Internasional
Penasihat Trump Desak AS Segera Cari Jalan Keluar dari Konflik dengan Iran
PIFA, Internasional - Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak agar Washington segera mencari jalan keluar dari konflik dengan Iran. Mereka menilai tujuan utama operasi militer terhadap Iran telah tercapai. Hal tersebut dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Senin (9/3), mengutip sumber yang mengetahui pembahasan internal di pemerintahan AS. Desakan tersebut muncul di tengah lonjakan harga minyak global serta kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu tekanan politik di dalam negeri. Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran akan segera berakhir. Namun sejumlah pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa situasi di lapangan membuat penarikan diri dari konflik tidak akan mudah dilakukan. Menurut mereka, selama Teheran terus melancarkan serangan terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Israel tetap siap menyerang target di Iran, maka peluang bagi AS untuk keluar dari konflik secara cepat menjadi kecil. Seorang pejabat AS juga menyebut Trump tidak akan menghentikan operasi militer sebelum mencapai kemenangan yang dianggap memuaskan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Trump kerap terkejut dengan sikap Iran yang dinilai tidak bersedia mengakomodasi tuntutan AS dan Israel meskipun berada di bawah tekanan militer. Ketegangan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran kemudian melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai titik di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 10 Maret 2026
Trending
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Korsel Sambut Gencatan Senjata 10 Hari Israel-Lebanon, Apresiasi Peran AS
Internasional
| Jumat, 17 April 2026
Iran Dikabarkan Serang Pangkalan Diego Garcia, Tunjukkan Jangkauan Rudal Jarak Jauh
Internasional
| Jumat, 20 Maret 2026
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa 7,4 dan Tsunami di Jepang
Internasional
| Senin, 20 April 2026
83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS
Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026
Iran Tolak Gencatan Senjata Sementara, Dorong Akhir Konflik Total di Timur Tengah
Internasional
| Jumat, 17 April 2026
Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran Jika Tolak Kesepakatan
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Wall Street Journal: AS Akan Tarik 1.000 Pasukan Tersisa dari Suriah dalam Dua Bulan
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Lebanon Tegaskan Pisahkan Isu Iran dalam Negosiasi dengan Israel
Internasional
| Senin, 13 April 2026
Berita Terbaru
Internasional
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak
Kantor Cabang Federal Bureau of Investigation (FBI) di Atlanta bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menuntaskan penyelidikan bersama selama beberapa tahun yang berujung pada pembongkaran jaringan phishing global canggih. Dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa penyelidikan ini menjadi kolaborasi siber pertama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang secara khusus menargetkan pengembang perangkat phishing bernama “W3LL”. Kepala Agen Khusus FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sebuah ekosistem kejahatan siber yang terorganisir. “Ini bukan sekadar phishing—ini adalah platform kejahatan siber yang lengkap. Dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum dalam dan luar negeri untuk melindungi masyarakat,” ujarnya. Operasi tersebut berhasil mengamankan tersangka pengembang berinisial G.L. oleh Polri, sekaligus melaksanakan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan berbagai aset serta perangkat keras berisi bukti penting terkait ribuan target di seluruh dunia. Infrastruktur phishing ini didukung oleh pasar daring bernama “W3LLSTORE”. Dalam periode 2019 hingga 2023, platform tersebut memfasilitasi penjualan lebih dari 25.000 akun yang diretas serta akses ilegal ke berbagai sistem. Bahkan, hanya dalam kurun 2023 hingga 2024, perangkat phishing itu digunakan untuk menargetkan lebih dari 17.000 korban di hampir seluruh benua. Secara keseluruhan, pengembang W3LL diduga memfasilitasi pencurian ribuan kredensial akun serta mencoba melakukan transaksi penipuan dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp350 miliar. Perwakilan FBI, Robert Lafferty, menjelaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerja sama erat antara tim siber FBI Atlanta, Bareskrim Polri, dan Kepolisian Nusa Tenggara Timur di Kupang. “Sementara FBI memantau jejak digital dan melacak aliran dana di Amerika Serikat, Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti digital,” ujar Lafferty dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/4). Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berskala global.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Internasional
PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluhkan kurangnya waktu istirahat akibat padatnya aktivitas sebagai kepala pemerintahan. Keluhan tersebut disampaikan Takaichi saat bertemu dengan politikus senior Jepang, Akira Amari, di kantornya pada Kamis. “Saya ingin tidur sedikit lebih lama,” ujar Takaichi kepada Amari, yang juga dikenal sebagai mantan menteri perdagangan sekaligus ajudan dekat mendiang Shinzo Abe. Takaichi, yang kini berusia 65 tahun, baru menjabat sebagai perdana menteri selama enam bulan setelah memenangkan pemilu pada Oktober 2025. Kemenangannya mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung slogan “bekerja, bekerja, dan bekerja” sebagai komitmen terhadap tugas negara. Namun, padatnya aktivitas membuat waktu istirahatnya sangat terbatas. Dalam rapat komite parlemen awal April, Takaichi mengakui bahwa waktu tidurnya “cukup singkat” karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan tugas pemerintahan. Ia juga berupaya membawa pekerjaan ke kediaman resminya agar tetap produktif, meski hal tersebut berdampak pada pola hidupnya. Takaichi diketahui telah pindah ke kediaman resmi perdana menteri bersama suaminya sejak akhir tahun lalu. Selain masalah tidur, ia juga sempat mengeluhkan keterbatasan dalam hal makanan. Pada Februari lalu, Takaichi menyebut dirinya tidak diperbolehkan berbelanja atau memesan makanan dari kediaman resmi. “Jika saya kehabisan makanan beku, tamatlah sudah,” ujarnya saat itu. Usai pertemuan, Amari menyampaikan kepada wartawan bahwa Takaichi juga menyinggung kesulitan dalam mengatur waktu makan di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemimpin Jepang tersebut dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara dengan kebutuhan pribadi sehari-hari.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Internasional
Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis, saat merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menjelaskan, dalam ketentuan UNCLOS, negara kepulauan tidak diperkenankan memberlakukan tarif di selat-selat yang menjadi jalur pelayaran internasional. Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas laut yang saling menguntungkan bagi semua negara. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, dan saling mendukung,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali posisi Indonesia. “Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, sempat mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujarnya. Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan diakui sebagai jalur internasional yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Berita Populer
Internasional
Penasihat Trump Desak AS Segera Cari Jalan Keluar dari Konflik dengan Iran
PIFA, Internasional - Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak agar Washington segera mencari jalan keluar dari konflik dengan Iran. Mereka menilai tujuan utama operasi militer terhadap Iran telah tercapai. Hal tersebut dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Senin (9/3), mengutip sumber yang mengetahui pembahasan internal di pemerintahan AS. Desakan tersebut muncul di tengah lonjakan harga minyak global serta kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu tekanan politik di dalam negeri. Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran akan segera berakhir. Namun sejumlah pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa situasi di lapangan membuat penarikan diri dari konflik tidak akan mudah dilakukan. Menurut mereka, selama Teheran terus melancarkan serangan terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Israel tetap siap menyerang target di Iran, maka peluang bagi AS untuk keluar dari konflik secara cepat menjadi kecil. Seorang pejabat AS juga menyebut Trump tidak akan menghentikan operasi militer sebelum mencapai kemenangan yang dianggap memuaskan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Trump kerap terkejut dengan sikap Iran yang dinilai tidak bersedia mengakomodasi tuntutan AS dan Israel meskipun berada di bawah tekanan militer. Ketegangan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran kemudian melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai titik di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 10 Maret 2026
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Internasional
Korsel Sambut Gencatan Senjata 10 Hari Israel-Lebanon, Apresiasi Peran AS
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan menyambut baik perjanjian gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. “Kami menyambut baik pengumuman gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon,” kata juru bicara kementerian tersebut, seperti dikutip kantor berita Yonhap News Agency, Jumat. Pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan tersebut. Selain itu, otoritas Seoul menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Korsel turut berharap kesepakatan ini dapat menjadi momentum bagi kemajuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membantu memulihkan stabilitas di kawasan Timur Tengah, termasuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah sepakat melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pukul 21.00 waktu setempat, sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian di kawasan.
