Internasional
Hamas Bersumpah Balas Dendam Atas Kematian Ismail Haniyeh di Teheran
PIFA, Internasional - Kelompok perlawanan Hamas berjanji akan membalas Israel setelah pemimpin mereka, Ismail Haniyeh, tewas dalam sebuah serangan di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7). Haniyeh, yang memimpin operasi politik Hamas di Qatar, tewas di kediamannya di ibu kota Iran tersebut saat sedang melakukan kunjungan untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Anggota biro politik Hamas, Mousa Abu Marzook, mengutuk pembunuhan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan. "Bersumpah untuk membalas dendam atas kesyahidan kepala biro politik gerakan perlawanan Palestina Ismail Haniyeh," demikian laporan media Iran, Mehr News, yang mengutip pernyataan Marzook. Hamas menuduh Israel sebagai dalang di balik serangan ini, menambah ketegangan di tengah situasi yang sudah memanas antara kedua belah pihak. Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah Hamas melancarkan serangan dadakan ke Israel pada Oktober 2023, yang kemudian dibalas dengan agresi besar-besaran oleh Israel ke Jalur Gaza. Dalam operasi balasan tersebut, lebih dari 39.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Meskipun komunitas internasional telah mendesak kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata permanen, hingga saat ini seruan tersebut belum berhasil dilaksanakan. (ad)
Iran
| Rabu, 31 Juli 2024
Trending
34 WNI Korban Perusahaan Online Scam di Poipet Kamboja Berhasil Dievakuasi ke Phnom Penh
Kamboja
| Senin, 14 Desember 2022
Ngeri! Drone Ukraina Hantam Moskow, Rusia Ancam Balas Dendam
Rusia
| Selasa, 25 Juli 2023
Bangga, Patung Sukarno Bakal Dibangun di Moskow Rusia
Rusia
| Minggu, 11 Juni 2023
Pria di Korut Dieksekusi Mati karena Nonton K-Pop
Korea Utara
| Rabu, 3 Juli 2024
UAS Dikabarkan Dideportasi Dari Singapura, Dubes RI: UAS Tidak Diizinkan Berkunjung
Singapura
| Selasa, 17 Mei 2022
Daftar Lengkap Peraih Piala Oscar 2022
Amerika Serikat
| Senin, 28 Maret 2022
Kekhawatiran soal Dominasi Teknologi Meningkat, AS Pertimbangkan Batasi Perusahaan AI China DeepSeek
Amerika Serikat
| Kamis, 17 April 2025
Kanada Resmi Terapkan Balasan Tarif ke AS, Berlaku Mulai 9 April
Kanada
| Rabu, 9 April 2025
Terbaik di Kelasnya, Tank Canggih Harimau Buatan Indonesia-Turki Selesai Produksi Perdana
Turki
| Jumat, 18 Maret 2022
Indonesia Kecam Keras Serangan Israel terhadap Sekolah di Gaza
Indonesia
| Senin, 8 Juli 2024
Berita Terbaru
Internasional
Prabowo Temui Putin di Moskow untuk Konsultasi
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12). Prabowo mengatakan bahwa kedatangannya ke Rusia bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik kedua negara yang dinilai berada pada tingkat yang sangat baik."Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dengan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik," ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut.Prabowo menuturkan bahwa saat berada di Jakarta, ia juga telah bertemu dengan berbagai tokoh asal Rusia, baik dari sektor pemerintahan maupun kalangan pengusaha. Ia menyebut diskusi yang berlangsung sangat produktif dan menghasilkan banyak tindak lanjut positif.
