Internasional
Makin Panas Akibat Krisis Ekonomi dan Politik, Demonstran di Sri Lanka Bakar Rumah 38 Pejabat
Berita Internasional, PIFA - Krisis ekonomi dan politik yang semakin memanas membuat kondisi Sri Lanka semakin kacau. Melansir CNN Indonesia, demonstran di Sri Lanka membakar berbagai rumah, toko, dan bangunan lainnya milik 38 politikus. Kepolisian Sri Lanka melaporkan selain 35 rumah itu, sebanyak 75 rumah lainnya mengalami kerusakan, pada Selasa (10/5/2022). Akibatnya, Kementerian Pertahanan Sri Lanka pun memerintahkan pasukan mereka menembak siapapun yang tampak merusak properti milik negara atau melakukan kekerasan kepada pejabat. CNN Indonesia (11/5) melaporkan, hingga saat ini Sri Lanka masih mengalami krisis ekonomi dan politik yang tak kunjung selesai. Harga bahan pokok dikabarkan meningkat setiap harinya dan banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik. Menanggapi krisis tersebut, ribuan demonstran anti-pemerintah turun ke jalan sejak Maret lalu. Mereka menuntut pemangku kekuasaan agar mengundurkan diri. Masyarakat Sri Lanka diberitakan terbagi dua kub dalam kerusuhan tersebut, dimana para pendukung pemerintah memukuli pendemo di berbagai tempat dengan tongkat. Kemudian mereka juga merobek dan membakar tenda pendemo. Menurut pantauan tim CNN di lapangan, pasukan bersenjata dikerahkan untuk mengurai massa. Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air. Beberapa petinggi di negara itu mengundurkan diri, akibat kerusuhan yang terjadi sejak Maret 2022 lalu. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak lengser, pada Senin (9/5/2022). "Beberapa jam setelah Perdana Menteri Rajapaksa mengundurkan diri, militer Sri Lanka menyelamatkan pria itu dari amukan massa. Seorang sumber keamanan CNN menyampaikan, pihak militer dipanggil kala demonstran dua kali mencoba memasuki tempat tinggal Rajapaksa," demikian dikutip PIFA dari CNN Indonesia (11/5). Meski perdana menteri telah mengundurkan diri, masyarakat belum juga reda amarahnya. Para demonstran mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menggulingkan Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang merupakan saudara dari perdana menteri. Namun, Presiden Rajapaksa belum mengundurkan diri. Presiden Rajapaksa tampak meminta warga untuk tetap tenang dan berhenti melakukan kekerasan dan pembalasan melawan warga lain, terlepas dari afiliasi politik. "Berbagai upaya bakal dilakukan untuk mengembalikan kestabilan politik lewat konsensus, sesuai dengan mandat institusional dan untuk menyelesaikan krisis ekonomi," imbau Presiden Rajapaksa di akun Twitter pribadinya. (yd)
Sri Lanka
| Rabu, 11 Mei 2022
Trending
Presiden Jokowi Dorong Kerja Bersama MK Sedunia untuk Perdamaian dan Keadilan
Bali
| Jumat, 14 Oktober 2022
Indonesia Serukan Aksi Nyata untuk Dorong Perlucutan Senjata Nuklir
Swiss
| Selasa, 28 Februari 2023
Elon Musk Dukung Gagasan AS Keluar dari PBB dan NATO
Amerika Serikat
| Senin, 3 Maret 2025
China Respon Keras Ancaman Trump Soal Tarif 50-100 Persen karena Beli Minyak Rusia
Internasional
| Selasa, 16 September 2025
Negara Bangkrut dan Istananya Diduduki Demonstran, Presiden Sri Lanka Bakal Undurkan Diri
Sri Lanka
| Senin, 11 Juli 2022
Diplomat Peduli 2022 Kemenlu Kirim 600 Paket Sembako hingga Tenda untuk Korban Gempa Cianjur
Cianjur
| Rabu, 30 November 2022
Ancaman Trump: akan Ada Konsekuensi Besar Jika Sandera Hamas Tidak Dibebaskan Sebelum Pelantikan
Amerika Serikat
| Selasa, 3 Desember 2024
Potensi Indonesia Besar, Presiden: Buat Negara Lain Bergantung Kepada Kita
Jakarta
| Sabtu, 2 Desember 2022
Selain Hijab, Pemerintah Tajikistan juga Larang Warga Memanjangkan Jenggot
Tajikistan
| Jumat, 28 Juni 2024
Calon Presiden Kolombia Miguel Uribe Ditembak Saat Kampanye, Kondisi Kritis
Internasional
| Senin, 9 Juni 2025
Berita Terbaru
Internasional
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Internasional
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Internasional
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
Berita Populer
Internasional
Makin Panas Akibat Krisis Ekonomi dan Politik, Demonstran di Sri Lanka Bakar Rumah 38 Pejabat
