Internasional
Ketua Parlemen Iran Tegaskan Tak Akan Berdamai dengan AS dan Tolak Akui Israel
Ketua Parlemen sekaligus salah satu pemimpin Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan berdamai dengan Amerika Serikat maupun mengakui keberadaan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf saat bertemu Ketua Dewan Syura Hamas, Mohammad Darwish, di Teheran pada Minggu. Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian permanen antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Ghalibaf menegaskan Iran akan terus memberikan dukungan kepada umat Muslim dan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan. Ia mengatakan dukungan itu mencakup bantuan politik serta kesiapan menyediakan rudal apabila diperlukan. Menurut Ghalibaf, Iran telah menetapkan sejumlah garis merah dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Salah satu yang tidak dapat ditawar adalah dukungan terhadap poros perlawanan, termasuk Lebanon. Ia juga memastikan pemerintah Iran akan terus mengikuti perkembangan fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza. Ghalibaf menyebut Iran tidak mengubah tuntutan utamanya dalam nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Washington melalui mediasi Qatar dan Pakistan untuk mengakhiri perang. Menurutnya, Amerika Serikat akhirnya menerima tuntutan tersebut dalam kesepakatan itu. Lebih lanjut, ia menilai kesiapan militer menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi Iran dalam setiap perundingan. Ghalibaf berpendapat Amerika Serikat dan Israel akan memilih jalur perang apabila melihat adanya kelemahan dari pihak Iran maupun poros perlawanan. Selain itu, ia menekankan bahwa diplomasi harus mampu menjaga dan memperkuat hasil yang dicapai melalui kemampuan militer agar dapat memberikan dampak jangka panjang.
Internasional
| Selasa, 7 Juli 2026
Trending
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Stok Menipis, AS Disebut Telah Luncurkan Lebih dari 850 Rudal Tomahawk ke Iran
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Saudi dan Rusia Resmi Bebas Visa Mulai Hari Ini
Internasional
| Senin, 11 Mei 2026
Trump Ngaku Terkejut Jutaan Warga Iran Hadiri Pemakaman Khamenei, Singgung "Air Mata Palsu"
Internasional
| Minggu, 5 Juli 2026
Trump Marah DPR AS Batasi Kewenangan Perang Iran, Sebut Langkah “Tidak Patriotik”
Internasional
| Kamis, 4 Juni 2026
Tingkatkan Transparansi, Pemerintahan Trump Rilis Berkas Rahasia dan Video UFO ke Publik
Internasional
| Jumat, 8 Mei 2026
AS Kecewa Skala Serangan Israel ke Depot Bahan Bakar Iran, Picu Perbedaan Pendapat
Internasional
| Senin, 9 Maret 2026
Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik
Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026
Korsel Sambut Gencatan Senjata 10 Hari Israel-Lebanon, Apresiasi Peran AS
Internasional
| Jumat, 17 April 2026
Iran Dikabarkan Serang Pangkalan Diego Garcia, Tunjukkan Jangkauan Rudal Jarak Jauh
Internasional
| Jumat, 20 Maret 2026
Berita Terbaru
Internasional
Rusia Diam-diam Bantu Iran Kembangkan Rudal Jelajah Supersonik
Rusia disebut diam-diam membantu Iran mengembangkan rudal jelajah supersonik meski Amerika Serikat telah berulang kali memberikan peringatan terkait kerja sama militer kedua negara.Temuan tersebut diungkap dalam laporan investigasi Financial Times. Menurut laporan itu, program pengembangan rudal tersebut telah dimulai sejak 2023 dan berpotensi memberi kemampuan baru bagi Teheran untuk mengancam kapal induk serta kapal perang Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.Financial Times menyebut investigasinya didasarkan pada korespondensi, catatan perjalanan, serta dokumen paten militer. Program tersebut disebut sebagai salah satu transfer teknologi militer strategis paling signifikan yang diketahui terjadi dari Moskow ke Teheran.Sejumlah pakar Rusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi rudal juga disebut terlibat dalam program tersebut.Pengembangan itu dilaporkan berfokus pada teknologi propulsi ramjet atau scramjet, yang memungkinkan sebuah rudal melaju dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara.Berbeda dengan mesin jet konvensional, ramjet tidak menggunakan kompresor atau turbin yang bergerak. Mesin jenis ini memanfaatkan kecepatan gerak kendaraan untuk memampatkan udara sebelum proses pembakaran.Menurut laporan tersebut, Iran telah membangun dan melakukan pengujian terhadap sistem terkait. Namun, belum ditemukan bukti bahwa Iran telah mengerahkan rudal jelajah supersonik yang menggunakan teknologi tersebut dalam operasi militer.Fabian Hinz, pakar rudal Iran sekaligus analis senior di Conflict Armament Research, menilai transfer teknologi tersebut sangat signifikan bagi Teheran.