Internasional
Kemlu RI Siagakan Opsi Evakuasi WNI di Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
PIFA, Internasional - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa KBRI Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah eskalasi ketegangan dengan Amerika Serikat, serta telah menyiapkan opsi evakuasi apabila diperlukan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, meski situasi di Teheran dan sejumlah kota lain masih terpantau kondusif, status keamanan Siaga 1 yang diberlakukan Kemlu RI untuk Iran sejak Juni 2025 tetap berlaku. “Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” kata Heni dalam pernyataan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, dalam upaya memastikan keselamatan WNI, KBRI Teheran secara rutin menjalin komunikasi aktif dengan para WNI yang berada di Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Meski demikian, Kemlu RI tetap mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. “Kepada seluruh WNI di Iran diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, turut memantau perkembangan situasi terkini, serta menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran,” ujar Heni. Ketegangan antara AS dan Iran belum mereda meskipun kedua negara berkomitmen melanjutkan perundingan bilateral secara tidak langsung pada Maret mendatang. Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan mengancam bahwa “hal-hal yang sangat buruk” akan terjadi jika kesepakatan gagal tercapai. Trump sebelumnya juga menyebut sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju Iran. Laporan media Financial Times menyebutkan bahwa sebanyak 16 kapal perang dengan total sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 jet tempur telah disiagakan AS di berbagai pangkalan di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, serta Korea Selatan, untuk meminta warganya yang masih berada di Iran agar segera meninggalkan negara tersebut.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Trending
UNICEF: Hampir 700 Ribu Warga Mengungsi Akibat Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
Internasionald
| Selasa, 10 Maret 2026
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Bad Bunny Guncang Super Bowl dengan Pertunjukan Bersejarah Penuh Identitas Puerto Riko
Internasional
| Selasa, 10 Februari 2026
Wall Street Journal: AS Akan Tarik 1.000 Pasukan Tersisa dari Suriah dalam Dua Bulan
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
China–Rusia Pererat Hubungan Strategis untuk Hadapi Tantangan Keamanan Global
Internasional
| Selasa, 3 Februari 2026
Harga BBM Melonjak, Sejumlah SPBU di Inggris Alami Gangguan Pasokan
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Perahu Migran Terbalik di Lepas Pantai Kreta, Lima Tewas dan 25 Dilaporkan Hilang
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Israel Sebut Bisa Menyerang Iran Secara Mandiri Tanpa Persetujuan AS Terkait Ancaman Rudal Balistik
Internasional
| Senin, 9 Februari 2026
Kemlu RI Dorong Penyelidikan Ledakan Tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz, Libatkan WNI
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Eropa Siapkan Kesepakatan Empat Poin dengan AS soal Greenland
Internasional
| Jumat, 23 Januari 2026
Berita Terbaru
Internasional
Mantan PM Nepal K.P. Sharma Oli Ditangkap Terkait Kematian Demonstran Gen Z
Otoritas Nepal menangkap mantan Perdana Menteri K. P. Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak pada Sabtu (28/3). Keduanya diduga terlibat dalam kelalaian pidana yang berkaitan dengan kematian sejumlah demonstran muda pada September 2025. Menteri Dalam Negeri Nepal, Sudan Gurung, menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. "Janji tetaplah janji. Tak ada yang kebal hukum," tulis Gurung di Facebook. "Mantan perdana menteri dan mantan menteri dalam negeri telah ditangkap." Ia juga menepis anggapan bahwa langkah ini merupakan aksi balas dendam. “Ini baru awal dari keadilan. Saya berharap negara ini akan bergerak ke arah baru,” ujarnya. Oli diketahui merupakan ketua Partai Komunis Unified Marxist Leninist (UML), sementara Lekhak adalah tokoh senior dari Nepali Congress. Penangkapan dilakukan setelah rapat kabinet pada Jumat memutuskan menindaklanjuti laporan Komisi Yudisial yang menyelidiki protes besar kalangan Gen Z tahun lalu. Komisi yang dipimpin Gauri Bahadur Karki merekomendasikan penyelidikan terhadap Oli, Lekhak, serta Kepala Kepolisian Chandra Kuber Khapung atas dugaan kelalaian pidana yang menyebabkan kematian demonstran. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan ke kediaman Oli di Bhaktapur. Bentrokan sempat terjadi antara pendukung UML dan polisi di luar rumah tersebut, namun aparat berhasil membubarkan massa sebelum menangkap mantan PM itu. Selain penangkapan, pemerintah juga membentuk komite untuk mengkaji keterlibatan pejabat keamanan dalam dugaan penembakan terhadap demonstran. Keputusan ini diambil setelah penunjukan Balendra Shah sebagai perdana menteri. Namun, langkah pemerintah menuai kritik dari sejumlah elite politik. Para pemimpin UML dan Nepali Congress menilai laporan komisi tidak lengkap dan cenderung bias. Sekretaris UML, Mahesh Basnet, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk prasangka. “Ini adalah bentuk prasangka dan balas dendam terhadap kami,” katanya, seraya mengimbau kader partai untuk turun ke jalan. Sedikitnya 25 demonstran—sebagian besar anak muda—tewas dan sekitar 700 lainnya terluka dalam protes yang meletus pada September 2025. Aksi tersebut dipicu oleh pelarangan sejumlah media sosial yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Nepal.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Internasional
AS Buka Peluang Negosiasi dengan Iran, Trump Dorong Kesepakatan Damai
Amerika Serikat membuka peluang pertemuan dengan Iran dalam waktu dekat di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung. Utusan Khusus AS, Steve Witkoff, menyebut pertemuan tersebut diperkirakan akan digelar setidaknya dalam pekan ini. “Kami memperkirakan akan ada pertemuan pekan ini dan tentu berharap hal itu terwujud. Kapal-kapal mulai melintas, ini merupakan tanda positif, dan saya rasa presiden menginginkan kesepakatan damai,” kata Witkoff dalam forum investasi di Miami, Jumat (27/3). Ia menegaskan bahwa proses negosiasi akan terus diupayakan hingga mencapai hasil konkret. “Inilah yang saya maksud dengan negosiasi, dan kami tidak akan berhenti sampai proses ini tuntas. Kami juga telah mengajukan hal tersebut,” tambahnya. Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran telah menunjukkan keinginan untuk membuka dialog. "Mereka dihancurkan. Mereka ingin bicara, dan kami juga menginginkannya, sekarang mereka ingin membuat kesepakatan," ujar Trump. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Washington menargetkan penyelesaian kampanye militernya terhadap Iran dalam waktu relatif singkat. Ia menyebut operasi militer tersebut dapat rampung “dalam hitungan pekan, bukan bulan,” tanpa perlu pengerahan pasukan darat. Sejak 28 Februari, AS dan Israel telah melancarkan serangan udara ke Iran yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta wilayah Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional. Selain itu, sedikitnya 13 personel militer AS dilaporkan tewas sejak konflik dimulai. Konflik ini juga berdampak pada sektor energi global, termasuk kenaikan harga serta terganggunya jalur distribusi melalui Selat Hormuz, salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Internasional
Harga BBM Melonjak, Sejumlah SPBU di Inggris Alami Gangguan Pasokan
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Inggris mengalami kendala pasokan sementara pada Jumat (27/3), seiring lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat gangguan pasokan global dan meningkatnya permintaan. Kondisi ini dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lalu lintas di Selat Hormuz—jalur utama perdagangan energi global—hampir terhenti. Situasi tersebut menekan pasokan minyak dan gas, sekaligus mendorong harga naik tajam. Di Inggris, harga bensin kini mencapai 1,5 paun atau sekitar Rp33.800 per liter, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan sebelum konflik. Sementara itu, harga solar tercatat sebesar 1,77 paun per liter. CEO Asda, Allan Leighton, mengungkapkan bahwa “sebagian kecil” SPBU milik perusahaannya mengalami gangguan pasokan sementara. “Kami melihat peningkatan permintaan yang sangat tinggi akibat volatilitas harga,” ujar Leighton. Ia menambahkan, volume penjualan BBM meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena permintaan yang melampaui ketersediaan pasokan. “Permintaan telah melampaui pasokan. Pasokan sedang ketat, dan kami bekerja keras mengatasinya. Gangguan ini bersifat sementara, meski mungkin berlanjut selama periode pengiriman,” katanya. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sendiri terus meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta sejumlah wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Berita Populer
