Politik
Kondisi Paus Fransiskus Masih Kritis
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kondisi Paus Fransiskus masih menunjukkan keadaan kritis meskipun telah menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Agostino Gemelli sejak Jumat pekan lalu. Menurut laporan medis yang diterbitkan oleh Kantor Pers Vatikan pada Sabtu malam waktu setempat, Paus Fransiskus menghadapi tantangan serius akibat kondisi kesehatannya."Pagi ini, Paus Fransiskus mengalami masalah pernapasan yang memerlukan pemberian oksigen beraliran tinggi, yang dipicu oleh asma yang telah lama dialaminya," demikian bunyi laporan tersebut.Tes darah yang dilakukan pada Sabtu menunjukkan gejala trombositopenia, yang terkait dengan anemia, yang saat ini sedang ditangani melalui transfusi darah. Meskipun masih dalam kondisi sadar dan dapat duduk di kursinya, Paus Fransiskus dilaporkan menderita lebih dari hari sebelumnya.Ketua tim medis yang menangani Paus Fransiskus, Profesor Sergio Alfieri, menyatakan dalam konferensi pers pada Jumat sore bahwa meskipun Sri Paus masih belum pulih sepenuhnya, nyawanya tidak dalam bahaya langsung. "Sri Paus masih berada dalam tahap berbahaya, terutama terkait dengan kemungkinan komplikasi infeksi paru-paru atau sepsis," kata Alfieri.Paus Fransiskus pertama kali dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli karena bronkitis yang kemudian berkembang menjadi pneumonia di kedua paru-parunya. Komunitas Katolik dan seluruh dunia terus memantau perkembangan kesehatan Sri Paus dengan harapan kesembuhannya segera.Kami akan terus memberikan pembaruan seiring dengan informasi yang diterima dari Kantor Pers Vatikan dan tim medis yang menangani Paus Fransiskus.
Vatikan
| Senin, 24 Februari 2025
Trending
Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024
Kalbar
| Selasa, 29 Oktober 2024
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025
Mardani Ali Sera Dilaporkan ke MKD DPR atas Dugaan Mengolok Partai Gelora
Indonesia
| Jumat, 31 Januari 2025
Jokowi Buka-bukaan soal Pemerintahan Prabowo, Bantah Masih Cawe-cawe
Indonesia
| Rabu, 12 Februari 2025
Demokrat Soal Duet Anies-AHY: Kata Lembaga Survei Besar, Hampir Tanpa Tanding!
Jakarta
| Kamis, 29 September 2022
Anies Dorong Banjir dan Longsor Aceh, Sumbar, Sumut Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Politik
| Senin, 15 Desember 2025
KPU Kapuas Hulu Antisipasi 81 TPS Rawan Banjir untuk Pilkada 2024
Kapuas Hulu
| Selasa, 26 November 2024
Brasil Umumkan Indonesia Resmi jadi Anggota BRICS
Indonesia
| Selasa, 7 Januari 2025
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025
Dasco Sebut Presiden Prabowo Subianto Akan Bertemu dengan Megawati Soekarnoputri
Indonesia
| Selasa, 8 April 2025
Berita Terbaru
Politik
Noel Ebenezer Lontarkan Sejumlah Klaim Kontroversial di Sidang Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
PIFA, Politik - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer kembali melontarkan pernyataan kontroversial di sela lanjutan sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1). Menjelang persidangan, Noel menuding adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik dalam perkara yang menjeratnya. Ia menyebut ormas tersebut tidak berbasis agama dan memberikan petunjuk bahwa partai yang dimaksud memiliki huruf “K” dalam namanya. “Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama,” kata Noel. “Partainya ada huruf K nya. Udah itu dulu clue nya ya,” lanjutnya. Meski demikian, Noel mengaku belum bersedia mengungkap lebih jauh identitas ormas maupun partai tersebut. Ia hanya menyebut adanya aliran dana ke pihak-pihak yang dimaksud. “Alirannya bukan terlibatnya, alirannya,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Noel juga mengklaim memperoleh informasi A1 terkait kemungkinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan “di-Noel-kan”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya sarat rekayasa. “Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘Noel’-kan,” ujar Noel. Ia mengibaratkan pihak-pihak yang mengganggu “pesta para bandit” akan diserang oleh “anjing liar”, tanpa menjelaskan lebih rinci maksud pernyataannya. Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ambil pusing dengan pernyataan Noel. “Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya tanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli,” ujar Purbaya di Jakarta. Ia juga mengaku tidak memahami maksud tudingan tersebut dan menegaskan perbedaan mendasar antara dirinya dan Noel. “Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit. Gaji gue gede di sini, cukup,” kata Purbaya, seraya menegaskan dirinya tidak khawatir selama tidak menerima uang di luar ketentuan resmi. Selain itu, Noel juga melontarkan kritik keras terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Ia bahkan menyebut OTT sebagai “operasi tipu-tipu”. “Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT. Operasi Tipu-Tipu. OTT itu Operasi Tipu-Tipu,” ucap Noel. Ia menilai praktik OTT yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan definisi hukum dalam KUHAP lama maupun baru, serta menyebutnya sebagai “kebohongan besar”. Tak hanya itu, Noel juga menantang untuk dihukum mati jika terbukti bersalah dalam perkara yang menjeratnya. Namun jika tidak terbukti, ia berharap mendapat hukuman seringan-ringannya. “Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya, hukum mati saya,” kata Noel. “Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya,” sambungnya. Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,5 miliar. Ia disebut menerima uang sebesar Rp70 juta. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler yang diduga berasal dari aparatur sipil negara Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Politik
| Selasa, 27 Januari 2026
Politik
Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian: Posisi di Bawah Presiden Sudah Ideal
PIFA, Politik - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana atau usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian. Sikap tegas tersebut disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (21/1). Menurut Listyo, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan format yang paling ideal agar institusi kepolisian dapat menjalankan perannya sebagai alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta penegakan hukum. “Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo. Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan oleh seluruh peserta rapat di Komisi III DPR. Kapolri menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan lebih memilih dicopot dari jabatannya dibanding harus menerima skema Polri berada di bawah kementerian atau dibentuknya kementerian kepolisian. “Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujar Listyo. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk mempertahankan posisi tersebut. “Perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Listyo mengungkap bahwa dirinya sempat menerima pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menjabat sebagai menteri kepolisian. “Kalau saya harus memilih, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya. Listyo menambahkan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan tanpa harus melalui struktur kementerian lain yang berpotensi menimbulkan “matahari kembar” dalam pemerintahan. Ia kembali menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga melemahkan negara dan Presiden. Oleh sebab itu, sikap penolakan tersebut menurutnya merupakan bentuk komitmen menjaga kekuatan dan independensi Polri dalam sistem ketatanegaraan saat ini.
Politik
| Selasa, 27 Januari 2026
Politik
Pulang dari Inggris, Prabowo Bawa Kesepakatan Investasi Rp91,67 Triliun di Sektor Maritim
PIFA, Politik – Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh kesepakatan investasi bernilai besar usai merampungkan kunjungan luar negerinya ke Eropa. Salah satu capaian utama adalah kesepakatan investasi dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun. Kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa kali ini mencakup tiga negara, yakni Inggris, Swiss, dan Prancis. Ia tiba kembali di Indonesia pada Sabtu, 24 Januari 2026. “Pada Sabtu sore menjelang malam, 24 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air dengan menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia usai merampungkan rangkaian kunjungan ke tiga negara,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Sabtu (24/1), dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet. Teddy menjelaskan, salah satu capaian strategis dari kunjungan tersebut adalah kesepakatan investasi di bidang maritim bersama Inggris. Kerja sama itu mencakup pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja. Selain sektor maritim, Indonesia juga mencatatkan kerja sama penting di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia menjalin kolaborasi dengan 24 universitas terbaik di Inggris, khususnya pada bidang kedokteran serta sains, teknologi, dan matematika (STEM). Dalam bidang diplomasi internasional, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian. Keikutsertaan ini ditujukan untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza, Palestina, dengan peran Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan konflik. Sementara itu, saat berada di Swiss, Presiden Prabowo menyampaikan konsep ekonomi nasional bertajuk “Prabowonomics” dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) di Davos. Konsep tersebut menegaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan di tengah tantangan global. Adapun di Prancis, Teddy menyebut Indonesia berhasil meningkatkan kerja sama nyata dengan Pemerintah Prancis di berbagai sektor strategis, meski tidak dirinci lebih lanjut. Rangkaian kunjungan ini dinilai menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global, baik dari sisi investasi, pendidikan, hingga diplomasi internasional.
