Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Trending
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Sindikat Penipuan Daring Asal China Minta Maaf Sebelum Dieksekusi Mati
Internasional
| Kamis, 12 Februari 2026
Trump Harap Dewan Perdamaian Dapat Awasi PBB di Masa Depan, Prabowo Hadiri Pertemuan Perdana
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Iran Tegaskan Akan Ambil Semua Langkah untuk Lindungi Kedaulatan Negara
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Kedubes Iran di Jakarta Tegaskan Komitmen Jaga Hubungan Persahabatan dengan Negara Timur Tengah
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Perahu Migran Terbalik di Lepas Pantai Kreta, Lima Tewas dan 25 Dilaporkan Hilang
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Parlemen Inggris Desak Penguatan Pertahanan Mandiri, Kurangi Ketergantungan pada AS
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Israel Perintahkan Penghancuran Jembatan di Lebanon, Targetkan Jalur Hizbullah
Internasional
| Minggu, 22 Maret 2026
Kemlu RI Dorong Penyelidikan Ledakan Tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz, Libatkan WNI
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Berita Terbaru
Internasional
Mantan PM Nepal K.P. Sharma Oli Ditangkap Terkait Kematian Demonstran Gen Z
Otoritas Nepal menangkap mantan Perdana Menteri K. P. Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak pada Sabtu (28/3). Keduanya diduga terlibat dalam kelalaian pidana yang berkaitan dengan kematian sejumlah demonstran muda pada September 2025. Menteri Dalam Negeri Nepal, Sudan Gurung, menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. "Janji tetaplah janji. Tak ada yang kebal hukum," tulis Gurung di Facebook. "Mantan perdana menteri dan mantan menteri dalam negeri telah ditangkap." Ia juga menepis anggapan bahwa langkah ini merupakan aksi balas dendam. “Ini baru awal dari keadilan. Saya berharap negara ini akan bergerak ke arah baru,” ujarnya. Oli diketahui merupakan ketua Partai Komunis Unified Marxist Leninist (UML), sementara Lekhak adalah tokoh senior dari Nepali Congress. Penangkapan dilakukan setelah rapat kabinet pada Jumat memutuskan menindaklanjuti laporan Komisi Yudisial yang menyelidiki protes besar kalangan Gen Z tahun lalu. Komisi yang dipimpin Gauri Bahadur Karki merekomendasikan penyelidikan terhadap Oli, Lekhak, serta Kepala Kepolisian Chandra Kuber Khapung atas dugaan kelalaian pidana yang menyebabkan kematian demonstran. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan ke kediaman Oli di Bhaktapur. Bentrokan sempat terjadi antara pendukung UML dan polisi di luar rumah tersebut, namun aparat berhasil membubarkan massa sebelum menangkap mantan PM itu. Selain penangkapan, pemerintah juga membentuk komite untuk mengkaji keterlibatan pejabat keamanan dalam dugaan penembakan terhadap demonstran. Keputusan ini diambil setelah penunjukan Balendra Shah sebagai perdana menteri. Namun, langkah pemerintah menuai kritik dari sejumlah elite politik. Para pemimpin UML dan Nepali Congress menilai laporan komisi tidak lengkap dan cenderung bias. Sekretaris UML, Mahesh Basnet, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk prasangka. “Ini adalah bentuk prasangka dan balas dendam terhadap kami,” katanya, seraya mengimbau kader partai untuk turun ke jalan. Sedikitnya 25 demonstran—sebagian besar anak muda—tewas dan sekitar 700 lainnya terluka dalam protes yang meletus pada September 2025. Aksi tersebut dipicu oleh pelarangan sejumlah media sosial yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Nepal.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Internasional
AS Buka Peluang Negosiasi dengan Iran, Trump Dorong Kesepakatan Damai
Amerika Serikat membuka peluang pertemuan dengan Iran dalam waktu dekat di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung. Utusan Khusus AS, Steve Witkoff, menyebut pertemuan tersebut diperkirakan akan digelar setidaknya dalam pekan ini. “Kami memperkirakan akan ada pertemuan pekan ini dan tentu berharap hal itu terwujud. Kapal-kapal mulai melintas, ini merupakan tanda positif, dan saya rasa presiden menginginkan kesepakatan damai,” kata Witkoff dalam forum investasi di Miami, Jumat (27/3). Ia menegaskan bahwa proses negosiasi akan terus diupayakan hingga mencapai hasil konkret. “Inilah yang saya maksud dengan negosiasi, dan kami tidak akan berhenti sampai proses ini tuntas. Kami juga telah mengajukan hal tersebut,” tambahnya. Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran telah menunjukkan keinginan untuk membuka dialog. "Mereka dihancurkan. Mereka ingin bicara, dan kami juga menginginkannya, sekarang mereka ingin membuat kesepakatan," ujar Trump. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Washington menargetkan penyelesaian kampanye militernya terhadap Iran dalam waktu relatif singkat. Ia menyebut operasi militer tersebut dapat rampung “dalam hitungan pekan, bukan bulan,” tanpa perlu pengerahan pasukan darat. Sejak 28 Februari, AS dan Israel telah melancarkan serangan udara ke Iran yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta wilayah Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional. Selain itu, sedikitnya 13 personel militer AS dilaporkan tewas sejak konflik dimulai. Konflik ini juga berdampak pada sektor energi global, termasuk kenaikan harga serta terganggunya jalur distribusi melalui Selat Hormuz, salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Internasional
Harga BBM Melonjak, Sejumlah SPBU di Inggris Alami Gangguan Pasokan
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Inggris mengalami kendala pasokan sementara pada Jumat (27/3), seiring lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat gangguan pasokan global dan meningkatnya permintaan. Kondisi ini dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lalu lintas di Selat Hormuz—jalur utama perdagangan energi global—hampir terhenti. Situasi tersebut menekan pasokan minyak dan gas, sekaligus mendorong harga naik tajam. Di Inggris, harga bensin kini mencapai 1,5 paun atau sekitar Rp33.800 per liter, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan sebelum konflik. Sementara itu, harga solar tercatat sebesar 1,77 paun per liter. CEO Asda, Allan Leighton, mengungkapkan bahwa “sebagian kecil” SPBU milik perusahaannya mengalami gangguan pasokan sementara. “Kami melihat peningkatan permintaan yang sangat tinggi akibat volatilitas harga,” ujar Leighton. Ia menambahkan, volume penjualan BBM meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena permintaan yang melampaui ketersediaan pasokan. “Permintaan telah melampaui pasokan. Pasokan sedang ketat, dan kami bekerja keras mengatasinya. Gangguan ini bersifat sementara, meski mungkin berlanjut selama periode pengiriman,” katanya. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sendiri terus meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta sejumlah wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Berita Populer
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Sindikat Penipuan Daring Asal China Minta Maaf Sebelum Dieksekusi Mati
PIFA, Internasional - Sindikat penipuan daring asal China yang dikenal sebagai kelompok Ming, yang sebelumnya beroperasi di wilayah Myanmar, menyampaikan permintaan maaf sebelum menjalani eksekusi mati. Dalam video yang dirilis media pemerintah China CCTV pada Jumat (6/2), tampak cucu pemimpin kelompok Ming, Ming Zhenzhen, hadir di Pengadilan Rakyat Menengah Wenzhou. Ia menyatakan rasa malu dan penyesalan atas keterlibatannya dalam jaringan kriminal yang dijalankan keluarganya. “Saya sangat sadar akan kesalahan saya dan menyesal atas kebodohan dan ketidaktahuan saya di masa lalu. Saya meminta maaf dan saya siap bertanggung jawab,” ujar Ming Zhenzhen dalam video tersebut. Permintaan maaf juga disampaikan Bai Yincang, anggota sindikat keluarga Bai, yang berbicara di hadapan Pengadilan Rakyat Menengah Shenzhen. Ia mengaku membenci tindakan kriminal yang telah dilakukannya, karena menyebabkan kehilangan harta benda serta membuat hidupnya penuh ketakutan. “Saya ingin meminta maaf kepada rakyat China dan pemerintah China atas nama seluruh keluarga