Politik
Habiburokhman Soroti Guru Honorer Probolinggo Jadi Tersangka Rangkap Jabatan
PIFA, Politik - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda, yang ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).Habib menyayangkan langkah penetapan tersangka terhadap Misbahul. Ia menilai jaksa seharusnya merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana."Seharusnya jaksa mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan," kata Habib saat dihubungi, Selasa (24/2).Menurut dia, dalam kasus tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan dari Misbahul saat merangkap jabatan sebagai PLD. Jika pun dinilai sebagai kesalahan administratif, ia berpendapat penyelesaiannya cukup dengan pengembalian salah satu sumber gaji kepada negara."Kalau toh hal tersebut salah, seharusnya dia hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya tersebut kepada negara," ujarnya.Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan aparat penegak hukum agar memahami perubahan paradigma dalam KUHP baru. Ia menekankan bahwa pendekatan hukum kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan."Jaksa juga harus mempedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif," katanya.Sebelumnya, Misbahul yang merupakan guru honorer di SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gaji dari dua jabatan yang sama-sama dibiayai anggaran negara. Ia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta.Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo, Taufik Eko Purwanto, menyatakan larangan tersebut tertuang secara jelas dalam perjanjian kerja di masing-masing jabatan yang diemban tersangka."Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp118 juta," ujar Taufik, Kamis (12/2).
Politik
| Rabu, 25 Februari 2026
Trending
Pertemuan Jokowi dengan Tiga Bacapres 2024, Pesan Dukungan Dibalik Makan Siang Bersama
Jakarta
| Senin, 30 Oktober 2023
Seskab: Indonesia Siap Hadapi Segala Kemungkinan Usai Putusan MA AS soal Tarif Trump
Politik
| Sabtu, 21 Februari 2026
Ferry Irwandi Tanggapi Dugaan Tindak Pidana yang Disampaikan TNI, Pastikan Tak Akan Kabur
Politik
| Selasa, 9 September 2025
Politikus PDIP Sebut Andika Perkasa Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar
Indonesia
| Kamis, 29 Juni 2023
NasDem Usung Anies Baswedan di Pilgub DKI, Begini Respon PDIP
Jakarta
| Selasa, 23 Juli 2024
Anies dan Prabowo Kompak Kritik Program Pendidikan di Era Jokowi
Indonesia
| Minggu, 30 Juli 2023
OSO Nilai Penggunaan Jet Pribadi untuk Menag Tak Bermasalah
Politik
| Selasa, 24 Februari 2026
Bikin Adem, Ganjar dan Anies Bertemu di Seka-sela Ibadah Haji
Arab Saudi
| Selasa, 27 Juni 2023
Didukung Maju Capres Oleh Perindo, Ganjar: Uhuy Akhirnya Pak Hary Mau Ikut Lari
Indonesia
| Jumat, 9 Juni 2023
PBB Deklarasi Dukung Prabowo Subianto Jadi Capres 2024
Indonesia
| Senin, 31 Juli 2023
Berita Terbaru
Politik
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang milik Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Faizal. “Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, salah satu barang yang disita berupa perangkat elektronik. Namun, KPK belum merinci lebih jauh terkait jenis maupun rincian barang tersebut. Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dasar dan argumentasi kuat dalam mengaitkan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. “Yang bersangkutan juga sudah mengakui kepada penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut,” katanya. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Dalam pengembangan perkara, KPK turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri telah diperiksa KPK pada 7 April 2026. Namun, pada 14 April 2026, ia melaporkan pernyataan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan detail lebih lanjut terkait barang bukti akan disampaikan pada waktu berikutnya.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Politik
Pemerintah Jamin Pasokan Energi, Dorong Penguatan Kilang dan Program B50
