Politik
Anak Muda Kalbar Kompeten di Kancah Politik
Berita Lokal, PIFA – Sekretaris DPW Garda Pemuda Nasdem Kalimantan Barat, Ryan Adhyatma menyebutkan, anak muda di Kalbar memiliki kompetensi di kancah politik daerah. Dia meyakini kekuatan muda ini bakal membawa daerah lebih baik ke depan. Dia menuturkan, keberadaan anak muda telah banyak mengisi kursi di parlemen. Dengan semangat kepemudaan, suara mereka mempengaruhi dalam penentuan arah kebijakan di daerah. “Saya yakin sangat banyak anak muda Kalbar yang berkompeten dan memiliki keberanian dalam berpolitik. Pemilu serentak nanti banyak anak muda mengisi kursi di parlemen. Bahkan di Pilkada akan banyak anak muda yang ikut kontestasi,” katanya, Selasa (6/9/2022). Keberadaan pemuda di panggung politik ini, merupakan anugerah. Sebab Indonesia tengah memasuki bonus demografi. Jumlah usia produktif saat ini, lebih dominan ketimbang usia nonproduktif. “Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini lah waktu dan ruang untuk kita anak muda berperan dalam mengendalikan arus politik daerah, bahkan tanah air, untuk kemajuan ke depan,” bebernya. Maka tak heran, sambung politisi muda asal Kota Pontianak ini, berbagai partai politik berupaya memfasilitasi anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Tak cuma partai kecil, bahkan partai-partai besar. “Partai-partai besar juga berlomba-lomba merekrut anak muda untuk kekuatan politik mereka,” tandasnya. (ap)
Kalbar
| Selasa, 6 September 2022
Trending
Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Komitmen Dukung Palestina Merdeka
Malaysia
| Selasa, 28 Januari 2025
Effendi Simbolon Nilai Megawati Seharusnya Mundur dari Jabatan Ketum PDIP
Indonesia
| Kamis, 9 Januari 2025
Berangkat ke KPU Gunakan Mobil Soekarno, Mahfud MD Tunggu Ganjar Pranowo di Tugu Proklamasi
Jakarta
| Jumat, 20 Oktober 2023
PDIP Bantah Effendi Simbolon Dukung Prabowo, Hasto: Dia Taat Menangkan Ganjar
Jakarta
| Senin, 10 Juli 2023
Prabowo-Megawati Tampilkan Keakraban di Harlah Pancasila, PDIP: Wujud Kenegarawanan dan Tradisi Pemimpin Bangsa
Politik
| Selasa, 3 Juni 2025
Diusung PDIP, PPP, dan Hanura saat Pilkada, Ria Norsan Justru Bergabung Gerindra Setelah Menang Pilkada
Pontianak
| Senin, 5 Mei 2025
Playboy Pecat Mia Khalifa karena Dukungannya Terhadap Hamas
Palestina
| Rabu, 11 Oktober 2023
Demokrat Soal Duet Anies-AHY: Kata Lembaga Survei Besar, Hampir Tanpa Tanding!
