Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Trending
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Padahal Sudah Fatwakan Senjata Nuklir Haram
Internasional
| Kamis, 5 Maret 2026
AS Buka Peluang Perundingan dengan Iran di Tengah Peningkatan Kehadiran Militer
Internasional
| Senin, 2 Februari 2026
AS Veto Resolusi DK PBB Usulan Rusia soal Gencatan Senjata di Timur Tengah
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Kemlu RI Dorong Penyelidikan Ledakan Tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz, Libatkan WNI
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Laporan: AS Dinilai Belum Punya Pertahanan Memadai Hadapi Drone Shahed Iran
Internasional
| Jumat, 6 Maret 2026
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Perahu Migran Terbalik di Lepas Pantai Kreta, Lima Tewas dan 25 Dilaporkan Hilang
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Itamar Ben-Gvir Masuki Area Al-Aqsa pada Jumat Pertama Ramadhan, Picu Kecaman
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
AS Ancam Balas Uni Eropa Jika Batasi Akses Produsen Senjata Amerika
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Berita Terbaru
Internasional
IRGC Klaim Buru 11 Ribu Tentara AS di Timur Tengah di Tengah Memanasnya Perang Iran vs AS-Israel
Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikabarkan tengah memburu sekitar 11 ribu tentara Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah di tengah memanasnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Badan intelijen IRGC bahkan disebut telah meminta warga Iran di wilayah Timur Tengah untuk memberikan informasi mengenai keberadaan para tentara AS tersebut. Mengutip laporan Al Jazeera dari kantor berita Tasnim, IRGC menyerukan masyarakat untuk membantu mengidentifikasi lokasi tentara Amerika yang disebut berada di berbagai tempat penginapan. “Organisasi intelijen IRGC menyerukan informasi tentang pasukan AS di seluruh wilayah. Badan intelijen IRGC telah menyerukan kepada warga di seluruh wilayah untuk menemukan 11.000 tentara AS yang tinggal di hotel dan akomodasi pribadi,” tulis laporan tersebut. Dalam pesan itu, IRGC juga mengklaim bahwa pasukan AS ingin “menggunakan saudara-saudara Arab kita sebagai perisai manusia.” IRGC turut meminta masyarakat Iran untuk tidak melindungi tentara AS di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, IRGC bahkan menyebut tentara Amerika sebagai teroris. “Kita terpaksa mengidentifikasi dan menargetkan orang Amerika. Oleh karena itu, lebih baik tidak melindungi mereka di hotel dan menjauhi lokasi mereka,” tulis pihak IRGC. Selain itu, IRGC menyerukan agar masyarakat melaporkan keberadaan tentara AS melalui aplikasi Telegram. “Adalah kewajiban Islam Anda untuk melaporkan secara akurat tempat persembunyian teroris Amerika dan mengirimkan informasi tersebut kepada kami melalui Telegram,” sambung pernyataan tersebut. Situasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel disebut semakin memanas. Ketegangan meningkat setelah Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menyatakan akan melakukan balas dendam atas serangan pada 28 Februari lalu yang menewaskan ayahnya, Ali Khamenei. Serangan tersebut juga dilaporkan menewaskan sejumlah pemimpin Iran. Selain itu, serangan yang dilancarkan Amerika Serikat di Kota Minab disebut menewaskan lebih dari 170 siswi perempuan sekolah dasar. Menanggapi pernyataan Mojtaba Khamenei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan akan membunuh pemimpin tertinggi baru Iran tersebut.