Internasional
Kemlu RI Siagakan Opsi Evakuasi WNI di Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
PIFA, Internasional - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa KBRI Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah eskalasi ketegangan dengan Amerika Serikat, serta telah menyiapkan opsi evakuasi apabila diperlukan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, meski situasi di Teheran dan sejumlah kota lain masih terpantau kondusif, status keamanan Siaga 1 yang diberlakukan Kemlu RI untuk Iran sejak Juni 2025 tetap berlaku. “Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” kata Heni dalam pernyataan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, dalam upaya memastikan keselamatan WNI, KBRI Teheran secara rutin menjalin komunikasi aktif dengan para WNI yang berada di Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Meski demikian, Kemlu RI tetap mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. “Kepada seluruh WNI di Iran diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, turut memantau perkembangan situasi terkini, serta menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran,” ujar Heni. Ketegangan antara AS dan Iran belum mereda meskipun kedua negara berkomitmen melanjutkan perundingan bilateral secara tidak langsung pada Maret mendatang. Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan mengancam bahwa “hal-hal yang sangat buruk” akan terjadi jika kesepakatan gagal tercapai. Trump sebelumnya juga menyebut sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju Iran. Laporan media Financial Times menyebutkan bahwa sebanyak 16 kapal perang dengan total sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 jet tempur telah disiagakan AS di berbagai pangkalan di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, serta Korea Selatan, untuk meminta warganya yang masih berada di Iran agar segera meninggalkan negara tersebut.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Internasional
UNICEF: Hampir 700 Ribu Warga Mengungsi Akibat Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
PIFA, Internasional - Eskalasi konflik antara Israel dan Lebanon memaksa hampir 700.000 orang meninggalkan rumah mereka, termasuk sekitar 200.000 anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh UNICEF dalam pernyataan resminya pada Senin (9/3). Menurut badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, pengungsian massal terjadi di berbagai wilayah Lebanon akibat meningkatnya intensitas pertempuran dalam beberapa hari terakhir. “Pengungsian massal di seluruh Lebanon telah memaksa hampir 700.000 orang – termasuk sekitar 200.000 anak – meninggalkan rumah mereka, menambah jumlah puluhan ribu orang yang sebelumnya sudah mengungsi akibat eskalasi,” demikian pernyataan UNICEF. UNICEF juga melaporkan sedikitnya 83 anak tewas dan 254 lainnya terluka sejak pertempuran meningkat pada 2 Maret. Secara keseluruhan, dalam 28 bulan terakhir konflik di Lebanon telah menyebabkan 329 anak tewas dan 1.632 lainnya mengalami luka-luka. Namun dalam enam hari terakhir saja, jumlah korban anak meningkat drastis. “Hanya dalam enam hari terakhir, jumlah anak yang tewas naik 25 persen, sehingga totalnya mencapai angka yang mengerikan yakni 412 anak,” bunyi pernyataan tersebut. Eskalasi konflik bermula pada 2 Maret ketika serentetan roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Kelompok militan Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah daerah berpenduduk di Lebanon, termasuk wilayah ibu kota Beirut. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran, dengan ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman di dalam negeri.
