Politik
PDIP Bantah Effendi Simbolon Dukung Prabowo, Hasto: Dia Taat Menangkan Ganjar
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah memberikan klarifikasi terkait pernyataan politisi PDIP, Effendi Simbolon, yang dianggap mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut bahwa Effendi sebenarnya tetap mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. "Telah dilakukan klarifikasi sesuai dengan tugas bidang kehormatan jadi yang pertama terkait apa yang jadi isu akhir-akhir ini terkait dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon terkait dengan Pak Prabowo Subianto di dalam forum itu. Ditegaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara," kata Hasto, dikutip dari detikcom, Senin (10/7/2023). Selain itu, Hasto juga menyatakan bahwa semua kader partai, termasuk Effendi, memberikan dukungan hanya kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. "Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDIP dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP bersama dengan pratai-partai lain," tegasnya. Hasto menyatakan bahwa undangan kepada Prabowo dalam acara Punguan Simbolon dohot Barona se-Indonesia (PSBI) pada Jumat (7/7) hanya untuk membahas seputar bela negara. Selain itu, menurut Hasto, Effendi merupakan seseorang yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kebijakan pertahanan. Kemudian, lanjut Hasto, Pak Effendi Simbolon di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Effendi Simbolon dipanggil oleh DPP PDIP sebagai tindak lanjut dari pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dia cocok untuk menjadi nahkoda Indonesia. Effendi tiba di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 12.53 WIB. Ia menggunakan mobil berwarna hitam dengan nomor polisi B 1316 RFN. Setelah tiba, politikus keturunan Batak tersebut hanya membuka sedikit jendela mobilnya. Kemudian, Effendi langsung masuk ke Gedung DPP. Klarifikasi tersebut dilakukan secara tertutup.
Jakarta
| Senin, 10 Juli 2023
Trending
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Berharap Anies Baswedan jadi Presiden
Politik
| Senin, 19 Januari 2026
Anies Dorong Banjir dan Longsor Aceh, Sumbar, Sumut Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
Politik
| Senin, 15 Desember 2025
Ganjar Tanggapi Kritik AHY ke Jokowi: Ya Enggak Apa-apa
Indonesia
| Minggu, 16 Juli 2023
Daftar 10 Bakal Capres dan Cawapres 2024 Pilihan Musra Relawan Jokowi
Jakarta
| Rabu, 31 Agustus 2022
Presiden Prabowo Kembali Ingatkan Menteri: Yang Tak Bisa Cepat, Tinggal di Pinggir Jalan
Politik
| Senin, 30 Juni 2025
Koalisi Perubahan Tegang Usai Anies Pilih Cawapres di Luar Koalisi, Demokrat: Khianat
Indonesia
| Jumat, 1 September 2023
Moeldoko Tegaskan Hubungan Jokowi dan Megawati Tetap Baik Meski Berbeda Pilihan di Pilpres 2024
Indonesia
| Selasa, 6 Agustus 2024
KPU Kapuas Hulu Antisipasi 81 TPS Rawan Banjir untuk Pilkada 2024
Kapuas Hulu
| Selasa, 26 November 2024
Presiden Jokowi Ajak Milenial dan Gen Z Persiapkan Diri Jadi Pemimpin Masa Depan
Indonesia
| Jumat, 24 November 2023
Puan Sebut Andika Perkasa Masuk dalam Daftar Calon Ketua Timses Ganjar Pranowo
Indonesia
| Jumat, 23 Juni 2023
Berita Terbaru
Politik
Kepala Bappisus Sebut Perintah Siaga 1 Panglima TNI SOP Rutin Jelang Lebaran
PIFA, Politik - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi telegram perintah siaga 1 yang dikeluarkan Agus Subiyanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).Aris menyebut perintah tersebut merupakan prosedur rutin yang biasa dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri guna menjaga keamanan masyarakat.“Ya itu kan SOP rutin untuk menjaga kondusivitas seluruh rakyat kita dalam melaksanakan hari libur Lebaran, termasuk saat mudik pulang kampung masing-masing,” kata Aris di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Surat tersebut memuat tujuh instruksi kepada satuan TNI untuk menyiapkan langkah antisipasi di dalam negeri apabila eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel semakin meningkat.Namun, telegram itu menuai kritik dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi tersebut terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, ICW, LBH Jakarta, dan SETARA Institute.Koalisi tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk mengevaluasi serta mencabut telegram tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak memiliki urgensi yang jelas.Mereka juga menilai pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945 dan diperkuat oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Politik
| Rabu, 11 Maret 2026
Politik
Pegawai Kementerian HAM Gugat Natalius Pigai ke PTUN Jakarta