saya. Tindakan kami telah menyebabkan kerugian bagi puluhan ribu orang China. Saya sangat menyesal,” ucap Bai Yincang. Diketahui, keluarga Ming dan Bai mendirikan kompleks penipuan daring di wilayah Kokang, Myanmar. Aktivitas kriminal mereka mencakup pengoperasian kasino, perjudian online, pemerasan, hingga penahanan ilegal. Selain itu, sindikat keluarga Ming disebut terlibat dalam pembunuhan sengaja terhadap 14 warga China, sementara keluarga Bai terlibat dalam pembunuhan enam warga China. Perputaran uang ilegal kelompok Ming mencapai 10 miliar RMB atau sekitar Rp24,29 triliun. Sementara kelompok Bai mencapai 29 miliar RMB atau sekitar Rp70,62 triliun, termasuk aktivitas penyelundupan dan produksi 11 ton methamphetamine. Sebanyak 11 terdakwa dari sindikat Ming dan empat terdakwa dari kelompok Bai divonis hukuman mati pada September dan November 2025. Eksekusi terhadap para terdakwa dilaporkan dilakukan pada akhir Januari 2026. Di sisi lain, sejumlah warganet di media sosial Weibo mengkritisi permintaan maaf para pelaku. Mereka menilai pernyataan tersebut hanya formalitas dan tidak mencerminkan penyesalan yang tulus. Beberapa komentar juga menyebut para pelaku kemungkinan akan tetap menjalankan kejahatan jika tidak ditangkap aparat. Sejak Juli 2023, Kementerian Keamanan Publik China meluncurkan operasi khusus untuk menargetkan jaringan penipuan daring di Myanmar utara yang menyasar warga China. Media pemerintah China menyebut vonis terhadap keluarga Bai masuk dalam daftar 10 kasus penegakan hukum terbesar di China sepanjang tahun 2025.
Internasional
| Kamis, 12 Februari 2026
Feeds
Mantan PM Nepal K.P. Sharma Oli Ditangkap Terkait Kematian Demonstran Gen Z
Otoritas Nepal menangkap mantan Perdana Menteri K. P. Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak pada Sabtu (28/3). Keduanya diduga terlibat dalam kelalaian pidana yang berkaitan dengan kematian sejumlah demonstran muda pada September 2025. Menteri Dalam Negeri Nepal, Sudan Gurung, menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. "Janji tetaplah janji. Tak ada yang kebal hukum," tulis Gurung di Facebook. "Mantan perdana menteri dan mantan menteri dalam negeri telah ditangkap." Ia juga menepis anggapan bahwa langkah ini merupakan aksi balas dendam. “Ini baru awal dari keadilan. Saya berharap negara ini akan bergerak ke arah baru,” ujarnya. Oli diketahui merupakan ketua Partai Komunis Unified Marxist Leninist (UML), sementara Lekhak adalah tokoh senior dari Nepali Congress. Penangkapan dilakukan setelah rapat kabinet pada Jumat memutuskan menindaklanjuti laporan Komisi Yudisial yang menyelidiki protes besar kalangan Gen Z tahun lalu. Komisi yang dipimpin Gauri Bahadur Karki merekomendasikan penyelidikan terhadap Oli, Lekhak, serta Kepala Kepolisian Chandra Kuber Khapung atas dugaan kelalaian pidana yang menyebabkan kematian demonstran. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan ke kediaman Oli di Bhaktapur. Bentrokan sempat terjadi antara pendukung UML dan polisi di luar rumah tersebut, namun aparat berhasil membubarkan massa sebelum menangkap mantan PM itu. Selain penangkapan, pemerintah juga membentuk komite untuk mengkaji keterlibatan pejabat keamanan dalam dugaan penembakan terhadap demonstran. Keputusan ini diambil setelah penunjukan Balendra Shah sebagai perdana menteri. Namun, langkah pemerintah menuai kritik dari sejumlah elite politik. Para pemimpin UML dan Nepali Congress menilai laporan komisi tidak lengkap dan cenderung bias. Sekretaris UML, Mahesh Basnet, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk prasangka. “Ini adalah bentuk prasangka dan balas dendam terhadap kami,” katanya, seraya mengimbau kader partai untuk turun ke jalan. Sedikitnya 25 demonstran—sebagian besar anak muda—tewas dan sekitar 700 lainnya terluka dalam protes yang meletus pada September 2025. Aksi tersebut dipicu oleh pelarangan sejumlah media sosial yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Nepal.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
AS Buka Peluang Negosiasi dengan Iran, Trump Dorong Kesepakatan Damai
