Foto: Dok. AFPI

AFPI Turunkan Bunga Pinjaman Online Sebesar 50 Persen

Jakarta | Sabtu, 23 Oktober 2021

Berita Nasional, PIFA-Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menurunkan tingkat biaya pinjaman sebesar 50 persen.

Jika sebelumnya, besaran biaya pinjaman yakni 0,8 persen, kini turun menjadi 0,4 persen.

“Kami sudah review dan kesepakatan untuk menurunkan batas atas maksimal pinjaman bunga sampai kurang lebih 50 persen,” ujar Ketua Umum AFPI Adrian Asharyanto Gunadi dalam diskusi virtual, mengutip kompas.com, Jumat (22/10/2021).

Adapun biaya pinjaman tersebut mencakup biaya bunga pemberi pinjaman atau lender, biaya dari penyelenggara platform fintech lending, biaya risk management, hingga biaya transaksi untuk pinjaman tunai jangka pendek.

Ia mengatakan, penurunan biaya pinjaman ini sebagai salah satu langkah bisnis agar pinjaman online (pinjol) yang legal menjadi lebih terjangkau dengan skala keekonomian yang lebih murah.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa membedakan antara pinjol legal dan ilegal.

“Harapannya dengan ini masyarakat bisa membedakan antara yang legal dan ilegal, apalagi harganya sangat kompetitif,” katanya.

Namun, kebijakan pemotongan biaya pinjaman tersebut hanya berlaku selama satu bulan ke depan.

Para anggota AFPI pun diminta untuk segera menjalankan apa yang telah disepakati untuk menciptakan eksositem yang sejajar dan memberantas pinjol ilegal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan, satu bulan setelah aturan baru itu dibuat pihaknya akan melakukan review.

“Kami putuskan untuk (berlaku) satu bulan, kemudian kami akan review kembali," kata Sunu.

Menurutnya, penurunan tingkat biaya pinjaman akan berdampak pada peminjam uang di pinjol ilegal.

Rekomendasi

Sports

Liverpool Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan di Laga Tandang

Inggris

| Jumat, 21 Februari 2025

Internasional

Thailand Resmi jadi Negara Asia Tenggara Pertama Legalkan Pernikahan Sesama Jenis

Thailand

| Kamis, 23 Januari 2025

Lokal

Line Up Yamaha Racing Indonesia 2025, Siap Tempur di Level Kompetitif Internasional

Australia

| Selasa, 11 Maret 2025

Nasional

Gibran Unggah Tren Viral Pacu Jalur: Tradisi Riau yang Mendunia di Era Digital

Nasional

| Selasa, 8 Juli 2025

Internasional

Israel Mulai Persiapan Pemindahan Warga Palestina dari Gaza

Palestina

| Jumat, 7 Februari 2025

Lifestyle

Solidaritas Tanpa Batas! Komunitas Yamaha XMAX Rider Indonesia Gelar Gathering Nasional di Solo, Jawa Tengah

Jateng

| Sabtu, 10 Mei 2025

Nasional

Prabowo: Produksi Beras dan Jagung RI Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Indonesia

| Senin, 19 Mei 2025

Pifabiz

J-Hope BTS Gelar Tur Solo, Termasuk di Jakarta pada Mei 2025

Jakarta

| Jumat, 10 Januari 2025

Pifabiz

Uya Kuya Ditegur Warga Los Angeles Terkait Konten Kebakaran hingga Dituduh sebagai Scammer

Los Angeles

| Senin, 20 Januari 2025

Sports

Patrick Kluivert dan Kontroversi Utang Judi Rp16 M, Layakkah Gantikan Shin Tae-yong?

