Internasional
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Trending
Kemlu RI Dorong Penyelidikan Ledakan Tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz, Libatkan WNI
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Kedubes Iran di Jakarta Tegaskan Komitmen Jaga Hubungan Persahabatan dengan Negara Timur Tengah
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Ukraina Harap Turki Fasilitasi Pertemuan Putin-Zelensky
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Eropa Desak Pembukaan Selat Hormuz, Inggris-Prancis Siapkan Misi Pengamanan
Internasional
| Sabtu, 18 April 2026
83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS
Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026
Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran Jika Tolak Kesepakatan
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Berita Terbaru
Internasional
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak
Kantor Cabang Federal Bureau of Investigation (FBI) di Atlanta bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menuntaskan penyelidikan bersama selama beberapa tahun yang berujung pada pembongkaran jaringan phishing global canggih. Dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa penyelidikan ini menjadi kolaborasi siber pertama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang secara khusus menargetkan pengembang perangkat phishing bernama “W3LL”. Kepala Agen Khusus FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sebuah ekosistem kejahatan siber yang terorganisir. “Ini bukan sekadar phishing—ini adalah platform kejahatan siber yang lengkap. Dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum dalam dan luar negeri untuk melindungi masyarakat,” ujarnya. Operasi tersebut berhasil mengamankan tersangka pengembang berinisial G.L. oleh Polri, sekaligus melaksanakan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan berbagai aset serta perangkat keras berisi bukti penting terkait ribuan target di seluruh dunia. Infrastruktur phishing ini didukung oleh pasar daring bernama “W3LLSTORE”. Dalam periode 2019 hingga 2023, platform tersebut memfasilitasi penjualan lebih dari 25.000 akun yang diretas serta akses ilegal ke berbagai sistem. Bahkan, hanya dalam kurun 2023 hingga 2024, perangkat phishing itu digunakan untuk menargetkan lebih dari 17.000 korban di hampir seluruh benua. Secara keseluruhan, pengembang W3LL diduga memfasilitasi pencurian ribuan kredensial akun serta mencoba melakukan transaksi penipuan dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp350 miliar. Perwakilan FBI, Robert Lafferty, menjelaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerja sama erat antara tim siber FBI Atlanta, Bareskrim Polri, dan Kepolisian Nusa Tenggara Timur di Kupang. “Sementara FBI memantau jejak digital dan melacak aliran dana di Amerika Serikat, Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti digital,” ujar Lafferty dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/4). Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berskala global.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Internasional
PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluhkan kurangnya waktu istirahat akibat padatnya aktivitas sebagai kepala pemerintahan. Keluhan tersebut disampaikan Takaichi saat bertemu dengan politikus senior Jepang, Akira Amari, di kantornya pada Kamis. “Saya ingin tidur sedikit lebih lama,” ujar Takaichi kepada Amari, yang juga dikenal sebagai mantan menteri perdagangan sekaligus ajudan dekat mendiang Shinzo Abe. Takaichi, yang kini berusia 65 tahun, baru menjabat sebagai perdana menteri selama enam bulan setelah memenangkan pemilu pada Oktober 2025. Kemenangannya mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung slogan “bekerja, bekerja, dan bekerja” sebagai komitmen terhadap tugas negara. Namun, padatnya aktivitas membuat waktu istirahatnya sangat terbatas. Dalam rapat komite parlemen awal April, Takaichi mengakui bahwa waktu tidurnya “cukup singkat” karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan tugas pemerintahan. Ia juga berupaya membawa pekerjaan ke kediaman resminya agar tetap produktif, meski hal tersebut berdampak pada pola hidupnya. Takaichi diketahui telah pindah ke kediaman resmi perdana menteri bersama suaminya sejak akhir tahun lalu. Selain masalah tidur, ia juga sempat mengeluhkan keterbatasan dalam hal makanan. Pada Februari lalu, Takaichi menyebut dirinya tidak diperbolehkan berbelanja atau memesan makanan dari kediaman resmi. “Jika saya kehabisan makanan beku, tamatlah sudah,” ujarnya saat itu. Usai pertemuan, Amari menyampaikan kepada wartawan bahwa Takaichi juga menyinggung kesulitan dalam mengatur waktu makan di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemimpin Jepang tersebut dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara dengan kebutuhan pribadi sehari-hari.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Internasional
Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis, saat merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menjelaskan, dalam ketentuan UNCLOS, negara kepulauan tidak diperkenankan memberlakukan tarif di selat-selat yang menjadi jalur pelayaran internasional. Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas laut yang saling menguntungkan bagi semua negara. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, dan saling mendukung,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali posisi Indonesia. “Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, sempat mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujarnya. Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan diakui sebagai jalur internasional yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Berita Populer
Internasional
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Internasional
Kemlu RI Dorong Penyelidikan Ledakan Tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz, Libatkan WNI
PIFA, Internaisonal - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyerukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden ledakan dan kebakaran tugboat Musaffah 2 yang melibatkan awak Warga Negara Indonesia (WNI) di Selat Hormuz. Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di kawasan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mengusut insiden tersebut. “Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini dan perwakilan RI sedang berkoordinasi dengan otoritas Uni Emirat Arab dan Oman serta pihak perusahaan kapal,” kata Yvonne melalui rekaman video di Jakarta, Minggu. Ia menjelaskan, pada 6 Maret Kemlu melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden yang menimpa tugboat Musaffah 2 berbendera UEA. Peristiwa tersebut terjadi di Selat Hormuz, di antara perairan UEA dan Oman, sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Kapal tersebut membawa tujuh anak buah kapal (ABK), termasuk empat WNI, serta enam teknisi yang salah satunya juga merupakan WNI. Menurut Yvonne, saat insiden terjadi kapal Musaffah 2 sedang melakukan pengecekan terhadap kapal kontainer Safeen Prestige yang mengalami kerusakan. Berdasarkan keterangan saksi mata, tugboat tersebut mengalami ledakan yang kemudian menyebabkan kebakaran. Saat kejadian, empat WNI ABK berada di kapal Musaffah 2, sementara satu WNI teknisi berada di kapal kontainer Safeen Prestige. Terkait kondisi para WNI, Kemlu menyebut satu ABK WNI mengalami luka bakar dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit di kota Khasab, Oman. Sementara satu WNI teknisi yang selamat telah berada di Abu Dhabi. Adapun tiga WNI ABK lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat. “Saat ini, perwakilan RI di UEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian tiga awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia,” ujar Yvonne. Ia menambahkan, penyelidikan mengenai penyebab ledakan masih berlangsung. Kemlu juga mengimbau seluruh WNI yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk yang bekerja di kapal, untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, WNI diminta memantau perkembangan situasi melalui sumber resmi, menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat, serta melakukan lapor diri guna memastikan respons cepat apabila terjadi keadaan darurat.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Internasional
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
PIFA, Internasional - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Christina Aryani mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua pekerja migran Indonesia (PMI), dari Iran. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3). Evakuasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Christina mengatakan langkah evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI di luar negeri, termasuk para pekerja migran. Secara keseluruhan, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri atas 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan. Dua PMI yang telah dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, yang berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Keduanya telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026. “Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” ujar Christina. Berdasarkan rilis Kemlu, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu. Christina menegaskan bahwa meskipun Iran bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut. “Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya. Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan Kemlu dan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan para PMI tetap mendapat pelindungan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Feeds
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak
Kantor Cabang Federal Bureau of Investigation (FBI) di Atlanta bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menuntaskan penyelidikan bersama selama beberapa tahun yang berujung pada pembongkaran jaringan phishing global canggih. Dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa penyelidikan ini menjadi kolaborasi siber pertama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang secara khusus menargetkan pengembang perangkat phishing bernama “W3LL”. Kepala Agen Khusus FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sebuah ekosistem kejahatan siber yang terorganisir. “Ini bukan sekadar phishing—ini adalah platform kejahatan siber yang lengkap. Dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum dalam dan luar negeri untuk melindungi masyarakat,” ujarnya. Operasi tersebut berhasil mengamankan tersangka pengembang berinisial G.L. oleh Polri, sekaligus