“Ini adalah transfer teknologi militer yang sangat sensitif secara strategis dari Rusia yang telah diinginkan Iran selama beberapa dekade,” kata Hinz kepada Financial Times.Ia menambahkan, program dengan tingkat sensitivitas seperti itu kemungkinan membutuhkan persetujuan politik dari tingkat tertinggi di Rusia.Hubungan Moskow-Teheran Makin EratLaporan mengenai kerja sama teknologi militer tersebut muncul ketika hubungan Rusia dan Iran semakin erat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan.Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian menyampaikan apresiasi kepada Putin atas sikap Rusia terhadap Iran di tengah konflik dan tekanan internasional.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan, baik selama masa pertempuran dan tindakan agresi berlangsung, maupun dalam keadaan normal saat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada kami, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di forum-forum internasional,” ujar Pezeshkian, seperti dilansir AFP.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; bukan hubungan biasa,” lanjutnya.Jika laporan mengenai transfer teknologi tersebut terbukti, kerja sama Rusia-Iran berpotensi menjadi perkembangan penting dalam keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah. Kemampuan rudal berkecepatan tinggi dapat memperumit pertahanan kapal perang, termasuk kapal induk AS yang beroperasi di kawasan tersebut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Internasional
Netanyahu Kecam Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam serangan yang dilakukan sejumlah pemukim Israel terhadap warga Palestina di Desa Qusra, Tepi Barat, pada Sabtu (29/8).Serangan tersebut terjadi setelah ketegangan di wilayah itu berlangsung selama hampir tiga pekan.Ketegangan bermula pada awal Agustus ketika kelompok pemukim Israel dilaporkan memblokir akses pasokan menuju rumah-rumah warga Palestina di pinggiran Qusra, dekat Nablus. Aksi tersebut menyebabkan sejumlah warga Palestina terjebak di dalam rumah dan mendapat kritik dari Duta Besar Amerika Serikat.Pada Sabtu (29/8), warga Qusra melaporkan puluhan pemukim menyerang desa mereka. Para pemukim disebut melempari warga Palestina dengan batu dan membarikade diri di dalam sebuah rumah saat warga Palestina masih berada di dalamnya.Seorang warga Qusra, Yussef Abdul Kareem Hassan, mengatakan sejumlah penduduk sedang melakukan pekerjaan rumah ketika sekelompok pemukim mendatangi mereka.Menurut Hassan, para pemukim kemudian meminta bantuan dan kembali bersama puluhan orang lainnya. Mereka mengepung rumah tersebut sebelum melempari warga Palestina dengan batu.Serangan serupa juga dilaporkan terjadi di Desa Jalud yang berada tidak jauh dari Qusra. Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pemukim Israel menyerang sebuah keluarga Palestina serta kru media asing yang tengah mendampingi keluarga tersebut.Netanyahu kemudian mengecam keras aksi kekerasan tersebut.“Saya mengutuk keras tindakan kekerasan kriminal yang dilakukan di desa Qusra dan Jalud oleh segelintir perusuh yang melanggar hukum, menyebabkan ketidakadilan besar bagi komunitas Yahudi yang taat hukum, mengganggu IDF dalam menjalankan misinya, dan merusak reputasi Israel di dunia,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.Militer Israel Turun TanganMiliter Israel mengatakan pasukan tentara dan polisi perbatasan dikerahkan ke Qusra setelah menerima laporan mengenai kerusuhan.Setibanya di lokasi, pasukan Israel mengidentifikasi puluhan pemukim yang disebut membarikade diri di dalam sebuah rumah warga Palestina ketika penghuni rumah masih berada di dalam.Militer Israel juga mengaku mengetahui adanya laporan mengenai warga Palestina yang terluka dalam insiden tersebut.Pasukan keamanan kemudian berupaya mengeluarkan para pemukim dari rumah. Mereka juga memisahkan warga Palestina dan pemukim serta menyita sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menuju lokasi kejadian.Polisi Israel membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Kendaraan yang disita disebut akan digunakan sebagai barang bukti.“Pasukan keamanan mengutuk keras segala bentuk kekerasan,” kata militer Israel.Kekerasan Pemukim Terus BerlangsungKekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian serangan dilaporkan mengalami peningkatan.Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang menurut hukum internasional dianggap ilegal. Di sisi lain, sekitar tiga juta warga Palestina bermukim di wilayah tersebut.Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967.Menurut perhitungan AFP berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, pasukan Israel atau pemukim telah menewaskan 1.103 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Angka tersebut mencakup warga sipil maupun anggota kelompok bersenjata.Sementara itu, data Israel mencatat 48 warga Israel, termasuk warga sipil dan personel keamanan, tewas akibat serangan Palestina atau dalam operasi militer Israel selama periode yang sama.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Internasional
