Internasional
Jerman Pertimbangkan Ikut Amankan Selat Hormuz Usai Konflik Timur Tengah
Pemerintah Jerman membuka kemungkinan untuk terlibat dalam upaya pengamanan jalur pelayaran di kawasan Teluk Persia setelah konflik di Timur Tengah mereda. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt pada Kamis. Dobrindt menyebut, partisipasi Jerman bisa mencakup operasi di Selat Hormuz, khususnya dalam misi pembersihan ranjau atau kegiatan serupa guna memastikan keamanan navigasi. “Kami juga mungkin terlibat dalam operasi di Selat Hormuz. Misalnya, jika menyangkut pembersihan ranjau atau misi serupa,” ujar Dobrindt kepada penyiar ARD. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Kanselir Friedrich Merz yang menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah bukan merupakan perang Jerman. “Kami bukan bagian dari itu. Kami tidak dikonsultasikan sebelumnya. Kami tidak terlibat... Jerman dapat tetap berada di luar situasi ini,” kata Dobrindt menegaskan posisi negaranya. Terkait dampak konflik terhadap migrasi, Dobrindt menyatakan situasinya masih belum pasti. Namun, sejauh ini belum terlihat adanya lonjakan migrasi dari Iran ke Eropa. Sebelumnya, pada 14 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan kepada sejumlah negara, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna menjaga keamanan pelayaran. Di sisi lain, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa negara-negara anggota UE belum siap mengirim armada militer ke kawasan tersebut. Ketegangan di kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan itu menimbulkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri, yang semakin memperkeruh situasi keamanan di kawasan tersebut.
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Trending
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI Dukung Palestina dan Dorong Resolusi Konflik Myanmar di Dewan HAM PBB
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Wali Kota New York Usul ke Raja Charles III Agar Inggris Kembalikan Berlian Koh-i-Noor ke India
Internasional
| Sabtu, 2 Mei 2026
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Pertegas Kedaulatan, Iran Bentuk Badan Khusus Pemungut Bea Kapal di Selat Hormuz
Internasional
| Jumat, 8 Mei 2026
Iran Ancam Balasan Tanpa Batas Jika Infrastruktur Diserang Israel
Internasional
| Jumat, 20 Maret 2026
Menlu Sugiono dan Marco Rubio Tegaskan Komitmen Perkuat Kemitraan RI-AS dan Dukung Pemulihan Palestina
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Trump Klaim Xi Jinping Siap Bantu Buka Selat Hormuz
Internasional
| Kamis, 14 Mei 2026
Israel Sebut Bisa Menyerang Iran Secara Mandiri Tanpa Persetujuan AS Terkait Ancaman Rudal Balistik
Internasional
| Senin, 9 Februari 2026
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Berita Terbaru
Internasional
Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat bulan. Dalam pernyataannya di Ruang Oval pada Kamis (11/6), Trump mengatakan bahwa dokumen kesepakatan sudah berada pada tahap final dan tinggal menunggu penyelesaian akhir. “Dokumen-dokumennya sudah hampir final, jadi kita lihat saja nanti. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cukup cepat,” ujar Trump. Di sisi lain, pejabat Iran juga menyampaikan optimisme serupa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua pihak belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan final. Ia menyebut bahwa tahap akhir pembahasan sedang berlangsung, meski mengingatkan agar media tidak berspekulasi mengenai isi detail kesepakatan sebelum diumumkan secara resmi. Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa sebagian besar isu utama telah disepakati dan saat ini kedua pihak berada pada tahap akhir konsultasi internal. Menurut laporan, kesepakatan yang sedang dibahas mencakup isu-isu strategis seperti program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, keamanan kawasan termasuk Selat Hormuz, serta dinamika konflik di Lebanon. Jika finalisasi tercapai, penandatanganan kesepakatan disebut kemungkinan akan dilakukan di Jenewa, Swiss, dan akan dilanjutkan dengan fase negosiasi teknis selama 60 hari. Negosiasi ini berlangsung di tengah ketegangan panjang antara kedua negara yang meningkat sejak konflik militer besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, situasi di lapangan masih fluktuatif akibat saling serang dan perbedaan kepentingan strategis antara Washington dan Teheran.
