Internasional
AS Kecewa Skala Serangan Israel ke Depot Bahan Bakar Iran, Picu Perbedaan Pendapat
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan kecewa dengan skala serangan udara Israel terhadap depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan. Perbedaan pandangan tersebut disebut menjadi ketidaksepakatan menonjol pertama antara kedua sekutu sejak dimulainya serangan terhadap Iran. Laporan media Axios, yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut, menyebut serangan pada Sabtu menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran. Jumlah tersebut disebut jauh lebih besar dari perkiraan pejabat AS setelah Israel sebelumnya memberi tahu Washington mengenai operasi tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, setelah serangan itu. Asap tebal terlihat membubung dari tangki penyimpanan bahan bakar dan kawasan industri di kota tersebut. Militer Israel menyatakan depot bahan bakar yang diserang digunakan pemerintah Iran untuk memasok bahan bakar kepada berbagai pihak, termasuk unit-unit militernya. Meski Israel telah memberi tahu militer AS sebelum operasi dilakukan, para pejabat di Washington tetap terkejut dengan luasnya cakupan serangan tersebut. Salah seorang penasihat Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin AS itu tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. “Presiden tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. Ia ingin menyelamatkan minyak itu, bukan membakarnya. Dan hal itu mengingatkan orang pada kenaikan harga bensin,” kata penasihat tersebut. Pejabat AS juga khawatir serangan terhadap infrastruktur yang melayani masyarakat Iran dapat menimbulkan dampak strategis yang berbalik arah, termasuk memperkuat dukungan publik terhadap kepemimpinan Iran serta memicu kenaikan harga minyak global. “Kami tidak berpikir itu adalah ide yang baik,” ujar seorang pejabat senior AS. Walau fasilitas yang diserang bukan lokasi produksi minyak, pejabat di Washington khawatir rekaman depot bahan bakar yang terbakar dapat mengguncang pasar energi dunia. Di sisi lain, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu pembalasan. Juru bicara Markas Khatam al-Anbiya yang mengawasi operasi militer Iran menyatakan Teheran dapat merespons dengan serangan serupa jika serangan terhadap fasilitas energi terus berlanjut. Ia juga memperingatkan bahwa Iran sejauh ini menghindari menargetkan infrastruktur energi di kawasan. Namun jika langkah itu diambil, harga minyak global bisa melonjak hingga 200 dolar AS per barel. Peringatan serupa disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menyatakan Teheran akan melakukan pembalasan “tanpa penundaan” jika serangan terhadap infrastruktur terus terjadi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut otoritas Iran, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta melukai lebih dari 10.000 lainnya. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta beberapa negara di kawasan seperti Irak dan Yordania, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Internasional
| Senin, 9 Maret 2026
Trending
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung AS
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Haaretz: Israel Terbitkan 66 Izin Bangunan untuk Palestina, 22.000 untuk Pemukim dalam 11 Tahun
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Iran Tolak Tuntutan AS untuk Menyerah Tanpa Syarat
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Trump Klaim Kerangka Kesepakatan Greenland dan Arktik Telah Dibentuk
Internasional
| Kamis, 22 Januari 2026
UNICEF: Hampir 700 Ribu Warga Mengungsi Akibat Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
Internasionald
| Selasa, 10 Maret 2026
CSIS: Indonesia Harus Punya Peran Lebih Besar di Dewan Perdamaian untuk Dorong Solusi Dua Negara
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Prabowo Dukung Penuh Rencana Perdamaian Trump dalam KTT Dewan Perdamaian di Washington
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Perahu Migran Terbalik di Lepas Pantai Kreta, Lima Tewas dan 25 Dilaporkan Hilang
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Turis Inggris Mengamuk di Bandara Hong Kong, Hancurkan Mesin Check-in dan Ditangkap Polisi
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Berita Terbaru
Internasional
IRGC Klaim Buru 11 Ribu Tentara AS di Timur Tengah di Tengah Memanasnya Perang Iran vs AS-Israel
Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikabarkan tengah memburu sekitar 11 ribu tentara Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah di tengah memanasnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Badan intelijen IRGC bahkan disebut telah meminta warga Iran di wilayah Timur Tengah untuk memberikan informasi mengenai keberadaan para tentara AS tersebut. Mengutip laporan Al Jazeera dari kantor berita Tasnim, IRGC menyerukan masyarakat untuk membantu mengidentifikasi lokasi tentara Amerika yang disebut berada di berbagai tempat penginapan. “Organisasi intelijen IRGC menyerukan informasi tentang pasukan AS di seluruh wilayah. Badan intelijen IRGC telah menyerukan kepada warga di seluruh wilayah untuk menemukan 11.000 tentara AS yang tinggal di hotel dan akomodasi pribadi,” tulis laporan tersebut. Dalam pesan itu, IRGC juga mengklaim bahwa pasukan AS ingin “menggunakan saudara-saudara Arab kita sebagai perisai manusia.” IRGC turut meminta masyarakat Iran untuk tidak melindungi tentara AS di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, IRGC bahkan menyebut tentara Amerika sebagai teroris. “Kita terpaksa mengidentifikasi dan menargetkan orang Amerika. Oleh karena itu, lebih baik tidak melindungi mereka di hotel dan menjauhi lokasi mereka,” tulis pihak IRGC. Selain itu, IRGC menyerukan agar masyarakat melaporkan keberadaan tentara AS melalui aplikasi Telegram. “Adalah kewajiban Islam Anda untuk melaporkan secara akurat tempat persembunyian teroris Amerika dan mengirimkan informasi tersebut kepada kami melalui Telegram,” sambung pernyataan tersebut. Situasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel disebut semakin memanas. Ketegangan meningkat setelah Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menyatakan akan melakukan balas dendam atas serangan pada 28 Februari lalu yang menewaskan ayahnya, Ali Khamenei. Serangan tersebut juga dilaporkan menewaskan sejumlah pemimpin Iran. Selain itu, serangan yang dilancarkan Amerika Serikat di Kota Minab disebut menewaskan lebih dari 170 siswi perempuan sekolah dasar. Menanggapi pernyataan Mojtaba Khamenei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan akan membunuh pemimpin tertinggi baru Iran tersebut.
Internasional
| Jumat, 13 Maret 2026
Internasional
AS Veto Resolusi DK PBB Usulan Rusia soal Gencatan Senjata di Timur Tengah
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu (11/3) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Rusia, yang menyerukan gencatan senjata di kawasan Timur Tengah serta mengecam serangan terhadap warga sipil. Laporan RIA Novosti menyebut Latvia juga menolak resolusi tersebut. Sementara sembilan negara memilih abstain dan empat negara lainnya memberikan dukungan terhadap dokumen tersebut. Rancangan resolusi yang diajukan Rusia meminta semua pihak segera menghentikan permusuhan di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya. Dokumen itu juga mengecam seluruh serangan terhadap warga sipil serta menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk kembali menempuh jalur diplomasi, meskipun tidak menyebutkan negara tertentu. Selain itu, rancangan resolusi tersebut menekankan pentingnya menjamin keamanan seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dalam pembukaannya, Dewan Keamanan PBB menyatakan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam konflik tersebut serta menegaskan kembali larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara. Sebelumnya pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi lain yang dirancang oleh Bahrain. Resolusi tersebut menuntut Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk. Namun, laporan koresponden RIA Novosti menyebut resolusi tersebut tidak menyinggung serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebanyak 13 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain. Resolusi itu mengecam serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania, dan menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan. Meski demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta tidak menyerukan kedua negara itu untuk menghentikan serangan mereka.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Berita Populer
Internasional
AS Kecewa Skala Serangan Israel ke Depot Bahan Bakar Iran, Picu Perbedaan Pendapat
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan kecewa dengan skala serangan udara Israel terhadap depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan. Perbedaan pandangan tersebut disebut menjadi ketidaksepakatan menonjol pertama antara kedua sekutu sejak dimulainya serangan terhadap Iran. Laporan media Axios, yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut, menyebut serangan pada Sabtu menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran. Jumlah tersebut disebut jauh lebih besar dari perkiraan pejabat AS setelah Israel sebelumnya memberi tahu Washington mengenai operasi tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, setelah serangan itu. Asap tebal terlihat membubung dari tangki penyimpanan bahan bakar dan kawasan industri di kota tersebut. Militer Israel menyatakan depot bahan bakar yang diserang digunakan