Amerika Serikat membuka peluang pertemuan dengan Iran dalam waktu dekat di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung. Utusan Khusus AS, Steve Witkoff, menyebut pertemuan tersebut diperkirakan akan digelar setidaknya dalam pekan ini. “Kami memperkirakan akan ada pertemuan pekan ini dan tentu berharap hal itu terwujud. Kapal-kapal mulai melintas, ini merupakan tanda positif, dan saya rasa presiden menginginkan kesepakatan damai,” kata Witkoff dalam forum investasi di Miami, Jumat (27/3). Ia menegaskan bahwa proses negosiasi akan terus diupayakan hingga mencapai hasil konkret. “Inilah yang saya maksud dengan negosiasi, dan kami tidak akan berhenti sampai proses ini tuntas. Kami juga telah mengajukan hal tersebut,” tambahnya. Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran telah menunjukkan keinginan untuk membuka dialog. "Mereka dihancurkan. Mereka ingin bicara, dan kami juga menginginkannya, sekarang mereka ingin membuat kesepakatan," ujar Trump. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Washington menargetkan penyelesaian kampanye militernya terhadap Iran dalam waktu relatif singkat. Ia menyebut operasi militer tersebut dapat rampung “dalam hitungan pekan, bukan bulan,” tanpa perlu pengerahan pasukan darat. Sejak 28 Februari, AS dan Israel telah melancarkan serangan udara ke Iran yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta wilayah Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional. Selain itu, sedikitnya 13 personel militer AS dilaporkan tewas sejak konflik dimulai. Konflik ini juga berdampak pada sektor energi global, termasuk kenaikan harga serta terganggunya jalur distribusi melalui Selat Hormuz, salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Harga BBM Melonjak, Sejumlah SPBU di Inggris Alami Gangguan Pasokan
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Inggris mengalami kendala pasokan sementara pada Jumat (27/3), seiring lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat gangguan pasokan global dan meningkatnya permintaan. Kondisi ini dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lalu lintas di Selat Hormuz—jalur utama perdagangan energi global—hampir terhenti. Situasi tersebut menekan pasokan minyak dan gas, sekaligus mendorong harga naik tajam. Di Inggris, harga bensin kini mencapai 1,5 paun atau sekitar Rp33.800 per liter, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan sebelum konflik. Sementara itu, harga solar tercatat sebesar 1,77 paun per liter. CEO Asda, Allan Leighton, mengungkapkan bahwa “sebagian kecil” SPBU milik perusahaannya mengalami gangguan pasokan sementara. “Kami melihat peningkatan permintaan yang sangat tinggi akibat volatilitas harga,” ujar Leighton. Ia menambahkan, volume penjualan BBM meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena permintaan yang melampaui ketersediaan pasokan. “Permintaan telah melampaui pasokan. Pasokan sedang ketat, dan kami bekerja keras mengatasinya. Gangguan ini bersifat sementara, meski mungkin berlanjut selama periode pengiriman,” katanya. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sendiri terus meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta sejumlah wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Stok Menipis, AS Disebut Telah Luncurkan Lebih dari 850 Rudal Tomahawk ke Iran
Amerika Serikat dilaporkan telah menggunakan lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk sejak awal operasi militernya melawan Iran, memicu kekhawatiran atas menipisnya cadangan senjata di kawasan Timur Tengah. Laporan The Washington Post pada Jumat (26/3) menyebutkan bahwa tingginya intensitas peluncuran rudal tersebut membuat sejumlah pejabat pertahanan cemas. Pasalnya, produksi rudal Tomahawk hanya mencapai beberapa ratus unit per tahun. Salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut bahkan menggambarkan sisa stok rudal di kawasan sebagai “sangat rendah dan mengkhawatirkan”. Ketergantungan Washington pada rudal Tomahawk dalam konflik ini dinilai akan memaksa pemerintah mengambil langkah strategis, termasuk kemungkinan