Jakarta
| Kamis, 29 September 2022
Kampanye di Sintang, Sutarmidji Raih Dukungan Lintas Etnis dan Agama untuk Pilgub Kalbar 2024
Kalbar
| Kamis, 31 Oktober 2024
Drama Kepulangan Mentan Syahrul Yasin Limpo: Penggeledahan, Ketidakpastian, dan Sorotan Publik
Jakarta
| Jumat, 6 Oktober 2023
Berita Terbaru
Politik
Presiden Prabowo Tanggapi Tudingan Otoriter: Rasanya Enggak, Tapi Saya Catat untuk Introspeksi
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menanggapi tudingan yang menyebut dirinya sebagai pemimpin otoriter. Hal itu ia sampaikan dalam pidato usai memimpin langsung pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Rabu (29/10). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku sering menonton sejumlah podcast yang berisi kritik terhadap dirinya pada malam hari sebelum beristirahat. “Jadi malam-malam saya buka (podcast), apa iya ya? apa memang saya otoriter? Rasanya enggak sih,” ujar Prabowo. Meski terkadang merasa kesal dengan komentar-komentar tersebut, Prabowo mengatakan dirinya tetap mencatat setiap kritik yang muncul sebagai bahan introspeksi. “Saya suka malam-malam suka buka podcast-podcast itu, kadang-kadang dongkol juga ya, apa ini? Tapi saya catat oh oke,” ujarnya. Ia menegaskan, seorang pemimpin harus siap menerima kritik dan koreksi, karena hal itu penting untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berulang. “Saya punya filosofi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati, jangan,” tegas Prabowo. Pernyataan ini menjadi salah satu tanggapan terbuka Prabowo terhadap pandangan sebagian pihak yang menilai gaya kepemimpinannya tegas dan cenderung keras, yang kerap diidentikkan dengan sikap otoriter.
Politik
| Kamis, 30 Oktober 2025
Politik
Elektabilitas Purbaya Yudhi Sadewa Melonjak, Geser Gibran di Bursa Cawapres 2029
PIFA, Politik - Survei terbaru IndexPolitica Indonesia mencatat lonjakan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) sekaligus calon presiden (capres) 2029. Dalam bursa cawapres, elektabilitas Purbaya mencapai 28,65 persen, unggul atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berada di posisi keempat dengan 12,35 persen, diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (5,14 persen) serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (3,30 persen). Nama Purbaya juga muncul dalam bursa capres 2029, menempati posisi kedua dengan 22,50 persen, di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memimpin dengan 40,12 persen. Posisi ketiga dan keempat masing-masing diisi oleh Anies Baswedan (13,40 persen) dan Ganjar Pranowo (7,12 persen). Direktur Eksekutif IndexPolitica Denny Charter menilai meningkatnya popularitas Purbaya disebabkan oleh gaya kepemimpinannya yang segar sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani,” ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10). Survei IndexPolitica dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.610 responden dengan metode multi stage random sampling. Survei memiliki margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Politik
| Rabu, 29 Oktober 2025
Politik
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, bukan semata mencari keuntungan finansial. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu... dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kota Barat, Solo, Senin (27/10). Menurut Jokowi, kemacetan di Jakarta dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun bagi negara. Karena itu, pemerintah menghadirkan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mengurangi kerugian sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. “Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Bukan mencari laba. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum membawa keuntungan sosial, seperti berkurangnya polusi, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan penurunan emisi karbon. Terkait isu kerugian proyek Whoosh, Jokowi mengaku belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia optimistis kinerja keuangan proyek tersebut akan terus membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Sekarang penumpang per hari sudah 19 ribu dan total sudah 12 juta penumpang. Kalau terus naik tiap tahun, kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya. Jokowi menyebut proyek Whoosh bernilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025
Berita Populer
Politik
Anak Muda Kalbar Kompeten di Kancah Politik
