Politik
Presiden Prabowo Tunjuk Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini diputuskan dalam rapat terbatas keempat yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 Juni 2025. “Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa serta memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen,” kata Teddy. Ia menambahkan, koperasi juga akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang melalui sambungan telepon melaporkan bahwa sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah terbentuk di seluruh Indonesia. Program ini kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dan pengoperasian koperasi setelah tahap pembentukan rampung sesuai target. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Satgas Koperasi Merah Putih akan terdiri atas ketua dari unsur Menko Pangan, wakil dari unsur menteri lainnya, serta pelaksana harian. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta perwakilan dari Agrinas dan Pertamina.
Politik
| Selasa, 24 Juni 2025
Trending
Puan Maharani Minta Nama Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online Diungkap ke Publik
Indonesia
| Kamis, 4 Juli 2024
Prabowo: Saya Nggak Suka Ada yang Jelek-Jelekin Bu Mega
Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025
Menilik Drama Panggung Politik yang disebut Jokowi, Drama Keluarganya Sendiri?
Indonesia
| Selasa, 7 November 2023
Prabowo Kumpulkan Ormas Islam di Istana, Bahas Isu Nasional hingga Gaza
Politik
| Selasa, 3 Februari 2026
Riuh Teriakan 'Presiden' Sambut Ganjar di Medan
Medan
| Senin, 12 Juni 2023
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka KPK dan Dampaknya pada Perpolitikan Nasional
Politik
| Rabu, 25 Desember 2024
Profil Gibran Rakabuming Raka: Pengusaha hingga Wakil Presiden
Indonesia
| Kamis, 7 Juni 2024
Politikus PDIP Sebut Andika Perkasa Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar
Indonesia
| Kamis, 29 Juni 2023
Prabowo Naikkan Gaji ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Negara Lewat Perpres Baru
Politik
| Minggu, 21 September 2025
Tanggapi Manuver Mantunya yang Jadi Kader Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa
Medan
| Selasa, 21 Mei 2024
Berita Terbaru
Politik
Insantara Petakan 14 Kandidat Kuat Ketua Umum PBNU Jelang Muktamar ke-35
PIFA, Politik - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang dinilai berpeluang dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Peneliti Insantara, Wildan Efendy, mengatakan pemetaan tersebut disusun berdasarkan tiga indikator utama, yakni tingkat popularitas tokoh, rekam jejak kepemimpinan, serta hasil wawancara mendalam dengan jajaran pengurus hingga warga NU di berbagai daerah. “Penentuan nama-nama ini berdasarkan popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus hingga warga NU,” kata Wildan dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Berdasarkan kajian tersebut, 14 nama kandidat dikelompokkan ke dalam empat klaster. Dua nama yang masuk sebagai kandidat kuat di antaranya adalah petahana Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Klaster pertama berasal dari internal PBNU yang mencakup Gus Yahya, Mohammad Nuh, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa. Klaster kedua berasal dari jajaran Pengurus Wilayah NU (PWNU), yakni Abdul Ghaffar Razin, Abdul Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad. Sementara itu, klaster tokoh NU dan pesantren diisi oleh Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, serta Marzuqi Mustamar. Adapun klaster terakhir berasal dari tokoh politik dan pemerintahan, yang mencakup Cak Imin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Wildan menambahkan, aspirasi dari pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga warga NU kultural menunjukkan dorongan kuat terhadap terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU. “Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU,” kata dia. Sebelumnya, rapat pleno PBNU telah menyepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada Juli atau Agustus 2026.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Politik