Berita Internasional, PIFA - Krisis ekonomi dan politik yang semakin memanas membuat kondisi Sri Lanka semakin kacau. Melansir CNN Indonesia, demonstran di Sri Lanka membakar berbagai rumah, toko, dan bangunan lainnya milik 38 politikus. Kepolisian Sri Lanka melaporkan selain 35 rumah itu, sebanyak 75 rumah lainnya mengalami kerusakan, pada Selasa (10/5/2022). Akibatnya, Kementerian Pertahanan Sri Lanka pun memerintahkan pasukan mereka menembak siapapun yang tampak merusak properti milik negara atau melakukan kekerasan kepada pejabat. CNN Indonesia (11/5) melaporkan, hingga saat ini Sri Lanka masih mengalami krisis ekonomi dan politik yang tak kunjung selesai. Harga bahan pokok dikabarkan meningkat setiap harinya dan banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik. Menanggapi krisis tersebut, ribuan demonstran anti-pemerintah turun ke jalan sejak Maret lalu. Mereka menuntut pemangku kekuasaan agar mengundurkan diri. Masyarakat Sri Lanka diberitakan terbagi dua kub dalam kerusuhan tersebut, dimana para pendukung pemerintah memukuli pendemo di berbagai tempat dengan tongkat. Kemudian mereka juga merobek dan membakar tenda pendemo. Menurut pantauan tim CNN di lapangan, pasukan bersenjata dikerahkan untuk mengurai massa. Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air. Beberapa petinggi di negara itu mengundurkan diri, akibat kerusuhan yang terjadi sejak Maret 2022 lalu. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak lengser, pada Senin (9/5/2022). "Beberapa jam setelah Perdana Menteri Rajapaksa mengundurkan diri, militer Sri Lanka menyelamatkan pria itu dari amukan massa. Seorang sumber keamanan CNN menyampaikan, pihak militer dipanggil kala demonstran dua kali mencoba memasuki tempat tinggal Rajapaksa," demikian dikutip PIFA dari CNN Indonesia (11/5). Meski perdana menteri telah mengundurkan diri, masyarakat belum juga reda amarahnya. Para demonstran mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menggulingkan Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang merupakan saudara dari perdana menteri. Namun, Presiden Rajapaksa belum mengundurkan diri. Presiden Rajapaksa tampak meminta warga untuk tetap tenang dan berhenti melakukan kekerasan dan pembalasan melawan warga lain, terlepas dari afiliasi politik. "Berbagai upaya bakal dilakukan untuk mengembalikan kestabilan politik lewat konsensus, sesuai dengan mandat institusional dan untuk menyelesaikan krisis ekonomi," imbau Presiden Rajapaksa di akun Twitter pribadinya. (yd)
Sri Lanka
| Rabu, 11 Mei 2022
Internasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Bersama MK Sedunia untuk Perdamaian dan Keadilan
Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 atau 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (5/10/2022) malam. Dalam sambutannya, Presiden berharap kongres Mahkamah Konstitusi (MK) sedunia ini dapat melahirkan langkah bersama lintas negara untuk membangun perdamaian dan menegakkan keadilan serta menangani krisis. “Saya sangat mengharapkan konferensi ini menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Saya mengharap adanya langkah bersama lintas negara dalam membangun perdamaian, dalam menangani krisis, dan sekaligus dalam menegakkan constitutional justice,” ujar Presiden, mengutip Setkab RI (6/10) Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menekankan soal rivalitas antarnegara. Menurutnya, rivalitas baik di bidang militer maupun ekonomi di tengah krisis dunia saat ini, rajutan persahabatan antarbangsa harus terus diperkuat begitu juga dengan jalinan kerja sama antarnegara. “Kita perbanyak kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran dunia. Kita perluas ruang-ruang kerja sama, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Persaudaraan dan solidaritas harus terus kita bangun dengan langkah-langkah yang nyata dan hasil-hasil yang nyata,” tambah Kepala Negara. Presiden mengungkapkan, negara-negara di dunia saat ini tengah berjuang menghadapi krisis dan tantangan ketidakpastian global. Pandemi COVID-19 yang belum usai ditambah dengan perang Ukraina-Rusia telah memicu krisis global, baik pangan, energi, dan finansial. Kepala Negara menilai situasi ini menjadikan tugas hakim konstitusi dan juga tugas bersama menjadi semakin sulit dan berat, menegakkan constitutional justice dan juga menangani krisis yang melanda. “Selain memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan HAM, dan kepastian hukum, masing-masing negara pasti sedang berjuang keras menghadapi krisis pangan, energi dan finansial, masing-masing negara pasti mencari sinergi antara constitutional justice dengan penanganan krisis,” ujarnya. Untuk itu, Presiden pun pentingnya peran MK sebagai pilar utama dalam menegakkan constitutional justice, yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kepastian hukum. Menutup sambutannya, Presiden kembali mengajak semua peserta kongres berjuang bersama untuk membangun perdamaian sekaligus mengelola krisis dengan baik. “Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian. Tetapi, kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya,” ajaknya. Kongres ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Presiden Jokowi yang didampingi Ketua MK RI Anwar Usman, Special Representative of the Venice Commission Gianni Buquicchio, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Gubernur Bali I Wayan Koster memukul gong sebagai tanda pembukaan kongres. (yd)
Bali
| Jumat, 14 Oktober 2022
Internasional
Indonesia Serukan Aksi Nyata untuk Dorong Perlucutan Senjata Nuklir
PIFA, Internasional - Indonesia menyerukan aksi nyata dalam rangka mendorong perlucutan senjata nukli di dunia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss, pada Senin (27/2/2023. Pada kesempatan tersebut, Menlu RI mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong perlucutan senjata nuklir. “Tanpa aksi nyata yang tegas, bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar," tegas Menlu Retno, dikutip dari laman Kemlu RI. Upaya perlucutan senjata nuklir telah mandek selama lebih dari seperempat abad akibat tidak adanya kemauan politik, kompleksitas situasi keamanan global, dan masih adanya mentalitas Perang Dingin. Guna mendorong kemajuan perlucutan senjata nuklir, Menlu sampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan. 1. Membangkitkan Kembali Kemauan Politik Harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir. Fokus utama yang perlu didorong adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum. NSA adalah adanya jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Hal ini akan menjadi insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir. 2. Memperkuat Arsitektur Perlucutan Senjata Nuklir dan Non-proliferasi. Ini antara lain dilakukan melalui universalisasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Indonesia saat ini tengah memfinalisasi proses ratifikasi, dan mengharapkan negara-negara lain untuk segera meratifikasinya. Selain itu, penggunaan nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselewengkan menjadi senjata. 3. Memfasilitasi Kepatuhan Terhadap Zona Bebas Senjata Nuklir Zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlucutan senjata nuklir global. “Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara," tutup Menlu. Menlu Retno menegaskan, hal itu dapat dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.
Swiss
| Selasa, 28 Februari 2023
Feeds
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
6.000 Warga Gaza Alami Amputasi, 25 Persen Korban Adalah Anak-Anak
PIFA, Internasional — Berbagai sumber medis di Jalur Gaza melaporkan adanya sekitar 6.000 kasus amputasi yang kini membutuhkan program rehabilitasi jangka panjang secara mendesak.Situasi ini memperlihatkan dampak kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Dari jumlah korban amputasi itu, 25 persen merupakan anak-anak, sementara 12,7 persen adalah perempuan. Sumber medis menyebutkan bahwa krisis sumber daya dan keterbatasan alat bantu memperburuk kondisi para pasien, sehingga banyak yang belum mendapatkan perawatan memadai.Kondisi ini menegaskan perlunya layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial segera, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi disabilitas permanen di usia muda.
Internasional
| Rabu, 12 November 2025
Delapan Negara Siap Tangkap Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza
PIFA, Internasional — Sebanyak delapan negara menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika memasuki wilayah mereka, menyusul tuduhan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, negara-negara yang menyatakan kesiapan tersebut meliputi Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Mereka mendukung langkah hukum internasional terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat militer Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan brutal di Gaza. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan genosida, termasuk Netanyahu, mantan Menteri Perang Yisrael Katz, dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir. Pemerintah Turki bahkan melarang seluruh nama tersebut memasuki wilayah atau melintasi wilayah udara Turki. Langkah tegas ini memperkuat tekanan internasional terhadap Israel sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Desember 2023, menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 dalam tindakannya terhadap warga sipil Palestina. Gugatan tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, dan Turki. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan ini semakin menegaskan meningkatnya tekanan global terhadap kepemimpinan Israel di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, di mana ribuan warga sipil dilaporkan menjadi korban akibat operasi militer berkepanjangan sejak 2023.
Internasional
| Senin, 10 November 2025
Trump Isyaratkan Akhir Kekuasaan Maduro di Tengah Ketegangan AS–Venezuela
PIFA, Internasional — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas militer Amerika di kawasan Laut Karibia. Dalam wawancara dengan program “60 Minutes” di CBS News yang tayang pada Minggu (2/11), Trump ditanya oleh pembawa acara Norah O'Donnell apakah masa kepemimpinan Maduro tidak akan lama lagi. “Saya akan menjawab ya. Saya rasa begitu,” ujar Trump, sambil menegaskan bahwa ia tidak berniat memulai perang melawan Venezuela. Meski demikian, Trump enggan memberikan jawaban tegas saat ditanya mengenai potensi serangan darat terhadap Venezuela. “Sepertinya saya tidak akan mengatakan saya akan melakukan hal itu,” katanya tanpa memberi rincian lebih lanjut. Sebelumnya, pada Jumat lalu, Trump juga membantah laporan sejumlah media AS yang menyebut bahwa serangan terhadap instalasi militer Venezuela akan segera dilakukan. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya belum membuat keputusan terkait hal itu. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pemerintahan Trump telah menyiapkan serangan militer sebagai bagian dari operasi yang disebut “perang melawan narko-terorisme”, dengan menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles, kelompok kriminal yang dituding terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Washington telah menetapkan Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Khusus (SDGT) sejak Juli 2025. Sejak awal September, sedikitnya 14 serangan militer dilaporkan terjadi di Laut Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 64 orang. Namun, operasi militer tersebut menuai kritik internasional. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum internasional menilai serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba melanggar hukum internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima” dan menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembunuhan di luar hukum. Menanggapi situasi itu, Presiden Maduro menuduh Washington tengah merekayasa perang baru terhadap Venezuela. Ia menyebut tuduhan AS tentang keterlibatan negaranya dalam perdagangan narkoba sebagai “vulgar” dan “sepenuhnya palsu”. “Venezuela tidak memproduksi daun kokain. Pergerakan militer AS di dekat pantai kami adalah tanda dari rencana perang baru yang abadi,” tegas Maduro.
Internasional
| Senin, 3 November 2025
Turki: Serangan Israel ke Gaza saat Gencatan Senjata Tunjukkan Tak Ada Niat Berdamai
PIFA, Internasional - Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan serangan terbarunya terhadap Jalur Gaza menunjukkan bahwa negara itu tidak memiliki niat untuk berdamai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi Turki, Burhanetin Duran, pada Selasa (28/10). “Sebaliknya, Israel berniat untuk melanjutkan pendudukan dan genosida. Serangan terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa Israel merupakan ancaman bagi perdamaian dan ketenangan kawasan,” ujar Duran melalui platform media sosial Turki, NSosyal. Ia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengutuk kebijakan genosida Israel dan menegaskan bahwa Turki akan terus membela perjuangan Palestina, berdiri melawan penindasan, serta menjadi suara keadilan dan kemanusiaan. Serangan udara dan artileri dilancarkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Selasa, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi militer baru. Serangan tersebut dilakukan dengan alasan adanya dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hamas. Adapun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober, berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera dan tahanan serta program rekonstruksi wilayah Gaza. Sementara itu, pekan lalu parlemen Israel menggelar pemungutan suara yang memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang untuk memaksakan kedaulatan Israel di Tepi Barat, langkah yang langsung dikecam oleh Amerika Serikat dan berbagai negara lain.
Internasional
| Kamis, 30 Oktober 2025
Penutupan Pemerintah Picu Kekacauan Transportasi, Hampir 3.700 Penerbangan di AS Tertunda
PIFA, Internasional - Hampir 3.700 penerbangan di Amerika Serikat (AS) dilaporkan ditunda atau dibatalkan pada Senin (27/10/2025), seiring penutupan pemerintahan yang memasuki pekan keempat. Data dari portal pemantau penerbangan FlightAware.com mencatat, terdapat 3.658 penerbangan yang tertunda dan 119 penerbangan dibatalkan di seluruh negeri. Bandara Internasional JFK di New York menjadi salah satu yang paling terdampak dengan hampir 100 penerbangan tertunda atau dibatalkan. Kondisi serupa juga terjadi di Atlanta dengan lebih dari 500 penerbangan ditunda, serta di Charlotte yang mencatat lebih dari 200 penundaan. Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengonfirmasi bahwa para pengatur lalu lintas udara akan berhenti menerima gaji mulai 28 Oktober. Ia sebelumnya telah memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi menyebabkan gangguan besar pada jadwal penerbangan jika Kongres tidak segera menyetujui rancangan undang-undang anggaran pemerintah. Penutupan pemerintah AS terjadi setelah Kongres gagal menyetujui anggaran tahun fiskal baru yang dimulai 1 Oktober, menyebabkan sejumlah lembaga federal berhenti beroperasi karena kehabisan dana. Presiden Donald Trump menilai penutupan ini sebagai peluang untuk memangkas jumlah staf dan pengeluaran pemerintah. Ia menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran, sementara Gedung Putih disebut memanfaatkan situasi tersebut untuk menghapus program-program yang tidak disukai Partai Republik. Penutupan pemerintah di AS bukan hal baru, namun kali ini dampaknya terasa luas, terutama di sektor transportasi udara yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan ekonomi negara itu.
Internasional
| Selasa, 28 Oktober 2025
Serangan Udara Israel Tewaskan Belasan Anggota Keluarga di Gaza Meski Gencatan Senjata Berlaku
PIFA, Internasional – Meski gencatan senjata tengah berlangsung, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap sebuah kendaraan sipil di dekat Gaza City pada Jumat (17/10) malam. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 warga sipil dari keluarga Shaaban, termasuk tujuh anak-anak dan dua perempuan. Juru bicara Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal, menyebut kendaraan itu diserang tanpa peringatan ketika melintasi “garis kuning” di wilayah Al-Zeitoun, Gaza City. “Padahal masih memungkinkan untuk memperingatkan atau menangani mereka dengan cara yang tidak menyebabkan kematian,” ujarnya. Basal menilai serangan ini menunjukkan bahwa pasukan penjajah Israel tetap bertekad melanjutkan kejahatan terhadap warga sipil tak berdosa. “Garis kuning” sendiri merupakan batas demarkasi tidak resmi yang memisahkan wilayah yang masih diduduki pasukan Israel dengan area yang diperuntukkan bagi warga sipil Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh pihak regional dan internasional mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, dengan ketentuan bahwa pasukan Israel akan mundur secara bertahap ke belakang garis tersebut. Agresi Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan baru berhenti bulan ini telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Akibat serangan tersebut, wilayah Gaza kini disebut semakin tak layak huni.
Internasional
| Sabtu, 18 Oktober 2025
Bentrokan Baru Meletus di Perbatasan Pakistan–Afghanistan Usai Gencatan Senjata Singkat
PIFA, Internasional - Bentrokan baru kembali pecah antara pasukan Pakistan dan Afghanistan pada Selasa (14/10) malam, hanya beberapa hari setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata singkat. Menurut laporan stasiun televisi Tolo News yang mengutip juru bicara gubernur provinsi Khost, Mustaghfer Gurbaz, pasukan Afghanistan melakukan serangan balasan setelah Pakistan lebih dulu melepaskan tembakan di dekat perbatasan. “Bentrokan masih berlangsung,” ujar Gurbaz. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pakistan. Namun seorang pejabat keamanan yang dikutip kantor berita Anadolu mengatakan bentrokan terjadi di wilayah perbatasan Shorko, distrik suku Kurram. Ia menuduh pasukan Afghanistan memulai tembakan dan pengeboman “tanpa alasan” terhadap pasukan perbatasan Pakistan. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pertempuran sengit pada Sabtu lalu yang menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak. Pertempuran tersebut disebut sebagai yang paling mematikan sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021. Bentrokan sempat berhenti pada Sabtu malam setelah mediasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Namun, ketegangan kembali meningkat, menandakan rapuhnya perdamaian di wilayah perbatasan kedua negara.
Internasional
| Rabu, 15 Oktober 2025
Berita Rekomendasi
Internasional
Makin Panas Akibat Krisis Ekonomi dan Politik, Demonstran di Sri Lanka Bakar Rumah 38 Pejabat
Berita Internasional, PIFA - Krisis ekonomi dan politik yang semakin memanas membuat kondisi Sri Lanka semakin kacau. Melansir CNN Indonesia, demonstran di Sri Lanka membakar berbagai rumah, toko, dan bangunan lainnya milik 38 politikus. Kepolisian Sri Lanka melaporkan selain 35 rumah itu, sebanyak 75 rumah lainnya mengalami kerusakan, pada Selasa (10/5/2022). Akibatnya, Kementerian Pertahanan Sri Lanka pun memerintahkan pasukan mereka menembak siapapun yang tampak merusak properti milik negara atau melakukan kekerasan kepada pejabat. CNN Indonesia (11/5) melaporkan, hingga saat ini Sri Lanka masih mengalami krisis ekonomi dan politik yang tak kunjung selesai. Harga bahan pokok dikabarkan meningkat setiap harinya dan banyak daerah yang mengalami pemadaman listrik. Menanggapi krisis tersebut, ribuan demonstran anti-pemerintah turun ke jalan sejak Maret lalu. Mereka menuntut pemangku kekuasaan agar mengundurkan diri. Masyarakat Sri Lanka diberitakan terbagi dua kub dalam kerusuhan tersebut, dimana para pendukung pemerintah memukuli pendemo di berbagai tempat dengan tongkat. Kemudian mereka juga merobek dan membakar tenda pendemo. Menurut pantauan tim CNN di lapangan, pasukan bersenjata dikerahkan untuk mengurai massa. Polisi juga menembakkan gas air mata dan meriam air. Beberapa petinggi di negara itu mengundurkan diri, akibat kerusuhan yang terjadi sejak Maret 2022 lalu. Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah didesak lengser, pada Senin (9/5/2022). "Beberapa jam setelah Perdana Menteri Rajapaksa mengundurkan diri, militer Sri Lanka menyelamatkan pria itu dari amukan massa. Seorang sumber keamanan CNN menyampaikan, pihak militer dipanggil kala demonstran dua kali mencoba memasuki tempat tinggal Rajapaksa," demikian dikutip PIFA dari CNN Indonesia (11/5). Meski perdana menteri telah mengundurkan diri, masyarakat belum juga reda amarahnya. Para demonstran mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menggulingkan Presiden Gotabaya Rajapaksa, yang merupakan saudara dari perdana menteri. Namun, Presiden Rajapaksa belum mengundurkan diri. Presiden Rajapaksa tampak meminta warga untuk tetap tenang dan berhenti melakukan kekerasan dan pembalasan melawan warga lain, terlepas dari afiliasi politik. "Berbagai upaya bakal dilakukan untuk mengembalikan kestabilan politik lewat konsensus, sesuai dengan mandat institusional dan untuk menyelesaikan krisis ekonomi," imbau Presiden Rajapaksa di akun Twitter pribadinya. (yd)
Sri Lanka
| Rabu, 11 Mei 2022
Internasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Bersama MK Sedunia untuk Perdamaian dan Keadilan
Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 atau 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), di Nusa Dua, Bali, pada Rabu (5/10/2022) malam. Dalam sambutannya, Presiden berharap kongres Mahkamah Konstitusi (MK) sedunia ini dapat melahirkan langkah bersama lintas negara untuk membangun perdamaian dan menegakkan keadilan serta menangani krisis. “Saya sangat mengharapkan konferensi ini menjadi forum untuk bertukar pikiran dan bertukar pengalaman. Saya mengharap adanya langkah bersama lintas negara dalam membangun perdamaian, dalam menangani krisis, dan sekaligus dalam menegakkan constitutional justice,” ujar Presiden, mengutip Setkab RI (6/10) Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga menekankan soal rivalitas antarnegara. Menurutnya, rivalitas baik di bidang militer maupun ekonomi di tengah krisis dunia saat ini, rajutan persahabatan antarbangsa harus terus diperkuat begitu juga dengan jalinan kerja sama antarnegara. “Kita perbanyak kolaborasi untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran dunia. Kita perluas ruang-ruang kerja sama, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral. Persaudaraan