Putin Tegaskan Komitmen Bantu Iran di Tengah Perang dengan AS
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmennya untuk membantu Iran di tengah konflik bersenjata dengan Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan, Selasa (1/9).Pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS.Dalam pertemuan tersebut, Putin mengatakan Rusia akan berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan Iran.“Kami mengagumi keberanian dan ketangguhan Anda dalam memperjuangkan kepentingan nasional Anda,” ujar Putin, seperti dilaporkan media Rusia dan dikutip AFP.Putin juga menegaskan bahwa situasi militer dan politik tidak menghalangi Rusia untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Iran.“Terlepas dari situasi militer dan politik, kami tetap mempertahankan momentum hubungan perdagangan dan ekonomi kita dari tahun lalu,” katanya.Pezeshkian menyambut pernyataan Putin tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Iran.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan,” ujar Pezeshkian.Menurutnya, sikap Rusia menunjukkan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan strategis.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; ini bukan hubungan biasa,” kata Pezeshkian.Rusia dan Iran Makin DekatRusia dan Iran sama-sama menghadapi tekanan sanksi internasional yang berat. Kondisi tersebut membuat hubungan ekonomi dan strategis kedua negara semakin penting.Di tengah konflik yang berlangsung, Washington pada Senin (31/8) kembali menegaskan akan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan tujuan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian negara tersebut.Konflik antara Iran dan AS dalam laporan tersebut bermula pada akhir Februari setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran yang disebut menewaskan mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.Aksi saling serang kemudian kembali meningkat pada pekan ini setelah Washington melancarkan serangan ke Pulau Larak di kawasan Selat Hormuz.Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Putin menjadi sinyal penting mengenai posisi Moskow yang tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Teheran.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Berita Populer
Internasional
Ketua Parlemen Iran Tegaskan Tak Akan Berdamai dengan AS dan Tolak Akui Israel
Ketua Parlemen sekaligus salah satu pemimpin Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan berdamai dengan Amerika Serikat maupun mengakui keberadaan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf saat bertemu Ketua Dewan Syura Hamas, Mohammad Darwish, di Teheran pada Minggu. Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian permanen antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Ghalibaf menegaskan Iran akan terus memberikan dukungan kepada umat Muslim dan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan. Ia mengatakan dukungan itu mencakup bantuan politik serta kesiapan menyediakan rudal apabila diperlukan. Menurut Ghalibaf, Iran telah menetapkan sejumlah garis merah dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Salah satu yang tidak dapat ditawar adalah dukungan terhadap poros perlawanan, termasuk Lebanon. Ia juga memastikan pemerintah Iran akan terus mengikuti perkembangan fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza. Ghalibaf menyebut Iran tidak mengubah tuntutan utamanya dalam nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Washington melalui mediasi Qatar dan Pakistan untuk mengakhiri perang. Menurutnya, Amerika Serikat akhirnya menerima tuntutan tersebut dalam kesepakatan itu. Lebih lanjut, ia menilai kesiapan militer menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi Iran dalam setiap perundingan. Ghalibaf berpendapat Amerika Serikat dan Israel akan memilih jalur perang apabila melihat adanya kelemahan dari pihak Iran maupun poros perlawanan. Selain itu, ia menekankan bahwa diplomasi harus mampu menjaga dan memperkuat hasil yang dicapai melalui kemampuan militer agar dapat memberikan dampak jangka panjang.
