Politik
Istana Tegaskan Tak Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian Tertentu
PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada usulan maupun pembahasan terkait rencana penyesuaian kelembagaan yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin. “Nggak ada,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai pandangan Istana terkait isu penyesuaian kelembagaan Polri. Ia menegaskan, berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai posisi kelembagaan Polri tidak berasal dari Tim Reformasi Polri. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau kinerja tim tersebut dan secara rutin menerima laporan perkembangan. “Ada dong (laporan). Kan lapor kepada Pak Presiden,” ujarnya. Prasetyo menjelaskan, meski tidak seluruh proses kerja Tim Reformasi Polri terekspos ke publik, tim tersebut tetap berjalan sesuai tugasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat institusi negara melalui penguatan peran kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri. “Syarat negara yang kuat itu birokrasi harus kuat dan hebat. Tentara harus kuat dan hebat, dan polisi juga harus kuat dan hebat. Jadi kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan,” jelasnya. Terkait kemungkinan pembahasan rekomendasi Tim Reformasi Polri dalam Rapim TNI-Polri, Prasetyo menyebut agenda tersebut belum dibahas secara spesifik. Menurutnya, Rapim kali ini lebih difokuskan pada penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. “Nanti dulu. Ini kan Rapim TNI-Polri. Tadi tidak ada membahas spesifik itu,” pungkasnya.
Politik
| Senin, 9 Februari 2026
Trending
Kaesang dan Keponakan Prabowo Diisukan Maju Pilkada Jakarta, Publik: Udah Tau Endingnya
Jakarta
| Kamis, 30 Mei 2024
Tepis Isu Penyusunan Kabinet Hanya Oleh PDIP, Ganjar: Ditentukan Presiden, Wong Prerogatif Kok
Indonesia
| Selasa, 13 Juni 2023
Prabowo Tegaskan Indonesia-Malaysia Komitmen Dukung Palestina Merdeka
Malaysia
| Selasa, 28 Januari 2025
Antusiasme Membara! Relawan Midji-Didi di Sanggau Siap Tempur di Pilkada Kalbar 2024
Sanggau
| Kamis, 31 Oktober 2024
Resmi! Mantan Panglima TNI Andika Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Indonesia
| Kamis, 6 Juli 2023
Profil Maman Abdurrahman Politikus asal Pontianak
Pontianak
| Rabu, 6 Juni 2024
Perjalanan Hidup Mahfud MD: Dari Madura ke Panggung Nasional
Indonesia
| Selasa, 4 Juni 2024
PKS Dukung Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Indonesia
| Kamis, 19 Desember 2024
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini
Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Qodari Soroti Perbedaan Aturan Media Massa dan Media Sosial
Politik
| Rabu, 29 April 2026
Berita Terbaru
Politik
Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026
TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan mobil mewah Porsche Macan menggunakan pelat dinas TNI. Nas menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan kendaraan dinas jenis Porsche, sehingga pelat yang terpasang pada mobil tersebut dipastikan bukan asli atau palsu. “Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche,” ujar Nas, Minggu (23/5), dikutip dari detik.com. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil SUV mewah asal Jerman itu terlihat menggunakan pelat dinas TNI dengan nomor 84155-00. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi pasti pengambilan video tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Mabes TNI disebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kendaraan tersebut beserta pemiliknya. TNI juga menegaskan akan mendalami dugaan penyalahgunaan pelat dinas. “Saat ini TNI sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” kata Nas. Viralnya penggunaan pelat dinas tersebut menuai sorotan warganet, yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atribut resmi militer pada kendaraan mewah. Porsche Macan sendiri merupakan SUV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk unit baru, sementara versi bekas masih berada di kisaran ratusan juta rupiah.