Politik
| Senin, 26 Januari 2026
Berita Populer
Politik
Kondisi Paus Fransiskus Masih Kritis
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kondisi Paus Fransiskus masih menunjukkan keadaan kritis meskipun telah menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Agostino Gemelli sejak Jumat pekan lalu. Menurut laporan medis yang diterbitkan oleh Kantor Pers Vatikan pada Sabtu malam waktu setempat, Paus Fransiskus menghadapi tantangan serius akibat kondisi kesehatannya."Pagi ini, Paus Fransiskus mengalami masalah pernapasan yang memerlukan pemberian oksigen beraliran tinggi, yang dipicu oleh asma yang telah lama dialaminya," demikian bunyi laporan tersebut.Tes darah yang dilakukan pada Sabtu menunjukkan gejala trombositopenia, yang terkait dengan anemia, yang saat ini sedang ditangani melalui transfusi darah. Meskipun masih dalam kondisi sadar dan dapat duduk di kursinya, Paus Fransiskus dilaporkan menderita lebih dari hari sebelumnya.Ketua tim medis yang menangani Paus Fransiskus, Profesor Sergio Alfieri, menyatakan dalam konferensi pers pada Jumat sore bahwa meskipun Sri Paus masih belum pulih sepenuhnya, nyawanya tidak dalam bahaya langsung. "Sri Paus masih berada dalam tahap berbahaya, terutama terkait dengan kemungkinan komplikasi infeksi paru-paru atau sepsis," kata Alfieri.Paus Fransiskus pertama kali dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli karena bronkitis yang kemudian berkembang menjadi pneumonia di kedua paru-parunya. Komunitas Katolik dan seluruh dunia terus memantau perkembangan kesehatan Sri Paus dengan harapan kesembuhannya segera.Kami akan terus memberikan pembaruan seiring dengan informasi yang diterima dari Kantor Pers Vatikan dan tim medis yang menangani Paus Fransiskus.
Vatikan
| Senin, 24 Februari 2025
Politik
Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024
PIFA, Lokal — Para pemuda dari suku Madura yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera Kalimantan Barat resmi mendeklarasikan dukungan penuh mereka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono. Deklarasi dukungan ini dilakukan pada Minggu malam, 27 Oktober 2024, di Kafe Panglima, Kota Pontianak, sehari sebelum peringatan Sumpah Pemuda ke-96.Menurut Bendahara Umum Himpunan Pemuda Madura Kalbar, Totas, deklarasi ini menjadi langkah awal untuk memulai pergerakan masif di 14 kabupaten/kota Kalbar guna memastikan kemenangan Midji-Didi. “Setelah ini kita akan rapat bersama para ketua di 14 kabupaten/kota untuk merumuskan langkah apa yang akan kita ambil untuk memenangkan Pak Midji dan Pak Didi. Tapi yang pasti kita turun ke bawah,” ujarnya dengan penuh optimisme.Totas menambahkan, rekam jejak Sutarmidji dan Didi menjadi alasan utama pihaknya memilih mendukung pasangan tersebut. “Mereka terbukti bekerja baik. Program-program mereka nyata. Barang yang bagus dan benar itu mesti dilanjutkan, karena kalau kita mulai dengan orang baru, tentu akan mulai dari nol lagi untuk kebijakan-kebijakan,” tegasnya.Sebagai pemuda yang berharap ada percepatan pembangunan, baik dalam infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia, Totas menegaskan komitmen Himpunan Pemuda Madura untuk bekerja maksimal demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kalbar dalam kepemimpinan Midji-Didi pada periode 2024-2029."Kami sepakat melalui dua lembaga ini akan turun langsung ke masyarakat. Kami akan melakukan door-to-door, dari rumah ke rumah, menyentuh masyarakat secara langsung karena waktu sudah tidak lama lagi,” tambahnya.Senada dengan Totas, Ketua Sahabat Sakera Kalbar, Muhammad Ismail Zein, juga mengutarakan tekadnya untuk memenangkan Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024."Saya sebagai Ketua Sahabat Sakera mengajak dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Madura di Kalbar untuk memenangkan pasangan Pak Sutarmidji dan Pak Didi Haryono," ujarnya lantang.Zein juga mengakui, rekam jejak dan kinerja Sutarmidji sebagai kepala daerah yang sukses serta pengalaman Didi di kepolisian menjadi alasan kuat untuk mendukung mereka kembali memimpin Kalbar.“Alasan kami memilih mereka, karena mereka sudah terbukti, kinerjanya bagus, harapan kami Pak Sutarmidji dan Pak Didi kembali memimpin Kalbar,” pungkas Zein.Deklarasi dan konsolidasi Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera ini mempertegas tekad dukungan dari komunitas Madura di Kalbar, demi kemajuan provinsi yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan yang berpengalaman.
