Pemkab Kubu Raya tengah persiapkan program Prioritas Nasional Pangan Aman 2024. (Dok. BPOM Pontianak)

Kubu Raya Siapkan Program Prioritas Nasional Pangan Aman 2024

Kubu Raya | Minggu, 24 Maret 2024

PIFA, Lokal - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tengah memilih empat desa, 11 sekolah, dan dua pasar sebagai fokus pelaksanaan Program Keamanan Pangan Prioritas Nasional tahun 2024. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

"Kegiatan tersebut merupakan Kegiatan Terpadu Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan Anak yang Dikonsumsi Usia Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kubu Raya," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah di Sungai Raya, Sabtu.

Pemilihan desa dan lembaga pendidikan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah disepakati.

Dikatakannya jika kriteria desa yang akan dipilih dalam pelaksanaan program tersebut ialah desa yang mulai dari kepala desa, perangkat desa dan masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa tersebut yang proaktif mendukung program-program pemerintah. Saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan empat desa tersebut.

Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Fauzi Ferdiansyah, menyampaikan bahwa program ini akan melibatkan komunitas pasar, petugas pengelola pasar, pedagang, dan konsumen. PPABK bertujuan untuk memberdayakan komunitas pasar agar dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan.

Ditambahkan bahwa Desa Pangan Aman akan memperkuat kemandirian masyarakat dalam memastikan keamanan pangan hingga ke tingkat perseorangan, sementara PJAS Aman bertujuan untuk membangun komitmen sekolah dalam menerapkan keamanan pangan serta mengedukasi masyarakat sekolah tentang pentingnya pangan yang aman bagi kesehatan.

Rekomendasi

Sports

Saingan dengan MU, Arsenal Ikut Perburuan Victor Osimhen

Inggris

| Sabtu, 1 Maret 2025

Internasional

Israel Kembali Ingkari Tenggat Waktu Penarikan Pasukan dari Lebanon

Israel

| Kamis, 13 Februari 2025

Lifestyle

Ternyata Pindah ke Tempat Baru Bisa Picu Stres Transisi, Begini Cara Mengatasinya

Indonesia

| Senin, 24 Maret 2025

Lifestyle

Ide Kue Lebaran, Resep Choco Crunch Tanpa Oven dan Mixer

Indonesia

| Sabtu, 22 Maret 2025

Pifabiz

Pasangan Film Spider-Man, Tom Holland dan Zendaya Resmi Tunangan

As

| Selasa, 7 Januari 2025

Nasional

Tunjukan Komitmen Terhadap Kelestarian Lingkungan, Yamaha Motor Group Kembali Tanam Ratusan Ribu Mangrove di Indonesia

Bone

| Selasa, 11 Maret 2025

Lifestyle

Berjalan Kaki: Olahraga Ringan dengan Segudang Manfaat Kesehatan

Indonesia

| Kamis, 16 Januari 2025

Politik

Prabowo Targetkan Penghematan Anggaran Rp 750 Triliun untuk Investasi dan Program Sosial

Indonesia

| Minggu, 16 Februari 2025

Politik

Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas

Politik

| Rabu, 1 Januari 2025

Lokal

Rekontruksi Pembunuhan di Kamar Hotel Pontianak, Korban Sempat Teriak Tolong Sebelum Dijerat dengan Kabel Charger

Pontianak

| Jumat, 17 Januari 2025

Berita Terkait

Internasional

Konflik Makin Panas, Lebih dari 61 Ribu Warga Ukraina Mengungsi ke Rusia

Berita Internasional, PIFA - Ketegangan antara pasukan pemerintah dan kelompok separatis yang kian meningkat mengakibatkan lebih dari 61 ribu warga Donbas, Ukraina, mengungsi ke Rusia pada Senin (21/2/2022) kemarin. Melansir TASS Pejabat Menteri Darurat Rusia, Alexander Chupriyan mengatakan bahwa jumlah warga Donbas yang tiba di Rusia bertambah menjadi 61.000 orang. "Berdasarkan hasil kerja semalam, jumlah warga Donbas yang tiba di Rusia bertambah menjadi 61.000 orang," katanya, demikian dikutip PIFA dari media tersebut (22/2). Ditambahkannya, sebanyak sembilan kereta api yang mengangkut penduduk Donbas dari Rostov ke wilayah lain Rusia, tiba pada siang hari. "Oleh karena itu, penempatan pengungsi berkembang," terang dia. Menurut survei pemerintah, VTsIOM, mayoritas warga Rusia mendukung penerimaan pengungsi. Kemudian kantor berita Moskow Times melaporkan, jajak pendapat pengungsian menunjukkan bahwa 78 persen warga Rusia mendukung keputusan pemerintah untuk menerima pengungsi, sementara 13 persen menolak. Berdasarkan cakupan wilayahnya, setengah dari 85 wilayah Rusia bersedia menampung penduduk Donbas. Namun, enam wilayah lainnya keberatan akan risiko gelombang pengungsi. (yd)

