Menampilkan Berita Terbaru
Feeds
Prabowo Temui Putin, Indonesia Cari Sumber Energi Baru di Tengah Ketegangan Global
Presiden Prabowo Subianto memilih mengambil langkah strategis mencari sumber energi baru yang lebih andal, meski Iran telah memberi sinyal positif bagi kapal tanker Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz dengan aman. Langkah itu diwujudkan melalui kunjungan Prabowo ke Rusia, di mana ia bertemu Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin (13/4) dini hari. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak pasti. Rusia dipandang sebagai mitra strategis, terutama dalam sektor energi, termasuk energi baru dan terbarukan serta potensi pengembangan nuklir untuk tujuan damai. Ini merupakan kunjungan ketiga Prabowo ke Rusia sejak menjabat sebagai presiden, setelah sebelumnya ke Saint Petersburg pada Juni 2025 dan Moskow pada Desember 2025. Intensitas kunjungan tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lima jam, Prabowo dan Putin sepakat memperluas kerja sama di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, hingga pendidikan. Fokus utama kerja sama diarahkan pada penguatan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk hilirisasi dan ketahanan pasokan minyak dan gas dalam jangka panjang. Prabowo juga menegaskan akan turun tangan langsung untuk mempercepat implementasi sejumlah kerja sama yang dinilai belum optimal, termasuk dalam aspek hubungan moneter antara kedua negara. Di sisi lain, Indonesia juga mendapat dukungan dari Rusia untuk percepatan keanggotaan penuh dalam BRICS, yang dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Putin menyebut hubungan bilateral kedua negara semakin kuat, ditandai dengan peningkatan nilai perdagangan sekitar 12 persen, serta menegaskan Rusia memandang Indonesia sebagai mitra strategis jangka panjang. Meski demikian, pengamat hubungan internasional mengingatkan pentingnya menjaga posisi Indonesia sebagai mitra setara dalam kerja sama ini. Standar internasional, termasuk dari International Atomic Energy Agency (IAEA), harus menjadi acuan jika kerja sama energi nuklir sipil dikembangkan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kerja sama dinilai krusial agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pengamat juga menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi domestik yang besar seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal akibat kurangnya konsistensi dalam perencanaan jangka panjang. Kunjungan ini menegaskan langkah Indonesia untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber energi global, tetapi aktif membangun kemitraan strategis guna memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian dunia.
Internasional
| Selasa, 14 April 2026
AS Mulai Blokade Laut Iran, Risiko Konflik di Selat Hormuz Meningkat
Amerika Serikat resmi memulai blokade angkatan laut terhadap seluruh lalu lintas maritim yang menuju dan keluar dari pelabuhan Iran, Senin (13/4), di tengah situasi gencatan senjata yang masih rapuh antara kedua negara. Langkah ini meningkatkan potensi konfrontasi baru di sekitar Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi kebijakan tersebut saat berbicara di Gedung Putih. Ia menyebut keputusan itu diambil setelah perundingan tingkat tinggi antara Washington dan Teheran pada akhir pekan berakhir tanpa hasil. Trump mengatakan blokade bertujuan membuka kembali akses Selat Hormuz, menekan harga bensin global, serta mendorong Iran kembali ke meja perundingan. Ia juga menegaskan bahwa AS tidak akan mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir. “Kita tidak akan membiarkan suatu negara memeras dunia,” ujar Trump. Ketegangan meningkat setelah Iran sebelumnya menutup Selat Hormuz bagi kapal tanker, menyusul serangan yang dilancarkan AS dan Israel pada akhir Februari. Penutupan tersebut memicu lonjakan harga energi, pangan, dan berbagai komoditas global. Sebelumnya, Trump juga memperingatkan bahwa kapal perang Iran yang mendekati armada AS dalam operasi blokade akan dihancurkan. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa blokade diberlakukan tanpa pandang bulu terhadap kapal dari berbagai negara yang melintasi wilayah Teluk Arab dan Teluk Oman menuju pelabuhan Iran. Padahal, pekan lalu kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Namun, perbedaan pandangan terkait syarat kesepakatan membuat situasi kembali memanas. Pihak Iran melalui Garda Revolusi Iran merespons keras langkah tersebut. Mereka memperingatkan bahwa setiap pendekatan kapal militer ke Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan ditindak tegas. Situasi ini menempatkan kawasan Teluk dalam kondisi rawan, dengan dampak yang berpotensi meluas terhadap stabilitas ekonomi global.