Internasional
| Selasa, 7 Juli 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Stok Menipis, AS Disebut Telah Luncurkan Lebih dari 850 Rudal Tomahawk ke Iran
Amerika Serikat dilaporkan telah menggunakan lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk sejak awal operasi militernya melawan Iran, memicu kekhawatiran atas menipisnya cadangan senjata di kawasan Timur Tengah. Laporan The Washington Post pada Jumat (26/3) menyebutkan bahwa tingginya intensitas peluncuran rudal tersebut membuat sejumlah pejabat pertahanan cemas. Pasalnya, produksi rudal Tomahawk hanya mencapai beberapa ratus unit per tahun. Salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut bahkan menggambarkan sisa stok rudal di kawasan sebagai “sangat rendah dan mengkhawatirkan”. Ketergantungan Washington pada rudal Tomahawk dalam konflik ini dinilai akan memaksa pemerintah mengambil langkah strategis, termasuk kemungkinan memindahkan stok dari wilayah lain seperti Indo-Pasifik. Selain itu, diperlukan upaya jangka panjang untuk meningkatkan produksi guna mengisi kembali persediaan. Meski demikian, juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menegaskan bahwa militer AS tetap memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan operasi. Ia menyatakan bahwa AS memiliki semua yang dibutuhkan “untuk melaksanakan misi apa pun pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden dan dalam jangka waktu apa pun.” Seperti diketahui, sejak 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini juga berdampak pada sektor energi global. Ketegangan di kawasan menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia—yang turut menekan produksi dan ekspor energi serta mendorong kenaikan harga di pasar dunia.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Feeds
Rusia Diam-diam Bantu Iran Kembangkan Rudal Jelajah Supersonik
Rusia disebut diam-diam membantu Iran mengembangkan rudal jelajah supersonik meski Amerika Serikat telah berulang kali memberikan peringatan terkait kerja sama militer kedua negara.Temuan tersebut diungkap dalam laporan investigasi Financial Times. Menurut laporan itu, program pengembangan rudal tersebut telah dimulai sejak 2023 dan berpotensi memberi kemampuan baru bagi Teheran untuk mengancam kapal induk serta kapal perang Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.Financial Times menyebut investigasinya didasarkan pada korespondensi, catatan perjalanan, serta dokumen paten militer. Program tersebut disebut sebagai salah satu transfer teknologi militer strategis paling signifikan yang diketahui terjadi dari Moskow ke Teheran.Sejumlah pakar Rusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi rudal juga disebut terlibat dalam program tersebut.Pengembangan itu dilaporkan berfokus pada teknologi propulsi ramjet atau scramjet, yang memungkinkan sebuah rudal melaju dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara.Berbeda dengan mesin jet konvensional, ramjet tidak menggunakan kompresor atau turbin yang bergerak. Mesin jenis ini memanfaatkan kecepatan gerak kendaraan untuk memampatkan udara sebelum proses pembakaran.Menurut laporan tersebut, Iran telah membangun dan melakukan pengujian terhadap sistem terkait. Namun, belum ditemukan bukti bahwa Iran telah mengerahkan rudal jelajah supersonik yang menggunakan teknologi tersebut dalam operasi militer.Fabian Hinz, pakar rudal Iran sekaligus analis senior di Conflict Armament Research, menilai transfer teknologi tersebut sangat signifikan bagi Teheran.“Ini adalah transfer teknologi militer yang sangat sensitif secara strategis dari Rusia yang telah diinginkan Iran selama beberapa dekade,” kata Hinz kepada Financial Times.Ia menambahkan, program dengan tingkat sensitivitas seperti itu kemungkinan membutuhkan persetujuan politik dari tingkat tertinggi di Rusia.Hubungan Moskow-Teheran Makin EratLaporan mengenai kerja sama teknologi militer tersebut muncul ketika hubungan Rusia dan Iran semakin erat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan.Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian menyampaikan apresiasi kepada Putin atas sikap Rusia terhadap Iran di tengah konflik dan tekanan internasional.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan, baik selama masa pertempuran dan tindakan agresi berlangsung, maupun dalam keadaan normal saat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada kami, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di forum-forum internasional,” ujar Pezeshkian, seperti dilansir AFP.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; bukan hubungan biasa,” lanjutnya.Jika laporan mengenai transfer teknologi tersebut terbukti, kerja sama Rusia-Iran berpotensi menjadi perkembangan penting dalam keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah. Kemampuan rudal berkecepatan tinggi dapat memperumit pertahanan kapal perang, termasuk kapal induk AS yang beroperasi di kawasan tersebut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Netanyahu Kecam Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam serangan yang dilakukan sejumlah pemukim Israel terhadap warga Palestina di Desa Qusra, Tepi Barat, pada Sabtu (29/8).Serangan tersebut terjadi setelah ketegangan di wilayah itu berlangsung selama hampir tiga pekan.Ketegangan bermula pada awal Agustus ketika kelompok pemukim Israel dilaporkan memblokir