Pemerintah Indonesia memastikan pasokan energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sembari terus mengurangi ketergantungan impor melalui penguatan kapasitas domestik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kedaulatan serta keberlanjutan ekonomi nasional. “Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Program ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor, meski membutuhkan waktu serta investasi besar. Bahlil juga mengungkap sejumlah capaian pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas kilang domestik seperti di Balikpapan serta implementasi program biodiesel yang membuat Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar. Namun demikian, tantangan masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global. Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor hampir satu juta barel per hari. Sekitar 20–25 persen impor tersebut melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik global. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan campuran kelapa sawit dalam bahan bakar hingga 50 persen (B50) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Target tersebut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Menurut Airlangga, implementasi B50 berpotensi menghemat subsidi hingga Rp48 triliun serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Politik
NasDem Tegaskan Gagasan Surya Paloh Bukan Merger, Melainkan Blok Politik
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah menawarkan konsep merger atau fusi partai, melainkan pembentukan political bloc atau blok politik. Pernyataan itu disampaikan Willy untuk merespons isu yang berkembang terkait kemungkinan penggabungan NasDem dengan Partai Gerindra. “Yang ditawarkan oleh Surya Paloh adalah political bloc, bukan merger,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Menurut dia, konsep blok politik merupakan bagian dari rekayasa politik (political engineering) untuk merespons kondisi hubungan antarpartai yang dinilai semakin transaksional. Ia menilai, dibutuhkan blok politik yang solid dari tingkat elite hingga akar rumput. Willy juga menyayangkan penggunaan istilah merger dalam wacana tersebut. Ia menilai istilah itu tidak tepat dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ia mengakui bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman fusi partai politik, namun hal itu terjadi karena dorongan kekuasaan pada masa lalu. Ia mencontohkan penggabungan partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lebih lanjut, Willy menilai pihak yang menggulirkan narasi merger gagal memahami gagasan Surya Paloh yang disebutnya berpikir di luar kebiasaan. Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti Indonesia, konsep koalisi berbeda dengan sistem parlementer. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa konsep blok politik sebenarnya pernah ada di Indonesia, seperti Golongan Karya yang berkembang dari Sekber Golkar, serta Front Nasional pada era Soekarno dengan konsep Nasakom. Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, Willy menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. “Wajar saja dua sahabat bertemu. Mereka bisa berdiskusi secara setara tentang banyak hal,” ujarnya.
Politik
| Senin, 13 April 2026
Berita Populer
Politik
Habiburokhman Soroti Guru Honorer Probolinggo Jadi Tersangka Rangkap Jabatan
PIFA, Politik - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda, yang ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).Habib menyayangkan langkah penetapan tersangka terhadap Misbahul. Ia menilai jaksa seharusnya merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana."Seharusnya jaksa mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan," kata Habib saat dihubungi, Selasa (24/2).Menurut dia, dalam kasus tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan dari Misbahul saat merangkap jabatan sebagai PLD. Jika pun dinilai sebagai kesalahan administratif, ia berpendapat penyelesaiannya cukup dengan pengembalian salah satu sumber gaji kepada negara."Kalau toh hal tersebut salah, seharusnya dia hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya tersebut kepada negara," ujarnya.Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan aparat penegak hukum agar memahami perubahan paradigma dalam KUHP baru. Ia menekankan bahwa pendekatan hukum kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan."Jaksa juga harus mempedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif," katanya.Sebelumnya, Misbahul yang merupakan guru honorer di SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gaji dari dua jabatan yang sama-sama dibiayai anggaran negara. Ia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta.Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo, Taufik Eko Purwanto, menyatakan larangan tersebut tertuang secara jelas dalam perjanjian kerja di masing-masing jabatan yang diemban tersangka."Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp118 juta," ujar Taufik, Kamis (12/2).