Ukraina

| Rabu, 23 Februari 2022

Politik

Pernyataan Kontroversial Menteri Israel Undang Perdebatan tentang Apartheid Kembali Muncul di Tepi Barat

PIFA, Politik -Diwawancarai oleh TV Israel dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan keras, Itamar Ben-Gvir, membuat pernyataan kontroversial yang mengguncang dunia. Dalam wawancara tersebut, ia dengan tegas mengklaim perbedaan hak antara orang Yahudi dan orang Arab di Tepi Barat, yang olehnya disebut sebagai Yudea dan Samaria sesuai dengan nama dalam Alkitab. Pernyataan ini telah memicu perdebatan panas tentang isu Israel dan apartheid, baik di dalam maupun di luar negeri. “Hak saya, hak istri dan anak-anak saya untuk bergerak bebas di jalan-jalan Yudea dan Samaria lebih penting daripada hak-hak orang Arab,” sebut Ben-Gvir. Bella Hadid, supermodel Amerika yang memiliki akar Palestina, merespons tajam pernyataan Ben-Gvir melalui akun Instagramnya yang memiliki hampir 60 juta pengikut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya menguatkan pandangan bahwa Israel adalah rezim apartheid yang memberlakukan supremasi Yahudi. Namun, di tengah kontroversi ini, banyak pendukung Israel yang menentang label apartheid, dengan alasan bahwa istilah ini seharusnya hanya merujuk kepada Afrika Selatan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas membantah tuduhan apartheid dalam wawancara dengan media Amerika. Menurutnya, ancaman nyata di kawasan tersebut adalah upaya untuk menghancurkan etnis Yahudi. Namun, para ahli berpendapat bahwa Israel, meskipun secara resmi belum mencaplok Tepi Barat, telah menguasainya selama lebih dari 50 tahun. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan antara penduduk Israel dan Palestina di wilayah tersebut. Sejumlah peneliti dan pengamat, seperti Samuel Hyde, yang pindah ke Israel dari Afrika Selatan, berpendapat bahwa Israel tidak dapat dianggap sebagai negara apartheid yang sah karena belum mencaplok wilayah Tepi Barat. N amun, banyak warga Palestina yang berpendapat sebaliknya. Mereka menunjukkan bahwa pemukim Israel di Tepi Barat diatur oleh hukum sipil Israel, memberikan mereka hak dan kebebasan yang tidak diberikan kepada orang Palestina yang diatur oleh hukum militer Israel. Perdebatan ini semakin memanas dengan tuduhan bahwa menuduh Israel melakukan apartheid adalah bentuk antisemitisme. Organisasi pro-Israel berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk menghapuskan negara Yahudi dan menggantikannya dengan penghapusan orang Yahudi. Sementara itu, sisa dunia terus memantau perkembangan situasi ini dengan keprihatinan, sambil berharap agar perjanjian perdamaian yang dijanjikan dalam Perjanjian Oslo hampir 30 tahun lalu dapat segera terwujud, mengakhiri ketidaksetaraan dalam perlakuan di wilayah tersebut. (hs)

Israel

| Jumat, 8 September 2023

Lokal

Pemda Sekadau Gelar Halal Bihalal Pada Idul Fitri 1443 Hijriah

Berita Sekadau, PIFA - Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau menggelar acara Halal Bihalal bersama Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemda Kabupaten Sekadau, dilaksanakan di Aula Serbaguna Kantor Bupati Sekadau, Kamis (12/5/2022). Acara halal bihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tersebut bertujuan sebagai ajang silaturahmi antara ASN dilingkungan Pemkab Sekadau khususnya dan masyarakat Kabupaten Sekadau pada umumnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sekadau Aron mengatakan bahwa kegiatan halal bihalal ini merupakan salah satu rangkaian Idul Fitri 1443 Hijriah dalam rangka mempererat hubungan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. “Pada kesempatan ini, Saya atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Kabupaten Sekadau mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah mohon maaf lahir dan batin,” ucap Aron. Selanjutnya Aron menjelaskan bahwa beberapa kegiatan sosial keagamaan sudah dapat dilakukan dikarenakan sudah mulai membaiknya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Sekadau. “Pemerintah telah memberikan kelonggaran atau kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mudik berkumpul bersama keluarga, serta menjalankan kegiatan ditempat ibadah dengan melakukan pembatasan 50% dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya. Pada acara halal bihalal tersebut juga diisi dengan tausiyah tentang mengenal makna dan pentingnya silaturahmi antar sesama manusia yang disampaikan oleh Kelapa Kantor Kementerian Agama Sekadau Toyib Asefudin Alayubi. Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Sekadau, Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Wakapolres Sekadau, Kajari Sekadau, Dandim 1204 Sanggau-Sekadau, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, para Camat serta para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. (ja)

Ukraina

| Rabu, 23 Februari 2022

Israel

| Jumat, 8 September 2023

Sekadau

| Sabtu, 14 Mei 2022