Kalbar
| Selasa, 29 Oktober 2024
Politik
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, bukan semata mencari keuntungan finansial. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu... dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kota Barat, Solo, Senin (27/10). Menurut Jokowi, kemacetan di Jakarta dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun bagi negara. Karena itu, pemerintah menghadirkan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mengurangi kerugian sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. “Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Bukan mencari laba. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum membawa keuntungan sosial, seperti berkurangnya polusi, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan penurunan emisi karbon. Terkait isu kerugian proyek Whoosh, Jokowi mengaku belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia optimistis kinerja keuangan proyek tersebut akan terus membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Sekarang penumpang per hari sudah 19 ribu dan total sudah 12 juta penumpang. Kalau terus naik tiap tahun, kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya. Jokowi menyebut proyek Whoosh bernilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025
Feeds
Noel Ebenezer Lontarkan Sejumlah Klaim Kontroversial di Sidang Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
PIFA, Politik - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel Ebenezer kembali melontarkan pernyataan kontroversial di sela lanjutan sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1). Menjelang persidangan, Noel menuding adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik dalam perkara yang menjeratnya. Ia menyebut ormas tersebut tidak berbasis agama dan memberikan petunjuk bahwa partai yang dimaksud memiliki huruf “K” dalam namanya. “Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama,” kata Noel. “Partainya ada huruf K nya. Udah itu dulu clue nya ya,” lanjutnya. Meski demikian, Noel mengaku belum bersedia mengungkap lebih jauh identitas ormas maupun partai tersebut. Ia hanya menyebut adanya aliran dana ke pihak-pihak yang dimaksud. “Alirannya bukan terlibatnya, alirannya,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Noel juga mengklaim memperoleh informasi A1 terkait kemungkinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan “di-Noel-kan”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya sarat rekayasa. “Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘Noel’-kan,” ujar Noel. Ia mengibaratkan pihak-pihak yang mengganggu “pesta para bandit” akan diserang oleh “anjing liar”, tanpa menjelaskan lebih rinci maksud pernyataannya. Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ambil pusing dengan pernyataan Noel. “Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya tanggung jawab ke presiden. Yang lain saya nggak peduli,” ujar Purbaya di Jakarta. Ia juga mengaku tidak memahami maksud tudingan tersebut dan menegaskan perbedaan mendasar antara dirinya dan Noel. “Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit. Gaji gue gede di sini, cukup,” kata Purbaya, seraya menegaskan dirinya tidak khawatir selama tidak menerima uang di luar ketentuan resmi. Selain itu, Noel juga melontarkan kritik keras terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Ia bahkan menyebut OTT sebagai “operasi tipu-tipu”. “Yang paling mudah ya gunakanlah diksi OTT. Operasi Tipu-Tipu. OTT itu Operasi Tipu-Tipu,” ucap Noel. Ia menilai praktik OTT yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan definisi hukum dalam KUHAP lama maupun baru, serta menyebutnya sebagai “kebohongan besar”. Tak hanya itu, Noel juga menantang untuk dihukum mati jika terbukti bersalah dalam perkara yang menjeratnya. Namun jika tidak terbukti, ia berharap mendapat hukuman seringan-ringannya. “Kalau saya sih sudah berharap satu. Harapan saya, hukum mati saya,” kata Noel. “Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya,” sambungnya. Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,5 miliar. Ia disebut menerima uang sebesar Rp70 juta. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler yang diduga berasal dari aparatur sipil negara Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Politik
| Selasa, 27 Januari 2026
Kapolri Tegaskan Tolak Polri di Bawah Kementerian: Posisi di Bawah Presiden Sudah Ideal
PIFA, Politik - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana atau usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian. Sikap tegas tersebut disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (21/1). Menurut Listyo, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan format yang paling ideal agar institusi kepolisian dapat menjalankan perannya sebagai alat negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta penegakan hukum. “Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” kata Listyo. Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan oleh seluruh peserta rapat di Komisi III DPR. Kapolri menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden. Oleh karena itu, ia menegaskan lebih memilih dicopot dari jabatannya dibanding harus menerima skema Polri berada di bawah kementerian atau dibentuknya kementerian kepolisian. “Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” ujar Listyo. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk mempertahankan posisi tersebut. “Perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Listyo mengungkap bahwa dirinya sempat menerima pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Namun, ia dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menjabat sebagai menteri kepolisian. “Kalau saya harus memilih, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya. Listyo menambahkan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat bergerak cepat ketika dibutuhkan tanpa harus melalui struktur kementerian lain yang berpotensi menimbulkan “matahari kembar” dalam pemerintahan. Ia kembali menegaskan bahwa menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya melemahkan institusi kepolisian, tetapi juga melemahkan negara dan Presiden. Oleh sebab itu, sikap penolakan tersebut menurutnya merupakan bentuk komitmen menjaga kekuatan dan independensi Polri dalam sistem ketatanegaraan saat ini.