pemerintah Iran untuk memasok bahan bakar kepada berbagai pihak, termasuk unit-unit militernya. Meski Israel telah memberi tahu militer AS sebelum operasi dilakukan, para pejabat di Washington tetap terkejut dengan luasnya cakupan serangan tersebut. Salah seorang penasihat Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin AS itu tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. “Presiden tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. Ia ingin menyelamatkan minyak itu, bukan membakarnya. Dan hal itu mengingatkan orang pada kenaikan harga bensin,” kata penasihat tersebut. Pejabat AS juga khawatir serangan terhadap infrastruktur yang melayani masyarakat Iran dapat menimbulkan dampak strategis yang berbalik arah, termasuk memperkuat dukungan publik terhadap kepemimpinan Iran serta memicu kenaikan harga minyak global. “Kami tidak berpikir itu adalah ide yang baik,” ujar seorang pejabat senior AS. Walau fasilitas yang diserang bukan lokasi produksi minyak, pejabat di Washington khawatir rekaman depot bahan bakar yang terbakar dapat mengguncang pasar energi dunia. Di sisi lain, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu pembalasan. Juru bicara Markas Khatam al-Anbiya yang mengawasi operasi militer Iran menyatakan Teheran dapat merespons dengan serangan serupa jika serangan terhadap fasilitas energi terus berlanjut. Ia juga memperingatkan bahwa Iran sejauh ini menghindari menargetkan infrastruktur energi di kawasan. Namun jika langkah itu diambil, harga minyak global bisa melonjak hingga 200 dolar AS per barel. Peringatan serupa disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menyatakan Teheran akan melakukan pembalasan “tanpa penundaan” jika serangan terhadap infrastruktur terus terjadi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut otoritas Iran, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta melukai lebih dari 10.000 lainnya. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta beberapa negara di kawasan seperti Irak dan Yordania, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Internasional
| Senin, 9 Maret 2026
Internasional
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung AS
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan kenaikan tarif global baru untuk impor dari semua negara menjadi 15 persen, dari sebelumnya 10 persen yang diumumkan sehari sebelumnya. Langkah itu diambil menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif andalannya. Melalui media sosial, Trump menyatakan bahwa dalam “beberapa bulan ke depan” pemerintahannya juga akan mempertimbangkan pengenaan tarif lain yang “diizinkan secara hukum”. Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan apa yang disebut sebagai tarif timbal balik Trump yang menargetkan hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat, termasuk bea masuk terkait fentanil terhadap barang dari China, Kanada, dan Meksiko. Pengadilan memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangan kepresidenannya saat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an tahun lalu untuk memberlakukan tarif tersebut. Beberapa jam setelah putusan itu, Trump merespons dengan keras dalam konferensi pers dan mengumumkan tarif baru yang berlaku menyeluruh dengan dasar hukum berbeda, yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh presiden AS untuk membatasi perdagangan. Tarif 10 persen yang sebelumnya diumumkan—dan kini dinaikkan menjadi 15 persen—akan mulai berlaku Selasa. Kebijakan tersebut didasarkan pada Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Undang-undang itu memungkinkan presiden memberlakukan pembatasan impor, termasuk bea masuk hingga 15 persen, jika terjadi defisit perdagangan yang dinilai “besar dan serius”. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku selama 150 hari kecuali diperpanjang oleh Kongres. Pada Sabtu, Trump belum menjelaskan kapan tepatnya tarif akan dinaikkan ke batas maksimum 15 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sebelum Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran itu, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah dikenai tarif khusus negara yang lebih tinggi dibanding tarif umum sementara 10 persen. Dengan skema baru 15 persen, tarif bagi negara-negara tersebut pada dasarnya kembali ke tingkat sebelum putusan pengadilan.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Internasional
Haaretz: Israel Terbitkan 66 Izin Bangunan untuk Palestina, 22.000 untuk Pemukim dalam 11 Tahun