Internasional
| Kamis, 11 Desember 2025
Internasional
Bentrokan Perbatasan Thailand–Kamboja Tewaskan Tiga Tentara Thailand
PIFA, Internasional - Sedikitnya tiga tentara Thailand dilaporkan tewas dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara. Media Thailand menyebutkan konflik tersebut masih terus berlanjut sejak awal Desember. Militer Thailand membenarkan bahwa tiga prajuritnya meninggal dunia dan 29 lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan pasukan Kamboja yang terjadi sejak 7 Desember. Informasi itu dilaporkan Thai Enquirer pada Selasa (9/12). Sehari sebelumnya, sedikitnya tujuh warga sipil di Kamboja dilaporkan tewas akibat serangan udara jet tempur F-16 milik Thailand. Serangan udara tersebut kembali berlanjut pada Selasa, setelah Tentara Kerajaan Thailand menuduh pasukan Kamboja menembakkan artileri yang merusak dua rumah warga di wilayah Ban Khok Thahan pada Senin malam. Sementara itu, pemerintah Kamboja membantah tudingan tersebut dan justru menuduh Thailand melakukan “operasi militer agresif” di wilayah kedaulatan Kamboja. Hubungan kedua negara Asia Tenggara yang bertetangga itu diketahui memburuk sejak Juli lalu akibat sengketa perbatasan yang memicu sejumlah bentrokan fatal. Ketegangan sempat mereda setelah pada 26 Oktober pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan damai di Kuala Lumpur. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, insiden kekerasan kembali terjadi meski gencatan senjata telah disepakati. Pada Senin, Presiden AS Donald Trump mendesak Thailand dan Kamboja untuk sepenuhnya menghormati perjanjian gencatan senjata dan segera mengakhiri konflik. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyerukan kepada kedua pihak agar menahan diri demi mencegah eskalasi lebih lanjut.
Internasional
| Rabu, 10 Desember 2025
Internasional
PBB Soroti Pembatasan Akses Israel di Gaza, Hampir Tujuh Petugas Kemanusiaan Ditolak Setiap Hari
PIFA, Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa penolakan akses oleh Israel terhadap petugas kemanusiaan di Jalur Gaza masih menjadi persoalan serius. Dalam tujuh minggu terakhir, rata-rata hampir tujuh orang per hari dilaporkan dicegah untuk ikut serta dalam misi kemanusiaan. Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kondisi di Gaza tetap mengerikan, sementara kebutuhan penduduk jauh melampaui kemampuan komunitas kemanusiaan untuk merespons. Hal itu disampaikan Dujarric dalam konferensi pers pada Senin (8/12). Menurutnya, berbagai kendala terus menghambat penyaluran bantuan. Hambatan tersebut meliputi persoalan keamanan, tantangan bea cukai, penundaan dan penolakan kargo, pembatasan akses penyeberangan, serta terbatasnya rute distribusi bantuan di dalam wilayah Gaza. Dujarric menambahkan bahwa situasi ini sangat mempersulit upaya PBB dan para mitranya untuk mendistribusikan kebutuhan dasar, seperti perlengkapan tempat tinggal, air bersih, sanitasi, kebersihan, hingga perlengkapan pendidikan bagi warga sipil. Ia juga mengungkapkan bahwa OCHA telah berulang kali memperingatkan soal pembatasan akses dan pergerakan di Gaza. Dalam periode 13 Oktober hingga 4 Desember, tercatat sebanyak 295 kontraktor, 28 staf PBB, dan 21 tenaga kesehatan ditolak oleh otoritas Israel untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PBB. “Penolakan ini mengganggu perencanaan kemanusiaan dan memaksa kami serta para mitra melakukan penyesuaian mendadak. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas kepemimpinan misi atau bahkan menyebabkan misi dibatalkan sepenuhnya jika tidak tersedia personel pengganti,” ujar Dujarric. PBB, lanjutnya, terus menyerukan agar diberikan akses tanpa hambatan bagi barang dan layanan kemanusiaan. Semua pembatasan diminta untuk dicabut agar bantuan dapat ditingkatkan dan menjangkau seluruh warga Gaza yang membutuhkan pertolongan. Sebagai informasi, perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku di Jalur Gaza pada 10 Oktober, berdasarkan rencana yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata tersebut secara parsial menghentikan serangan Israel selama dua tahun terakhir yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Internasional
| Selasa, 9 Desember 2025