Politik
| Rabu, 25 Februari 2026
Politik
Pertemuan Jokowi dengan Tiga Bacapres 2024, Pesan Dukungan Dibalik Makan Siang Bersama
PIFA, Politik – Pada hari ini Senin 30 Oktober 2023,bertempat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat menjadi saksi pertemuan penting dalam dunia politik Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tiga bakal calon presiden (capres) 2024 ke meja bundar makan siang, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dalam atmosfer yang penuh keramahan, keempat politikus ini duduk bersama dengan batik lengan panjang, merajut silaturahmi di tengah perbincangan serius mengenai masa depan bangsa. Di meja putih itu, hidangan-hidangan lezat tersaji dengan jus jeruk menyegarkan. Pertemuan ini bukan sekadar ritual formal. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengungkapkan dukungannya terhadap semua capres 2024 demi kebaikan bangsa. Hari ini, undangan ke Istana bagi Prabowo, Ganjar, dan Anies mungkin adalah bentuk nyata dari dukungan tersebut. Sebuah gestur politik yang mengirim pesan kuat diantaranya persatuan dan kerja sama di atas segala kepentingan pribadi dan partai. Di sisi lain, menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud (TPN GM), Sunanto, pertemuan Ganjar dengan Jokowi adalah bagian dari silaturahmi. Namun, momen ini juga dianggap sebagai kesempatan emas untuk memperoleh masukan berharga dari Jokowi, seorang pemimpin yang telah memimpin Indonesia selama dua periode. Maka, sambil menikmati hidangan, mereka tidak hanya berkumpul untuk bertemu, tetapi juga untuk meresapi arah dan tujuan yang diinginkan oleh presiden. Pertemuan ini membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam kerukunan dan harmoni, diharapkan kebijaksanaan dan keberlanjutan pembangunan negara ini dapat terus diperjuangkan oleh siapapun yang nantinya diberi mandat oleh rakyat. Dukungan dan kerjasama dari para pemimpin, seperti terlihat hari ini, menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. (hs)
Jakarta
| Senin, 30 Oktober 2023
Politik
Seskab: Indonesia Siap Hadapi Segala Kemungkinan Usai Putusan MA AS soal Tarif Trump
PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi," kata Teddy di Washington, DC, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Teddy menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan diplomasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif tersebut. Bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Agung AS, pemerintah Indonesia telah lebih dulu melakukan negosiasi. Ia menjelaskan, melalui proses diplomasi tersebut, tarif resiprokal yang semula berada di angka 32 persen berhasil ditekan menjadi 19 persen. Menurut Teddy, terdapat peluang tarif tersebut bisa kembali diturunkan. "Kita sudah negosiasi bahwa Presiden dan tim dari 32 persen menjadi 19 persen. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada (putusan) Mahkamah Agung kemarin, ya, tentunya dari 19 persen menjadi 10 persen, itu secara hitung-hitungan lebih baik," kata Seskab. Meski demikian, Teddy menegaskan pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika kebijakan yang dapat terjadi ke depan. "Intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, oke. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan," pungkasnya. Diketahui, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan sejumlah kebijakan tarif global yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Pada Jumat (20/2) waktu setempat, Mahkamah Agung AS melalui putusan dengan komposisi suara 6-3 menyatakan Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA). Namun, tak lama setelah putusan tersebut, Presiden Trump mengumumkan penerapan “tarif impor global” sebesar 10 persen. Pemerintah Indonesia memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung AS terkait kebijakan tarif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan putusan Mahkamah Agung AS tersebut berkaitan dengan pembatalan tarif global serta mekanisme pengembalian tarif kepada korporasi tertentu. Namun demikian, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses karena memiliki mekanisme tersendiri. “Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan," ucap Airlangga. "Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR," imbuhnya. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia meminta agar skema tarif 0 persen yang telah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao yang telah memiliki pengaturan tersendiri melalui executive order. “Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tambah Airlangga. Selain sektor agrikultur, skema tarif 0 persen juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk terkait lainnya. Pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dagang. Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan antara negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum. Menurutnya, kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara selama 150 hari justru dinilai lebih baik dibandingkan posisi tarif sebelumnya.