Indonesia

| Selasa, 7 Januari 2025

Berita Terkait

Pifabiz

Selain Kiblat, 9 Film Horor ini Juga Terancam Diboikot

PIFAbiz - Film horor Indonesia berjudul kiblat tengah jadi sorotan publik bahkan terancam diboikot. Sebab film yang rencananya tayang tahun ini dinilai mencemarkan dan mengeksploitasi agama. Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis. Bahkan Cholil Nafis tegas menyebut film ini harus dilarang beredar. Pernyataan itu disampaikannya melalui platform sosial media Instagram. "Saya tak tahu isi filmnya maka belum bisa komentar. Tapi gambarnya seram kok, judulnya kiblat ya. Saya buka-buka arti kiblat hanya ka’bah, arah menghadapnya orang-orang salat. Kalau ini benar sungguh film ini tak pantas diedar dan termasuk kampanye hitam terhadap ajaran agama maka film ini harus diturunkan dan tak boleh tayang," kata Cholil Nafis seperti diunggah di akun IG-nya @cholilnafis, Minggu (24/3/2024). Selain film Kiblat, ada beberapa film horor Indonesia yang dianggap menyesatkan menurut akun Instagram @aresdimahdi dan juga terancam diboikot. Berikut diantaranya: 1. Pemandi Jenazah, VMS Studio (2024) 2. Munkar, MD Picture (2024) 3. Sijjin, Rapi Films (2023) 4. Sijjin, Rapi Films (2023) 5. Khanzab, Dee Company (2023) 6. Waktu Maghrib, Rapi Films (2023) 7. Tasbih Kosong, Macora Cinema (2023) 8. Menjelang Maghrib, Helroad Film (2022) 9. Makmum, Dee Company (2019) (ly)

Indonesia

| Selasa, 26 Maret 2024

Internasional

Kapal Selam Wisata Titanic Bertarif Rp3,7 Miliar yang Angkut Miliarder Hilang di Samudra Atlantik

PIFA, Internasional - Kapal selam wisata yang sedang menjelajahi bangkai kapal Titanic dilaporkan hilang sejak Minggu (18/6) di lepas pantai Kanada, Samudra Atlantik. Kapal selam tersebut mengangkut lima orang, termasuk dua miliarder dan CEO perusahaan agen perjalanan OceanGate. Kapal selam wisata itu dilaporkan hilang setelah 1 jam 45 menit menyelam di lepas pantai tenggara Kanada. Hingga berita ini dimuat, belum diketahui penyebab kapal tersebut tak bisa dilacak terlacak. Melansir CNN, kapal selam tersebut merupakan bagian dari perjalanan delapan hari yang diadakan oleh OceanGate Titanic Expeditions. Untuk dapat menjelajahi bangkai kapal bersejarah ini, seseorang harus membayar hingga US$250 ribu atau sekitar Rp3,7 miliar. Perjalanan wisata via kapal selam itu berpusat di Newfoundland, dimana para pengunjung pertama-tama melakukan perjalanan sejauh 400 mil laut ke lokasi bangkai kapal, yang berjarak sekitar 900 mil (1.450 kilometer) di lepas pantai Cape Cod, Massachusetts. Pada hari Minggu, kapal mulai menyelam ke dalam laut menuju lokasi Titanic. Namun, kapal kehilangan kontak dengan Polar Prince, kapal pendukung yang membawa kapal selam ke lokasi, sekitar 1 jam 45 menit setelah menyelam. Operasi pencarian pun dimulai pada hari tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui apa yang terjadi pada kapal selam sehingga tak bisa dilacak dan belum diketahui juga seberapa dekat kapal selam berada dari Titanic saat itu. Menurut OceanGate, kapal selam tersebut bernama Titan, berbobot 23 ribu pon dan terbuat dari serat karbon dan titanium. Kapal ini dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih, termasuk sistem pemantauan kesehatan lambung secara real-time (RTM) yang mampu menganalisis tekanan dan integritas struktur kapal. Dengan sistem ini, setiap masalah yang terjadi pada kapal akan memicu peringatan dini kepada pilot, memberikan waktu yang cukup untuk kembali ke permukaan dengan aman. Namun, Harry B. Harris Jr, mantan Komandan Komando Indo-Pasifik AS, mengatakan bahwa fakta bahwa kapal selam tersebut belum muncul secara mandiri hingga saat ini mengindikasikan adanya masalah. Pencarian akan menjadi rumit jika kapal selam tidak mengeluarkan suara atau sinyal apa pun. Pada hari Selasa (20/6), tim pencari kapal selam mengaku mendengar suara dentuman setiap 30 menit di area pencarian. Namun, pihak penjaga pantai Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka belum menemukan apapun setelah pesawat Kanada mendeteksi kebisingan bawah air dalam operasi pencarian. Mereka terus menjelajahi area pencarian untuk menemukan wisatawan, tetapi hingga saat ini belum ada hasil positif. Mengutip The Washington Post, Chiporukha menjelaskan bahwa wisata ini ditujukan bagi orang-orang yang telah mencapai prestasi seperti mendaki tujuh puncak tertinggi dunia dan menyeberangi Atlantik dengan perahu mereka sendiri. Saat ini, pejabat penjaga pantai AS memperkirakan bahwa kapal selam hanya memiliki sisa oksigen sekitar 40 jam. (yd)

