Politik
Anggota F-PDIP Doakan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar di Agenda Rapat DPR
PIFA, Politik - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam mendoakan Menteri BUMN Erick Thohir nantinya bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Doa tersebut sampaikannya di hadapan Erick Thohir dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Mufti turut mengapresiasi hasil kerja BUMN. Kemudian, dia mendoakan agar Erick Thohir dapat menjadi cawapres Ganjar meskipun keputusan akhir penentuan cawapres itu ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kami Pak walaupun partai kami PDI Perjuangan, pimpinan kami punya hak prerogratif untuk menentukan wakil presiden, tapi kami berdoa semoga Bapak bisa menjadi wapres kami Pak. Amin, he-he-he," ucapnya, mengutip detikcom. Sebelumnya, dia menyebut kerja keras Menteri BUMN terbilang berhasil. "Pertama, tentu kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Pak Menteri yang tidak hanya membuat BUMN bertahan, tapi juga mampu keluar dari situasi krisis dan kalau kita lihat tahun 2022, kami lihat tadi kawan-kawan belum ada yang mengapresiasi, kami sampaikan apresiasi Pak atas laba yang bukan hanya terbesar tapi sepanjang sejarah berdirinya BUMN labanya Rp 303 triliun," ujar Mufti saat rapat. "Nah yang kedua Pak Menteri, kami lihat di kuartal pertama tahun 2023 juga terjadi hal yang sama, kalau kita lihat misalnya BRI saja labanya di kuartal pertama Rp 15,6 triliun, itu kalau kita lihat dibandingkan di kuartal pertama tahun sebelumnya, meningkat 27,7% artinya rekor ini bisa tercapai kembali di tahun 2023 di tangan Pak Menteri atas hal itu Pak," sambungnya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi sepak bola dibawah kepemimpinan Erick Thohir, yang juga jabat sebagai Ketum PSSI. "Kemudian yang kedua banyak salam dari masyarakat kami Pak, terima kasih banyak sudah menghadirkan Argentina di Indonesia, dan kami lihat baru memegang PSSI berapa lama sudah membuat AFF juara, mendatangkan Argentina ke sini, dan menjadi Menteri BUMN bapak juga bisa mengantarkan BUMN menjadi laba terbesar," imbuhnya. (yd)
Indonesia
| Senin, 5 Juni 2023
Trending
Gerindra dan PDIP Saling Tuding soal Kenaikan PPN 12 Persen
Indonesia
| Senin, 23 Desember 2024
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023
Rocky Gerung Usul Reshuffle, Begini Tanggapan Bahlil
Indonesia
| Jumat, 23 Mei 2025
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Indonesia
| Kamis, 20 Februari 2025
Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi di Jatim, Ungguli Capres Lainnya!
Jatim
| Sabtu, 12 Agustus 2023
Jokowi sudah Tetapkan Pilihan ke 1 Capres, PDIP: Haqqul Yakin Ganjar Pranowo
Indonesia
| Sabtu, 29 Juli 2023
Ke Kantor Partai Perindo NTB, Ganjar Pranowo Disopiri TGB Zainul Majdi
Ntb
| Senin, 19 Juni 2023
SBY akan Turun Gunung Dukung Prabowo di Pilpres 2024
Indonesia
| Senin, 18 September 2023
PDIP Berharap Megawati Bertemu Prabowo Sebelum Kongres
Jakarta
| Jumat, 17 Januari 2025
Kaesang Pangarep Tersenyum Ditanya Soal Larangan Jokowi Maju Pilgub DKI 2024
Jakarta
| Rabu, 5 Juni 2024
Berita Terbaru
Politik
Menkeu Purbaya Tanggapi Pencekalan Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi Pajak
PIFA, Politik - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pencekalan mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang resmi dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Pencekalan tersebut diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020. Purbaya mengaku belum menerima laporan resmi dari Kejagung, namun ia menduga kasus yang menjerat Ken berkaitan dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak pada periode tersebut. “Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Ia menyebut sejumlah pegawai Kementerian Keuangan sudah dipanggil Kejagung untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi ini. “Beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan,” kata Purbaya. Meski tengah terjadi penyidikan besar di sektor perpajakan, Purbaya menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu takut dan harus bekerja lebih serius. “Saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar saja kejaksaan memprosesnya,” tegasnya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya membenarkan bahwa Kejagung mengajukan pencegahan terhadap lima orang. Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa salah satu nama yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi, selain Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Pencekalan ini menandai langkah lanjutan penyidikan dugaan korupsi pajak yang terjadi dalam rentang 2016–2020, yang kini tengah ditelusuri Kejaksaan Agung.