Politik
| Sabtu, 21 Februari 2026
Feeds
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang milik Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Faizal. “Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, salah satu barang yang disita berupa perangkat elektronik. Namun, KPK belum merinci lebih jauh terkait jenis maupun rincian barang tersebut. Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dasar dan argumentasi kuat dalam mengaitkan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. “Yang bersangkutan juga sudah mengakui kepada penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut,” katanya. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Dalam pengembangan perkara, KPK turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri telah diperiksa KPK pada 7 April 2026. Namun, pada 14 April 2026, ia melaporkan pernyataan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan detail lebih lanjut terkait barang bukti akan disampaikan pada waktu berikutnya.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Pemerintah Jamin Pasokan Energi, Dorong Penguatan Kilang dan Program B50
Pemerintah Indonesia memastikan pasokan energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sembari terus mengurangi ketergantungan impor melalui penguatan kapasitas domestik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kedaulatan serta keberlanjutan ekonomi nasional. “Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Program ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor, meski membutuhkan waktu serta investasi besar. Bahlil juga mengungkap sejumlah capaian pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas kilang domestik seperti di Balikpapan serta implementasi program biodiesel yang membuat Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar. Namun demikian, tantangan masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global. Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor hampir satu juta barel per hari. Sekitar 20–25 persen impor tersebut melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik global. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan campuran kelapa sawit dalam bahan bakar hingga 50 persen (B50) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Target tersebut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Menurut Airlangga, implementasi B50 berpotensi menghemat subsidi hingga Rp48 triliun serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
NasDem Tegaskan Gagasan Surya Paloh Bukan Merger, Melainkan Blok Politik
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah menawarkan konsep merger atau fusi partai, melainkan pembentukan political bloc atau blok politik. Pernyataan itu disampaikan Willy untuk merespons isu yang berkembang terkait kemungkinan penggabungan NasDem dengan Partai Gerindra. “Yang ditawarkan oleh Surya Paloh adalah political bloc, bukan merger,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Menurut dia, konsep blok politik merupakan bagian dari rekayasa politik (political engineering) untuk merespons kondisi hubungan antarpartai yang dinilai semakin transaksional. Ia menilai, dibutuhkan blok politik yang solid dari tingkat elite hingga akar rumput. Willy juga menyayangkan penggunaan istilah merger dalam wacana tersebut. Ia menilai istilah itu tidak tepat dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ia mengakui bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman fusi partai politik, namun hal itu terjadi karena dorongan kekuasaan pada masa lalu. Ia mencontohkan penggabungan partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lebih lanjut, Willy menilai pihak yang menggulirkan narasi merger gagal memahami gagasan Surya Paloh yang disebutnya berpikir di luar kebiasaan. Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti Indonesia, konsep koalisi berbeda dengan sistem parlementer. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa konsep blok politik sebenarnya pernah ada di Indonesia, seperti Golongan Karya yang berkembang dari Sekber Golkar, serta Front Nasional pada era Soekarno dengan konsep Nasakom. Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, Willy menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. “Wajar saja dua sahabat bertemu. Mereka bisa berdiskusi secara setara tentang banyak hal,” ujarnya.
Politik
| Senin, 13 April 2026
Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif dan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir dirinya telah bertemu dengan berbagai delegasi pemerintah dan perusahaan Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow. Ia mengapresiasi hasil pembicaraan yang dinilai berjalan produktif. “Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, hampir seluruh bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, Prabowo menegaskan masih ada beberapa hal yang perlu dipercepat dan akan menjadi perhatian langsung dirinya. “Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” katanya. Sementara itu, Putin menyampaikan bahwa Rusia sangat terbuka untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor. Ia juga menyambut baik pertemuan bilateral tersebut yang dinilainya memiliki substansi kuat. Menurut Putin, kedua negara sebelumnya telah menyepakati deklarasi kemitraan strategis yang kini mulai diimplementasikan secara konkret. Ia juga menyoroti peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 12 persen. Selain itu, Rusia dan Indonesia terus memprioritaskan penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis. Beberapa bidang yang menjadi fokus antara lain energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, hingga kerja sama humaniter seperti pendidikan. “Berbagai peluang kerja sama telah dibahas secara intensif oleh kedua pihak,” ujar Putin. Pertemuan ini menandai semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, sekaligus membuka peluang baru bagi penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis ke depan.