Berita Lokal, PIFA – Sekretaris DPW Garda Pemuda Nasdem Kalimantan Barat, Ryan Adhyatma menyebutkan, anak muda di Kalbar memiliki kompetensi di kancah politik daerah. Dia meyakini kekuatan muda ini bakal membawa daerah lebih baik ke depan. Dia menuturkan, keberadaan anak muda telah banyak mengisi kursi di parlemen. Dengan semangat kepemudaan, suara mereka mempengaruhi dalam penentuan arah kebijakan di daerah. “Saya yakin sangat banyak anak muda Kalbar yang berkompeten dan memiliki keberanian dalam berpolitik. Pemilu serentak nanti banyak anak muda mengisi kursi di parlemen. Bahkan di Pilkada akan banyak anak muda yang ikut kontestasi,” katanya, Selasa (6/9/2022). Keberadaan pemuda di panggung politik ini, merupakan anugerah. Sebab Indonesia tengah memasuki bonus demografi. Jumlah usia produktif saat ini, lebih dominan ketimbang usia nonproduktif. “Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini lah waktu dan ruang untuk kita anak muda berperan dalam mengendalikan arus politik daerah, bahkan tanah air, untuk kemajuan ke depan,” bebernya. Maka tak heran, sambung politisi muda asal Kota Pontianak ini, berbagai partai politik berupaya memfasilitasi anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Tak cuma partai kecil, bahkan partai-partai besar. “Partai-partai besar juga berlomba-lomba merekrut anak muda untuk kekuatan politik mereka,” tandasnya. (ap)
Kalbar
| Selasa, 6 September 2022
Politik
Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Komitmen Dukung Palestina Merdeka
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesamaan sikap Indonesia dan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Senin."Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution," ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan yang disampaikan Sekretariat Presiden.Presiden Prabowo juga menyambut baik gencatan senjata yang saat ini berlangsung di wilayah konflik, seraya berharap hal itu menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen.Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmen mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri kedua negara.Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dicapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Gencatan senjata ini melibatkan penghentian konflik selama 42 hari, pertukaran tawanan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Penjamin kesepakatan sepakat mendirikan pusat koordinasi di Kairo untuk memastikan implementasi kesepakatan.
Malaysia
| Selasa, 28 Januari 2025
Politik
Effendi Simbolon Nilai Megawati Seharusnya Mundur dari Jabatan Ketum PDIP
PIFA.CO.ID, POLITIK - Mantan politikus PDIP, Effendi Simbolon, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemimpinan partai, termasuk posisi ketua umum yang saat ini dipegang Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati seharusnya mundur karena dinilai gagal mengelola partai, terutama setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka."Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini masalah hukum serius, bukan sekadar persoalan etika," ujar Effendi di Jakarta, Rabu (8/1), seperti dikutip dari detikcom.Effendi mengaku prihatin dengan kasus hukum yang menjerat Hasto dan menyebut bahwa selama ia berada di PDIP, belum pernah ada Sekjen partai tersandung kasus hukum. Ia menegaskan bahwa PDIP membutuhkan pembaruan total dalam kepemimpinan, tidak hanya di level Sekjen, tetapi juga hingga ketua umum."Harus diperbarui semuanya, mungkin sampai ke ketua umum juga. Sudah waktunya ada pembaruan total," katanya.Effendi menekankan bahwa PDIP bukanlah partai milik individu, melainkan lembaga yang diatur oleh UU Parpol dan harus bertanggung jawab kepada publik.Menanggapi pernyataan Effendi, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, merespons santai dan mengaitkannya dengan pertemuan Effendi dan Joko Widodo sepekan sebelumnya. "Mungkin ini hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDIP," ujarnya.Guntur juga menyinggung pernyataan Megawati pada 12 Desember lalu bahwa ada pihak yang ingin mengganggu partai. Ia semakin yakin bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka bermuatan kepentingan politik. "Semakin jelas siapa yang ingin mengacaukan partai, bahkan memakai KPK untuk menyerang PDIP," kata Guntur.
Indonesia
| Kamis, 9 Januari 2025
Feeds
Presiden Prabowo Tanggapi Tudingan Otoriter: Rasanya Enggak, Tapi Saya Catat untuk Introspeksi
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menanggapi tudingan yang menyebut dirinya sebagai pemimpin otoriter. Hal itu ia sampaikan dalam pidato usai memimpin langsung pemusnahan narkoba di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Rabu (29/10). Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku sering menonton sejumlah podcast yang berisi kritik terhadap dirinya pada malam hari sebelum beristirahat. “Jadi malam-malam saya buka (podcast), apa iya ya? apa memang saya otoriter? Rasanya enggak sih,” ujar Prabowo. Meski terkadang merasa kesal dengan komentar-komentar tersebut, Prabowo mengatakan dirinya tetap mencatat setiap kritik yang muncul sebagai bahan introspeksi. “Saya suka malam-malam suka buka podcast-podcast itu, kadang-kadang dongkol juga ya, apa ini? Tapi saya catat oh oke,” ujarnya. Ia menegaskan, seorang pemimpin harus siap menerima kritik dan koreksi, karena hal itu penting untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berulang. “Saya punya filosofi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak boleh diikuti oleh rasa sakit hati, jangan,” tegas Prabowo. Pernyataan ini menjadi salah satu tanggapan terbuka Prabowo terhadap pandangan sebagian pihak yang menilai gaya kepemimpinannya tegas dan cenderung keras, yang kerap diidentikkan dengan sikap otoriter.