Politik
| Sabtu, 22 November 2025
Politik
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Politik
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Berita Populer
Politik
Anggota F-PDIP Doakan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar di Agenda Rapat DPR
PIFA, Politik - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam mendoakan Menteri BUMN Erick Thohir nantinya bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Doa tersebut sampaikannya di hadapan Erick Thohir dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Mufti turut mengapresiasi hasil kerja BUMN. Kemudian, dia mendoakan agar Erick Thohir dapat menjadi cawapres Ganjar meskipun keputusan akhir penentuan cawapres itu ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kami Pak walaupun partai kami PDI Perjuangan, pimpinan kami punya hak prerogratif untuk menentukan wakil presiden, tapi kami berdoa semoga Bapak bisa menjadi wapres kami Pak. Amin, he-he-he," ucapnya, mengutip detikcom. Sebelumnya, dia menyebut kerja keras Menteri BUMN terbilang berhasil. "Pertama, tentu kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Pak Menteri yang tidak hanya membuat BUMN bertahan, tapi juga mampu keluar dari situasi krisis dan kalau kita lihat tahun 2022, kami lihat tadi kawan-kawan belum ada yang mengapresiasi, kami sampaikan apresiasi Pak atas laba yang bukan hanya terbesar tapi sepanjang sejarah berdirinya BUMN labanya Rp 303 triliun," ujar Mufti saat rapat. "Nah yang kedua Pak Menteri, kami lihat di kuartal pertama tahun 2023 juga terjadi hal yang sama, kalau kita lihat misalnya BRI saja labanya di kuartal pertama Rp 15,6 triliun, itu kalau kita lihat dibandingkan di kuartal pertama tahun sebelumnya, meningkat 27,7% artinya rekor ini bisa tercapai kembali di tahun 2023 di tangan Pak Menteri atas hal itu Pak," sambungnya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi sepak bola dibawah kepemimpinan Erick Thohir, yang juga jabat sebagai Ketum PSSI. "Kemudian yang kedua banyak salam dari masyarakat kami Pak, terima kasih banyak sudah menghadirkan Argentina di Indonesia, dan kami lihat baru memegang PSSI berapa lama sudah membuat AFF juara, mendatangkan Argentina ke sini, dan menjadi Menteri BUMN bapak juga bisa mengantarkan BUMN menjadi laba terbesar," imbuhnya. (yd)
Indonesia
| Senin, 5 Juni 2023
Politik
Gerindra dan PDIP Saling Tuding soal Kenaikan PPN 12 Persen
PIFA.CO.ID, POLITIK - Gerindra dan PDIP terlibat saling tuding terkait inisiator kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kritikan PDIP terhadap kebijakan ini dijawab oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, yang menyebut kenaikan tersebut adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, hasil kerja DPR di masa lalu yang diinisiasi PDIP.Wihadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo hanya menjalankan undang-undang tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan kenaikan PPN kala itu berasal dari PDIP.Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus membantah tudingan tersebut, menyatakan kenaikan PPN diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan di era Presiden Jokowi.Ia mengakui PDIP sempat mendukung kebijakan itu saat kondisi ekonomi stabil, namun kini mempertimbangkan ulang karena situasi ekonomi memburuk.PDIP menegaskan, kritik mereka tidak ditujukan untuk menyalahkan Presiden Prabowo, melainkan pada dampak kebijakan di tengah ekonomi yang melemah.
Indonesia
| Senin, 23 Desember 2024
Politik
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
PIFA, Politik - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju sebagai calon presiden (Capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Lewat unggahannya di Twitter, Ganjar tampak senang dengan dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Ganjar turut membagikan foto momen dirinya bersama Hary Tanoe, usai sesi penandatangan MoU kerja sama politik antara Perindo dengan PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini (9/6). "Uhuy. Akhirnya Pak Hary mau ikut lari." cuit @ganjarpranowo dengan emoji tersenyum lepas nampak gigi. Melansir detikcom, MoU antar kedua partai itu diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan tersebut Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kerja sama politik Perindo dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. "Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya pilpres. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia 2024," ujarnya, seperti dikutip dari detikcim, Jumat (9/6). Hary Tanoe menyampaikan alasan pemilihannya terhadap PDIP dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, saat ini PDIP merupakan partai yang paling siap untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. "Kenapa PDIP? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi, ini saya jawab, Karena PDIP adalah partai yang paling siap hari ini. Memenuhi threshold 20% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan," terang dia. Selain itu, Hary Tanoe menjelaskan bahwa Partai Perindo dan PDIP memiliki kesamaan ideologi, dan sosok Ganjar Pranowo sebagai bapak calon presiden yang diusung oleh PDIP juga menjadi pertimbangan penting. "Yang kedua, filosofi ideologinya tentunya sama, sama-sama landasannya Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tambah dia. "Yang ketiga, figur capres, ini yang terpenting, Bapak Ganjar Pranowo, adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik, yang kita lihat pada hari ini," tutupnya. (yd)
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023
Feeds
Menkeu Purbaya Tanggapi Pencekalan Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi Pajak
PIFA, Politik - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai pencekalan mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang resmi dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Pencekalan tersebut diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi pajak tahun 2016–2020. Purbaya mengaku belum menerima laporan resmi dari Kejagung, namun ia menduga kasus yang menjerat Ken berkaitan dengan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak pada periode tersebut. “Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Ia menyebut sejumlah pegawai Kementerian Keuangan sudah dipanggil Kejagung untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi ini. “Beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan,” kata Purbaya. Meski tengah terjadi penyidikan besar di sektor perpajakan, Purbaya menegaskan bahwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu takut dan harus bekerja lebih serius. “Saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar saja kejaksaan memprosesnya,” tegasnya. Direktorat Jenderal Imigrasi sebelumnya membenarkan bahwa Kejagung mengajukan pencegahan terhadap lima orang. Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa salah satu nama yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi, selain Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum. Pencekalan ini menandai langkah lanjutan penyidikan dugaan korupsi pajak yang terjadi dalam rentang 2016–2020, yang kini tengah ditelusuri Kejaksaan Agung.
Politik
| Sabtu, 22 November 2025
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Politikus PDIP Pertanyakan Gugatan Mahasiswa soal Rakyat Bisa Pecat Anggota DPR
PIFA, Politik - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menanggapi gugatan lima mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta agar rakyat dapat memecat atau melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR. Ia menyebut gugatan tersebut sah sebagai hak warga negara, namun mempertanyakan mekanisme pemecatan jika kewenangan itu diberikan kepada rakyat. “Kalau kemudian rakyat bisa langsung, ya rakyat yang mana? Mekanismenya seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan,” kata Darmadi di kompleks parlemen, Kamis (20/11). Menurut Darmadi, saat ini tidak ada aturan yang mengatur PAW anggota DPR selain melalui partai politik sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Ia meminta MK mencermati secara serius dasar gugatan tersebut, terutama terkait perubahan mekanisme yang diajukan para pemohon. Selama ini, PAW dilakukan bila anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat, atau terjerat kasus hukum dengan putusan inkrah. Posisi anggota DPR yang diberhentikan kemudian digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daerah pemilihan yang sama. Darmadi menilai pemberian kewenangan kepada rakyat untuk memecat anggota DPR bukan perkara sederhana karena masyarakat tidak memiliki kehendak tunggal. “Ada yang mendukung, ada yang menolak. Sulit mengambil keputusan yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme paling sederhana tetap melalui evaluasi pada pemilu berikutnya. Gugatan yang diajukan lima mahasiswa—Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna—meminta MK menafsirkan ulang Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Mereka ingin ketentuan PAW bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat diusulkan oleh konstituen di daerah pemilihan sebagai bentuk kontrol publik terhadap wakil rakyat. Para pemohon menilai absennya mekanisme pemberhentian oleh rakyat membuat peran pemilih dalam pemilu menjadi sebatas prosedural, sementara anggota DPR yang sudah terpilih tak lagi punya ikatan akuntabilitas langsung terhadap konstituennya.