Politik
| Sabtu, 23 Mei 2026
Politik
Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026
Berita Populer
Politik
Istana Tegaskan Tak Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian Tertentu
PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada usulan maupun pembahasan terkait rencana penyesuaian kelembagaan yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin. “Nggak ada,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai pandangan Istana terkait isu penyesuaian kelembagaan Polri. Ia menegaskan, berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai posisi kelembagaan Polri tidak berasal dari Tim Reformasi Polri. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau kinerja tim tersebut dan secara rutin menerima laporan perkembangan. “Ada dong (laporan). Kan lapor kepada Pak Presiden,” ujarnya. Prasetyo menjelaskan, meski tidak seluruh proses kerja Tim Reformasi Polri terekspos ke publik, tim tersebut tetap berjalan sesuai tugasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat institusi negara melalui penguatan peran kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri. “Syarat negara yang kuat itu birokrasi harus kuat dan hebat. Tentara harus kuat dan hebat, dan polisi juga harus kuat dan hebat. Jadi kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan,” jelasnya. Terkait kemungkinan pembahasan rekomendasi Tim Reformasi Polri dalam Rapim TNI-Polri, Prasetyo menyebut agenda tersebut belum dibahas secara spesifik. Menurutnya, Rapim kali ini lebih difokuskan pada penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. “Nanti dulu. Ini kan Rapim TNI-Polri. Tadi tidak ada membahas spesifik itu,” pungkasnya.
Politik
| Senin, 9 Februari 2026
Politik
Kaesang dan Keponakan Prabowo Diisukan Maju Pilkada Jakarta, Publik: Udah Tau Endingnya
PIFA, Politik - Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang dan Budisatrio Djiwandono yang diketahui keponakan Prabowo bakal maju di Pilkada Jakarta. Kabar ini pun sedang ramai menjadi perbincangan netizen di medsos. Isu ini pertama kali dibagikan oleh artis Raffi Ahmad yang mengunggah sebuah poster Budisatrio Djiwandono dan Kaesang di Instagram. Poster tersebut bertuliskan keterangan mereka berdua sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta “Mas @budidjiwandono dan Mas @kaesangp for Jakarta. Semangat anak muda," tulis Raffi. Unggahan Raffi Ahmad ini tentu saja langsung menyita perhatian dari netizen. Beragam komentar pedas dilontarkan netizen saat melihat unggahan suami Nagita Slavina tersebut. Tak sedikit netizen yang menyinggung perihal dinasti politik yang sedang dibangun oleh Jokowi. Netizen bahkan sampai meminta agar coblosan Pilkada Jakarta tak perlu digelar. “Langsung dilantik aja, enggak usah ribet-ribet Pemilu, formalitas doang. Jan Ethes mau sekalian jadi wali kota juga enggak? Mumpung nih, komentar netizen. “The real kerajaan Indonesia, bukan republik lagi. Enggak usah nyoblos, udah tahu ending-nya," komentar netizen lainnya lagi. (ly)
Jakarta
| Kamis, 30 Mei 2024
Politik
Tepis Isu Penyusunan Kabinet Hanya Oleh PDIP, Ganjar: Ditentukan Presiden, Wong Prerogatif Kok
PIFA, Politik - Calon Presiden (Capres) PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait isu tentang kontrak politik jika ia terpilih menjadi presiden. Tanggapan tersebut disampaikannya usai menghadiri pembukaan Seleksi Magang Jepang 2023 di Disnakertrans Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (13/6/2023). Menurut isu yang beredar, Ganjar disebut telah menandatangani kontrak dengan PDIP apabila berhasil memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2024. Adapun salah satu poin dalam kontrak tersebut menyangkut penunjukan menteri pada posisi strategis yang ditentukan oleh PDIP. Namun, Ganjar menegaskan bahwa pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogatif presiden dan tidak ditentukan oleh partai tertentu. “Kabinet ya ditentukan Presiden, wong prerogatif kok,” tegas Ganjar, seperti dikutip PIFA dari sindonews.com, Selasa (13/6). Sebagaimana diketahui menurut Komisi Yudisial, dalam literatur hukum tata negara, hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Salah satu contoh dari hak prerogatif presiden adalah pengangkatan menteri tanpa campur tangan dari lembaga lain, termasuk partai. Namun, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat diangkat menjadi menteri. Sebelumnya, anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mencuit soal kontrak politik dari PDIP dengan Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya, Ade turut meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi dan berharap informasi tersebut salah. "Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya, mengutip detikcom. (yd)
Indonesia
| Selasa, 13 Juni 2023
Feeds
Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026
TNI Tegaskan Mobil Porsche Macan Berpelat Dinas Viral adalah Palsu