Internasional
| Jumat, 13 Maret 2026
Internasional
AS Veto Resolusi DK PBB Usulan Rusia soal Gencatan Senjata di Timur Tengah
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu (11/3) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Rusia, yang menyerukan gencatan senjata di kawasan Timur Tengah serta mengecam serangan terhadap warga sipil. Laporan RIA Novosti menyebut Latvia juga menolak resolusi tersebut. Sementara sembilan negara memilih abstain dan empat negara lainnya memberikan dukungan terhadap dokumen tersebut. Rancangan resolusi yang diajukan Rusia meminta semua pihak segera menghentikan permusuhan di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya. Dokumen itu juga mengecam seluruh serangan terhadap warga sipil serta menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk kembali menempuh jalur diplomasi, meskipun tidak menyebutkan negara tertentu. Selain itu, rancangan resolusi tersebut menekankan pentingnya menjamin keamanan seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dalam pembukaannya, Dewan Keamanan PBB menyatakan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam konflik tersebut serta menegaskan kembali larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara. Sebelumnya pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi lain yang dirancang oleh Bahrain. Resolusi tersebut menuntut Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk. Namun, laporan koresponden RIA Novosti menyebut resolusi tersebut tidak menyinggung serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebanyak 13 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain. Resolusi itu mengecam serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania, dan menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan. Meski demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta tidak menyerukan kedua negara itu untuk menghentikan serangan mereka.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Internasional
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Berita Populer
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Internasional
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Padahal Sudah Fatwakan Senjata Nuklir Haram
PIFA, Internasional – Duta Besar Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan penggunaan senjata nuklir sebagai sesuatu yang haram. Namun menurut Boroujerdi, pihak musuh justru menjadikan isu pengembangan senjata nuklir sebagai dalih untuk menyerang Iran dan menargetkan Khamenei. “Musuh membunuh pemimpin agung kami dengan tuduhan sedang mencoba untuk membangun senjata nuklir. Ini terjadi saat beliau telah memiliki fatwa bahwa berbagai bentuk penyimpanan, produksi maupun penggunaan senjata nuklir hukumnya haram,” kata Boroujerdi dalam acara penandatanganan petisi dan doa bersama terkait agresi Amerika Serikat dan Israel di kediaman Duta Besar Iran di Jakarta, Kamis. Boroujerdi juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklir Iran berada di bawah pengawasan penuh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, tuduhan bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir hanya dijadikan alasan untuk menyerang negara tersebut. Ia menyebut bahwa ketika serangan dilancarkan, dua target utama langsung disasar, yakni kantor pemimpin tertinggi Iran dan sebuah sekolah dasar khusus perempuan. Dalam kesempatan itu, Boroujerdi mengenang Khamenei sebagai sosok pemimpin berusia 86 tahun yang konsisten menentang hegemoni kekerasan dan genosida. Ia juga menyebut Khamenei sebagai tokoh yang memperjuangkan perdamaian serta stabilitas. Meski demikian, agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari disebut telah merenggut nyawa Khamenei. Saat itu, kata Boroujerdi, Khamenei sedang berupaya melawan apa yang disebutnya sebagai “terorisme berbasis negara”. Boroujerdi juga menegaskan sikap keras Khamenei terhadap Israel, khususnya terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. “Ia adalah seorang pemimpin yang tidak pernah tersenyum dengan rezim Zionis Israel. Ia percaya bahwa apabila muslim ingin menjadi umat yang agung dan mulia, maka mereka harus terus mengambil sikap tegas berhadapan dengan zionis,” ujarnya. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang disebut sebagai serangan kedua setelah operasi militer serupa pada Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer besar yang diluncurkan AS bertujuan melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman dari dugaan pengembangan senjata nuklir Iran. Sebagai respons, Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik tersebut terjadi di tengah perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa yang dimediasi oleh Oman.