Politik
| Jumat, 21 November 2025
Mahasiswa Gugat UU MD3, Minta Rakyat Bisa Berhentikan Anggota DPR
PIFA, Politik - Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta agar rakyat—dalam hal ini para konstituen—diberi kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR RI yang kehilangan legitimasi. Para pemohon terdiri dari Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, Muhammad Adnan, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang mengatur syarat pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR, di mana pemberhentian hanya dapat diusulkan oleh partai politik. Ikhsan menegaskan bahwa permohonan ini bukan dilatarbelakangi kebencian terhadap DPR maupun partai politik, melainkan bentuk kepedulian agar sistem dapat diperbaiki. Ia menyampaikan hal tersebut mengutip laporan Antara, Selasa (18/11). Para mahasiswa menilai bahwa ketentuan PAW yang hanya dapat diinisiasi partai politik membuat kewenangan tersebut menjadi eksklusif. Dalam praktiknya, mereka menyebut partai politik kerap memberhentikan anggota DPR tanpa alasan jelas, namun pada saat yang sama tetap mempertahankan anggota yang sudah tidak mendapat dukungan rakyat. Ketiadaan mekanisme pemberhentian oleh konstituen dianggap membuat peran pemilih hanya bersifat formalitas saat pemilu. Rakyat dapat menentukan siapa yang terpilih, tetapi tidak punya peran ketika anggota tersebut dianggap tak lagi menjalankan amanat atau janji kampanyenya. Hal ini, menurut pemohon, menimbulkan kerugian hak konstitusional karena mereka tidak dapat memastikan wakilnya benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pemohon menilai Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti kedaulatan rakyat, partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan, serta equal treatment di hadapan hukum. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang pasal tersebut agar pemberhentian anggota DPR dapat diusulkan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihan. Perkara ini telah diregistrasi di MK dengan nomor 199/PUU-XXIII/2025. Sidang pemeriksaan pendahuluan pertama digelar pada 4 November, disusul sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan pada 17 November.
Politik
| Kamis, 20 November 2025
Prabowo: Kekayaan Indonesia Ratusan Tahun Diambil Bangsa Lain karena Lemahnya Pengelolaan
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan Indonesia selama ratusan tahun telah diambil oleh bangsa lain akibat ketidakmampuan para pemimpin masa lalu dalam menjaga dan mengelola potensi negeri ini. Pernyataan itu disampaikan saat meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu yang paling kaya sumber daya alam. Namun, kekayaan tersebut tak dinikmati sepenuhnya oleh rakyat. “Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa terutama para pemimpin-pemimpinnya kurang pandai mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil, diambil, diambil oleh bangsa lain,” ujar kepala negara. Prabowo mengajak seluruh pemimpin dari berbagai sektor—agama, budaya, politik, hingga ekonomi—untuk kembali memahami tujuan berbangsa dan bernegara, yakni memastikan kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan kekayaan hanya dinikmati segelintir orang. “Tidak bisa negara makmur hanya untuk beberapa orang di atas. Itu bukan negara merdeka dan itu negara pasti gagal. Indonesia tidak boleh mempertahankan keadaan seperti itu,” tegasnya. Ia juga menyinggung bahaya jika kekayaan negara dibawa keluar oleh kelompok yang tidak memiliki kecintaan pada tanah air. Kondisi tersebut menurutnya harus segera dihentikan. “Apalagi kalau orang-orang tersebut tega membawa lari kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan,” katanya. Di akhir pidatonya, Prabowo kembali menegaskan bahwa pendidikan adalah elemen paling penting dalam membangun kebangkitan nasional. Melalui pendidikan yang kuat dan merata, ia meyakini Indonesia dapat bangkit dan menjaga kekayaannya sendiri.
