Internasional
Puluhan Jet Tempur AS Terpantau di Yordania di Tengah Ketegangan dengan Iran
PIFA, Internasional - Puluhan jet tempur Amerika Serikat terpantau berada di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, Yordania, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Laporan tersebut disampaikan The New York Times berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Gambar yang diambil pada Jumat memperlihatkan lebih dari 60 pesawat tempur di pangkalan tersebut, atau sekitar tiga kali lipat dari jumlah biasanya. Berdasarkan data pelacakan penerbangan, sedikitnya 68 pesawat angkut tercatat mendarat di pangkalan tersebut sejak 15 Februari. Jet-jet tempur lainnya diduga ditempatkan di hanggar pelindung. Citra satelit juga menunjukkan keberadaan pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35, yang lebih modern dibandingkan jenis pesawat yang umumnya ditempatkan di pangkalan itu. Selain itu, terlihat pula sejumlah drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara baru. Pejabat Yordania mengatakan kepada The New York Times bahwa penempatan pesawat dan peralatan militer AS tersebut merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara Yordania dan Amerika Serikat. Sebelumnya pada Januari, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sebuah “armada besar” sedang menuju Iran. Ia berharap Teheran bersedia bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan yang disebutnya “adil dan merata” terkait penghentian total senjata nuklir. Trump juga memperingatkan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan mengenai program nuklir tersebut, serangan AS terhadap Iran akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Trending
Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Menteri Israel Tolak Gencatan Senjata, Sebut Lebanon 'Arena Bermain' Israel
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Trump Marah DPR AS Batasi Kewenangan Perang Iran, Sebut Langkah “Tidak Patriotik”
Internasional
| Kamis, 4 Juni 2026
PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas
Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Mantan PM Nepal K.P. Sharma Oli Ditangkap Terkait Kematian Demonstran Gen Z
Internasional
| Sabtu, 28 Maret 2026
Tingkatkan Transparansi, Pemerintahan Trump Rilis Berkas Rahasia dan Video UFO ke Publik
Internasional
| Jumat, 8 Mei 2026
Kapal Angkut Puluhan WNI Tenggelam di Perairan Malaysia, 14 Orang Masih Hilang
Internasional
| Selasa, 12 Mei 2026
Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen Indonesia pada Pelucutan Senjata di Sidang Dewan HAM PBB
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Eropa Siapkan Kesepakatan Empat Poin dengan AS soal Greenland
Internasional
| Jumat, 23 Januari 2026
Berita Terbaru
Internasional
Israel Tarik Brigade Givati dari Lebanon Selatan Setelah Delapan Bulan Bertugas
Militer Israel menarik pasukan Brigade Givati dari wilayah Lebanon selatan setelah menjalankan operasi militer selama sekitar delapan bulan. Meski demikian, pasukan Israel lainnya masih tetap ditempatkan di sejumlah wilayah di Lebanon selatan dan terus melakukan operasi. Militer Israel (IDF) dalam pernyataannya menyebut Brigade Givati telah mengakhiri misi tempurnya melalui sebuah upacara di Kamp Filon, Israel utara, yang dihadiri Kepala Komando Utara, Mayor Jenderal Rafi Milo. Menurut IDF, brigade tersebut sebelumnya menjalankan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sebelum terlibat dalam operasi darat di Khiam, Bint Jbeil, serta sejumlah kawasan di utara Sungai Litani. Militer Israel mengklaim Brigade Givati telah menghancurkan ratusan fasilitas milik Hizbullah, menewaskan ratusan anggotanya, serta menyita lebih dari 1.000 senjata selama penugasannya. Namun, pihak militer tidak menjelaskan alasan di balik berakhirnya penempatan Brigade Givati di Lebanon selatan. Sementara itu, media Israel Haaretz melaporkan penarikan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang pasukan dan pengurangan kehadiran militer di sejumlah desa, sejalan dengan pengaturan lapangan yang berkaitan dengan kesepakatan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Media Israel lainnya, Yedioth Ahronoth, menyebut langkah tersebut mencerminkan adanya tekanan politik dan operasional. Penarikan itu juga disebut bertujuan mengonsolidasikan zona penyangga, bukan mengakhiri kehadiran militer Israel di Lebanon selatan. Di sisi lain, otoritas Lebanon menyatakan serangan Israel sejak Oktober 2023 telah menyebabkan sedikitnya 4.298 orang tewas di negara tersebut. Konflik di perbatasan Israel-Lebanon hingga kini masih terus berlangsung meski terdapat berbagai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan.