PIFA, Internasional - Otoritas Israel dilaporkan hanya memberikan 66 izin bangunan kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki selama periode 2009 hingga 2020. Dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 22.000 izin diterbitkan untuk pemukim Israel ilegal. Laporan tersebut disampaikan surat kabar Israel, Haaretz, pada Minggu. Menurut harian itu, ketimpangan penerbitan izin terjadi karena sebagian besar wilayah Tepi Barat tertutup bagi pembangunan Palestina. “Karena sebagian besar wilayah Tepi Barat tertutup bagi pembangunan Palestina, penduduk terpaksa membangun tanpa izin,” tulis Haaretz. Surat kabar itu juga menyoroti pembongkaran besar-besaran yang dilakukan otoritas Israel sejak Januari di lingkungan Taawun, selatan Nablus, di Tepi Barat bagian utara. Kawasan tersebut berada di Area C dan disebut tidak pernah menerima izin bangunan dari otoritas Israel, meskipun lokasinya jauh dari permukiman atau jalan akses mana pun. Al-Taawun dilaporkan menjadi salah satu lokasi percepatan pembongkaran di seluruh Tepi Barat. Pada Januari saja, tentara Israel merobohkan total 24 bangunan milik warga Palestina di Area C karena tidak memiliki izin bangunan. Mengutip data dari UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Haaretz menyebutkan sedikitnya 2.461 bangunan Palestina dihancurkan dalam dua tahun terakhir akibat tidak memiliki izin bangunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan total 4.984 bangunan yang dihancurkan selama sembilan tahun sebelumnya. Akibat pembongkaran tersebut, sekitar 3.500 orang dilaporkan kehilangan tempat tinggal dalam periode dua tahun terakhir. OCHA tidak merinci apakah pembongkaran itu terjadi secara eksklusif di Area C atau di seluruh wilayah Tepi Barat. Menurut Haaretz, kampanye pembongkaran dalam dua tahun terakhir juga beriringan dengan pengusiran sekitar 80 komunitas Palestina, yang disebut terkait dengan perluasan cepat pertanian dan pos-pos pemukim ilegal. Adapun Oslo II Accord tahun 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah administratif: Area A di bawah kendali penuh Palestina; Area B di bawah administrasi sipil Palestina dan kendali keamanan Israel; serta Area C di bawah kendali sipil dan keamanan penuh Israel, yang mencakup sekitar 61 persen wilayah Tepi Barat. Warga Palestina menyatakan Israel jarang memberikan izin bangunan di Area C, yang secara efektif menghambat pembangunan dan pengembangan lahan. Mereka memandang kebijakan tersebut sebagai pendahuluan menuju aneksasi resmi Tepi Barat serta aneksasi de facto sebagian besar wilayah itu, yang dinilai dapat melemahkan kerangka solusi dua negara yang didukung oleh PBB. Dalam opini penting pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Feeds
IRGC Klaim Buru 11 Ribu Tentara AS di Timur Tengah di Tengah Memanasnya Perang Iran vs AS-Israel
Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikabarkan tengah memburu sekitar 11 ribu tentara Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah di tengah memanasnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Badan intelijen IRGC bahkan disebut telah meminta warga Iran di wilayah Timur Tengah untuk memberikan informasi mengenai keberadaan para tentara AS tersebut. Mengutip laporan Al Jazeera dari kantor berita Tasnim, IRGC menyerukan masyarakat untuk membantu mengidentifikasi lokasi tentara Amerika yang disebut berada di berbagai tempat penginapan. “Organisasi intelijen IRGC menyerukan informasi tentang pasukan AS di seluruh wilayah. Badan intelijen IRGC telah menyerukan kepada warga di seluruh wilayah untuk menemukan 11.000 tentara AS yang tinggal di hotel dan akomodasi pribadi,” tulis laporan tersebut. Dalam pesan itu, IRGC juga mengklaim bahwa pasukan AS ingin “menggunakan saudara-saudara Arab kita sebagai perisai manusia.” IRGC turut meminta masyarakat Iran untuk tidak melindungi tentara AS di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, IRGC bahkan menyebut tentara Amerika sebagai teroris. “Kita terpaksa mengidentifikasi dan menargetkan orang Amerika. Oleh karena itu, lebih baik tidak melindungi mereka di hotel dan menjauhi lokasi mereka,” tulis pihak IRGC. Selain itu, IRGC menyerukan agar masyarakat melaporkan keberadaan tentara AS melalui aplikasi Telegram. “Adalah kewajiban Islam Anda untuk melaporkan secara akurat tempat persembunyian teroris Amerika dan mengirimkan informasi tersebut kepada kami melalui Telegram,” sambung pernyataan tersebut. Situasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel disebut semakin memanas. Ketegangan meningkat setelah Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menyatakan akan melakukan balas dendam atas serangan pada 28 Februari lalu yang menewaskan ayahnya, Ali Khamenei. Serangan tersebut juga dilaporkan menewaskan sejumlah pemimpin Iran. Selain itu, serangan yang dilancarkan Amerika Serikat di Kota Minab disebut menewaskan lebih dari 170 siswi perempuan sekolah dasar. Menanggapi pernyataan Mojtaba Khamenei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan akan membunuh pemimpin tertinggi baru Iran tersebut.
