Politik
Isu Trafficking dan Konflik Myanmar Dibahas di KTT ASEAN 2023
PIFA, Politik - KTT ASEAN merupakan kepanjangan dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yaitu pertemuan tahunan para pemimpin negara anggota dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). KTT ASEAN biasanya diadakan sekali dalam setahun dan berfungsi sebagai platform untuk para pemimpin negara ASEAN membahas isu-isu regional dan internasional, serta mengevaluasi kemajuan dari berbagai inisiatif dan program ASEAN. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN tahun ini, agendanya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai tuan rumah, KTT ASEAN 2023 berlangsung di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (10/5/2023) hari ini dan akan berakhir pada Kamis besok. “Akan ada lima pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, yaitu pertemuan KTT dalam format pleno dan kemudian ada empat pertemuan interface," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno, seperti dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (9/5/2023). Dalam forum negara Asean tersebut, sejumlah isu yang sedang terjadi di kawasan ASEAN turut menjadi pembahasan para Menlu. Termasuk mengenai trafficking dan mengenai masalah isu serangan yang terjadi di Myanmar. “Para Menteri Luar Negeri banyak sekali membahas mengenai upaya untuk memerangi trafficking in persons terutama kejahatan di bidang online scamming, Para Menlu juga banyak sekali membahas isu mengenai masalah Myanmar, termasuk isu serangan yang baru-baru ini terjadi pada saat AHA Centre dan tim monitoring ASEAN hendak menyampaikan bantuan kemanusiaan,” ungkap Menlu RI, Retno Marsudi, dikutip dari Kompas.com. Mengapa Trafficking in Person turut menjadi isu yang dibahas? Trafficking in persons atau perdagangan manusia adalah tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau pemakaian kekuatan atau bentuk lain dari penindasan, atau melalui penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan terhadap orang tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam perdagangan manusia dapat berupa perdagangan seksual, pekerja paksa, pengangkatan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan sering kali melibatkan orang-orang yang berada dalam posisi yang rentan seperti perempuan dan anak-anak, orang yang miskin, orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pekerjaan yang layak, serta orang-orang yang telah terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena konflik, perang, atau bencana alam. Secara keseluruhan, KTT ASEAN memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara dan sekitarnya. KTT ini membantu memperkuat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialognya, serta mempromosikan kerja sama dan integrasi regional dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan investasi hingga isu-isu keamanan dan lingkungan. (hs)
Asia Tenggara
| Rabu, 10 Mei 2023
Trending
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023
PDIP Pecat Jokowi, Ronny Talapessy Sebut Kasus Hasto Politis
Indonesia
| Jumat, 27 Desember 2024
Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana
Politik
| Sabtu, 7 Maret 2026
Menag Imbau Masyarakat Jangan Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama sebagai Alat Politik
Indonesia
| Senin, 4 September 2023
Hasto Kristiyanto Sebut Diancam jadi Tersangka Jika PDIP Pecat Jokowi
Indonesia
| Jumat, 21 Maret 2025
Wali Kota Prabumulih Bantah Isu Mutasi Kepsek SMPN 1 karena Tegur Anak Bawa Mobil
Politik
| Rabu, 17 September 2025
Rieke Diah Pitaloka Kritik Pergub ASN Poligami yang Diterbitkan Pj Gubernur DKI
Jakarta
| Minggu, 19 Januari 2025
Seskab Teddy Tegaskan Produk AS Tetap Wajib Bersertifikat Halal di Indonesia
Politik
| Minggu, 22 Februari 2026
Gubernur Sumut Sesalkan Mahasiswa Tewas Dikeroyok di Masjid Sibolga: Rumah Ibadah Harus Jadi Tempat Perlindungan
Politik
| Rabu, 5 November 2025
Ganjar Tanggapi Ajakan Debat BEM UI: Sabar, Saya Masih Gubernur
Jakarta
| Senin, 28 Agustus 2023
Berita Terbaru
Politik
Wartawan DPR Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Usai Pernyataan 'Sirkus'
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya yang menyebut suasana rapat "seperti sirkus". Laporan disertai bukti berupa rekaman video dan diajukan karena Deddy dinilai tidak menyampaikan permintaan maaf. Ketua MKD DPR RI menyatakan laporan telah diterima dan akan diproses setelah koordinasi dengan pimpinan, termasuk menjadwalkan pemanggilan terhadap Deddy. Sementara itu, Deddy membantah menghina profesi wartawan. Ia menegaskan ucapannya merujuk pada kondisi ruang rapat yang dipenuhi orang-orang berdiri, bukan ditujukan kepada jurnalis. Ia juga menegaskan tetap menghormati profesi wartawan dan mendukung keterbukaan peliputan di DPR.