melaksanakan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan berbagai aset serta perangkat keras berisi bukti penting terkait ribuan target di seluruh dunia. Infrastruktur phishing ini didukung oleh pasar daring bernama “W3LLSTORE”. Dalam periode 2019 hingga 2023, platform tersebut memfasilitasi penjualan lebih dari 25.000 akun yang diretas serta akses ilegal ke berbagai sistem. Bahkan, hanya dalam kurun 2023 hingga 2024, perangkat phishing itu digunakan untuk menargetkan lebih dari 17.000 korban di hampir seluruh benua. Secara keseluruhan, pengembang W3LL diduga memfasilitasi pencurian ribuan kredensial akun serta mencoba melakukan transaksi penipuan dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp350 miliar. Perwakilan FBI, Robert Lafferty, menjelaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerja sama erat antara tim siber FBI Atlanta, Bareskrim Polri, dan Kepolisian Nusa Tenggara Timur di Kupang. “Sementara FBI memantau jejak digital dan melacak aliran dana di Amerika Serikat, Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti digital,” ujar Lafferty dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/4). Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berskala global.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluhkan kurangnya waktu istirahat akibat padatnya aktivitas sebagai kepala pemerintahan. Keluhan tersebut disampaikan Takaichi saat bertemu dengan politikus senior Jepang, Akira Amari, di kantornya pada Kamis. “Saya ingin tidur sedikit lebih lama,” ujar Takaichi kepada Amari, yang juga dikenal sebagai mantan menteri perdagangan sekaligus ajudan dekat mendiang Shinzo Abe. Takaichi, yang kini berusia 65 tahun, baru menjabat sebagai perdana menteri selama enam bulan setelah memenangkan pemilu pada Oktober 2025. Kemenangannya mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung slogan “bekerja, bekerja, dan bekerja” sebagai komitmen terhadap tugas negara. Namun, padatnya aktivitas membuat waktu istirahatnya sangat terbatas. Dalam rapat komite parlemen awal April, Takaichi mengakui bahwa waktu tidurnya “cukup singkat” karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan tugas pemerintahan. Ia juga berupaya membawa pekerjaan ke kediaman resminya agar tetap produktif, meski hal tersebut berdampak pada pola hidupnya. Takaichi diketahui telah pindah ke kediaman resmi perdana menteri bersama suaminya sejak akhir tahun lalu. Selain masalah tidur, ia juga sempat mengeluhkan keterbatasan dalam hal makanan. Pada Februari lalu, Takaichi menyebut dirinya tidak diperbolehkan berbelanja atau memesan makanan dari kediaman resmi. “Jika saya kehabisan makanan beku, tamatlah sudah,” ujarnya saat itu. Usai pertemuan, Amari menyampaikan kepada wartawan bahwa Takaichi juga menyinggung kesulitan dalam mengatur waktu makan di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemimpin Jepang tersebut dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara dengan kebutuhan pribadi sehari-hari.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis, saat merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menjelaskan, dalam ketentuan UNCLOS, negara kepulauan tidak diperkenankan memberlakukan tarif di selat-selat yang menjadi jalur pelayaran internasional. Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas laut yang saling menguntungkan bagi semua negara. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, dan saling mendukung,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali posisi Indonesia. “Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, sempat mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujarnya. Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan diakui sebagai jalur internasional yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa 7,4 dan Tsunami di Jepang
Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang disertai peringatan tsunami di Jepang bagian utara, Senin. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya melalui KBRI Tokyo terus memantau situasi di wilayah terdampak. “Hingga saat ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa,” kata Heni dalam pernyataan tertulis. Ia menjelaskan, KBRI Tokyo telah menerima informasi mengenai peringatan tsunami di wilayah Prefektur Aomori, Prefektur Iwate, dan sebagian Hokkaido setelah gempa terjadi. Menurutnya, komunikasi intensif terus dilakukan dengan komunitas diaspora WNI, khususnya di Aomori dan Iwate, guna memastikan keselamatan mereka. Kemlu juga mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk terus memantau peringatan tsunami serta mengikuti arahan evakuasi dari otoritas setempat. Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat, KBRI Tokyo menyediakan layanan hotline di nomor +81-80-3506-8612 atau +81-80-4940-7419. Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), gempa terjadi pukul 07.52 GMT dengan episentrum sekitar 71 kilometer dari Kota Miyako, Iwate. Sementara pemerintah Jepang mencatat magnitudo gempa mencapai 7,5. Peringatan tsunami pun dikeluarkan untuk wilayah Aomori, Hokkaido, dan Iwate di pesisir Samudera Pasifik. Laporan Kyodo News menyebutkan layanan kereta cepat sempat dihentikan antara Tokyo dan Aomori akibat gempa tersebut. Meski demikian, pemerintah Jepang memastikan tidak ada kondisi abnormal yang terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir di Aomori dan Miyagi.