Politik
| Selasa, 27 Januari 2026
Pulang dari Inggris, Prabowo Bawa Kesepakatan Investasi Rp91,67 Triliun di Sektor Maritim
PIFA, Politik – Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh kesepakatan investasi bernilai besar usai merampungkan kunjungan luar negerinya ke Eropa. Salah satu capaian utama adalah kesepakatan investasi dengan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun. Kunjungan Presiden Prabowo ke Eropa kali ini mencakup tiga negara, yakni Inggris, Swiss, dan Prancis. Ia tiba kembali di Indonesia pada Sabtu, 24 Januari 2026. “Pada Sabtu sore menjelang malam, 24 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air dengan menggunakan pesawat maskapai nasional Garuda Indonesia usai merampungkan rangkaian kunjungan ke tiga negara,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Sabtu (24/1), dikutip dari akun Instagram Sekretariat Kabinet. Teddy menjelaskan, salah satu capaian strategis dari kunjungan tersebut adalah kesepakatan investasi di bidang maritim bersama Inggris. Kerja sama itu mencakup pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan mampu menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja. Selain sektor maritim, Indonesia juga mencatatkan kerja sama penting di bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia menjalin kolaborasi dengan 24 universitas terbaik di Inggris, khususnya pada bidang kedokteran serta sains, teknologi, dan matematika (STEM). Dalam bidang diplomasi internasional, Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace (BOP) atau Dewan Perdamaian. Keikutsertaan ini ditujukan untuk mendorong upaya perdamaian di Gaza, Palestina, dengan peran Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan konflik. Sementara itu, saat berada di Swiss, Presiden Prabowo menyampaikan konsep ekonomi nasional bertajuk “Prabowonomics” dalam pidatonya di ajang World Economic Forum (WEF) di Davos. Konsep tersebut menegaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan di tengah tantangan global. Adapun di Prancis, Teddy menyebut Indonesia berhasil meningkatkan kerja sama nyata dengan Pemerintah Prancis di berbagai sektor strategis, meski tidak dirinci lebih lanjut. Rangkaian kunjungan ini dinilai menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global, baik dari sisi investasi, pendidikan, hingga diplomasi internasional.