PIFA, Politik - Seorang pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu diajukan setelah Ernie dipindahtugaskan dari jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.Pemindahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026. Ernie menggandeng kuasa hukum Deby Astuti Fangidae dan Mordentika Sagala untuk mengajukan gugatan tersebut.Kuasa hukum Ernie menilai keputusan itu melanggar prosedur administratif dan tidak melalui mekanisme yang transparan serta objektif.Dalam gugatan tersebut, terdapat dua alasan utama yang diajukan. Pertama, Menteri HAM menyebut Ernie tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun pihak kuasa hukum menyatakan penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mencapai 99,56 persen, lebih tinggi dibanding penyerapan keseluruhan di Direktorat Jenderal yang hanya 92,88 persen. Selain itu, dalam dokumen penilaian kinerja pegawai, Ernie juga disebut memperoleh predikat “Baik”.Alasan kedua, keputusan pemindahan jabatan dinilai tidak didahului evaluasi kinerja yang transparan maupun pemeriksaan administratif sesuai ketentuan. Bahkan pemberitahuan pelantikan disebut hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp kurang dari 24 jam sebelum pelantikan dilaksanakan.Kuasa hukum menilai langkah tersebut mencerminkan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan etika birokrasi. Mereka juga menyebut pemindahan jabatan itu sebagai bentuk demosi terselubung yang berpotensi merusak karier Ernie yang telah mengabdi selama 31 tahun di Kementerian Hukum dan HAM serta satu tahun di Kementerian HAM.Sebelumnya, Ernie telah tiga kali mengajukan keberatan secara tertulis atas keputusan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari Menteri HAM.Ernie membenarkan dirinya telah menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jakarta. Ia menyebut sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 16 Maret 2026 dan masih digelar secara tertutup.
Politik
| Selasa, 10 Maret 2026
Politik
Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Personel dan Alutsista Diminta Disiagakan
PIFA, Politik - Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menyatakan langkah itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi perkembangan situasi strategis.“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” kata Aulia.Dalam telegram tersebut terdapat tujuh perintah utama. Salah satunya meminta Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).Selain itu, TNI juga diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian, seperti bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, serta kantor PLN.Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diminta melakukan deteksi dini dan pengamatan udara selama 24 jam. Sementara Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diperintahkan menginstruksikan atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI).Di wilayah ibu kota, Kodam Jaya diminta meningkatkan patroli di objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di DKI Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif.Selain itu, satuan intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing serta segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Panglima TNI.
Politik
| Senin, 9 Maret 2026
Berita Populer
Politik
PDIP Bantah Effendi Simbolon Dukung Prabowo, Hasto: Dia Taat Menangkan Ganjar
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah memberikan klarifikasi terkait pernyataan politisi PDIP, Effendi Simbolon, yang dianggap mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut bahwa Effendi sebenarnya tetap mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. "Telah dilakukan klarifikasi sesuai dengan tugas bidang kehormatan jadi yang pertama terkait apa yang jadi isu akhir-akhir ini terkait dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon terkait dengan Pak Prabowo Subianto di dalam forum itu. Ditegaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara," kata Hasto, dikutip dari detikcom, Senin (10/7/2023). Selain itu, Hasto juga menyatakan bahwa semua kader partai, termasuk Effendi, memberikan dukungan hanya kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. "Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDIP dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP bersama dengan pratai-partai lain," tegasnya. Hasto menyatakan bahwa undangan kepada Prabowo dalam acara Punguan Simbolon dohot Barona se-Indonesia (PSBI) pada Jumat (7/7) hanya untuk membahas seputar bela negara. Selain itu, menurut Hasto, Effendi merupakan seseorang yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kebijakan pertahanan. Kemudian, lanjut Hasto, Pak Effendi Simbolon di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Effendi Simbolon dipanggil oleh DPP PDIP sebagai tindak lanjut dari pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dia cocok untuk menjadi nahkoda Indonesia. Effendi tiba di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 12.53 WIB. Ia menggunakan mobil berwarna hitam dengan nomor polisi B 1316 RFN. Setelah tiba, politikus keturunan Batak tersebut hanya membuka sedikit jendela mobilnya. Kemudian, Effendi langsung masuk ke Gedung DPP. Klarifikasi tersebut dilakukan secara tertutup.