memindahkan stok dari wilayah lain seperti Indo-Pasifik. Selain itu, diperlukan upaya jangka panjang untuk meningkatkan produksi guna mengisi kembali persediaan. Meski demikian, juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menegaskan bahwa militer AS tetap memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan operasi. Ia menyatakan bahwa AS memiliki semua yang dibutuhkan “untuk melaksanakan misi apa pun pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden dan dalam jangka waktu apa pun.” Seperti diketahui, sejak 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini juga berdampak pada sektor energi global. Ketegangan di kawasan menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia—yang turut menekan produksi dan ekspor energi serta mendorong kenaikan harga di pasar dunia.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Parlemen Inggris Desak Penguatan Pertahanan Mandiri, Kurangi Ketergantungan pada AS
Komite Parlemen Inggris mendesak pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri, menyusul kekhawatiran bahwa Eropa tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan perlindungan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik militer. Dalam laporan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Jumat, komite menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi skenario terburuk. "Untuk mempersiapkan skenario terburuk, di mana Eropa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Amerika Serikat jika terjadi krisis, Pemerintah Inggris harus bekerja sama dengan mitra Eropa untuk berinvestasi dalam kemampuan internal sendiri untuk mengimbangi potensi penarikan tersebut," demikian isi laporan tersebut. Komite juga mendorong Inggris memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara di luar kawasan Eropa guna memperkuat posisi geopolitiknya. Selain itu, pemerintah diminta bersiap untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, baik dalam hal pertahanan nuklir maupun konvensional, serta dalam operasi intelijen. Laporan tersebut turut menyoroti kelemahan dalam tata kelola keamanan nasional di dalam negeri. Para anggota parlemen menemukan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antar departemen terkait isu keamanan nasional. "Sepanjang penyelidikan, kami menemukan kurangnya kejelasan mengenai departemen mana yang akan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek keamanan nasional," tulis komite. Tak hanya itu, mekanisme pengawasan di tingkat kabinet juga dinilai belum cukup kuat untuk memastikan pelaksanaan strategi keamanan nasional berjalan secara terpadu di seluruh pemerintahan. Rekomendasi ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti, mendorong Inggris untuk memperkuat kemandirian dalam sektor pertahanan dan keamanan.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Kuba Minta Vatikan Jadi Penengah dengan AS di Tengah Krisis Energi
Pemerintah Kuba dilaporkan meminta Vatikan untuk menjadi penengah dalam hubungan dengan Amerika Serikat di tengah krisis energi yang semakin memburuk di negara kepulauan tersebut. Media The Washington Post melaporkan, pembicaraan meningkat sejak akhir Februari setelah Duta Besar AS untuk Vatikan, Brian Burch, dan diplomat AS di Kuba, Mike Hammer, bertemu dengan Uskup Agung Paul Richard Gallagher di Roma. Sepekan kemudian, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez melakukan kunjungan ke Vatikan untuk bertemu Paus Leo XIV serta Kardinal Pietro Parolin. Dalam pertemuan tersebut, Kuba meminta bantuan mendesak dari Takhta Suci untuk meringankan krisis yang melanda negaranya, sekaligus mengundang Paus untuk berkunjung ke Karibia. Dalam diskusi lanjutan, Parolin juga didesak untuk menyampaikan kepada Washington mengenai kondisi kritis yang dihadapi Kuba. Pada hari yang sama, Parolin kembali bertemu dengan perwakilan AS guna membahas situasi tersebut. Vatikan disebut tengah mengupayakan jalur diplomasi yang lebih lunak guna menghindari skenario konflik seperti yang terjadi di Venezuela. Sebelumnya, Takhta Suci memang memiliki rekam jejak dalam membantu