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Internasional
Paus Leo XIV Berdoa untuk Migran di Lampedusa Bertepatan Hari Kemerdekaan AS
Paus Leo XIV memanjatkan doa bagi para migran yang dimakamkan di Pulau Lampedusa, Sisilia, Italia, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli. Dalam kunjungannya, ia juga memimpin misa untuk para pendatang baru yang tiba di pulau tersebut. Melalui kunjungan itu, Paus memberikan penghormatan kepada puluhan ribu migran yang meninggal saat berusaha menyeberangi Laut Mediterania demi mencari kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. Pesan yang disampaikan Paus dinilai sebagai seruan moral kepada negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, agar tetap menjunjung tinggi martabat setiap manusia, terutama para migran dan kelompok rentan. Dalam suratnya kepada masyarakat Amerika Serikat pada peringatan Hari Kemerdekaan, Paus Leo XIV mengingatkan bahwa sejarah negara tersebut dibangun oleh para imigran. Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap kehidupan manusia juga harus diwujudkan dengan menyambut, melindungi, dan membantu para migran. "Menerima mereka dengan belas kasih dan kemurahan hati bukan hanya tindakan amal, tetapi juga pengakuan atas martabat yang dimiliki setiap manusia," tulis Paus. Pulau Lampedusa selama bertahun-tahun menjadi pintu masuk utama bagi para migran yang menyeberang dari Libya dan Tunisia menuju Eropa. Kawasan ini juga menjadi simbol krisis migrasi yang terus dihadapi Uni Eropa. Menurut International Organization for Migration (IOM), lebih dari 35.000 migran dilaporkan hilang di Laut Mediterania sejak 2014. Jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena banyak kecelakaan kapal yang tidak pernah tercatat. Kunjungan Paus berlangsung di tengah kebijakan deportasi massal yang dijalankan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai penanganan migrasi ilegal dan pencari suaka. Regulasi baru tersebut mengharuskan pemeriksaan terhadap warga negara asing di perbatasan Uni Eropa selama maksimal tujuh hari sebelum diizinkan masuk. Aturan itu juga mempercepat proses pemulangan sukarela maupun deportasi bagi pencari suaka yang permohonannya ditolak. Kunjungan Paus Leo XIV ke Lampedusa juga mengingatkan pada langkah pendahulunya, Paus Fransiskus, yang menjadikan pulau tersebut sebagai tujuan perjalanan pertamanya di luar Roma pada Juli 2013. Saat itu, Paus Fransiskus melempar karangan bunga ke Laut Mediterania untuk mengenang para migran yang meninggal dan mengecam apa yang disebutnya sebagai "globalisasi ketidakpedulian" terhadap nasib para pengungsi dan migran.
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Internasional
Diktator Portugal António Salazar Tak Menyukai Sepak Bola, Namun Memanfaatkannya untuk Propaganda
Portugal dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Negeri ini telah melahirkan banyak pemain kelas dunia, mulai dari Eusébio yang bersinar pada era 1960-an hingga Cristiano Ronaldo yang menjadi ikon sepak bola modern. Selain Eusébio, Portugal juga pernah diperkuat sejumlah bintang seperti Luís Figo, Rui Costa, Deco, Ricardo Carvalho, Pepe, Nani, dan João Moutinho. Bersama Ronaldo, tim nasional Portugal berhasil meraih gelar besar pertama mereka di Euro 2016 dan UEFA Nations League 2019. Namun di balik besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, Portugal pernah dipimpin seorang penguasa yang justru tidak menyukai olahraga tersebut. Sosok itu adalah António de Oliveira Salazar, perdana menteri sekaligus diktator yang memimpin Portugal dari 1932 hingga 1974. Salazar secara terbuka menyatakan dirinya lebih menyukai senam dibanding sepak bola. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang tidak disiplin dan cenderung kacau. Meski demikian, pemerintahan Salazar tetap memanfaatkan popularitas sepak bola sebagai alat propaganda politik. Rezimnya membangun Estádio Nacional do Jamor, yang diresmikan pada 1944 di dekat Lisbon, sebagai lokasi berbagai kegiatan resmi negara, termasuk acara organisasi kepemudaan dan final Piala Portugal. Pada masa pemerintahannya, sejumlah klub besar seperti Benfica dan Sporting CP juga kerap dikaitkan dengan rezim karena memiliki basis pendukung yang besar serta prestasi di level internasional. Di luar sepak bola, pemerintahan Salazar dikenal sebagai rezim otoriter yang membatasi kebebasan politik. Pemerintahannya menerapkan polisi rahasia, membatasi aktivitas oposisi, serta membentuk organisasi kepemudaan untuk menanamkan ideologi negara kepada generasi muda. Seiring waktu, banyak mahasiswa, pemuda, hingga kalangan pesepak bola mulai menentang pemerintahan Salazar. Rezim tersebut akhirnya berakhir pada 25 April 1974 melalui kudeta tanpa pertumpahan darah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Kudeta dipimpin oleh Movimento das Forças Armadas (MFA) atau Gerakan Angkatan Bersenjata. Revolusi itu mendapat nama "Anyelir" setelah seorang pekerja restoran di Lisbon, Celeste Caeiro, membagikan bunga anyelir kepada para tentara. Warga kemudian mengikuti aksinya dengan menyelipkan bunga anyelir di moncong senapan dan seragam para prajurit sebagai simbol revolusi damai. Setelah jatuhnya rezim Salazar, Portugal memasuki era demokrasi, sementara sepak bola tidak lagi dipandang sebagai alat kepentingan politik pemerintah, melainkan kembali menjadi olahraga yang dinikmati masyarakat luas.
