Politik
Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra tertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa Rahayu masih berstatus anggota partai dan wakil rakyat aktif. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta hasil keputusan internal Partai Gerindra. Sebelumnya, Rahayu Saraswati sempat menyatakan mundur pada 10 September 2025 karena ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Setelah itu, Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya, namun kini statusnya dipulihkan berdasarkan hasil kajian resmi MKD.
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025

Trending
Seskab Tegaskan Reshuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi Sudah Melalui Pertimbangan Matang
Jakarta
| Jumat, 17 Juni 2022

NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029
Politik
| Rabu, 11 Februari 2026

Puan Sebut Andika Perkasa Masuk dalam Daftar Calon Ketua Timses Ganjar Pranowo
Indonesia
| Jumat, 23 Juni 2023

Media Asing Soroti Pergeseran Demokrasi Era Jokowi
Indonesia
| Minggu, 29 Oktober 2023

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Tindak Lanjut OTT Sudewo
Politik
| Kamis, 22 Januari 2026

Anggota Komisi III DPR Nilai Klaim Jokowi soal UU KPK 2019 Tidak Tepat
Politik
| Selasa, 17 Februari 2026

Bahlil Lahadalia Tak Masalah TNI Dilibatkan Jaga Kilang Minyak Pertamina
Politik
| Kamis, 27 November 2025

Prabowo Ajukan Permintaan Bertemu Presiden AS Donald Trump, Ada Apa?
Indonesia
| Sabtu, 12 April 2025

Survei Litbang Kompas Elektabilitas Naik dan Ungguli Capres Lainnya, Ganjar Ingatkan Jangan Saling Ejek
Indonesia
| Selasa, 22 Agustus 2023

Gedung Negara Grahadi Terbakar, Massa Diduga Lakukan Penjarahan
Politik
| Sabtu, 30 Agustus 2025

Berita Terbaru
Politik

Bakom Minta Kunjungan Prabowo ke Prancis Dinilai dari Manfaat, Bukan Frekuensi Perjalanan
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. "Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu. Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. "Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris. Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026
Politik

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026). Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kepergian tokoh militer senior tersebut. "Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," tulis Prabowo dalam unggahan bernuansa hitam putih yang juga menampilkan foto almarhum. Dalam unggahan tersebut turut dicantumkan jabatan Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 yang diembannya pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Ryamizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan almarhum wafat setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) rumah sakit tersebut. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyebut kepergian Ryamizard sebagai kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan. Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Dalam perjalanan karier militernya, ia menempati sejumlah jabatan penting hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara. Setelah pensiun dari dinas militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019. Selama menjabat, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global. Menurut Donny, Ryamizard dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Warisan pengabdiannya disebut akan terus dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026
Politik

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026
Berita Populer
Politik

Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra tertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa Rahayu masih berstatus anggota partai dan wakil rakyat aktif. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta hasil keputusan internal Partai Gerindra. Sebelumnya, Rahayu Saraswati sempat menyatakan mundur pada 10 September 2025 karena ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Setelah itu, Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya, namun kini statusnya dipulihkan berdasarkan hasil kajian resmi MKD.
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025
Politik

Seskab Tegaskan Reshuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi Sudah Melalui Pertimbangan Matang
Berita Politik, PIFA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa reshuffle kabinet oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) sudah melalui pertimbangan yang matang. Setidaknya ada lima anggota kabinet yang direshuffle, yakni 2 menteri dan 3 wakil menteri (wamen). “Reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri,” tegas Seskab, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022). Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. “Presiden sudah sangat tahu siapa yang beliau butuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu Presiden, terutama tugasnya ya membantu beliau, memberikan pandangan kalau memang ada yang beliau akan putuskan,” tambahnya. Tak hanya figur yang akan menjadi anggota kabinet, Seskab menyampaikan bahwa pemilihan waktu reshuffle juga telah dipertimbangkan secara matang. “Memang momentumnya dihitung paling pas ya saat ini,” tegasnya lagi. Seskab berharap kehadiran lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari dua menteri dan tiga wakil menteri ini dapat memperkuat kabinet yang ada. Kemudian penyegaraan kabinet juga diharapkan dapat membuat kerja kabinet menjadi lebih lincah termasuk dalam menghadapi tantangan global seperti persoalan pangan dan inflasi. “Sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah dua periode, yang sudah delapan tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi. Sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet,” tutupnya. Adapun lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/06/2022) adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN. (ja)
Jakarta
| Jumat, 17 Juni 2022
Politik

NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029
PIFA, Politik – Tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, belum mengambil sikap terkait wacana mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ketiga partai tersebut kompak menyatakan masih fokus mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan internal terkait Pilpres 2029. Namun, Demokrat memastikan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo sampai periode berakhir. “Saya belum belum ada pembahasan soal itu, tetapi mandat Partai Demokrat adalah mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo ya sampai 2029 itu selesai masa bakti,” ujar Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (10/2). Saat ditanya peluang Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpasangan dengan Prabowo, Dede menegaskan partainya belum menentukan sikap. Ia menambahkan, AHY telah menginstruksikan seluruh kader untuk fokus mengawal pemerintahan hingga masa jabatan selesai. Meski demikian, Demokrat menghargai partai lain yang telah lebih dulu menyatakan dukungan untuk Prabowo dua periode. “Mandat dari Ketua Umum adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti. Jadi kita belum ada pembicaraan soal 2029 gitu. Kalau yang lain sih silahkan aja, itu kan hak ya,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana dukungan sejumlah partai terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai presiden merupakan hal yang wajar. Ia menyinggung hasil survei terbaru Indikator Politik yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo hampir menyentuh 80 persen. Meski demikian, Saan menegaskan NasDem belum membahas soal pencalonan presiden dan masih berfokus mendukung pemerintahan hingga akhir periode. “Dan NasDem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya,” ujar Saan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Ia memastikan PKS mendukung pemerintahan Prabowo, namun menegaskan keputusan terkait Pilpres sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Syuro. Menurutnya, hingga saat ini Majelis Syuro PKS belum membahas maupun memberikan mandat terkait dukungan pencalonan presiden untuk Pilpres 2029. “Kami akan mengikuti terkait pilpres, hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” ujar Kholid.
Politik
| Rabu, 11 Februari 2026
Feeds
Bakom Minta Kunjungan Prabowo ke Prancis Dinilai dari Manfaat, Bukan Frekuensi Perjalanan
JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. "Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu. Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional. "Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis. Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris. Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara. Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang. Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ryamizard Ryacudu
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Ryamizard Ryacudu yang meninggal dunia pada Minggu (31/5/2026). Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Prabowo menyampaikan belasungkawa atas kepergian tokoh militer senior tersebut. "Innaa lillahi wa inna 'ilaihi raaji'uun. Turut berduka cita atas wafatnya Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu," tulis Prabowo dalam unggahan bernuansa hitam putih yang juga menampilkan foto almarhum. Dalam unggahan tersebut turut dicantumkan jabatan Ryamizard sebagai Menteri Pertahanan RI ke-25 yang diembannya pada periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Ryamizard meninggal dunia pada Minggu pukul 14.03 WIB di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan almarhum wafat setelah menjalani perawatan di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) rumah sakit tersebut. "Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu, 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD," kata Rico. Sementara itu, TNI Angkatan Darat menyebut kepergian Ryamizard sebagai kehilangan besar bagi institusi TNI dan bangsa Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Donny Pramono, mengatakan Ryamizard merupakan sosok prajurit yang mendedikasikan hidupnya untuk negara melalui berbagai penugasan strategis, baik di lingkungan militer maupun pemerintahan. Lahir di Palembang pada 21 April 1950, Ryamizard merupakan putra Brigjen TNI Musannif Ryacudu. Dalam perjalanan karier militernya, ia menempati sejumlah jabatan penting hingga dipercaya menjadi KSAD pada periode 2002–2005. Di bawah kepemimpinannya, TNI AD memperkuat profesionalisme, disiplin, dan kesiapan satuan dalam menjaga kedaulatan negara. Setelah pensiun dari dinas militer, Ryamizard kembali mendapat kepercayaan sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014–2019. Selama menjabat, ia berperan dalam penguatan sistem pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas pertahanan negara di tengah dinamika lingkungan strategis global. Menurut Donny, Ryamizard dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani, sederhana, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Warisan pengabdiannya disebut akan terus dikenang dalam sejarah TNI Angkatan Darat dan perjalanan bangsa Indonesia.
Politik
| Minggu, 31 Mei 2026

Sri Sultan HB X Terima Kunjungan Megawati di Kraton Yogyakarta, Pertemuan Hangat 3,5 Jam
Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kraton Yogyakarta pada Jumat (22/5) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, di mana Megawati tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan disambut langsung oleh Sri Sultan bersama keluarga, termasuk GKR Hemas serta sejumlah putra-putri dan menantu Keraton. Dalam jamuan tersebut, Sri Sultan menyajikan wedang semlo dan diiringi alunan musik gamelan yang menambah suasana tradisional di pendopo kraton. Pertemuan antara kedua tokoh tersebut berlangsung cukup lama, yakni sekitar 3,5 jam. Megawati hadir didampingi sejumlah anggota keluarga dan pengurus DPP PDI Perjuangan, termasuk putranya M. Prananda Prabowo, serta beberapa tokoh partai dan kerabat lainnya. Selain itu, sejumlah tokoh nasional dan politik juga tampak hadir dalam rangkaian kegiatan Megawati di Yogyakarta. Selain pertemuan di kraton, Megawati juga menghadiri resepsi pernikahan putra Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu (23/5). Acara tersebut dihadiri banyak tokoh politik nasional, akademisi, hingga pejabat publik. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Megawati di Yogyakarta yang berlangsung padat dengan nuansa politik dan silaturahmi kebangsaan.
Yogyakarta
| Minggu, 24 Mei 2026

Jokowi Dinilai Lebih Sehat Jika Blusukan
Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut akan lebih sehat apabila kembali aktif bertemu langsung dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan atau berkeliling daerah. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali. Ia menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Projo terkait rencana Jokowi untuk kembali menyapa masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. “Cuman, masalahnya Pak Jokowi ini kalau tidak ketemu masyarakat, tidak ketemu orang, justru sakit, itu masalahnya. Jadi dengan berkeliling itu akan membuat dia menjadi lebih sehat,” kata Ahmad Ali. Ia menegaskan kondisi kesehatan Jokowi saat ini dalam keadaan baik, sehingga tidak menjadi hambatan untuk kembali melakukan aktivitas di lapangan. Namun, ia juga menilai faktor usia serta kondisi kesehatan pasca pemulihan tetap perlu diperhitungkan secara matang dalam penyusunan agenda kunjungan. “Semangatnya malah semakin kuat. Jadi faktor kesehatan itu sudah tidak lagi menjadi penghalang, tapi kita juga tidak bisa menutup mata faktor umur dan beliau baru sembuh, ini harus diperhitungkan secara matang,” ujarnya. Ahmad Ali juga menyebut rencana kunjungan tersebut didorong oleh keinginan Jokowi untuk kembali bertemu masyarakat setelah 10 tahun menjabat sebagai presiden. “Beliau ini mantan presiden sepuluh tahun, tentunya kerinduan yang sangat terhadap masyarakat, itu yang mendasari beliau untuk berkeliling menyapa masyarakat,” katanya. Dalam rencana tersebut, PSI menyatakan akan ikut menyambut Jokowi saat turun langsung ke lapangan, meski waktu pelaksanaannya belum diumumkan secara pasti. Relawan Projo juga disebut akan dilibatkan dalam koordinasi kegiatan tersebut.
Politik
| Jumat, 22 Mei 2026

