Internasional
Trump Klaim Ada Diskusi Intens dengan Iran, Singgung Perubahan Rezim
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa negaranya telah melakukan diskusi “intens” dengan Iran, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Teheran. Dalam wawancara telepon yang dilaporkan media AS, Trump bahkan menyebut bahwa situasi yang terjadi di Iran saat ini dapat digambarkan sebagai “perubahan rezim”. Dalam laporan CNBC, Trump mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga pekan. Namun, detail mengenai pembicaraan tersebut—termasuk siapa saja yang terlibat serta di mana berlangsung—tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, pihak Teheran dengan tegas membantah adanya negosiasi, dan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Trump juga menyatakan bahwa AS sangat bertekad untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, serta berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan kemajuan signifikan. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan militer untuk menghentikan sementara serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari, guna membuka peluang diplomasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Senin, 23 Maret 2026
Trending
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Krisis Listrik Venezuela Memburuk, Pegawai Negeri Diminta Kerja Setiap Dua Hari
Internasional
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Israel Perintahkan Penghancuran Jembatan di Lebanon, Targetkan Jalur Hizbullah
Internasional
| Minggu, 22 Maret 2026
Palestina Kecam Israel Culik Relawan Flotilla Termasuk WNI
Internasional
| Selasa, 19 Mei 2026
Laporan CNN: Azerbaijan Disebut Jadi Basis Operasi Rahasia Israel saat Perang dengan Iran
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Kabut Asap Lintas Batas, 591 Sekolah di Sarawak Malaysia Ditutup
Internasional
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Kemlu Siapkan Rencana Pemulangan WNI yang Ditangkap Israel
Internasional
| Senin, 18 Mei 2026
Kemlu RI: 9 WNI yang Ditangkap Israel Kini Berada di Pelabuhan Ashdod
Internasional
| Rabu, 20 Mei 2026
Trump Ancam Gempur Iran Lagi usai Sebut MoU Perdamaian "Sudah Berakhir"
Internasional
| Rabu, 8 Juli 2026
Ekspor Senjata Israel Tembus Rekor, Capai Rp342 Triliun di Tengah Konflik Global
Internasional
| Selasa, 2 Juni 2026
Berita Terbaru
Internasional
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Internasional
Presiden Iran Sebut Negaranya dalam Perang Skala Penuh Lawan AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya saat ini berada dalam "perang skala penuh" melawan Amerika Serikat (AS), mulai dari bidang ekonomi, militer hingga keamanan."Kita sedang berada dalam perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh," kata Pezeshkian dalam pidatonya yang disiarkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, seperti dilaporkan Anadolu Agency.Pezeshkian mengatakan pemerintah Iran terus berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat tekanan terhadap negaranya. Ia mengakui pemerintah merasa "malu" atas persoalan ekonomi yang terjadi, tetapi menegaskan Iran akan tetap bertahan menghadapi tekanan dan sanksi AS.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan rencana untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran."Trump dengan mudah mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang paling berat atau paling mengerikan terhadap Iran," ujar Pezeshkian.Menurutnya, Teheran tetap "berdiri teguh" dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat di tengah situasi yang disebutnya sebagai "perang yang tidak seimbang".Iran Klaim Tetap BertahanPezeshkian juga menyinggung prediksi pihak yang berseberangan dengan Iran bahwa negaranya akan mengalami kondisi seperti Venezuela jika pemerintahannya jatuh.Namun, ia menilai prediksi tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, Pezeshkian mengatakan Iran justru menunjukkan kekuatan melalui perlawanan, solidaritas, dan persatuan masyarakat."Musuh telah memperkirakan bahwa jika Iran jatuh, negara itu akan menjadi seperti Venezuela. Bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi Iran malah menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan kohesinya," tegasnya.Ia menambahkan