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Berita Populer
Internasional
Puluhan Jet Tempur AS Terpantau di Yordania di Tengah Ketegangan dengan Iran
PIFA, Internasional - Puluhan jet tempur Amerika Serikat terpantau berada di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, Yordania, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Laporan tersebut disampaikan The New York Times berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Gambar yang diambil pada Jumat memperlihatkan lebih dari 60 pesawat tempur di pangkalan tersebut, atau sekitar tiga kali lipat dari jumlah biasanya. Berdasarkan data pelacakan penerbangan, sedikitnya 68 pesawat angkut tercatat mendarat di pangkalan tersebut sejak 15 Februari. Jet-jet tempur lainnya diduga ditempatkan di hanggar pelindung. Citra satelit juga menunjukkan keberadaan pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35, yang lebih modern dibandingkan jenis pesawat yang umumnya ditempatkan di pangkalan itu. Selain itu, terlihat pula sejumlah drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara baru. Pejabat Yordania mengatakan kepada The New York Times bahwa penempatan pesawat dan peralatan militer AS tersebut merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara Yordania dan Amerika Serikat. Sebelumnya pada Januari, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sebuah “armada besar” sedang menuju Iran. Ia berharap Teheran bersedia bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan yang disebutnya “adil dan merata” terkait penghentian total senjata nuklir. Trump juga memperingatkan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan mengenai program nuklir tersebut, serangan AS terhadap Iran akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Internasional
Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah insiden penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4). “Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin (Sabtu) di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?” tulis Trump melalui akun Truth Social, Minggu. Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan bahwa sedikitnya dua kapal komersial diserang saat melintasi Selat Hormuz. Informasi tersebut diperoleh dari sumber keamanan maritim dan pelayaran, menyusul pengumuman Iran terkait pemulihan kontrol militer atas jalur perairan strategis itu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat sejak akhir Februari, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada deklarasi resmi mengenai dimulainya kembali konflik terbuka, Amerika Serikat dilaporkan mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saat ini, para mediator internasional masih berupaya mengupayakan putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Internasional
Menteri Israel Tolak Gencatan Senjata, Sebut Lebanon 'Arena Bermain' Israel
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia bahkan menyebut Lebanon seharusnya menjadi "arena bermain" bagi Israel dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan. Dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Israel KAN pada Senin (22/6), Ben Gvir menegaskan Israel tidak boleh menyetujui penghentian operasi militer di Lebanon. "Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," kata Ben Gvir. Ia juga mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Ben Gvir, meskipun Trump merupakan sekutu dekat Israel, keputusan terkait keamanan nasional harus tetap ditentukan oleh pemerintah Israel. "Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujarnya. "Kamilah yang membuat keputusan, dan ada hasil baik bagi para prajurit kami," lanjut Ben Gvir. Pernyataan itu bertolak belakang dengan upaya diplomasi yang sedang didorong Washington. Pada Jumat (19/6), Trump menyatakan Israel telah menyetujui gencatan senjata baru dengan Lebanon setelah melakukan komunikasi dengan pihak Tel Aviv. "Ini adalah hal positif. Ini seperti pelengkap yang sempurna," kata Trump saat itu. Sementara itu, sumber dari kelompok Hizbullah menyatakan pihaknya bersedia mematuhi gencatan senjata. Namun mereka menuduh Israel masih melanjutkan serangan dan memperluas operasi militernya di wilayah Lebanon. Penolakan Ben Gvir muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait kesepakatan sementara antara AS dan Iran. Sejumlah tokoh politik Israel menilai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran tidak mengakomodasi kepentingan keamanan Israel. Mereka mengkritik karena isu program rudal Iran dan hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya di kawasan tidak menjadi fokus utama dalam kesepakatan tersebut. Pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik pendekatan yang diambil dalam proses perdamaian tersebut. "Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel, bukan sesuai harga bahan bakar di bursa saham dunia," katanya. Konflik antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan korban besar di Lebanon. Sejak 2 Maret, serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut telah diduduki selama puluhan tahun, sementara lainnya direbut dalam konflik yang berlangsung pada 2023–2024. Pernyataan Ben Gvir memperlihatkan semakin dalamnya perbedaan pandangan di dalam elite politik Israel terkait arah kebijakan keamanan dan hubungan dengan Amerika Serikat di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Feeds
