Foto: Dok. Kemenlu RI

Berita Internasional, PIFA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong penguatan arsitektur kesehatan global dan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan virtual COVID-19 Global Action Plan Foreign Ministerial Meeting, pada Selasa (19/7/2022).

“Kita pahami bersama bahwa pandemi belum usai, dan mengatasi pandemi masih menjadi prioritas kita saat ini. Pada saat yang sama, kita harus memperkuat arsitektur kesehatan global, agar lebih siap menghadapi pandemi di masa depan," kata Menlu, dikutip dari keterangannya di laman Kemenlu (20/7).

Untuk mewujudkannya, setidaknya ada 3 masalah yang disoroti oleh Menlu Retno. Diantaranya distribusi kebutuhan kesehatan publik, pembiayaan kesiapsiagaan pandemi, dan tata kelola kesehatan global.

Terkait distribusi kebutuhan kesehatan publik, menurut Retno saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, terkhususnya di negara-negara berkembang. Sehingga diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.

“COVAX dapat digunakan untuk tujuan ini, termasuk di tataran regional, dengan catatan harus didukung dengan pasokan yang memadai. Kita harus memperkuat kapasitas produksi negara-negara berkembang dengan mereplika model produksi vaksin 'hubs and spoke," jelasnya.

Menlu Retni menambahkan, soal pembiayaan kesiapsiagaan pandemi, Indonesia telah berkomitmen untuk masalah ini. Menlu Retno menjelaskan bahwa Financial Intermediary Fund yang dikembangkan selama Presidensi G20 Indonesia berperan penting untuk membantu negara-negara menghadapi darurat Kesehatan. 

"Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi sebesar USD 50 juta pada Fund tersebut dan mengajak negara-negara lain untuk ikut berkontribusi," demikian dikutip dari keterangan Kemenlu.

Terkait tata kelola kesehatan global, dia menyebut proses pembentukan Traktat Pandemi baru telah berjalan. Kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik dan ditopang oleh prinsip solidaritas dan keseteraan harus menjadi landasan tata keola kesehatan global ke depan, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pemegang mandat.

“Mari bekerja bersama-sama secara sinergis untuk pulih lebih kuat dari pandemi ini," ajak Menlu.

Sebagai informasi, pertemuan COVID-19 Global Action Plan Foreign Ministerial Meeting diinisiasi oleh AS dan Jepang. Pertemuan ini tujuan mendorong kemauan politik (political will) negara-negara dalam mengakhiri pandemi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kesehatan di masa depan. (yd)

Berita Internasional, PIFA - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong penguatan arsitektur kesehatan global dan kesiapan menghadapi pandemi di masa depan. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan virtual COVID-19 Global Action Plan Foreign Ministerial Meeting, pada Selasa (19/7/2022).

“Kita pahami bersama bahwa pandemi belum usai, dan mengatasi pandemi masih menjadi prioritas kita saat ini. Pada saat yang sama, kita harus memperkuat arsitektur kesehatan global, agar lebih siap menghadapi pandemi di masa depan," kata Menlu, dikutip dari keterangannya di laman Kemenlu (20/7).

Untuk mewujudkannya, setidaknya ada 3 masalah yang disoroti oleh Menlu Retno. Diantaranya distribusi kebutuhan kesehatan publik, pembiayaan kesiapsiagaan pandemi, dan tata kelola kesehatan global.

Terkait distribusi kebutuhan kesehatan publik, menurut Retno saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, terkhususnya di negara-negara berkembang. Sehingga diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.

“COVAX dapat digunakan untuk tujuan ini, termasuk di tataran regional, dengan catatan harus didukung dengan pasokan yang memadai. Kita harus memperkuat kapasitas produksi negara-negara berkembang dengan mereplika model produksi vaksin 'hubs and spoke," jelasnya.

Menlu Retni menambahkan, soal pembiayaan kesiapsiagaan pandemi, Indonesia telah berkomitmen untuk masalah ini. Menlu Retno menjelaskan bahwa Financial Intermediary Fund yang dikembangkan selama Presidensi G20 Indonesia berperan penting untuk membantu negara-negara menghadapi darurat Kesehatan. 

"Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi sebesar USD 50 juta pada Fund tersebut dan mengajak negara-negara lain untuk ikut berkontribusi," demikian dikutip dari keterangan Kemenlu.

Terkait tata kelola kesehatan global, dia menyebut proses pembentukan Traktat Pandemi baru telah berjalan. Kesiapsiagaan pandemi yang lebih baik dan ditopang oleh prinsip solidaritas dan keseteraan harus menjadi landasan tata keola kesehatan global ke depan, dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pemegang mandat.

“Mari bekerja bersama-sama secara sinergis untuk pulih lebih kuat dari pandemi ini," ajak Menlu.

Sebagai informasi, pertemuan COVID-19 Global Action Plan Foreign Ministerial Meeting diinisiasi oleh AS dan Jepang. Pertemuan ini tujuan mendorong kemauan politik (political will) negara-negara dalam mengakhiri pandemi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman kesehatan di masa depan. (yd)

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya