Berita Lokal, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengungkapkan saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar sudah mencapai lebih dari 50 persen. Namun, realisasi belanja APBD masih di bawah 40 persen. 

Menurutnya, kendala tersebut diakibatkan masih adanya beberapa perusahaan pemenang lelang tidak mengajukan pembayaran di muka.

Sebenarnya, kata Midji, realisasi sudah cukup baik yakni hampir 35 persen. Tapi, ini masih cukup lambat karena pendapatan PAD Kalbar sudah 60 persen, seharusnya realisasi belanja di atas 40 persen.

"Saya melihat juga perusahaan- perusahaan pemenang tender proyek tidak mengajukan uang muka. Itu seharusnya dibayarkan, jangan dibayarkan sekaligus saat pengerjaan proyek sudah selesai," katanya, kemarin.

Kemudian, dia juga mendapati tak sedikit perusahaan pemenang proyek yang membatalkan perjanjian kontrak dan juga ditemukan tidak ada pemenang pelelangan di beberapa proyek, sehingga menghambat realisasi belanja. 

Kendala tersebut diharapkan tidak terulang kembali dan proses lelang untuk paket pekerjaan tahun 2023 dilakukan di tahun 2022 sesuai dengan arahan dari Kemendagri.

"Selain itu, masih ditemukan pembatalan kontrak dan tidak ada pemenang lelang. Hal tersebut juga berpotensi menjadi masalah, sehingga bisa menjadi celah untuk melakukan penyimpangan," paparnya.

Selain itu, tambah Midji, sering terjadi perusahaan melakukan adendum kontrak. Dia mengkhawatirkan hal tersebut menjadi potensi masalah dan bisa menjadi temuan pemerika. (ap)