Politik
| Rabu, 19 November 2025
DPR Resmi Sahkan RKUHAP Jadi Undang-Undang di Tengah Protes Koalisi Masyarakat Sipil
PIFA, Politik - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang II Tahun 2025–2026, Selasa (18/11), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. “Apakah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan. Pertanyaan itu dijawab serempak oleh anggota dewan yang hadir dengan kata “setuju”. Rapat paripurna ini dihadiri 242 anggota secara langsung dan 100 anggota secara virtual, dari total 579 anggota DPR. Sisanya tidak hadir. RKUHAP Dinilai Mendesak untuk Diperbarui Pengambilan keputusan tingkat dua dilakukan setelah RKUHAP sebelumnya disetujui oleh delapan fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR pada Kamis (13/11). Seluruh fraksi sepakat rancangan ini perlu segera diperbarui mengingat KUHAP yang berlaku saat ini sudah berusia 44 tahun sejak disahkan pada 1981. Substansi revisi meliputi: Penyesuaian hukum acara pidana dengan KUHP baru. Perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut. Penguatan hak tersangka dan terdakwa. Penguatan peran advokat dalam pendampingan hukum. “RKUHAP harus memastikan setiap individu, baik tersangka maupun korban, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara,” ujar Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Koalisi Masyarakat Sipil Menolak, Laporkan 11 Anggota Panja ke MKD Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menolak pengesahan RKUHAP. Mereka menilai proses pembahasan cacat formil dan materiil. Koalisi bahkan melaporkan 11 anggota Panja RKUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (17/11), atas dugaan pelanggaran kode etik dalam penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menyatakan pihaknya mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKUHAP. Selain itu, mereka keberatan karena nama Koalisi Masyarakat Sipil disebut-sebut dicatut dalam penyusunan RUU tersebut. “Kami melaporkan sebelas orang, pimpinan, dan anggota Panja dari unsur DPR RI terkait pembahasan RKUHAP,” ujar Fadhil. Dengan pengesahan ini, RKUHAP resmi menjadi dasar hukum acara pidana yang baru, meski perdebatan terkait proses dan substansinya diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat.
Politik
| Selasa, 18 November 2025
Prabowo Tegaskan Butuh Hasil Cepat untuk Rakyat, Bukan Banyak Omon-omon
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya untuk mengabdi kepada bangsa sejak masih muda. Hal itu ia sampaikan saat meluncurkan interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11).Prabowo mengatakan tidak rela jika masih ada rakyat yang hidup dalam kesulitan, termasuk anak-anak yang bersekolah tanpa makan. Ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terjadi di abad ke-21.Dalam kesempatan itu, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ia menyinggung bahwa masyarakat saat ini membutuhkan hasil cepat, bukan sekadar ucapan atau omon-omon.“Tidak ada gunanya saling membenci atau saling curiga. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat, tidak boleh terlalu banyak omon-omon. Saya harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat,” ujarnya. Prabowo menegaskan bahwa persatuan seluruh unsur bangsa menjadi kunci untuk membawa Indonesia menuju negara yang lebih sejahtera.
Politik
| Senin, 17 November 2025
Maman Imanulhaq Kritik Keras Perilaku Gus Elham yang Ciumi Anak-anak
PIFA, Politik - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, mengecam keras tindakan pendakwah Gus Elham yang belakangan ramai dikecam karena kerap menciumi anak-anak perempuan saat kegiatan dakwah. Menurut Maman, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan dinilai telah merendahkan martabat anak. “Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa setiap dai dan tokoh agama memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi teladan bagi umat, bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan atau trauma sosial,” ujar Maman saat dihubungi pada Rabu (12/11). Ia meminta PBNU memberikan teguran dan pembinaan terhadap Gus Elham agar insiden serupa tidak terulang. Komisi VIII yang membidangi isu sosial dan keagamaan turut menyesalkan perilaku Gus Elham, yang menurut mereka tidak mencerminkan akhlak sesuai nilai-nilai Islam. Maman juga mengimbau lembaga dakwah dan ormas keagamaan agar memperkuat pengawasan etika dakwah demi menjaga nilai kemanusiaan dan adab Islam. Perilaku Gus Elham menjadi sorotan setelah foto-foto dirinya mencium anak-anak perempuan saat pengajian beredar di media sosial dan memicu gelombang kritik. Banyak warganet menilai tindakan tersebut menjijikkan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama, meski sebagian kecil menyebutnya sebagai ekspresi kasih sayang. Menanggapi kegaduhan tersebut, Gus Elham telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram @fuadbakh. Dalam videonya, ia menyebut insiden tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan berjanji memperbaiki diri. “Saya memohon maaf sebesar-besarnya… Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa,” ujarnya. Gus Elham juga menegaskan bahwa ke depannya ia akan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai norma agama, etika, budaya, dan prinsip akhlakul karimah.