Politik
| Kamis, 30 Oktober 2025
Elektabilitas Purbaya Yudhi Sadewa Melonjak, Geser Gibran di Bursa Cawapres 2029
PIFA, Politik - Survei terbaru IndexPolitica Indonesia mencatat lonjakan elektabilitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang kini masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) sekaligus calon presiden (capres) 2029. Dalam bursa cawapres, elektabilitas Purbaya mencapai 28,65 persen, unggul atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan 20,15 persen, dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 15,75 persen. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berada di posisi keempat dengan 12,35 persen, diikuti oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (5,14 persen) serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (3,30 persen). Nama Purbaya juga muncul dalam bursa capres 2029, menempati posisi kedua dengan 22,50 persen, di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memimpin dengan 40,12 persen. Posisi ketiga dan keempat masing-masing diisi oleh Anies Baswedan (13,40 persen) dan Ganjar Pranowo (7,12 persen). Direktur Eksekutif IndexPolitica Denny Charter menilai meningkatnya popularitas Purbaya disebabkan oleh gaya kepemimpinannya yang segar sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan. “Reshuffle terakhir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terselamatkan citranya dari sosok Purbaya. Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun-tahun ‘lelah’ dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani,” ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10). Survei IndexPolitica dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.610 responden dengan metode multi stage random sampling. Survei memiliki margin of error 1,6 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Politik
| Rabu, 29 Oktober 2025
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, bukan semata mencari keuntungan finansial. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu... dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kota Barat, Solo, Senin (27/10). Menurut Jokowi, kemacetan di Jakarta dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun bagi negara. Karena itu, pemerintah menghadirkan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mengurangi kerugian sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. “Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Bukan mencari laba. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum membawa keuntungan sosial, seperti berkurangnya polusi, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan penurunan emisi karbon. Terkait isu kerugian proyek Whoosh, Jokowi mengaku belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia optimistis kinerja keuangan proyek tersebut akan terus membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Sekarang penumpang per hari sudah 19 ribu dan total sudah 12 juta penumpang. Kalau terus naik tiap tahun, kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya. Jokowi menyebut proyek Whoosh bernilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025
Mahfud MD Nilai Soeharto Secara Yuridis Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional
PIFA, Politik - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menilai Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. “Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” kata Mahfud di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu. Mahfud berpendapat bahwa seluruh mantan presiden sejatinya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, jabatan presiden sudah menjadi bukti bahwa seseorang telah memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum. “Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” ujar pakar hukum tata negara itu. Meski begitu, Mahfud menegaskan bahwa aspek sosial dan politik tetap menjadi ranah masyarakat dan tim kajian pemerintah untuk menilai. “Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” ujarnya. Mahfud juga menjelaskan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial yang dikoordinasikan bersama Menkopolhukam. “Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” katanya. Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyerahkan daftar nama tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon. Beberapa nama yang masuk daftar usulan itu antara lain Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, serta tokoh agama seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, dan Muhammad Yusuf Hasyim. Selain itu, dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta juga turut diusulkan. Usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), sebelum disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial, lalu diajukan kepada Dewan Gelar untuk penilaian lebih lanjut.