Internasional
| Sabtu, 13 Juni 2026
Internasional
Iran Tegaskan Tetap Berhak Perkaya Uranium dan Kendalikan Selat Hormuz dalam Negosiasi dengan AS
Iran dilaporkan tetap bersikeras mempertahankan haknya untuk memperkaya uranium serta mengatur lalu lintas di Selat Hormuz dalam proses negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa draf kesepakatan antara Washington dan Teheran telah rampung. Namun, pihak Iran menegaskan bahwa sejumlah isu utama masih menjadi posisi yang tidak bisa dinegosiasikan. Media resmi Iran IRNA, dikutip AFP, menyebut bahwa hak untuk memperkaya uranium serta penyimpanan material nuklir yang diperkaya akan tetap menjadi bagian yang diperjuangkan dalam perjanjian akhir. Iran menilai hal tersebut sebagai hak kedaulatan yang tidak dapat dihapuskan dari meja perundingan. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat disebut telah berlangsung secara tidak langsung selama beberapa minggu terakhir, sebagai upaya untuk meredakan konflik yang meningkat sejak eskalasi militer pada 28 Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, ketegangan di lapangan dilaporkan masih berlanjut secara sporadis. Dalam laporan yang sama, Iran juga menegaskan posisinya terkait Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk. Teheran disebut ingin memiliki kendali ketat terhadap lalu lintas kapal yang melintas, termasuk pemberian izin oleh otoritas militer Iran. Sementara itu, Israel sebagai sekutu dekat AS menyatakan bahwa Washington berkomitmen dalam setiap kesepakatan untuk memastikan Iran tidak memiliki akses terhadap material uranium yang diperkaya untuk kepentingan militer. Namun, Iran membantah bahwa klausul tersebut termasuk dalam agenda resmi pembahasan. Perbedaan pandangan yang tajam ini membuat proses negosiasi masih jauh dari kata final, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan kembalinya eskalasi konflik berskala besar di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026
Internasional
Netanyahu Klaim Sepakat dengan Trump, Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya telah mencapai kesepakatan penuh dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (12/6), Netanyahu menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, Iran tidak akan dibiarkan memiliki kemampuan nuklir militer. “Selama saya menjadi perdana menteri Israel, Iran tak akan punya senjata nuklir,” kata Netanyahu, dikutip AFP. Ia juga menyebut bahwa terdapat kesamaan pandangan antara dirinya dan Trump dalam isu tersebut. “Ada kesepakatan penuh antara saya dan Presiden Trump soal masalah ini,” ujarnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang dalam beberapa bulan terakhir saling melancarkan serangan dan serangan balasan di berbagai titik konflik. Israel dan AS diketahui menjadikan isu program nuklir Iran sebagai salah satu alasan utama dalam tekanan militer dan diplomatik terhadap Teheran. Konflik yang berlangsung sejak 28 Februari itu disebut telah menimbulkan korban besar, termasuk warga sipil di beberapa wilayah terdampak. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa program pengayaan uraniumnya ditujukan untuk kepentingan sipil dan energi, bukan untuk senjata nuklir. Teheran juga menolak tekanan Washington untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium. Sementara itu, upaya gencatan senjata permanen antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan berarti, di tengah perbedaan tajam terkait masa depan program nuklir Iran dan keamanan kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026
Berita Populer
Internasional
Jerman Pertimbangkan Ikut Amankan Selat Hormuz Usai Konflik Timur Tengah