akses pasokan menuju rumah-rumah warga Palestina di pinggiran Qusra, dekat Nablus. Aksi tersebut menyebabkan sejumlah warga Palestina terjebak di dalam rumah dan mendapat kritik dari Duta Besar Amerika Serikat.Pada Sabtu (29/8), warga Qusra melaporkan puluhan pemukim menyerang desa mereka. Para pemukim disebut melempari warga Palestina dengan batu dan membarikade diri di dalam sebuah rumah saat warga Palestina masih berada di dalamnya.Seorang warga Qusra, Yussef Abdul Kareem Hassan, mengatakan sejumlah penduduk sedang melakukan pekerjaan rumah ketika sekelompok pemukim mendatangi mereka.Menurut Hassan, para pemukim kemudian meminta bantuan dan kembali bersama puluhan orang lainnya. Mereka mengepung rumah tersebut sebelum melempari warga Palestina dengan batu.Serangan serupa juga dilaporkan terjadi di Desa Jalud yang berada tidak jauh dari Qusra. Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pemukim Israel menyerang sebuah keluarga Palestina serta kru media asing yang tengah mendampingi keluarga tersebut.Netanyahu kemudian mengecam keras aksi kekerasan tersebut.“Saya mengutuk keras tindakan kekerasan kriminal yang dilakukan di desa Qusra dan Jalud oleh segelintir perusuh yang melanggar hukum, menyebabkan ketidakadilan besar bagi komunitas Yahudi yang taat hukum, mengganggu IDF dalam menjalankan misinya, dan merusak reputasi Israel di dunia,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.Militer Israel Turun TanganMiliter Israel mengatakan pasukan tentara dan polisi perbatasan dikerahkan ke Qusra setelah menerima laporan mengenai kerusuhan.Setibanya di lokasi, pasukan Israel mengidentifikasi puluhan pemukim yang disebut membarikade diri di dalam sebuah rumah warga Palestina ketika penghuni rumah masih berada di dalam.Militer Israel juga mengaku mengetahui adanya laporan mengenai warga Palestina yang terluka dalam insiden tersebut.Pasukan keamanan kemudian berupaya mengeluarkan para pemukim dari rumah. Mereka juga memisahkan warga Palestina dan pemukim serta menyita sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menuju lokasi kejadian.Polisi Israel membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Kendaraan yang disita disebut akan digunakan sebagai barang bukti.“Pasukan keamanan mengutuk keras segala bentuk kekerasan,” kata militer Israel.Kekerasan Pemukim Terus BerlangsungKekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian serangan dilaporkan mengalami peningkatan.Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang menurut hukum internasional dianggap ilegal. Di sisi lain, sekitar tiga juta warga Palestina bermukim di wilayah tersebut.Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967.Menurut perhitungan AFP berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, pasukan Israel atau pemukim telah menewaskan 1.103 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Angka tersebut mencakup warga sipil maupun anggota kelompok bersenjata.Sementara itu, data Israel mencatat 48 warga Israel, termasuk warga sipil dan personel keamanan, tewas akibat serangan Palestina atau dalam operasi militer Israel selama periode yang sama.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Putin Tegaskan Komitmen Bantu Iran di Tengah Perang dengan AS
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmennya untuk membantu Iran di tengah konflik bersenjata dengan Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan, Selasa (1/9).Pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS.Dalam pertemuan tersebut, Putin mengatakan Rusia akan berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan Iran.“Kami mengagumi keberanian dan ketangguhan Anda dalam memperjuangkan kepentingan nasional Anda,” ujar Putin, seperti dilaporkan media Rusia dan dikutip AFP.Putin juga menegaskan bahwa situasi militer dan politik tidak menghalangi Rusia untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Iran.“Terlepas dari situasi militer dan politik, kami tetap mempertahankan momentum hubungan perdagangan dan ekonomi kita dari tahun lalu,” katanya.Pezeshkian menyambut pernyataan Putin tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Iran.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan,” ujar Pezeshkian.Menurutnya, sikap Rusia menunjukkan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan strategis.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; ini bukan hubungan biasa,” kata Pezeshkian.Rusia dan Iran Makin DekatRusia dan Iran sama-sama menghadapi tekanan sanksi internasional yang berat. Kondisi tersebut membuat hubungan ekonomi dan strategis kedua negara semakin penting.Di tengah konflik yang berlangsung, Washington pada Senin (31/8) kembali menegaskan akan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan tujuan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian negara tersebut.Konflik antara Iran dan AS dalam laporan tersebut bermula pada akhir Februari setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran yang disebut menewaskan mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.Aksi saling serang kemudian kembali meningkat pada pekan ini setelah Washington melancarkan serangan ke Pulau Larak di kawasan Selat Hormuz.Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Putin menjadi sinyal penting mengenai posisi Moskow yang tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Teheran.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Iran Klaim Serang Sejumlah Pangkalan Militer AS di Timur Tengah