Internasional
| Jumat, 17 April 2026
Feeds
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak
Kantor Cabang Federal Bureau of Investigation (FBI) di Atlanta bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menuntaskan penyelidikan bersama selama beberapa tahun yang berujung pada pembongkaran jaringan phishing global canggih. Dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa penyelidikan ini menjadi kolaborasi siber pertama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang secara khusus menargetkan pengembang perangkat phishing bernama “W3LL”. Kepala Agen Khusus FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sebuah ekosistem kejahatan siber yang terorganisir. “Ini bukan sekadar phishing—ini adalah platform kejahatan siber yang lengkap. Dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum dalam dan luar negeri untuk melindungi masyarakat,” ujarnya. Operasi tersebut berhasil mengamankan tersangka pengembang berinisial G.L. oleh Polri, sekaligus melaksanakan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan berbagai aset serta perangkat keras berisi bukti penting terkait ribuan target di seluruh dunia. Infrastruktur phishing ini didukung oleh pasar daring bernama “W3LLSTORE”. Dalam periode 2019 hingga 2023, platform tersebut memfasilitasi penjualan lebih dari 25.000 akun yang diretas serta akses ilegal ke berbagai sistem. Bahkan, hanya dalam kurun 2023 hingga 2024, perangkat phishing itu digunakan untuk menargetkan lebih dari 17.000 korban di hampir seluruh benua. Secara keseluruhan, pengembang W3LL diduga memfasilitasi pencurian ribuan kredensial akun serta mencoba melakukan transaksi penipuan dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp350 miliar. Perwakilan FBI, Robert Lafferty, menjelaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerja sama erat antara tim siber FBI Atlanta, Bareskrim Polri, dan Kepolisian Nusa Tenggara Timur di Kupang. “Sementara FBI memantau jejak digital dan melacak aliran dana di Amerika Serikat, Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti digital,” ujar Lafferty dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/4). Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berskala global.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluhkan kurangnya waktu istirahat akibat padatnya aktivitas sebagai kepala pemerintahan. Keluhan tersebut disampaikan Takaichi saat bertemu dengan politikus senior Jepang, Akira Amari, di kantornya pada Kamis. “Saya ingin tidur sedikit lebih lama,” ujar Takaichi kepada Amari, yang juga dikenal sebagai mantan menteri perdagangan sekaligus ajudan dekat mendiang Shinzo Abe. Takaichi, yang kini berusia 65 tahun, baru menjabat sebagai perdana menteri selama enam bulan setelah memenangkan pemilu pada Oktober 2025. Kemenangannya mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung slogan “bekerja, bekerja, dan bekerja” sebagai komitmen terhadap tugas negara. Namun, padatnya aktivitas membuat waktu istirahatnya sangat terbatas. Dalam rapat komite parlemen awal April, Takaichi mengakui bahwa waktu tidurnya “cukup singkat” karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan tugas pemerintahan. Ia juga berupaya membawa pekerjaan ke kediaman resminya agar tetap produktif, meski hal tersebut berdampak pada pola hidupnya. Takaichi diketahui telah pindah ke kediaman resmi perdana menteri bersama suaminya sejak akhir tahun lalu. Selain masalah tidur, ia juga sempat mengeluhkan keterbatasan dalam hal makanan. Pada Februari lalu, Takaichi menyebut dirinya tidak diperbolehkan berbelanja atau memesan makanan dari kediaman resmi. “Jika saya kehabisan makanan beku, tamatlah sudah,” ujarnya saat itu. Usai pertemuan, Amari menyampaikan kepada wartawan bahwa Takaichi juga menyinggung kesulitan dalam mengatur waktu makan di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemimpin Jepang tersebut dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara dengan kebutuhan pribadi sehari-hari.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis, saat merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menjelaskan, dalam ketentuan UNCLOS, negara kepulauan tidak diperkenankan memberlakukan tarif di selat-selat yang menjadi jalur pelayaran internasional. Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas laut yang saling menguntungkan bagi semua negara. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, dan saling mendukung,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali posisi Indonesia. “Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, sempat mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujarnya. Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan diakui sebagai jalur internasional yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia.