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Ukraina Harap Turki Fasilitasi Pertemuan Putin-Zelensky
Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menyatakan harapan agar Turki dapat menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden Rusia dan Ukraina guna mendorong proses perdamaian. “Kami telah menghubungi Turki untuk mempertimbangkan penyelenggaraan pertemuan Zelenskyy dan Putin, dengan kemungkinan dihadiri Presiden Erdogan dan Presiden Trump. Kami siap untuk pertemuan tersebut,” ujar Sybiha dalam wawancara dengan Ukrinform, Minggu. Pertemuan yang dimaksud berpotensi mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dengan kemungkinan kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan kesiapan negaranya untuk menjadi tuan rumah perundingan, baik di tingkat teknis maupun tingkat tertinggi. “Dalam kontak antara presiden kami dan Bapak Putin serta Zelenskyy, yang terhormat, kesediaan Turki untuk menyelenggarakan pembicaraan termasuk di tingkat tertinggi telah disampaikan. Namun, situasi di sini tidak hanya bergantung pada keinginan kami, tetapi juga pada kemauan semua pihak yang terlibat,” kata Fidan dalam konferensi pers. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada 15 Maret lalu menyebut bahwa pembicaraan terkait Ukraina sempat tertunda karena Amerika Serikat fokus pada isu lain. Ia menambahkan Rusia masih menunggu kelanjutan dialog, meski waktu dan lokasi belum ditentukan. Sejak awal tahun, delegasi Rusia dan Ukraina dengan keterlibatan Amerika Serikat telah menggelar tiga putaran perundingan. Pertemuan terakhir berlangsung di Jenewa pada 17–18 Februari.
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Dubes RI Serukan Asia Pasifik Jadi Teladan Kerja Sama di Tengah Ketegangan Global
Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Hari Prabowo, menyerukan negara-negara Asia dan Pasifik untuk terus menjadi contoh kerja sama di tengah tekanan geopolitik global. Dalam sambutannya pada pembukaan Sidang ke-82 UNESCAP di Bangkok, Thailand, Senin, Dubes Hari menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan tidak terjebak dalam rivalitas. “Asia Pasifik harus memimpin dengan contoh. Janganlah kita teralihkan dengan rivalitas; kita harus terus dipandu oleh kerja sama demi kemajuan bersama,” ujarnya, sebagaimana disiarkan melalui UN Web TV. Ia menilai kawasan Asia Pasifik perlu menjadi teladan bagi kerja sama internasional, dengan UNESCAP berperan sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan melalui kolaborasi yang menghasilkan dampak nyata, termasuk bagi kelompok rentan. Menurutnya, ketahanan kawasan selama ini tercermin dari pembangunan yang berorientasi ke depan, mulai dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga inovasi di berbagai sektor. “Kita proaktif dalam menyambut sumber pertumbuhan baru, termasuk transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, dan inklusi keuangan,” kata Hari. Dengan berbagai keunggulan tersebut, ia mengajak negara-negara anggota UNESCAP memastikan kawasan Asia Pasifik tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi global, tetapi juga sebagai penentu arah dunia. Hari juga menegaskan pentingnya peran strategis UNESCAP dalam mendorong pencapaian Agenda 2030, serta tanggung jawab bersama seluruh negara anggota untuk mewujudkannya. “Kita harus bekerja keras demi martabat setiap manusia, termasuk melalui kemajuan ekonomi dan sosial,” tuturnya. Sidang ke-82 UNESCAP berlangsung pada 20–24 April 2026 di Bangkok, Thailand, dengan fokus memperkuat kerja sama guna memastikan tidak ada pihak yang tertinggal di tengah dinamika global. Pertemuan ini diikuti lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota dan diselenggarakan bersama oleh UNESCAP, Azerbaijan, dan Thailand.