Berita Populer
Internasional
Hamas Bersumpah Balas Dendam Atas Kematian Ismail Haniyeh di Teheran
PIFA, Internasional - Kelompok perlawanan Hamas berjanji akan membalas Israel setelah pemimpin mereka, Ismail Haniyeh, tewas dalam sebuah serangan di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7). Haniyeh, yang memimpin operasi politik Hamas di Qatar, tewas di kediamannya di ibu kota Iran tersebut saat sedang melakukan kunjungan untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Anggota biro politik Hamas, Mousa Abu Marzook, mengutuk pembunuhan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan. "Bersumpah untuk membalas dendam atas kesyahidan kepala biro politik gerakan perlawanan Palestina Ismail Haniyeh," demikian laporan media Iran, Mehr News, yang mengutip pernyataan Marzook. Hamas menuduh Israel sebagai dalang di balik serangan ini, menambah ketegangan di tengah situasi yang sudah memanas antara kedua belah pihak. Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah Hamas melancarkan serangan dadakan ke Israel pada Oktober 2023, yang kemudian dibalas dengan agresi besar-besaran oleh Israel ke Jalur Gaza. Dalam operasi balasan tersebut, lebih dari 39.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Meskipun komunitas internasional telah mendesak kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata permanen, hingga saat ini seruan tersebut belum berhasil dilaksanakan. (ad)
Iran
| Rabu, 31 Juli 2024
Internasional
34 WNI Korban Perusahaan Online Scam di Poipet Kamboja Berhasil Dievakuasi ke Phnom Penh
Berita Internasional, PIFA - Sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang WNI/PMI asal Sulawesi Utara dibebaskan pada 9 Desember lalu. Setelahnya, KBRI Phnom Penh intensif berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan Imigrasi Kamboja untuk mengevakuasi mereka dari Poipet ke Phnom Penh, pada Senin (12/12/2022). Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Haseng mengatakan, Tim Perlindungan WNI KBRI Phnom Penh telah menemui para WNI untuk memastikan mereka dalam keadaan baik dan aman. "Selanjutnya Tim akan melakukan pendalaman dan identifikasi korban TPPO dan proses pemulangan ke Indonesia," ungkap dia. Dubes Sudirman menerangkan, ke-34 WNI/PMI itu kini ditampung di Central Police di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kamboja di Phnom Penh untuk menjalani proses wawancara dan penyelidikan oleh Kepolisian Kamboja yang diperkirakan akan memakan waktu 3-5 hari. Sejak Januari 2020 hingga Oktober tahun 2022, KBRI Phnom Penh telah menangani kasus korban penipuan online sebanyak 679 orang dan jumlahnya terus bertambah. “Kami prihatin dengan banyaknya kasus serupa yang terus bermunculan. Kita perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dari hulu" tegas Dubes Sudirman. Deteksi dini di hulu menjadi kunci dari upaya pencegahan terjadinya kasus ini berulang kembali. Pemerintah senantiasa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah, menjaga dan melaporkan modus-modus penipuan kerja ke luar negeri di media sosial. Dubes Sudirman menambahkan, dari pendalaman kasus selama ini, tak semua WNI adalah korban. "Ada juga di antara mereka yang menjadi perekrut, bahkan ada yang setelah dipulangkan, malah kembali lagi bekerja di perusahaan serupa," lanjutnya. KBRI Phnom Penh saat ini terus berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan Imigrasi Kamboja untuk proses penyelidikan dan pemulangan ke-34 WNI itu. (yd)
Kamboja
| Senin, 14 Desember 2022
Internasional
Ngeri! Drone Ukraina Hantam Moskow, Rusia Ancam Balas Dendam