Pengamat Nilai Sikap Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil dari India Dukung Industri Otomotif Nasional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bentuk nyata dukungan terhadap industri otomotif lokal. Menurut Sudarto, sikap tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan industri otomotif nasional sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi. “Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional,” kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menilai keputusan untuk menunda impor hingga dilakukan pembahasan menyeluruh oleh Presiden bersama para pemangku kepentingan merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak besar. Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keberlanjutan industri dalam negeri, penciptaan nilai tambah lokal, serta dampak ekonomi jangka panjang bagi nasional. “Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” ujarnya. Sudarto juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak keputusan tersebut terhadap ekosistem industri otomotif nasional yang selama ini dinilai telah memiliki kemampuan produksi yang memadai. “Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” katanya. Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program KDKMP. Namun, Ketua Dewan Penasihat Great Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menilai rencana impor tersebut tidak memiliki landasan kuat serta berpotensi menghambat penguatan industri otomotif nasional. Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana impor tersebut ditunda, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih rinci rencana tersebut. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Dasco juga menyebut Presiden akan meminta masukan serta melakukan penghitungan kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum mengambil keputusan akhir terkait rencana impor tersebut.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Politik
Pengamat Nilai Ambang Batas Parlemen 7 Persen Bisa Tekan Politik Transaksional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen berpotensi menekan praktik politik transaksional dalam sistem kepartaian di Indonesia. “Dengan demikian, bisa jadi akan mengurangi juga potensi politik transaksional, karena dengan sedikit partai, peluang jual beli kursi bisa ditekan,” kata Iwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, ambang batas parlemen yang lebih tinggi juga dapat mencegah terbentuknya koalisi gemuk dalam pemerintahan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. “Koalisi tidak terlalu gemuk atau banyak partai dan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif,” ujarnya. Selain itu, menurut Iwan, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan stabilitas politik yang lebih baik karena sistem kepartaian tidak terlalu terfragmentasi. “Memang kalau ambang batas parlemen tinggi, maka sistem politik bisa lebih stabil dan tidak terlalu terfragmentasi. Dampak positifnya adalah memudahkan pembentukan pemerintahan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi juga mengandung risiko terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam hal representasi suara rakyat. “Jika ambang batas parlemen terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah bisa mengurangi representasi suara rakyat karena akan banyak suara pemilih menjadi menguap atau hangus begitu saja kalau partai yang mereka pilih tidak mencapai 7 persen suara sah secara nasional,” tuturnya. Iwan juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan. “Semakin kokoh karena ambang batas parlemen yang terlalu tinggi secara sistemik akan menguntungkan partai besar dan mapan,” ujarnya. Sebelumnya, Partai NasDem secara konsisten mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh serta Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa, untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang Pemilu akan mulai bergulir pada 2026, setelah Badan Legislasi DPR RI menetapkan RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Adapun Mahkamah Konstitusi sebelumnya, pada 29 Februari 2024, mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas penetapan ambang batas parlemen minimal 4 persen dan meminta pembentuk undang-undang segera merevisi ketentuan tersebut sebelum Pemilu 2029.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Berita Populer
Politik
Presiden Prabowo Tunjuk Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini diputuskan dalam rapat terbatas keempat yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 Juni 2025. “Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa serta memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen,” kata Teddy. Ia menambahkan, koperasi juga akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang melalui sambungan telepon melaporkan bahwa sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah terbentuk di seluruh Indonesia. Program ini kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dan pengoperasian koperasi setelah tahap pembentukan rampung sesuai target. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Satgas Koperasi Merah Putih akan terdiri atas ketua dari unsur Menko Pangan, wakil dari unsur menteri lainnya, serta pelaksana harian. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta perwakilan dari Agrinas dan Pertamina.