meredakan ketegangan antara AS dan Kuba, termasuk dalam proses normalisasi hubungan kedua negara . Di sisi lain, kebijakan Washington turut memperburuk situasi. Pada Januari lalu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap negara yang memasok minyak ke Kuba, serta menetapkan keadaan darurat nasional dengan alasan ancaman keamanan. Pemerintah Kuba menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk melemahkan perekonomian negara dan memperburuk kondisi hidup masyarakat. Krisis energi yang terjadi saat ini memang berdampak luas, termasuk pemadaman listrik dan tekanan ekonomi yang semakin berat . Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa Havana tengah membuka jalur negosiasi dengan Washington. Ia menegaskan Kuba siap melanjutkan dialog berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati sistem politik masing-masing negara.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Konflik Iran Ganggu Deportasi Migran, AS Tunda Penerbangan Pemulangan
Operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran berdampak pada kebijakan imigrasi, khususnya upaya deportasi migran asal Iran. Media Politico melaporkan pada Jumat bahwa konflik yang sedang berlangsung memaksa penundaan sejumlah penerbangan deportasi. Sejak lama, hubungan tegang antara Washington dan Teheran memang menjadi kendala dalam proses pemulangan warga Iran. Meski begitu, beberapa penerbangan deportasi sempat dilakukan sejak akhir tahun lalu. Namun, pemerintahan Presiden Donald Trump dalam dokumen pengadilan menyebutkan bahwa penerbangan carter yang dijadwalkan pekan ini dibatalkan. Penundaan itu terjadi karena deportasi ke Iran untuk sementara dihentikan akibat konflik militer yang masih berlangsung. Situasi ini kini tengah menjadi perhatian pengadilan federal. Hakim sedang mempertimbangkan apakah para tahanan asal Iran yang ditahan oleh otoritas imigrasi AS masih memiliki kemungkinan untuk dideportasi dalam waktu dekat. Jika tidak, pengadilan berpotensi membebaskan mereka dari tahanan imigrasi atau memberi kesempatan untuk mengajukan pembebasan melalui sidang jaminan. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk tetap menegakkan hukum imigrasi. "Kami akan terus menggunakan semua opsi hukum untuk mendeportasi imigran ilegal," demikian pernyataan resmi yang dikutip. Sebelumnya, pada 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah. Sejak dilantik sebagai presiden ke-47, Trump juga menegaskan komitmennya untuk menekan imigrasi ilegal dan menjalankan program deportasi massal. Ia bahkan menetapkan keadaan darurat nasional untuk menangani krisis perbatasan Amerika Serikat.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Turki Usulkan Gencatan Senjata Sementara untuk Buka Jalan Negosiasi Timur Tengah
Pemerintah Turki mengusulkan gencatan senjata sementara guna meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan membuka peluang dimulainya perundingan damai. Menurut laporan Middle East Eye, Senin (23/3), Ankara tengah aktif melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat dan Iran untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan. Sumber diplomatik Turki menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Turki saat ini juga tengah membentuk kelompok perundingan bersama mitra dari Eropa, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meredam konflik serta menyeimbangkan pengaruh Israel di kawasan. Namun demikian, Ankara disebut masih meragukan keberlangsungan gencatan senjata jangka panjang, termasuk komitmen Israel untuk tidak kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Di sisi lain, tuntutan Presiden AS Donald Trump agar Iran menghentikan sepenuhnya program pengayaan uranium dinilai menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di berbagai wilayah Timur Tengah. Awalnya, Amerika Serikat dan Israel menyatakan serangan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap dugaan ancaman program nuklir Iran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, keduanya juga menyatakan keinginan untuk melihat terjadinya perubahan kekuasaan di Iran.