PIFA, Internasional - Ukraina telah mengakui bahwa mereka melancarkan serangan drone yang menyebabkan kerusakan pada dua gedung di Moskow pada Senin (24/7). Rusia telah bersumpah untuk melakukan balasan atas serangan tersebut. "Serangan drone di Moskow hari ini merupakan operasi khusus GUR [Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina]," ungkap seorang sumber pertahanan Ukraina kepada AFP. Rusia merespons dengan mengatakan bahwa serangan tersebut berpotensi memicu "langkah-langkah balasan yang keras." "Kami menganggap yang terjadi sebagai upaya untuk kembali menggunakan metode teroris dan intimidasi terhadap populasi sipil," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, mengutip CNN Indonesia. Meskipun Rusia menyatakan berhasil menggagalkan serangan dari dua drone tersebut, namun drone tersebut kemudian jatuh di dua titik dan merusak beberapa gedung. Kantor berita TASS melaporkan bahwa salah satu dari dua drone itu jatuh di pusat bisnis di Likhacheva Street, yang terletak di dekat salah satu jalan lingkar utama Moskow. Sementara itu, drone lainnya jatuh di Komsomolsky Prospekt, kawasan yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Beberapa jurnalis AFP melaporkan bahwa pecahan drone tersebut menyebabkan atap satu gedung bertingkat di kawasan tersebut hancur. Seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut, bernama Vladimir, mengaku terkejut ketika mendengar suara hantaman keras saat insiden terjadi. "Saat itu pukul 03.39. Saya sangat kaget. Sangat memalukan drone Ukraina nyaris terbang menabrak kementerian pertahanan," ujarnya. Serangan drone ini menjadi sorotan karena memperlihatkan kerentanan keamanan di Moskow, sampai-sampai pesawat nirawak itu dapat menembus kawasan di dekat Kementerian Pertahanan Rusia. Gempuran ini sendiri terjadi tak lama setelah Ukraina bersumpah akan membalas serangkaian serangan Rusia di Odesa yang menghancurkan sejumlah gedung bersejarah. Serangan dari pihak Rusia juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur pelabuhan Odesa, termasuk hanggar tempat penyimpanan gandum. Gempuran ini dilancarkan setelah Rusia menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum yang seharusnya dapat menjamin ekspor biji-bijian dari Ukraina ke berbagai penjuru dunia di tengah perang.
Rusia
| Selasa, 25 Juli 2023
Feeds
Prabowo Temui Putin di Moskow untuk Konsultasi
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12). Prabowo mengatakan bahwa kedatangannya ke Rusia bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik kedua negara yang dinilai berada pada tingkat yang sangat baik."Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dengan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik," ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut.Prabowo menuturkan bahwa saat berada di Jakarta, ia juga telah bertemu dengan berbagai tokoh asal Rusia, baik dari sektor pemerintahan maupun kalangan pengusaha. Ia menyebut diskusi yang berlangsung sangat produktif dan menghasilkan banyak tindak lanjut positif.
Internasional
| Kamis, 11 Desember 2025
Bentrokan Perbatasan Thailand–Kamboja Tewaskan Tiga Tentara Thailand
PIFA, Internasional - Sedikitnya tiga tentara Thailand dilaporkan tewas dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara. Media Thailand menyebutkan konflik tersebut masih terus berlanjut sejak awal Desember. Militer Thailand membenarkan bahwa tiga prajuritnya meninggal dunia dan 29 lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan pasukan Kamboja yang terjadi sejak 7 Desember. Informasi itu dilaporkan Thai Enquirer pada Selasa (9/12). Sehari sebelumnya, sedikitnya tujuh warga sipil di Kamboja dilaporkan tewas akibat serangan udara jet tempur F-16 milik Thailand. Serangan udara tersebut kembali berlanjut pada Selasa, setelah Tentara Kerajaan Thailand menuduh pasukan Kamboja menembakkan artileri yang merusak dua rumah warga di wilayah Ban Khok Thahan pada Senin malam. Sementara itu, pemerintah Kamboja membantah tudingan tersebut dan justru menuduh Thailand melakukan “operasi militer agresif” di wilayah kedaulatan Kamboja. Hubungan kedua negara Asia Tenggara yang bertetangga itu diketahui memburuk sejak Juli lalu akibat sengketa perbatasan yang memicu sejumlah bentrokan fatal. Ketegangan sempat mereda setelah pada 26 Oktober pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan damai di Kuala Lumpur. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, insiden kekerasan kembali terjadi meski gencatan senjata telah disepakati. Pada Senin, Presiden AS Donald Trump mendesak Thailand dan Kamboja untuk sepenuhnya menghormati perjanjian gencatan senjata dan segera mengakhiri konflik. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyerukan kepada kedua pihak agar menahan diri demi mencegah eskalasi lebih lanjut.