Politik
| Selasa, 24 Juni 2025
Politik
Puan Maharani Minta Nama Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online Diungkap ke Publik
PIFA, Politik - Ketua DPR Puan Maharani dengan tegas meminta agar nama-nama anggota Dewan yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (2/7), sebagai respons terhadap laporan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. MKD sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 60 orang di lingkungan DPR terlibat dalam perjudian online, di mana dua di antaranya adalah anggota DPR. Informasi ini didasarkan pada surat resmi dari Menko Polhukam dan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto. Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, mengkonfirmasi bahwa telah ada laporan terkait perputaran uang dari aktivitas haram tersebut yang mencapai Rp1,926 miliar. Meskipun demikian, MKD belum mengungkapkan secara spesifik nama-nama anggota DPR yang terlibat. Puan menekankan pentingnya transparansi dalam menangani kasus ini. "Ya kalau memang itu ada, ya sebutin namanya. Biar enggak ada fitnah," katanya. (ad)
Indonesia
| Kamis, 4 Juli 2024
Politik
Prabowo: Saya Nggak Suka Ada yang Jelek-Jelekin Bu Mega
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (17/2), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penghargaan kepada para Presiden pendahulu yang telah berjasa dalam membangun Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan dan kontribusi para pemimpin tersebut telah menjadi landasan penting dalam menciptakan kesejahteraan bangsa.Dalam pidatonya, Prabowo khusus memuji Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa Megawati memiliki jasa besar dalam perjalanan bangsa dan menegaskan ketidaksukaannya jika ada pihak yang mencela kepemimpinan Megawati."Ibu Mega banyak jasa dan keberhasilannya untuk republik ini. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega ke saya, saya nggak suka ada yang jelek-jelekin Bu Mega karena saya mengerti apa yang beliau buat untuk republik ini," ujar Prabowo.Prabowo juga menekankan pentingnya sikap menghormati dan menghargai kepemimpinan setiap presiden yang pernah memimpin Indonesia. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra agar melihat sisi positif dari setiap kepemimpinan yang ada. “Setiap pemimpin selalu mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa,” kata Prabowo.Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa setiap presiden memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses membangun negara. Ia memberikan analogi pembangunan rumah, dengan mengatakan bahwa Presiden Soekarno membangun pondasi, Presiden Soeharto melanjutkan pembangunan, diikuti oleh Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menghadapi berbagai krisis besar selama 10 tahun masa kepemimpinannya.Tak ketinggalan, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mulai merancang program-program keinginan untuk kemakmuran Indonesia. Meskipun diakui adanya kekurangan dalam kepemimpinan masing-masing, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin telah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia."Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk warga Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu bukan kita melupakan atau bukan kita tidak mau belajar. Dari kekurangan itu justru kita harus belajar, supaya kita meningkat," tutup Prabowo.
Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025
Feeds
Insantara Petakan 14 Kandidat Kuat Ketua Umum PBNU Jelang Muktamar ke-35
PIFA, Politik - Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang dinilai berpeluang dipilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. Peneliti Insantara, Wildan Efendy, mengatakan pemetaan tersebut disusun berdasarkan tiga indikator utama, yakni tingkat popularitas tokoh, rekam jejak kepemimpinan, serta hasil wawancara mendalam dengan jajaran pengurus hingga warga NU di berbagai daerah. “Penentuan nama-nama ini berdasarkan popularitas, rekam jejak, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus hingga warga NU,” kata Wildan dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Berdasarkan kajian tersebut, 14 nama kandidat dikelompokkan ke dalam empat klaster. Dua nama yang masuk sebagai kandidat kuat di antaranya adalah petahana Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Klaster pertama berasal dari internal PBNU yang mencakup Gus Yahya, Mohammad Nuh, Syaifullah Yusuf, dan Zulfa Mustofa. Klaster kedua berasal dari jajaran Pengurus Wilayah NU (PWNU), yakni Abdul Ghaffar Razin, Abdul Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad. Sementara itu, klaster tokoh NU dan pesantren diisi oleh Imam Jazuli, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, serta Marzuqi Mustamar. Adapun klaster terakhir berasal dari tokoh politik dan pemerintahan, yang mencakup Cak Imin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar. Wildan menambahkan, aspirasi dari pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga warga NU kultural menunjukkan dorongan kuat terhadap terjadinya pergantian kepemimpinan di tubuh PBNU. “Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU,” kata dia. Sebelumnya, rapat pleno PBNU telah menyepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada Juli atau Agustus 2026.