Politik
| Jumat, 31 Juli 2026
Politik
Divonis 2 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengajukan banding setelah divonis 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi "jatah preman". Ia mengaku kecewa karena menilai putusan pengadilan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menyebut perkara yang menjeratnya penuh rekayasa. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana penjara, Abdul Wahid juga dijatuhi denda serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November 2025. Jaksa menilai Abdul Wahid menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Riau menyerahkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Politik
| Jumat, 31 Juli 2026
Politik
DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski MK memberi masa penyesuaian hingga APBN 2028, pemerintah dinilai sebaiknya segera menyesuaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Charles juga mengusulkan agar program MBG lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak yang berisiko mengalami masalah gizi. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat program lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban APBN. Senada, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai pemisahan anggaran akan membuat pengelolaan dan pertanggungjawaban Program MBG menjadi lebih jelas, karena program tersebut bukan merupakan bagian dari anggaran pendidikan.
Politik
| Jumat, 31 Juli 2026
Berita Populer
Politik
Isu Trafficking dan Konflik Myanmar Dibahas di KTT ASEAN 2023
PIFA, Politik - KTT ASEAN merupakan kepanjangan dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yaitu pertemuan tahunan para pemimpin negara anggota dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). KTT ASEAN biasanya diadakan sekali dalam setahun dan berfungsi sebagai platform untuk para pemimpin negara ASEAN membahas isu-isu regional dan internasional, serta mengevaluasi kemajuan dari berbagai inisiatif dan program ASEAN. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN tahun ini, agendanya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai tuan rumah, KTT ASEAN 2023 berlangsung di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (10/5/2023) hari ini dan akan berakhir pada Kamis besok. “Akan ada lima pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, yaitu pertemuan KTT dalam format pleno dan kemudian ada empat pertemuan interface," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno, seperti dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (9/5/2023). Dalam forum negara Asean tersebut, sejumlah isu yang sedang terjadi di kawasan ASEAN turut menjadi pembahasan para Menlu. Termasuk mengenai trafficking dan mengenai masalah isu serangan yang terjadi di Myanmar. “Para Menteri Luar Negeri banyak sekali membahas mengenai upaya untuk memerangi trafficking in persons terutama kejahatan di bidang online scamming, Para Menlu juga banyak sekali membahas isu mengenai masalah Myanmar, termasuk isu serangan yang baru-baru ini terjadi pada saat AHA Centre dan tim monitoring ASEAN hendak menyampaikan bantuan kemanusiaan,” ungkap Menlu RI, Retno Marsudi, dikutip dari Kompas.com. Mengapa Trafficking in Person turut menjadi isu yang dibahas? Trafficking in persons atau perdagangan manusia adalah tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau pemakaian kekuatan atau bentuk lain dari penindasan, atau melalui penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan terhadap orang tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam perdagangan manusia dapat berupa perdagangan seksual, pekerja paksa, pengangkatan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan sering kali melibatkan orang-orang yang berada dalam posisi yang rentan seperti perempuan dan anak-anak, orang yang miskin, orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pekerjaan yang layak, serta orang-orang yang telah terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena konflik, perang, atau bencana alam. Secara keseluruhan, KTT ASEAN memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara dan sekitarnya. KTT ini membantu memperkuat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialognya, serta mempromosikan kerja sama dan integrasi regional dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan investasi hingga isu-isu keamanan dan lingkungan. (hs)