Pemerintah Jerman membuka kemungkinan untuk terlibat dalam upaya pengamanan jalur pelayaran di kawasan Teluk Persia setelah konflik di Timur Tengah mereda. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt pada Kamis. Dobrindt menyebut, partisipasi Jerman bisa mencakup operasi di Selat Hormuz, khususnya dalam misi pembersihan ranjau atau kegiatan serupa guna memastikan keamanan navigasi. “Kami juga mungkin terlibat dalam operasi di Selat Hormuz. Misalnya, jika menyangkut pembersihan ranjau atau misi serupa,” ujar Dobrindt kepada penyiar ARD. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Kanselir Friedrich Merz yang menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah bukan merupakan perang Jerman. “Kami bukan bagian dari itu. Kami tidak dikonsultasikan sebelumnya. Kami tidak terlibat... Jerman dapat tetap berada di luar situasi ini,” kata Dobrindt menegaskan posisi negaranya. Terkait dampak konflik terhadap migrasi, Dobrindt menyatakan situasinya masih belum pasti. Namun, sejauh ini belum terlihat adanya lonjakan migrasi dari Iran ke Eropa. Sebelumnya, pada 14 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan kepada sejumlah negara, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna menjaga keamanan pelayaran. Di sisi lain, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa negara-negara anggota UE belum siap mengirim armada militer ke kawasan tersebut. Ketegangan di kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan itu menimbulkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri, yang semakin memperkeruh situasi keamanan di kawasan tersebut.
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI Dukung Palestina dan Dorong Resolusi Konflik Myanmar di Dewan HAM PBB
PIFA, Internasional - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan dalam mengatasi konflik dan bencana kemanusiaan di dunia, termasuk melalui dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina serta upaya resolusi konflik di Myanmar. Dalam pernyataannya pada Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Senin, Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam Indonesia atas konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia, khususnya Palestina. “Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta. Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan di Palestina segera dihentikan serta akses kemanusiaan diwujudkan secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara yang telah menjadi konsensus internasional. Lebih lanjut, Sugiono menyatakan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai dasar penghentian konflik di Myanmar. Ia juga menyampaikan tekad Indonesia memperkuat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara. Sembari menyatakan keprihatinan atas konflik dan bencana kemanusiaan, Sugiono menilai tantangan tersebut memerlukan dialog dengan niat baik dan pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas. “Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” ujarnya. Ia menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghormati. Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Sepanjang masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Feeds
Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat bulan. Dalam pernyataannya di Ruang Oval pada Kamis (11/6), Trump mengatakan bahwa dokumen kesepakatan sudah berada pada tahap final dan tinggal menunggu penyelesaian akhir. “Dokumen-dokumennya sudah hampir final, jadi kita lihat saja nanti. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cukup cepat,” ujar Trump. Di sisi lain, pejabat Iran juga menyampaikan optimisme serupa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua pihak belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan final. Ia menyebut bahwa tahap akhir pembahasan sedang berlangsung, meski mengingatkan agar media tidak berspekulasi mengenai isi detail kesepakatan sebelum diumumkan secara resmi. Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa sebagian besar isu utama telah disepakati dan saat ini kedua pihak berada pada tahap akhir konsultasi internal. Menurut laporan, kesepakatan yang sedang dibahas mencakup isu-isu strategis seperti program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, keamanan kawasan termasuk Selat Hormuz, serta dinamika konflik di Lebanon. Jika finalisasi tercapai, penandatanganan kesepakatan disebut kemungkinan akan dilakukan di Jenewa, Swiss, dan akan dilanjutkan dengan fase negosiasi teknis selama 60 hari. Negosiasi ini berlangsung di tengah ketegangan panjang antara kedua negara yang meningkat sejak konflik militer besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, situasi di lapangan masih fluktuatif akibat saling serang dan perbedaan kepentingan strategis antara Washington dan Teheran.