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Pengamat Nilai Sikap Dasco Tunda Impor 105 Ribu Mobil dari India Dukung Industri Otomotif Nasional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bentuk nyata dukungan terhadap industri otomotif lokal. Menurut Sudarto, sikap tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembangunan industri otomotif nasional sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi. “Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional,” kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menilai keputusan untuk menunda impor hingga dilakukan pembahasan menyeluruh oleh Presiden bersama para pemangku kepentingan merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang berdampak besar. Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan keberlanjutan industri dalam negeri, penciptaan nilai tambah lokal, serta dampak ekonomi jangka panjang bagi nasional. “Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” ujarnya. Sudarto juga menekankan pentingnya memperhitungkan dampak keputusan tersebut terhadap ekosistem industri otomotif nasional yang selama ini dinilai telah memiliki kemampuan produksi yang memadai. “Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” katanya. Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program KDKMP. Namun, Ketua Dewan Penasihat Great Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menilai rencana impor tersebut tidak memiliki landasan kuat serta berpotensi menghambat penguatan industri otomotif nasional. Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana impor tersebut ditunda, mengingat Presiden Prabowo Subianto masih menjalani kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas lebih rinci rencana tersebut. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Dasco juga menyebut Presiden akan meminta masukan serta melakukan penghitungan kesiapan industri otomotif dalam negeri sebelum mengambil keputusan akhir terkait rencana impor tersebut.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Pengamat Nilai Ambang Batas Parlemen 7 Persen Bisa Tekan Politik Transaksional
PIFA, Politik - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai usulan ambang batas parlemen sebesar 7 persen berpotensi menekan praktik politik transaksional dalam sistem kepartaian di Indonesia. “Dengan demikian, bisa jadi akan mengurangi juga potensi politik transaksional, karena dengan sedikit partai, peluang jual beli kursi bisa ditekan,” kata Iwan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, ambang batas parlemen yang lebih tinggi juga dapat mencegah terbentuknya koalisi gemuk dalam pemerintahan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. “Koalisi tidak terlalu gemuk atau banyak partai dan proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif,” ujarnya. Selain itu, menurut Iwan, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan stabilitas politik yang lebih baik karena sistem kepartaian tidak terlalu terfragmentasi. “Memang kalau ambang batas parlemen tinggi, maka sistem politik bisa lebih stabil dan tidak terlalu terfragmentasi. Dampak positifnya adalah memudahkan pembentukan pemerintahan,” katanya. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi juga mengandung risiko terhadap kualitas demokrasi, khususnya dalam hal representasi suara rakyat. “Jika ambang batas parlemen terlalu tinggi, maka yang terjadi adalah bisa mengurangi representasi suara rakyat karena akan banyak suara pemilih menjadi menguap atau hangus begitu saja kalau partai yang mereka pilih tidak mencapai 7 persen suara sah secara nasional,” tuturnya. Iwan juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat dominasi partai-partai besar yang sudah mapan. “Semakin kokoh karena ambang batas parlemen yang terlalu tinggi secara sistemik akan menguntungkan partai besar dan mapan,” ujarnya. Sebelumnya, Partai NasDem secara konsisten mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Surya Paloh serta Wakil Ketua Umum NasDem Saan Mustopa, untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse, mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang Pemilu akan mulai bergulir pada 2026, setelah Badan Legislasi DPR RI menetapkan RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Adapun Mahkamah Konstitusi sebelumnya, pada 29 Februari 2024, mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas penetapan ambang batas parlemen minimal 4 persen dan meminta pembentuk undang-undang segera merevisi ketentuan tersebut sebelum Pemilu 2029.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Nurul Arifin Nilai Wacana Pengiriman TNI ke Gaza Bisa Tingkatkan Kapasitas Operasi Nontempur