Internasional
| Jumat, 13 Maret 2026
AS Veto Resolusi DK PBB Usulan Rusia soal Gencatan Senjata di Timur Tengah
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu (11/3) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Rusia, yang menyerukan gencatan senjata di kawasan Timur Tengah serta mengecam serangan terhadap warga sipil. Laporan RIA Novosti menyebut Latvia juga menolak resolusi tersebut. Sementara sembilan negara memilih abstain dan empat negara lainnya memberikan dukungan terhadap dokumen tersebut. Rancangan resolusi yang diajukan Rusia meminta semua pihak segera menghentikan permusuhan di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya. Dokumen itu juga mengecam seluruh serangan terhadap warga sipil serta menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk kembali menempuh jalur diplomasi, meskipun tidak menyebutkan negara tertentu. Selain itu, rancangan resolusi tersebut menekankan pentingnya menjamin keamanan seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dalam pembukaannya, Dewan Keamanan PBB menyatakan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam konflik tersebut serta menegaskan kembali larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara. Sebelumnya pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi lain yang dirancang oleh Bahrain. Resolusi tersebut menuntut Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk. Namun, laporan koresponden RIA Novosti menyebut resolusi tersebut tidak menyinggung serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebanyak 13 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain. Resolusi itu mengecam serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania, dan menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan. Meski demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta tidak menyerukan kedua negara itu untuk menghentikan serangan mereka.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Iran Tegaskan Akan Ambil Semua Langkah untuk Lindungi Kedaulatan Negara
PIFA, Internasional - Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa negaranya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan warganya di tengah meningkatnya konflik di kawasan. “Kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat kami, wilayah kami, dan kemerdekaan kami,” kata Iravani dalam konferensi pers, Selasa. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak menghentikan apa yang disebutnya sebagai “perang berdarah” terhadap rakyat Iran. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut menyasar berbagai lokasi, termasuk ibu kota Teheran, yang mengakibatkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Menurut laporan televisi pemerintah Iran, serangan itu juga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai tanggapan, Iran kemudian melancarkan serangan balasan menggunakan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
PIFA, Internasional - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Christina Aryani mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua pekerja migran Indonesia (PMI), dari Iran. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3). Evakuasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Christina mengatakan langkah evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI di luar negeri, termasuk para pekerja migran. Secara keseluruhan, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri atas 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan. Dua PMI yang telah dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, yang berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Keduanya telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026. “Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” ujar Christina. Berdasarkan rilis Kemlu, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu. Christina menegaskan bahwa meskipun Iran bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut. “Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya. Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan Kemlu dan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan para PMI tetap mendapat pelindungan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Penasihat Trump Desak AS Segera Cari Jalan Keluar dari Konflik dengan Iran
PIFA, Internasional - Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak agar Washington segera mencari jalan keluar dari konflik dengan Iran. Mereka menilai tujuan utama operasi militer terhadap Iran telah tercapai. Hal tersebut dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Senin (9/3), mengutip sumber yang mengetahui pembahasan internal di pemerintahan AS. Desakan tersebut muncul di tengah lonjakan harga minyak global serta kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu tekanan politik di dalam negeri. Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran akan segera berakhir. Namun sejumlah pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa situasi di lapangan membuat penarikan diri dari konflik tidak akan mudah dilakukan. Menurut mereka, selama Teheran terus melancarkan serangan terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Israel tetap siap menyerang target di Iran, maka peluang bagi AS untuk keluar dari konflik secara cepat menjadi kecil. Seorang pejabat AS juga menyebut Trump tidak akan menghentikan operasi militer sebelum mencapai kemenangan yang dianggap memuaskan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Trump kerap terkejut dengan sikap Iran yang dinilai tidak bersedia mengakomodasi tuntutan AS dan Israel meskipun berada di bawah tekanan militer. Ketegangan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran kemudian melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai titik di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 10 Maret 2026
UNICEF: Hampir 700 Ribu Warga Mengungsi Akibat Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
PIFA, Internasional - Eskalasi konflik antara Israel dan Lebanon memaksa hampir 700.000 orang meninggalkan rumah mereka, termasuk sekitar 200.000 anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh UNICEF dalam pernyataan resminya pada Senin (9/3). Menurut badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, pengungsian massal terjadi di berbagai wilayah Lebanon akibat meningkatnya intensitas pertempuran dalam beberapa hari terakhir. “Pengungsian massal di seluruh Lebanon telah memaksa hampir 700.000 orang – termasuk sekitar 200.000 anak – meninggalkan rumah mereka, menambah jumlah puluhan ribu orang yang sebelumnya sudah mengungsi akibat eskalasi,” demikian pernyataan UNICEF. UNICEF juga melaporkan sedikitnya 83 anak tewas dan 254 lainnya terluka sejak pertempuran meningkat pada 2 Maret. Secara keseluruhan, dalam 28 bulan terakhir konflik di Lebanon telah menyebabkan 329 anak tewas dan 1.632 lainnya mengalami luka-luka. Namun dalam enam hari terakhir saja, jumlah korban anak meningkat drastis. “Hanya dalam enam hari terakhir, jumlah anak yang tewas naik 25 persen, sehingga totalnya mencapai angka yang mengerikan yakni 412 anak,” bunyi pernyataan tersebut. Eskalasi konflik bermula pada 2 Maret ketika serentetan roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Kelompok militan Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah daerah berpenduduk di Lebanon, termasuk wilayah ibu kota Beirut. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran, dengan ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman di dalam negeri.