Asia Tenggara
| Rabu, 10 Mei 2023
Politik
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
PIFA, Politik - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju sebagai calon presiden (Capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Lewat unggahannya di Twitter, Ganjar tampak senang dengan dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Ganjar turut membagikan foto momen dirinya bersama Hary Tanoe, usai sesi penandatangan MoU kerja sama politik antara Perindo dengan PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini (9/6). "Uhuy. Akhirnya Pak Hary mau ikut lari." cuit @ganjarpranowo dengan emoji tersenyum lepas nampak gigi. Melansir detikcom, MoU antar kedua partai itu diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan tersebut Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kerja sama politik Perindo dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. "Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya pilpres. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia 2024," ujarnya, seperti dikutip dari detikcim, Jumat (9/6). Hary Tanoe menyampaikan alasan pemilihannya terhadap PDIP dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, saat ini PDIP merupakan partai yang paling siap untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. "Kenapa PDIP? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi, ini saya jawab, Karena PDIP adalah partai yang paling siap hari ini. Memenuhi threshold 20% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan," terang dia. Selain itu, Hary Tanoe menjelaskan bahwa Partai Perindo dan PDIP memiliki kesamaan ideologi, dan sosok Ganjar Pranowo sebagai bapak calon presiden yang diusung oleh PDIP juga menjadi pertimbangan penting. "Yang kedua, filosofi ideologinya tentunya sama, sama-sama landasannya Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tambah dia. "Yang ketiga, figur capres, ini yang terpenting, Bapak Ganjar Pranowo, adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik, yang kita lihat pada hari ini," tutupnya. (yd)
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023
Politik
PDIP Pecat Jokowi, Ronny Talapessy Sebut Kasus Hasto Politis
PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan keputusan PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Dalam jumpa pers di DPP PDIP Jakarta, Selasa (24/12), Ronny menilai kasus hukum yang menjerat Hasto adalah politis. Ia menyebut bahwa kasus ini selalu dijadikan teror kepada Hasto sejak lantang mengkritik pemerintahan Jokowi."Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny.PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12). Pemecatan dilakukan dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024. Ronny menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Hasto dan menilai KPK melakukan cipta kondisi dengan membocorkan SPDP yang bersifat rahasia.Ronny mengatakan PDIP akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif, namun menilai kasus suap yang menjerat Hasto sebagai bentuk politisasi hukum. "Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum," ujarnya.Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga terlibat menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi Anggota DPR 2019-2024 melalui jalur PAW. Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah politisasi hukum, menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.
Indonesia
| Jumat, 27 Desember 2024
Feeds
Wartawan DPR Laporkan Deddy Sitorus ke MKD Usai Pernyataan 'Sirkus'
Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) resmi melaporkan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pernyataannya yang menyebut suasana rapat "seperti sirkus". Laporan disertai bukti berupa rekaman video dan diajukan karena Deddy dinilai tidak menyampaikan permintaan maaf. Ketua MKD DPR RI menyatakan laporan telah diterima dan akan diproses setelah koordinasi dengan pimpinan, termasuk menjadwalkan pemanggilan terhadap Deddy. Sementara itu, Deddy membantah menghina profesi wartawan. Ia menegaskan ucapannya merujuk pada kondisi ruang rapat yang dipenuhi orang-orang berdiri, bukan ditujukan kepada jurnalis. Ia juga menegaskan tetap menghormati profesi wartawan dan mendukung keterbukaan peliputan di DPR.