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menilai wacana pengiriman personel Tentara Nasional Indonesia ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian berpotensi memberikan manfaat strategis bagi peningkatan kapasitas prajurit TNI, khususnya dalam menjalankan operasi nontempur di wilayah konflik. Menurut dia, keterlibatan langsung di lapangan akan memperkaya pengalaman prajurit dalam koordinasi multinasional serta penanganan krisis kemanusiaan. Tantangan keamanan global ke depan, kata dia, tidak selalu berbentuk perang konvensional. “Banyak situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan untuk menjaga stabilitas tanpa terlibat dalam operasi tempur,” kata Nurul di Jakarta, Selasa. Ia menegaskan, peran aktif Indonesia di kawasan konflik internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nurul menyebut stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi proses rekonstruksi dan pemulihan sosial di Gaza. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur akan sulit dilakukan secara optimal. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan mandat yang jelas serta komunikasi yang terbuka kepada publik terkait rencana tersebut. Kejelasan aturan keterlibatan dan jaminan perlindungan bagi personel Indonesia, menurutnya, harus menjadi prioritas utama. “Selama mandatnya tegas, fokus pada perlindungan sipil dan kemanusiaan, serta tidak bergeser ke operasi militer, saya melihat ini sebagai langkah yang konstruktif,” katanya. Selain itu, Nurul menilai partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza juga berpotensi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional sebagai negara yang konsisten dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian internasional, lanjutnya, menjadi modal penting untuk menjalankan peran tersebut secara profesional. “Ketika ada ruang untuk berkontribusi secara langsung dalam menjaga stabilitas dan membantu masyarakat sipil, tentu itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan politik kita,” tutup Nurul.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
OSO Nilai Penggunaan Jet Pribadi untuk Menag Tak Bermasalah
PIFA, Politik - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO, angkat bicara terkait langkah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang melaporkan penggunaan fasilitas jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Fasilitas jet pribadi tersebut digunakan Nasaruddin saat menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Menurut OSO, penggunaan fasilitas itu tidak bermasalah karena Nasaruddin hadir atas undangan untuk kegiatan keagamaan.“Ya enggak ada salahnya dong. Orang kita ngundang. Kita yang meresmikan masjid, tempat pengajian. Salahnya di mana?” kata OSO saat dihubungi, Selasa (24/2).OSO menegaskan kehadiran Nasaruddin dalam acara tersebut bukan dalam kapasitas menjalankan tugas formal sebagai menteri. Ia menyebut Menag hanya diminta memimpin doa dalam rangka peresmian gedung.“Enggak ada hubungan juga sama pekerjaan dia. Cuma baca doa, orang Islam kita,” ujarnya.Ia juga menepis anggapan bahwa fasilitas jet pribadi itu merupakan bentuk gratifikasi.“Gratifikasinya apa? He-he-he. Masa sesama orang Islam, sama orang Islam enggak boleh?” kata OSO.Sebelumnya, Nasaruddin Umar melaporkan penggunaan jet pribadi milik OSO kepada KPK. Ia menjelaskan, keputusan menggunakan jet tersebut diambil karena keterbatasan jadwal penerbangan komersial.“Karena jam 11 malam kan enggak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi karena ada persiapan Sidang Isbat,” kata Nasaruddin di KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/2).Nasaruddin menegaskan pelaporan itu dilakukan sebagai bentuk komitmen transparansi terhadap potensi gratifikasi yang mungkin timbul, termasuk penggunaan fasilitas jet pribadi.“Kali ini saya datang lagi, ya untuk menyampaikan tentang terkait dengan kemarin, kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan ya, di Makassar untuk dengan menggunakan pesawat khusus itu ya,” ucapnya.Menanggapi laporan tersebut, KPK menyatakan akan menelaah dan memverifikasi kelengkapannya. Lembaga antirasuah itu juga membuka peluang meminta keterangan tambahan, termasuk dari pihak pemberi fasilitas.“Dalam analisis, dimungkinkan untuk meminta informasi tambahan ataupun keterangan pihak-pihak tertentu,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.Setelah proses verifikasi, KPK akan melakukan analisis lanjutan untuk menentukan status pemberian fasilitas jet pribadi tersebut.