Politik
| Jumat, 14 November 2025
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi untuk Dua Guru ASN Luwu Utara yang Dipecat karena Bantu Guru Honorer
PIFA, Politik – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru aparatur sipil negara (ASN) dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya dipecat dan dijatuhi vonis penjara satu tahun oleh Mahkamah Agung (MA). Kedua guru tersebut, Abdul Muis dan Rasnal, dinilai layak mendapatkan pemulihan nama baik karena tindakan mereka sebenarnya dilakukan demi membantu guru honorer. Surat pemberian rehabilitasi ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo di ruang tunggu VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2025) dini hari, tak lama setelah Presiden tiba dari kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia. Dalam momen itu, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di sisi kiri dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di sisi kanan. Setelah menandatangani surat, Prabowo menyalami Abdul Muis dan Rasnal satu per satu. Pengumuman resmi pemberian rehabilitasi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di lokasi. “Berdasarkan aspirasi masyarakat yang ramai di media sosial dan laporan dari DPRD Sulawesi Selatan, kami koordinasikan dengan Mensesneg dan malam ini Bapak Presiden langsung menandatangani surat rehabilitasi untuk kedua guru tersebut,” ujar Dasco. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo merupakan bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan upaya untuk memulihkan keadilan. “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan, tidak hanya bagi para guru di Luwu Utara, tetapi juga untuk seluruh guru di Indonesia,” kata Prasetyo. Ia juga mengingatkan pentingnya melindungi profesi guru yang disebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. “Guru harus kita hormati dan lindungi. Bila ada persoalan, kita cari penyelesaian yang baik dan adil,” tambahnya. Kasus Abdul Muis dan Rasnal bermula pada tahun 2018 ketika mereka memungut iuran Rp20.000 dari orang tua murid untuk membantu membayar gaji 10 guru honorer yang belum menerima upah hingga 10 bulan. Meski iuran itu dilakukan atas dasar persetujuan komite sekolah, keduanya kemudian dilaporkan ke polisi oleh sebuah LSM dan diproses hukum hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung akhirnya memvonis keduanya bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun. Selain itu, Gubernur Sulawesi Selatan saat itu menjatuhkan sanksi pemecatan, masing-masing pada 4 Oktober 2025 untuk Abdul Muis dan 21 Agustus 2025 untuk Rasnal. Kasus ini sempat menuai simpati luas dari masyarakat, yang menilai tindakan kedua guru tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan guru honorer, bukan tindak pidana korupsi. Keputusan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi pun disambut positif dan dianggap sebagai langkah pemulihan keadilan bagi para pendidik di tanah air.
Politik
| Kamis, 13 November 2025
Wapres Gibran Sekolah Lebih Peka terhadap Kesehatan Mental Siswa Usai Ledakan di SMAN 72 Jakarta
PIFA, Politik — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap kesehatan mental anak didik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11), sebagai respons atas peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara yang menimpa puluhan siswa. “Saya titip, untuk kita semua saling menjaga, saling peka, dan juga saling mengingatkan agar kejadian-kejadian yang terjadi kemarin di salah satu SMA di Jakarta tidak terulang kembali,” ujar Gibran. Ia menegaskan, perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya sebatas gizi dan kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Gibran juga mengajak guru, orang tua, serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan mental anak-anak. Ia menilai, membangun generasi yang sehat dan berkarakter tidak bisa dilepaskan dari lingkungan belajar yang positif dan bebas kekerasan. Diketahui, ledakan terjadi di kompleks SMAN 72 Jakarta yang berlokasi di area Kodamar TNI AL, Kelapa Gading, pada Jumat (7/11) sekitar pukul 12.15 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, ledakan pertama terdengar saat khotbah Jumat berlangsung, disusul ledakan kedua dari arah berbeda. Insiden itu menyebabkan puluhan siswa mengalami luka bakar dan luka akibat serpihan. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan salah satu siswa yang sebelumnya sempat mengalami perundungan di sekolah.