Internasionald
| Selasa, 10 Maret 2026
AS Kecewa Skala Serangan Israel ke Depot Bahan Bakar Iran, Picu Perbedaan Pendapat
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan kecewa dengan skala serangan udara Israel terhadap depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan. Perbedaan pandangan tersebut disebut menjadi ketidaksepakatan menonjol pertama antara kedua sekutu sejak dimulainya serangan terhadap Iran. Laporan media Axios, yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut, menyebut serangan pada Sabtu menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran. Jumlah tersebut disebut jauh lebih besar dari perkiraan pejabat AS setelah Israel sebelumnya memberi tahu Washington mengenai operasi tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, setelah serangan itu. Asap tebal terlihat membubung dari tangki penyimpanan bahan bakar dan kawasan industri di kota tersebut. Militer Israel menyatakan depot bahan bakar yang diserang digunakan pemerintah Iran untuk memasok bahan bakar kepada berbagai pihak, termasuk unit-unit militernya. Meski Israel telah memberi tahu militer AS sebelum operasi dilakukan, para pejabat di Washington tetap terkejut dengan luasnya cakupan serangan tersebut. Salah seorang penasihat Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin AS itu tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. “Presiden tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. Ia ingin menyelamatkan minyak itu, bukan membakarnya. Dan hal itu mengingatkan orang pada kenaikan harga bensin,” kata penasihat tersebut. Pejabat AS juga khawatir serangan terhadap infrastruktur yang melayani masyarakat Iran dapat menimbulkan dampak strategis yang berbalik arah, termasuk memperkuat dukungan publik terhadap kepemimpinan Iran serta memicu kenaikan harga minyak global. “Kami tidak berpikir itu adalah ide yang baik,” ujar seorang pejabat senior AS. Walau fasilitas yang diserang bukan lokasi produksi minyak, pejabat di Washington khawatir rekaman depot bahan bakar yang terbakar dapat mengguncang pasar energi dunia. Di sisi lain, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu pembalasan. Juru bicara Markas Khatam al-Anbiya yang mengawasi operasi militer Iran menyatakan Teheran dapat merespons dengan serangan serupa jika serangan terhadap fasilitas energi terus berlanjut. Ia juga memperingatkan bahwa Iran sejauh ini menghindari menargetkan infrastruktur energi di kawasan. Namun jika langkah itu diambil, harga minyak global bisa melonjak hingga 200 dolar AS per barel. Peringatan serupa disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menyatakan Teheran akan melakukan pembalasan “tanpa penundaan” jika serangan terhadap infrastruktur terus terjadi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut otoritas Iran, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta melukai lebih dari 10.000 lainnya. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta beberapa negara di kawasan seperti Irak dan Yordania, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Internasional
| Senin, 9 Maret 2026
Kedubes Iran di Jakarta Tegaskan Komitmen Jaga Hubungan Persahabatan dengan Negara Timur Tengah
PIFA, Internasional - Kedutaan Besar Iran di Jakarta menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen menjaga serta melanjutkan hubungan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam siaran pers yang disampaikan pada Senin, Kedubes Iran menyatakan hubungan tersebut didasarkan pada prinsip saling menghormati, hubungan bertetangga yang baik, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara. Iran juga menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukannya terhadap pangkalan dan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan tidak boleh dipandang sebagai tindakan permusuhan terhadap negara-negara di wilayah tersebut. Menurut pernyataan Kedubes, negara-negara kawasan dinilai telah memahami bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keamanan regional. Sebaliknya, fasilitas tersebut disebut digunakan untuk mendukung Israel, yang dituduh melakukan agresi terhadap rakyat Iran. Kedubes Iran juga menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukan Teheran ditujukan terhadap target dan fasilitas yang menjadi sumber atau titik awal tindakan agresif terhadap Iran, serta yang mendukung operasi tersebut. Selain itu, Iran menyatakan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses diplomasi dengan Amerika Serikat akibat apa yang disebut sebagai pengkhianatan berulang dari Washington dalam berbagai perundingan. Dalam pernyataan tersebut, Iran menyebut tindakan AS telah tiga kali mengkhianati proses diplomasi. Pertama, penarikan sepihak Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action pada 2018 di masa pemerintahan Donald Trump. Kedua, serangan terhadap Iran pada Juni 2025 saat proses perundingan dengan AS masih berlangsung sebelum putaran keenam pembicaraan. Ketiga, serangan militer yang terjadi pada 28 Februari setelah putaran kedua perundingan antara kedua negara. Meski demikian, Iran menegaskan tetap berkomitmen pada terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. Namun, Teheran menegaskan tidak akan ragu untuk membela kehormatan dan kedaulatan negaranya. Dalam kesempatan yang sama, Kedubes Iran kembali mengutuk tindakan yang disebut sebagai agresi dari Amerika Serikat dan Israel terhadap integritas wilayah Iran.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Iran Tolak Tuntutan AS untuk Menyerah Tanpa Syarat