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Muhammad Nas, angkat bicara terkait viralnya sebuah video yang memperlihatkan mobil mewah Porsche Macan menggunakan pelat dinas TNI. Nas menegaskan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan atau menggunakan kendaraan dinas jenis Porsche, sehingga pelat yang terpasang pada mobil tersebut dipastikan bukan asli atau palsu. “Saya tegaskan bahwa kendaraan dinas TNI tidak ada yang menggunakan jenis Porsche,” ujar Nas, Minggu (23/5), dikutip dari detik.com. Dalam video yang beredar di media sosial, mobil SUV mewah asal Jerman itu terlihat menggunakan pelat dinas TNI dengan nomor 84155-00. Namun, hingga kini belum diketahui lokasi pasti pengambilan video tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Mabes TNI disebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri kendaraan tersebut beserta pemiliknya. TNI juga menegaskan akan mendalami dugaan penyalahgunaan pelat dinas. “Saat ini TNI sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran lebih lanjut,” kata Nas. Viralnya penggunaan pelat dinas tersebut menuai sorotan warganet, yang mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan atribut resmi militer pada kendaraan mewah. Porsche Macan sendiri merupakan SUV premium yang harganya di Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk unit baru, sementara versi bekas masih berada di kisaran ratusan juta rupiah.
Politik
| Sabtu, 23 Mei 2026
Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026
PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026
Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menekankan bahwa jika negara mampu menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Ia kemudian menggambarkan bahwa harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yaitu bisa hidup layak setiap hari. Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, memperoleh susu untuk anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, rakyat juga berharap anak-anak dapat bersekolah dengan sehat, serta orang tua memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo menilai seluruh harapan tersebut merupakan gambaran nyata dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pendidik. Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi guru harus menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selain itu, Prabowo kembali menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung lama dan berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru dan ASN. Ia menyebutkan adanya selisih besar antara potensi keuntungan negara dan dana yang mengalir keluar, serta menyoroti berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan komoditas. Prabowo menegaskan perlunya pembenahan tata kelola negara, termasuk sektor pengawasan ekspor dan bea cukai, agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026
Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kritik-kritik dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap membekas dalam pikirannya, bahkan hingga menjelang waktu tidur. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), di hadapan anggota dewan, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut sebagian kritik dari PDIP terasa keras, namun ia tetap memandangnya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Ia mengaku kadang merasa “pilu” saat memikirkan kritik tersebut, tetapi tetap memahami bahwa kritik merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Meski demikian, Prabowo menegaskan menghormati posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting dalam menjaga mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PDIP atas sikap tersebut, karena dinilai berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, selama hal itu bertujuan untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026
Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki posisi yang kebal dari evaluasi maupun pergantian jika tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas secara benar dan profesional sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan negara. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada aparatur yang merasa aman hanya karena status kepegawaian, jika kinerjanya tidak memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia meminta agar sistem kerja di pemerintahan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengingatkan adanya potensi “akal-akalan” dalam birokrasi yang dilakukan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Ia meminta para pejabat untuk lebih waspada terhadap praktik tersebut, terutama yang dilakukan melalui celah administrasi. Selain itu, ia menyoroti kecenderungan munculnya aturan tambahan di tingkat teknis yang dinilai dapat memperlambat kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan harus segera dijalankan tanpa berbelit-belit. Pernyataan ini menjadi bagian dari penegasan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di seluruh lembaga negara.