Israel Tarik Brigade Givati dari Lebanon Selatan Setelah Delapan Bulan Bertugas
Militer Israel menarik pasukan Brigade Givati dari wilayah Lebanon selatan setelah menjalankan operasi militer selama sekitar delapan bulan. Meski demikian, pasukan Israel lainnya masih tetap ditempatkan di sejumlah wilayah di Lebanon selatan dan terus melakukan operasi. Militer Israel (IDF) dalam pernyataannya menyebut Brigade Givati telah mengakhiri misi tempurnya melalui sebuah upacara di Kamp Filon, Israel utara, yang dihadiri Kepala Komando Utara, Mayor Jenderal Rafi Milo. Menurut IDF, brigade tersebut sebelumnya menjalankan tugas pengamanan di wilayah perbatasan sebelum terlibat dalam operasi darat di Khiam, Bint Jbeil, serta sejumlah kawasan di utara Sungai Litani. Militer Israel mengklaim Brigade Givati telah menghancurkan ratusan fasilitas milik Hizbullah, menewaskan ratusan anggotanya, serta menyita lebih dari 1.000 senjata selama penugasannya. Namun, pihak militer tidak menjelaskan alasan di balik berakhirnya penempatan Brigade Givati di Lebanon selatan. Sementara itu, media Israel Haaretz melaporkan penarikan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang pasukan dan pengurangan kehadiran militer di sejumlah desa, sejalan dengan pengaturan lapangan yang berkaitan dengan kesepakatan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Media Israel lainnya, Yedioth Ahronoth, menyebut langkah tersebut mencerminkan adanya tekanan politik dan operasional. Penarikan itu juga disebut bertujuan mengonsolidasikan zona penyangga, bukan mengakhiri kehadiran militer Israel di Lebanon selatan. Di sisi lain, otoritas Lebanon menyatakan serangan Israel sejak Oktober 2023 telah menyebabkan sedikitnya 4.298 orang tewas di negara tersebut. Konflik di perbatasan Israel-Lebanon hingga kini masih terus berlangsung meski terdapat berbagai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan.
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Paus Leo XIV Berdoa untuk Migran di Lampedusa Bertepatan Hari Kemerdekaan AS
Paus Leo XIV memanjatkan doa bagi para migran yang dimakamkan di Pulau Lampedusa, Sisilia, Italia, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli. Dalam kunjungannya, ia juga memimpin misa untuk para pendatang baru yang tiba di pulau tersebut. Melalui kunjungan itu, Paus memberikan penghormatan kepada puluhan ribu migran yang meninggal saat berusaha menyeberangi Laut Mediterania demi mencari kehidupan yang lebih aman dan sejahtera. Pesan yang disampaikan Paus dinilai sebagai seruan moral kepada negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, agar tetap menjunjung tinggi martabat setiap manusia, terutama para migran dan kelompok rentan. Dalam suratnya kepada masyarakat Amerika Serikat pada peringatan Hari Kemerdekaan, Paus Leo XIV mengingatkan bahwa sejarah negara tersebut dibangun oleh para imigran. Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap kehidupan manusia juga harus diwujudkan dengan menyambut, melindungi, dan membantu para migran. "Menerima mereka dengan belas kasih dan kemurahan hati bukan hanya tindakan amal, tetapi juga pengakuan atas martabat yang dimiliki setiap manusia," tulis Paus. Pulau Lampedusa selama bertahun-tahun menjadi pintu masuk utama bagi para migran yang menyeberang dari Libya dan Tunisia menuju Eropa. Kawasan ini juga menjadi simbol krisis migrasi yang terus dihadapi Uni Eropa. Menurut International Organization for Migration (IOM), lebih dari 35.000 migran dilaporkan hilang di Laut Mediterania sejak 2014. Jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena banyak kecelakaan kapal yang tidak pernah tercatat. Kunjungan Paus berlangsung di tengah kebijakan deportasi massal yang dijalankan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai penanganan migrasi ilegal dan pencari suaka. Regulasi baru tersebut mengharuskan pemeriksaan terhadap warga negara asing di perbatasan Uni Eropa selama maksimal tujuh hari sebelum diizinkan masuk. Aturan itu juga mempercepat proses pemulangan sukarela maupun deportasi bagi pencari suaka yang permohonannya ditolak. Kunjungan Paus Leo XIV ke Lampedusa juga mengingatkan pada langkah pendahulunya, Paus Fransiskus, yang menjadikan pulau tersebut sebagai tujuan perjalanan pertamanya di luar Roma pada Juli 2013. Saat itu, Paus Fransiskus melempar karangan bunga ke Laut Mediterania untuk mengenang para migran yang meninggal dan mengecam apa yang disebutnya sebagai "globalisasi ketidakpedulian" terhadap nasib para pengungsi dan migran.