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa 7,4 dan Tsunami di Jepang
Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang disertai peringatan tsunami di Jepang bagian utara, Senin. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya melalui KBRI Tokyo terus memantau situasi di wilayah terdampak. “Hingga saat ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa,” kata Heni dalam pernyataan tertulis. Ia menjelaskan, KBRI Tokyo telah menerima informasi mengenai peringatan tsunami di wilayah Prefektur Aomori, Prefektur Iwate, dan sebagian Hokkaido setelah gempa terjadi. Menurutnya, komunikasi intensif terus dilakukan dengan komunitas diaspora WNI, khususnya di Aomori dan Iwate, guna memastikan keselamatan mereka. Kemlu juga mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk terus memantau peringatan tsunami serta mengikuti arahan evakuasi dari otoritas setempat. Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat, KBRI Tokyo menyediakan layanan hotline di nomor +81-80-3506-8612 atau +81-80-4940-7419. Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), gempa terjadi pukul 07.52 GMT dengan episentrum sekitar 71 kilometer dari Kota Miyako, Iwate. Sementara pemerintah Jepang mencatat magnitudo gempa mencapai 7,5. Peringatan tsunami pun dikeluarkan untuk wilayah Aomori, Hokkaido, dan Iwate di pesisir Samudera Pasifik. Laporan Kyodo News menyebutkan layanan kereta cepat sempat dihentikan antara Tokyo dan Aomori akibat gempa tersebut. Meski demikian, pemerintah Jepang memastikan tidak ada kondisi abnormal yang terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir di Aomori dan Miyagi.
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Ukraina Harap Turki Fasilitasi Pertemuan Putin-Zelensky
Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menyatakan harapan agar Turki dapat menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden Rusia dan Ukraina guna mendorong proses perdamaian. “Kami telah menghubungi Turki untuk mempertimbangkan penyelenggaraan pertemuan Zelenskyy dan Putin, dengan kemungkinan dihadiri Presiden Erdogan dan Presiden Trump. Kami siap untuk pertemuan tersebut,” ujar Sybiha dalam wawancara dengan Ukrinform, Minggu. Pertemuan yang dimaksud berpotensi mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dengan kemungkinan kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan kesiapan negaranya untuk menjadi tuan rumah perundingan, baik di tingkat teknis maupun tingkat tertinggi. “Dalam kontak antara presiden kami dan Bapak Putin serta Zelenskyy, yang terhormat, kesediaan Turki untuk menyelenggarakan pembicaraan termasuk di tingkat tertinggi telah disampaikan. Namun, situasi di sini tidak hanya bergantung pada keinginan kami, tetapi juga pada kemauan semua pihak yang terlibat,” kata Fidan dalam konferensi pers. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada 15 Maret lalu menyebut bahwa pembicaraan terkait Ukraina sempat tertunda karena Amerika Serikat fokus pada isu lain. Ia menambahkan Rusia masih menunggu kelanjutan dialog, meski waktu dan lokasi belum ditentukan. Sejak awal tahun, delegasi Rusia dan Ukraina dengan keterlibatan Amerika Serikat telah menggelar tiga putaran perundingan. Pertemuan terakhir berlangsung di Jenewa pada 17–18 Februari.
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Dubes RI Serukan Asia Pasifik Jadi Teladan Kerja Sama di Tengah Ketegangan Global
Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Hari Prabowo, menyerukan negara-negara Asia dan Pasifik untuk terus menjadi contoh kerja sama di tengah tekanan geopolitik global. Dalam sambutannya pada pembukaan Sidang ke-82 UNESCAP di Bangkok, Thailand, Senin, Dubes Hari menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan tidak terjebak dalam rivalitas. “Asia Pasifik harus memimpin dengan contoh. Janganlah kita teralihkan dengan rivalitas; kita harus terus dipandu oleh kerja sama demi kemajuan bersama,” ujarnya, sebagaimana disiarkan melalui UN Web TV. Ia menilai kawasan Asia Pasifik perlu menjadi teladan bagi kerja sama internasional, dengan UNESCAP berperan sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan melalui kolaborasi yang menghasilkan dampak nyata, termasuk bagi kelompok rentan. Menurutnya, ketahanan kawasan selama ini tercermin dari pembangunan yang berorientasi ke depan, mulai dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga inovasi di berbagai sektor. “Kita proaktif dalam menyambut sumber pertumbuhan baru, termasuk transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, dan inklusi keuangan,” kata Hari. Dengan berbagai keunggulan tersebut, ia mengajak negara-negara anggota UNESCAP memastikan kawasan Asia Pasifik tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi global, tetapi juga sebagai penentu arah dunia. Hari juga menegaskan pentingnya peran strategis UNESCAP dalam mendorong pencapaian Agenda 2030, serta tanggung jawab bersama seluruh negara anggota untuk mewujudkannya. “Kita harus bekerja keras demi martabat setiap manusia, termasuk melalui kemajuan ekonomi dan sosial,” tuturnya. Sidang ke-82 UNESCAP berlangsung pada 20–24 April 2026 di Bangkok, Thailand, dengan fokus memperkuat kerja sama guna memastikan tidak ada pihak yang tertinggal di tengah dinamika global. Pertemuan ini diikuti lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota dan diselenggarakan bersama oleh UNESCAP, Azerbaijan, dan Thailand.