dan solidaritas harus terus kita bangun dengan langkah-langkah yang nyata dan hasil-hasil yang nyata,” tambah Kepala Negara. Presiden mengungkapkan, negara-negara di dunia saat ini tengah berjuang menghadapi krisis dan tantangan ketidakpastian global. Pandemi COVID-19 yang belum usai ditambah dengan perang Ukraina-Rusia telah memicu krisis global, baik pangan, energi, dan finansial. Kepala Negara menilai situasi ini menjadikan tugas hakim konstitusi dan juga tugas bersama menjadi semakin sulit dan berat, menegakkan constitutional justice dan juga menangani krisis yang melanda. “Selain memperjuangkan constitutional justice yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan HAM, dan kepastian hukum, masing-masing negara pasti sedang berjuang keras menghadapi krisis pangan, energi dan finansial, masing-masing negara pasti mencari sinergi antara constitutional justice dengan penanganan krisis,” ujarnya. Untuk itu, Presiden pun pentingnya peran MK sebagai pilar utama dalam menegakkan constitutional justice, yang merupakan elemen kunci dari demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan kepastian hukum. Menutup sambutannya, Presiden kembali mengajak semua peserta kongres berjuang bersama untuk membangun perdamaian sekaligus mengelola krisis dengan baik. “Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghentikan perang dan membangun perdamaian. Tetapi, kita juga harus bersiap untuk memitigasi dan mengelola krisis dengan sebaik-baiknya,” ajaknya. Kongres ke-5 Konferensi Badan Peradilan Konstitusi Sedunia Tahun 2022 dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Presiden Jokowi yang didampingi Ketua MK RI Anwar Usman, Special Representative of the Venice Commission Gianni Buquicchio, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Gubernur Bali I Wayan Koster memukul gong sebagai tanda pembukaan kongres. (yd)
Bali
| Jumat, 14 Oktober 2022
Internasional
Indonesia Serukan Aksi Nyata untuk Dorong Perlucutan Senjata Nuklir
PIFA, Internasional - Indonesia menyerukan aksi nyata dalam rangka mendorong perlucutan senjata nukli di dunia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan Conference on Disarmament di Jenewa, Swiss, pada Senin (27/2/2023. Pada kesempatan tersebut, Menlu RI mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong perlucutan senjata nuklir. “Tanpa aksi nyata yang tegas, bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar," tegas Menlu Retno, dikutip dari laman Kemlu RI. Upaya perlucutan senjata nuklir telah mandek selama lebih dari seperempat abad akibat tidak adanya kemauan politik, kompleksitas situasi keamanan global, dan masih adanya mentalitas Perang Dingin. Guna mendorong kemajuan perlucutan senjata nuklir, Menlu sampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan. 1. Membangkitkan Kembali Kemauan Politik Harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir. Fokus utama yang perlu didorong adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum. NSA adalah adanya jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir. Hal ini akan menjadi insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir. 2. Memperkuat Arsitektur Perlucutan Senjata Nuklir dan Non-proliferasi. Ini antara lain dilakukan melalui universalisasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Indonesia saat ini tengah memfinalisasi proses ratifikasi, dan mengharapkan negara-negara lain untuk segera meratifikasinya. Selain itu, penggunaan nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselewengkan menjadi senjata. 3. Memfasilitasi Kepatuhan Terhadap Zona Bebas Senjata Nuklir Zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlucutan senjata nuklir global. “Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara," tutup Menlu. Menlu Retno menegaskan, hal itu dapat dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.
Swiss
| Selasa, 28 Februari 2023