Internasional
| Rabu, 10 Desember 2025
PBB Soroti Pembatasan Akses Israel di Gaza, Hampir Tujuh Petugas Kemanusiaan Ditolak Setiap Hari
PIFA, Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa penolakan akses oleh Israel terhadap petugas kemanusiaan di Jalur Gaza masih menjadi persoalan serius. Dalam tujuh minggu terakhir, rata-rata hampir tujuh orang per hari dilaporkan dicegah untuk ikut serta dalam misi kemanusiaan. Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kondisi di Gaza tetap mengerikan, sementara kebutuhan penduduk jauh melampaui kemampuan komunitas kemanusiaan untuk merespons. Hal itu disampaikan Dujarric dalam konferensi pers pada Senin (8/12). Menurutnya, berbagai kendala terus menghambat penyaluran bantuan. Hambatan tersebut meliputi persoalan keamanan, tantangan bea cukai, penundaan dan penolakan kargo, pembatasan akses penyeberangan, serta terbatasnya rute distribusi bantuan di dalam wilayah Gaza. Dujarric menambahkan bahwa situasi ini sangat mempersulit upaya PBB dan para mitranya untuk mendistribusikan kebutuhan dasar, seperti perlengkapan tempat tinggal, air bersih, sanitasi, kebersihan, hingga perlengkapan pendidikan bagi warga sipil. Ia juga mengungkapkan bahwa OCHA telah berulang kali memperingatkan soal pembatasan akses dan pergerakan di Gaza. Dalam periode 13 Oktober hingga 4 Desember, tercatat sebanyak 295 kontraktor, 28 staf PBB, dan 21 tenaga kesehatan ditolak oleh otoritas Israel untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PBB. “Penolakan ini mengganggu perencanaan kemanusiaan dan memaksa kami serta para mitra melakukan penyesuaian mendadak. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas kepemimpinan misi atau bahkan menyebabkan misi dibatalkan sepenuhnya jika tidak tersedia personel pengganti,” ujar Dujarric. PBB, lanjutnya, terus menyerukan agar diberikan akses tanpa hambatan bagi barang dan layanan kemanusiaan. Semua pembatasan diminta untuk dicabut agar bantuan dapat ditingkatkan dan menjangkau seluruh warga Gaza yang membutuhkan pertolongan. Sebagai informasi, perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku di Jalur Gaza pada 10 Oktober, berdasarkan rencana yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata tersebut secara parsial menghentikan serangan Israel selama dua tahun terakhir yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Internasional
| Selasa, 9 Desember 2025
China Tegaskan Penguncian Radar ke Jet Jepang Sesuai Hukum Internasional
PIFA, Internasional - Pemerintah China menegaskan bahwa tindakan angkatan lautnya yang mengarahkan radar pengendali tembakan ke jet tempur Jepang telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Zhan Xiaogang, dalam keterangan pers resmi yang diakses pada Senin (8/12). Zhan menjelaskan bahwa kapal induk Liaoning saat itu tengah menjalani latihan di laut lepas, tepatnya di perairan sebelah timur Selat Miyako. Menurutnya, seluruh aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan praktik internasional yang berlaku. Sebelumnya, pemerintah Jepang melayangkan protes setelah dua jet tempur J-15 milik China dilaporkan secara bergantian mengunci radar pengendali tembakan ke pesawat tempur F-15 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) di perairan tenggara Okinawa. Insiden pertama terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 16.32 hingga 16.35 waktu setempat, saat jet-jet J-15 yang lepas landas dari kapal induk Liaoning mengarahkan radar ke F-15 yang berupaya mencegah mereka mendekati wilayah udara Jepang. Insiden serupa kembali terjadi pada malam harinya, sekitar pukul 18.37 hingga 19.08, ketika radar J-15 kembali mengunci pesawat F-15 Jepang di area yang sama. Menanggapi protes Tokyo, Zhan justru menuding Jepang sebagai pihak yang memiliki niat buruk. Ia menyatakan bahwa Jepang berulang kali mengirim pesawat untuk mengikuti dan mengganggu latihan militer China dengan memasuki area latihan yang telah ditetapkan dan diumumkan sebelumnya. “Namun Jepang malah memutarbalikkan fakta dan menuduh operasi China sebagai tindakan keliru,” kata Zhan. Ia menambahkan bahwa Beijing menyatakan ketidakpuasan dan penolakan keras terhadap apa yang disebutnya sebagai provokasi serta upaya Jepang menyesatkan opini publik internasional. Zhan juga menuding Jepang semakin meningkatkan aktivitas provokasi dan gangguan keamanan militer. Ia bahkan menyinggung langkah-langkah Tokyo yang dinilainya mengarah pada kebangkitan kembali militerisme. China, kata dia, mendesak Jepang untuk melakukan introspeksi, mengoreksi kesalahan, dan tidak menempatkan diri berseberangan dengan rakyat China maupun komunitas internasional. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Jepang memastikan tidak ada kerusakan pada pesawat maupun personel mereka dalam insiden tersebut. Meski demikian, Tokyo menilai tindakan China sangat berbahaya dan melampaui batas keselamatan penerbangan. Pemerintah Jepang mengaku telah melayangkan protes keras dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang. Latihan lepas landas dan pendaratan jet tempur serta helikopter China di sekitar Jepang ini disebut sebagai yang pertama dikonfirmasi sejak Beijing mengoperasikan kapal induk ketiganya, Fujian, pada bulan lalu. Ketegangan antara China dan Jepang sendiri meningkat sejak awal November. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut bahwa aksi militer China terhadap Taiwan berpotensi mengancam kelangsungan hidup Jepang, pernyataan yang ditafsirkan sebagai sinyal kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang. China merespons dengan sejumlah langkah, mulai dari menangguhkan impor produk laut Jepang, memutus dialog tingkat tinggi, membatasi perjalanan dan studi ke Jepang, hingga menghentikan peredaran film Jepang. Beijing juga mengancam akan memberikan respons tegas jika Tokyo terlibat dalam isu Taiwan, serta dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 100 kapal angkatan laut dan penjaga pantai di perairan Asia Timur.
Internasional
| Senin, 8 Desember 2025
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
6.000 Warga Gaza Alami Amputasi, 25 Persen Korban Adalah Anak-Anak
PIFA, Internasional — Berbagai sumber medis di Jalur Gaza melaporkan adanya sekitar 6.000 kasus amputasi yang kini membutuhkan program rehabilitasi jangka panjang secara mendesak.Situasi ini memperlihatkan dampak kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Dari jumlah korban amputasi itu, 25 persen merupakan anak-anak, sementara 12,7 persen adalah perempuan. Sumber medis menyebutkan bahwa krisis sumber daya dan keterbatasan alat bantu memperburuk kondisi para pasien, sehingga banyak yang belum mendapatkan perawatan memadai.Kondisi ini menegaskan perlunya layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial segera, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi disabilitas permanen di usia muda.
Internasional
| Rabu, 12 November 2025
Delapan Negara Siap Tangkap Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza
PIFA, Internasional — Sebanyak delapan negara menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika memasuki wilayah mereka, menyusul tuduhan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, negara-negara yang menyatakan kesiapan tersebut meliputi Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Mereka mendukung langkah hukum internasional terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat militer Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan brutal di Gaza. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan genosida, termasuk Netanyahu, mantan Menteri Perang Yisrael Katz, dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir. Pemerintah Turki bahkan melarang seluruh nama tersebut memasuki wilayah atau melintasi wilayah udara Turki. Langkah tegas ini memperkuat tekanan internasional terhadap Israel sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Desember 2023, menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 dalam tindakannya terhadap warga sipil Palestina. Gugatan tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, dan Turki. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan ini semakin menegaskan meningkatnya tekanan global terhadap kepemimpinan Israel di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, di mana ribuan warga sipil dilaporkan menjadi korban akibat operasi militer berkepanjangan sejak 2023.
