui apakah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah mengirim surat panggilan kepada Budiman. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak yakin mengenai sikap partai terhadap Budiman. "Fokus kami ke Mas Ganjar sama penggodokan cawapres itu. Maka, di luar itu ya ga usah dipikirin lah," ujar Said dikutip PIFA dari republika (24/8) Budiman menghadapi kemungkinan diberhentikan dari PDIP karena dukungannya terhadap Prabowo Subianto, meskipun PDIP telah memilih Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden mereka. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri atau diberhentikan dan bermaksud untuk memberikan klarifikasi mengenai keputusannya mendukung Prabowo. Sebelumnya, dia menyatakan bahwa masih menjadi anggota PDIP. Namun, jika partai memutuskan untuk memberhentikannya, ia menegaskan bahwa ia tidak akan segera bergabung dengan partai lain. "Saya mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadi 'jomblo' (belum memiliki afiliasi politik) sejenak. Seperti orang yang baru kehilangan pasangan hidup, mereka harus melewati periode berduka yang lama, kan?" kata Budiman setelah menghadiri Pertemuan Kopi Nasional (Kopdarnas) yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/8/2023) malam. Budiman mengindikasikan bahwa ia mungkin akan tetap tidak berafiliasi secara politik untuk sementara waktu jika ia resmi diberhentikan oleh PDIP karena mendukung Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Dia juga menekankan bahwa PDIP telah menjadi bagian dari dirinya sejak dia berada di kelas enam sekolah dasar. Keluarganya memiliki keterkaitan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang merupakan pendahulu PDIP. "Jadi, tentu saja, jika saya tidak lagi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya masih akan terlibat dalam politik, tetapi mungkin akan tetap 'jomblo' secara politik sejenak, Setelah itu, kita akan melihat apakah mungkin setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni, saya bisa mendaftar kembali untuk bergabung dengan PDIP. Jika saya tidak diterima, mungkin bisa bergabung dengan PSI, antara lain," kata Budiman, dikutip dari CNNIndonesia. (hs)
Indonesia
| Kamis, 24 Agustus 2023
Trending
Ganjar-Prabowo Kompak Pake Baju Kotak-kotak di BelanjaRaya
Jakarta
| Minggu, 30 Juli 2023
Polisi Ungkap Manipulasi Takaran Minyakita sekitar 13 Ton di Tangerang
Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025
Presiden Prabowo Kembali Ingatkan Menteri: Yang Tak Bisa Cepat, Tinggal di Pinggir Jalan
Politik
| Senin, 30 Juni 2025
KPK Tetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan
Indonesia
| Sabtu, 8 Maret 2025
Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina
Politik
| Kamis, 27 November 2025
Rieke Diah Pitaloka Kritik Pergub ASN Poligami yang Diterbitkan Pj Gubernur DKI
Jakarta
| Minggu, 19 Januari 2025
Tiga Capres-Cawapres Beberkan Rencana Besar untuk Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia
Indonesia
| Senin, 20 November 2023
Hasil Putusan MK, Sekjen PDIP Instruksikan Larangan untuk Demo
Indonesia
| Senin, 16 Oktober 2023
Heboh Perubahan Kulit Wajah Jokowi, Ajudan Jelaskan Penyebabnya
Politik
| Senin, 23 Juni 2025
Wali Kota Solo Respons Kritik Gerindra soal Baliho Ulang Tahun Jokowi: Siap Salah
Politik
| Rabu, 24 Juni 2026
Berita Terbaru
Politik
Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.