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menolak tuntutan Amerika Serikat agar menyerah tanpa syarat di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya akan terus mempertahankan diri selama diperlukan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu (8/3) dalam wawancara dengan NBC News. “Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak akan menyerah tanpa syarat, dan kami akan terus melawan selama diperlukan,” kata Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus membela wilayah, rakyat, serta martabat negaranya. “Kami terus mempertahankan diri dan kami membela wilayah kami, rakyat kami, serta martabat kami. Martabat kami tidak untuk diperjualbelikan,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Iran dan hanya akan menerima “penyerahan tanpa syarat” dari Teheran. Menanggapi hal tersebut, Araghchi mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan syarat-syarat gencatan senjata antara kedua negara. Ia menilai penghentian perang secara permanen harus menjadi syarat utama sebelum pembahasan lain dilakukan. “Harus ada pengakhiran perang secara permanen. Dan selama hal itu belum tercapai, saya pikir kami perlu terus berjuang demi rakyat kami dan keamanan kami,” kata Araghchi.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
AS Kecewa Skala Serangan Israel ke Depot Bahan Bakar Iran, Picu Perbedaan Pendapat
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan kecewa dengan skala serangan udara Israel terhadap depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan. Perbedaan pandangan tersebut disebut menjadi ketidaksepakatan menonjol pertama antara kedua sekutu sejak dimulainya serangan terhadap Iran. Laporan media Axios, yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut, menyebut serangan pada Sabtu menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran. Jumlah tersebut disebut jauh lebih besar dari perkiraan pejabat AS setelah Israel sebelumnya memberi tahu Washington mengenai operasi tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, setelah serangan itu. Asap tebal terlihat membubung dari tangki penyimpanan bahan bakar dan kawasan industri di kota tersebut. Militer Israel menyatakan depot bahan bakar yang diserang digunakan pemerintah Iran untuk memasok bahan bakar kepada berbagai pihak, termasuk unit-unit militernya. Meski Israel telah memberi tahu militer AS sebelum operasi dilakukan, para pejabat di Washington tetap terkejut dengan luasnya cakupan serangan tersebut. Salah seorang penasihat Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin AS itu tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. “Presiden tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. Ia ingin menyelamatkan minyak itu, bukan membakarnya. Dan hal itu mengingatkan orang pada kenaikan harga bensin,” kata penasihat tersebut. Pejabat AS juga khawatir serangan terhadap infrastruktur yang melayani masyarakat Iran dapat menimbulkan dampak strategis yang berbalik arah, termasuk memperkuat dukungan publik terhadap kepemimpinan Iran serta memicu kenaikan harga minyak global. “Kami tidak berpikir itu adalah ide yang baik,” ujar seorang pejabat senior AS. Walau fasilitas yang diserang bukan lokasi produksi minyak, pejabat di Washington khawatir rekaman depot bahan bakar yang terbakar dapat mengguncang pasar energi dunia. Di sisi lain, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu pembalasan. Juru bicara Markas Khatam al-Anbiya yang mengawasi operasi militer Iran menyatakan Teheran dapat merespons dengan serangan serupa jika serangan terhadap fasilitas energi terus berlanjut. Ia juga memperingatkan bahwa Iran sejauh ini menghindari menargetkan infrastruktur energi di kawasan. Namun jika langkah itu diambil, harga minyak global bisa melonjak hingga 200 dolar AS per barel. Peringatan serupa disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menyatakan Teheran akan melakukan pembalasan “tanpa penundaan” jika serangan terhadap infrastruktur terus terjadi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut otoritas Iran, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta melukai lebih dari 10.000 lainnya. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta beberapa negara di kawasan seperti Irak dan Yordania, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Internasional
| Senin, 9 Maret 2026
Internasional
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung AS