Internasional
| Senin, 10 November 2025
Trump Isyaratkan Akhir Kekuasaan Maduro di Tengah Ketegangan AS–Venezuela
PIFA, Internasional — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas militer Amerika di kawasan Laut Karibia. Dalam wawancara dengan program “60 Minutes” di CBS News yang tayang pada Minggu (2/11), Trump ditanya oleh pembawa acara Norah O'Donnell apakah masa kepemimpinan Maduro tidak akan lama lagi. “Saya akan menjawab ya. Saya rasa begitu,” ujar Trump, sambil menegaskan bahwa ia tidak berniat memulai perang melawan Venezuela. Meski demikian, Trump enggan memberikan jawaban tegas saat ditanya mengenai potensi serangan darat terhadap Venezuela. “Sepertinya saya tidak akan mengatakan saya akan melakukan hal itu,” katanya tanpa memberi rincian lebih lanjut. Sebelumnya, pada Jumat lalu, Trump juga membantah laporan sejumlah media AS yang menyebut bahwa serangan terhadap instalasi militer Venezuela akan segera dilakukan. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya belum membuat keputusan terkait hal itu. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pemerintahan Trump telah menyiapkan serangan militer sebagai bagian dari operasi yang disebut “perang melawan narko-terorisme”, dengan menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles, kelompok kriminal yang dituding terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Washington telah menetapkan Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Khusus (SDGT) sejak Juli 2025. Sejak awal September, sedikitnya 14 serangan militer dilaporkan terjadi di Laut Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 64 orang. Namun, operasi militer tersebut menuai kritik internasional. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum internasional menilai serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba melanggar hukum internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima” dan menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembunuhan di luar hukum. Menanggapi situasi itu, Presiden Maduro menuduh Washington tengah merekayasa perang baru terhadap Venezuela. Ia menyebut tuduhan AS tentang keterlibatan negaranya dalam perdagangan narkoba sebagai “vulgar” dan “sepenuhnya palsu”. “Venezuela tidak memproduksi daun kokain. Pergerakan militer AS di dekat pantai kami adalah tanda dari rencana perang baru yang abadi,” tegas Maduro.
Internasional
| Senin, 3 November 2025
Berita Rekomendasi
Internasional
Hamas Bersumpah Balas Dendam Atas Kematian Ismail Haniyeh di Teheran
PIFA, Internasional - Kelompok perlawanan Hamas berjanji akan membalas Israel setelah pemimpin mereka, Ismail Haniyeh, tewas dalam sebuah serangan di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7). Haniyeh, yang memimpin operasi politik Hamas di Qatar, tewas di kediamannya di ibu kota Iran tersebut saat sedang melakukan kunjungan untuk menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Anggota biro politik Hamas, Mousa Abu Marzook, mengutuk pembunuhan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan. "Bersumpah untuk membalas dendam atas kesyahidan kepala biro politik gerakan perlawanan Palestina Ismail Haniyeh," demikian laporan media Iran, Mehr News, yang mengutip pernyataan Marzook. Hamas menuduh Israel sebagai dalang di balik serangan ini, menambah ketegangan di tengah situasi yang sudah memanas antara kedua belah pihak. Insiden ini terjadi beberapa bulan setelah Hamas melancarkan serangan dadakan ke Israel pada Oktober 2023, yang kemudian dibalas dengan agresi besar-besaran oleh Israel ke Jalur Gaza. Dalam operasi balasan tersebut, lebih dari 39.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Meskipun komunitas internasional telah mendesak kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata permanen, hingga saat ini seruan tersebut belum berhasil dilaksanakan. (ad)
Iran
| Rabu, 31 Juli 2024
Internasional
34 WNI Korban Perusahaan Online Scam di Poipet Kamboja Berhasil Dievakuasi ke Phnom Penh