Internasional
| Sabtu, 13 Juni 2026
Iran Tegaskan Tetap Berhak Perkaya Uranium dan Kendalikan Selat Hormuz dalam Negosiasi dengan AS
Iran dilaporkan tetap bersikeras mempertahankan haknya untuk memperkaya uranium serta mengatur lalu lintas di Selat Hormuz dalam proses negosiasi tidak langsung dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa draf kesepakatan antara Washington dan Teheran telah rampung. Namun, pihak Iran menegaskan bahwa sejumlah isu utama masih menjadi posisi yang tidak bisa dinegosiasikan. Media resmi Iran IRNA, dikutip AFP, menyebut bahwa hak untuk memperkaya uranium serta penyimpanan material nuklir yang diperkaya akan tetap menjadi bagian yang diperjuangkan dalam perjanjian akhir. Iran menilai hal tersebut sebagai hak kedaulatan yang tidak dapat dihapuskan dari meja perundingan. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat disebut telah berlangsung secara tidak langsung selama beberapa minggu terakhir, sebagai upaya untuk meredakan konflik yang meningkat sejak eskalasi militer pada 28 Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, ketegangan di lapangan dilaporkan masih berlanjut secara sporadis. Dalam laporan yang sama, Iran juga menegaskan posisinya terkait Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk. Teheran disebut ingin memiliki kendali ketat terhadap lalu lintas kapal yang melintas, termasuk pemberian izin oleh otoritas militer Iran. Sementara itu, Israel sebagai sekutu dekat AS menyatakan bahwa Washington berkomitmen dalam setiap kesepakatan untuk memastikan Iran tidak memiliki akses terhadap material uranium yang diperkaya untuk kepentingan militer. Namun, Iran membantah bahwa klausul tersebut termasuk dalam agenda resmi pembahasan. Perbedaan pandangan yang tajam ini membuat proses negosiasi masih jauh dari kata final, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan kembalinya eskalasi konflik berskala besar di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026
Netanyahu Klaim Sepakat dengan Trump, Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya telah mencapai kesepakatan penuh dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (12/6), Netanyahu menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, Iran tidak akan dibiarkan memiliki kemampuan nuklir militer. “Selama saya menjadi perdana menteri Israel, Iran tak akan punya senjata nuklir,” kata Netanyahu, dikutip AFP. Ia juga menyebut bahwa terdapat kesamaan pandangan antara dirinya dan Trump dalam isu tersebut. “Ada kesepakatan penuh antara saya dan Presiden Trump soal masalah ini,” ujarnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang dalam beberapa bulan terakhir saling melancarkan serangan dan serangan balasan di berbagai titik konflik. Israel dan AS diketahui menjadikan isu program nuklir Iran sebagai salah satu alasan utama dalam tekanan militer dan diplomatik terhadap Teheran. Konflik yang berlangsung sejak 28 Februari itu disebut telah menimbulkan korban besar, termasuk warga sipil di beberapa wilayah terdampak. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa program pengayaan uraniumnya ditujukan untuk kepentingan sipil dan energi, bukan untuk senjata nuklir. Teheran juga menolak tekanan Washington untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium. Sementara itu, upaya gencatan senjata permanen antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan berarti, di tengah perbedaan tajam terkait masa depan program nuklir Iran dan keamanan kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026
Serangan Udara Israel Hantam Area Rumah Sakit di Tyre, Lebanon: 1 Tewas dan 17 Terluka
Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah bangunan permukiman yang berada di dekat rumah sakit di Kota Tyre, Lebanon selatan, pada Kamis (11/6). Insiden tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil serta tenaga medis. Menurut Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), sedikitnya satu orang tewas dan 17 lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah korban luka, 10 di antaranya merupakan tenaga kesehatan, termasuk perawat, yang terkena pecahan kaca dan puing bangunan akibat ledakan. Serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas rumah sakit di sekitar lokasi. Sejumlah ruang gawat darurat serta kamar pasien dilaporkan terdampak akibat kuatnya ledakan yang mengguncang kawasan tersebut. Bangunan yang menjadi sasaran disebut merupakan gedung permukiman yang berlokasi dekat fasilitas kesehatan di Tyre. Hingga kini, identitas korban tewas maupun kondisi detail para korban luka belum diumumkan secara resmi. Kerusakan ini menambah kekhawatiran atas keselamatan warga sipil dan layanan kesehatan di Lebanon selatan, wilayah yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menjadi titik ketegangan dan serangan lintas perbatasan. Sementara itu, pihak berwenang Lebanon masih melakukan pendataan korban serta menilai tingkat kerusakan di lokasi kejadian. Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait serangan tersebut.