Internasional
| Kamis, 5 Maret 2026
Internasional
AS Buka Peluang Perundingan dengan Iran di Tengah Peningkatan Kehadiran Militer
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan kepada Iran melalui jalur diplomatik bahwa Washington tetap membuka peluang perundingan, meskipun AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia. Informasi tersebut dilaporkan Axios pada Minggu (1/2). Mengutip seorang pejabat senior AS, laporan itu menyebutkan Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan final untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Hingga kini, Gedung Putih masih mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomatik. Axios juga melaporkan bahwa Turki, Mesir, dan Qatar tengah berupaya memfasilitasi pertemuan di Ankara pada pekan ini antara utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, dan pejabat senior Iran. Dua sumber di kawasan menyebut ketiga negara tersebut menjalin koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan Iran untuk mendorong dialog. “Prosesnya sedang berjalan. Kami mengusahakan yang terbaik,” kata seorang pejabat dari salah satu negara mediator. Upaya diplomatik tersebut berlangsung setelah Presiden Trump menyampaikan dalam unggahan media sosial pada Rabu lalu bahwa sebuah “armada besar” tengah bergerak menuju Iran. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak Teheran agar segera memasuki perundingan. Sebelumnya, Presiden AS itu mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul aksi unjuk rasa anti pemerintah di negara tersebut pada akhir Desember 2025. Menanggapi hal itu, pemerintah Iran memperingatkan bahwa setiap serangan militer Amerika Serikat akan dibalas dengan respons yang “cepat dan menyeluruh.”
Internasional
| Senin, 2 Februari 2026
Feeds
IRGC Klaim Buru 11 Ribu Tentara AS di Timur Tengah di Tengah Memanasnya Perang Iran vs AS-Israel
Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dikabarkan tengah memburu sekitar 11 ribu tentara Amerika Serikat yang berada di wilayah Timur Tengah di tengah memanasnya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel. Badan intelijen IRGC bahkan disebut telah meminta warga Iran di wilayah Timur Tengah untuk memberikan informasi mengenai keberadaan para tentara AS tersebut. Mengutip laporan Al Jazeera dari kantor berita Tasnim, IRGC menyerukan masyarakat untuk membantu mengidentifikasi lokasi tentara Amerika yang disebut berada di berbagai tempat penginapan. “Organisasi intelijen IRGC menyerukan informasi tentang pasukan AS di seluruh wilayah. Badan intelijen IRGC telah menyerukan kepada warga di seluruh wilayah untuk menemukan 11.000 tentara AS yang tinggal di hotel dan akomodasi pribadi,” tulis laporan tersebut. Dalam pesan itu, IRGC juga mengklaim bahwa pasukan AS ingin “menggunakan saudara-saudara Arab kita sebagai perisai manusia.” IRGC turut meminta masyarakat Iran untuk tidak melindungi tentara AS di tengah konflik yang sedang berlangsung. Dalam pernyataannya, IRGC bahkan menyebut tentara Amerika sebagai teroris. “Kita terpaksa mengidentifikasi dan menargetkan orang Amerika. Oleh karena itu, lebih baik tidak melindungi mereka di hotel dan menjauhi lokasi mereka,” tulis pihak IRGC. Selain itu, IRGC menyerukan agar masyarakat melaporkan keberadaan tentara AS melalui aplikasi Telegram. “Adalah kewajiban Islam Anda untuk melaporkan secara akurat tempat persembunyian teroris Amerika dan mengirimkan informasi tersebut kepada kami melalui Telegram,” sambung pernyataan tersebut. Situasi perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel disebut semakin memanas. Ketegangan meningkat setelah Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, menyatakan akan melakukan balas dendam atas serangan pada 28 Februari lalu yang menewaskan ayahnya, Ali Khamenei. Serangan tersebut juga dilaporkan menewaskan sejumlah pemimpin Iran. Selain itu, serangan yang dilancarkan Amerika Serikat di Kota Minab disebut menewaskan lebih dari 170 siswi perempuan sekolah dasar. Menanggapi pernyataan Mojtaba Khamenei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menyatakan akan membunuh pemimpin tertinggi baru Iran tersebut.