Jakarta
| Senin, 10 Juli 2023
Politik
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Berharap Anies Baswedan jadi Presiden
PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat menegaskan orientasi politiknya setelah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu, pimpinan organisasi tersebut secara terbuka menyatakan harapan agar Anies Rasyid Baswedan kelak memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa figur Anies Baswedan menjadi rujukan utama perjuangan politik partainya. “Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin di hadapan peserta Rakernas. Ia menegaskan, posisi Anies tidak sekadar sebagai tokoh yang didukung, melainkan telah menjadi identitas politik Gerakan Rakyat itu sendiri. “Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya. Komitmen tersebut diperkuat dengan penyerahan kartu tanda anggota Gerakan Rakyat bernomor 0001 kepada Anies Baswedan yang dilakukan pada 17 Desember 2025. Langkah itu dinilai sebagai simbol kedekatan politik sekaligus penegasan posisi Anies dalam struktur dan arah perjuangan partai. Di sisi lain, Sahrin menyebut Gerakan Rakyat tengah mempersiapkan diri secara administratif untuk menjadi partai politik resmi. Ia menargetkan pendaftaran Gerakan Rakyat sebagai parpol dapat rampung dan tercatat di Kementerian Hukum RI pada Februari 2026. Untuk mencapai target tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader bergerak secara solid dan militan guna memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan negara. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan optimistis. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat memasuki panggung politik nasional dengan Anies Baswedan sebagai figur sentral yang akan mengarahkan perjalanan politik partai ke depan.
Politik
| Senin, 19 Januari 2026
Politik
Anies Dorong Banjir dan Longsor Aceh, Sumbar, Sumut Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
PIFA, Politik - Anies Baswedan menyebut sudah saatnya banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan itu disampaikan Anies setelah melihat langsung kondisi daerah terdampak dan warga yang mengungsi.Anies mengaku beberapa hari terakhir berkeliling ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Dalam kunjungannya, ia bertemu langsung dengan warga di lokasi pengungsian.“Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (13/12/2025).Calon Presiden 2024 itu menilai skala kerusakan dan penderitaan warga sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya sendiri. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” kata Anies.
Politik
| Senin, 15 Desember 2025
Feeds
Kepala Bappisus Sebut Perintah Siaga 1 Panglima TNI SOP Rutin Jelang Lebaran
PIFA, Politik - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto, menanggapi telegram perintah siaga 1 yang dikeluarkan Agus Subiyanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).Aris menyebut perintah tersebut merupakan prosedur rutin yang biasa dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri guna menjaga keamanan masyarakat.“Ya itu kan SOP rutin untuk menjaga kondusivitas seluruh rakyat kita dalam melaksanakan hari libur Lebaran, termasuk saat mudik pulang kampung masing-masing,” kata Aris di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).Sebelumnya, Panglima TNI Agus Subiyanto memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Surat tersebut memuat tujuh instruksi kepada satuan TNI untuk menyiapkan langkah antisipasi di dalam negeri apabila eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel semakin meningkat.Namun, telegram itu menuai kritik dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi tersebut terdiri dari berbagai lembaga seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, ICW, LBH Jakarta, dan SETARA Institute.Koalisi tersebut mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk mengevaluasi serta mencabut telegram tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak memiliki urgensi yang jelas.Mereka juga menilai pengerahan kekuatan militer seharusnya berada di tangan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945 dan diperkuat oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Politik
| Rabu, 11 Maret 2026
Pegawai Kementerian HAM Gugat Natalius Pigai ke PTUN Jakarta
PIFA, Politik - Seorang pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu diajukan setelah Ernie dipindahtugaskan dari jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menjadi Analis HAM Ahli Madya.Pemindahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026. Ernie menggandeng kuasa hukum Deby Astuti Fangidae dan Mordentika Sagala untuk mengajukan gugatan tersebut.Kuasa hukum Ernie menilai keputusan itu melanggar prosedur administratif dan tidak melalui mekanisme yang transparan serta objektif.Dalam gugatan tersebut, terdapat dua alasan utama yang diajukan. Pertama, Menteri HAM menyebut Ernie tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun pihak kuasa hukum menyatakan penyerapan anggaran di Sekretariat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM mencapai 99,56 persen, lebih tinggi dibanding penyerapan keseluruhan di Direktorat Jenderal yang hanya 92,88 persen. Selain itu, dalam dokumen penilaian kinerja pegawai, Ernie juga disebut memperoleh predikat “Baik”.Alasan kedua, keputusan pemindahan jabatan dinilai tidak didahului evaluasi kinerja yang transparan maupun pemeriksaan administratif sesuai ketentuan. Bahkan pemberitahuan pelantikan disebut hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp kurang dari 24 jam sebelum pelantikan dilaksanakan.Kuasa hukum menilai langkah tersebut mencerminkan tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan etika birokrasi. Mereka juga menyebut pemindahan jabatan itu sebagai bentuk demosi terselubung yang berpotensi merusak karier Ernie yang telah mengabdi selama 31 tahun di Kementerian Hukum dan HAM serta satu tahun di Kementerian HAM.Sebelumnya, Ernie telah tiga kali mengajukan keberatan secara tertulis atas keputusan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari Menteri HAM.Ernie membenarkan dirinya telah menggugat keputusan tersebut ke PTUN Jakarta. Ia menyebut sidang selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada 16 Maret 2026 dan masih digelar secara tertutup.
