Internasional
Adik Kim Jong Un Geram AS Gelar Latihan Gabungan dengan Korsel di Dekat Wilayah Perairan Korut: Genderang Perang
PIFA, Internasional - Korea Utara (Korut) kembali melontarkan kecaman keras terhadap latihan militer gabungan yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) di dekat perairan Korut. Latihan ini dianggap oleh Pyongyang sebagai tindakan provokatif dan keterlaluan, yang memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea. Latihan militer gabungan bertajuk "Freedom Edge" ini merupakan latihan multidomain pertama yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut di perairan dekat Korea Utara. Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un dan juga wakil direktur Komite Pusat Partai Pekerja Korut, menyampaikan kecaman keras terhadap latihan tersebut melalui kantor berita KCNA. “Freedom Edge, latihan militer gabungan multidomain pertama antara AS, Jepang, dan Korsel beberapa waktu lalu di perairan dekat Korea Utara, merupakan puncak konfrontasi yang keterlaluan," tegas Kim Yo Jong dalam pernyataannya pada Selasa (9/7/2024). Kim Yo Jong mengkritik latihan tersebut sebagai bentuk provokasi yang tidak dapat diterima dan menuduh AS serta sekutunya berupaya menunjukkan hegemoni militer di kawasan ini. "Genderang perang jelas menunjukkan bahwa manuver-manuver gegabah menuju hegemoni militer di kawasan ini, seperti yang dilancarkan AS serta negara-negara lain yang tak bersahabat, sudah melewati batas," ujarnya. Kim juga memperingatkan bahwa latihan perang yang dilakukan di dekat perbatasan Korut adalah tindakan provokatif yang memperburuk situasi di Semenanjung Korea. “Saya tegaskan bahwa latihan perang terselubung yang dilakukan oleh musuh di dekat perbatasan Korut adalah provokasi yang tidak dapat dimaafkan dan jelas-jelas memperburuk situasi,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Menurut Kim, ketegangan di kawasan ini telah mencapai "ambang ledakan" akibat berbagai latihan perang yang dilakukan oleh AS dan sekutunya serta pengerahan peralatan perang mutakhir. "Energi perang telah terkonsentrasi secara berlebihan di Semenanjung Korea dan sekitarnya hingga mencapai ambang ledakan," tambahnya. Kim Yo Jong juga menantang alasan di balik latihan militer tersebut dan memperingatkan dampak bencana yang mungkin timbul. “Kemudian, pertanyaannya adalah mengapa musuh memulai latihan perang di dekat perbatasan, gila-gilaan, yang karenanya mereka harus menanggung bencana yang mengerikan,” tutupnya.
Korea Utara
| Rabu, 10 Juli 2024
Trending
Hamas Sepakati Usulan Gencatan Senjata Biden, Tolak Mediasi Mesir dan Qatar
Israel
| Senin, 26 Agustus 2024
Rasmus Paludan akan Bakar Al-Quran Tiap Jumat sampai Swedia Masuk NATO
Swedia
| Senin, 30 Januari 2023
Israel Gempur Teheran Usai Pidato Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei
Internasional
| Rabu, 18 Juni 2025
Korea Selatan Bakal Luncurkan Visa Baru Buat Turis yang Ingin Jadi Idol Kpop
Korea Selatan
| Rabu, 26 Juni 2024
Putin Minta Maaf ke Azerbaijan atas Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines
Internasional
| Sabtu, 28 Desember 2024
Perpres Ditandatangani, Jokowi Umumkan RI Resmi Ambil Alih FIR Riau-Natuna dari Singapura
Natuna-riau
| Kamis, 8 September 2022
Budi Arie Wakili Indonesia Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
Vatikan
| Sabtu, 17 Mei 2025
Viral Video Lelaki Palestina Diikat di Kap Mesin Mobil Militer Israel, Amerika Buka Suara
Palestina
| Selasa, 25 Juni 2024
Thailand Resmi jadi Negara Asia Tenggara Pertama Legalkan Pernikahan Sesama Jenis
Thailand
| Kamis, 23 Januari 2025
Indonesia Kecam Keras Serangan Israel ke Jenin yang Tewaskan Belasan Nyawa
Palestina
| Kamis, 6 Juli 2023
Berita Terbaru
Internasional
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Internasional
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Internasional
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
Berita Populer
Internasional