Internasional
| Jumat, 13 Maret 2026
AS Veto Resolusi DK PBB Usulan Rusia soal Gencatan Senjata di Timur Tengah
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu (11/3) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Rusia, yang menyerukan gencatan senjata di kawasan Timur Tengah serta mengecam serangan terhadap warga sipil. Laporan RIA Novosti menyebut Latvia juga menolak resolusi tersebut. Sementara sembilan negara memilih abstain dan empat negara lainnya memberikan dukungan terhadap dokumen tersebut. Rancangan resolusi yang diajukan Rusia meminta semua pihak segera menghentikan permusuhan di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya. Dokumen itu juga mengecam seluruh serangan terhadap warga sipil serta menyerukan pihak-pihak yang terlibat untuk kembali menempuh jalur diplomasi, meskipun tidak menyebutkan negara tertentu. Selain itu, rancangan resolusi tersebut menekankan pentingnya menjamin keamanan seluruh negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Dalam pembukaannya, Dewan Keamanan PBB menyatakan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam konflik tersebut serta menegaskan kembali larangan penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah suatu negara. Sebelumnya pada hari yang sama, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi lain yang dirancang oleh Bahrain. Resolusi tersebut menuntut Iran untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara Teluk. Namun, laporan koresponden RIA Novosti menyebut resolusi tersebut tidak menyinggung serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Sebanyak 13 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China memilih abstain. Resolusi itu mengecam serangan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania, dan menuntut agar serangan tersebut segera dihentikan. Meski demikian, resolusi tersebut tidak menyebutkan agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, serta tidak menyerukan kedua negara itu untuk menghentikan serangan mereka.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Prabowo dan Mohammed bin Salman Bahas Eskalasi Militer Timur Tengah Lewat Sambungan Telepon
PIFA, Internasional - Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, untuk membahas eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang disampaikan melalui akun resmi pada Rabu (11/3), Mohammed bin Salman menerima panggilan telepon dari Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin menyoroti meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah serta dampaknya terhadap perdamaian regional dan global. Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya penghentian segera aksi militer yang sedang berlangsung. Ia juga memperingatkan bahwa konflik yang berlanjut dapat merusak stabilitas dan keamanan kawasan. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan bahwa serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pada Selasa (10/3), Arab Saudi bersama Bahrain dan Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sejumlah serangan yang melibatkan drone dan rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Internasional
| Kamis, 12 Maret 2026
Iran Tegaskan Akan Ambil Semua Langkah untuk Lindungi Kedaulatan Negara
PIFA, Internasional - Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, menegaskan bahwa negaranya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan warganya di tengah meningkatnya konflik di kawasan. “Kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela rakyat kami, wilayah kami, dan kemerdekaan kami,” kata Iravani dalam konferensi pers, Selasa. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk segera bertindak menghentikan apa yang disebutnya sebagai “perang berdarah” terhadap rakyat Iran. Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut menyasar berbagai lokasi, termasuk ibu kota Teheran, yang mengakibatkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan warga sipil. Menurut laporan televisi pemerintah Iran, serangan itu juga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai tanggapan, Iran kemudian melancarkan serangan balasan menggunakan rudal yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Pemerintah Evakuasi WNI dari Iran, Dua Pekerja Migran Sudah Tiba di Indonesia
PIFA, Internasional - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Christina Aryani mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memfasilitasi evakuasi warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua pekerja migran Indonesia (PMI), dari Iran. “Kami mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI yang telah memfasilitasi pemulangan WNI dari Iran, termasuk dua pekerja migran Indonesia. Keselamatan warga negara, termasuk PMI, menjadi prioritas pemerintah,” kata Christina dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (11/3). Evakuasi tersebut dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Christina mengatakan langkah evakuasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan WNI di luar negeri, termasuk para pekerja migran. Secara keseluruhan, sebanyak 32 WNI dijadwalkan dievakuasi secara bertahap dari Iran. Mereka terdiri atas 10 pekerja profesional, satu pengajar atau jurnalis, 14 pelajar atau mahasiswa, dua pekerja migran Indonesia, serta lima wisatawan. Dua PMI yang telah dipulangkan adalah Ali Husein dan Tetap Segar, yang berasal dari Jawa Barat dan bekerja di sektor manufaktur. Keduanya telah tiba di Indonesia pada 10 Maret 2026. “Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI Kemlu, kedua pekerja migran ini juga pernah dievakuasi tahun lalu,” ujar Christina. Berdasarkan rilis Kemlu, proses evakuasi dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 22 WNI telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Selasa setelah menempuh perjalanan dari Baku, Azerbaijan. Sementara itu, 10 WNI lainnya dijadwalkan tiba pada tahap kedua pada Rabu. Christina menegaskan bahwa meskipun Iran bukan negara penempatan resmi pekerja migran Indonesia, pemerintah tetap memberikan pelindungan kepada seluruh WNI yang berada di wilayah tersebut. “Meski Iran bukan negara penempatan resmi PMI, pemerintah tetap hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia mendapatkan pelindungan, terutama dalam situasi darurat seperti konflik,” katanya. Ia menambahkan bahwa kementeriannya terus berkoordinasi dengan Kemlu dan perwakilan RI di kawasan Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan para PMI tetap mendapat pelindungan. Berdasarkan data KBRI Teheran, saat ini terdapat sekitar 329 WNI yang berada di Iran. Mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa yang terkonsentrasi di kota Qom, sementara sisanya adalah pekerja serta ekspatriat.
Internasional
| Rabu, 11 Maret 2026
Penasihat Trump Desak AS Segera Cari Jalan Keluar dari Konflik dengan Iran
PIFA, Internasional - Sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mendesak agar Washington segera mencari jalan keluar dari konflik dengan Iran. Mereka menilai tujuan utama operasi militer terhadap Iran telah tercapai. Hal tersebut dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Senin (9/3), mengutip sumber yang mengetahui pembahasan internal di pemerintahan AS. Desakan tersebut muncul di tengah lonjakan harga minyak global serta kekhawatiran bahwa konflik berkepanjangan dapat memicu tekanan politik di dalam negeri. Pada hari yang sama, Trump juga menyatakan bahwa operasi militer AS terhadap Iran akan segera berakhir. Namun sejumlah pejabat pemerintahan AS mengatakan bahwa situasi di lapangan membuat penarikan diri dari konflik tidak akan mudah dilakukan. Menurut mereka, selama Teheran terus melancarkan serangan terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Israel tetap siap menyerang target di Iran, maka peluang bagi AS untuk keluar dari konflik secara cepat menjadi kecil. Seorang pejabat AS juga menyebut Trump tidak akan menghentikan operasi militer sebelum mencapai kemenangan yang dianggap memuaskan. Pejabat tersebut menambahkan bahwa Trump kerap terkejut dengan sikap Iran yang dinilai tidak bersedia mengakomodasi tuntutan AS dan Israel meskipun berada di bawah tekanan militer. Ketegangan meningkat sejak 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di ibu kota Teheran, yang menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Sebagai balasan, Iran kemudian melancarkan serangan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di berbagai titik di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 10 Maret 2026
UNICEF: Hampir 700 Ribu Warga Mengungsi Akibat Eskalasi Konflik Israel-Lebanon
PIFA, Internasional - Eskalasi konflik antara Israel dan Lebanon memaksa hampir 700.000 orang meninggalkan rumah mereka, termasuk sekitar 200.000 anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh UNICEF dalam pernyataan resminya pada Senin (9/3). Menurut badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, pengungsian massal terjadi di berbagai wilayah Lebanon akibat meningkatnya intensitas pertempuran dalam beberapa hari terakhir. “Pengungsian massal di seluruh Lebanon telah memaksa hampir 700.000 orang – termasuk sekitar 200.000 anak – meninggalkan rumah mereka, menambah jumlah puluhan ribu orang yang sebelumnya sudah mengungsi akibat eskalasi,” demikian pernyataan UNICEF. UNICEF juga melaporkan sedikitnya 83 anak tewas dan 254 lainnya terluka sejak pertempuran meningkat pada 2 Maret. Secara keseluruhan, dalam 28 bulan terakhir konflik di Lebanon telah menyebabkan 329 anak tewas dan 1.632 lainnya mengalami luka-luka. Namun dalam enam hari terakhir saja, jumlah korban anak meningkat drastis. “Hanya dalam enam hari terakhir, jumlah anak yang tewas naik 25 persen, sehingga totalnya mencapai angka yang mengerikan yakni 412 anak,” bunyi pernyataan tersebut. Eskalasi konflik bermula pada 2 Maret ketika serentetan roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Kelompok militan Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah daerah berpenduduk di Lebanon, termasuk wilayah ibu kota Beirut. Serangan tersebut memicu gelombang pengungsian besar-besaran, dengan ratusan ribu warga meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman di dalam negeri.