Iran melancarkan serangkaian serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di sejumlah negara Timur Tengah pada Rabu (2/9).Serangan tersebut dilaporkan menyasar sejumlah pangkalan militer AS di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Yordania, hingga wilayah Kurdistan, Irak.Angkatan Darat Iran menyatakan telah mengerahkan puluhan drone serang untuk menyerang posisi militer AS di UEA.“Puluhan drone serang milik angkatan darat telah menyerang sistem radar dan posisi pasukan AS di pangkalan Al Dhafra dan Al Minhad di Uni Emirat Arab,” demikian pernyataan Angkatan Darat Iran.Iran juga mengklaim serangan dilakukan terhadap instalasi radar serta titik-titik berkumpul pasukan AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa, Bahrain.Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah menargetkan pasukan AS yang berada di Kuwait, Yordania, Bahrain, dan Erbil, wilayah Kurdistan, Irak.IRGC juga mengklaim melancarkan serangan gabungan menggunakan rudal dan drone ke Pangkalan Ali Al Salem di Kuwait.Menurut IRGC, serangan tersebut menyasar markas besar serta tempat tinggal seorang komandan militer AS yang berada di pangkalan tersebut.Iran turut menuduh pasukan AS, termasuk personel yang berbasis di Kuwait, terlibat dalam serangan terhadap sebuah upacara pernikahan di Kabupaten Sirik, Iran selatan. Serangan itu, menurut klaim Iran, menewaskan empat orang dan menyebabkan puluhan lainnya terluka.IRGC kemudian melaporkan adanya serangan lain yang menyasar sasaran militer AS di Yordania, Bahrain, dan Erbil.Klaim mengenai dampak serangan tersebut belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Hingga kini, sejumlah rincian mengenai kerusakan fasilitas dan korban di pihak AS maupun negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Presiden Iran Sebut Negaranya dalam Perang Skala Penuh Lawan AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya saat ini berada dalam "perang skala penuh" melawan Amerika Serikat (AS), mulai dari bidang ekonomi, militer hingga keamanan."Kita sedang berada dalam perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh," kata Pezeshkian dalam pidatonya yang disiarkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, seperti dilaporkan Anadolu Agency.Pezeshkian mengatakan pemerintah Iran terus berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat tekanan terhadap negaranya. Ia mengakui pemerintah merasa "malu" atas persoalan ekonomi yang terjadi, tetapi menegaskan Iran akan tetap bertahan menghadapi tekanan dan sanksi AS.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan rencana untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran."Trump dengan mudah mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang paling berat atau paling mengerikan terhadap Iran," ujar Pezeshkian.Menurutnya, Teheran tetap "berdiri teguh" dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat di tengah situasi yang disebutnya sebagai "perang yang tidak seimbang".Iran Klaim Tetap BertahanPezeshkian juga menyinggung prediksi pihak yang berseberangan dengan Iran bahwa negaranya akan mengalami kondisi seperti Venezuela jika pemerintahannya jatuh.Namun, ia menilai prediksi tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, Pezeshkian mengatakan Iran justru menunjukkan kekuatan melalui perlawanan, solidaritas, dan persatuan masyarakat."Musuh telah memperkirakan bahwa jika Iran jatuh, negara itu akan menjadi seperti Venezuela. Bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi Iran malah menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan kohesinya," tegasnya.Ia menambahkan pemerintah Iran terus berupaya mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di dalam negeri.Teheran, kata Pezeshkian, berusaha "dengan segenap kekuatan kami untuk menghindari perpecahan, konflik, dan ego".Hubungan Iran-AS Kembali TegangHubungan Iran dan AS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni. Kesepakatan tersebut dimediasi Pakistan dan Qatar dan disebut mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari.Kedua negara kemudian sepakat melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun, proses tersebut kembali terhenti karena perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan navigasi di Selat Hormuz.Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi perdagangan serta distribusi minyak dan gas dunia.Pernyataan Pezeshkian menegaskan kembali tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah tekanan ekonomi, sanksi, serta persoalan keamanan yang masih membayangi hubungan kedua negara.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Zelensky Tolak Pemilu Ukraina Digelar di Tengah Perang