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Diktator Portugal António Salazar Tak Menyukai Sepak Bola, Namun Memanfaatkannya untuk Propaganda
Portugal dikenal sebagai salah satu negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Negeri ini telah melahirkan banyak pemain kelas dunia, mulai dari Eusébio yang bersinar pada era 1960-an hingga Cristiano Ronaldo yang menjadi ikon sepak bola modern. Selain Eusébio, Portugal juga pernah diperkuat sejumlah bintang seperti Luís Figo, Rui Costa, Deco, Ricardo Carvalho, Pepe, Nani, dan João Moutinho. Bersama Ronaldo, tim nasional Portugal berhasil meraih gelar besar pertama mereka di Euro 2016 dan UEFA Nations League 2019. Namun di balik besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, Portugal pernah dipimpin seorang penguasa yang justru tidak menyukai olahraga tersebut. Sosok itu adalah António de Oliveira Salazar, perdana menteri sekaligus diktator yang memimpin Portugal dari 1932 hingga 1974. Salazar secara terbuka menyatakan dirinya lebih menyukai senam dibanding sepak bola. Menurutnya, sepak bola merupakan olahraga yang tidak disiplin dan cenderung kacau. Meski demikian, pemerintahan Salazar tetap memanfaatkan popularitas sepak bola sebagai alat propaganda politik. Rezimnya membangun Estádio Nacional do Jamor, yang diresmikan pada 1944 di dekat Lisbon, sebagai lokasi berbagai kegiatan resmi negara, termasuk acara organisasi kepemudaan dan final Piala Portugal. Pada masa pemerintahannya, sejumlah klub besar seperti Benfica dan Sporting CP juga kerap dikaitkan dengan rezim karena memiliki basis pendukung yang besar serta prestasi di level internasional. Di luar sepak bola, pemerintahan Salazar dikenal sebagai rezim otoriter yang membatasi kebebasan politik. Pemerintahannya menerapkan polisi rahasia, membatasi aktivitas oposisi, serta membentuk organisasi kepemudaan untuk menanamkan ideologi negara kepada generasi muda. Seiring waktu, banyak mahasiswa, pemuda, hingga kalangan pesepak bola mulai menentang pemerintahan Salazar. Rezim tersebut akhirnya berakhir pada 25 April 1974 melalui kudeta tanpa pertumpahan darah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Kudeta dipimpin oleh Movimento das Forças Armadas (MFA) atau Gerakan Angkatan Bersenjata. Revolusi itu mendapat nama "Anyelir" setelah seorang pekerja restoran di Lisbon, Celeste Caeiro, membagikan bunga anyelir kepada para tentara. Warga kemudian mengikuti aksinya dengan menyelipkan bunga anyelir di moncong senapan dan seragam para prajurit sebagai simbol revolusi damai. Setelah jatuhnya rezim Salazar, Portugal memasuki era demokrasi, sementara sepak bola tidak lagi dipandang sebagai alat kepentingan politik pemerintah, melainkan kembali menjadi olahraga yang dinikmati masyarakat luas.
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Save the Children: Lebih dari 21 Ribu Anak Tewas dalam 1.000 Hari Konflik Gaza
Organisasi kemanusiaan Save the Children melaporkan sedikitnya 21.000 anak telah tewas selama 1.000 hari konflik di Jalur Gaza. Laporan tersebut dirilis bertepatan dengan hari ke-1.000 sejak pecahnya perang yang melanda wilayah tersebut. Dalam laporannya, Save the Children menyebut angka korban kemungkinan lebih tinggi karena masih banyak anak yang diyakini terkubur di bawah reruntuhan bangunan akibat serangan. Direktur Regional Save the Children untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur, Ahmad Alhendawi, mengatakan dunia telah gagal memberikan perlindungan kepada anak-anak Gaza selama konflik berlangsung. "Setiap hari selama 1.000 hari terakhir, dunia telah mengecewakan satu juta anak di Gaza karena tidak campur tangan untuk menghentikan pembunuhan dan penganiayaan terhadap anak-anak," ujarnya. Selain korban jiwa, organisasi tersebut mencatat lebih dari 800.000 anak, atau sekitar 80 persen populasi anak di Gaza, telah mengungsi akibat perang. Sementara itu, sekitar 625.000 anak usia sekolah kehilangan akses terhadap pendidikan formal selama tiga tahun terakhir. Save the Children juga mengungkapkan banyak anak di Gaza hidup dalam ketakutan setiap hari, meski tetap menyimpan harapan akan masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang damai. Di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi kemanusiaan di Gaza, sejumlah aksi protes juga terjadi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Salah satu insiden terjadi di sebuah hotel di Cambria, California, ketika dua wisatawan asal Israel terlibat adu argumen dengan seorang pegawai hotel. Dalam video yang beredar di media sosial, pegawai tersebut melontarkan kritik terhadap kebijakan Israel di Gaza dan menanyakan apakah para tamu tersebut mendukung Zionisme atau pernah bertugas di militer Israel. Insiden tersebut menjadi salah satu contoh meningkatnya ketegangan dan polarisasi opini publik di berbagai negara terkait konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Internasional
| Jumat, 3 Juli 2026
PM Pakistan dan Menlu Afghanistan Hadiri Penghormatan Terakhir untuk Ali Khamenei di Teheran
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bersama Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi menghadiri prosesi penghormatan terakhir bagi mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Jumat (3/7). Televisi pemerintah Iran menayangkan Shehbaz Sharif datang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir saat memberikan penghormatan di depan peti jenazah Ali Khamenei. Asim Munir diketahui memimpin delegasi Pakistan yang berperan sebagai negara mediator dalam upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Selain delegasi Pakistan, Menlu Afghanistan dari pemerintahan Taliban, Amir Khan Muttaqi, juga terlihat menghadiri prosesi penghormatan terakhir tersebut. Iran menjadwalkan rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman Ali Khamenei di beberapa kota. Prosesi penghormatan digelar di Teheran pada Sabtu (4/7), kemudian dilanjutkan di Kota Qom pada 7 Juli. Jenazah selanjutnya akan dimakamkan di kota kelahirannya, Mashhad, pada 9 Juli. Peti jenazah Ali Khamenei tiba di Teheran pada Jumat untuk menjalani prosesi penghormatan terakhir. Otoritas Iran memperkirakan jutaan warga akan memadati ibu kota guna memberikan penghormatan kepada tokoh tertinggi umat Syiah tersebut. Pada hari yang sama, Komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) Ahmad Vahidi juga terlihat hadir di Masjid Agung Teheran untuk memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran Vahidi menjadi sorotan karena merupakan penampilan publik pertamanya sejak pecahnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Selama perang berlangsung, ia disebut jarang tampil di hadapan publik. Media Iran Fars menayangkan foto Vahidi yang meletakkan tangan di atas peti jenazah Ali Khamenei sambil memanjatkan doa sebagai bentuk penghormatan terakhir.