Adik Kim Jong Un Geram AS Gelar Latihan Gabungan dengan Korsel di Dekat Wilayah Perairan Korut: Genderang Perang
PIFA, Internasional - Korea Utara (Korut) kembali melontarkan kecaman keras terhadap latihan militer gabungan yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) di dekat perairan Korut. Latihan ini dianggap oleh Pyongyang sebagai tindakan provokatif dan keterlaluan, yang memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea. Latihan militer gabungan bertajuk "Freedom Edge" ini merupakan latihan multidomain pertama yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut di perairan dekat Korea Utara. Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un dan juga wakil direktur Komite Pusat Partai Pekerja Korut, menyampaikan kecaman keras terhadap latihan tersebut melalui kantor berita KCNA. “Freedom Edge, latihan militer gabungan multidomain pertama antara AS, Jepang, dan Korsel beberapa waktu lalu di perairan dekat Korea Utara, merupakan puncak konfrontasi yang keterlaluan," tegas Kim Yo Jong dalam pernyataannya pada Selasa (9/7/2024). Kim Yo Jong mengkritik latihan tersebut sebagai bentuk provokasi yang tidak dapat diterima dan menuduh AS serta sekutunya berupaya menunjukkan hegemoni militer di kawasan ini. "Genderang perang jelas menunjukkan bahwa manuver-manuver gegabah menuju hegemoni militer di kawasan ini, seperti yang dilancarkan AS serta negara-negara lain yang tak bersahabat, sudah melewati batas," ujarnya. Kim juga memperingatkan bahwa latihan perang yang dilakukan di dekat perbatasan Korut adalah tindakan provokatif yang memperburuk situasi di Semenanjung Korea. “Saya tegaskan bahwa latihan perang terselubung yang dilakukan oleh musuh di dekat perbatasan Korut adalah provokasi yang tidak dapat dimaafkan dan jelas-jelas memperburuk situasi,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Menurut Kim, ketegangan di kawasan ini telah mencapai "ambang ledakan" akibat berbagai latihan perang yang dilakukan oleh AS dan sekutunya serta pengerahan peralatan perang mutakhir. "Energi perang telah terkonsentrasi secara berlebihan di Semenanjung Korea dan sekitarnya hingga mencapai ambang ledakan," tambahnya. Kim Yo Jong juga menantang alasan di balik latihan militer tersebut dan memperingatkan dampak bencana yang mungkin timbul. “Kemudian, pertanyaannya adalah mengapa musuh memulai latihan perang di dekat perbatasan, gila-gilaan, yang karenanya mereka harus menanggung bencana yang mengerikan,” tutupnya.
Korea Utara
| Rabu, 10 Juli 2024
Internasional
Hamas Sepakati Usulan Gencatan Senjata Biden, Tolak Mediasi Mesir dan Qatar
PIFA, Internasional - Pada 2 Juli lalu, usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya mendapatkan dukungan dari Hamas, salah satu organisasi perjuangan Palestina. Hamas menyatakan bahwa mereka sepakat dengan syarat-syarat yang ditawarkan Biden dalam rangka mengakhiri agresi di Jalur Gaza, setelah menganggap bahwa proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar tidak memuaskan. Seorang pejabat Hamas, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menegaskan bahwa mereka siap untuk menerapkan syarat-syarat yang telah disepakati pada 2 Juli demi kepentingan rakyat Palestina dan untuk menghentikan agresi terhadap mereka. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa usulan gencatan senjata dari Biden juga telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menambah legitimasi atas inisiatif tersebut. Menurut pejabat tersebut, Mesir dan Qatar yang berperan sebagai mediator dalam perundingan di Kairo, Mesir, mengajukan usulan baru yang tidak memenuhi tuntutan Hamas. Usulan tersebut dinilai gagal menjawab tuntutan utama Hamas, yaitu gencatan senjata permanen dan penarikan penuh tentara Israel dari Jalur Gaza. Sebaliknya, usulan baru itu justru dinilai mempertahankan penjajahan Israel, dengan mengizinkan militer Israel tetap berada di Jalur Gaza dan mengendalikan Koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer di perbatasan Gaza-Mesir. Menanggapi penolakan terhadap usulan baru dari Mesir dan Qatar, delegasi Hamas kemudian meninggalkan Kairo. Di sisi lain, media Israel KAN melaporkan bahwa delegasi negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan Israel juga telah kembali dari Kairo, dengan peluang keberhasilan negosiasi yang dikatakan "tipis". Pejabat Israel yang dikutip dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai terkait isu Koridor Philadelphia, yang menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendapat kritik dari berbagai pihak karena belum mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dengan Hamas, yang dianggap sebagai langkah politis. Di tengah berlanjutnya negosiasi yang belum menghasilkan kesepakatan, korban akibat agresi Israel di Jalur Gaza terus meningkat, dengan jumlah korban jiwa yang telah menembus angka 40 ribu, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. (ad)
Israel
| Senin, 26 Agustus 2024
Internasional
Rasmus Paludan akan Bakar Al-Quran Tiap Jumat sampai Swedia Masuk NATO
PIFA, Internasional - Politikus Swedia-Denmark yang anti-Islam Rasmus Paludan kembali membakar Al-Quran. Aksinya kali ini dilakukan di depan sebuah masjid dan kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark, pada Jumat (27/1/2023). Mengutip surat kabar Swedia Aftonbladet yang dimuat dalam CNNIndonesia.com (30/1), Rasmus Paludan berjanji akan menggelar aksi bakar Al-Quran setiap hari Jumat sampai Swedia bisa masuk anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO). Sebelumnya, Paludan pernah menggelar aksi serupa di depan kedubes Turki di Stockholm, Swedia, pada Sabtu (21/1) lalu. Aksi intoleran yang digelarnya itu bentuk protesnya terhadap Turki yang merupakan negara mayoritas Muslim, yang terus menghalangi Swedia untuk masuk NATO. Turki sendiri tergabung di NATO sejak 1952. Namun, mereka tak menerima Swedia dan Finlandia untuk masuk ke aliansi pertahanan itu dengan alasan kedua negara masih mendukung organisasi yang dianggap Ankara kelompok teroris. Selain itu, kedua negara Nordik itu juga masih menerapkan sanksi dan embargo senjata terhadap Turki. Sebagai syarat, Presiden Recep Tayyip Erdogan memberikan sejumlah persyaratan kepada Swedia dan Finlandia jika ingin mendapat restu Ankara masuk NATO. Salah satunya yakni memulangkan sejumlah aktivis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap Turki teroris. Namun, sejak aksi Paludan itu, relasi Turki-Swedia semakin rumit sampai-sampai Erdogan menegaskan kepada Stockholm agar jangan berharap dukungannya untuk masuk NATO. "Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan dari kami untuk NATO," tegas Erdogan, seperti dikutip dari AFP, Selasa (24/1/2023). Aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan dikecam banyak pihak, termasuk Indonesia. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara Muslim juga mengecam aksi yang dilakukan oleh Politisi Swedia itu. Diantaranya Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (yd)
Swedia
| Senin, 30 Januari 2023
Feeds
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
6.000 Warga Gaza Alami Amputasi, 25 Persen Korban Adalah Anak-Anak
PIFA, Internasional — Berbagai sumber medis di Jalur Gaza melaporkan adanya sekitar 6.000 kasus amputasi yang kini membutuhkan program rehabilitasi jangka panjang secara mendesak.Situasi ini memperlihatkan dampak kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Dari jumlah korban amputasi itu, 25 persen merupakan anak-anak, sementara 12,7 persen adalah perempuan. Sumber medis menyebutkan bahwa krisis sumber daya dan keterbatasan alat bantu memperburuk kondisi para pasien, sehingga banyak yang belum mendapatkan perawatan memadai.Kondisi ini menegaskan perlunya layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial segera, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi disabilitas permanen di usia muda.