Politik
| Rabu, 29 Juli 2026
Politik
Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda
JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Politik
Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan
JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Berita Populer
Politik
PDIP Fokus ke Pemilihan Presiden, Budiman Sudjatmiko Pertimbangkan Jomblo
PIFA, Politik - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menolak untuk memberikan komentar mengenai nasib Budiman Sudjatmiko dalam partai. Ia menyatakan bahwa fokus PDIP saat ini adalah untuk memenangkan jabatan presiden periode 2024-2029 dengan kandidat Ganjar Pranowo. Said Abdullah tidak mengetahui apakah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah mengirim surat panggilan kepada Budiman. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak yakin mengenai sikap partai terhadap Budiman. "Fokus kami ke Mas Ganjar sama penggodokan cawapres itu. Maka, di luar itu ya ga usah dipikirin lah," ujar Said dikutip PIFA dari republika (24/8) Budiman menghadapi kemungkinan diberhentikan dari PDIP karena dukungannya terhadap Prabowo Subianto, meskipun PDIP telah memilih Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden mereka. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri atau diberhentikan dan bermaksud untuk memberikan klarifikasi mengenai keputusannya mendukung Prabowo. Sebelumnya, dia menyatakan bahwa masih menjadi anggota PDIP. Namun, jika partai memutuskan untuk memberhentikannya, ia menegaskan bahwa ia tidak akan segera bergabung dengan partai lain. "Saya mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadi 'jomblo' (belum memiliki afiliasi politik) sejenak. Seperti orang yang baru kehilangan pasangan hidup, mereka harus melewati periode berduka yang lama, kan?" kata Budiman setelah menghadiri Pertemuan Kopi Nasional (Kopdarnas) yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/8/2023) malam. Budiman mengindikasikan bahwa ia mungkin akan tetap tidak berafiliasi secara politik untuk sementara waktu jika ia resmi diberhentikan oleh PDIP karena mendukung Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Dia juga menekankan bahwa PDIP telah menjadi bagian dari dirinya sejak dia berada di kelas enam sekolah dasar. Keluarganya memiliki keterkaitan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang merupakan pendahulu PDIP. "Jadi, tentu saja, jika saya tidak lagi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya masih akan terlibat dalam politik, tetapi mungkin akan tetap 'jomblo' secara politik sejenak, Setelah itu, kita akan melihat apakah mungkin setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni, saya bisa mendaftar kembali untuk bergabung dengan PDIP. Jika saya tidak diterima, mungkin bisa bergabung dengan PSI, antara lain," kata Budiman, dikutip dari CNNIndonesia. (hs)
Indonesia
| Kamis, 24 Agustus 2023
Politik
Ganjar-Prabowo Kompak Pake Baju Kotak-kotak di BelanjaRaya
PIFA, Politik - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan tampak kompak menggunakan kemeja kotak-kotak saat menghadiri acara BelajaRaya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8). Kedua Capres itu bahkan sempat berpelukan sambil bergenggam tangan. Ganjar terlihat menggunakan kemeja kotak-kotak merah putih. Sementara Prabowo menggunakan flanel kotak-kotak dengan warna dominan biru dan putih. Kedua juga tampak saling menepuk-nepuk punggung satu sama lain sambil tersenyum. Momen ini terjadi setelah Prabowo menjadi salah satu pembicara dalam BelajaRaya, sementara Ganjar saat hendak menjadi pembicara di acara tersebut. Setelah momen berpelukan itu, Prabowo sempat mengatakan kepada awak media bahwa dirinya dan Ganjar tak janjian untuk memakai baju yang serupa. "Kebetulan enggak ada koordinasi," cetus Prabowo. Pada kesempatan tersebut Prabowo juga menyampaikan ingin bersaing secara sehat di Pilpres 2024 mendatang lantaran menurutnya persaingan juga harus dengan kekeluargaan. "Ya tadi ketemu, baik saya hubungannya baik sama beliau, kita bersaing dengan sehat ya, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan," pungkasnya. Dia juga menegaskan agar politik di Indonesia harus politik kekeluargaan. "Politik di antara saudara," tandas dia.
Jakarta
| Minggu, 30 Juli 2023
Politik
Polisi Ungkap Manipulasi Takaran Minyakita sekitar 13 Ton di Tangerang
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap dugaan manipulasi takaran Minyakita di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi pengurangan volume sekitar 13 ton.Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten. “Kasus ini sedang didalami. Dari hasil penyelidikan di wilayah Banten, kita menemukan ada sekitar 13 ton yang kita duga mengalami pengurangan volume,” ujar Suyudi di Kota Serang, Rabu (12/3).Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah kasus ini hanya berasal dari wilayah tersebut atau ada keterlibatan pihak lain. “Kalau nanti ada sumber lain, pasti akan kita tindak juga,” tambahnya.Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang yang terlibat dalam distribusi Minyakita. Bahkan, salah satu tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi takaran minyak telah ditahan.Dugaan Pengurangan Volume Terjadi di Beberapa TokoSebelumnya, Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Banten bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Serang menemukan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai toko di Kota Serang pada Senin (11/3).Kanit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Banten, AKP Yoga Tama, mengungkapkan bahwa dalam sidak tersebut ditemukan Minyakita dalam kemasan botol sebanyak 29 krat, dengan masing-masing krat berisi 12 botol. “Petugas metrologi mengambil satu sampel botol untuk pengukuran, dan didapatkan hasil isi bersihnya hanya 770 ml, padahal dalam label tertera satu liter,” ujar Yoga.Untuk langkah selanjutnya, kepolisian akan mengamankan barang bukti serta melakukan klarifikasi guna mengetahui asal-usul minyak yang tidak sesuai takaran tersebut.Polda Banten menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Minyakita akan terus dilakukan guna mengantisipasi peredaran minyak bersubsidi yang tidak memenuhi standar takaran yang seharusnya.
Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025
Feeds
Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.
Politik
| Rabu, 29 Juli 2026
Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda
JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan
JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Alphard dalam penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat periode 2025–2030, Lalu Ahmad Zaini, beserta sejumlah pihak lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani, kepada Lalu Ahmad Zaini yang berkaitan dengan proyek di PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM). "Salah satu yang dilakukan penyitaan dalam kegiatan ini yakni satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga diterima Bupati LAZ dari ALG selaku pihak swasta, terkait proyek-proyek di PT AMGM," kata Budi, Kamis (23/7). Menurut Budi, kendaraan tersebut sebelumnya telah diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Bupati Lombok Barat. Setelah itu, mobil dibawa ke Markas Komando Brimob untuk diamankan sebagai barang bukti. "Mobil diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan di rumah bupati, yang kemudian dibawa ke Mako Brimob," ujarnya. KPK belum mengungkap lokasi penggeledahan yang sedang berlangsung karena proses penyidikan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung, kami akan memperbarui perkembangannya," kata Budi. Ia menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani, dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Lombok Barat pada 20 Juli 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang, kemudian membawa tujuh orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sehari berikutnya, satu orang lainnya juga ditangkap di Jakarta. Selain menyita Toyota Alphard, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar, antara lain uang tunai, dana dalam rekening perusahaan, sertifikat dan akta jual beli tanah, serta dokumen pembelian tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi X belum pernah membahas pembentukan lembaga tersebut dalam agenda resmi. Lalu mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu, Kamis (24/7). Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa nilai tambah Universitas Republik Indonesia dibandingkan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan yang selama ini telah mencetak sumber daya manusia untuk pemerintahan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. "Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya. Lalu menyampaikan Komisi X akan meminta penjelasan resmi kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) setelah masa reses DPR berakhir pada Agustus mendatang. "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Menurut Prasetyo, konsep URI mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Prancis melalui École nationale d'administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). Pemerintah berharap lulusan URI nantinya tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di pemerintahan.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi santai laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Media Independen Online (MIO) Indonesia ke Polda Metro Jaya. Saat ditemui dalam konferensi pers pada Kamis (23/7), Hotman menegaskan dirinya tidak khawatir menghadapi proses hukum tersebut. "Don't worry lah, don't worry," kata Hotman. Hotman menjelaskan ucapan yang menjadi polemik itu disampaikan kepada seorang wartawan secara personal saat sesi doorstop di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7), bukan ditujukan kepada organisasi pers atau profesi wartawan secara keseluruhan. "Itu kan dari orang ke orang. Saya menjelaskan panjang lebar, tetapi dia terus ngotot. Akhirnya saya bilang, 'lu ngerti enggak sih?'. Itu ditujukan ke oknum, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers," ujarnya. Meski demikian, Hotman memastikan akan bersikap kooperatif apabila penyidik memanggilnya untuk dimintai keterangan. "Ya pasti datang kalau dipanggil. Saya taat hukum. Enggak ada masalah," katanya. Ia juga kembali menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sesi wawancara singkat atau doorstop, bukan konferensi pers resmi, sehingga menurutnya pernyataannya tidak ditujukan kepada lembaga pers. Sebelumnya, PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/7). Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di hari yang sama, organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia juga melaporkan Hotman dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, MIO menilai Hotman diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut bermula dari ucapan Hotman saat mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Hotman melontarkan sejumlah kalimat yang dinilai merendahkan profesi jurnalis, di antaranya "lu punya otak gak?", "shut up", hingga menyebut wartawan sebagai "pengecut". Pernyataan itu memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi wartawan. Menyusul polemik tersebut, Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ia meminta maaf kepada wartawan serta organisasi profesi jurnalis atas ucapannya yang menimbulkan kontroversi.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral
GAYO LUES – Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nevi Rizal, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik akibat unggahan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Kamis (23/7). Dalam suratnya, Nevi Rizal menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika sebagai pejabat publik. "Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tulis Nevi Rizal dalam surat pengunduran dirinya. Ia menilai polemik yang melibatkan anggota keluarganya berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri demi menjaga nama baik institusi. "Demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," ujarnya. Dalam surat tersebut, Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat sebagai Asisten I Setdakab Gayo Lues. Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pengajuan itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami sudah menerima surat pengunduran diri beliau. Ke depan akan kami pelajari dan proses sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maliki. Maliki juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan. Pemkab bahkan berencana membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus yang menjadi perhatian publik itu. "Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan ini, dan hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya. Sementara itu, anak Nevi Rizal, Dea Arranoya, juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya warga Gayo Lues. Dalam surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2026, Dea mengakui unggahan yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosial merupakan kesalahan dan bentuk ketidakdewasaannya. Salah satu unggahan yang menuai sorotan memperlihatkan deretan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) yang diunggah pada 9 Desember 2025, di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Dea mengaku tidak mencari pembenaran atas tindakannya dan menyatakan telah menghapus seluruh konten yang menjadi sorotan dari akun media sosialnya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Cerita Perjuangan Obati Saraf Kejepit, dari Pijat hingga Operasi di Singapura
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkap perjuangannya menjalani berbagai metode pengobatan sebelum akhirnya memutuskan mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Hotman mengaku telah mencoba beragam cara untuk mengatasi penyakit saraf kejepit yang dideritanya, mulai dari pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga menjalani operasi di Singapura. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Sampai ke dokter yang katanya jago pijat di Bojong Gede. Baru saya sadar, setelah dipijat malah makin parah," kata Hotman dalam konferensi pers, Kamis (23/7). Tak berhenti di situ, Hotman juga menjalani terapi pengobatan tradisional China berupa akupuntur di Kelapa Gading. "Dikasih sekitar 50 jarum. Sampai dua kali terapi. Baru saya sadar, yang kejepit di sini kenapa malah ditusuk-tusuk semua," ujarnya. Karena kondisinya tak kunjung membaik, Hotman kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta sebelum akhirnya memutuskan menjalani operasi saraf kejepit di sebuah rumah sakit di Singapura pada 9 Juli 2026. Usai operasi, dokter menyarankan dirinya menjalani rawat inap selama empat hari dan beristirahat dari pekerjaan selama dua pekan. Namun, Hotman mengaku hanya menjalani perawatan selama dua hari sebelum kembali beraktivitas. Menurutnya, keputusan tetap bekerja, termasuk menangani perkara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, justru membuat kondisi kesehatannya semakin memburuk. "Saya sangat khawatir. Dokter bilang bisa berisiko lumpuh karena selama dua bulan saraf itu sudah menjalar sampai ke kaki," katanya. Atas pertimbangan tersebut, Hotman memutuskan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah. Ia mengaku telah menyampaikan keputusan itu kepada kliennya sekitar dua hari sebelum pengumuman resmi dilakukan. "Sudah saya sampaikan kepada Pak Febrie bahwa saya mengundurkan diri. Beliau sempat meminta saya bertahan beberapa hari lagi, tetapi saya takut kondisi saya semakin parah kalau terus memaksakan diri bekerja," ujar Hotman. Keputusan itu sekaligus mengakhiri masa pendampingan Hotman terhadap Febrie yang baru dimulai beberapa hari setelah dirinya menerima surat kuasa pada pertengahan Juli 2026.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hakim Kabulkan Eksepsi dr Tifa, Sidang Kasus Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Dihentikan
JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (23/7). Ketua majelis hakim Christina Endarwati menyatakan keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dr Tifa diterima. "Menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima," ujar Christina saat membacakan amar putusan. Majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Tim tidak disusun secara cermat, sehingga dinyatakan batal demi hukum. Atas pertimbangan tersebut, hakim memutuskan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian. "Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada Penuntut Umum," ucap hakim. Selain itu, majelis juga membebankan biaya perkara kepada negara. Perkara tersebut diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin Christina Endarwati dengan anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Sebelumnya, jaksa mendakwa dr Tifa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo atas pernyataannya yang menuding ijazah mantan presiden itu palsu. Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang perdana pada 2 Juli 2026. Sementara itu, kolega dr Tifa, KMRT Roy Suryo, juga menghadapi proses hukum terkait perkara yang sama. Namun hingga kini perkaranya masih berada pada tahap praperadilan dan belum memasuki persidangan pokok.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Ungkap Alasan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Khawatir Lumpuh Akibat Saraf Kejepit
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea mengungkap alasan di balik keputusannya mundur sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Keputusan tersebut diambil karena kondisi kesehatannya yang memburuk usai menjalani operasi saraf kejepit. Hotman mengatakan dirinya telah memberi tahu Febrie mengenai pengunduran diri tersebut karena khawatir penyakit yang dideritanya semakin parah apabila tetap memaksakan diri bekerja. "Saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya mengundurkan diri sebagai pengacara Bapak Febrie dalam kasus di Kejaksaan Agung. Intinya karena kondisi kesehatan yang bisa semakin parah," kata Hotman kepada wartawan, Kamis (23/7). Hotman mengungkapkan dirinya menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Ia mengaku sempat menjalani pengobatan di Jakarta sebelum akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli 2026. Usai operasi, Hotman sempat dirawat selama dua malam, meski dokter sebenarnya menyarankan dirinya menjalani rawat inap selama empat malam. "Harusnya empat malam opname. Tapi saya baru dua malam sudah keluar," ujarnya. Tak hanya itu, dokter juga meminta Hotman beristirahat selama dua pekan. Namun, ia mengaku tetap menjalankan aktivitas pekerjaan, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Akibat tetap bekerja, kondisi kesehatannya justru semakin memburuk. Hotman mengaku khawatir penyakit tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan. "Saya sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Selama dua bulan itu saraf saya sampai menjalar ke kaki," katanya. Menurut Hotman, Febrie memahami alasan pengunduran dirinya. Meski sempat meminta agar ia tetap mendampingi selama beberapa hari lagi, Hotman mengaku tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena harus memprioritaskan proses pemulihan. Masa pendampingan Hotman terhadap Febrie terbilang singkat. Ia baru mengumumkan penunjukannya sebagai kuasa hukum Febrie pada 17 Juli 2026 saat mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Di tengah masa pendampingan itu, Hotman juga sempat menuai kontroversi setelah pernyataannya dinilai merendahkan martabat wartawan. Pernyataan tersebut memicu protes dari sejumlah jurnalis dan organisasi profesi, bahkan berujung laporan polisi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi profesi jurnalis.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Berita Rekomendasi
Politik
PDIP Fokus ke Pemilihan Presiden, Budiman Sudjatmiko Pertimbangkan Jomblo
PIFA, Politik - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menolak untuk memberikan komentar mengenai nasib Budiman Sudjatmiko dalam partai. Ia menyatakan bahwa fokus PDIP saat ini adalah untuk memenangkan jabatan presiden periode 2024-2029 dengan kandidat Ganjar Pranowo. Said Abdullah tidak mengetahui apakah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah mengirim surat panggilan kepada Budiman. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak yakin mengenai sikap partai terhadap Budiman. "Fokus kami ke Mas Ganjar sama penggodokan cawapres itu. Maka, di luar itu ya ga usah dipikirin lah," ujar Said dikutip PIFA dari republika (24/8) Budiman menghadapi kemungkinan diberhentikan dari PDIP karena dukungannya terhadap Prabowo Subianto, meskipun PDIP telah memilih Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden mereka. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri atau diberhentikan dan bermaksud untuk memberikan klarifikasi mengenai keputusannya mendukung Prabowo. Sebelumnya, dia menyatakan bahwa masih menjadi anggota PDIP. Namun, jika partai memutuskan untuk memberhentikannya, ia menegaskan bahwa ia tidak akan segera bergabung dengan partai lain. "Saya mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadi 'jomblo' (belum memiliki afiliasi politik) sejenak. Seperti orang yang baru kehilangan pasangan hidup, mereka harus melewati periode berduka yang lama, kan?" kata Budiman setelah menghadiri Pertemuan Kopi Nasional (Kopdarnas) yang diselenggarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/8/2023) malam. Budiman mengindikasikan bahwa ia mungkin akan tetap tidak berafiliasi secara politik untuk sementara waktu jika ia resmi diberhentikan oleh PDIP karena mendukung Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden. Dia juga menekankan bahwa PDIP telah menjadi bagian dari dirinya sejak dia berada di kelas enam sekolah dasar. Keluarganya memiliki keterkaitan dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), yang merupakan pendahulu PDIP. "Jadi, tentu saja, jika saya tidak lagi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya masih akan terlibat dalam politik, tetapi mungkin akan tetap 'jomblo' secara politik sejenak, Setelah itu, kita akan melihat apakah mungkin setelah beberapa tahun kesalahan saya diampuni, saya bisa mendaftar kembali untuk bergabung dengan PDIP. Jika saya tidak diterima, mungkin bisa bergabung dengan PSI, antara lain," kata Budiman, dikutip dari CNNIndonesia. (hs)
Indonesia
| Kamis, 24 Agustus 2023
Politik
Ganjar-Prabowo Kompak Pake Baju Kotak-kotak di BelanjaRaya
PIFA, Politik - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan tampak kompak menggunakan kemeja kotak-kotak saat menghadiri acara BelajaRaya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8). Kedua Capres itu bahkan sempat berpelukan sambil bergenggam tangan. Ganjar terlihat menggunakan kemeja kotak-kotak merah putih. Sementara Prabowo menggunakan flanel kotak-kotak dengan warna dominan biru dan putih. Kedua juga tampak saling menepuk-nepuk punggung satu sama lain sambil tersenyum. Momen ini terjadi setelah Prabowo menjadi salah satu pembicara dalam BelajaRaya, sementara Ganjar saat hendak menjadi pembicara di acara tersebut. Setelah momen berpelukan itu, Prabowo sempat mengatakan kepada awak media bahwa dirinya dan Ganjar tak janjian untuk memakai baju yang serupa. "Kebetulan enggak ada koordinasi," cetus Prabowo. Pada kesempatan tersebut Prabowo juga menyampaikan ingin bersaing secara sehat di Pilpres 2024 mendatang lantaran menurutnya persaingan juga harus dengan kekeluargaan. "Ya tadi ketemu, baik saya hubungannya baik sama beliau, kita bersaing dengan sehat ya, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan," pungkasnya. Dia juga menegaskan agar politik di Indonesia harus politik kekeluargaan. "Politik di antara saudara," tandas dia.
Jakarta
| Minggu, 30 Juli 2023
Politik
Polisi Ungkap Manipulasi Takaran Minyakita sekitar 13 Ton di Tangerang
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengungkap dugaan manipulasi takaran Minyakita di wilayah Rajeg, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan indikasi pengurangan volume sekitar 13 ton.Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menyampaikan bahwa kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten. “Kasus ini sedang didalami. Dari hasil penyelidikan di wilayah Banten, kita menemukan ada sekitar 13 ton yang kita duga mengalami pengurangan volume,” ujar Suyudi di Kota Serang, Rabu (12/3).Lebih lanjut, Suyudi menegaskan bahwa pihaknya masih menelusuri apakah kasus ini hanya berasal dari wilayah tersebut atau ada keterlibatan pihak lain. “Kalau nanti ada sumber lain, pasti akan kita tindak juga,” tambahnya.Saat ini, penyidik terus mengembangkan kasus dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pedagang yang terlibat dalam distribusi Minyakita. Bahkan, salah satu tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi takaran minyak telah ditahan.Dugaan Pengurangan Volume Terjadi di Beberapa TokoSebelumnya, Subdirektorat 1 Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Banten bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Kota Serang menemukan Minyakita yang tidak sesuai takaran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai toko di Kota Serang pada Senin (11/3).Kanit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Banten, AKP Yoga Tama, mengungkapkan bahwa dalam sidak tersebut ditemukan Minyakita dalam kemasan botol sebanyak 29 krat, dengan masing-masing krat berisi 12 botol. “Petugas metrologi mengambil satu sampel botol untuk pengukuran, dan didapatkan hasil isi bersihnya hanya 770 ml, padahal dalam label tertera satu liter,” ujar Yoga.Untuk langkah selanjutnya, kepolisian akan mengamankan barang bukti serta melakukan klarifikasi guna mengetahui asal-usul minyak yang tidak sesuai takaran tersebut.Polda Banten menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Minyakita akan terus dilakukan guna mengantisipasi peredaran minyak bersubsidi yang tidak memenuhi standar takaran yang seharusnya.
Indonesia
| Rabu, 12 Maret 2025