Internasional
| Jumat, 3 Juli 2026
AS Teken Perjanjian Pembangunan Kedutaan Baru di Yerusalem, Kembali Picu Sorotan
Amerika Serikat menandatangani perjanjian pembangunan kompleks kedutaan baru di Yerusalem pada Selasa (1/7). Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, bersama Kementerian Luar Negeri Israel. Dalam sambutannya, Huckabee menegaskan sikap pemerintah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "[AS] mengakui Yerusalem sebagai ibu kota abadi, asli, dan selamanya bagi bangsa Yahudi," ujar Huckabee. Ia juga menyatakan kompleks kedutaan permanen yang baru akan menjadi pusat aktivitas diplomatik Amerika Serikat di Israel. "Kita akan menancapkan bendera Amerika kita di tanah Yerusalem untuk kompleks kedutaan permanen dan baru yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan diplomatik kita di Israel," lanjutnya. Rencana pembangunan tersebut akan berlokasi di kompleks Allenby, Yerusalem bagian selatan. Langkah ini kembali menyoroti status Yerusalem yang hingga kini masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya sejak 1980. Namun, klaim tersebut tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional dan ditolak melalui berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan aneksasi wilayah tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional. Menurut hukum internasional, suatu negara tidak dapat memperoleh kedaulatan atas wilayah yang direbut melalui peperangan. Israel menguasai Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari pada 1967. Dalam pidatonya, Huckabee juga mengaitkan keputusan tersebut dengan keyakinan agama. Ia mengatakan keputusan mengenai Yerusalem telah ditetapkan sejak ribuan tahun lalu. Pembangunan kompleks kedutaan baru ini melanjutkan kebijakan yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada Desember 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memutuskan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebuah langkah yang memicu kecaman dari berbagai negara karena dinilai mengabaikan konsensus internasional bahwa status akhir Yerusalem harus ditentukan melalui perundingan damai antara Israel dan Palestina. Hingga kini, Yerusalem tetap menjadi kota yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina, dengan statusnya masih menjadi salah satu isu utama dalam proses penyelesaian konflik kedua pihak.
Internasional
| Kamis, 2 Juli 2026
Korban Perang Rusia-Ukraina Diperkirakan Tembus 2 Juta Orang
Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun diperkirakan telah menimbulkan sekitar dua juta korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk tentara yang tewas, terluka, maupun hilang. Berdasarkan penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS), Rusia diperkirakan mengalami sekitar 1,4 juta korban, mencakup personel militer yang tewas, terluka, dan hilang. Angka tersebut setara dengan sekitar 1 persen dari total populasi Rusia. Laporan itu menyebut dampak perang tidak dirasakan secara merata. Daerah-daerah miskin serta wilayah dengan populasi minoritas etnis disebut mengalami tingkat korban yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Peneliti CSIS, Seth G. Jones dan Riley McCabe, menyatakan besarnya korban Rusia jauh melampaui jumlah korban yang pernah dialami negara tersebut maupun Amerika Serikat dalam berbagai konflik sejak Perang Dunia II. Sementara itu, Ukraina diperkirakan mengalami 525.000 hingga 625.000 korban, dengan sekitar 125.000 hingga 150.000 orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Hingga kini, baik Rusia maupun Ukraina belum merilis data resmi mengenai jumlah korban perang. Namun, estimasi CSIS dinilai sejalan dengan berbagai perkiraan yang sebelumnya disampaikan negara-negara Barat. Menurut laporan tersebut, dari sisi korban jiwa, perang ini memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi Rusia dibanding Ukraina. Pada paruh pertama tahun ini, rasio korban bahkan diperkirakan mencapai hampir delapan banding satu, yang berarti untuk setiap satu tentara Ukraina yang menjadi korban, terdapat sekitar delapan korban dari pihak Rusia. CSIS menilai peningkatan kerugian Rusia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi drone Ukraina yang mampu memperluas jangkauan serangan di garis depan. Kondisi itu membuat pergerakan pasukan Rusia di medan tempur menjadi semakin sulit. Selain itu, laporan tersebut juga menyoroti sejumlah faktor lain yang dinilai memperbesar jumlah korban Rusia, seperti strategi perang atrisi, kelemahan dalam operasi gabungan, taktik dan pelatihan yang kurang efektif, persoalan korupsi, serta rendahnya moral pasukan. Dengan estimasi total mencapai dua juta korban, perang Rusia-Ukraina disebut menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah modern dan diperkirakan telah melampaui jumlah korban dalam Pertempuran Stalingrad, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah.