Internasional
| Kamis, 11 Juni 2026
Iran–AS Saling Ancaman, Parlemen Iran: “Trump Harus Menyerah”
Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memuncak setelah kedua negara saling melontarkan ancaman di tengah eskalasi serangan militer di sejumlah wilayah Iran. Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Rezaei menyatakan bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang harus mengalah dalam konflik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa tidak ada opsi lain bagi Washington selain menyerah dalam situasi tersebut. “Ini tidak diragukan lagi bahwa Amerika lah yang harus menyerah dalam pertempuran ini,” kata Rezaei. Dalam pernyataan di platform X, Rezaei juga menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan mengatakan bahwa Trump hanya memiliki dua pilihan dalam konflik ini: menyerah atau menyerah. “Trump tidak memiliki lebih dari dua jalan: dia harus menyerah, atau dia harus menyerah,” tulisnya. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke wilayahnya dan menilai bahwa proses gencatan senjata yang sebelumnya diupayakan kini menjadi tidak bermakna akibat eskalasi terbaru. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan melakukan serangan balasan terhadap posisi militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Media Iran menyebut target serangan mencakup fasilitas militer di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Iran juga dikabarkan mengambil langkah memperketat kontrol di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia. Sementara itu, Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan meningkatkan tekanan militer terhadap Iran. Ia menyebut Washington akan melancarkan serangan besar terhadap sejumlah target dan mengisyaratkan rencana penguasaan fasilitas strategis minyak Iran, termasuk Pulau Kharg. Militer AS sebelumnya mengonfirmasi telah melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran dengan alasan pertahanan diri. Serangan tersebut dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, termasuk Bandar Abbas, Pulau Qeshm, Sirik, Minab, hingga Karaj di dekat Teheran. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai jumlah korban maupun tingkat kerusakan akibat rangkaian serangan terbaru tersebut, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.
Internasional
| Kamis, 11 Juni 2026
Trump Marah ke Iran, Sebut Negosiasi Terlalu Lama dan Ancam Konsekuensi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik keras terhadap Iran, dengan menilai proses negosiasi antara Washington dan Teheran berjalan terlalu lambat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang cepat. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut Iran sebagai “si perundung Timur Tengah” dan menegaskan bahwa negara tersebut akan “membayar harga” atas keterlambatan dalam mencapai kesepakatan. “Si perundung Timur Tengah telah mati! Mereka terlalu lama bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang akan sangat menguntungkan mereka, sekarang mereka harus membayar harganya!” tulis Trump. Pernyataan itu kontras dengan sebelumnya, ketika Trump sempat menyatakan optimisme bahwa kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dapat tercapai dalam hitungan hari. Ia bahkan menyebut negosiasi berada di tahap akhir untuk menghasilkan perjanjian yang mencegah pengembangan senjata nuklir. Namun, situasi kemudian kembali memburuk setelah Trump menuduh Iran menembak jatuh sebuah helikopter militer AS jenis Apache di dekat Selat Hormuz. Ia menilai insiden tersebut sebagai provokasi yang memaksa Washington untuk merespons secara militer. “AS harus merespons ini,” tulisnya dalam pernyataan terpisah. Tak lama setelah tuduhan tersebut, militer Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Iran di sekitar Selat Hormuz. Serangan itu kemudian dibalas oleh Iran dengan menyerang fasilitas militer AS di kawasan negara-negara Teluk. Eskalasi terbaru ini kembali memperburuk ketegangan yang sebelumnya sempat diupayakan diredakan melalui jalur diplomasi, namun kini kembali memasuki fase konfrontasi terbuka antara kedua negara.