PSI Koordinasi dengan Projo soal Rencana Jokowi Keliling Indonesia
Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan Pro Jokowi (Projo) terkait rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Hal itu disampaikan Ahmad Ali usai kembali bertemu Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (20/5). Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu politik serta rencana aktivitas Jokowi ke depan. Ahmad Ali mengatakan faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam rencana perjalanan tersebut. Menurutnya, meskipun semangat Jokowi untuk turun ke masyarakat masih tinggi, kondisi fisik tetap harus diperhitungkan secara matang. Ia menambahkan, dalam pertemuan itu kondisi kesehatan Jokowi terlihat baik dan sudah pulih. Namun demikian, keputusan akhir mengenai rencana keliling Indonesia tetap akan mempertimbangkan usia dan pemulihan pascakepemimpinan selama dua periode. Menurut Ahmad Ali, Jokowi memiliki kebiasaan untuk bertemu langsung dengan masyarakat, dan hal itu dinilai justru membuatnya semakin bersemangat. Ia juga menyebut PSI siap menyambut apabila Jokowi melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk dengan melibatkan kader partai di daerah. Selain membahas rencana tersebut, pertemuan juga digunakan untuk berdiskusi mengenai perkembangan politik nasional serta masukan bagi pengembangan PSI ke depan.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Kaya Raya, Tapi Ingin Hidup Layak
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan menginginkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Prabowo menekankan bahwa jika negara mampu menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten, maka kesejahteraan rakyat dapat terjamin dan keadilan sosial lebih mudah diwujudkan. Ia kemudian menggambarkan bahwa harapan masyarakat pada dasarnya sederhana, yaitu bisa hidup layak setiap hari. Menurutnya, rakyat berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dengan baik, memperoleh susu untuk anak-anak, mendapatkan layanan kesehatan ketika sakit, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, rakyat juga berharap anak-anak dapat bersekolah dengan sehat, serta orang tua memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Prabowo menilai seluruh harapan tersebut merupakan gambaran nyata dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pidatonya, ia juga menyoroti pentingnya peran guru dalam membangun masa depan bangsa. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kesejahteraan dan semangat para pendidik. Ia menegaskan bahwa perbaikan kondisi guru harus menjadi prioritas, karena mereka berperan langsung dalam membentuk generasi penerus bangsa. Selain itu, Prabowo kembali menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara yang menurutnya telah berlangsung lama dan berdampak pada terbatasnya kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk guru dan ASN. Ia menyebutkan adanya selisih besar antara potensi keuntungan negara dan dana yang mengalir keluar, serta menyoroti berbagai praktik seperti under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan komoditas. Prabowo menegaskan perlunya pembenahan tata kelola negara, termasuk sektor pengawasan ekspor dan bea cukai, agar penerimaan negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo Akui Terpikir Kritik PDIP hingga Sebelum Tidur
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kritik-kritik dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap membekas dalam pikirannya, bahkan hingga menjelang waktu tidur. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), di hadapan anggota dewan, pimpinan partai politik, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut sebagian kritik dari PDIP terasa keras, namun ia tetap memandangnya sebagai bagian penting dari sistem demokrasi. Ia mengaku kadang merasa “pilu” saat memikirkan kritik tersebut, tetapi tetap memahami bahwa kritik merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintah. Meski demikian, Prabowo menegaskan menghormati posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan. Menurutnya, keberadaan oposisi tetap penting dalam menjaga mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PDIP atas sikap tersebut, karena dinilai berkontribusi terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari berbagai pihak, selama hal itu bertujuan untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.
Politik
| Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo Ingatkan ASN Tak Kebal Diganti, Minta Birokrasi Dibersihkan
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memiliki posisi yang kebal dari evaluasi maupun pergantian jika tidak bekerja dengan baik. Ia meminta seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas secara benar dan profesional sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5), saat membahas penguatan tata kelola pemerintahan dan arah kebijakan negara. “Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik,” ujar Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada aparatur yang merasa aman hanya karena status kepegawaian, jika kinerjanya tidak memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk melakukan pembenahan birokrasi di masing-masing kementerian. Ia meminta agar sistem kerja di pemerintahan diperketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Prabowo juga mengingatkan adanya potensi “akal-akalan” dalam birokrasi yang dilakukan oknum tertentu demi keuntungan pribadi. Ia meminta para pejabat untuk lebih waspada terhadap praktik tersebut, terutama yang dilakukan melalui celah administrasi. Selain itu, ia menyoroti kecenderungan munculnya aturan tambahan di tingkat teknis yang dinilai dapat memperlambat kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang sudah diputuskan harus segera dijalankan tanpa berbelit-belit. Pernyataan ini menjadi bagian dari penegasan pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi serta peningkatan efektivitas pelayanan publik di seluruh lembaga negara.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026

Prabowo: Indonesia Diprediksi Jadi Ekonomi Terkuat Ke-4 Dunia pada 2045
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan optimisme bahwa Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045, berdasarkan sejumlah prediksi para ekonom dan lembaga internasional. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato rapat paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5), saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Menurut Prabowo, berbagai kajian global menilai Indonesia berpotensi melampaui sejumlah negara maju seperti Prancis, Inggris, dan Italia dalam beberapa dekade mendatang. “Saya sendiri tidak pernah bermimpi… kita akan menjadi negara keempat, kelima, bayangkan kita akan menyalip Inggris, Prancis, Italia,” ujar Prabowo. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat global membuat sejumlah negara kini lebih menghormati Indonesia dalam hubungan internasional. Bahkan, menurutnya, beberapa negara mulai meminta bantuan dari Indonesia di sektor tertentu. Prabowo mencontohkan negara seperti Australia, India, hingga Brasil yang disebut membutuhkan dukungan dalam bidang pupuk dan kebutuhan pangan, di tengah kondisi Indonesia yang dinilai mengalami surplus produksi. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh membuat bangsa Indonesia menjadi sombong, melainkan harus meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi tantangan. “Ini jangan membuat kita sombong, tapi membuat kita harus lebih percaya diri,” ujarnya. Dalam pidato yang sama, Prabowo juga memaparkan target ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen pada 2027, inflasi 1,5–3,5 persen, serta target nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS. Ia menegaskan bahwa strategi fiskal dan moneter harus mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.
Politik
| Rabu, 20 Mei 2026