pemerintah Iran terus berupaya mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di dalam negeri.Teheran, kata Pezeshkian, berusaha "dengan segenap kekuatan kami untuk menghindari perpecahan, konflik, dan ego".Hubungan Iran-AS Kembali TegangHubungan Iran dan AS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni. Kesepakatan tersebut dimediasi Pakistan dan Qatar dan disebut mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari.Kedua negara kemudian sepakat melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun, proses tersebut kembali terhenti karena perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan navigasi di Selat Hormuz.Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi perdagangan serta distribusi minyak dan gas dunia.Pernyataan Pezeshkian menegaskan kembali tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah tekanan ekonomi, sanksi, serta persoalan keamanan yang masih membayangi hubungan kedua negara.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Internasional
Zelensky Tolak Pemilu Ukraina Digelar di Tengah Perang
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemilu dalam kondisi saat ini justru berisiko memecah persatuan Ukraina. "Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," kata Zelensky dalam pernyataan resmi, Minggu (23/8), seperti dilansir CBS News. Pernyataan tersebut disampaikan empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak agar pemilu tetap digelar meski perang masih berlangsung. Dalam sebuah video pada Selasa (18/8), Fedorov menyerukan agar warga Ukraina tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya. "Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov. Fedorov juga mengatakan rakyat Ukraina tidak seharusnya takut membicarakan kemungkinan pemilu di tengah perang. "Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" katanya. Ukraina sendiri masih memberlakukan darurat militer sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama masa darurat militer berlangsung. Jadi Tantangan Politik bagi Zelensky Seruan Fedorov dipandang sebagai salah satu tantangan politik terbesar terhadap pemerintahan Zelensky sejak perang pecah. Meski demikian, Fedorov tidak menyatakan apakah dirinya memiliki ambisi politik. Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyinggung adanya persoalan yang harus dijawab Zelensky terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya. Fedorov sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan pada pertengahan Juli. Pemecatan itu disebut berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan antara dirinya dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut sempat memicu aksi protes di sejumlah kota Ukraina. Selama menjabat, Fedorov dikenal berperan dalam meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia serta memperkuat produksi persenjataan dalam negeri.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Berita Populer
Internasional
Trump Klaim Ada Diskusi Intens dengan Iran, Singgung Perubahan Rezim
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa negaranya telah melakukan diskusi “intens” dengan Iran, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Teheran. Dalam wawancara telepon yang dilaporkan media AS, Trump bahkan menyebut bahwa situasi yang terjadi di Iran saat ini dapat digambarkan sebagai “perubahan rezim”. Dalam laporan CNBC, Trump mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga pekan. Namun, detail mengenai pembicaraan tersebut—termasuk siapa saja yang terlibat serta di mana berlangsung—tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, pihak Teheran dengan tegas membantah adanya negosiasi, dan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Trump juga menyatakan bahwa AS sangat bertekad untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, serta berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan kemajuan signifikan. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan militer untuk menghentikan sementara serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari, guna membuka peluang diplomasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Senin, 23 Maret 2026
Internasional
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Internasional