Politik
| Senin, 27 Oktober 2025
Prabowo Putuskan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Komisi X DPR Minta Kajian Manfaatnya
PIFA, Politik – Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Keputusan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Brasil merupakan mitra penting bagi Indonesia dan dirinya optimistis hubungan kedua negara akan semakin erat. “Saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik,” kata Prabowo. Sebagai bentuk komitmen, Prabowo menyatakan bahwa bahasa Portugis akan menjadi prioritas dalam disiplin pendidikan nasional. “Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia,” ujarnya. Prabowo juga mengungkapkan akan memberi arahan kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek Brian Yuliarto serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut. “Dan akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan Dasar Indonesia untuk mulai mengajar bahasa Portugis di sekolah-sekolah kita,” kata Prabowo. Sementara itu, Presiden Lula menyambut baik langkah tersebut dan berharap kerja sama antara Brasil dan Indonesia dapat memberikan keuntungan luas bagi kedua negara. “Saya berharap selama pertemuan kita dapat menjamin keuntungan politik, ekonomi, sosial, dan sains bagi rakyat Indonesia dan Brasil,” ucap Lula. Namun, keputusan Presiden Prabowo itu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia meminta pemerintah menjelaskan manfaat strategis dari pengajaran bahasa Portugis di sekolah-sekolah. “Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia,” kata Hetifah. “Namun perlu dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa,” sambungnya. Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan diterapkan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengajaran bahasa asing dan penguatan bahasa nasional. “Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” tuturnya.
Politik
| Jumat, 24 Oktober 2025
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ancam Copot Pejabat yang Sembunyikan Data APBD Rp4,1 Triliun
PIFA, Politik — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang terbukti berbohong atau menyembunyikan data faktual, termasuk terkait dana APBD yang disebut didepositokan di perbankan. “Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, atau menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu (22/10/2025). Ia menegaskan ancaman tersebut berlaku untuk semua jajaran tanpa pandang bulu, termasuk Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Dedi juga mengungkapkan telah mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengonfirmasi sumber data terkait dugaan dana APBD Jabar senilai Rp4,1 triliun yang disebut didepositokan. Kunjungan itu dilakukan guna mencocokkan data pemerintah pusat dengan data milik Pemprov Jabar. “Seluruh rangkaian verifikasi data ini akan dilakukan secara transparan agar publik mengetahui informasi yang benar sesuai fakta,” ujarnya. Sebelumnya, Dedi menampik pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut ada 15 daerah di Indonesia menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di luar bank pembangunan daerah. Jawa Barat disebut memiliki deposito Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun. Menurut data yang diungkapkan Purbaya, total dana pemerintah daerah yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun. Rinciannya, simpanan pemerintah kabupaten mencapai Rp134,2 triliun, pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan pemerintah kota Rp39,5 triliun.
Politik
| Kamis, 23 Oktober 2025
Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi Bantahan Gubernur Jabar soal Dana Rp4,1 Triliun: Data dari Bank Indonesia
PIFA, Nasional - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait adanya dana Pemda Jabar yang disebut mengendap sebesar Rp4,1 triliun di perbankan. Purbaya menegaskan data tersebut bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari pantauan resmi Bank Indonesia (BI) per September 2025. “Tanya aja ke Bank Central, itu kan data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan, data Pemda,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (21/10). Ia menegaskan tidak pernah menyebut secara spesifik bahwa dana Rp4,1 triliun tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, data yang dipaparkan hanyalah laporan umum mengenai peningkatan dana pemerintah daerah (pemda) yang tersimpan di perbankan. “Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Saya bilang, data di perbankan sekian punya Pemda, dan data itu dari sistem keuangan bank sentral,” jelasnya. Purbaya juga menolak berkoordinasi langsung dengan Dedi Mulyadi terkait perbedaan data tersebut. Ia menilai, pengecekan data keuangan daerah menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. “Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari atau setiap beberapa minggu sekali. Seperti itu datanya,” tegasnya. Sebelumnya, Dedi Mulyadi melalui unggahan video di Instagram membantah pernyataan Kementerian Keuangan dan Kemendagri yang menyebut dana Rp4,1 triliun milik Pemda Jabar mengendap di bank. Ia bahkan menantang pihak yang menyampaikan data tersebut untuk menunjukkan buktinya. “Kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada. Di dokumen kas daerah juga tidak ada,” kata Dedi. Meski demikian, Dedi mengakui adanya dana Pemda Jabar sebesar Rp2,3 triliun yang tersimpan di bank. Namun, ia menegaskan dana itu bukan dana mengendap, melainkan anggaran yang memang disiapkan untuk pembayaran kontrak pekerjaan pemerintah daerah menjelang akhir tahun. “Dana Rp2,3 triliun itu untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar — jalan, jembatan, irigasi, PJU, ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung kantor, rumah sakit, dan banyak lagi,” ujarnya. Dedi juga menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika memang ditemukan adanya dana sebesar Rp4,1 triliun yang tidak digunakan. “Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci dibukain, ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti ada ya, tahun depan dana transfer buat Jawa Barat ditambahin,” tutupnya sambil berkelakar.