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
DPR Minta Produsen Mie Sedaap Hentikan PHK, Perusahaan Janji Tak Ulangi
PIFA, Politik - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan telah menerima aspirasi para pekerja PT Karunia Alam Segar terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini. Hasil koordinasi dengan pihak perusahaan menghasilkan kesepakatan agar PHK tersebut dihentikan. Menurut Dasco, pihak DPR RI telah berkomunikasi langsung dengan manajemen perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur, dan perusahaan menyatakan komitmennya untuk tidak kembali melakukan PHK. "Tadi kami sudah lakukan koordinasi dan saya pikir para pekerja dapat kembali tenang bekerja," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Ia menegaskan bahwa kebijakan PHK seharusnya tidak dilakukan, terlebih menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, para pekerja berhak menjalankan ibadah puasa dan menyambut Lebaran dengan rasa aman dan tenang. "Saya pikir sudah cukup komitmen dari pihak (perusahaan) Mie Sedaap. Tadi kami sudah lakukan koordinasi," ujarnya. Sebelumnya, informasi mengenai PHK terhadap sekitar 400 pekerja produsen Mie Sedaap ramai beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa ratusan pekerja dirumahkan hanya beberapa hari sebelum Ramadhan. Bahkan, para pekerja dikabarkan menerima pemberitahuan PHK hanya melalui pesan WhatsApp, meskipun kontrak kerja mereka masih berjalan. Kondisi itu memicu perhatian publik dan mendorong DPR RI turun tangan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan tersebut.
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
Komisi III DPR Mulai Susun Naskah Akademik RUU Perampasan Aset
PIFA, Politik - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI telah mulai menyusun draf naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. "Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan komitmen DPR RI yang telah disepakati sebelumnya, yakni memproses RUU Perampasan Aset setelah rampungnya pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kemudian juga dikompilasi dengan Undang-Undang Tipikor," ujar Dasco. Menurut pimpinan DPR yang membidangi urusan politik, hukum, dan keamanan itu, tahapan berikutnya adalah membuka ruang partisipasi publik sebelum RUU Perampasan Aset masuk ke proses pembahasan resmi di parlemen. "Ketika itu kemudian selesai, kita juga akan segera menyusul (RUU Perampasan Aset) dengan Undang-Undang PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) dan RUU Ketenagakerjaan," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dukungannya terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh pemerintah bersama DPR RI. "Kehadiran regulasi ini akan menjadi langkah maju yang strategis dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya guna memastikan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Minggu (22/2). Ia menambahkan, dukungan KPK diberikan karena dalam praktik penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana.
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
PDIP Tegaskan DPR Belum Ambil Sikap soal Isu Penutupan Minimarket demi Koperasi Merah Putih
PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan belum ada pernyataan maupun keputusan resmi dari DPR RI terkait isu rencana pemerintah menutup atau membatasi ekspansi toko ritel modern di desa demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik," kata Dolfie dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Penegasan tersebut disampaikan Dolfie untuk meluruskan isu yang beredar luas di masyarakat, yang menyebut DPR RI telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait penghentian ekspansi minimarket demi mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam narasi yang beredar, bahkan disebutkan Ketua DPR RI Puan Maharani telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut. Dolfie menjelaskan bahwa isu tersebut sejatinya merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa PDT yang berlangsung pada November 2025. Dalam rapat itu, Mendes PDT sempat menyampaikan pandangan mengenai perlunya menyetop maraknya minimarket di desa agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan optimal. Namun, ia menegaskan bahwa respons yang muncul dari anggota dewan dalam rapat tersebut masih bersifat lisan dan belum menjadi keputusan resmi Komisi V DPR RI. "Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu. "Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa," lanjutnya. Dolfie menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan selalu menempatkan kajian mendalam sebagai landasan utama dalam menyikapi kebijakan strategis, khususnya yang berdampak langsung pada dunia usaha, koperasi desa, serta kehidupan masyarakat luas. "Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data," paparnya. Menurut dia, seluruh kebijakan tersebut juga harus dibahas secara mendalam melalui komisi terkait di DPR RI, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha," imbuh Dolfie.