Internasional
| Selasa, 14 April 2026
Indonesia–AS Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan ke Level Kemitraan Utama
Indonesia dan Amerika Serikat sepakat meningkatkan hubungan pertahanan ke tahap Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) atau Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama, sebagai upaya memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon, Senin (13/4) waktu setempat. Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, menyampaikan bahwa kedua negara sepakat meningkatkan hubungan pertahanan bilateral ke tingkat kemitraan strategis yang lebih tinggi. Menurutnya, MDCP dibangun atas tiga pilar utama, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional, dan kerja sama operasional termasuk latihan bersama. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga berkomitmen memperluas cakupan dan kompleksitas latihan militer bilateral maupun multilateral, termasuk latihan Super Garuda Shield. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemampuan kolektif kedua negara dalam menjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Selain itu, kedua pihak juga menegaskan pentingnya peningkatan pelatihan pasukan khusus dan pendidikan militer profesional sebagai bagian dari kerja sama jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, Hegseth turut memuji kontribusi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) serta kesediaan Indonesia mengambil peran komando dalam Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Kerja sama terbaru ini mencerminkan hubungan pertahanan Indonesia–AS yang terus berkembang selama beberapa dekade, sekaligus menegaskan posisi kedua negara sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan menjunjung prinsip saling menghormati, kedaulatan, serta kepentingan bersama dalam menciptakan perdamaian.
Internasional
| Selasa, 14 April 2026
Jubir KPK Tak Persoalkan Dilaporkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyatakan tidak mempermasalahkan laporan yang dilayangkan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, ke Polda Metro Jaya. “Ya, tentu kami memandang tidak ada masalah,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Budi menjelaskan, pernyataannya terkait pemeriksaan Faizal dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan bagian dari tanggung jawab KPK kepada publik. “Apa yang kami sampaikan kepada masyarakat merupakan bagian dari pertanggungjawaban KPK kepada publik,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa KPK menghormati langkah hukum yang diambil Faizal. Menurutnya, pihak kepolisian akan menangani laporan tersebut secara profesional dan objektif. “Kami meyakini rekan-rekan di Polda akan melihat pelaporan tersebut secara objektif, profesional, dan presisi,” ujarnya. Budi kembali mengungkapkan bahwa Faizal sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada 7 April 2026 terkait dugaan penerimaan barang atau fasilitas. Ia menyebut hal tersebut telah diakui oleh yang bersangkutan kepada penyidik. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga menetapkan tersangka tambahan, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Selain itu, penyidik turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri melaporkan pernyataan jubir KPK ke Polda Metro Jaya pada 14 April 2026 karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menegaskan proses hukum kasus tersebut masih terus berjalan.
Nasional
| Selasa, 14 April 2026
KPK Sita Enam Barang dari Faizal Assegaf Terkait Kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam barang milik Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap Faizal. “Seingat saya ada enam item yang disita dari yang bersangkutan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, salah satu barang yang disita berupa perangkat elektronik. Namun, KPK belum merinci lebih jauh terkait jenis maupun rincian barang tersebut. Menurut Budi, penyitaan dilakukan karena penyidik memiliki dasar dan argumentasi kuat dalam mengaitkan barang-barang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. “Yang bersangkutan juga sudah mengakui kepada penyidik, yang kemudian dilakukan penyitaan atas barang-barang tersebut,” katanya. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 17 orang dan menetapkan enam di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan. Sejumlah nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan. KPK juga kemudian menetapkan tersangka baru, yakni Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Dalam pengembangan perkara, KPK turut menyita uang sebesar Rp5,19 miliar dari sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan, yang diduga terkait praktik kepabeanan dan cukai. Faizal sendiri telah diperiksa KPK pada 7 April 2026. Namun, pada 14 April 2026, ia melaporkan pernyataan juru bicara KPK ke Polda Metro Jaya karena merasa difitnah terkait materi pemeriksaannya. KPK menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan detail lebih lanjut terkait barang bukti akan disampaikan pada waktu berikutnya.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Pemerintah Jamin Pasokan Energi, Dorong Penguatan Kilang dan Program B50
Pemerintah Indonesia memastikan pasokan energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat, sembari terus mengurangi ketergantungan impor melalui penguatan kapasitas domestik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut kedaulatan serta keberlanjutan ekonomi nasional. “Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Program ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor, meski membutuhkan waktu serta investasi besar. Bahlil juga mengungkap sejumlah capaian pemerintah, termasuk peningkatan kapasitas kilang domestik seperti di Balikpapan serta implementasi program biodiesel yang membuat Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar. Namun demikian, tantangan masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global. Berdasarkan data pemerintah, kebutuhan minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 605 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor hampir satu juta barel per hari. Sekitar 20–25 persen impor tersebut melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terdampak ketegangan geopolitik global. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan campuran kelapa sawit dalam bahan bakar hingga 50 persen (B50) untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Target tersebut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyatakan kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Menurut Airlangga, implementasi B50 berpotensi menghemat subsidi hingga Rp48 triliun serta mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Politik