Berita Internasional, PIFA - Sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang WNI/PMI asal Sulawesi Utara dibebaskan pada 9 Desember lalu. Setelahnya, KBRI Phnom Penh intensif berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan Imigrasi Kamboja untuk mengevakuasi mereka dari Poipet ke Phnom Penh, pada Senin (12/12/2022). Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Sudirman Haseng mengatakan, Tim Perlindungan WNI KBRI Phnom Penh telah menemui para WNI untuk memastikan mereka dalam keadaan baik dan aman. "Selanjutnya Tim akan melakukan pendalaman dan identifikasi korban TPPO dan proses pemulangan ke Indonesia," ungkap dia. Dubes Sudirman menerangkan, ke-34 WNI/PMI itu kini ditampung di Central Police di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kamboja di Phnom Penh untuk menjalani proses wawancara dan penyelidikan oleh Kepolisian Kamboja yang diperkirakan akan memakan waktu 3-5 hari. Sejak Januari 2020 hingga Oktober tahun 2022, KBRI Phnom Penh telah menangani kasus korban penipuan online sebanyak 679 orang dan jumlahnya terus bertambah. “Kami prihatin dengan banyaknya kasus serupa yang terus bermunculan. Kita perlu memperkuat langkah pencegahan sejak dari hulu" tegas Dubes Sudirman. Deteksi dini di hulu menjadi kunci dari upaya pencegahan terjadinya kasus ini berulang kembali. Pemerintah senantiasa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah, menjaga dan melaporkan modus-modus penipuan kerja ke luar negeri di media sosial. Dubes Sudirman menambahkan, dari pendalaman kasus selama ini, tak semua WNI adalah korban. "Ada juga di antara mereka yang menjadi perekrut, bahkan ada yang setelah dipulangkan, malah kembali lagi bekerja di perusahaan serupa," lanjutnya. KBRI Phnom Penh saat ini terus berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja dan Imigrasi Kamboja untuk proses penyelidikan dan pemulangan ke-34 WNI itu. (yd)
Kamboja
| Senin, 14 Desember 2022
Internasional
Ngeri! Drone Ukraina Hantam Moskow, Rusia Ancam Balas Dendam
PIFA, Internasional - Ukraina telah mengakui bahwa mereka melancarkan serangan drone yang menyebabkan kerusakan pada dua gedung di Moskow pada Senin (24/7). Rusia telah bersumpah untuk melakukan balasan atas serangan tersebut. "Serangan drone di Moskow hari ini merupakan operasi khusus GUR [Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina]," ungkap seorang sumber pertahanan Ukraina kepada AFP. Rusia merespons dengan mengatakan bahwa serangan tersebut berpotensi memicu "langkah-langkah balasan yang keras." "Kami menganggap yang terjadi sebagai upaya untuk kembali menggunakan metode teroris dan intimidasi terhadap populasi sipil," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, mengutip CNN Indonesia. Meskipun Rusia menyatakan berhasil menggagalkan serangan dari dua drone tersebut, namun drone tersebut kemudian jatuh di dua titik dan merusak beberapa gedung. Kantor berita TASS melaporkan bahwa salah satu dari dua drone itu jatuh di pusat bisnis di Likhacheva Street, yang terletak di dekat salah satu jalan lingkar utama Moskow. Sementara itu, drone lainnya jatuh di Komsomolsky Prospekt, kawasan yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Beberapa jurnalis AFP melaporkan bahwa pecahan drone tersebut menyebabkan atap satu gedung bertingkat di kawasan tersebut hancur. Seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut, bernama Vladimir, mengaku terkejut ketika mendengar suara hantaman keras saat insiden terjadi. "Saat itu pukul 03.39. Saya sangat kaget. Sangat memalukan drone Ukraina nyaris terbang menabrak kementerian pertahanan," ujarnya. Serangan drone ini menjadi sorotan karena memperlihatkan kerentanan keamanan di Moskow, sampai-sampai pesawat nirawak itu dapat menembus kawasan di dekat Kementerian Pertahanan Rusia. Gempuran ini sendiri terjadi tak lama setelah Ukraina bersumpah akan membalas serangkaian serangan Rusia di Odesa yang menghancurkan sejumlah gedung bersejarah. Serangan dari pihak Rusia juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur pelabuhan Odesa, termasuk hanggar tempat penyimpanan gandum. Gempuran ini dilancarkan setelah Rusia menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum yang seharusnya dapat menjamin ekspor biji-bijian dari Ukraina ke berbagai penjuru dunia di tengah perang.
Rusia
| Selasa, 25 Juli 2023