Internasional
| Selasa, 24 Maret 2026
Ketua Parlemen Iran Bantah Negosiasi dengan AS, Sebut Isu Hoaks Manipulasi Pasar
Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf membantah adanya perundingan antara negaranya dengan Amerika Serikat dan menyebut kabar tersebut sebagai “berita palsu”. “Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Laporan berita palsu tersebut dimaksudkan untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak serta untuk melarikan diri dari kekacauan yang menjebak AS dan Israel,” ujar Ghalibaf melalui akun media sosial X, Senin. Ia menambahkan bahwa rakyat Iran menuntut hukuman yang tegas bagi pihak yang dianggap sebagai agresor. Menurutnya, seluruh pejabat Iran tetap solid mendukung kepemimpinan negara hingga tujuan perang tercapai. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyebut dialog dengan Teheran dalam dua hari terakhir berlangsung “sangat baik dan produktif”. Trump juga menyatakan telah memerintahkan penundaan serangan terhadap infrastruktur pembangkit listrik dan energi Iran selama lima hari sebagai bagian dari upaya membuka ruang diplomasi. Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Selasa, 24 Maret 2026
Trump Klaim Ada Diskusi Intens dengan Iran, Singgung Perubahan Rezim
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa negaranya telah melakukan diskusi “intens” dengan Iran, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Teheran. Dalam wawancara telepon yang dilaporkan media AS, Trump bahkan menyebut bahwa situasi yang terjadi di Iran saat ini dapat digambarkan sebagai “perubahan rezim”. Dalam laporan CNBC, Trump mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga pekan. Namun, detail mengenai pembicaraan tersebut—termasuk siapa saja yang terlibat serta di mana berlangsung—tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, pihak Teheran dengan tegas membantah adanya negosiasi, dan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Trump juga menyatakan bahwa AS sangat bertekad untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, serta berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan kemajuan signifikan. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan militer untuk menghentikan sementara serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari, guna membuka peluang diplomasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Senin, 23 Maret 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Sindikat Penipuan Daring Asal China Minta Maaf Sebelum Dieksekusi Mati
PIFA, Internasional - Sindikat penipuan daring asal China yang dikenal sebagai kelompok Ming, yang sebelumnya beroperasi di wilayah Myanmar, menyampaikan permintaan maaf sebelum menjalani eksekusi mati. Dalam video yang dirilis media pemerintah China CCTV pada Jumat (6/2), tampak cucu pemimpin kelompok Ming, Ming Zhenzhen, hadir di Pengadilan Rakyat Menengah Wenzhou. Ia menyatakan rasa malu dan penyesalan atas keterlibatannya dalam jaringan kriminal yang dijalankan keluarganya. “Saya sangat sadar akan kesalahan saya dan menyesal atas kebodohan dan ketidaktahuan saya di masa lalu. Saya meminta maaf dan saya siap bertanggung jawab,” ujar Ming Zhenzhen dalam video tersebut. Permintaan maaf juga disampaikan Bai Yincang, anggota sindikat keluarga Bai, yang berbicara di hadapan Pengadilan Rakyat Menengah Shenzhen. Ia mengaku membenci tindakan kriminal yang telah dilakukannya, karena menyebabkan kehilangan harta benda serta membuat hidupnya penuh ketakutan. “Saya ingin meminta maaf kepada rakyat China dan pemerintah China atas nama seluruh keluarga saya. Tindakan kami telah menyebabkan kerugian bagi puluhan ribu orang China. Saya sangat menyesal,” ucap Bai Yincang. Diketahui, keluarga Ming dan Bai mendirikan kompleks penipuan daring di wilayah Kokang, Myanmar. Aktivitas kriminal mereka mencakup pengoperasian kasino, perjudian online, pemerasan, hingga penahanan ilegal. Selain itu, sindikat keluarga Ming disebut terlibat dalam pembunuhan sengaja terhadap 14 warga China, sementara keluarga Bai terlibat dalam pembunuhan enam warga China. Perputaran uang ilegal kelompok Ming mencapai 10 miliar RMB atau sekitar Rp24,29 triliun. Sementara kelompok Bai mencapai 29 miliar RMB atau sekitar Rp70,62 triliun, termasuk aktivitas penyelundupan dan produksi 11 ton methamphetamine. Sebanyak 11 terdakwa dari sindikat Ming dan empat terdakwa dari kelompok Bai divonis hukuman mati pada September dan November 2025. Eksekusi terhadap para terdakwa dilaporkan dilakukan pada akhir Januari 2026. Di sisi lain, sejumlah warganet di media sosial Weibo mengkritisi permintaan maaf para pelaku. Mereka menilai pernyataan tersebut hanya formalitas dan tidak mencerminkan penyesalan yang tulus. Beberapa komentar juga menyebut para pelaku kemungkinan akan tetap menjalankan kejahatan jika tidak ditangkap aparat. Sejak Juli 2023, Kementerian Keamanan Publik China meluncurkan operasi khusus untuk menargetkan jaringan penipuan daring di Myanmar utara yang menyasar warga China. Media pemerintah China menyebut vonis terhadap keluarga Bai masuk dalam daftar 10 kasus penegakan hukum terbesar di China sepanjang tahun 2025.
Internasional
| Kamis, 12 Februari 2026