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Iran Buka Kembali Wilayah Udara Secara Bertahap dalam Empat Fase
Otoritas penerbangan Iran mengumumkan rencana pembukaan kembali wilayah udara secara bertahap melalui empat fase, seiring meredanya ketegangan di kawasan. Mengutip laporan Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), Minggu (19/4), fase pertama akan memungkinkan penerbangan transit kembali beroperasi. Selanjutnya, fase kedua mencakup pembukaan penerbangan dari bandara di wilayah timur Iran. Pada fase ketiga, operasional di dua bandara utama, yakni Bandara Mehrabad dan Bandara Imam Khomeini, akan dipulihkan. Sementara fase keempat dan terakhir mencakup pembukaan penerbangan dari bandara di wilayah barat Iran. Wakil direktur Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyatakan bahwa penjualan tiket pesawat untuk sementara masih ditangguhkan. “Masyarakat harus memperhatikan pengumuman resmi untuk mengetahui status bandara terbaru dan opsi pembelian tiket,” ujarnya seperti dikutip IRIB. Namun, belum ada kepastian jadwal kapan proses pembukaan kembali tersebut akan dimulai. Sementara itu, laporan Mehr News Agency menyebutkan bahwa pemulihan operasional penerbangan di seluruh bandara akan dilakukan secara bertahap, bergantung pada kesiapan teknis serta koordinasi antara otoritas militer dan sipil. Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran dengan serangan ke wilayah Israel dan sejumlah negara di kawasan yang menampung aset militer AS. Konflik tersebut mereda setelah diberlakukannya gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang dimediasi Pakistan. Washington dan Teheran juga telah menggelar pembicaraan di Islamabad guna mencapai kesepakatan damai jangka panjang, sementara upaya untuk melanjutkan negosiasi masih terus berlangsung.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Lebih dari 23.000 Warga Palestina Ditangkap Sejak Oktober 2023, Termasuk Perempuan dan Anak
Palestinian Prisoners Society (PPS) melaporkan bahwa lebih dari 23.000 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, telah ditangkap oleh pasukan Israel sejak pecahnya konflik di Gaza pada Oktober 2023. Dalam laporan yang dirilis pada Ahad, PPS menyebut angka tersebut mencakup seluruh individu yang pernah ditahan, baik yang masih berada dalam tahanan maupun yang telah dibebaskan. Penangkapan dilakukan dalam berbagai situasi, mulai dari penggerebekan di rumah, penahanan di pos pemeriksaan militer, hingga mereka yang menyerah di bawah tekanan atau bahkan dijadikan sandera. PPS mencatat bahwa sekitar 700 perempuan termasuk di antara yang ditahan, baik dari wilayah Israel, Gaza, maupun Tepi Barat. Selain itu, sekitar 1.800 anak juga turut menjadi korban penahanan. Laporan tersebut juga menyoroti nasib jurnalis. Lebih dari 240 jurnalis dilaporkan telah ditahan sejak awal konflik, dengan 43 di antaranya masih berada dalam tahanan, termasuk tiga jurnalis perempuan. Seorang jurnalis asal Nablus, Marwan Harzallah, dilaporkan meninggal dunia saat berada dalam tahanan Israel. Selain penangkapan, PPS mengungkap adanya peningkatan pelanggaran yang menyertai operasi tersebut. Praktik yang dilaporkan meliputi pemukulan berat, intimidasi terhadap tahanan dan keluarga mereka, penghancuran serta vandalisme rumah, penyitaan kendaraan, uang, dan perhiasan, hingga kerusakan infrastruktur secara luas. Pelanggaran tersebut terutama terjadi di kamp-kamp pengungsi di wilayah Tulkarm dan Jenin. PPS juga menyebut bahwa dalam sejumlah kasus, penangkapan disertai dengan eksekusi di lapangan, termasuk terhadap anggota keluarga tahanan, serta interogasi intensif yang berdampak pada ribuan warga di berbagai wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah insiden penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4). “Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin (Sabtu) di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?” tulis Trump melalui akun Truth Social, Minggu. Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan bahwa sedikitnya dua kapal komersial diserang saat melintasi Selat Hormuz. Informasi tersebut diperoleh dari sumber keamanan maritim dan pelayaran, menyusul pengumuman Iran terkait pemulihan kontrol militer atas jalur perairan strategis itu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat sejak akhir Februari, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada deklarasi resmi mengenai dimulainya kembali konflik terbuka, Amerika Serikat dilaporkan mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saat ini, para mediator internasional masih berupaya mengupayakan putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran Jika Tolak Kesepakatan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan milik Iran apabila Teheran menolak proposal kesepakatan yang diajukan Washington. "Kami menawarkan KESEPAKATAN yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerima itu sebab, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan semua Pembangkit Listrik, dan Jembatan, di Iran. TIDAK ADA LAGI PRIA BAIK!" tulis Trump melalui akun Truth Social. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump menyebut bahwa perwakilan Amerika Serikat sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk mengikuti perundingan terkait Iran. Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Namun, pembicaraan lanjutan yang digelar di Islamabad dilaporkan berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai dimulainya kembali permusuhan, Amerika Serikat dilaporkan mulai menutup akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Hingga kini, para mediator internasional masih berupaya mengatur putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan antara kedua pihak.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Internasional
Kemlu RI Dorong Penyelidikan Ledakan Tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz, Libatkan WNI
PIFA, Internaisonal - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyerukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden ledakan dan kebakaran tugboat Musaffah 2 yang melibatkan awak Warga Negara Indonesia (WNI) di Selat Hormuz. Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di kawasan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mengusut insiden tersebut. “Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini dan perwakilan RI sedang berkoordinasi dengan otoritas Uni Emirat Arab dan Oman serta pihak perusahaan kapal,” kata Yvonne melalui rekaman video di Jakarta, Minggu. Ia menjelaskan, pada 6 Maret Kemlu melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden yang menimpa tugboat Musaffah 2 berbendera UEA. Peristiwa tersebut terjadi di Selat Hormuz, di antara perairan UEA dan Oman, sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Kapal tersebut membawa tujuh anak buah kapal (ABK), termasuk empat WNI, serta enam teknisi yang salah satunya juga merupakan WNI. Menurut Yvonne, saat insiden terjadi kapal Musaffah 2 sedang melakukan pengecekan terhadap kapal kontainer Safeen Prestige yang mengalami kerusakan. Berdasarkan keterangan saksi mata, tugboat tersebut mengalami ledakan yang kemudian menyebabkan kebakaran. Saat kejadian, empat WNI ABK berada di kapal Musaffah 2, sementara satu WNI teknisi berada di kapal kontainer Safeen Prestige. Terkait kondisi para WNI, Kemlu menyebut satu ABK WNI mengalami luka bakar dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit di kota Khasab, Oman. Sementara satu WNI teknisi yang selamat telah berada di Abu Dhabi. Adapun tiga WNI ABK lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian oleh otoritas setempat. “Saat ini, perwakilan RI di UEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas setempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian tiga awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia,” ujar Yvonne. Ia menambahkan, penyelidikan mengenai penyebab ledakan masih berlangsung. Kemlu juga mengimbau seluruh WNI yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk yang bekerja di kapal, untuk meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, WNI diminta memantau perkembangan situasi melalui sumber resmi, menjaga komunikasi dengan perwakilan RI terdekat, serta melakukan lapor diri guna memastikan respons cepat apabila terjadi keadaan darurat.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Internasional
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
PIFA, Internasional - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Christina Aryani mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua pekerja migran Indonesia (PMI), dari Iran. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3). Evakuasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Christina mengatakan langkah evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI di luar negeri, termasuk para pekerja migran. Secara keseluruhan, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri atas 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan. Dua PMI yang telah dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, yang berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Keduanya telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026. “Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” ujar Christina. Berdasarkan rilis Kemlu, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu. Christina menegaskan bahwa meskipun Iran bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut. “Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya. Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan Kemlu dan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan para PMI tetap mendapat pelindungan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026