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan kenaikan tarif global baru untuk impor dari semua negara menjadi 15 persen, dari sebelumnya 10 persen yang diumumkan sehari sebelumnya. Langkah itu diambil menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif andalannya. Melalui media sosial, Trump menyatakan bahwa dalam “beberapa bulan ke depan” pemerintahannya juga akan mempertimbangkan pengenaan tarif lain yang “diizinkan secara hukum”. Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan apa yang disebut sebagai tarif timbal balik Trump yang menargetkan hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat, termasuk bea masuk terkait fentanil terhadap barang dari China, Kanada, dan Meksiko. Pengadilan memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangan kepresidenannya saat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an tahun lalu untuk memberlakukan tarif tersebut. Beberapa jam setelah putusan itu, Trump merespons dengan keras dalam konferensi pers dan mengumumkan tarif baru yang berlaku menyeluruh dengan dasar hukum berbeda, yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh presiden AS untuk membatasi perdagangan. Tarif 10 persen yang sebelumnya diumumkan—dan kini dinaikkan menjadi 15 persen—akan mulai berlaku Selasa. Kebijakan tersebut didasarkan pada Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Undang-undang itu memungkinkan presiden memberlakukan pembatasan impor, termasuk bea masuk hingga 15 persen, jika terjadi defisit perdagangan yang dinilai “besar dan serius”. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku selama 150 hari kecuali diperpanjang oleh Kongres. Pada Sabtu, Trump belum menjelaskan kapan tepatnya tarif akan dinaikkan ke batas maksimum 15 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sebelum Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran itu, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah dikenai tarif khusus negara yang lebih tinggi dibanding tarif umum sementara 10 persen. Dengan skema baru 15 persen, tarif bagi negara-negara tersebut pada dasarnya kembali ke tingkat sebelum putusan pengadilan.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Internasional
Haaretz: Israel Terbitkan 66 Izin Bangunan untuk Palestina, 22.000 untuk Pemukim dalam 11 Tahun
PIFA, Internasional - Otoritas Israel dilaporkan hanya memberikan 66 izin bangunan kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki selama periode 2009 hingga 2020. Dalam kurun waktu yang sama, sebanyak 22.000 izin diterbitkan untuk pemukim Israel ilegal. Laporan tersebut disampaikan surat kabar Israel, Haaretz, pada Minggu. Menurut harian itu, ketimpangan penerbitan izin terjadi karena sebagian besar wilayah Tepi Barat tertutup bagi pembangunan Palestina. “Karena sebagian besar wilayah Tepi Barat tertutup bagi pembangunan Palestina, penduduk terpaksa membangun tanpa izin,” tulis Haaretz. Surat kabar itu juga menyoroti pembongkaran besar-besaran yang dilakukan otoritas Israel sejak Januari di lingkungan Taawun, selatan Nablus, di Tepi Barat bagian utara. Kawasan tersebut berada di Area C dan disebut tidak pernah menerima izin bangunan dari otoritas Israel, meskipun lokasinya jauh dari permukiman atau jalan akses mana pun. Al-Taawun dilaporkan menjadi salah satu lokasi percepatan pembongkaran di seluruh Tepi Barat. Pada Januari saja, tentara Israel merobohkan total 24 bangunan milik warga Palestina di Area C karena tidak memiliki izin bangunan. Mengutip data dari UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Haaretz menyebutkan sedikitnya 2.461 bangunan Palestina dihancurkan dalam dua tahun terakhir akibat tidak memiliki izin bangunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan total 4.984 bangunan yang dihancurkan selama sembilan tahun sebelumnya. Akibat pembongkaran tersebut, sekitar 3.500 orang dilaporkan kehilangan tempat tinggal dalam periode dua tahun terakhir. OCHA tidak merinci apakah pembongkaran itu terjadi secara eksklusif di Area C atau di seluruh wilayah Tepi Barat. Menurut Haaretz, kampanye pembongkaran dalam dua tahun terakhir juga beriringan dengan pengusiran sekitar 80 komunitas Palestina, yang disebut terkait dengan perluasan cepat pertanian dan pos-pos pemukim ilegal. Adapun Oslo II Accord tahun 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah administratif: Area A di bawah kendali penuh Palestina; Area B di bawah administrasi sipil Palestina dan kendali keamanan Israel; serta Area C di bawah kendali sipil dan keamanan penuh Israel, yang mencakup sekitar 61 persen wilayah Tepi Barat. Warga Palestina menyatakan Israel jarang memberikan izin bangunan di Area C, yang secara efektif menghambat pembangunan dan pengembangan lahan. Mereka memandang kebijakan tersebut sebagai pendahuluan menuju aneksasi resmi Tepi Barat serta aneksasi de facto sebagian besar wilayah itu, yang dinilai dapat melemahkan kerangka solusi dua negara yang didukung oleh PBB. Dalam opini penting pada Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026