Internasional
| Kamis, 2 Juli 2026
Israel Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon Selatan Selama Hizbullah Masih Dianggap Ancaman
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya belum akan menarik pasukan dari wilayah Lebanon selatan selama kelompok Hizbullah masih dianggap menjadi ancaman terhadap keamanan Israel. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi pasukan Israel yang berada di Lebanon selatan, wilayah yang saat ini masih diduduki militer Israel. Dalam keterangan resmi yang dirilis kantor perdana menteri, Netanyahu menegaskan keberadaan pasukan Israel akan terus dipertahankan hingga ancaman tersebut dinilai telah hilang. "Penegasan kami adalah bahwa kami tidak akan meninggalkan Lebanon selatan sampai ancaman itu dihilangkan," kata Netanyahu kepada para prajurit, Selasa (30/6). Ia menambahkan, selama Hizbullah masih berada di kawasan tersebut dalam kondisi bersenjata dan dianggap mengancam Israel, maka pasukan Israel juga akan tetap berada di Lebanon selatan. Pernyataan Netanyahu tersebut bertolak belakang dengan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya disepakati Israel dan Lebanon. Dalam perjanjian itu, Israel disebut akan menarik pasukannya dari dua wilayah di Lebanon selatan, termasuk area di selatan dan utara Sungai Litani. Sebagai bagian dari implementasi kesepakatan tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon direncanakan mengambil alih pengamanan di wilayah yang ditinggalkan pasukan Israel sebagai tahap awal pelaksanaan perjanjian. Situasi keamanan di perbatasan kembali memanas setelah Hizbullah melancarkan serangan ke Israel sebagai respons atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sejak itu, ketegangan antara kedua pihak terus meningkat. Israel juga melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah di Lebanon dengan alasan untuk menghadapi ancaman dari Hizbullah, sehingga memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut.
Internasional
| Rabu, 1 Juli 2026
Warga Desa di Meksiko Balas Culik Ibu Bos Kartel Setelah Seorang Insinyur Disekap
MEXICO – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di Desa San Miguel Totolapan, Provinsi Guerrero, Meksiko, pada 2016 lalu. Warga setempat nekat menculik ibu seorang bos kartel narkoba sebagai upaya menekan kelompok kriminal yang sebelumnya menyekap seorang insinyur desa.Bos kartel yang dikenal dengan julukan "El Tequilero" itu bernama Raybel Jacobo de Almonte. Sementara sang ibu yang menjadi sasaran penculikan warga adalah María Félix de Almonte.Aksi tersebut dipicu oleh penculikan seorang insinyur bernama Isauro De la Paz Duque oleh kelompok kartel yang dipimpin El Tequilero. Merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai, warga kemudian melakukan aksi balasan dengan menyandera ibu sang bos kartel.Dalam sebuah video yang disiarkan televisi lokal saat itu, Yadira Guillermo Garcia, istri dari korban penculikan, menyampaikan pesan langsung kepada El Tequilero."Ibumu ada di sini, Tuan yang dikenal sebagai El Tequilero," ujarnya.Selain menculik ibu bos kartel, warga sempat menahan lima anggota kelompok kriminal tersebut. Namun, mereka kemudian dibebaskan, sementara María Félix tetap ditahan sebagai alat tawar-menawar.Sejumlah warga mengaku sudah lama hidup dalam ketakutan akibat aksi kelompok kriminal di wilayah tersebut."Mereka telah mempermalukan kami, mereka telah membunuh keluarga kami dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi," kata salah seorang warga.Kondisi itu membuat aparat keamanan bergerak. Polisi bersama militer melancarkan operasi pencarian besar-besaran terhadap El Tequilero di kawasan pegunungan Guerrero. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk menyisir lokasi persembunyian yang diduga digunakan sang bos kartel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.Gubernur Guerrero saat itu, Hector Astudillo, mengirim lebih dari 200 personel gabungan polisi dan tentara ke San Miguel Totolapan guna meredakan ketegangan.Pemerintah negara bagian juga membentuk tim khusus untuk memediasi konflik antara warga dan kelompok kartel. Tujuannya adalah memastikan keselamatan semua pihak yang ditahan dalam insiden tersebut.Setelah melalui proses negosiasi, kebuntuan akhirnya berakhir. María Félix dibebaskan setelah ditukar dengan Isauro De la Paz Duque yang sebelumnya disekap kelompok kartel.Guerrero sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan kekerasan di Meksiko. Berbagai kartel narkoba bersaing memperebutkan jalur perdagangan opium dan narkotika lainnya. Penculikan, pemerasan, hingga pembunuhan menjadi ancaman yang kerap dihadapi masyarakat setempat.Situasi keamanan yang buruk membuat sebagian warga membentuk kelompok pertahanan sipil atau vigilante. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai keberadaan kelompok tersebut justru berpotensi memperpanjang siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di wilayah itu.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Puluhan Jet Tempur AS Terpantau di Yordania di Tengah Ketegangan dengan Iran