Politik
| Jumat, 31 Juli 2026
Divonis 2 Tahun Penjara, Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Ajukan Banding
Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengajukan banding setelah divonis 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi "jatah preman". Ia mengaku kecewa karena menilai putusan pengadilan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan menyebut perkara yang menjeratnya penuh rekayasa. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Selain pidana penjara, Abdul Wahid juga dijatuhi denda serta kewajiban membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada November 2025. Jaksa menilai Abdul Wahid menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksa sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Riau menyerahkan uang untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Politik
| Jumat, 31 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski MK memberi masa penyesuaian hingga APBN 2028, pemerintah dinilai sebaiknya segera menyesuaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Charles juga mengusulkan agar program MBG lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak yang berisiko mengalami masalah gizi. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat program lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi beban APBN. Senada, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai pemisahan anggaran akan membuat pengelolaan dan pertanggungjawaban Program MBG menjadi lebih jelas, karena program tersebut bukan merupakan bagian dari anggaran pendidikan.
Politik
| Jumat, 31 Juli 2026
Rakerda PAN Pontianak Jadi Ajang Konsolidasi, Boyman Harun Minta Kader Hadir untuk Rakyat
1111MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0 PONTIANAK – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN se-Kota Pontianak serta Relawan DPR RI PAN 2026 di Rumah Adat Melayu Pontianak, Rabu (29/7/2026).Kegiatan tersebut dihadiri ratusan kader, pengurus, relawan, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus memperkokoh struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua DPW PAN Kalimantan Barat, Boyman Harun. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan kepengurusan DPC, pengucapan sumpah jabatan, hingga penyerahan Bendera Pataka PAN kepada perwakilan ketua DPC. Sementara itu, pelantikan Relawan DPR RI PAN 2026 ditandai dengan pembacaan ikrar dan penyematan jaket secara simbolis.Ketua DPD PAN Kota Pontianak, Muhammad Jais, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal untuk memperkuat kerja organisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan.Ia meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, memperkuat koordinasi antarkader, serta menghadirkan PAN sebagai partai yang responsif terhadap berbagai persoalan publik."Kepercayaan masyarakat hanya dapat dijaga melalui kerja nyata dan pengabdian yang konsisten," ujarnya.Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan yang mewakili Wali Kota Pontianak menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik. Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.Ia juga mengajak kader PAN untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif, mendorong kreativitas dalam memperjuangkan kepentingan warga, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.Sementara itu, Ketua DPW PAN Kalbar Boyman Harun dalam pidato politiknya menegaskan pentingnya disiplin, soliditas, dan militansi seluruh struktur partai dari tingkat kota hingga kecamatan.Ia menekankan kader PAN harus hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya menjelang pemilu, sebagai pelayan rakyat yang mampu mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat."Kader PAN harus menjadi energi perubahan, hadir membawa solusi, dan tidak pernah berhenti bekerja untuk rakyat," tegas Boyman.Melalui Rakerda dan pelantikan tersebut, PAN Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memperluas jaringan relawan, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat di Kota Pontianak.
Politik
| Rabu, 29 Juli 2026
Hotman Paris Umumkan Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah dari Kursi Roda