Politik
| Selasa, 10 Maret 2026
Panglima TNI Perintahkan Siaga 1, Personel dan Alutsista Diminta Disiagakan
PIFA, Politik - Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah Siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang diteken Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya telegram tersebut. Ia menyatakan langkah itu merupakan bagian dari kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi perkembangan situasi strategis.“TNI bertugas secara profesional dan responsif dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional, serta siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” kata Aulia.Dalam telegram tersebut terdapat tujuh perintah utama. Salah satunya meminta Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).Selain itu, TNI juga diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan pusat perekonomian, seperti bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta, terminal bus, serta kantor PLN.Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga diminta melakukan deteksi dini dan pengamatan udara selama 24 jam. Sementara Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diperintahkan menginstruksikan atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI).Di wilayah ibu kota, Kodam Jaya diminta meningkatkan patroli di objek vital strategis serta kawasan kedutaan besar di DKI Jakarta untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif.Selain itu, satuan intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Seluruh badan pelaksana pusat (Balakpus) TNI juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di satuan masing-masing serta segera melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Panglima TNI.
Politik
| Senin, 9 Maret 2026
Jokowi Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Bangsa di Istana
PIFA, Politik - Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengungkapkan isi pembicaraan dalam pertemuan yang digelar Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh bangsa di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3).Pertemuan tersebut dihadiri para mantan presiden dan wakil presiden, hingga ketua umum partai politik.Jokowi mengatakan ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait Board of Peace (BoP) serta tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.“Mengenai masuknya Indonesia ke BoP, dan yang kedua mengenai tarif dagang Indonesia-Amerika,” kata Jokowi di Solo, Jumat (6/3).Menurut Jokowi, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum itu bertujuan membangun dialog agar dunia menjadi lebih damai.Selain itu, Prabowo juga menjelaskan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah ditandatangani kedua negara.Jokowi menyebut Prabowo meyakini kesepakatan tersebut menguntungkan Indonesia karena sekitar 1.800 komoditas Indonesia mendapatkan tarif impor 0 persen di Amerika Serikat.“Ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.Ia menambahkan, saat ini neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mencatat surplus lebih dari 18 miliar dolar AS, yang menurutnya masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.Jokowi juga mengapresiasi pertemuan tersebut karena berlangsung interaktif dan melibatkan banyak tokoh nasional, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma'ruf Amin.Menurut Jokowi, forum diskusi seperti itu sangat baik jika dilakukan secara rutin agar berbagai masukan dari tokoh bangsa dapat didengar pemerintah.
Politik
| Sabtu, 7 Maret 2026
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Berlatar Belakang Pedangdut
PIFA, Politik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena latar belakangnya sebagai mantan penyanyi dangdut.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan hal itu disampaikan Fadia saat menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik."Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).Asep menilai pernyataan tersebut bertentangan dengan asas presumptio iures de iure atau teori fiksi hukum, yang menganggap setiap orang mengetahui hukum.Ia menegaskan Fadia telah menjabat sebagai Bupati selama dua periode dan sebelumnya menjadi Wakil Bupati pada 2011–2016, sehingga seharusnya memahami prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan daerah.Kepada penyidik, Fadia juga mengklaim urusan teknis birokrasi diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di Kabupaten Pekalongan.Sebelumnya, pada 3 Maret 2026 KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia di wilayah Semarang, Jawa Tengah. KPK juga mengamankan sejumlah pihak lainnya dari Pekalongan.Sehari kemudian, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya serta pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.
Politik
| Jumat, 6 Maret 2026
Prabowo Terima Masukan Para Mantan Presiden dalam Diskusi di Istana
PIFA, Politik - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkap hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, wakil presiden, serta tokoh nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3).Menurut Muzani, Prabowo menerima berbagai pandangan dan masukan dari para tokoh bangsa sebagai referensi dalam mengambil keputusan terkait situasi nasional dan global.“Presiden menerima pandangan itu dengan senang hati dan menjadikannya sebagai referensi dalam mengambil keputusan,” ujar Muzani di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/3).Ia mengatakan diskusi berlangsung konstruktif dan penuh suasana kebersamaan. Dalam pertemuan itu, sejumlah tokoh seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla turut menyampaikan pandangan mereka.Selain menerima masukan, Prabowo juga memaparkan pandangannya terkait perkembangan geopolitik global. Beragam pandangan yang muncul dalam diskusi disebut ada yang kritis, tajam, maupun berupa saran dan pemikiran.Muzani menegaskan, Prabowo juga menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara serta meminta seluruh elemen bangsa tetap menjaga persatuan.Pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, dari pukul 19.30 hingga 23.30 WIB itu digelar di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Wakil Presiden ke-11 Boediono dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.
Jakarta
| Kamis, 5 Maret 2026
Prabowo Bahas Konflik Timur Tengah Bersama Tokoh Nasional di Istana
PIFA, Politik - Presiden Prabowo Subianto mengundang para presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik parlemen, serta mantan menteri luar negeri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3). Pertemuan yang membahas konflik di Timur Tengah itu berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 19.30 hingga 23.30 WIB.Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia menekankan pentingnya jalur diplomasi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, guna mendorong penyelesaian konflik melalui meja perundingan serta menghormati kedaulatan setiap negara. Sugiono juga menyampaikan niat Prabowo untuk berperan sebagai mediator dan menyoroti kekhawatiran negara-negara Teluk atas serangan yang terjadi di wilayah mereka.Sugiono menambahkan, Prabowo telah melakukan komunikasi langsung dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk, meski untuk bertemu Putra Mahkota Arab Saudi masih menunggu waktu yang tepat.Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda menilai peluang keberhasilan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) berpotensi menurun seiring meningkatnya eskalasi konflik. Ia menangkap kesan bahwa pemerintah membuka kemungkinan evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP, tergantung perkembangan situasi dan komunikasi dengan negara-negara OKI.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut hingga kini Indonesia masih berada di BoP, namun evaluasi tetap terbuka bila diperlukan bersama negara lain.Di sisi lain, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas utama dalam setiap langkah dan kerja sama internasional yang diambil pemerintah di tengah dinamika konflik tersebut.
Politik
| Selasa, 3 Maret 2026
Anggota DPR: Indonesia Sudah Dianggap jadi Pendukung AS-Israel
PIFA, Politik - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera memutuskan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.Hasanuddin menilai posisi Indonesia dalam BoP berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri bebas aktif di mata internasional. Ia menyoroti risiko Indonesia terseret dalam pusaran geopolitik negara-negara Arab yang tengah memanas.“Kita sudah dianggap sebagai pendukung kepentingan AS dan Israel yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah,” kata Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (3/3).Menurutnya, partisipasi Indonesia sejak awal telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi. Ia juga menilai komitmen menjaga perdamaian dunia tidak tercermin jika Indonesia tergabung dalam organisasi yang dinilai membiarkan agresi militer, termasuk invasi AS-Israel ke Iran.Hasanuddin turut menyoroti sikap pemerintah yang belum secara tegas mengutuk invasi tersebut. Sikap diam itu, kata dia, memperkuat persepsi keberpihakan Indonesia dan berpotensi memengaruhi pandangan rakyat Palestina terhadap Indonesia.Ia juga mengingatkan potensi penolakan terhadap mobilisasi TNI sebagai bagian dari pasukan ISF BoP. Bahkan, menurutnya, penolakan telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza.Selain aspek politik, Hasanuddin menilai alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam misi tersebut dapat menekan kapasitas fiskal negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik yang meluas, ia meminta pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran negara.