Internasionald
| Selasa, 10 Maret 2026
Internasional
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
PIFA, Internasional - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Christina Aryani mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua pekerja migran Indonesia (PMI), dari Iran. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3). Evakuasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Christina mengatakan langkah evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI di luar negeri, termasuk para pekerja migran. Secara keseluruhan, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri atas 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan. Dua PMI yang telah dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, yang berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Keduanya telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026. “Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” ujar Christina. Berdasarkan rilis Kemlu, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu. Christina menegaskan bahwa meskipun Iran bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut. “Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya. Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan Kemlu dan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan para PMI tetap mendapat pelindungan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Feeds
Mantan PM Nepal K.P. Sharma Oli Ditangkap Terkait Kematian Demonstran Gen Z
Otoritas Nepal menangkap mantan Perdana Menteri K. P. Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak pada Sabtu (28/3). Keduanya diduga terlibat dalam kelalaian pidana yang berkaitan dengan kematian sejumlah demonstran muda pada September 2025. Menteri Dalam Negeri Nepal, Sudan Gurung, menegaskan bahwa penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. "Janji tetaplah janji. Tak ada yang kebal hukum," tulis Gurung di Facebook. "Mantan perdana menteri dan mantan menteri dalam negeri telah ditangkap." Ia juga menepis anggapan bahwa langkah ini merupakan aksi balas dendam. “Ini baru awal dari keadilan. Saya berharap negara ini akan bergerak ke arah baru,” ujarnya. Oli diketahui merupakan ketua Partai Komunis Unified Marxist Leninist (UML), sementara Lekhak adalah tokoh senior dari Nepali Congress. Penangkapan dilakukan setelah rapat kabinet pada Jumat memutuskan menindaklanjuti laporan Komisi Yudisial yang menyelidiki protes besar kalangan Gen Z tahun lalu. Komisi yang dipimpin Gauri Bahadur Karki merekomendasikan penyelidikan terhadap Oli, Lekhak, serta Kepala Kepolisian Chandra Kuber Khapung atas dugaan kelalaian pidana yang menyebabkan kematian demonstran. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan ke kediaman Oli di Bhaktapur. Bentrokan sempat terjadi antara pendukung UML dan polisi di luar rumah tersebut, namun aparat berhasil membubarkan massa sebelum menangkap mantan PM itu. Selain penangkapan, pemerintah juga membentuk komite untuk mengkaji keterlibatan pejabat keamanan dalam dugaan penembakan terhadap demonstran. Keputusan ini diambil setelah penunjukan Balendra Shah sebagai perdana menteri. Namun, langkah pemerintah menuai kritik dari sejumlah elite politik. Para pemimpin UML dan Nepali Congress menilai laporan komisi tidak lengkap dan cenderung bias. Sekretaris UML, Mahesh Basnet, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk prasangka. “Ini adalah bentuk prasangka dan balas dendam terhadap kami,” katanya, seraya mengimbau kader partai untuk turun ke jalan. Sedikitnya 25 demonstran—sebagian besar anak muda—tewas dan sekitar 700 lainnya terluka dalam protes yang meletus pada September 2025. Aksi tersebut dipicu oleh pelarangan sejumlah media sosial yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai wilayah Nepal.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
AS Buka Peluang Negosiasi dengan Iran, Trump Dorong Kesepakatan Damai
Amerika Serikat membuka peluang pertemuan dengan Iran dalam waktu dekat di tengah eskalasi konflik yang masih berlangsung. Utusan Khusus AS, Steve Witkoff, menyebut pertemuan tersebut diperkirakan akan digelar setidaknya dalam pekan ini. “Kami memperkirakan akan ada pertemuan pekan ini dan tentu berharap hal itu terwujud. Kapal-kapal mulai melintas, ini merupakan tanda positif, dan saya rasa presiden menginginkan kesepakatan damai,” kata Witkoff dalam forum investasi di Miami, Jumat (27/3). Ia menegaskan bahwa proses negosiasi akan terus diupayakan hingga mencapai hasil konkret. “Inilah yang saya maksud dengan negosiasi, dan kami tidak akan berhenti sampai proses ini tuntas. Kami juga telah mengajukan hal tersebut,” tambahnya. Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump mengklaim Iran telah menunjukkan keinginan untuk membuka dialog. "Mereka dihancurkan. Mereka ingin bicara, dan kami juga menginginkannya, sekarang mereka ingin membuat kesepakatan," ujar Trump. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Washington menargetkan penyelesaian kampanye militernya terhadap Iran dalam waktu relatif singkat. Ia menyebut operasi militer tersebut dapat rampung “dalam hitungan pekan, bukan bulan,” tanpa perlu pengerahan pasukan darat. Sejak 28 Februari, AS dan Israel telah melancarkan serangan udara ke Iran yang dilaporkan menewaskan lebih dari 1.340 orang. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta wilayah Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan balasan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional. Selain itu, sedikitnya 13 personel militer AS dilaporkan tewas sejak konflik dimulai. Konflik ini juga berdampak pada sektor energi global, termasuk kenaikan harga serta terganggunya jalur distribusi melalui Selat Hormuz, salah satu rute utama perdagangan minyak dunia.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Harga BBM Melonjak, Sejumlah SPBU di Inggris Alami Gangguan Pasokan
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Inggris mengalami kendala pasokan sementara pada Jumat (27/3), seiring lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat gangguan pasokan global dan meningkatnya permintaan. Kondisi ini dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada distribusi energi dunia. Sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lalu lintas di Selat Hormuz—jalur utama perdagangan energi global—hampir terhenti. Situasi tersebut menekan pasokan minyak dan gas, sekaligus mendorong harga naik tajam. Di Inggris, harga bensin kini mencapai 1,5 paun atau sekitar Rp33.800 per liter, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan sebelum konflik. Sementara itu, harga solar tercatat sebesar 1,77 paun per liter. CEO Asda, Allan Leighton, mengungkapkan bahwa “sebagian kecil” SPBU milik perusahaannya mengalami gangguan pasokan sementara. “Kami melihat peningkatan permintaan yang sangat tinggi akibat volatilitas harga,” ujar Leighton. Ia menambahkan, volume penjualan BBM meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena permintaan yang melampaui ketersediaan pasokan. “Permintaan telah melampaui pasokan. Pasokan sedang ketat, dan kami bekerja keras mengatasinya. Gangguan ini bersifat sementara, meski mungkin berlanjut selama periode pengiriman,” katanya. Ketegangan di kawasan Timur Tengah sendiri terus meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Iran kemudian membalas dengan menyerang Israel serta sejumlah wilayah yang menampung aset militer AS di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Stok Menipis, AS Disebut Telah Luncurkan Lebih dari 850 Rudal Tomahawk ke Iran
Amerika Serikat dilaporkan telah menggunakan lebih dari 850 rudal jelajah Tomahawk sejak awal operasi militernya melawan Iran, memicu kekhawatiran atas menipisnya cadangan senjata di kawasan Timur Tengah. Laporan The Washington Post pada Jumat (26/3) menyebutkan bahwa tingginya intensitas peluncuran rudal tersebut membuat sejumlah pejabat pertahanan cemas. Pasalnya, produksi rudal Tomahawk hanya mencapai beberapa ratus unit per tahun. Salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut bahkan menggambarkan sisa stok rudal di kawasan sebagai “sangat rendah dan mengkhawatirkan”. Ketergantungan Washington pada rudal Tomahawk dalam konflik ini dinilai akan memaksa pemerintah mengambil langkah strategis, termasuk kemungkinan memindahkan stok dari wilayah lain seperti Indo-Pasifik. Selain itu, diperlukan upaya jangka panjang untuk meningkatkan produksi guna mengisi kembali persediaan. Meski demikian, juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menegaskan bahwa militer AS tetap memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan operasi. Ia menyatakan bahwa AS memiliki semua yang dibutuhkan “untuk melaksanakan misi apa pun pada waktu dan tempat yang dipilih Presiden dan dalam jangka waktu apa pun.” Seperti diketahui, sejak 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan dan korban sipil, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di Timur Tengah. Eskalasi konflik ini juga berdampak pada sektor energi global. Ketegangan di kawasan menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia—yang turut menekan produksi dan ekspor energi serta mendorong kenaikan harga di pasar dunia.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Parlemen Inggris Desak Penguatan Pertahanan Mandiri, Kurangi Ketergantungan pada AS