Internasional
| Rabu, 12 November 2025
Delapan Negara Siap Tangkap Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza
PIFA, Internasional — Sebanyak delapan negara menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika memasuki wilayah mereka, menyusul tuduhan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, negara-negara yang menyatakan kesiapan tersebut meliputi Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Mereka mendukung langkah hukum internasional terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat militer Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan brutal di Gaza. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan genosida, termasuk Netanyahu, mantan Menteri Perang Yisrael Katz, dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir. Pemerintah Turki bahkan melarang seluruh nama tersebut memasuki wilayah atau melintasi wilayah udara Turki. Langkah tegas ini memperkuat tekanan internasional terhadap Israel sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Desember 2023, menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 dalam tindakannya terhadap warga sipil Palestina. Gugatan tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, dan Turki. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan ini semakin menegaskan meningkatnya tekanan global terhadap kepemimpinan Israel di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, di mana ribuan warga sipil dilaporkan menjadi korban akibat operasi militer berkepanjangan sejak 2023.
Internasional
| Senin, 10 November 2025
Trump Isyaratkan Akhir Kekuasaan Maduro di Tengah Ketegangan AS–Venezuela
PIFA, Internasional — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas militer Amerika di kawasan Laut Karibia. Dalam wawancara dengan program “60 Minutes” di CBS News yang tayang pada Minggu (2/11), Trump ditanya oleh pembawa acara Norah O'Donnell apakah masa kepemimpinan Maduro tidak akan lama lagi. “Saya akan menjawab ya. Saya rasa begitu,” ujar Trump, sambil menegaskan bahwa ia tidak berniat memulai perang melawan Venezuela. Meski demikian, Trump enggan memberikan jawaban tegas saat ditanya mengenai potensi serangan darat terhadap Venezuela. “Sepertinya saya tidak akan mengatakan saya akan melakukan hal itu,” katanya tanpa memberi rincian lebih lanjut. Sebelumnya, pada Jumat lalu, Trump juga membantah laporan sejumlah media AS yang menyebut bahwa serangan terhadap instalasi militer Venezuela akan segera dilakukan. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya belum membuat keputusan terkait hal itu. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pemerintahan Trump telah menyiapkan serangan militer sebagai bagian dari operasi yang disebut “perang melawan narko-terorisme”, dengan menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles, kelompok kriminal yang dituding terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Washington telah menetapkan Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Khusus (SDGT) sejak Juli 2025. Sejak awal September, sedikitnya 14 serangan militer dilaporkan terjadi di Laut Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 64 orang. Namun, operasi militer tersebut menuai kritik internasional. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum internasional menilai serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba melanggar hukum internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima” dan menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembunuhan di luar hukum. Menanggapi situasi itu, Presiden Maduro menuduh Washington tengah merekayasa perang baru terhadap Venezuela. Ia menyebut tuduhan AS tentang keterlibatan negaranya dalam perdagangan narkoba sebagai “vulgar” dan “sepenuhnya palsu”. “Venezuela tidak memproduksi daun kokain. Pergerakan militer AS di dekat pantai kami adalah tanda dari rencana perang baru yang abadi,” tegas Maduro.
Internasional
| Senin, 3 November 2025
Turki: Serangan Israel ke Gaza saat Gencatan Senjata Tunjukkan Tak Ada Niat Berdamai
PIFA, Internasional - Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan serangan terbarunya terhadap Jalur Gaza menunjukkan bahwa negara itu tidak memiliki niat untuk berdamai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi Turki, Burhanetin Duran, pada Selasa (28/10). “Sebaliknya, Israel berniat untuk melanjutkan pendudukan dan genosida. Serangan terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa Israel merupakan ancaman bagi perdamaian dan ketenangan kawasan,” ujar Duran melalui platform media sosial Turki, NSosyal. Ia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengutuk kebijakan genosida Israel dan menegaskan bahwa Turki akan terus membela perjuangan Palestina, berdiri melawan penindasan, serta menjadi suara keadilan dan kemanusiaan. Serangan udara dan artileri dilancarkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Selasa, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi militer baru. Serangan tersebut dilakukan dengan alasan adanya dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hamas. Adapun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober, berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera dan tahanan serta program rekonstruksi wilayah Gaza. Sementara itu, pekan lalu parlemen Israel menggelar pemungutan suara yang memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang untuk memaksakan kedaulatan Israel di Tepi Barat, langkah yang langsung dikecam oleh Amerika Serikat dan berbagai negara lain.