| Selasa, 14 April 2026
Eks Direktur Gas Pertamina Nilai Tuntutan 6,5 Tahun Penjara Terlalu Berat
Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012–2014, Hari Karyuliarto, menilai tuntutan 6 tahun 6 bulan penjara terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi LNG terlalu berat. Hal itu disampaikan Hari usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak sebanding karena ia merasa tidak melakukan kesalahan maupun merugikan negara. Bahkan, ia mengklaim telah meninggalkan kontrak LNG yang hingga kini masih memberikan keuntungan bagi perusahaan. “Kontrak LNG sampai akhir Desember 2035 sudah untung hingga 97,6 juta dolar AS,” ujarnya. Hari memastikan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya. Meski demikian, ia menegaskan tidak menjadikan tuntutan tersebut sebagai persoalan pribadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bahkan mengaku telah memaafkan penyidik dan jaksa yang menangani perkara tersebut, dengan alasan mereka menjalankan tugas berdasarkan perintah atasan. Dalam perkara ini, Hari didakwa terkait dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait sepanjang 2011–2021. Ia dituntut hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan. Selain Hari, mantan Vice President Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina periode 2012–2013, Yenni Andayani, juga dituntut 5 tahun 6 bulan penjara dalam kasus yang sama. Keduanya turut dituntut membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan subsider 80 hari penjara apabila tidak dibayar. Jaksa menyebut perbuatan kedua terdakwa diduga merugikan keuangan negara hingga 113,84 juta dolar AS atau setara Rp1,77 triliun. Kerugian tersebut disebut berkaitan dengan pengadaan LNG dari perusahaan asal Amerika Serikat, Cheniere Energy Inc.. Selain itu, jaksa menilai perbuatan tersebut juga memperkaya mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009–2014, Karen Agustiawan, serta pihak perusahaan CCL. Dalam dakwaan, Hari disebut tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari sumber internasional namun tetap melanjutkan proses pengadaan. Sementara Yenni diduga mengusulkan penandatanganan keputusan direksi tanpa didukung kajian keekonomian, risiko, dan kepastian pembeli. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Nasional
| Senin, 13 April 2026
YouTuber Resbob Dituntut 2,5 Tahun Penjara dalam Kasus Ujaran Kebencian
Seorang YouTuber bernama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nashihan alias Resbob dituntut pidana 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Bandung, Sukanda, menyatakan tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin. “Pidananya kita tuntut dua tahun dan enam bulan, artinya 2,5 tahun penjara,” ujar Sukanda usai persidangan. Jaksa juga menyampaikan bahwa sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana masih diamankan untuk kepentingan proses hukum lanjutan, sementara barang yang tidak terkait akan dikembalikan kepada terdakwa. Dalam sidang tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan atau pleidoi yang dijadwalkan pada 20 April 2026. Pihak jaksa menyatakan akan menunggu isi pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Dalam dakwaan, jaksa menilai terdakwa telah mengucapkan pernyataan yang menyinggung serta memicu kemarahan masyarakat, khususnya Suku Sunda. Perbuatan tersebut dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Jaksa mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada 8 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di Kecamatan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur. Meski lokasi kejadian berada di Surabaya, jaksa menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tetap berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 165 ayat (2) KUHAP.
Nasional
| Senin, 13 April 2026
NasDem Tegaskan Gagasan Surya Paloh Bukan Merger, Melainkan Blok Politik
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menegaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah menawarkan konsep merger atau fusi partai, melainkan pembentukan political bloc atau blok politik. Pernyataan itu disampaikan Willy untuk merespons isu yang berkembang terkait kemungkinan penggabungan NasDem dengan Partai Gerindra. “Yang ditawarkan oleh Surya Paloh adalah political bloc, bukan merger,” kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Menurut dia, konsep blok politik merupakan bagian dari rekayasa politik (political engineering) untuk merespons kondisi hubungan antarpartai yang dinilai semakin transaksional. Ia menilai, dibutuhkan blok politik yang solid dari tingkat elite hingga akar rumput. Willy juga menyayangkan penggunaan istilah merger dalam wacana tersebut. Ia menilai istilah itu tidak tepat dalam konteks politik Indonesia saat ini. Ia mengakui bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman fusi partai politik, namun hal itu terjadi karena dorongan kekuasaan pada masa lalu. Ia mencontohkan penggabungan partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Lebih lanjut, Willy menilai pihak yang menggulirkan narasi merger gagal memahami gagasan Surya Paloh yang disebutnya berpikir di luar kebiasaan. Ia menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti Indonesia, konsep koalisi berbeda dengan sistem parlementer. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa konsep blok politik sebenarnya pernah ada di Indonesia, seperti Golongan Karya yang berkembang dari Sekber Golkar, serta Front Nasional pada era Soekarno dengan konsep Nasakom. Terkait pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra, Willy menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. “Wajar saja dua sahabat bertemu. Mereka bisa berdiskusi secara setara tentang banyak hal,” ujarnya.