JAKARTA – Advokat Hotman Paris Hutapea resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pengumuman itu disampaikan saat menjalani perawatan di RS Medistra, Jakarta, Kamis (23/7), dengan kondisi duduk di atas kursi roda akibat gangguan saraf kejepit yang dideritanya. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman mengaku kembali merasakan nyeri hebat di bagian pinggang bawah sebelum memutuskan menyampaikan pengunduran dirinya kepada publik. "Pagi ini saya kesakitan lagi di bagian pinggang bawah," kata Hotman. Ia mengungkapkan dokter lebih dahulu memberikan obat pereda nyeri (painkiller) sebelum dirinya menghadapi awak media. "Jadi karena saya perlu painkiller karena masih sakit, tadi dokter Penny dikasih itu," ujarnya. Saat memberikan keterangan, Hotman juga terlihat membawa tongkat yang digunakan untuk membantu aktivitas berjalan. Hotman menjelaskan dirinya didiagnosis menderita Hernia Nukleus Pulposus (HNP) atau saraf kejepit di bagian pinggang bawah. Kondisi tersebut telah dirasakannya sejak Juni 2026 dan membuatnya mencoba berbagai metode pengobatan. Ia mengaku sempat menjalani pijat tradisional di Bojong Gede, terapi akupuntur di Kelapa Gading, hingga akhirnya menjalani operasi di sebuah rumah sakit di Singapura pada awal Juli. "Bulan Juni sudah kesakitan, sudah bolak-balik. Terus juga akupunktur sampai ke dokter katanya jago pijit di hutan di Bogor, Bojong Gede. Gue juga baru sadar kok ininya diginiin pijat makin parah," katanya. Setelah itu, Hotman juga mencoba pengobatan tradisional China yang melibatkan terapi puluhan jarum. "Dikasih 50 jarum-jarum, 50 ada, tusuk sini semua. Aduh benar-benar sampai dua kali. Baru saya sadar apa yang kejepit di sini apa yang dijarum-jarum," tuturnya. Meski telah menjalani operasi, dokter disebut menyarankan agar dirinya beristirahat selama dua pekan. Namun, Hotman tetap bekerja, termasuk mendampingi Febrie Adriansyah dalam perkara yang sedang dihadapinya. Ia mengaku khawatir kondisinya akan semakin memburuk jika terus memaksakan diri bekerja. "Aku sangat khawatir, takut jadi lumpuh. Karena selama dua bulan itu syaraf aku itu ke kaki," ujarnya. Atas pertimbangan kondisi kesehatan tersebut, Hotman memutuskan mengakhiri pendampingannya sebagai pengacara Febrie Adriansyah. Keputusan itu, menurutnya, telah disampaikan langsung kepada kliennya dua hari sebelum pengumuman resmi. "Saya sudah bilang ke dia, karena kondisi kesehatan yang bisa parah, saya sudah memberitahukan beliau [Febrie] saya mengundurkan diri sebagai pengacara dari bapak Febrie dalam kasus sebagai tersangka di Kejaksaan Agung, itu intinya," kata Hotman.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
Oegroseno Minta Penjadwalan Ulang Klarifikasi Kasus Pengadaan Lahan Sepolwan
JAKARTA – Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menjadwalkan ulang agenda klarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan). Oegroseno sebelumnya dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada penyidik pada Kamis (23/7). Namun, ia mengaku tidak dapat memenuhi undangan tersebut karena memiliki agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. "Iya (tidak hadir), masih ada kegiatan saya yang tidak bisa ditinggalkan," ujar Oegroseno kepada wartawan. Ia mengaku telah mengusulkan agar proses klarifikasi dijadwalkan ulang pada Kamis (30/7) mendatang. Selain itu, Oegroseno ingin lebih dulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan lahan tersebut. "Saya masih cari itu data-data tahun 2011. Karena nanti masa datang ke situ enggak bawa data, kan enggak lucu," katanya. Sebelumnya, Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa pihaknya kembali mengirimkan undangan klarifikasi kepada Oegroseno sebagai bagian dari proses penyelidikan. Menurut Totok, agenda tersebut bukan merupakan pemanggilan sebagai tersangka ataupun saksi, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan. "Bukan pemanggilan, melainkan undangan klarifikasi untuk memperoleh keterangan yang diagendakan hari Kamis tanggal 23 Juli 2026," ujar Totok. Totok juga membantah anggapan bahwa langkah penyidik merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mantan Wakapolri tersebut. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan Sepolwan. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. "Jadi, penyelidikan ini dimaksud untuk menentukan peristiwa ini merupakan tindak pidana korupsi atau bukan," jelas Totok. Lebih lanjut, Totok mengatakan mekanisme undangan klarifikasi telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf j KUHAP sebagai salah satu langkah penyelidikan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Penyelidikan kasus pengadaan lahan Sepolwan tersebut hingga kini masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap penetapan tersangka.