Politik
| Senin, 26 Januari 2026
KPK Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati Terkait Dugaan Pemerasan
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Pati pada Kamis. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, langkah penggeledahan dilakukan guna memperkuat konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat bukti awal yang sudah didapatkan dalam peristiwa tertangkap tangan, ataupun dalam pemeriksaan awal yang sudah dilakukan baik pada tahap penyelidikan maupun di tahap penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis. Menurut Budi, KPK akan mendalami seluruh bukti tambahan yang telah diamankan agar pengungkapan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Sudewo menjadi semakin utuh dan terang. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 19 Januari 2026. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo. Sehari berselang, pada 20 Januari 2026, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Keempat tersangka tersebut adalah Bupati Pati Sudewo (SDW), Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON), Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION), serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN). Selain perkara pemerasan, KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Politik
| Jumat, 23 Januari 2026
KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Tindak Lanjut OTT Sudewo
PIFA, Politik - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Pati, Sudewo, yang berada satu kompleks dengan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sebelumnya. Seorang staf di lingkungan Kantor Bupati Pati yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya kegiatan penggeledahan oleh tim penyidik KPK, baik di rumah dinas maupun di kantor bupati. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai sejak Kamis pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Sejumlah kendaraan berwarna hitam tampak terparkir di depan Pendopo Kabupaten Pati, tiga di antaranya berpelat nomor H dan satu kendaraan berpelat AB. Selain itu, aparat kepolisian bersenjata laras panjang terlihat berjaga di sekitar lokasi guna mengamankan jalannya proses penggeledahan. Pantauan di lapangan menunjukkan, tim penyidik KPK keluar-masuk rumah dinas bupati, kemudian berpindah ke ruang kerja bupati, sebelum kembali lagi ke rumah dinas. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari. Setelah penangkapan tersebut, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Sudewo di Mapolres Kudus dengan meminjam salah satu ruang pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan awal, tim penyidik KPK kemudian bergerak menuju Semarang dengan pengawalan personel Unit Patwal Satuan Lalu Lintas Polres Kudus.
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026
Mahkamah Partai Gerindra Segera Bahas Nasib Bupati Pati Sudewo Usai OTT KPK
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra disebut akan segera menggelar rapat untuk membahas nasib Bupati Pati, Sudewo, setelah yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan jual beli jabatan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat internal partai tengah berlangsung untuk menyikapi kasus tersebut. “Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai. Ya kita tunggu saja hasilnya,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/1). Dasco menegaskan Partai Gerindra menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK terhadap kadernya. Ia juga mengingatkan seluruh kader yang menduduki jabatan publik agar selalu berhati-hati dan mawas diri dalam menjalankan amanah. Menurut Dasco, partai sangat menyesalkan kasus yang menjerat Sudewo dan meminta yang bersangkutan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. “Sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan. Dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku,” katanya. KPK sebelumnya telah menetapkan Sudewo, Bupati Pati periode 2025–2030, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar OTT beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang, termasuk Sudewo, yang kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar. “Tim KPK mengamankan sejumlah delapan orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam.
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Pati Sudewo
PIFA, Politik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita uang tunai hingga miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Penyitaan tersebut dilakukan saat KPK mengamankan Sudewo dalam OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. “Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, senilai miliaran rupiah,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Namun demikian, KPK belum membeberkan secara rinci jumlah uang yang disita. Budi mengatakan, angka detail akan disampaikan dalam konferensi pers penetapan tersangka setelah rangkaian pemeriksaan pasca-OTT rampung. “Nanti kami akan sampaikan,” katanya. Sudewo sendiri telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada pukul 10.35 WIB. Setelah tiba, ia langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjeratnya. OTT terhadap Bupati Pati ini merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK mengawali tahun dengan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 yang menangkap delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026. Selanjutnya, pada 19 Januari 2026, KPK kembali melakukan OTT kedua dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur. Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi OTT ketiga di Kabupaten Pati dengan menangkap Bupati Sudewo. OTT ini diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati. KPK menyatakan akan mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.
Politik
| Rabu, 21 Januari 2026
KPK Duga Bupati Pati Sudewo Patok Harga Jabatan Perangkat Desa
PIFA, Politik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati, Sudewo, mematok harga tertentu untuk pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dugaan tersebut terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. “Jadi, setiap jabatan itu ada nilainya juga,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Budi mengatakan, KPK masih mendalami praktik tersebut dan akan mengungkapkan secara rinci besaran harga jabatan perangkat desa yang diduga dipatok. Detail itu akan disampaikan dalam konferensi pers penetapan tersangka pasca-OTT. “Nanti secara lengkap akan kami sampaikan. Pengisian jabatan ada di wilayah mana saja? Untuk berapa desa? Untuk berapa jabatan? Nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers,” katanya. Saat ini, Sudewo bersama tujuh orang lainnya yang turut diamankan dalam OTT telah tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik lembaga antirasuah. OTT terhadap Bupati Pati tersebut merupakan OTT ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026 dengan menangkap delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT itu terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026. Kemudian, pada 19 Januari 2026, KPK kembali melakukan OTT kedua dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur. Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi OTT ketiga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan menangkap Bupati Sudewo. OTT ini diduga terkait praktik korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Pati.