Politik
| Senin, 23 Februari 2026
Ketua MPR Ahmad Muzani: Kasus Bripda MS di Tual Harus Jadi Pelajaran bagi Polri
PIFA, Politik - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan agar kasus penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS terhadap anak di bawah umur hingga meninggal dunia di Tual, Maluku, menjadi pelajaran penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Muzani, peristiwa serupa belakangan kerap muncul dalam sejumlah penanganan hukum. Meski demikian, ia mengaku belum mengikuti kasus tersebut secara rinci. “Itu harus menjadi pelajaran dan saya kira kami percaya bahwa aparat kepolisian dalam hal ini Mabes Polri ataupun Polda akan menangani secara profesional,” kata Muzani usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Jakarta, Minggu. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Mabes Polri akan bertindak tegas dengan berlandaskan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Muzani juga menekankan pentingnya Polri memperhatikan harapan dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, pandangan serta kritik publik terhadap institusi kepolisian akan menjadi bahan pertimbangan pimpinan Polri dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil, lanjut dia, harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan. “Sabarlah sebentar karena pasti kepolisian dalam hal ini Kapolri dan jajarannya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang semua terjadi di lapangan,” katanya. Sebelumnya, berdasarkan kronologi kepolisian, peristiwa bermula saat patroli Brimob melaksanakan kegiatan cipta kondisi menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada Kamis (19/2/2026) dini hari. Patroli yang awalnya berada di Kompleks Mangga Dua, Langgur, hingga sekitar pukul 02.00 WIT, kemudian bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar kawasan Tete Pancing. Saat tiba di lokasi, tersangka bersama sejumlah anggota turun dari kendaraan dan melakukan pengamanan. Sekitar 10 menit kemudian, dua sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngadi menuju Tete Pancing. Tersangka disebut mengayunkan helm taktikal sebagai isyarat, namun helm tersebut mengenai pelipis kanan korban AT (14) hingga korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup. Korban sempat dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada pukul 13.00 WIT, korban dinyatakan meninggal dunia.
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026
Seskab Teddy Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal di Indonesia
PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat (AS) dapat masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. “Itu tidak benar,” kata Teddy dalam pernyataannya melalui Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu. Teddy menegaskan seluruh produk yang memang diwajibkan bersertifikat halal tetap harus mencantumkan label halal resmi, baik yang diterbitkan oleh lembaga halal di AS maupun oleh otoritas di Indonesia. “Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halal-nya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia,” ujarnya. Ia menjelaskan, untuk produk makanan dan minuman, sertifikasi halal bersifat wajib. Di AS, sertifikat halal dapat diterbitkan oleh lembaga seperti Halal Transactions of Omaha dan Islamic Food and Nutrition Council of America. Sementara di Indonesia, kewenangan sertifikasi berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain produk pangan, Teddy menyebut kosmetik dan alat kesehatan juga berada dalam pengawasan ketat. Kedua jenis produk tersebut wajib mengantongi izin edar dan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum dapat beredar di pasar dalam negeri. “Produk kosmetik dan alat kesehatan wajib memiliki sertifikasi dari BPOM,” katanya. Teddy juga menjelaskan bahwa Indonesia dan AS telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) atau perjanjian saling pengakuan standar halal. Kesepakatan ini memungkinkan penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global tanpa mengurangi standar dan pengawasan di masing-masing negara. Isu pelonggaran aturan halal sempat mencuat setelah penandatanganan perjanjian dagang tarif resiprokal oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington. Dalam dokumen Annex III Article 2.9 disebutkan adanya penyesuaian aturan halal untuk memfasilitasi ekspor kosmetik, perangkat medis, dan sejumlah barang asal AS, dengan pembahasan teknis lanjutan dilakukan bersama United States Trade Representative. Namun demikian, Teddy menegaskan penyesuaian tersebut tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang memang diwajibkan oleh regulasi Indonesia.