Politik
| Rabu, 22 Oktober 2025
Hashim Ungkap Prabowo Pernah Ditawari Suap Rp16,5 Triliun oleh Pihak Tak Dikenal
PIFA, Politik — Presiden RI Prabowo Subianto diklaim pernah ditawari suap senilai US$1 miliar atau sekitar Rp16,5 triliun oleh pihak yang belum diungkap identitasnya. Hal itu disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Indonesia Berdoa – HUT ke-1 Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) di Jakarta, Sabtu (18/10). Hashim menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi beberapa bulan lalu dan disampaikan langsung oleh Prabowo melalui sambungan telepon. “Saya ditelepon beberapa bulan lalu, malam minggu jam 10 malam. Pak Prabowo bilang, ‘Sim, saya baru mau disogok orang.’ Saya tanya, ‘Berapa dia tawarkan?’ Dijawab, ‘Satu miliar.’ Saya pikir satu miliar rupiah, ternyata satu miliar dolar,” tutur Hashim. Ia mengatakan, Prabowo menolak tawaran tersebut. Hashim menyebut tindakan itu menunjukkan bahwa Tuhan melindungi presiden agar tidak tergoda oleh suap. “Orang-orang nekat, presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. Tapi Tuhan melindungi beliau untuk menolak uang itu,” ujar Hashim yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim menilai masih ada pihak-pihak yang berusaha mengganggu pemerintahan, termasuk dalam penertiban tambang ilegal dan pembongkaran mafia migas. “Penjahat-penjahat masih ada, mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, kita harus waspada,” katanya. Dalam kesempatan itu, Hashim juga menyebut satu tahun kepemimpinan Prabowo menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia bersyukur Indonesia tetap kuat dan bersatu. “Indonesia bersatu dengan segala kelemahan. Lawan jangan dianggap musuh, tapi teman yang berbeda pendapat. Yang penting damai, agar anak-cucu kita tidak rugi,” ujar Hashim.
Politik
| Senin, 20 Oktober 2025
Jokowi Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo Berjalan Baik Meski Perlu Evaluasi
PIFA, Politik – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menilai satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan cukup baik, meski masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. “Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” kata Jokowi usai menghadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM, Sleman, Jumat (17/10). “Ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh beliau,” lanjutnya. Menurut Jokowi, evaluasi tersebut mencakup berbagai program unggulan Prabowo seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai pelaksanaannya sudah baik dan mendapat apresiasi masyarakat. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah program unggulan telah dijalankan, meski beberapa, seperti MBG, masih menuai sorotan karena kasus keracunan pangan yang menimpa lebih dari 10 ribu anak.