Politik
| Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Gelar Rapat Terbatas Penertiban Hutan Prioritas Saat Lawatan ke London
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video untuk membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Senin (19/1), di sela lawatannya ke London, Inggris. Ratas ini diikuti sejumlah pejabat tinggi, antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sementara di London, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rapat berlangsung sekitar dua jam dengan fokus pada penertiban kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH, yang dibentuk pada Januari 2025 berdasarkan Perpres Nomor 5/2025. "Rapat membahas perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia," ujar Teddy melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Pada akhir Desember 2025, Satgas PKH telah melaporkan capaian mereka, termasuk menyerahkan uang triliunan rupiah hasil penertiban kawasan hutan. Prabowo menekankan agar Satgas tidak ragu menindak siapapun yang melanggar hukum demi menyelamatkan kekayaan negara. Lawatan Prabowo ke London juga bertujuan membahas kesepakatan kerja sama strategis kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan maritim, menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat diplomasi aktif dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan.
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Usai Diperiksa di Kudus Dibawa ke Semarang
PIFA, Politik - Bupati Pati, Sudewo, dibawa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Semarang setelah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus. Pemeriksaan ini dilakukan usai Sudewo terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan berlangsung selama 24 jam. Mengutip Detik, penyidik KPK meninggalkan Polres Kudus pada Selasa (20/1) sekitar pukul 00.00 WIB. Awalnya, tim penyidik berpakaian biasa keluar sambil membawa satu koper menuju mobil hitam yang terparkir di depan. Bupati Sudewo sendiri keluar dari ruangan dengan mengenakan masker dan topi. Ia langsung diamankan petugas kepolisian tanpa memberikan komentar, kemudian masuk ke dalam mobil. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo menjelaskan bahwa Sudewo memang menjalani pemeriksaan di Polres Kudus dengan fasilitas yang dipinjamkan oleh kepolisian setempat. "Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai," ujarnya. Heri menambahkan, setelah pemeriksaan selesai, tim KPK langsung bergerak ke Semarang dengan pengawalan unit patroli lalu lintas Polres Kudus.
Politik
| Selasa, 20 Januari 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Kondisi Paus Fransiskus Masih Kritis
PIFA.CO.ID, POLITIK - Kondisi Paus Fransiskus masih menunjukkan keadaan kritis meskipun telah menerima perawatan intensif di Rumah Sakit Agostino Gemelli sejak Jumat pekan lalu. Menurut laporan medis yang diterbitkan oleh Kantor Pers Vatikan pada Sabtu malam waktu setempat, Paus Fransiskus menghadapi tantangan serius akibat kondisi kesehatannya."Pagi ini, Paus Fransiskus mengalami masalah pernapasan yang memerlukan pemberian oksigen beraliran tinggi, yang dipicu oleh asma yang telah lama dialaminya," demikian bunyi laporan tersebut.Tes darah yang dilakukan pada Sabtu menunjukkan gejala trombositopenia, yang terkait dengan anemia, yang saat ini sedang ditangani melalui transfusi darah. Meskipun masih dalam kondisi sadar dan dapat duduk di kursinya, Paus Fransiskus dilaporkan menderita lebih dari hari sebelumnya.Ketua tim medis yang menangani Paus Fransiskus, Profesor Sergio Alfieri, menyatakan dalam konferensi pers pada Jumat sore bahwa meskipun Sri Paus masih belum pulih sepenuhnya, nyawanya tidak dalam bahaya langsung. "Sri Paus masih berada dalam tahap berbahaya, terutama terkait dengan kemungkinan komplikasi infeksi paru-paru atau sepsis," kata Alfieri.Paus Fransiskus pertama kali dirawat di Rumah Sakit Agostino Gemelli karena bronkitis yang kemudian berkembang menjadi pneumonia di kedua paru-parunya. Komunitas Katolik dan seluruh dunia terus memantau perkembangan kesehatan Sri Paus dengan harapan kesembuhannya segera.Kami akan terus memberikan pembaruan seiring dengan informasi yang diterima dari Kantor Pers Vatikan dan tim medis yang menangani Paus Fransiskus.