Atlantik

| Rabu, 21 Juni 2023

Lokal

Otonomi Daerah Demi Terjadinya Pemerataan Pembangunan

Berita Pontianak, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., bersama unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, menghadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (25/4/2022). Acara yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dan mengambil tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan BerAKHLAK dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045” ini diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara hibrid. Pada acara puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXVI Tahun 2022, Kemendagri meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SiLPPD) Versi 1.1 dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda). Sekretaris Jenderal Kemendagri, Dr. Suhajar Diantoro, M.Si., saat menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa secara filosofis tujuan otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan yaitu urusan pemerintahan konkuren, sejatinya untuk memastikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. “Setelah 26 tahun berlalu, Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya percepatan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia, bertambahnya PAD, dan bertambahnya fiskal daerah. Untuk daerah yang PAD-nya masih rendah, saya minta untuk melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan PAD,” tutur Suhajar Diantoro. Setelah mengikuti acara tersebut, Gubernur Kalbar mengatakan bahwa Otonomi Daerah merupakan sinergitas antar instansi serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Kunci keberhasilan otonomi daerah adalah memahami kewenangan, bisa mengimplementasikan dengan cepat, mudah, terkoordinasikan, serta sinergitas yang bagus. Karena ada urusan negara yang tidak ada dalam otonomi daerah, seperti pertahanan, agama, luar negeri, dan lain-lain, sehingga harus tetap ada koordinasi," ungkap H. Sutarmidji. Gubernur juga tidak mempermasalahkan adanya perbedaan pendapat penetapan hari otonomi daerah karena Otda sudah ada sejak Indonesia merdeka, meskipun penetapannya baru dilaksanakan 26 tahun yang lalu Terkait dengan kondisi di masyarakat saat inj, Gubernur mengatakan stabilitas harga serta ketahanan pangan di daerah selalu diawasi oleh pemerintah setempat. "Terkait dampak perang Rusia dan Ukraina, saya merasa inflasi Kalbar masih terkendali dan kita masih mampu mengendalikannya. Intinya, kebutuhan pokok masyarakat perlu dijaga. Saat ini permasalahan ada pada harga minyak goreng akibat adanya lonjakan CPO. Saya lebih cenderung memilih solusi untuk meningkatkan pajak ekspor CPO dibandingkan mengeluarkan larangan atau sebagainya. Produksi CPO Kalbar 10 kali lipat dari kebutuhan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menentukan kebijakan tersebut. Harus dari pemerintah pusat. Presiden pasti sudah mengkaji banyak hal saat menetapkan sesuatu," kata H. Sutarmidji. (rs)

Indonesia

| Selasa, 26 Maret 2024

Atlantik

| Rabu, 21 Juni 2023

Kalbar

| Selasa, 26 April 2022