Politik
| Senin, 20 Oktober 2025
Anak Riza Chalid Didakwa Gunakan Uang Rp176 Miliar untuk Main Golf di Thailand
PIFA, Politik – Anak pengusaha minyak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina. Dalam surat dakwaan, Kerry disebut menggunakan uang Rp176 miliar untuk bermain golf di Thailand bersama sejumlah pihak dari PT Pertamina. Jaksa menyebut, uang tersebut berasal dari pembayaran sewa Terminal BBM Merak yang diduga diselewengkan oleh Kerry bersama rekannya, Gading Ramadhan Joedo dan Dimas Werhaspati, serta melibatkan beberapa pejabat PT Pertamina, antara lain Yoki Firnandi, Sani Dinar Saifuddin, Arief Sukmara, dan Agus Purwono. “Terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza dan Gading Ramadhan Joedo menggunakan uang sebesar Rp176.390.287.697,24 yang berasal dari pembayaran sewa Terminal BBM Merak, yang antara lain digunakan untuk kegiatan golf di Thailand,” tulis surat dakwaan yang dibacakan di pengadilan, Selasa (14/10/2025). Modus Kerja Sama Terminal BBM Merak Jaksa menjelaskan, kasus ini bermula ketika Kerry bersama ayahnya, Riza Chalid, melalui Gading Ramadhan menawarkan kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak kepada Hanung Budya Yuktyanta dari PT Pertamina. Padahal, mereka mengetahui bahwa terminal tersebut bukan milik PT Tangki Merak, melainkan milik PT Oiltanking Merak. Namun, Kerry tetap memberikan persetujuan kepada Gading untuk menandatangani nota kesepahaman kerja sama tersebut. Bahkan, Kerry, Riza, dan Gading disebut mendesak pejabat Pertamina, termasuk Hanung Budya dan Alfian Nasution, untuk mempercepat proses kerja sama. Akibat desakan itu, Pertamina menunjuk langsung PT Oiltanking Merak meskipun penunjukan tersebut tidak memenuhi kriteria pengadaan langsung. “Memperkaya terdakwa Kerry, Gading, dan Riza melalui PT Orbit Terminal Merak sebesar Rp2,905 triliun dalam kegiatan sewa Terminal Bahan Bakar Minyak Merak,” tulis jaksa. Rekayasa Sewa Kapal dan Pengadaan Fiktif Selain kasus terminal BBM, Kerry juga didakwa melakukan rekayasa pengadaan sewa kapal. Ia meminta Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), untuk memberikan jawaban konfirmasi palsu kepada Bank Mandiri terkait pendanaan pembelian kapal. Dalam proses itu, Kerry menambahkan kalimat “pengangkutan domestik” dalam surat resmi agar kapal asing tidak dapat mengikuti tender. Tujuannya, agar kapal Suezmax milik PT JMN menjadi satu-satunya yang bisa disewa oleh PT PIS. “Proses pengadaan sewa kapal hanya bersifat formalitas untuk memastikan kapal milik PT JMN yang digunakan,” ungkap jaksa. Kerugian Negara Capai Rp285 Triliun Akibat perbuatan Kerry dan rekan-rekannya, jaksa menilai negara mengalami kerugian keuangan dan kerugian perekonomian nasional yang jika digabungkan nilainya mencapai Rp285 triliun. Kerry Adrianto kini menjadi salah satu terdakwa utama dalam perkara korupsi sektor minyak dan gas yang disebut-sebut sebagai salah satu kasus terbesar dalam sejarah BUMN energi Indonesia.