Vatikan
| Senin, 24 Februari 2025
Politik
Pemuda Madura Resmi Deklarasi Dukung Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024
PIFA, Lokal — Para pemuda dari suku Madura yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera Kalimantan Barat resmi mendeklarasikan dukungan penuh mereka kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono. Deklarasi dukungan ini dilakukan pada Minggu malam, 27 Oktober 2024, di Kafe Panglima, Kota Pontianak, sehari sebelum peringatan Sumpah Pemuda ke-96.Menurut Bendahara Umum Himpunan Pemuda Madura Kalbar, Totas, deklarasi ini menjadi langkah awal untuk memulai pergerakan masif di 14 kabupaten/kota Kalbar guna memastikan kemenangan Midji-Didi. “Setelah ini kita akan rapat bersama para ketua di 14 kabupaten/kota untuk merumuskan langkah apa yang akan kita ambil untuk memenangkan Pak Midji dan Pak Didi. Tapi yang pasti kita turun ke bawah,” ujarnya dengan penuh optimisme.Totas menambahkan, rekam jejak Sutarmidji dan Didi menjadi alasan utama pihaknya memilih mendukung pasangan tersebut. “Mereka terbukti bekerja baik. Program-program mereka nyata. Barang yang bagus dan benar itu mesti dilanjutkan, karena kalau kita mulai dengan orang baru, tentu akan mulai dari nol lagi untuk kebijakan-kebijakan,” tegasnya.Sebagai pemuda yang berharap ada percepatan pembangunan, baik dalam infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia, Totas menegaskan komitmen Himpunan Pemuda Madura untuk bekerja maksimal demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kalbar dalam kepemimpinan Midji-Didi pada periode 2024-2029."Kami sepakat melalui dua lembaga ini akan turun langsung ke masyarakat. Kami akan melakukan door-to-door, dari rumah ke rumah, menyentuh masyarakat secara langsung karena waktu sudah tidak lama lagi,” tambahnya.Senada dengan Totas, Ketua Sahabat Sakera Kalbar, Muhammad Ismail Zein, juga mengutarakan tekadnya untuk memenangkan Midji-Didi di Pilgub Kalbar 2024."Saya sebagai Ketua Sahabat Sakera mengajak dan meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Madura di Kalbar untuk memenangkan pasangan Pak Sutarmidji dan Pak Didi Haryono," ujarnya lantang.Zein juga mengakui, rekam jejak dan kinerja Sutarmidji sebagai kepala daerah yang sukses serta pengalaman Didi di kepolisian menjadi alasan kuat untuk mendukung mereka kembali memimpin Kalbar.“Alasan kami memilih mereka, karena mereka sudah terbukti, kinerjanya bagus, harapan kami Pak Sutarmidji dan Pak Didi kembali memimpin Kalbar,” pungkas Zein.Deklarasi dan konsolidasi Himpunan Pemuda Madura dan Sahabat Sakera ini mempertegas tekad dukungan dari komunitas Madura di Kalbar, demi kemajuan provinsi yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan yang berpengalaman.
Kalbar
| Selasa, 29 Oktober 2024
Politik
Jokowi Buka Suara Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi isu dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menegaskan bahwa pembangunan Whoosh dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung, bukan semata mencari keuntungan finansial. “Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu... dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kota Barat, Solo, Senin (27/10). Menurut Jokowi, kemacetan di Jakarta dan Bandung menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahun bagi negara. Karena itu, pemerintah menghadirkan transportasi massal seperti kereta cepat, MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara untuk mengurangi kerugian sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. “Prinsip dasar transportasi massal itu adalah layanan publik. Bukan mencari laba. Kalau ada subsidi, itu investasi, bukan kerugian,” ujarnya, mencontohkan subsidi MRT Jakarta yang mencapai Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–HI. Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi umum membawa keuntungan sosial, seperti berkurangnya polusi, meningkatnya produktivitas masyarakat, dan penurunan emisi karbon. Terkait isu kerugian proyek Whoosh, Jokowi mengaku belum bisa memberikan angka pasti. Namun, ia optimistis kinerja keuangan proyek tersebut akan terus membaik seiring meningkatnya jumlah penumpang. “Sekarang penumpang per hari sudah 19 ribu dan total sudah 12 juta penumpang. Kalau terus naik tiap tahun, kerugiannya akan semakin mengecil,” jelasnya. Jokowi menyebut proyek Whoosh bernilai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri hanya 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud. Kasus dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politik
| Selasa, 28 Oktober 2025