Politik
| Senin, 13 April 2026
Prabowo: Kerja Sama Indonesia–Rusia Tunjukkan Kemajuan Pesat di Berbagai Sektor
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perkembangan kerja sama antara Indonesia dan Rusia menunjukkan hasil yang sangat produktif dan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, pada Senin waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir dirinya telah bertemu dengan berbagai delegasi pemerintah dan perusahaan Rusia, baik di Jakarta maupun di Moskow. Ia mengapresiasi hasil pembicaraan yang dinilai berjalan produktif. “Saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif,” ujar Prabowo. Ia menambahkan, hampir seluruh bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya kini menunjukkan perkembangan signifikan. Meski demikian, Prabowo menegaskan masih ada beberapa hal yang perlu dipercepat dan akan menjadi perhatian langsung dirinya. “Ada satu-dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri,” katanya. Sementara itu, Putin menyampaikan bahwa Rusia sangat terbuka untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor. Ia juga menyambut baik pertemuan bilateral tersebut yang dinilainya memiliki substansi kuat. Menurut Putin, kedua negara sebelumnya telah menyepakati deklarasi kemitraan strategis yang kini mulai diimplementasikan secara konkret. Ia juga menyoroti peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 12 persen. Selain itu, Rusia dan Indonesia terus memprioritaskan penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis. Beberapa bidang yang menjadi fokus antara lain energi, antariksa, pertanian, industri, farmasi, hingga kerja sama humaniter seperti pendidikan. “Berbagai peluang kerja sama telah dibahas secara intensif oleh kedua pihak,” ujar Putin. Pertemuan ini menandai semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, sekaligus membuka peluang baru bagi penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis ke depan.
Politik
| Senin, 13 April 2026
AS Mulai Blokade Selat Hormuz, Ketegangan dengan Iran Meningkat
Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) resmi memulai blokade di Selat Hormuz setelah perundingan antara Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan. Dalam pernyataannya pada Ahad, CENTCOM menyebut akan memblokade “seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran” mulai 13 April pukul 14.00 waktu setempat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Iran dan AS sempat menggelar perundingan di Islamabad pada Sabtu. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Trump mengumumkan adanya kesepakatan awal dengan Teheran terkait gencatan senjata selama dua pekan. Namun, negosiasi tersebut berakhir tanpa hasil. Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin delegasi Amerika, menyatakan bahwa pembicaraan berlangsung panjang tetapi gagal mencapai titik temu. Delegasi AS pun kembali ke negaranya tanpa membawa kesepakatan. Pada hari yang sama, Trump mengumumkan bahwa AS akan memblokade seluruh kapal yang mencoba masuk maupun keluar dari jalur strategis tersebut. Ia juga memerintahkan Angkatan Laut AS untuk mencari serta mencegat kapal-kapal yang diduga membayar kepada Iran agar dapat melintasi selat itu. Langkah ini berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Teluk, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan global, khususnya untuk distribusi minyak dunia.
Internasional
| Senin, 13 April 2026
Trump Ancam Hancurkan Kapal Iran di Selat Hormuz Usai Negosiasi Gagal
Presiden Donald Trump pada Senin mengeluarkan ancaman keras terhadap Iran, dengan menyatakan bahwa kapal-kapal negara tersebut akan dimusnahkan jika mendekati blokade yang diberlakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Langkah ini diambil setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan dimulainya blokade jalur maritim strategis tersebut pada Senin pukul 14.00 waktu setempat. Kebijakan ini disebut sebagai pelaksanaan langsung dari arahan Trump, menyusul kegagalan perundingan antara Washington dan Teheran. Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump memperingatkan bahwa setiap kapal Iran yang mendekati area blokade akan langsung diserang. “Jika ada kapal Iran yang mendekati blokade kami, mereka akan segera dieliminasi,” tulisnya, seraya menegaskan penggunaan sistem militer yang sebelumnya dipakai dalam operasi di laut. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat sempat menggelar perundingan di Islamabad pada Sabtu. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman Trump pada 8 April mengenai kesepakatan awal gencatan senjata selama dua pekan. Namun, harapan tercapainya kesepakatan pupus setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin delegasi Amerika, menyatakan bahwa pembicaraan berakhir tanpa hasil. Delegasi AS pun kembali ke negaranya tanpa membawa kesepakatan baru. Kegagalan negosiasi ini semakin memperuncing ketegangan antara kedua negara, terutama di kawasan Teluk yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan energi dunia.
Internasional
| Senin, 13 April 2026