Internasional
| Rabu, 10 Juni 2026
Pangkalan Udara Israel Dilaporkan Rusak Usai Serangan Rudal Iran
Pangkalan Angkatan Udara Israel dilaporkan mengalami kerusakan signifikan setelah dihujani rudal Iran dalam eskalasi terbaru konflik di awal Juni. Kerusakan terparah disebut terjadi pada hanggar jet tempur di Pangkalan Udara Ramat David yang berada di wilayah utara Israel. Berdasarkan analisis citra satelit beresolusi rendah dari Soar pada Senin (8/6), media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan adanya perubahan visual berupa “titik gelap” di area hanggar tersebut jika dibandingkan dengan citra pada 5 Juni. Laporan itu mengindikasikan kemungkinan hanggar tersebut terkena serangan saat eskalasi dengan Iran, meski detail tingkat kerusakan masih belum dapat dipastikan. Namun demikian, laporan tersebut juga menyebut bahwa belum ada kejelasan mengenai kondisi di dalam fasilitas tersebut saat serangan terjadi, termasuk seberapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hingga kini, militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Sebelumnya, Iran mengklaim telah menargetkan Pangkalan Udara Ramat David menggunakan rudal balistik sebagai bagian dari balasan atas serangan Israel di kawasan, termasuk di Lebanon. Serangan ini menjadi bagian dari rangkaian aksi saling balas yang kembali memanas antara kedua pihak. Eskalasi konflik meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon, meskipun terdapat gencatan senjata yang masih berlaku. Iran kemudian merespons dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel utara, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah target di Iran. Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak akhir Februari, ketika serangan udara besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu rangkaian aksi balasan lintas negara di kawasan tersebut. Hingga kini, upaya diplomatik untuk meredakan konflik masih belum membuahkan hasil signifikan.
Internasional
| Rabu, 10 Juni 2026
India Tembus Himalaya dengan Terowongan 13 Km di Dekat Perbatasan China
India berhasil mencatat tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur dengan menembus lapisan terakhir Pegunungan Himalaya melalui proyek Terowongan Zojila sepanjang 13,14 kilometer yang menghubungkan wilayah menuju Ladakh, kawasan perbatasan strategis dekat China. Proyek besar ini dikerjakan oleh para insinyur India yang berhasil melakukan pengeboran hingga tembus pada Senin (8/6), dengan ekskavator memotong batuan terakhir di jalur terowongan yang akan menghubungkan dua wilayah yang selama ini terputus akibat salju ekstrem di musim dingin. Wilayah Ladakh sendiri merupakan salah satu titik sensitif di perbatasan antara India dan China yang kerap menjadi lokasi ketegangan militer kedua negara. Kedua negara sempat terlibat bentrokan paling serius pada 2020, meski hubungan diplomatik kemudian membaik, kawasan tersebut tetap dianggap rawan konflik. Pemerintah India menyebut proyek ini sebagai bagian dari strategi besar penguatan konektivitas dan pertahanan di wilayah perbatasan. Terowongan tersebut akan memungkinkan mobilitas kendaraan, logistik, dan personel militer berlangsung sepanjang tahun, tanpa terhambat kondisi salju ekstrem yang selama ini memutus akses darat. Menteri Jalan Raya India Nitin Gadkari menyebut proyek ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi jalur kehidupan bagi masyarakat di wilayah pegunungan tinggi tersebut. “Ini bukan sekadar terowongan, tetapi juga jalur kehidupan,” ujarnya dalam peresmian proyek tersebut. Proyek Terowongan Zojila merupakan bagian dari jaringan infrastruktur besar yang mencakup beberapa terowongan lain serta pengembangan jalur kereta api senilai miliaran dolar. Salah satunya adalah proyek Jembatan Chenab, yang kini menjadi jembatan kereta tertinggi di dunia. Pembangunan terowongan ini melibatkan lebih dari 3.000 pekerja sejak 2020 dan menjadi salah satu proyek teknik paling ambisius di India. Pemerintah menargetkan sistem konektivitas baru ini akan beroperasi penuh pada 2028, memperkuat akses ke wilayah Kashmir dan Ladakh yang memiliki nilai strategis tinggi di tengah dinamika hubungan India–China.
