Berita Lokal, PIFA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat, Harisson mengutarakan sejumlah kendala dalam pengendalian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Kalbar.

Kendala tersebut misalnya keterbatasan obat dan logistik, SDM medik dan paramedik veteriner, kurangnya kepatuhan dan penerapan lalu lintas ternak antar wilayah dan belum semua kabupaten/kota memiliki pejabat otoritas veteriner serta membentuk Satgas Penanganan PMK.

“Sehingga hal ini menyulitkan dalam koordinasi dan keterpaduan pengendalian PMK lintas sektor,” kata Harisson dalam rapat koordinasi pengendalian PMK, belum lama ini.

Harisson menjelaskan, kondisi kasus PMK di Kalbar sampai dengan tanggal 25 Juli 2022, mencapai 1.802 ekor. Dengan total tingkat kesembuhan mencapai 1.462 ekor atau 81,13 persen, potong paksa 98 ekor, mati delapan ekor dan belum sembuh 234 ekor atau 11 persen.

“Total kabupaten/kota di Kalbar yang sudah terdampak yaitu sembilan, total kecamatan yang sudah terdampak yaitu 30 kecamatan, dengan 75 desa atau kelurahan,” jelasnya.

Harisson menerangkan, rapat koordinasi yang dihadiri BNPB pusat dan unsur terkait di Kalbar ini, guna merumuskan strategi agar Kalbar zero case, atau nol kasus PMK.

“Untuk menuju zero case PMK ini, saya mengharapkan satgas kabupaten kota dan semua pihak terkait untuk melakuan tata laksana dalam tujuan kita mengendalikan PMK di Kalbar ini,” harapnya.

Di sisi lain, dia juga berharap wabah PMK ini bisa segera terselesaikan. Sehingga Kalbar menjadi salah satu dari provinsi yang pertama bisa zero case PMK ini.

“Kita berharap agar berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan kerja sama kita semua.Dan semoga Kalbar juga bisa mendapatkan medali dari menteri untuk menjadi salah satu yang pertama zero case,” pungkasnya. (ap)