Berita Rekomendasi
Politik

Rahayu Saraswati Tetap Jadi Anggota DPR, Tidak Dinonaktifkan
PIFA, Politik - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Keputusan ini diambil setelah MKD menindaklanjuti surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra tertanggal 16 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa Rahayu masih berstatus anggota partai dan wakil rakyat aktif. Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam menegaskan, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum, tata beracara MKD, serta hasil keputusan internal Partai Gerindra. Sebelumnya, Rahayu Saraswati sempat menyatakan mundur pada 10 September 2025 karena ucapannya yang dinilai menyinggung banyak pihak. Setelah itu, Fraksi Partai Gerindra sempat menonaktifkannya, namun kini statusnya dipulihkan berdasarkan hasil kajian resmi MKD.
Politik
| Jumat, 31 Oktober 2025
Politik

Seskab Tegaskan Reshuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi Sudah Melalui Pertimbangan Matang
Berita Politik, PIFA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa reshuffle kabinet oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) sudah melalui pertimbangan yang matang. Setidaknya ada lima anggota kabinet yang direshuffle, yakni 2 menteri dan 3 wakil menteri (wamen). “Reshuffle ini dilakukan bukan hal yang tiba-tiba. Dengan pemikiran yang sudah cukup matang dan diskusi yang panjang, Presiden memang memerlukan semacam refreshing dari beberapa menteri dan wakil menteri,” tegas Seskab, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022). Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. “Presiden sudah sangat tahu siapa yang beliau butuhkan saat ini. Kita sebagai pembantu Presiden, terutama tugasnya ya membantu beliau, memberikan pandangan kalau memang ada yang beliau akan putuskan,” tambahnya. Tak hanya figur yang akan menjadi anggota kabinet, Seskab menyampaikan bahwa pemilihan waktu reshuffle juga telah dipertimbangkan secara matang. “Memang momentumnya dihitung paling pas ya saat ini,” tegasnya lagi. Seskab berharap kehadiran lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang terdiri dari dua menteri dan tiga wakil menteri ini dapat memperkuat kabinet yang ada. Kemudian penyegaraan kabinet juga diharapkan dapat membuat kerja kabinet menjadi lebih lincah termasuk dalam menghadapi tantangan global seperti persoalan pangan dan inflasi. “Sebenarnya dengan pengalaman Presiden yang sudah dua periode, yang sudah delapan tahun, Presiden cukup memahami persoalan yang ada, termasuk urusan minyak curah, urusan pangan, urusan energi. Sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa kemudian ada penyegaran di dalam tubuh kabinet,” tutupnya. Adapun lima anggota baru Kabinet Indonesia Maju yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/06/2022) adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN. (ja)
Jakarta
| Jumat, 17 Juni 2022
Politik

NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Ambil Sikap soal Wacana Prabowo Maju Pilpres 2029
PIFA, Politik – Tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat, belum mengambil sikap terkait wacana mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Ketiga partai tersebut kompak menyatakan masih fokus mengawal jalannya pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan internal terkait Pilpres 2029. Namun, Demokrat memastikan tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo sampai periode berakhir. “Saya belum belum ada pembahasan soal itu, tetapi mandat Partai Demokrat adalah mendukung penuh kebijakan Pak Prabowo ya sampai 2029 itu selesai masa bakti,” ujar Dede Yusuf di kompleks parlemen, Selasa (10/2). Saat ditanya peluang Demokrat mengusung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpasangan dengan Prabowo, Dede menegaskan partainya belum menentukan sikap. Ia menambahkan, AHY telah menginstruksikan seluruh kader untuk fokus mengawal pemerintahan hingga masa jabatan selesai. Meski demikian, Demokrat menghargai partai lain yang telah lebih dulu menyatakan dukungan untuk Prabowo dua periode. “Mandat dari Ketua Umum adalah kita dukung pemerintahan Pak Prabowo ya sampai selesai masa bakti. Jadi kita belum ada pembicaraan soal 2029 gitu. Kalau yang lain sih silahkan aja, itu kan hak ya,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menilai wacana dukungan sejumlah partai terhadap Prabowo untuk kembali maju sebagai presiden merupakan hal yang wajar. Ia menyinggung hasil survei terbaru Indikator Politik yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo hampir menyentuh 80 persen. Meski demikian, Saan menegaskan NasDem belum membahas soal pencalonan presiden dan masih berfokus mendukung pemerintahan hingga akhir periode. “Dan NasDem ada dalam posisi mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo sampai nanti di akhir masa periodenya,” ujar Saan. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid. Ia memastikan PKS mendukung pemerintahan Prabowo, namun menegaskan keputusan terkait Pilpres sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Syuro. Menurutnya, hingga saat ini Majelis Syuro PKS belum membahas maupun memberikan mandat terkait dukungan pencalonan presiden untuk Pilpres 2029. “Kami akan mengikuti terkait pilpres, hingga detik ini kami belum ada pembahasan,” ujar Kholid.