Internasional
| Kamis, 30 Oktober 2025
Penutupan Pemerintah Picu Kekacauan Transportasi, Hampir 3.700 Penerbangan di AS Tertunda
PIFA, Internasional - Hampir 3.700 penerbangan di Amerika Serikat (AS) dilaporkan ditunda atau dibatalkan pada Senin (27/10/2025), seiring penutupan pemerintahan yang memasuki pekan keempat. Data dari portal pemantau penerbangan FlightAware.com mencatat, terdapat 3.658 penerbangan yang tertunda dan 119 penerbangan dibatalkan di seluruh negeri. Bandara Internasional JFK di New York menjadi salah satu yang paling terdampak dengan hampir 100 penerbangan tertunda atau dibatalkan. Kondisi serupa juga terjadi di Atlanta dengan lebih dari 500 penerbangan ditunda, serta di Charlotte yang mencatat lebih dari 200 penundaan. Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengonfirmasi bahwa para pengatur lalu lintas udara akan berhenti menerima gaji mulai 28 Oktober. Ia sebelumnya telah memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi menyebabkan gangguan besar pada jadwal penerbangan jika Kongres tidak segera menyetujui rancangan undang-undang anggaran pemerintah. Penutupan pemerintah AS terjadi setelah Kongres gagal menyetujui anggaran tahun fiskal baru yang dimulai 1 Oktober, menyebabkan sejumlah lembaga federal berhenti beroperasi karena kehabisan dana. Presiden Donald Trump menilai penutupan ini sebagai peluang untuk memangkas jumlah staf dan pengeluaran pemerintah. Ia menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran, sementara Gedung Putih disebut memanfaatkan situasi tersebut untuk menghapus program-program yang tidak disukai Partai Republik. Penutupan pemerintah di AS bukan hal baru, namun kali ini dampaknya terasa luas, terutama di sektor transportasi udara yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan ekonomi negara itu.
Internasional
| Selasa, 28 Oktober 2025
Serangan Udara Israel Tewaskan Belasan Anggota Keluarga di Gaza Meski Gencatan Senjata Berlaku
PIFA, Internasional – Meski gencatan senjata tengah berlangsung, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap sebuah kendaraan sipil di dekat Gaza City pada Jumat (17/10) malam. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 warga sipil dari keluarga Shaaban, termasuk tujuh anak-anak dan dua perempuan. Juru bicara Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal, menyebut kendaraan itu diserang tanpa peringatan ketika melintasi “garis kuning” di wilayah Al-Zeitoun, Gaza City. “Padahal masih memungkinkan untuk memperingatkan atau menangani mereka dengan cara yang tidak menyebabkan kematian,” ujarnya. Basal menilai serangan ini menunjukkan bahwa pasukan penjajah Israel tetap bertekad melanjutkan kejahatan terhadap warga sipil tak berdosa. “Garis kuning” sendiri merupakan batas demarkasi tidak resmi yang memisahkan wilayah yang masih diduduki pasukan Israel dengan area yang diperuntukkan bagi warga sipil Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh pihak regional dan internasional mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, dengan ketentuan bahwa pasukan Israel akan mundur secara bertahap ke belakang garis tersebut. Agresi Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan baru berhenti bulan ini telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Akibat serangan tersebut, wilayah Gaza kini disebut semakin tak layak huni.
Internasional
| Sabtu, 18 Oktober 2025
Bentrokan Baru Meletus di Perbatasan Pakistan–Afghanistan Usai Gencatan Senjata Singkat
PIFA, Internasional - Bentrokan baru kembali pecah antara pasukan Pakistan dan Afghanistan pada Selasa (14/10) malam, hanya beberapa hari setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata singkat. Menurut laporan stasiun televisi Tolo News yang mengutip juru bicara gubernur provinsi Khost, Mustaghfer Gurbaz, pasukan Afghanistan melakukan serangan balasan setelah Pakistan lebih dulu melepaskan tembakan di dekat perbatasan. “Bentrokan masih berlangsung,” ujar Gurbaz. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pakistan. Namun seorang pejabat keamanan yang dikutip kantor berita Anadolu mengatakan bentrokan terjadi di wilayah perbatasan Shorko, distrik suku Kurram. Ia menuduh pasukan Afghanistan memulai tembakan dan pengeboman “tanpa alasan” terhadap pasukan perbatasan Pakistan. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pertempuran sengit pada Sabtu lalu yang menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak. Pertempuran tersebut disebut sebagai yang paling mematikan sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021. Bentrokan sempat berhenti pada Sabtu malam setelah mediasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Namun, ketegangan kembali meningkat, menandakan rapuhnya perdamaian di wilayah perbatasan kedua negara.
Internasional
| Rabu, 15 Oktober 2025
Berita Rekomendasi
Internasional
Adik Kim Jong Un Geram AS Gelar Latihan Gabungan dengan Korsel di Dekat Wilayah Perairan Korut: Genderang Perang
PIFA, Internasional - Korea Utara (Korut) kembali melontarkan kecaman keras terhadap latihan militer gabungan yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) di dekat perairan Korut. Latihan ini dianggap oleh Pyongyang sebagai tindakan provokatif dan keterlaluan, yang memperburuk ketegangan di Semenanjung Korea. Latihan militer gabungan bertajuk "Freedom Edge" ini merupakan latihan multidomain pertama yang dilakukan oleh ketiga negara tersebut di perairan dekat Korea Utara. Kim Yo Jong, adik perempuan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un dan juga wakil direktur Komite Pusat Partai Pekerja Korut, menyampaikan kecaman keras terhadap latihan tersebut melalui kantor berita KCNA. “Freedom Edge, latihan militer gabungan multidomain pertama antara AS, Jepang, dan Korsel beberapa waktu lalu di perairan dekat Korea Utara, merupakan puncak konfrontasi yang keterlaluan," tegas Kim Yo Jong dalam pernyataannya pada Selasa (9/7/2024). Kim Yo Jong mengkritik latihan tersebut sebagai bentuk provokasi yang tidak dapat diterima dan menuduh AS serta sekutunya berupaya menunjukkan hegemoni militer di kawasan ini. "Genderang perang jelas menunjukkan bahwa manuver-manuver gegabah menuju hegemoni militer di kawasan ini, seperti yang dilancarkan AS serta negara-negara lain yang tak bersahabat, sudah melewati batas," ujarnya. Kim juga memperingatkan bahwa latihan perang yang dilakukan di dekat perbatasan Korut adalah tindakan provokatif yang memperburuk situasi di Semenanjung Korea. “Saya tegaskan bahwa latihan perang terselubung yang dilakukan oleh musuh di dekat perbatasan Korut adalah provokasi yang tidak dapat dimaafkan dan jelas-jelas memperburuk situasi,” ujarnya, seperti dikutip dari Antara. Menurut Kim, ketegangan di kawasan ini telah mencapai "ambang ledakan" akibat berbagai latihan perang yang dilakukan oleh AS dan sekutunya serta pengerahan peralatan perang mutakhir. "Energi perang telah terkonsentrasi secara berlebihan di Semenanjung Korea dan sekitarnya hingga mencapai ambang ledakan," tambahnya. Kim Yo Jong juga menantang alasan di balik latihan militer tersebut dan memperingatkan dampak bencana yang mungkin timbul. “Kemudian, pertanyaannya adalah mengapa musuh memulai latihan perang di dekat perbatasan, gila-gilaan, yang karenanya mereka harus menanggung bencana yang mengerikan,” tutupnya.
Korea Utara
| Rabu, 10 Juli 2024
Internasional
Hamas Sepakati Usulan Gencatan Senjata Biden, Tolak Mediasi Mesir dan Qatar
PIFA, Internasional - Pada 2 Juli lalu, usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akhirnya mendapatkan dukungan dari Hamas, salah satu organisasi perjuangan Palestina. Hamas menyatakan bahwa mereka sepakat dengan syarat-syarat yang ditawarkan Biden dalam rangka mengakhiri agresi di Jalur Gaza, setelah menganggap bahwa proposal gencatan senjata dari Mesir dan Qatar tidak memuaskan. Seorang pejabat Hamas, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menegaskan bahwa mereka siap untuk menerapkan syarat-syarat yang telah disepakati pada 2 Juli demi kepentingan rakyat Palestina dan untuk menghentikan agresi terhadap mereka. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa usulan gencatan senjata dari Biden juga telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menambah legitimasi atas inisiatif tersebut. Menurut pejabat tersebut, Mesir dan Qatar yang berperan sebagai mediator dalam perundingan di Kairo, Mesir, mengajukan usulan baru yang tidak memenuhi tuntutan Hamas. Usulan tersebut dinilai gagal menjawab tuntutan utama Hamas, yaitu gencatan senjata permanen dan penarikan penuh tentara Israel dari Jalur Gaza. Sebaliknya, usulan baru itu justru dinilai mempertahankan penjajahan Israel, dengan mengizinkan militer Israel tetap berada di Jalur Gaza dan mengendalikan Koridor Philadelphia sepanjang 14 kilometer di perbatasan Gaza-Mesir. Menanggapi penolakan terhadap usulan baru dari Mesir dan Qatar, delegasi Hamas kemudian meninggalkan Kairo. Di sisi lain, media Israel KAN melaporkan bahwa delegasi negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan Israel juga telah kembali dari Kairo, dengan peluang keberhasilan negosiasi yang dikatakan "tipis". Pejabat Israel yang dikutip dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai terkait isu Koridor Philadelphia, yang menjadi salah satu poin krusial dalam negosiasi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendapat kritik dari berbagai pihak karena belum mencapai kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dengan Hamas, yang dianggap sebagai langkah politis. Di tengah berlanjutnya negosiasi yang belum menghasilkan kesepakatan, korban akibat agresi Israel di Jalur Gaza terus meningkat, dengan jumlah korban jiwa yang telah menembus angka 40 ribu, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. (ad)
Israel
| Senin, 26 Agustus 2024
Internasional
Rasmus Paludan akan Bakar Al-Quran Tiap Jumat sampai Swedia Masuk NATO
PIFA, Internasional - Politikus Swedia-Denmark yang anti-Islam Rasmus Paludan kembali membakar Al-Quran. Aksinya kali ini dilakukan di depan sebuah masjid dan kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark, pada Jumat (27/1/2023). Mengutip surat kabar Swedia Aftonbladet yang dimuat dalam CNNIndonesia.com (30/1), Rasmus Paludan berjanji akan menggelar aksi bakar Al-Quran setiap hari Jumat sampai Swedia bisa masuk anggota Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO). Sebelumnya, Paludan pernah menggelar aksi serupa di depan kedubes Turki di Stockholm, Swedia, pada Sabtu (21/1) lalu. Aksi intoleran yang digelarnya itu bentuk protesnya terhadap Turki yang merupakan negara mayoritas Muslim, yang terus menghalangi Swedia untuk masuk NATO. Turki sendiri tergabung di NATO sejak 1952. Namun, mereka tak menerima Swedia dan Finlandia untuk masuk ke aliansi pertahanan itu dengan alasan kedua negara masih mendukung organisasi yang dianggap Ankara kelompok teroris. Selain itu, kedua negara Nordik itu juga masih menerapkan sanksi dan embargo senjata terhadap Turki. Sebagai syarat, Presiden Recep Tayyip Erdogan memberikan sejumlah persyaratan kepada Swedia dan Finlandia jika ingin mendapat restu Ankara masuk NATO. Salah satunya yakni memulangkan sejumlah aktivis Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dianggap Turki teroris. Namun, sejak aksi Paludan itu, relasi Turki-Swedia semakin rumit sampai-sampai Erdogan menegaskan kepada Stockholm agar jangan berharap dukungannya untuk masuk NATO. "Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan dari kami untuk NATO," tegas Erdogan, seperti dikutip dari AFP, Selasa (24/1/2023). Aksi pembakaran Al-Quran oleh Paludan dikecam banyak pihak, termasuk Indonesia. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara Muslim juga mengecam aksi yang dilakukan oleh Politisi Swedia itu. Diantaranya Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (yd)
Swedia
| Senin, 30 Januari 2023