Internasional
| Selasa, 9 Juni 2026
AS Dilaporkan Tak Lagi Cegat Rudal Iran ke Israel di Tengah Eskalasi Konflik
Amerika Serikat dilaporkan tidak lagi mencegat rudal dan drone yang diluncurkan Iran saat serangan ke wilayah Israel kembali terjadi. Informasi tersebut disampaikan oleh CNN dengan mengutip sejumlah sumber anonim dari pejabat militer Amerika Serikat. Menurut laporan itu, sikap tersebut menandai perubahan signifikan dalam keterlibatan militer AS di konflik yang terus memanas di Timur Tengah sejak akhir Februari. Pada fase awal konflik, Amerika Serikat diketahui aktif mengerahkan sistem pertahanan udara untuk membantu Israel mencegat serangan rudal dari Iran, termasuk dengan mengoperasikan sistem pertahanan di wilayah pendudukan Israel guna melindungi Tel Aviv. Namun, dalam perkembangan terbaru, militer AS disebut tidak lagi melakukan intersepsi langsung terhadap serangan yang dilancarkan Teheran. Perubahan ini disebut terjadi di tengah meningkatnya kompleksitas konflik regional. Meski demikian, koordinasi militer antara kedua negara tetap berlangsung. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir dilaporkan telah melakukan dua kali komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper untuk membahas perkembangan situasi di lapangan. Ketegangan di kawasan meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon, meski gencatan senjata masih berlaku. Iran kemudian merespons dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel utara, yang kemudian dibalas dengan serangan udara oleh Israel ke sejumlah target di Iran. Situasi ini memperpanjang rangkaian konflik yang telah berlangsung sejak operasi militer besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Eskalasi tersebut memicu siklus serangan balasan yang melibatkan berbagai negara di kawasan, termasuk negara yang menjadi lokasi aset militer AS. Meskipun sempat dicapai gencatan senjata sementara pada 8 April, proses negosiasi lanjutan kembali tersendat akibat perbedaan pandangan mengenai implementasi kesepakatan. Di tengah situasi yang terus berkembang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme bahwa kesepakatan damai dengan Iran dapat segera tercapai. Ia menyebut peluang kesepakatan bisa terjadi dalam hitungan hari dan menegaskan bahwa perjanjian tersebut akan mencakup komitmen untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Namun, Trump juga mengakui bahwa proses negosiasi masih dinamis, dengan kedua pihak masih melakukan penyesuaian sebelum kesepakatan final dapat dicapai.