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045, berdasarkan sejumlah prediksi para ekonom dan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Menurut Prabowo, berbagai kajian global menilai Indonesia berpotensi melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia dalam beberapa dekade mendatang. “Saya sendiri tidak pernah bermimpi… kita akan menjadi negara keempat, kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat global membuat sejumlah negara kini lebih menghormati Indonesia dalam hubungan internasional. Bahkan, menurutnya, beberapa negara mulai meminta bantuan dari Indonesia di sektor tertentu. Prabowo mencontohkan negara seperti Australia, India, hingga Brasil yang disebut membutuhkan dukungan dalam bidang pupuk dan kebutuhan pangan, di tengah kondisi Indonesia yang dinilai mengalami surplus produksi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi sombong, melainkan harus meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita harus lebih percaya diri,” ujarnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027, inflasi 1,5–3,5 persen, serta target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Hasan Nasbi: Pernyataan Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar adalah “Wisdom”
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), sebagai respons atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hasan menilai ucapan Prabowo bersifat sederhana, lugas, dan tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Ia mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam konteks komunikasi langsung kepada masyarakat desa yang menjadi audiens utama. “Paham bahwa mereka secara tidak langsung tidak menggunakan dolar sama sekali. Mereka belanja pakai rupiah… dan tidak terlalu memikirkan kurs dolar,” ujar Hasan dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Ia menambahkan, masyarakat desa juga memahami konteks pidato tersebut sebagai bentuk “kebijaksanaan” seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan di hadapan rakyat. Menurut Hasan, pemerintah tetap menyadari adanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ia menyebut Presiden telah memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari sejumlah lembaga ekonomi negara untuk membahas stabilisasi nilai tukar dan langkah antisipasi ekonomi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebelumnya juga dilibatkan dalam pembahasan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hasan menegaskan tidak semua detail dan kompleksitas kebijakan ekonomi perlu disampaikan ke publik secara langsung. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik. “Kerumitan itu tidak harus ditransfer ke warga negara… yang harus berpikir keras itu pemerintah,” ujarnya. Ia menyebut pemerintah akan terus mencari titik keseimbangan (equilibrium) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sesuai kondisi ekonomi global.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026
Yusril: Pemerintah Sulit Lacak 5 WNI yang Diduga Diculik di Perairan Internasional oleh Israel
Pemerintah Indonesia mengaku mengalami kesulitan melacak keberadaan lima Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh tentara Israel (IDF) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Kendala utama adalah tidak adanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Israel. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin atas insiden yang menimpa para WNI tersebut, yang sebagian di antaranya merupakan jurnalis dalam misi kemanusiaan. “Pemerintah sangat prihatin dan menyesalkan apa yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap WNI… yang melintasi perairan internasional untuk kegiatan kemanusiaan di Gaza,” ujar Yusril di Surabaya, Selasa (19/5). Para WNI tersebut diketahui mengikuti pelayaran kemanusiaan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) dalam rangka misi Global Sumud Flotilla 2026 menuju Gaza, wilayah konflik di Palestine. Yusril menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih kesulitan menjalin komunikasi dengan para WNI yang diduga ditahan. Kementerian Luar Negeri disebut telah melakukan langkah-langkah proaktif untuk menelusuri keberadaan dan mengupayakan pembebasan mereka. Namun, hambatan terbesar adalah ketiadaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan negosiasi langsung. “Ini tentu tidak mudah karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita tidak dapat melakukan perundingan langsung,” ujarnya. Sebagai solusi, pemerintah akan menempuh jalur diplomasi tidak langsung melalui negara ketiga serta lembaga internasional untuk memastikan perlindungan dan upaya pembebasan para WNI tersebut. Di antara lima WNI yang dilaporkan ikut dalam misi tersebut, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah diplomatik dan hukum akan terus ditempuh untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, terutama dalam situasi konflik bersenjata.