Politik
| Rabu, 15 Oktober 2025
Berita Rekomendasi
Politik
Anak Muda Kalbar Kompeten di Kancah Politik
Berita Lokal, PIFA – Sekretaris DPW Garda Pemuda Nasdem Kalimantan Barat, Ryan Adhyatma menyebutkan, anak muda di Kalbar memiliki kompetensi di kancah politik daerah. Dia meyakini kekuatan muda ini bakal membawa daerah lebih baik ke depan. Dia menuturkan, keberadaan anak muda telah banyak mengisi kursi di parlemen. Dengan semangat kepemudaan, suara mereka mempengaruhi dalam penentuan arah kebijakan di daerah. “Saya yakin sangat banyak anak muda Kalbar yang berkompeten dan memiliki keberanian dalam berpolitik. Pemilu serentak nanti banyak anak muda mengisi kursi di parlemen. Bahkan di Pilkada akan banyak anak muda yang ikut kontestasi,” katanya, Selasa (6/9/2022). Keberadaan pemuda di panggung politik ini, merupakan anugerah. Sebab Indonesia tengah memasuki bonus demografi. Jumlah usia produktif saat ini, lebih dominan ketimbang usia nonproduktif. “Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini lah waktu dan ruang untuk kita anak muda berperan dalam mengendalikan arus politik daerah, bahkan tanah air, untuk kemajuan ke depan,” bebernya. Maka tak heran, sambung politisi muda asal Kota Pontianak ini, berbagai partai politik berupaya memfasilitasi anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Tak cuma partai kecil, bahkan partai-partai besar. “Partai-partai besar juga berlomba-lomba merekrut anak muda untuk kekuatan politik mereka,” tandasnya. (ap)
Kalbar
| Selasa, 6 September 2022
Politik
Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Komitmen Dukung Palestina Merdeka
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesamaan sikap Indonesia dan Malaysia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, Senin."Masalah Palestina kita berada dalam satu garis. Kita tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan kita sangat tegas bahwa the only solution is a two-state solution," ujar Presiden Prabowo dalam pernyataan yang disampaikan Sekretariat Presiden.Presiden Prabowo juga menyambut baik gencatan senjata yang saat ini berlangsung di wilayah konflik, seraya berharap hal itu menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen.Indonesia dan Malaysia terus menunjukkan komitmen mendukung hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi aktif di tingkat regional dan internasional. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi prioritas kebijakan luar negeri kedua negara.Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza dicapai melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Gencatan senjata ini melibatkan penghentian konflik selama 42 hari, pertukaran tawanan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan. Penjamin kesepakatan sepakat mendirikan pusat koordinasi di Kairo untuk memastikan implementasi kesepakatan.
Malaysia
| Selasa, 28 Januari 2025
Politik
Effendi Simbolon Nilai Megawati Seharusnya Mundur dari Jabatan Ketum PDIP
PIFA.CO.ID, POLITIK - Mantan politikus PDIP, Effendi Simbolon, menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemimpinan partai, termasuk posisi ketua umum yang saat ini dipegang Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati seharusnya mundur karena dinilai gagal mengelola partai, terutama setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka."Dia harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, ini masalah hukum serius, bukan sekadar persoalan etika," ujar Effendi di Jakarta, Rabu (8/1), seperti dikutip dari detikcom.Effendi mengaku prihatin dengan kasus hukum yang menjerat Hasto dan menyebut bahwa selama ia berada di PDIP, belum pernah ada Sekjen partai tersandung kasus hukum. Ia menegaskan bahwa PDIP membutuhkan pembaruan total dalam kepemimpinan, tidak hanya di level Sekjen, tetapi juga hingga ketua umum."Harus diperbarui semuanya, mungkin sampai ke ketua umum juga. Sudah waktunya ada pembaruan total," katanya.Effendi menekankan bahwa PDIP bukanlah partai milik individu, melainkan lembaga yang diatur oleh UU Parpol dan harus bertanggung jawab kepada publik.Menanggapi pernyataan Effendi, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, merespons santai dan mengaitkannya dengan pertemuan Effendi dan Joko Widodo sepekan sebelumnya. "Mungkin ini hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDIP," ujarnya.Guntur juga menyinggung pernyataan Megawati pada 12 Desember lalu bahwa ada pihak yang ingin mengganggu partai. Ia semakin yakin bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka bermuatan kepentingan politik. "Semakin jelas siapa yang ingin mengacaukan partai, bahkan memakai KPK untuk menyerang PDIP," kata Guntur.
Indonesia
| Kamis, 9 Januari 2025