Politik
| Senin, 13 April 2026
Viral Momen Kanda Bahlil Tersenyum saat Mulan Jameela Memperkenalkan Diri
PIFA, Politik - Aksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terlihat “salting” saat disapa Mulan Jameela menjadi viral di media sosial.Momen tersebut terjadi dalam rapat kerja di DPR RI. Saat memperkenalkan diri, Mulan yang juga istri Ahmad Dhani menyebut dirinya sudah sempat bertemu dan bersalaman dengan Bahlil sebelumnya.Sapaan santai itu membuat suasana rapat yang semula formal menjadi lebih cair. Bahlil tampak tersenyum sambil sedikit menggelengkan kepala, memicu tawa dan candaan dari peserta rapat lainnya.Sejumlah anggota DPR bahkan melontarkan gurauan agar Bahlil tidak terlalu tersenyum, yang semakin mencairkan suasana. Momen ini pun ramai diperbincangkan warganet dan dibanjiri berbagai komentar di media sosial.
Politik
| Minggu, 12 April 2026
Polisi Tangkap Pegawai KPK Gadungan yang Diduga Tipu Ahmad Sahroni Rp300 Juta
PIFA, Politik — Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan dan diduga melakukan penipuan terhadap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Sahroni pada 9 April 2026 terkait dugaan penipuan dengan mencatut nama lembaga penegak hukum.“Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap TH alias D (48),” ujar Budi dalam keterangan resmi, Sabtu (11/4).Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa stempel palsu KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat Pasal 492 KUHP tentang tindak pidana penipuan.Menurut Budi, pelaku mendatangi Sahroni di ruang Komisi III DPR RI dan mengaku sebagai pegawai KPK yang bertugas atas perintah pimpinan. Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp300 juta.Peristiwa ini terjadi pada 6 April 2026 saat Sahroni tengah mengikuti rapat di Gedung DPR RI. Ia mendapat informasi dari stafnya mengenai seseorang yang mengaku sebagai Kabiro Penindakan KPK dan ingin bertemu.Sahroni mengaku awalnya tidak memiliki janji dengan pihak tersebut. Namun, pelaku tetap menemuinya dan meminta uang dengan dalih untuk kebutuhan kegiatan pimpinan KPK.“Uang memang sudah diserahkan. Kalau mau menangkap orang ya saya harus serahkan. Masa menangkap orang tidak ada bukti untuk memberikan uang,” kata Sahroni.Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pengurusan perkara dalam kejadian tersebut. Menurutnya, pelaku hanya meminta uang secara langsung dengan mengatasnamakan pimpinan KPK.Polda Metro Jaya masih mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui layanan kepolisian jika menemukan modus penipuan serupa.
Politik
| Sabtu, 11 April 2026
Pihak Jokowi Dorong Kasus Ijazah Segera Disidangkan demi Kepastian Hukum
PIFA, Politik - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, mendorong agar kasus dugaan penyebaran berita bohong dan manipulasi digital terkait isu ijazah palsu segera dilimpahkan ke pengadilan. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas polemik yang telah berlangsung lama.Pernyataan tersebut disampaikan Rivai saat merespons komentar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menilai kasus ijazah Jokowi sudah berlarut-larut dan meresahkan masyarakat.“Kami tetap mendorong perkara dilimpahkan ke pengadilan agar terdapat kepastian hukum terkait keaslian ijazah Pak Jokowi,” ujar Rivai, Jumat (10/4).Rivai menjelaskan, dalam tahap penyidikan, sejumlah saksi telah dimintai keterangan, mulai dari pihak Universitas Gadjah Mada, dosen, hingga rekan-rekan Jokowi. Selain itu, uji laboratorium forensik juga telah dilakukan guna meneliti keaslian dokumen tersebut.Dengan berbagai proses yang sudah berjalan, pihaknya berharap perkara ini dapat segera masuk ke tahap persidangan. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting untuk memulihkan nama baik sejumlah pihak yang ikut terseret dalam isu tersebut.“Jika perkara ini dihentikan, bukan tidak mungkin isu ijazah ini kembali diangkat di masa mendatang dan kembali mengganggu ruang publik,” jelasnya.Rivai juga menegaskan bahwa Jokowi siap hadir langsung di persidangan untuk memberikan keterangan. Bahkan, Jokowi disebut akan menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, di hadapan publik dan media.Sebelumnya, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa polemik ijazah Jokowi telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai polemik tersebut tidak hanya menghabiskan waktu dan biaya, tetapi juga memicu perpecahan di ruang publik.Pernyataan itu disampaikan JK usai melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan penyebaran hoaks. Dalam kasus yang sama, Roy Suryo juga telah berstatus tersangka.JK menilai polemik yang berkepanjangan telah mengganggu kehidupan nasional karena memicu pro dan kontra yang tajam di masyarakat. Ia pun berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum.