Politik
| Rabu, 12 November 2025
Berita Rekomendasi
Politik
Anggota F-PDIP Doakan Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar di Agenda Rapat DPR
PIFA, Politik - Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mufti Anam mendoakan Menteri BUMN Erick Thohir nantinya bisa menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Doa tersebut sampaikannya di hadapan Erick Thohir dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di ruang rapat Komisi VI DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023). Mufti turut mengapresiasi hasil kerja BUMN. Kemudian, dia mendoakan agar Erick Thohir dapat menjadi cawapres Ganjar meskipun keputusan akhir penentuan cawapres itu ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kami Pak walaupun partai kami PDI Perjuangan, pimpinan kami punya hak prerogratif untuk menentukan wakil presiden, tapi kami berdoa semoga Bapak bisa menjadi wapres kami Pak. Amin, he-he-he," ucapnya, mengutip detikcom. Sebelumnya, dia menyebut kerja keras Menteri BUMN terbilang berhasil. "Pertama, tentu kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Pak Menteri yang tidak hanya membuat BUMN bertahan, tapi juga mampu keluar dari situasi krisis dan kalau kita lihat tahun 2022, kami lihat tadi kawan-kawan belum ada yang mengapresiasi, kami sampaikan apresiasi Pak atas laba yang bukan hanya terbesar tapi sepanjang sejarah berdirinya BUMN labanya Rp 303 triliun," ujar Mufti saat rapat. "Nah yang kedua Pak Menteri, kami lihat di kuartal pertama tahun 2023 juga terjadi hal yang sama, kalau kita lihat misalnya BRI saja labanya di kuartal pertama Rp 15,6 triliun, itu kalau kita lihat dibandingkan di kuartal pertama tahun sebelumnya, meningkat 27,7% artinya rekor ini bisa tercapai kembali di tahun 2023 di tangan Pak Menteri atas hal itu Pak," sambungnya. Dia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi sepak bola dibawah kepemimpinan Erick Thohir, yang juga jabat sebagai Ketum PSSI. "Kemudian yang kedua banyak salam dari masyarakat kami Pak, terima kasih banyak sudah menghadirkan Argentina di Indonesia, dan kami lihat baru memegang PSSI berapa lama sudah membuat AFF juara, mendatangkan Argentina ke sini, dan menjadi Menteri BUMN bapak juga bisa mengantarkan BUMN menjadi laba terbesar," imbuhnya. (yd)
Indonesia
| Senin, 5 Juni 2023
Politik
Gerindra dan PDIP Saling Tuding soal Kenaikan PPN 12 Persen
PIFA.CO.ID, POLITIK - Gerindra dan PDIP terlibat saling tuding terkait inisiator kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kritikan PDIP terhadap kebijakan ini dijawab oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, yang menyebut kenaikan tersebut adalah amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, hasil kerja DPR di masa lalu yang diinisiasi PDIP.Wihadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo hanya menjalankan undang-undang tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan kenaikan PPN kala itu berasal dari PDIP.Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus membantah tudingan tersebut, menyatakan kenaikan PPN diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan di era Presiden Jokowi.Ia mengakui PDIP sempat mendukung kebijakan itu saat kondisi ekonomi stabil, namun kini mempertimbangkan ulang karena situasi ekonomi memburuk.PDIP menegaskan, kritik mereka tidak ditujukan untuk menyalahkan Presiden Prabowo, melainkan pada dampak kebijakan di tengah ekonomi yang melemah.
Indonesia
| Senin, 23 Desember 2024
Politik
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
PIFA, Politik - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, maju sebagai calon presiden (Capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Lewat unggahannya di Twitter, Ganjar tampak senang dengan dukungan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo Ganjar turut membagikan foto momen dirinya bersama Hary Tanoe, usai sesi penandatangan MoU kerja sama politik antara Perindo dengan PDIP di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini (9/6). "Uhuy. Akhirnya Pak Hary mau ikut lari." cuit @ganjarpranowo dengan emoji tersenyum lepas nampak gigi. Melansir detikcom, MoU antar kedua partai itu diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan tersebut Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kerja sama politik Perindo dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. "Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya pilpres. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia 2024," ujarnya, seperti dikutip dari detikcim, Jumat (9/6). Hary Tanoe menyampaikan alasan pemilihannya terhadap PDIP dan Ganjar Pranowo. Menurutnya, saat ini PDIP merupakan partai yang paling siap untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. "Kenapa PDIP? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi, ini saya jawab, Karena PDIP adalah partai yang paling siap hari ini. Memenuhi threshold 20% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan," terang dia. Selain itu, Hary Tanoe menjelaskan bahwa Partai Perindo dan PDIP memiliki kesamaan ideologi, dan sosok Ganjar Pranowo sebagai bapak calon presiden yang diusung oleh PDIP juga menjadi pertimbangan penting. "Yang kedua, filosofi ideologinya tentunya sama, sama-sama landasannya Pancasila, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," tambah dia. "Yang ketiga, figur capres, ini yang terpenting, Bapak Ganjar Pranowo, adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik, yang kita lihat pada hari ini," tutupnya. (yd)
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023