Krisis Listrik Venezuela Memburuk, Pegawai Negeri Diminta Kerja Setiap Dua Hari
Pemerintah Venezuela memangkas jam kerja pegawai negeri sebagai upaya mengurangi beban konsumsi listrik yang terus meningkat dan menekan jaringan kelistrikan nasional.Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan bahwa pegawai sektor publik akan menerapkan pola kerja bergantian sebagai bagian dari langkah penghematan energi."pekerja sektor publik akan bekerja setiap dua hari sekali dan setengah hari kerja untuk semua karyawan," kata Rodriguez, Rabu (12/8).Kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk layanan yang dianggap vital, termasuk sektor kesehatan.Langkah penghematan diambil setelah permintaan listrik Venezuela mencapai level tertinggi dalam hampir satu dekade. Sepanjang tahun ini, kebutuhan listrik tercatat mencapai 15.726 megawatt (MW), sementara kapasitas pasokan yang tersedia hanya sekitar 12.000 MW.Rodriguez mengatakan lonjakan konsumsi listrik tidak semata-mata disebabkan kondisi cuaca. Pertumbuhan ekonomi juga disebut ikut meningkatkan kebutuhan energi nasional."Jaringan listrik nasional telah mengalami permintaan yang tinggi bukan hanya karena situasi iklim, tetapi juga karena pertumbuhan ekonomi," ujar Rodriguez, Selasa (11/8).Krisis listrik tersebut paling terasa di wilayah di luar Caracas. Pemadaman yang semakin sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir bahkan memicu aksi protes masyarakat.Sejumlah daerah pedalaman Venezuela diketahui telah mengalami pemadaman listrik selama bertahun-tahun. Para ahli mengaitkan persoalan tersebut dengan buruknya pengelolaan jaringan serta minimnya perawatan infrastruktur kelistrikan.Berbeda dengan daerah lain, Caracas relatif lebih jarang mengalami pemadaman. Meski demikian, sejumlah gangguan listrik mulai dilaporkan terjadi di ibu kota dalam beberapa pekan terakhir.Rodriguez mengumumkan kebijakan pengurangan jam kerja tersebut ketika menandatangani perjanjian dengan perusahaan Argentina IMPSA. Kesepakatan itu ditujukan untuk menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah selatan negara bagian Bolivar.Sebelumnya, pemerintah Venezuela juga mencapai kesepakatan dengan perusahaan utilitas asal Amerika Serikat, General Electric, untuk meningkatkan pasokan listrik pada Juni.Di tengah tekanan dari Washington, pemerintahan Rodriguez juga mulai membuka sektor ekonomi dan sumber daya Venezuela bagi perusahaan-perusahaan asing.
Internasional
| Sabtu, 15 Agustus 2026
Feeds
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Presiden Iran Sebut Negaranya dalam Perang Skala Penuh Lawan AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya saat ini berada dalam "perang skala penuh" melawan Amerika Serikat (AS), mulai dari bidang ekonomi, militer hingga keamanan."Kita sedang berada dalam perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh," kata Pezeshkian dalam pidatonya yang disiarkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, seperti dilaporkan Anadolu Agency.Pezeshkian mengatakan pemerintah Iran terus berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat tekanan terhadap negaranya. Ia mengakui pemerintah merasa "malu" atas persoalan ekonomi yang terjadi, tetapi menegaskan Iran akan tetap bertahan menghadapi tekanan dan sanksi AS.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan rencana untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran."Trump dengan mudah mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang paling berat atau paling mengerikan terhadap Iran," ujar Pezeshkian.Menurutnya, Teheran tetap "berdiri teguh" dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat di tengah situasi yang disebutnya sebagai "perang yang tidak seimbang".Iran Klaim Tetap BertahanPezeshkian juga menyinggung prediksi pihak yang berseberangan dengan Iran bahwa negaranya akan mengalami kondisi seperti Venezuela jika pemerintahannya jatuh.Namun, ia menilai prediksi tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, Pezeshkian mengatakan Iran justru menunjukkan kekuatan melalui perlawanan, solidaritas, dan persatuan masyarakat."Musuh telah memperkirakan bahwa jika Iran jatuh, negara itu akan menjadi seperti Venezuela. Bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi Iran malah menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan kohesinya," tegasnya.Ia menambahkan pemerintah Iran terus berupaya mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di dalam negeri.Teheran, kata Pezeshkian, berusaha "dengan segenap kekuatan kami untuk menghindari perpecahan, konflik, dan ego".Hubungan Iran-AS Kembali TegangHubungan Iran dan AS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni. Kesepakatan tersebut dimediasi Pakistan dan Qatar dan disebut mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari.Kedua negara kemudian sepakat melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun, proses tersebut kembali terhenti karena perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan navigasi di Selat Hormuz.Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi perdagangan serta distribusi minyak dan gas dunia.Pernyataan Pezeshkian menegaskan kembali tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah tekanan ekonomi, sanksi, serta persoalan keamanan yang masih membayangi hubungan kedua negara.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Zelensky Tolak Pemilu Ukraina Digelar di Tengah Perang
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemilu dalam kondisi saat ini justru berisiko memecah persatuan Ukraina. "Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," kata Zelensky dalam pernyataan resmi, Minggu (23/8), seperti dilansir CBS News. Pernyataan tersebut disampaikan empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak agar pemilu tetap digelar meski perang masih berlangsung. Dalam sebuah video pada Selasa (18/8), Fedorov menyerukan agar warga Ukraina tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya. "Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov. Fedorov juga mengatakan rakyat Ukraina tidak seharusnya takut membicarakan kemungkinan pemilu di tengah perang. "Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" katanya. Ukraina sendiri masih memberlakukan darurat militer sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama masa darurat militer berlangsung. Jadi Tantangan Politik bagi Zelensky Seruan Fedorov dipandang sebagai salah satu tantangan politik terbesar terhadap pemerintahan Zelensky sejak perang pecah. Meski demikian, Fedorov tidak menyatakan apakah dirinya memiliki ambisi politik. Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyinggung adanya persoalan yang harus dijawab Zelensky terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya. Fedorov sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan pada pertengahan Juli. Pemecatan itu disebut berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan antara dirinya dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut sempat memicu aksi protes di sejumlah kota Ukraina. Selama menjabat, Fedorov dikenal berperan dalam meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia serta memperkuat produksi persenjataan dalam negeri.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Singapura Persingkat Khutbah Salat Jumat Imbas Cuaca Panas dan Kabut Asap Karhutla RI
Dewan Agama Islam Singapura (MUIS) memutuskan mempersingkat durasi khutbah Salat Jumat mulai pekan ini. Kebijakan tersebut diambil di tengah cuaca panas dan ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. MUIS menyebut langkah tersebut bertujuan menjaga kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah dalam kondisi cuaca yang menantang. "Mulai pekan ini, sesi khutbah Jumat akan dipersingkat untuk membantu menjaga kenyamanan jemaah selama kondisi cuaca yang menantang ini," demikian pernyataan MUIS seperti dikutip The Star. Khutbah Jumat yang biasanya terdiri dari enam hingga tujuh halaman kini akan dipersingkat menjadi kurang dari empat halaman. MUIS berharap kebijakan tersebut dapat memudahkan jemaah berkumpul dan beribadah dengan tetap merasa nyaman di tengah kondisi cuaca panas. "Semoga langkah ini akan memudahkan para jemaah untuk berkumpul, beribadah, dan tetap merasa nyaman dalam kondisi cuaca yang menantang ini," demikian pernyataan tersebut. Khutbah Jumat di Singapura ditulis Kantor Mufti MUIS di bawah bimbingan mufti, yang merupakan otoritas Islam tertinggi di negara tersebut dalam mengawasi persoalan keagamaan. Pada paruh kedua Agustus 2026, suhu maksimum harian di Singapura diperkirakan mencapai 33-34 derajat Celsius. Selain cuaca panas, Singapura juga berpotensi terdampak kabut asap dari karhutla di Indonesia. Titik panas dan kepulan asap telah terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Jika kebakaran memburuk, asap berpotensi terbawa hingga ke Singapura dan negara tetangga lainnya. Sejumlah wilayah Malaysia bahkan telah mengalami penurunan kualitas udara akibat kabut asap karhutla.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Panglima Militer Pakistan Dijadwalkan Temui Pejabat Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
Panglima Militer Pakistan Field Marshal Asim Munir dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Teheran, Iran, Senin (24/8). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerja sama bilateral sekaligus mendorong stabilitas keamanan di kawasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengonfirmasi kedatangan Munir bersama delegasi tingkat tinggi Pakistan. Munir dijadwalkan bertemu dan melakukan pembahasan strategis dengan sejumlah pejabat tinggi Iran. Baqaei mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pakistan membantu memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan. Kunjungan Munir berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Pakistan selama ini berupaya memainkan peran sebagai mediator dengan menjaga komunikasi dengan kedua pihak untuk mencegah konflik berkembang menjadi bentrokan yang lebih luas. Sebelumnya, AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 17 Juni untuk membuka negosiasi menuju kesepakatan damai permanen. Namun, proses diplomasi tersebut mengalami kebuntuan akibat perbedaan pandangan terkait jaminan keamanan, kebebasan navigasi, serta isu Selat Hormuz. Ketegangan kemudian meningkat pada 8-24 Juli ketika AS melancarkan serangan udara terhadap sejumlah target di Iran. Teheran merespons dengan menyerang fasilitas dan instalasi militer AS di sejumlah negara Arab, termasuk Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Kunjungan Panglima Militer Pakistan ke Teheran diharapkan dapat membuka kembali jalur dialog antara pihak-pihak yang terlibat dan membantu meredakan ketegangan geopolitik di kawasan.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Singapura Dinobatkan sebagai Negara Paling Bising di Dunia
Singapura dinobatkan sebagai negara paling bising di dunia berdasarkan pemeringkatan global terbaru yang disusun agensi perjalanan Go2Africa. Dalam riset bertajuk Noise-Free Nations Index, Singapura hanya memperoleh skor ketenangan 6,78 dari 10. Pemeringkatan tersebut mengukur sejumlah indikator yang berkaitan dengan potensi kebisingan dan ketenangan suatu negara. Seperti dilansir VN Express, terdapat tujuh indikator utama yang digunakan, yakni kepadatan penduduk, jumlah wisatawan, luas wilayah pedesaan, kawasan lindung, jumlah kendaraan bermotor, keberadaan bandara, serta jaringan kereta api. Singapura memiliki kepadatan sekitar 8.436 penduduk dan 23.609 wisatawan per kilometer persegi. Sebagai negara-kota, wilayah pedesaan atau area hijau di Singapura juga hanya mencakup sekitar 30 persen dari total wilayahnya. Kondisi tersebut membuat ruang yang benar-benar tenang relatif sulit ditemukan. Tingginya aktivitas transportasi turut menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya skor ketenangan Singapura. Jaringan Mass Rapid Transit (MRT) Singapura kini memiliki lebih dari 170 stasiun yang tersebar di enam jalur utama. Moda transportasi tersebut juga melayani lebih dari tiga juta penumpang setiap hari. Singapura juga memiliki Bandara Changi yang berdiri di atas lahan lebih dari satu juta meter persegi dan terdiri atas empat terminal. Pariwisata Ikut Menambah Kepadatan Aktivitas pariwisata menjadi faktor lain yang membuat Singapura memiliki tingkat kepadatan tinggi. Sepanjang 2025, Singapura menerima sekitar 16,9 juta kunjungan wisatawan internasional, meningkat 2,3 persen dibandingkan 2024. Sektor pariwisata juga mencatat rekor pendapatan sebesar 32,8 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp457 triliun. Dalam pemeringkatan Go2Africa, Maladewa menempati posisi kedua sebagai negara paling bising, disusul Barbados di posisi ketiga. Sebaliknya, Bhutan dinobatkan sebagai negara paling tenang dan minim polusi suara di dunia. Negara kerajaan di kawasan Himalaya tersebut memiliki karakteristik wilayah yang jauh berbeda dari Singapura, dengan kepadatan penduduk dan aktivitas transportasi yang lebih rendah.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Komedian China Guo Degang Diselidiki Gegara Jadikan Lagu Patriotik Bahan Candaan
Aktor sekaligus komedian China, Guo Degang, tengah diperiksa pemerintah setempat setelah diduga melakukan improvisasi terhadap lagu patriotik dan menjadikannya bahan candaan saat tampil di Wuhan. Guo, komedian crosstalk atau xiangsheng berusia 53 tahun, kini berada dalam penyelidikan. Namun, belum diketahui sejauh mana proses tersebut telah berlangsung. Dikutip dari AFP, Minggu (23/8), Biro Kebudayaan dan Pariwisata Wuhan mengonfirmasi adanya penyelidikan terhadap Guo, tetapi tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Guo juga tidak dapat dihubungi melalui media sosial. Akun Weibo miliknya diketahui tidak aktif sejak 9 Agustus 2026. Menurut laporan media lokal, Guo diduga melakukan improvisasi saat membawakan lagu patriotik Playing My Beloved Pipa dalam pertunjukan crosstalk di Wuhan pada Juli 2026. Lagu yang dirilis pada 1956 tersebut berkisah tentang pejuang China yang mengalahkan tentara Jepang dalam Perang Dunia II. Pada 2019, lagu itu diakui sebagai salah satu karya yang merayakan berdirinya Republik Rakyat China. Dalam pertunjukan tersebut, Guo diduga mengubah bagian lirik yang berbunyi "sunyi di Danau Weishan" menjadi "sunyi di Kota Terlarang" dan membawakannya dengan sentuhan komedi. Media The Paper melaporkan, berdasarkan keterangan Biro Kebudayaan dan Pariwisata Wuhan, improvisasi tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak berwenang sebelum pertunjukan. Guo kemudian diselidiki atas dugaan pelanggaran aturan mengenai pertunjukan komersial. Sejumlah tempat pertunjukan di kota lain di China juga dilaporkan menunda penampilan Guo sepanjang Agustus 2026 dan menawarkan pengembalian uang tiket kepada penonton. Guo yang berasal dari Tianjin dikenal sebagai salah satu tokoh yang membantu menghidupkan kembali seni dialog komedi cepat atau xiangsheng di China pada era 2000-an dan 2010-an. Ia pernah tampil dalam acara tahunan Spring Festival Gala yang disiarkan CCTV serta di Great Hall of the People di Beijing. Pemerintah China diketahui menerapkan pengawasan ketat terhadap dunia seni dan dalam beberapa tahun terakhir memperkuat aturan untuk melindungi pahlawan serta simbol nasional dari tindakan yang dianggap merendahkan. Pengawasan terhadap pertunjukan komedi juga semakin ketat di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping. Pada 2023, pemerintah China menjatuhkan denda jutaan dolar kepada sebuah grup komedi dan menangguhkan pertunjukan mereka tanpa batas waktu setelah seorang komedian membuat lelucon yang dianggap menyindir militer.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Harry Kalah Gugatan Privasi, Wajib Bayar Rp230 Miliar ke Daily Mail
Pangeran Harry bersama sejumlah selebritas Inggris kalah dalam gugatan privasi terhadap penerbit Daily Mail, Associated Newspapers. Pengadilan juga memerintahkan para penggugat membayar biaya hukum awal sebesar £9,54 juta atau sekitar Rp230,2 miliar dalam waktu tujuh hari. Selain Harry, gugatan tersebut melibatkan penyanyi Elton John dan suaminya David Furnish, aktris Liz Hurley dan Sadie Frost, politikus Simon Hughes, serta Baroness Doreen Lawrence. Dikutip dari Variety, Jumat (21/8), pembayaran awal tersebut merupakan bagian dari total biaya perkara sebesar £34,4 juta atau sekitar Rp830,1 miliar yang dituntut Associated Newspapers. Hakim Nicklin belum memutus apakah para penggugat harus menanggung seluruh biaya tersebut. Namun, ia menolak membatasi pembayaran awal karena dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak penerbit. Sebelumnya, Associated Newspapers meminta pembayaran di muka lebih dari £9,9 juta. Sementara tim hukum Harry dan para penggugat mengusulkan angka £7,9 juta. Gugatan terkait dugaan pengumpulan informasi ilegal tersebut telah ditolak secara keseluruhan pada bulan lalu. Majelis hakim menilai para penggugat tidak mampu memberikan bukti yang cukup kuat selama persidangan. Dalam putusan setebal 436 halaman, Hakim