Politik
| Jumat, 24 Juli 2026
KPK Sita Toyota Alphard dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil Toyota Alphard dalam penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat periode 2025–2030, Lalu Ahmad Zaini, beserta sejumlah pihak lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument, Alvonsus Gani, kepada Lalu Ahmad Zaini yang berkaitan dengan proyek di PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM). "Salah satu yang dilakukan penyitaan dalam kegiatan ini yakni satu unit mobil Toyota Alphard yang diduga diterima Bupati LAZ dari ALG selaku pihak swasta, terkait proyek-proyek di PT AMGM," kata Budi, Kamis (23/7). Menurut Budi, kendaraan tersebut sebelumnya telah diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Bupati Lombok Barat. Setelah itu, mobil dibawa ke Markas Komando Brimob untuk diamankan sebagai barang bukti. "Mobil diamankan pada saat peristiwa tertangkap tangan di rumah bupati, yang kemudian dibawa ke Mako Brimob," ujarnya. KPK belum mengungkap lokasi penggeledahan yang sedang berlangsung karena proses penyidikan masih berjalan. "Kegiatan masih berlangsung, kami akan memperbarui perkembangannya," kata Budi. Ia menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani, dan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman. Ketiganya diduga terlibat dalam perkara benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Para tersangka saat ini telah ditahan selama 20 hari pertama hingga 9 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kabupaten Lombok Barat pada 20 Juli 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap 19 orang, kemudian membawa tujuh orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Sehari berikutnya, satu orang lainnya juga ditangkap di Jakarta. Selain menyita Toyota Alphard, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti lain dengan nilai total sekitar Rp9,06 miliar, antara lain uang tunai, dana dalam rekening perusahaan, sertifikat dan akta jual beli tanah, serta dokumen pembelian tanah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Komisi X DPR Mengaku Belum Pernah Bahas Universitas Republik Indonesia Bentukan Prabowo
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Komisi X belum pernah membahas pembentukan lembaga tersebut dalam agenda resmi. Lalu mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan dari pemerintah mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggaran URI. "Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan URI, baik dalam rapat maupun agenda resmi. Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," kata Lalu, Kamis (24/7). Politikus PKB itu menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apa nilai tambah Universitas Republik Indonesia dibandingkan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan yang selama ini telah mencetak sumber daya manusia untuk pemerintahan. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. "Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," ujarnya. Lalu menyampaikan Komisi X akan meminta penjelasan resmi kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) setelah masa reses DPR berakhir pada Agustus mendatang. "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek pada masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," katanya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan mencetak calon-calon pemimpin bangsa. Menurut Prasetyo, konsep URI mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Prancis melalui École nationale d'administration (ENA), yang kini telah bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). Pemerintah berharap lulusan URI nantinya tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wawasan kebangsaan yang kuat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di pemerintahan.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Hotman Paris Tanggapi Laporan Dugaan Penghinaan Wartawan: Siap Penuhi Panggilan Polisi