Komite Parlemen Inggris mendesak pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri, menyusul kekhawatiran bahwa Eropa tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan perlindungan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik militer. Dalam laporan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Jumat, komite menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi skenario terburuk. "Untuk mempersiapkan skenario terburuk, di mana Eropa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Amerika Serikat jika terjadi krisis, Pemerintah Inggris harus bekerja sama dengan mitra Eropa untuk berinvestasi dalam kemampuan internal sendiri untuk mengimbangi potensi penarikan tersebut," demikian isi laporan tersebut. Komite juga mendorong Inggris memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara di luar kawasan Eropa guna memperkuat posisi geopolitiknya. Selain itu, pemerintah diminta bersiap untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, baik dalam hal pertahanan nuklir maupun konvensional, serta dalam operasi intelijen. Laporan tersebut turut menyoroti kelemahan dalam tata kelola keamanan nasional di dalam negeri. Para anggota parlemen menemukan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antar departemen terkait isu keamanan nasional. "Sepanjang penyelidikan, kami menemukan kurangnya kejelasan mengenai departemen mana yang akan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek keamanan nasional," tulis komite. Tak hanya itu, mekanisme pengawasan di tingkat kabinet juga dinilai belum cukup kuat untuk memastikan pelaksanaan strategi keamanan nasional berjalan secara terpadu di seluruh pemerintahan. Rekomendasi ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti, mendorong Inggris untuk memperkuat kemandirian dalam sektor pertahanan dan keamanan.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Kuba Minta Vatikan Jadi Penengah dengan AS di Tengah Krisis Energi
Pemerintah Kuba dilaporkan meminta Vatikan untuk menjadi penengah dalam hubungan dengan Amerika Serikat di tengah krisis energi yang semakin memburuk di negara kepulauan tersebut. Media The Washington Post melaporkan, pembicaraan meningkat sejak akhir Februari setelah Duta Besar AS untuk Vatikan, Brian Burch, dan diplomat AS di Kuba, Mike Hammer, bertemu dengan Uskup Agung Paul Richard Gallagher di Roma. Sepekan kemudian, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez melakukan kunjungan ke Vatikan untuk bertemu Paus Leo XIV serta Kardinal Pietro Parolin. Dalam pertemuan tersebut, Kuba meminta bantuan mendesak dari Takhta Suci untuk meringankan krisis yang melanda negaranya, sekaligus mengundang Paus untuk berkunjung ke Karibia. Dalam diskusi lanjutan, Parolin juga didesak untuk menyampaikan kepada Washington mengenai kondisi kritis yang dihadapi Kuba. Pada hari yang sama, Parolin kembali bertemu dengan perwakilan AS guna membahas situasi tersebut. Vatikan disebut tengah mengupayakan jalur diplomasi yang lebih lunak guna menghindari skenario konflik seperti yang terjadi di Venezuela. Sebelumnya, Takhta Suci memang memiliki rekam jejak dalam membantu meredakan ketegangan antara AS dan Kuba, termasuk dalam proses normalisasi hubungan kedua negara . Di sisi lain, kebijakan Washington turut memperburuk situasi. Pada Januari lalu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan pengenaan tarif terhadap negara yang memasok minyak ke Kuba, serta menetapkan keadaan darurat nasional dengan alasan ancaman keamanan. Pemerintah Kuba menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk melemahkan perekonomian negara dan memperburuk kondisi hidup masyarakat. Krisis energi yang terjadi saat ini memang berdampak luas, termasuk pemadaman listrik dan tekanan ekonomi yang semakin berat . Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel sebelumnya juga mengonfirmasi bahwa Havana tengah membuka jalur negosiasi dengan Washington. Ia menegaskan Kuba siap melanjutkan dialog berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati sistem politik masing-masing negara.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Konflik Iran Ganggu Deportasi Migran, AS Tunda Penerbangan Pemulangan
Operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran berdampak pada kebijakan imigrasi, khususnya upaya deportasi migran asal Iran. Media Politico melaporkan pada Jumat bahwa konflik yang sedang berlangsung memaksa penundaan sejumlah penerbangan deportasi. Sejak lama, hubungan tegang antara Washington dan Teheran memang menjadi kendala dalam proses pemulangan warga Iran. Meski begitu, beberapa penerbangan deportasi sempat dilakukan sejak akhir tahun lalu. Namun, pemerintahan Presiden Donald Trump dalam dokumen pengadilan menyebutkan bahwa penerbangan carter yang dijadwalkan pekan ini dibatalkan. Penundaan itu terjadi karena deportasi ke Iran untuk sementara dihentikan akibat konflik militer yang masih berlangsung. Situasi ini kini tengah menjadi perhatian pengadilan federal. Hakim sedang mempertimbangkan apakah para tahanan asal Iran yang ditahan oleh otoritas imigrasi AS masih memiliki kemungkinan untuk dideportasi dalam waktu dekat. Jika tidak, pengadilan berpotensi membebaskan mereka dari tahanan imigrasi atau memberi kesempatan untuk mengajukan pembebasan melalui sidang jaminan. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk tetap menegakkan hukum imigrasi. "Kami akan terus menggunakan semua opsi hukum untuk mendeportasi imigran ilegal," demikian pernyataan resmi yang dikutip. Sebelumnya, pada 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah. Sejak dilantik sebagai presiden ke-47, Trump juga menegaskan komitmennya untuk menekan imigrasi ilegal dan menjalankan program deportasi massal. Ia bahkan menetapkan keadaan darurat nasional untuk menangani krisis perbatasan Amerika Serikat.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Turki Usulkan Gencatan Senjata Sementara untuk Buka Jalan Negosiasi Timur Tengah
Pemerintah Turki mengusulkan gencatan senjata sementara guna meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah dan membuka peluang dimulainya perundingan damai. Menurut laporan Middle East Eye, Senin (23/3), Ankara tengah aktif melakukan komunikasi dengan Amerika Serikat dan Iran untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan. Sumber diplomatik Turki menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Turki saat ini juga tengah membentuk kelompok perundingan bersama mitra dari Eropa, Timur Tengah, dan kawasan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meredam konflik serta menyeimbangkan pengaruh Israel di kawasan. Namun demikian, Ankara disebut masih meragukan keberlangsungan gencatan senjata jangka panjang, termasuk komitmen Israel untuk tidak kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Di sisi lain, tuntutan Presiden AS Donald Trump agar Iran menghentikan sepenuhnya program pengayaan uranium dinilai menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel serta pangkalan militer AS di berbagai wilayah Timur Tengah. Awalnya, Amerika Serikat dan Israel menyatakan serangan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap dugaan ancaman program nuklir Iran. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, keduanya juga menyatakan keinginan untuk melihat terjadinya perubahan kekuasaan di Iran.
Internasional
| Selasa, 24 Maret 2026
Ketua Parlemen Iran Bantah Negosiasi dengan AS, Sebut Isu Hoaks Manipulasi Pasar
Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf membantah adanya perundingan antara negaranya dengan Amerika Serikat dan menyebut kabar tersebut sebagai “berita palsu”. “Tidak ada negosiasi yang berjalan dengan Amerika Serikat. Laporan berita palsu tersebut dimaksudkan untuk memanipulasi pasar finansial dan minyak serta untuk melarikan diri dari kekacauan yang menjebak AS dan Israel,” ujar Ghalibaf melalui akun media sosial X, Senin. Ia menambahkan bahwa rakyat Iran menuntut hukuman yang tegas bagi pihak yang dianggap sebagai agresor. Menurutnya, seluruh pejabat Iran tetap solid mendukung kepemimpinan negara hingga tujuan perang tercapai. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya menyebut dialog dengan Teheran dalam dua hari terakhir berlangsung “sangat baik dan produktif”. Trump juga menyatakan telah memerintahkan penundaan serangan terhadap infrastruktur pembangkit listrik dan energi Iran selama lima hari sebagai bagian dari upaya membuka ruang diplomasi. Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Selasa, 24 Maret 2026
Trump Klaim Ada Diskusi Intens dengan Iran, Singgung Perubahan Rezim
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa negaranya telah melakukan diskusi “intens” dengan Iran, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Teheran. Dalam wawancara telepon yang dilaporkan media AS, Trump bahkan menyebut bahwa situasi yang terjadi di Iran saat ini dapat digambarkan sebagai “perubahan rezim”. Dalam laporan CNBC, Trump mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga pekan. Namun, detail mengenai pembicaraan tersebut—termasuk siapa saja yang terlibat serta di mana berlangsung—tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, pihak Teheran dengan tegas membantah adanya negosiasi, dan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Trump juga menyatakan bahwa AS sangat bertekad untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, serta berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan kemajuan signifikan. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan militer untuk menghentikan sementara serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari, guna membuka peluang diplomasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Senin, 23 Maret 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Kemlu RI Siagakan Opsi Evakuasi WNI di Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