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Iran Buka Kembali Wilayah Udara Secara Bertahap dalam Empat Fase
Otoritas penerbangan Iran mengumumkan rencana pembukaan kembali wilayah udara secara bertahap melalui empat fase, seiring meredanya ketegangan di kawasan. Mengutip laporan Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), Minggu (19/4), fase pertama akan memungkinkan penerbangan transit kembali beroperasi. Selanjutnya, fase kedua mencakup pembukaan penerbangan dari bandara di wilayah timur Iran. Pada fase ketiga, operasional di dua bandara utama, yakni Bandara Mehrabad dan Bandara Imam Khomeini, akan dipulihkan. Sementara fase keempat dan terakhir mencakup pembukaan penerbangan dari bandara di wilayah barat Iran. Wakil direktur Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyatakan bahwa penjualan tiket pesawat untuk sementara masih ditangguhkan. “Masyarakat harus memperhatikan pengumuman resmi untuk mengetahui status bandara terbaru dan opsi pembelian tiket,” ujarnya seperti dikutip IRIB. Namun, belum ada kepastian jadwal kapan proses pembukaan kembali tersebut akan dimulai. Sementara itu, laporan Mehr News Agency menyebutkan bahwa pemulihan operasional penerbangan di seluruh bandara akan dilakukan secara bertahap, bergantung pada kesiapan teknis serta koordinasi antara otoritas militer dan sipil. Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran dengan serangan ke wilayah Israel dan sejumlah negara di kawasan yang menampung aset militer AS. Konflik tersebut mereda setelah diberlakukannya gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang dimediasi Pakistan. Washington dan Teheran juga telah menggelar pembicaraan di Islamabad guna mencapai kesepakatan damai jangka panjang, sementara upaya untuk melanjutkan negosiasi masih terus berlangsung.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Lebih dari 23.000 Warga Palestina Ditangkap Sejak Oktober 2023, Termasuk Perempuan dan Anak
Palestinian Prisoners Society (PPS) melaporkan bahwa lebih dari 23.000 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, telah ditangkap oleh pasukan Israel sejak pecahnya konflik di Gaza pada Oktober 2023. Dalam laporan yang dirilis pada Ahad, PPS menyebut angka tersebut mencakup seluruh individu yang pernah ditahan, baik yang masih berada dalam tahanan maupun yang telah dibebaskan. Penangkapan dilakukan dalam berbagai situasi, mulai dari penggerebekan di rumah, penahanan di pos pemeriksaan militer, hingga mereka yang menyerah di bawah tekanan atau bahkan dijadikan sandera. PPS mencatat bahwa sekitar 700 perempuan termasuk di antara yang ditahan, baik dari wilayah Israel, Gaza, maupun Tepi Barat. Selain itu, sekitar 1.800 anak juga turut menjadi korban penahanan. Laporan tersebut juga menyoroti nasib jurnalis. Lebih dari 240 jurnalis dilaporkan telah ditahan sejak awal konflik, dengan 43 di antaranya masih berada dalam tahanan, termasuk tiga jurnalis perempuan. Seorang jurnalis asal Nablus, Marwan Harzallah, dilaporkan meninggal dunia saat berada dalam tahanan Israel. Selain penangkapan, PPS mengungkap adanya peningkatan pelanggaran yang menyertai operasi tersebut. Praktik yang dilaporkan meliputi pemukulan berat, intimidasi terhadap tahanan dan keluarga mereka, penghancuran serta vandalisme rumah, penyitaan kendaraan, uang, dan perhiasan, hingga kerusakan infrastruktur secara luas. Pelanggaran tersebut terutama terjadi di kamp-kamp pengungsi di wilayah Tulkarm dan Jenin. PPS juga menyebut bahwa dalam sejumlah kasus, penangkapan disertai dengan eksekusi di lapangan, termasuk terhadap anggota keluarga tahanan, serta interogasi intensif yang berdampak pada ribuan warga di berbagai wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah insiden penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4). “Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin (Sabtu) di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?” tulis Trump melalui akun Truth Social, Minggu. Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan bahwa sedikitnya dua kapal komersial diserang saat melintasi Selat Hormuz. Informasi tersebut diperoleh dari sumber keamanan maritim dan pelayaran, menyusul pengumuman Iran terkait pemulihan kontrol militer atas jalur perairan strategis itu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat sejak akhir Februari, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada deklarasi resmi mengenai dimulainya kembali konflik terbuka, Amerika Serikat dilaporkan mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saat ini, para mediator internasional masih berupaya mengupayakan putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran Jika Tolak Kesepakatan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan milik Iran apabila Teheran menolak proposal kesepakatan yang diajukan Washington. "Kami menawarkan KESEPAKATAN yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerima itu sebab, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan semua Pembangkit Listrik, dan Jembatan, di Iran. TIDAK ADA LAGI PRIA BAIK!" tulis Trump melalui akun Truth Social. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump menyebut bahwa perwakilan Amerika Serikat sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk mengikuti perundingan terkait Iran. Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Namun, pembicaraan lanjutan yang digelar di Islamabad dilaporkan berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai dimulainya kembali permusuhan, Amerika Serikat dilaporkan mulai menutup akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Hingga kini, para mediator internasional masih berupaya mengatur putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan antara kedua pihak.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Penasihat Trump Desak AS Segera Cari Jalan Keluar dari Konflik dengan Iran
PIFA, Internasional - Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak agar Washington segera mencari jalan keluar dari konflik dengan Iran. Mereka menilai tujuan utama operasi militer terhadap Iran telah tercapai. Hal tersebut dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Senin (9/3), mengutip sumber yang mengetahui pembahasan internal di pemerintahan AS. Desakan tersebut muncul di tengah lonjakan harga minyak global serta kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu tekanan politik di dalam negeri. Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran akan segera berakhir. Namun sejumlah pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa situasi di lapangan membuat penarikan diri dari konflik tidak akan mudah dilakukan. Menurut mereka, selama Teheran terus melancarkan serangan terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Israel tetap siap menyerang target di Iran, maka peluang bagi AS untuk keluar dari konflik secara cepat menjadi kecil. Seorang pejabat AS juga menyebut Trump tidak akan menghentikan operasi militer sebelum mencapai kemenangan yang dianggap memuaskan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Trump kerap terkejut dengan sikap Iran yang dinilai tidak bersedia mengakomodasi tuntutan AS dan Israel meskipun berada di bawah tekanan militer. Ketegangan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran kemudian melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai titik di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 10 Maret 2026
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Internasional
Korsel Sambut Gencatan Senjata 10 Hari Israel-Lebanon, Apresiasi Peran AS
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan menyambut baik perjanjian gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. “Kami menyambut baik pengumuman gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon,” kata juru bicara kementerian tersebut, seperti dikutip kantor berita Yonhap News Agency, Jumat. Pemerintah Korea Selatan juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam memfasilitasi tercapainya kesepakatan tersebut. Selain itu, otoritas Seoul menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik untuk mematuhi ketentuan gencatan senjata serta menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Korsel turut berharap kesepakatan ini dapat menjadi momentum bagi kemajuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membantu memulihkan stabilitas di kawasan Timur Tengah, termasuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Sebelumnya, Donald Trump menyatakan bahwa Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah sepakat melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pukul 21.00 waktu setempat, sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian di kawasan.
Internasional
| Jumat, 17 April 2026