Politik
| Selasa, 19 Mei 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Istana Tegaskan Tak Ada Usulan Polri di Bawah Kementerian Tertentu
PIFA, Politik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada usulan maupun pembahasan terkait rencana penyesuaian kelembagaan yang menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Senin. “Nggak ada,” kata Prasetyo saat ditanya mengenai pandangan Istana terkait isu penyesuaian kelembagaan Polri. Ia menegaskan, berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai posisi kelembagaan Polri tidak berasal dari Tim Reformasi Polri. Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto terus memantau kinerja tim tersebut dan secara rutin menerima laporan perkembangan. “Ada dong (laporan). Kan lapor kepada Pak Presiden,” ujarnya. Prasetyo menjelaskan, meski tidak seluruh proses kerja Tim Reformasi Polri terekspos ke publik, tim tersebut tetap berjalan sesuai tugasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat institusi negara melalui penguatan peran kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri. “Syarat negara yang kuat itu birokrasi harus kuat dan hebat. Tentara harus kuat dan hebat, dan polisi juga harus kuat dan hebat. Jadi kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada isu-isu kelembagaan,” jelasnya. Terkait kemungkinan pembahasan rekomendasi Tim Reformasi Polri dalam Rapim TNI-Polri, Prasetyo menyebut agenda tersebut belum dibahas secara spesifik. Menurutnya, Rapim kali ini lebih difokuskan pada penguatan koordinasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional. “Nanti dulu. Ini kan Rapim TNI-Polri. Tadi tidak ada membahas spesifik itu,” pungkasnya.
Politik
| Senin, 9 Februari 2026
Politik
Kaesang dan Keponakan Prabowo Diisukan Maju Pilkada Jakarta, Publik: Udah Tau Endingnya
PIFA, Politik - Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang dan Budisatrio Djiwandono yang diketahui keponakan Prabowo bakal maju di Pilkada Jakarta. Kabar ini pun sedang ramai menjadi perbincangan netizen di medsos. Isu ini pertama kali dibagikan oleh artis Raffi Ahmad yang mengunggah sebuah poster Budisatrio Djiwandono dan Kaesang di Instagram. Poster tersebut bertuliskan keterangan mereka berdua sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan calon wakil gubernur DKI Jakarta “Mas @budidjiwandono dan Mas @kaesangp for Jakarta. Semangat anak muda," tulis Raffi. Unggahan Raffi Ahmad ini tentu saja langsung menyita perhatian dari netizen. Beragam komentar pedas dilontarkan netizen saat melihat unggahan suami Nagita Slavina tersebut. Tak sedikit netizen yang menyinggung perihal dinasti politik yang sedang dibangun oleh Jokowi. Netizen bahkan sampai meminta agar coblosan Pilkada Jakarta tak perlu digelar. “Langsung dilantik aja, enggak usah ribet-ribet Pemilu, formalitas doang. Jan Ethes mau sekalian jadi wali kota juga enggak? Mumpung nih, komentar netizen. “The real kerajaan Indonesia, bukan republik lagi. Enggak usah nyoblos, udah tahu ending-nya," komentar netizen lainnya lagi. (ly)
Jakarta
| Kamis, 30 Mei 2024
Politik
Tepis Isu Penyusunan Kabinet Hanya Oleh PDIP, Ganjar: Ditentukan Presiden, Wong Prerogatif Kok
PIFA, Politik - Calon Presiden (Capres) PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait isu tentang kontrak politik jika ia terpilih menjadi presiden. Tanggapan tersebut disampaikannya usai menghadiri pembukaan Seleksi Magang Jepang 2023 di Disnakertrans Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (13/6/2023). Menurut isu yang beredar, Ganjar disebut telah menandatangani kontrak dengan PDIP apabila berhasil memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2024. Adapun salah satu poin dalam kontrak tersebut menyangkut penunjukan menteri pada posisi strategis yang ditentukan oleh PDIP. Namun, Ganjar menegaskan bahwa pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogatif presiden dan tidak ditentukan oleh partai tertentu. “Kabinet ya ditentukan Presiden, wong prerogatif kok,” tegas Ganjar, seperti dikutip PIFA dari sindonews.com, Selasa (13/6). Sebagaimana diketahui menurut Komisi Yudisial, dalam literatur hukum tata negara, hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Salah satu contoh dari hak prerogatif presiden adalah pengangkatan menteri tanpa campur tangan dari lembaga lain, termasuk partai. Namun, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat diangkat menjadi menteri. Sebelumnya, anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mencuit soal kontrak politik dari PDIP dengan Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya, Ade turut meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi dan berharap informasi tersebut salah. "Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya, mengutip detikcom. (yd)
Indonesia
| Selasa, 13 Juni 2023