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemilu dalam kondisi saat ini justru berisiko memecah persatuan Ukraina. "Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," kata Zelensky dalam pernyataan resmi, Minggu (23/8), seperti dilansir CBS News. Pernyataan tersebut disampaikan empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak agar pemilu tetap digelar meski perang masih berlangsung. Dalam sebuah video pada Selasa (18/8), Fedorov menyerukan agar warga Ukraina tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya. "Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov. Fedorov juga mengatakan rakyat Ukraina tidak seharusnya takut membicarakan kemungkinan pemilu di tengah perang. "Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" katanya. Ukraina sendiri masih memberlakukan darurat militer sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama masa darurat militer berlangsung. Jadi Tantangan Politik bagi Zelensky Seruan Fedorov dipandang sebagai salah satu tantangan politik terbesar terhadap pemerintahan Zelensky sejak perang pecah. Meski demikian, Fedorov tidak menyatakan apakah dirinya memiliki ambisi politik. Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyinggung adanya persoalan yang harus dijawab Zelensky terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya. Fedorov sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan pada pertengahan Juli. Pemecatan itu disebut berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan antara dirinya dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut sempat memicu aksi protes di sejumlah kota Ukraina. Selama menjabat, Fedorov dikenal berperan dalam meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia serta memperkuat produksi persenjataan dalam negeri.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Singapura Persingkat Khutbah Salat Jumat Imbas Cuaca Panas dan Kabut Asap Karhutla RI
Dewan Agama Islam Singapura (MUIS) memutuskan mempersingkat durasi khutbah Salat Jumat mulai pekan ini. Kebijakan tersebut diambil di tengah cuaca panas dan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. MUIS menyebut langkah tersebut bertujuan menjaga kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah dalam kondisi cuaca yang menantang. "Mulai pekan ini, sesi khutbah Jumat akan dipersingkat untuk membantu menjaga kenyamanan jemaah selama kondisi cuaca yang menantang ini," demikian pernyataan MUIS seperti dikutip The Star. Khutbah Jumat yang biasanya terdiri dari enam hingga tujuh halaman kini akan dipersingkat menjadi kurang dari empat halaman. MUIS berharap kebijakan tersebut dapat memudahkan jemaah berkumpul dan beribadah dengan tetap merasa nyaman di tengah kondisi cuaca panas. "Semoga langkah ini akan memudahkan para jemaah untuk berkumpul, beribadah, dan tetap merasa nyaman dalam kondisi cuaca yang menantang ini," demikian pernyataan tersebut. Khutbah Jumat di Singapura ditulis Kantor Mufti MUIS di bawah bimbingan mufti, yang merupakan otoritas Islam tertinggi di negara tersebut dalam mengawasi persoalan keagamaan. Pada paruh kedua Agustus 2026, suhu maksimum harian di Singapura diperkirakan mencapai 33-34 derajat Celsius. Selain cuaca panas, Singapura juga berpotensi terdampak kabut asap dari karhutla di Indonesia. Titik panas dan kepulan asap telah terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Jika kebakaran memburuk, asap berpotensi terbawa hingga ke Singapura dan negara tetangga lainnya. Sejumlah wilayah Malaysia bahkan telah mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap karhutla.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Panglima Militer Pakistan Dijadwalkan Temui Pejabat Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
Panglima Militer Pakistan Field Marshal Asim Munir dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Teheran, Iran, Senin (24/8). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama bilateral sekaligus mendorong stabilitas keamanan di kawasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengonfirmasi kedatangan Munir bersama delegasi tingkat tinggi Pakistan. Munir dijadwalkan bertemu dan melakukan pembahasan strategis dengan sejumlah pejabat tinggi Iran. Baqaei mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pakistan membantu memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan. Kunjungan Munir berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Pakistan selama ini berupaya memainkan peran sebagai mediator dengan menjaga komunikasi dengan kedua pihak untuk mencegah konflik berkembang menjadi bentrokan yang lebih luas. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 17 Juni untuk membuka negosiasi menuju kesepakatan damai permanen. Namun, proses diplomasi tersebut mengalami kebuntuan akibat perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan, kebebasan navigasi, serta isu Selat Hormuz. Ketegangan kemudian meningkat pada 8-24 Juli ketika AS melancarkan serangan udara terhadap sejumlah target di Iran. Teheran merespons dengan menyerang fasilitas dan instalasi militer AS di sejumlah negara Arab, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Kunjungan Panglima Militer Pakistan ke Teheran diharapkan dapat membuka kembali jalur dialog antara pihak-pihak yang terlibat dan membantu meredakan ketegangan geopolitik di kawasan.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Singapura Dinobatkan sebagai Negara Paling Bising di Dunia