Internasionald
| Selasa, 10 Maret 2026
AS Kecewa Skala Serangan Israel ke Depot Bahan Bakar Iran, Picu Perbedaan Pendapat
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan kecewa dengan skala serangan udara Israel terhadap depot bahan bakar di Iran pada akhir pekan. Perbedaan pandangan tersebut disebut menjadi ketidaksepakatan menonjol pertama antara kedua sekutu sejak dimulainya serangan terhadap Iran. Laporan media Axios, yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut, menyebut serangan pada Sabtu menargetkan sekitar 30 depot bahan bakar di berbagai wilayah Iran. Jumlah tersebut disebut jauh lebih besar dari perkiraan pejabat AS setelah Israel sebelumnya memberi tahu Washington mengenai operasi tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran, setelah serangan itu. Asap tebal terlihat membubung dari tangki penyimpanan bahan bakar dan kawasan industri di kota tersebut. Militer Israel menyatakan depot bahan bakar yang diserang digunakan pemerintah Iran untuk memasok bahan bakar kepada berbagai pihak, termasuk unit-unit militernya. Meski Israel telah memberi tahu militer AS sebelum operasi dilakukan, para pejabat di Washington tetap terkejut dengan luasnya cakupan serangan tersebut. Salah seorang penasihat Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin AS itu tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. “Presiden tidak menyukai serangan terhadap fasilitas minyak. Ia ingin menyelamatkan minyak itu, bukan membakarnya. Dan hal itu mengingatkan orang pada kenaikan harga bensin,” kata penasihat tersebut. Pejabat AS juga khawatir serangan terhadap infrastruktur yang melayani masyarakat Iran dapat menimbulkan dampak strategis yang berbalik arah, termasuk memperkuat dukungan publik terhadap kepemimpinan Iran serta memicu kenaikan harga minyak global. “Kami tidak berpikir itu adalah ide yang baik,” ujar seorang pejabat senior AS. Walau fasilitas yang diserang bukan lokasi produksi minyak, pejabat di Washington khawatir rekaman depot bahan bakar yang terbakar dapat mengguncang pasar energi dunia. Di sisi lain, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat memicu pembalasan. Juru bicara Markas Khatam al-Anbiya yang mengawasi operasi militer Iran menyatakan Teheran dapat merespons dengan serangan serupa jika serangan terhadap fasilitas energi terus berlanjut. Ia juga memperingatkan bahwa Iran sejauh ini menghindari menargetkan infrastruktur energi di kawasan. Namun jika langkah itu diambil, harga minyak global bisa melonjak hingga 200 dolar AS per barel. Peringatan serupa disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menyatakan Teheran akan melakukan pembalasan “tanpa penundaan” jika serangan terhadap infrastruktur terus terjadi. Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Menurut otoritas Iran, serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, serta melukai lebih dari 10.000 lainnya. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone yang menargetkan wilayah Israel serta beberapa negara di kawasan seperti Irak dan Yordania, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Internasional
| Senin, 9 Maret 2026
Kedubes Iran di Jakarta Tegaskan Komitmen Jaga Hubungan Persahabatan dengan Negara Timur Tengah