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Presiden Prabowo Tunjuk Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini diputuskan dalam rapat terbatas keempat yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 Juni 2025. “Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa serta memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen,” kata Teddy. Ia menambahkan, koperasi juga akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang melalui sambungan telepon melaporkan bahwa sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah terbentuk di seluruh Indonesia. Program ini kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dan pengoperasian koperasi setelah tahap pembentukan rampung sesuai target. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Satgas Koperasi Merah Putih akan terdiri atas ketua dari unsur Menko Pangan, wakil dari unsur menteri lainnya, serta pelaksana harian. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta perwakilan dari Agrinas dan Pertamina.
Politik
| Selasa, 24 Juni 2025
Politik
Puan Maharani Minta Nama Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online Diungkap ke Publik
PIFA, Politik - Ketua DPR Puan Maharani dengan tegas meminta agar nama-nama anggota Dewan yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian online diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (2/7), sebagai respons terhadap laporan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. MKD sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 60 orang di lingkungan DPR terlibat dalam perjudian online, di mana dua di antaranya adalah anggota DPR. Informasi ini didasarkan pada surat resmi dari Menko Polhukam dan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto. Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, mengkonfirmasi bahwa telah ada laporan terkait perputaran uang dari aktivitas haram tersebut yang mencapai Rp1,926 miliar. Meskipun demikian, MKD belum mengungkapkan secara spesifik nama-nama anggota DPR yang terlibat. Puan menekankan pentingnya transparansi dalam menangani kasus ini. "Ya kalau memang itu ada, ya sebutin namanya. Biar enggak ada fitnah," katanya. (ad)
Indonesia
| Kamis, 4 Juli 2024
Politik
Prabowo: Saya Nggak Suka Ada yang Jelek-Jelekin Bu Mega
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pada acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (17/2), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan penghargaan kepada para Presiden pendahulu yang telah berjasa dalam membangun Indonesia. Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan dan kontribusi para pemimpin tersebut telah menjadi landasan penting dalam menciptakan kesejahteraan bangsa.Dalam pidatonya, Prabowo khusus memuji Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Prabowo mengungkapkan bahwa Megawati memiliki jasa besar dalam perjalanan bangsa dan menegaskan ketidaksukaannya jika ada pihak yang mencela kepemimpinan Megawati."Ibu Mega banyak jasa dan keberhasilannya untuk republik ini. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega ke saya, saya nggak suka ada yang jelek-jelekin Bu Mega karena saya mengerti apa yang beliau buat untuk republik ini," ujar Prabowo.Prabowo juga menekankan pentingnya sikap menghormati dan menghargai kepemimpinan setiap presiden yang pernah memimpin Indonesia. Ia mengingatkan kader Partai Gerindra agar melihat sisi positif dari setiap kepemimpinan yang ada. “Setiap pemimpin selalu mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa,” kata Prabowo.Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa setiap presiden memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses membangun negara. Ia memberikan analogi pembangunan rumah, dengan mengatakan bahwa Presiden Soekarno membangun pondasi, Presiden Soeharto melanjutkan pembangunan, diikuti oleh Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang menghadapi berbagai krisis besar selama 10 tahun masa kepemimpinannya.Tak ketinggalan, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mulai merancang program-program keinginan untuk kemakmuran Indonesia. Meskipun diakui adanya kekurangan dalam kepemimpinan masing-masing, Prabowo menegaskan bahwa setiap pemimpin telah berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia."Mereka sudah berbuat yang terbaik untuk warga Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu bukan kita melupakan atau bukan kita tidak mau belajar. Dari kekurangan itu justru kita harus belajar, supaya kita meningkat," tutup Prabowo.
Indonesia
| Selasa, 18 Februari 2025