PIFA, Internasional - Puluhan jet tempur Amerika Serikat terpantau berada di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, Yordania, di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran. Laporan tersebut disampaikan The New York Times berdasarkan foto satelit dan data penerbangan. Gambar yang diambil pada Jumat memperlihatkan lebih dari 60 pesawat tempur di pangkalan tersebut, atau sekitar tiga kali lipat dari jumlah biasanya. Berdasarkan data pelacakan penerbangan, sedikitnya 68 pesawat angkut tercatat mendarat di pangkalan tersebut sejak 15 Februari. Jet-jet tempur lainnya diduga ditempatkan di hanggar pelindung. Citra satelit juga menunjukkan keberadaan pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35, yang lebih modern dibandingkan jenis pesawat yang umumnya ditempatkan di pangkalan itu. Selain itu, terlihat pula sejumlah drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara baru. Pejabat Yordania mengatakan kepada The New York Times bahwa penempatan pesawat dan peralatan militer AS tersebut merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara Yordania dan Amerika Serikat. Sebelumnya pada Januari, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sebuah “armada besar” sedang menuju Iran. Ia berharap Teheran bersedia bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan yang disebutnya “adil dan merata” terkait penghentian total senjata nuklir. Trump juga memperingatkan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan mengenai program nuklir tersebut, serangan AS terhadap Iran akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Internasional
Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah insiden penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4). “Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin (Sabtu) di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?” tulis Trump melalui akun Truth Social, Minggu. Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan bahwa sedikitnya dua kapal komersial diserang saat melintasi Selat Hormuz. Informasi tersebut diperoleh dari sumber keamanan maritim dan pelayaran, menyusul pengumuman Iran terkait pemulihan kontrol militer atas jalur perairan strategis itu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat sejak akhir Februari, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada deklarasi resmi mengenai dimulainya kembali konflik terbuka, Amerika Serikat dilaporkan mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saat ini, para mediator internasional masih berupaya mengupayakan putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan.
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Internasional
Menteri Israel Tolak Gencatan Senjata, Sebut Lebanon 'Arena Bermain' Israel
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia bahkan menyebut Lebanon seharusnya menjadi "arena bermain" bagi Israel dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan. Dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Israel KAN pada Senin (22/6), Ben Gvir menegaskan Israel tidak boleh menyetujui penghentian operasi militer di Lebanon. "Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," kata Ben Gvir. Ia juga mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Ben Gvir, meskipun Trump merupakan sekutu dekat Israel, keputusan terkait keamanan nasional harus tetap ditentukan oleh pemerintah Israel. "Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujarnya. "Kamilah yang membuat keputusan, dan ada hasil baik bagi para prajurit kami," lanjut Ben Gvir. Pernyataan itu bertolak belakang dengan upaya diplomasi yang sedang didorong Washington. Pada Jumat (19/6), Trump menyatakan Israel telah menyetujui gencatan senjata baru dengan Lebanon setelah melakukan komunikasi dengan pihak Tel Aviv. "Ini adalah hal positif. Ini seperti pelengkap yang sempurna," kata Trump saat itu. Sementara itu, sumber dari kelompok Hizbullah menyatakan pihaknya bersedia mematuhi gencatan senjata. Namun mereka menuduh Israel masih melanjutkan serangan dan memperluas operasi militernya di wilayah Lebanon. Penolakan Ben Gvir muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait kesepakatan sementara antara AS dan Iran. Sejumlah tokoh politik Israel menilai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran tidak mengakomodasi kepentingan keamanan Israel. Mereka mengkritik karena isu program rudal Iran dan hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya di kawasan tidak menjadi fokus utama dalam kesepakatan tersebut. Pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik pendekatan yang diambil dalam proses perdamaian tersebut. "Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel, bukan sesuai harga bahan bakar di bursa saham dunia," katanya. Konflik antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan korban besar di Lebanon. Sejak 2 Maret, serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut telah diduduki selama puluhan tahun, sementara lainnya direbut dalam konflik yang berlangsung pada 2023–2024. Pernyataan Ben Gvir memperlihatkan semakin dalamnya perbedaan pandangan di dalam elite politik Israel terkait arah kebijakan keamanan dan hubungan dengan Amerika Serikat di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026