Internasional
| Selasa, 9 Juni 2026
Mojtaba Khamenei: “Rezim Zionis Tinggal Menunggu Hari” di Tengah Eskalasi Iran–Israel
Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan pernyataan keras di tengah kembali memanasnya konflik antara Iran dan Israel. Ia menegaskan bahwa Israel akan segera “dihabisi” melalui rangkaian serangan yang dilancarkan Iran. “Rezim zionis yang goyah tinggal memiliki beberapa hari lagi (sebelum berakhir),” demikian pernyataan Mojtaba Khamenei, seperti dikutip Anadolu Agency. Pernyataan tersebut muncul saat Iran dan Israel kembali saling melancarkan serangan. Iran dilaporkan menembakkan rudal ke wilayah utara Israel sebagai balasan atas serangan Israel di Lebanon. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyebut serangan itu sebagai respons atas tindakan militer Israel di Lebanon selatan, termasuk wilayah Tyre dan Nabatieh. IRGC juga memperingatkan bahwa serangan lanjutan akan dibalas dengan skala yang lebih luas jika Israel kembali melanjutkan operasi militernya. “Operasi malam ini adalah peringatan, dan jika agresi tersebut diulangi, tanggapannya akan lebih luas dan akan mencakup semua target Amerika-Zionis di wilayah tersebut,” demikian pernyataan IRGC. Di sisi lain, Israel membalas dengan serangan udara menggunakan jet tempur yang diklaim menargetkan fasilitas militer di Iran, termasuk kompleks petrokimia Mahshahr yang dilaporkan mengalami kerusakan. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Yechiel Leiter menyebut serangan tersebut sebagai respons atas agresi Iran. Ia juga mengkritik keras pemerintah Iran dengan menyebut rezim tersebut sebagai ancaman yang tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sempat mengikuti permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda serangan ke Iran. Namun, Israel tetap melancarkan serangan balasan setelah situasi kembali meningkat. Ketegangan terbaru ini ditandai dengan laporan ledakan di beberapa kota besar Iran, termasuk Teheran, Isfahan, dan Tabriz, yang memperlihatkan bahwa konflik kedua negara kembali berada pada titik eskalasi tinggi.
Internasional
| Senin, 8 Juni 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Jerman Pertimbangkan Ikut Amankan Selat Hormuz Usai Konflik Timur Tengah
Pemerintah Jerman membuka kemungkinan untuk terlibat dalam upaya pengamanan jalur pelayaran di kawasan Teluk Persia setelah konflik di Timur Tengah mereda. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt pada Kamis. Dobrindt menyebut, partisipasi Jerman bisa mencakup operasi di Selat Hormuz, khususnya dalam misi pembersihan ranjau atau kegiatan serupa guna memastikan keamanan navigasi. “Kami juga mungkin terlibat dalam operasi di Selat Hormuz. Misalnya, jika menyangkut pembersihan ranjau atau misi serupa,” ujar Dobrindt kepada penyiar ARD. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Kanselir Friedrich Merz yang menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah bukan merupakan perang Jerman. “Kami bukan bagian dari itu. Kami tidak dikonsultasikan sebelumnya. Kami tidak terlibat... Jerman dapat tetap berada di luar situasi ini,” kata Dobrindt menegaskan posisi negaranya. Terkait dampak konflik terhadap migrasi, Dobrindt menyatakan situasinya masih belum pasti. Namun, sejauh ini belum terlihat adanya lonjakan migrasi dari Iran ke Eropa. Sebelumnya, pada 14 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan kepada sejumlah negara, termasuk China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz guna menjaga keamanan pelayaran. Di sisi lain, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa negara-negara anggota UE belum siap mengirim armada militer ke kawasan tersebut. Ketegangan di kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran. Serangan itu menimbulkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri, yang semakin memperkeruh situasi keamanan di kawasan tersebut.
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI Dukung Palestina dan Dorong Resolusi Konflik Myanmar di Dewan HAM PBB
PIFA, Internasional - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan dalam mengatasi konflik dan bencana kemanusiaan di dunia, termasuk melalui dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina serta upaya resolusi konflik di Myanmar. Dalam pernyataannya pada Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Senin, Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam Indonesia atas konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia, khususnya Palestina. “Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta. Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan di Palestina segera dihentikan serta akses kemanusiaan diwujudkan secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara yang telah menjadi konsensus internasional. Lebih lanjut, Sugiono menyatakan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai dasar penghentian konflik di Myanmar. Ia juga menyampaikan tekad Indonesia memperkuat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara. Sembari menyatakan keprihatinan atas konflik dan bencana kemanusiaan, Sugiono menilai tantangan tersebut memerlukan dialog dengan niat baik dan pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas. “Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” ujarnya. Ia menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghormati. Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Sepanjang masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026