Politik
| Jumat, 10 April 2026
Saiful Mujani Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Terkait Pernyataan Jatuhkan Prabowo
PIFA, Politik - Pengamat politik Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan, Rabu (8/4). Laporan tersebut diduga berkaitan dengan pernyataannya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.Laporan itu diajukan oleh Robina Akbar dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur dan tercatat dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut.“Iya benar dilaporkan Rabu 8 April 2026 sekira jam 21.30 WIB,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Kamis (9/4).Dalam laporan itu, Saiful Mujani diduga melanggar Pasal 246 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang penghasutan untuk melawan penguasa umum dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.Budi menyebutkan bahwa pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut. Pelapor akan dimintai keterangan lebih lanjut, termasuk terkait alasan pelaporan.“Nanti akan didalami saat pelapor diambil keterangan,” katanya.Saiful Mujani diketahui merupakan Guru Besar Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah serta pendiri lembaga riset Saiful Mujani Research and Consulting.Belakangan, potongan video pernyataannya menjadi viral di media sosial karena dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara halal bihalal pengamat beberapa waktu lalu.Menanggapi hal tersebut, Saiful Mujani telah memberikan klarifikasi. Ia menolak anggapan bahwa pernyataannya merupakan tindakan makar.“Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak,” ujarnya.Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian.
Politik
| Kamis, 9 April 2026
Jusuf Kalla Laporkan Dugaan Hoaks yang Diduga Melibatkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri
PIFA, Politik - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mendatangi Gedung Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan penyebaran hoaks yang diduga melibatkan Rismon Hasiholan Sianipar dan sejumlah akun YouTube.JK tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru dan didampingi tim kuasa hukumnya. Ia tidak banyak memberikan keterangan kepada awak media."Mau melapor," ujar JK singkat.Pengacara JK, Abdul Haji Talaohu, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut memang ditujukan kepada Rismon."Iya Rismon," kata Abdul Haji.Sebelumnya, Abdul Haji menyebut pihaknya telah berkonsultasi dengan Direktorat Tindak Pidana Umum dan Siber Bareskrim Polri pada Senin (6/4). Dari hasil konsultasi itu, masih diperlukan sejumlah bukti tambahan sebelum laporan resmi diajukan."Kami akan lakukan pengaduan karena ini beberapa data yang harus kami lengkapi dan secepatnya kami akan masukkan pengaduan," ujarnya.Selain Rismon, laporan juga akan menyasar empat akun YouTube, yakni Ruang Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV, dan YouTuber Nusantara. Pihak JK menilai konten yang beredar telah menjatuhkan martabatnya sebagai tokoh bangsa.Abdul Haji menegaskan bahwa kliennya memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan tidak memiliki kepentingan politik tertentu.Sementara itu, pihak Rismon membantah tudingan tersebut. Kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, menyatakan kliennya tidak pernah menyebut nama JK dalam konteks tuduhan yang beredar."Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK," ujar Jahmada.Kasus ini mencuat setelah beredarnya potongan video di media sosial yang diduga berisi pernyataan terkait isu sensitif. Kedua pihak kini saling memberikan klarifikasi atas tudingan yang berkembang.