Singapura dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia berdasarkan pemeringkatan global terbaru yang disusun agensi perjalanan Go2Africa. Dalam riset bertajuk Noise-Free Nations Index, Singapura hanya memperoleh skor ketenangan 6,78 dari 10. Pemeringkatan tersebut mengukur sejumlah indikator yang berkaitan dengan potensi kebisingan dan ketenangan suatu negara. Seperti dilansir VN Express, terdapat tujuh indikator utama yang digunakan, yakni kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, luas wilayah pedesaan, kawasan lindung, jumlah kendaraan bermotor, keberadaan bandara, serta jaringan kereta api. Singapura memiliki kepadatan sekitar 8.436 penduduk dan 23.609 wisatawan per kilometer persegi. Sebagai negara-kota, wilayah pedesaan atau area hijau di Singapura juga hanya mencakup sekitar 30 persen dari total wilayahnya. Kondisi tersebut membuat ruang yang benar-benar tenang relatif sulit ditemukan. Tingginya aktivitas transportasi turut menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya skor ketenangan Singapura. Jaringan Mass Rapid Transit (MRT) Singapura kini memiliki lebih dari 170 stasiun yang tersebar di enam jalur utama. Moda transportasi tersebut juga melayani lebih dari tiga juta penumpang setiap hari. Singapura juga memiliki Bandara Changi yang berdiri di atas lahan lebih dari satu juta meter persegi dan terdiri atas empat terminal. Pariwisata Ikut Menambah Kepadatan Aktivitas pariwisata menjadi faktor lain yang membuat Singapura memiliki tingkat kepadatan tinggi. Sepanjang 2025, Singapura menerima sekitar 16,9 juta kunjungan wisatawan internasional, meningkat 2,3 persen dibandingkan 2024. Sektor pariwisata juga mencatat rekor pendapatan sebesar 32,8 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp457 triliun. Dalam pemeringkatan Go2Africa, Maladewa menempati posisi kedua sebagai negara paling bising, disusul Barbados di posisi ketiga. Sebaliknya, Bhutan dinobatkan sebagai negara paling tenang dan minim polusi suara di dunia. Negara kerajaan di kawasan Himalaya tersebut memiliki karakteristik wilayah yang jauh berbeda dari Singapura, dengan kepadatan penduduk dan aktivitas transportasi yang lebih rendah.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Ketua Parlemen Iran Tegaskan Tak Akan Berdamai dengan AS dan Tolak Akui Israel
Ketua Parlemen sekaligus salah satu pemimpin Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan berdamai dengan Amerika Serikat maupun mengakui keberadaan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf saat bertemu Ketua Dewan Syura Hamas, Mohammad Darwish, di Teheran pada Minggu. Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian permanen antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Ghalibaf menegaskan Iran akan terus memberikan dukungan kepada umat Muslim dan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan. Ia mengatakan dukungan itu mencakup bantuan politik serta kesiapan menyediakan rudal apabila diperlukan. Menurut Ghalibaf, Iran telah menetapkan sejumlah garis merah dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Salah satu yang tidak dapat ditawar adalah dukungan terhadap poros perlawanan, termasuk Lebanon. Ia juga memastikan pemerintah Iran akan terus mengikuti perkembangan fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza. Ghalibaf menyebut Iran tidak mengubah tuntutan utamanya dalam nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Washington melalui mediasi Qatar dan Pakistan untuk mengakhiri perang. Menurutnya, Amerika Serikat akhirnya menerima tuntutan tersebut dalam kesepakatan itu. Lebih lanjut, ia menilai kesiapan militer menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi Iran dalam setiap perundingan. Ghalibaf berpendapat Amerika Serikat dan Israel akan memilih jalur perang apabila melihat adanya kelemahan dari pihak Iran maupun poros perlawanan. Selain itu, ia menekankan bahwa diplomasi harus mampu menjaga dan memperkuat hasil yang dicapai melalui kemampuan militer agar dapat memberikan dampak jangka panjang.
Internasional
| Selasa, 7 Juli 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Stok Menipis, AS Disebut Telah Luncurkan Lebih dari 850 Rudal Tomahawk ke Iran
Amerika Serikat dilaporkan telah menggunakan lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk sejak awal operasi militernya melawan Iran, memicu kekhawatiran atas menipisnya cadangan senjata di kawasan Timur Tengah. Laporan The Washington Post pada Jumat (26/3) menyebutkan bahwa tingginya intensitas peluncuran rudal tersebut membuat sejumlah pejabat pertahanan cemas. Pasalnya, produksi rudal Tomahawk hanya mencapai beberapa ratus unit per tahun. Salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut bahkan menggambarkan sisa stok rudal di kawasan sebagai “sangat rendah dan mengkhawatirkan”. Ketergantungan Washington pada rudal Tomahawk dalam konflik ini dinilai akan memaksa pemerintah mengambil langkah strategis, termasuk kemungkinan memindahkan stok dari wilayah lain seperti Indo-Pasifik. Selain itu, diperlukan upaya jangka panjang untuk meningkatkan produksi guna mengisi kembali persediaan. Meski demikian, juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menegaskan bahwa militer AS tetap memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan operasi. Ia menyatakan bahwa AS memiliki semua yang dibutuhkan “untuk melaksanakan misi apa pun pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden dan dalam jangka waktu apa pun.” Seperti diketahui, sejak 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini juga berdampak pada sektor energi global. Ketegangan di kawasan menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia—yang turut menekan produksi dan ekspor energi serta mendorong kenaikan harga di pasar dunia.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026