JAKARTA – Pengacara Hotman Paris Hutapea menanggapi santai laporan dugaan penghinaan terhadap wartawan yang dilayangkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Media Independen Online (MIO) Indonesia ke Polda Metro Jaya. Saat ditemui dalam konferensi pers pada Kamis (23/7), Hotman menegaskan dirinya tidak khawatir menghadapi proses hukum tersebut. "Don't worry lah, don't worry," kata Hotman. Hotman menjelaskan ucapan yang menjadi polemik itu disampaikan kepada seorang wartawan secara personal saat sesi doorstop di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7), bukan ditujukan kepada organisasi pers atau profesi wartawan secara keseluruhan. "Itu kan dari orang ke orang. Saya menjelaskan panjang lebar, tetapi dia terus ngotot. Akhirnya saya bilang, 'lu ngerti enggak sih?'. Itu ditujukan ke oknum, bukan ke organisasi. Jadi itu delik aduan, bukan delik pers," ujarnya. Meski demikian, Hotman memastikan akan bersikap kooperatif apabila penyidik memanggilnya untuk dimintai keterangan. "Ya pasti datang kalau dipanggil. Saya taat hukum. Enggak ada masalah," katanya. Ia juga kembali menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam sesi wawancara singkat atau doorstop, bukan konferensi pers resmi, sehingga menurutnya pernyataannya tidak ditujukan kepada lembaga pers. Sebelumnya, PWI melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/7). Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan tindak pidana penghinaan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Di hari yang sama, organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia juga melaporkan Hotman dengan nomor LP/B/5298/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dalam laporannya, MIO menilai Hotman diduga melanggar sejumlah ketentuan dalam KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Laporan tersebut bermula dari ucapan Hotman saat mendampingi mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Hotman melontarkan sejumlah kalimat yang dinilai merendahkan profesi jurnalis, di antaranya "lu punya otak gak?", "shut up", hingga menyebut wartawan sebagai "pengecut". Pernyataan itu memicu kecaman dari berbagai organisasi profesi wartawan. Menyusul polemik tersebut, Hotman kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, ia meminta maaf kepada wartawan serta organisasi profesi jurnalis atas ucapannya yang menimbulkan kontroversi.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Pejabat Gayo Lues Mundur Usai Anak Viral Flexing, Sebut Bentuk Tanggung Jawab Moral
GAYO LUES – Asisten I Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nevi Rizal, resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah anaknya menjadi sorotan publik akibat unggahan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues pada Kamis (23/7). Dalam suratnya, Nevi Rizal menyebut keputusan itu diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika sebagai pejabat publik. "Meskipun persoalan tersebut bersifat pribadi, sebagai pejabat publik saya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, etika, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tulis Nevi Rizal dalam surat pengunduran dirinya. Ia menilai polemik yang melibatkan anggota keluarganya berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri demi menjaga nama baik institusi. "Demi menjaga nama baik institusi serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini," ujarnya. Dalam surat tersebut, Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan, rekan kerja, dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ia turut mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat sebagai Asisten I Setdakab Gayo Lues. Wakil Bupati Gayo Lues, H. Maliki, membenarkan bahwa pemerintah daerah telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pengajuan itu akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami sudah menerima surat pengunduran diri beliau. Ke depan akan kami pelajari dan proses sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maliki. Maliki juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues akan menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan. Pemkab bahkan berencana membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus yang menjadi perhatian publik itu. "Pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan ini, dan hasilnya akan kami sampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya. Sementara itu, anak Nevi Rizal, Dea Arranoya, juga telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya warga Gayo Lues. Dalam surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2026, Dea mengakui unggahan yang menampilkan gaya hidup mewah di media sosial merupakan kesalahan dan bentuk ketidakdewasaannya. Salah satu unggahan yang menuai sorotan memperlihatkan deretan jeriken berisi bahan bakar minyak (BBM) yang diunggah pada 9 Desember 2025, di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Dea mengaku tidak mencari pembenaran atas tindakannya dan menyatakan telah menghapus seluruh konten yang menjadi sorotan dari akun media sosialnya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berusaha menjadi pribadi yang lebih rendah hati, bijaksana, dan peka terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.