Politik
| Rabu, 8 April 2026
Seskab Teddy Santai Tanggapi Isu Ajakan Gulingkan Pemerintah oleh Saiful Mujani
PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons santai polemik pernyataan Saiful Mujani yang dinarasikan sebagai ajakan menggulingkan pemerintah.Teddy mengaku belum mengetahui secara pasti isi pernyataan Mujani yang viral di media sosial tersebut."Saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).Ia menambahkan, Presiden RI Prabowo Subianto juga tidak terlalu menanggapi isu tersebut karena tengah fokus pada agenda yang lebih strategis."Apalagi Bapak Presiden, Bapak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis," ujarnya.Diketahui, Saiful Mujani merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).Belakangan, potongan video pernyataannya dalam sebuah acara halal bihalal pengamat menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Mujani menyinggung peran rakyat dalam perubahan politik, dengan mencontohkan peristiwa reformasi 1998.Pernyataan itu kemudian menuai beragam reaksi, termasuk dari Hasan Nasbi yang mengkritik keras ucapan Mujani melalui media sosial.Menanggapi polemik tersebut, Mujani telah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pernyataannya bukanlah ajakan makar, melainkan bentuk partisipasi politik."Apakah ucapan saya bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement," ujar Mujani dalam keterangannya.
Politik
| Selasa, 7 April 2026
Berita Rekomendasi
Politik
Habiburokhman Soroti Guru Honorer Probolinggo Jadi Tersangka Rangkap Jabatan
PIFA, Politik - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti kasus guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Misbahul Huda, yang ditetapkan sebagai tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD).Habib menyayangkan langkah penetapan tersangka terhadap Misbahul. Ia menilai jaksa seharusnya merujuk pada ketentuan dalam KUHP baru yang mengatur unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana."Seharusnya jaksa mempedomani pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan," kata Habib saat dihubungi, Selasa (24/2).Menurut dia, dalam kasus tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan dari Misbahul saat merangkap jabatan sebagai PLD. Jika pun dinilai sebagai kesalahan administratif, ia berpendapat penyelesaiannya cukup dengan pengembalian salah satu sumber gaji kepada negara."Kalau toh hal tersebut salah, seharusnya dia hanya diminta mengembalikan salah satu gajinya tersebut kepada negara," ujarnya.Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan aparat penegak hukum agar memahami perubahan paradigma dalam KUHP baru. Ia menekankan bahwa pendekatan hukum kini tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan."Jaksa juga harus mempedomani bahwa paradigma KUHP baru bukan lagi keadilan retributif tetapi sudah bergeser menjadi keadilan substantif, rehabilitatatif dan restoratif," katanya.Sebelumnya, Misbahul yang merupakan guru honorer di SDN Brabe 1, Kabupaten Probolinggo, ditetapkan sebagai tersangka karena menerima gaji dari dua jabatan yang sama-sama dibiayai anggaran negara. Ia disebut merugikan negara hingga Rp118 juta.Penetapan tersangka dilakukan setelah jaksa menemukan adanya ketentuan dalam kontrak kerja pendamping desa yang melarang penerima kontrak memiliki ikatan kerja lain yang bersumber dari APBN, APBD, maupun APBDes.Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Probolinggo, Taufik Eko Purwanto, menyatakan larangan tersebut tertuang secara jelas dalam perjanjian kerja di masing-masing jabatan yang diemban tersangka."Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Tim Auditor Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp118 juta," ujar Taufik, Kamis (12/2).