Nicklin juga menilai fokus gugatan bergeser dari tuduhan awal mengenai kebohongan menjadi kritik yang lebih luas terhadap penyelidikan dan respons Associated Newspapers terhadap Leveson Inquiry. Putusan itu memicu kekecewaan Harry dan para penggugat lainnya. Dalam pernyataan bersama setelah persidangan, Harry dan Doreen Lawrence menyatakan mereka datang ke pengadilan untuk mencari keadilan dan akuntabilitas, tetapi tidak mendapatkannya. Sebaliknya, Associated Newspapers menyambut keputusan tersebut dan menyebut putusan Hakim Nicklin sebagai kritik keras terhadap upaya yang dinilai bertujuan merusak reputasi surat kabar beserta jurnalis, editor, dan eksekutifnya.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Putin dan Trump Berpeluang Bertemu di KTT APEC China November
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpeluang bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di China pada November 2026. Peluang pertemuan tersebut terbuka apabila kedua pemimpin negara mengonfirmasi kehadiran dalam KTT APEC. Penasihat kebijakan luar negeri Kremlin Yury Ushakov mengatakan pertemuan Putin dan Trump sangat mungkin terjadi apabila keduanya hadir dalam agenda yang sama. "Jika kedua pemimpin hadir dalam acara yang sama, menurut saya mereka berdua dipastikan tidak terhindarkan untuk saling bertemu dan berbincang," ujar Ushakov dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah Rusia, VGTRK, Minggu (23/8/2026), seperti dilansir Anadolu. Meski demikian, Ushakov menegaskan hingga kini belum ada rencana resmi ataupun agenda yang ditetapkan terkait pertemuan bilateral Putin dan Trump. Menurutnya, pelaksanaan KTT APEC di China masih sekitar tiga bulan lagi sehingga masih banyak agenda internasional yang akan dihadiri kedua pemimpin sebelum pertemuan tersebut. "Kita harus menjalani hari hingga saat itu tiba. Sebelum APEC, kita masih memiliki banyak agenda acara internasional besar lainnya," tambah Ushakov. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kembali menyoroti dukungan negara-negara Barat terhadap Ukraina. Dalam wawancara dengan VGTRK, Lavrov mengatakan negara-negara anggota NATO dan Uni Eropa (UE) tidak dapat melepaskan tanggung jawab publik atas bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina. Lavrov menilai kebijakan negara-negara Barat tersebut merupakan bagian dari sentimen anti-Rusia. Ia mengatakan Moskow akan memperhitungkan setiap tindakan yang diambil oleh para pemimpin politik Barat, termasuk dari Inggris, Brussel, Paris, Berlin, serta negara-negara anggota NATO dan UE lainnya. "Mereka tahu apa yang sedang mereka perbuat dan sekarang mencoba untuk menarik diri dari publik secara perlahan. Usaha pencitraan itu tidak akan berhasil," tegas Lavrov.
Internasional
| Minggu, 23 Agustus 2026
Kabut Asap Lintas Batas, 591 Sekolah di Sarawak Malaysia Ditutup
Sebanyak 591 sekolah di Sarawak, Malaysia, ditutup pada Jumat (21/8/2026) akibat memburuknya kualitas udara yang dipicu kabut asap lintas batas.Kabut asap tersebut meluas seiring kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan dan Sumatra.Dikutip dari The New Straits Times, data Malaysian Air Pollutant Index Management System menunjukkan indeks polusi udara (API) di Serian, wilayah yang berada dekat perbatasan Malaysia-Indonesia, mencapai 242 pada Jumat pukul 06.00 waktu setempat.Angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat.Sejumlah wilayah lain di Sarawak juga mencatat kualitas udara yang buruk. Indeks API di Sri Aman mencapai 189, Kuching 188, Samarahan 180, Sarikei 172, Sibu 156, Bintulu 153, Kapit 107, dan Samalaju 36.Dalam indeks tersebut, angka API 0-50 masuk kategori baik, 51-100 sedang, 101-200 tidak sehat, 201-300 sangat tidak sehat, sedangkan angka di atas 300 dikategorikan berbahaya.Menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap lintas batas, sebanyak 591 sekolah yang berada di bawah pengawasan 10 Kantor Pendidikan Distrik di Sarawak ditutup.Departemen Pendidikan Sarawak menyatakan penutupan tersebut mencakup 509 sekolah dasar dengan total 107.590 siswa serta 82 sekolah menengah dengan 89.733 siswa.Sekolah-sekolah yang ditutup berada di bawah pengawasan Kantor Pendidikan Distrik Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubok Antu, dan Betong.