Politik
| Kamis, 23 Juli 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Isu Trafficking dan Konflik Myanmar Dibahas di KTT ASEAN 2023
PIFA, Politik - KTT ASEAN merupakan kepanjangan dari Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yaitu pertemuan tahunan para pemimpin negara anggota dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). KTT ASEAN biasanya diadakan sekali dalam setahun dan berfungsi sebagai platform untuk para pemimpin negara ASEAN membahas isu-isu regional dan internasional, serta mengevaluasi kemajuan dari berbagai inisiatif dan program ASEAN. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN tahun ini, agendanya dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai tuan rumah, KTT ASEAN 2023 berlangsung di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (10/5/2023) hari ini dan akan berakhir pada Kamis besok. “Akan ada lima pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, yaitu pertemuan KTT dalam format pleno dan kemudian ada empat pertemuan interface," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno, seperti dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (9/5/2023). Dalam forum negara Asean tersebut, sejumlah isu yang sedang terjadi di kawasan ASEAN turut menjadi pembahasan para Menlu. Termasuk mengenai trafficking dan mengenai masalah isu serangan yang terjadi di Myanmar. “Para Menteri Luar Negeri banyak sekali membahas mengenai upaya untuk memerangi trafficking in persons terutama kejahatan di bidang online scamming, Para Menlu juga banyak sekali membahas isu mengenai masalah Myanmar, termasuk isu serangan yang baru-baru ini terjadi pada saat AHA Centre dan tim monitoring ASEAN hendak menyampaikan bantuan kemanusiaan,” ungkap Menlu RI, Retno Marsudi, dikutip dari Kompas.com. Mengapa Trafficking in Person turut menjadi isu yang dibahas? Trafficking in persons atau perdagangan manusia adalah tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau pemakaian kekuatan atau bentuk lain dari penindasan, atau melalui penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan terhadap orang tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam perdagangan manusia dapat berupa perdagangan seksual, pekerja paksa, pengangkatan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan sering kali melibatkan orang-orang yang berada dalam posisi yang rentan seperti perempuan dan anak-anak, orang yang miskin, orang yang tidak memiliki akses ke pendidikan atau pekerjaan yang layak, serta orang-orang yang telah terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena konflik, perang, atau bencana alam. Secara keseluruhan, KTT ASEAN memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Asia Tenggara dan sekitarnya. KTT ini membantu memperkuat hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialognya, serta mempromosikan kerja sama dan integrasi regional dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan dan investasi hingga isu-isu keamanan dan lingkungan. (hs)
Asia Tenggara
| Rabu, 10 Mei 2023
Politik
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
PIFA, Politik - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju sebagai calon presiden (Capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Lewat unggahannya di Twitter, Ganjar tampak senang dengan dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Ganjar turut membagikan foto momen dirinya bersama Hary Tanoe, usai sesi penandatangan MoU kerja sama politik antara Perindo dengan PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini (9/6). "Uhuy. Akhirnya Pak Hary mau ikut lari." cuit @ganjarpranowo dengan emoji tersenyum lepas nampak gigi. Melansir detikcom, MoU antar kedua partai itu diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan tersebut Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kerja sama politik Perindo dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. "Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya pilpres. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia 2024," ujarnya, seperti dikutip dari detikcim, Jumat (9/6). Hary Tanoe menyampaikan alasan pemilihannya terhadap PDIP dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, saat ini PDIP merupakan partai yang paling siap untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. "Kenapa PDIP? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi, ini saya jawab, Karena PDIP adalah partai yang paling siap hari ini. Memenuhi threshold 20% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan," terang dia. Selain itu, Hary Tanoe menjelaskan bahwa Partai Perindo dan PDIP memiliki kesamaan ideologi, dan sosok Ganjar Pranowo sebagai bapak calon presiden yang diusung oleh PDIP juga menjadi pertimbangan penting. "Yang kedua, filosofi ideologinya tentunya sama, sama-sama landasannya Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tambah dia. "Yang ketiga, figur capres, ini yang terpenting, Bapak Ganjar Pranowo, adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik, yang kita lihat pada hari ini," tutupnya. (yd)
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023
Politik
PDIP Pecat Jokowi, Ronny Talapessy Sebut Kasus Hasto Politis
PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan keputusan PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Dalam jumpa pers di DPP PDIP Jakarta, Selasa (24/12), Ronny menilai kasus hukum yang menjerat Hasto adalah politis. Ia menyebut bahwa kasus ini selalu dijadikan teror kepada Hasto sejak lantang mengkritik pemerintahan Jokowi."Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny.PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12). Pemecatan dilakukan dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024. Ronny menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Hasto dan menilai KPK melakukan cipta kondisi dengan membocorkan SPDP yang bersifat rahasia.Ronny mengatakan PDIP akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif, namun menilai kasus suap yang menjerat Hasto sebagai bentuk politisasi hukum. "Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum," ujarnya.Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga terlibat menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi Anggota DPR 2019-2024 melalui jalur PAW. Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah politisasi hukum, menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.
Indonesia
| Jumat, 27 Desember 2024