Politik
| Senin, 2 Maret 2026
DPR Dorong Evaluasi Ulang Perjanjian Dagang RI–AS
PIFA, Politik — Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Chalim meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian dagang Amerika Serikat–Indonesia atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).Mengutip Antara, Chusnunia menilai ART mencakup sektor yang sangat luas, mulai dari perdagangan, investasi, dan digital hingga sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta keamanan ekonomi. Namun, ia menyoroti adanya klausul yang berpotensi lebih merugikan Indonesia.Salah satu poin yang dipersoalkan adalah ketentuan yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dan memperoleh persetujuan AS sebelum menjalin kerja sama dengan negara lain. “Ada lebih dari 20 Pasal dalam perjanjian yang meresahkan, misalnya soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dalam klausul perjanjian disebut barang dari AS bebas dari persyaratan yang diatur di Indonesia,” kata Chusnunia.Ia mengingatkan, bila perlakuan khusus tersebut diterapkan, negara lain berpotensi menuntut kebijakan serupa. Padahal, TKDN diberlakukan untuk mendorong industrialisasi nasional sebagai agenda prioritas. Aturan TKDN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, yang mewajibkan komponen lokal tinggi—termasuk baterai nikel dan modul elektronik—sebagai syarat insentif. Produsen yang membangun fasilitas di Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja lokal mendapatkan pengakuan TKDN minimal 25 persen.Chusnunia menilai kesepakatan itu berisiko mengembalikan posisi Indonesia hanya sebagai pasar dan importir, bukan basis produksi industri yang mandiri. Selain itu, klausul pengurangan hambatan nontarif dan sertifikasi dinilai berpotensi memicu banjir produk pertanian dan peternakan—seperti daging sapi, susu, dan keju—yang dapat menekan peternak lokal.Ia juga menyinggung perkembangan hukum di AS. Menurutnya, Mahkamah Agung AS telah membatalkan tarif resiprokal dan menyatakan kebijakan tersebut ilegal karena penetapan tarif seharusnya melalui persetujuan Kongres, bukan kewenangan sepihak presiden.“Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan langkah renegosiasi jika kesepakatan dagang sebelumnya didasarkan pada ancaman tarif tinggi yang kini telah dibatalkan,” ujarnya. Ia menegaskan, perubahan kondisi hukum di AS membuka ruang evaluasi ulang agar setiap perjanjian internasional tetap berpijak pada kepentingan sosial, prinsip persamaan kedudukan, dan asas saling menguntungkan.
Politik
| Minggu, 1 Maret 2026
Teddy Indra Wijaya Klaim Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
PIFA, Politik – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengganggu program maupun anggaran pendidikan.Teddy menyampaikan hal itu untuk menjawab narasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pengurangan anggaran pendidikan akibat program MBG.“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan, saya jawab tidak,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (27/2).Menurutnya, di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap berjalan bahkan bertambah. Program yang masih berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat. Hingga tahun lalu, pemerintah telah membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah.“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” ujarnya.Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap sekolah-sekolah rusak. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 16 ribu unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.Teddy mengakui masih ada sekolah yang terbengkalai. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah daerah, di mana SMA menjadi kewenangan gubernur, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan bupati dan wali kota.“Memang ada sekolah rusak dari dulu, tapi di era Pak Prabowo sekolah yang sudah lama rusak dan belum tertanggulangi kita renovasi,” katanya.Pemerintah juga disebut meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disalurkan ke 210 ribu sekolah.Teddy turut membantah anggapan bahwa program MBG mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan tenaga pengajar. Ia menyebut persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat telah memberikan tambahan insentif.Menurutnya, insentif guru honorer yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan, kini meningkat menjadi Rp400 ribu di era pemerintahan Prabowo. Sementara untuk guru non-ASN, insentif dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.Selain itu, mekanisme pembayaran tunjangan honor guru melalui transfer daerah kini dilakukan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali seperti sebelumnya.“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” kata Teddy.