PIFA, Internasional - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa KBRI Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah eskalasi ketegangan dengan Amerika Serikat, serta telah menyiapkan opsi evakuasi apabila diperlukan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, meski situasi di Teheran dan sejumlah kota lain masih terpantau kondusif, status keamanan Siaga 1 yang diberlakukan Kemlu RI untuk Iran sejak Juni 2025 tetap berlaku. “Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” kata Heni dalam pernyataan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, dalam upaya memastikan keselamatan WNI, KBRI Teheran secara rutin menjalin komunikasi aktif dengan para WNI yang berada di Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Meski demikian, Kemlu RI tetap mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. “Kepada seluruh WNI di Iran diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, turut memantau perkembangan situasi terkini, serta menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran,” ujar Heni. Ketegangan antara AS dan Iran belum mereda meskipun kedua negara berkomitmen melanjutkan perundingan bilateral secara tidak langsung pada Maret mendatang. Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan mengancam bahwa “hal-hal yang sangat buruk” akan terjadi jika kesepakatan gagal tercapai. Trump sebelumnya juga menyebut sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju Iran. Laporan media Financial Times menyebutkan bahwa sebanyak 16 kapal perang dengan total sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 jet tempur telah disiagakan AS di berbagai pangkalan di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, serta Korea Selatan, untuk meminta warganya yang masih berada di Iran agar segera meninggalkan negara tersebut.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Internasional
UNICEF: Hampir 700 Ribu Warga Mengungsi Akibat Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
PIFA, Internasional - Eskalasi konflik antara Israel dan Lebanon memaksa hampir 700.000 orang meninggalkan rumah mereka, termasuk sekitar 200.000 anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh UNICEF dalam pernyataan resminya pada Senin (9/3). Menurut badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, pengungsian massal terjadi di berbagai wilayah Lebanon akibat meningkatnya intensitas pertempuran dalam beberapa hari terakhir. “Pengungsian massal di seluruh Lebanon telah memaksa hampir 700.000 orang – termasuk sekitar 200.000 anak – meninggalkan rumah mereka, menambah jumlah puluhan ribu orang yang sebelumnya sudah mengungsi akibat eskalasi,” demikian pernyataan UNICEF. UNICEF juga melaporkan sedikitnya 83 anak tewas dan 254 lainnya terluka sejak pertempuran meningkat pada 2 Maret. Secara keseluruhan, dalam 28 bulan terakhir konflik di Lebanon telah menyebabkan 329 anak tewas dan 1.632 lainnya mengalami luka-luka. Namun dalam enam hari terakhir saja, jumlah korban anak meningkat drastis. “Hanya dalam enam hari terakhir, jumlah anak yang tewas naik 25 persen, sehingga totalnya mencapai angka yang mengerikan yakni 412 anak,” bunyi pernyataan tersebut. Eskalasi konflik bermula pada 2 Maret ketika serentetan roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Kelompok militan Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah daerah berpenduduk di Lebanon, termasuk wilayah ibu kota Beirut. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran, dengan ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman di dalam negeri.
Internasionald
| Selasa, 10 Maret 2026
Internasional
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
PIFA, Internasional - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Christina Aryani mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua pekerja migran Indonesia (PMI), dari Iran. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3). Evakuasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Christina mengatakan langkah evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI di luar negeri, termasuk para pekerja migran. Secara keseluruhan, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri atas 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan. Dua PMI yang telah dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, yang berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Keduanya telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026. “Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” ujar Christina. Berdasarkan rilis Kemlu, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu. Christina menegaskan bahwa meskipun Iran bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut. “Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya. Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan Kemlu dan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan para PMI tetap mendapat pelindungan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026