Politik
| Rabu, 25 Februari 2026
Politik
Pertemuan Jokowi dengan Tiga Bacapres 2024, Pesan Dukungan Dibalik Makan Siang Bersama
PIFA, Politik – Pada hari ini Senin 30 Oktober 2023,bertempat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat menjadi saksi pertemuan penting dalam dunia politik Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tiga bakal calon presiden (capres) 2024 ke meja bundar makan siang, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Dalam atmosfer yang penuh keramahan, keempat politikus ini duduk bersama dengan batik lengan panjang, merajut silaturahmi di tengah perbincangan serius mengenai masa depan bangsa. Di meja putih itu, hidangan-hidangan lezat tersaji dengan jus jeruk menyegarkan. Pertemuan ini bukan sekadar ritual formal. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengungkapkan dukungannya terhadap semua capres 2024 demi kebaikan bangsa. Hari ini, undangan ke Istana bagi Prabowo, Ganjar, dan Anies mungkin adalah bentuk nyata dari dukungan tersebut. Sebuah gestur politik yang mengirim pesan kuat diantaranya persatuan dan kerja sama di atas segala kepentingan pribadi dan partai. Di sisi lain, menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud (TPN GM), Sunanto, pertemuan Ganjar dengan Jokowi adalah bagian dari silaturahmi. Namun, momen ini juga dianggap sebagai kesempatan emas untuk memperoleh masukan berharga dari Jokowi, seorang pemimpin yang telah memimpin Indonesia selama dua periode. Maka, sambil menikmati hidangan, mereka tidak hanya berkumpul untuk bertemu, tetapi juga untuk meresapi arah dan tujuan yang diinginkan oleh presiden. Pertemuan ini membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Dalam kerukunan dan harmoni, diharapkan kebijaksanaan dan keberlanjutan pembangunan negara ini dapat terus diperjuangkan oleh siapapun yang nantinya diberi mandat oleh rakyat. Dukungan dan kerjasama dari para pemimpin, seperti terlihat hari ini, menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. (hs)
Jakarta
| Senin, 30 Oktober 2023
Politik
Seskab: Indonesia Siap Hadapi Segala Kemungkinan Usai Putusan MA AS soal Tarif Trump
PIFA, Politik - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Kita Indonesia siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi," kata Teddy di Washington, DC, Amerika Serikat, Sabtu waktu setempat. Teddy menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto telah melakukan diplomasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif tersebut. Bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Agung AS, pemerintah Indonesia telah lebih dulu melakukan negosiasi. Ia menjelaskan, melalui proses diplomasi tersebut, tarif resiprokal yang semula berada di angka 32 persen berhasil ditekan menjadi 19 persen. Menurut Teddy, terdapat peluang tarif tersebut bisa kembali diturunkan. "Kita sudah negosiasi bahwa Presiden dan tim dari 32 persen menjadi 19 persen. Kemudian mungkin juga akan bisa lebih turun lagi. Oke. Nah, setelah ada (putusan) Mahkamah Agung kemarin, ya, tentunya dari 19 persen menjadi 10 persen, itu secara hitung-hitungan lebih baik," kata Seskab. Meski demikian, Teddy menegaskan pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dinamika kebijakan yang dapat terjadi ke depan. "Intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi, oke. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan," pungkasnya. Diketahui, Mahkamah Agung AS memutuskan untuk membatalkan sejumlah kebijakan tarif global yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Pada Jumat (20/2) waktu setempat, Mahkamah Agung AS melalui putusan dengan komposisi suara 6-3 menyatakan Presiden Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA). Namun, tak lama setelah putusan tersebut, Presiden Trump mengumumkan penerapan “tarif impor global” sebesar 10 persen. Pemerintah Indonesia memastikan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati, meskipun terdapat putusan terbaru dari Mahkamah Agung AS terkait kebijakan tarif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan putusan Mahkamah Agung AS tersebut berkaitan dengan pembatalan tarif global serta mekanisme pengembalian tarif kepada korporasi tertentu. Namun demikian, perjanjian bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berproses karena memiliki mekanisme tersendiri. “Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan," ucap Airlangga. "Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR," imbuhnya. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia meminta agar skema tarif 0 persen yang telah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao yang telah memiliki pengaturan tersendiri melalui executive order. “Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tambah Airlangga. Selain sektor agrikultur, skema tarif 0 persen juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk terkait lainnya. Pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dagang. Airlangga menegaskan akan ada pembedaan kebijakan antara negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum. Menurutnya, kebijakan tarif 10 persen yang berlaku sementara selama 150 hari justru dinilai lebih baik dibandingkan posisi tarif sebelumnya.
Politik
| Sabtu, 21 Februari 2026