Politik
| Sabtu, 28 Februari 2026
Berita Rekomendasi
Politik
PDIP Bantah Effendi Simbolon Dukung Prabowo, Hasto: Dia Taat Menangkan Ganjar
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah memberikan klarifikasi terkait pernyataan politisi PDIP, Effendi Simbolon, yang dianggap mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hasto menyebut bahwa Effendi sebenarnya tetap mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. "Telah dilakukan klarifikasi sesuai dengan tugas bidang kehormatan jadi yang pertama terkait apa yang jadi isu akhir-akhir ini terkait dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon terkait dengan Pak Prabowo Subianto di dalam forum itu. Ditegaskan bahwa Pak Prabowo diundang dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan yang semula akan berbicara tentang aspek-aspek bela negara," kata Hasto, dikutip dari detikcom, Senin (10/7/2023). Selain itu, Hasto juga menyatakan bahwa semua kader partai, termasuk Effendi, memberikan dukungan hanya kepada bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. "Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDIP dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP bersama dengan pratai-partai lain," tegasnya. Hasto menyatakan bahwa undangan kepada Prabowo dalam acara Punguan Simbolon dohot Barona se-Indonesia (PSBI) pada Jumat (7/7) hanya untuk membahas seputar bela negara. Selain itu, menurut Hasto, Effendi merupakan seseorang yang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kebijakan pertahanan. Kemudian, lanjut Hasto, Pak Effendi Simbolon di dalam diskusi sebagai sosok yang sangat memahami terhadap kebijakan-kebijakan pertahanan itu juga bersifat objektif terkait dengan kebijakan dari Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Effendi Simbolon dipanggil oleh DPP PDIP sebagai tindak lanjut dari pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwa dia cocok untuk menjadi nahkoda Indonesia. Effendi tiba di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada pukul 12.53 WIB. Ia menggunakan mobil berwarna hitam dengan nomor polisi B 1316 RFN. Setelah tiba, politikus keturunan Batak tersebut hanya membuka sedikit jendela mobilnya. Kemudian, Effendi langsung masuk ke Gedung DPP. Klarifikasi tersebut dilakukan secara tertutup.
Jakarta
| Senin, 10 Juli 2023
Politik
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Berharap Anies Baswedan jadi Presiden
PIFA, Politik - Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat menegaskan orientasi politiknya setelah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 di Jakarta, Minggu, pimpinan organisasi tersebut secara terbuka menyatakan harapan agar Anies Rasyid Baswedan kelak memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa figur Anies Baswedan menjadi rujukan utama perjuangan politik partainya. “Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin di hadapan peserta Rakernas. Ia menegaskan, posisi Anies tidak sekadar sebagai tokoh yang didukung, melainkan telah menjadi identitas politik Gerakan Rakyat itu sendiri. “Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya. Komitmen tersebut diperkuat dengan penyerahan kartu tanda anggota Gerakan Rakyat bernomor 0001 kepada Anies Baswedan yang dilakukan pada 17 Desember 2025. Langkah itu dinilai sebagai simbol kedekatan politik sekaligus penegasan posisi Anies dalam struktur dan arah perjuangan partai. Di sisi lain, Sahrin menyebut Gerakan Rakyat tengah mempersiapkan diri secara administratif untuk menjadi partai politik resmi. Ia menargetkan pendaftaran Gerakan Rakyat sebagai parpol dapat rampung dan tercatat di Kementerian Hukum RI pada Februari 2026. Untuk mencapai target tersebut, Sahrin mengajak seluruh kader bergerak secara solid dan militan guna memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan negara. “Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya dengan optimistis. Deklarasi ini menandai langkah awal Gerakan Rakyat memasuki panggung politik nasional dengan Anies Baswedan sebagai figur sentral yang akan mengarahkan perjalanan politik partai ke depan.
Politik
| Senin, 19 Januari 2026
Politik
Anies Dorong Banjir dan Longsor Aceh, Sumbar, Sumut Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
PIFA, Politik - Anies Baswedan menyebut sudah saatnya banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan itu disampaikan Anies setelah melihat langsung kondisi daerah terdampak dan warga yang mengungsi.Anies mengaku beberapa hari terakhir berkeliling ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang. Dalam kunjungannya, ia bertemu langsung dengan warga di lokasi pengungsian.“Saya duduk di tenda pengungsian. Ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (13/12/2025).Calon Presiden 2024 itu menilai skala kerusakan dan penderitaan warga sudah melampaui kemampuan daerah untuk menanganinya sendiri. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional.“Setelah melihat langsung, rasanya sulit menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya, kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara,” kata Anies.
Politik
| Senin, 15 Desember 2025