Internasional
| Sabtu, 22 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Trump Klaim Ada Diskusi Intens dengan Iran, Singgung Perubahan Rezim
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa negaranya telah melakukan diskusi “intens” dengan Iran, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak Teheran. Dalam wawancara telepon yang dilaporkan media AS, Trump bahkan menyebut bahwa situasi yang terjadi di Iran saat ini dapat digambarkan sebagai “perubahan rezim”. Dalam laporan CNBC, Trump mengisyaratkan adanya perubahan besar dalam upaya menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama tiga pekan. Namun, detail mengenai pembicaraan tersebut—termasuk siapa saja yang terlibat serta di mana berlangsung—tidak dijelaskan secara rinci. Sementara itu, pihak Teheran dengan tegas membantah adanya negosiasi, dan menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Trump juga menyatakan bahwa AS sangat bertekad untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, serta berharap pembicaraan tersebut dapat menghasilkan kemajuan signifikan. Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa ia telah menginstruksikan militer untuk menghentikan sementara serangan terhadap pembangkit listrik dan infrastruktur energi Iran selama lima hari, guna membuka peluang diplomasi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.300 orang. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara di kawasan seperti Yordania dan Irak, termasuk negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer AS. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.
Internasional
| Senin, 23 Maret 2026
Internasional
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Internasional
Krisis Listrik Venezuela Memburuk, Pegawai Negeri Diminta Kerja Setiap Dua Hari
Pemerintah Venezuela memangkas jam kerja pegawai negeri sebagai upaya mengurangi beban konsumsi listrik yang terus meningkat dan menekan jaringan kelistrikan nasional.Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan bahwa pegawai sektor publik akan menerapkan pola kerja bergantian sebagai bagian dari langkah penghematan energi."pekerja sektor publik akan bekerja setiap dua hari sekali dan setengah hari kerja untuk semua karyawan," kata Rodriguez, Rabu (12/8).Kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk layanan yang dianggap vital, termasuk sektor kesehatan.Langkah penghematan diambil setelah permintaan listrik Venezuela mencapai level tertinggi dalam hampir satu dekade. Sepanjang tahun ini, kebutuhan listrik tercatat mencapai 15.726 megawatt (MW), sementara kapasitas pasokan yang tersedia hanya sekitar 12.000 MW.Rodriguez mengatakan lonjakan konsumsi listrik tidak semata-mata disebabkan kondisi cuaca. Pertumbuhan ekonomi juga disebut ikut meningkatkan kebutuhan energi nasional."Jaringan listrik nasional telah mengalami permintaan yang tinggi bukan hanya karena situasi iklim, tetapi juga karena pertumbuhan ekonomi," ujar Rodriguez, Selasa (11/8).Krisis listrik tersebut paling terasa di wilayah di luar Caracas. Pemadaman yang semakin sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir bahkan memicu aksi protes masyarakat.Sejumlah daerah pedalaman Venezuela diketahui telah mengalami pemadaman listrik selama bertahun-tahun. Para ahli mengaitkan persoalan tersebut dengan buruknya pengelolaan jaringan serta minimnya perawatan infrastruktur kelistrikan.Berbeda dengan daerah lain, Caracas relatif lebih jarang mengalami pemadaman. Meski demikian, sejumlah gangguan listrik mulai dilaporkan terjadi di ibu kota dalam beberapa pekan terakhir.Rodriguez mengumumkan kebijakan pengurangan jam kerja tersebut ketika menandatangani perjanjian dengan perusahaan Argentina IMPSA. Kesepakatan itu ditujukan untuk menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga air di wilayah selatan negara bagian Bolivar.Sebelumnya, pemerintah Venezuela juga mencapai kesepakatan dengan perusahaan utilitas asal Amerika Serikat, General Electric, untuk meningkatkan pasokan listrik pada Juni.Di tengah tekanan dari Washington, pemerintahan Rodriguez juga mulai membuka sektor ekonomi dan sumber daya Venezuela bagi perusahaan-perusahaan asing.
Internasional
| Sabtu, 15 Agustus 2026