PIFA, Internasional - Kedutaan Besar Iran di Jakarta menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen menjaga serta melanjutkan hubungan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam siaran pers yang disampaikan pada Senin, Kedubes Iran menyatakan hubungan tersebut didasarkan pada prinsip saling menghormati, hubungan bertetangga yang baik, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara. Iran juga menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukannya terhadap pangkalan dan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan tidak boleh dipandang sebagai tindakan permusuhan terhadap negara-negara di wilayah tersebut. Menurut pernyataan Kedubes, negara-negara kawasan dinilai telah memahami bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keamanan regional. Sebaliknya, fasilitas tersebut disebut digunakan untuk mendukung Israel, yang dituduh melakukan agresi terhadap rakyat Iran. Kedubes Iran juga menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukan Teheran ditujukan terhadap target dan fasilitas yang menjadi sumber atau titik awal tindakan agresif terhadap Iran, serta yang mendukung operasi tersebut. Selain itu, Iran menyatakan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses diplomasi dengan Amerika Serikat akibat apa yang disebut sebagai pengkhianatan berulang dari Washington dalam berbagai perundingan. Dalam pernyataan tersebut, Iran menyebut tindakan AS telah tiga kali mengkhianati proses diplomasi. Pertama, penarikan sepihak Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action pada 2018 di masa pemerintahan Donald Trump. Kedua, serangan terhadap Iran pada Juni 2025 saat proses perundingan dengan AS masih berlangsung sebelum putaran keenam pembicaraan. Ketiga, serangan militer yang terjadi pada 28 Februari setelah putaran kedua perundingan antara kedua negara. Meski demikian, Iran menegaskan tetap berkomitmen pada terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. Namun, Teheran menegaskan tidak akan ragu untuk membela kehormatan dan kedaulatan negaranya. Dalam kesempatan yang sama, Kedubes Iran kembali mengutuk tindakan yang disebut sebagai agresi dari Amerika Serikat dan Israel terhadap integritas wilayah Iran.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Iran Tolak Tuntutan AS untuk Menyerah Tanpa Syarat
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menolak tuntutan Amerika Serikat agar menyerah tanpa syarat di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya akan terus mempertahankan diri selama diperlukan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu (8/3) dalam wawancara dengan NBC News. “Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak akan menyerah tanpa syarat, dan kami akan terus melawan selama diperlukan,” kata Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus membela wilayah, rakyat, serta martabat negaranya. “Kami terus mempertahankan diri dan kami membela wilayah kami, rakyat kami, serta martabat kami. Martabat kami tidak untuk diperjualbelikan,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Iran dan hanya akan menerima “penyerahan tanpa syarat” dari Teheran. Menanggapi hal tersebut, Araghchi mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan syarat-syarat gencatan senjata antara kedua negara. Ia menilai penghentian perang secara permanen harus menjadi syarat utama sebelum pembahasan lain dilakukan. “Harus ada pengakhiran perang secara permanen. Dan selama hal itu belum tercapai, saya pikir kami perlu terus berjuang demi rakyat kami dan keamanan kami,” kata Araghchi.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Internasional
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Padahal Sudah Fatwakan Senjata Nuklir Haram
PIFA, Internasional – Duta Besar Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan penggunaan senjata nuklir sebagai sesuatu yang haram. Namun menurut Boroujerdi, pihak musuh justru menjadikan isu pengembangan senjata nuklir sebagai dalih untuk menyerang Iran dan menargetkan Khamenei. “Musuh membunuh pemimpin agung kami dengan tuduhan sedang mencoba untuk membangun senjata nuklir. Ini terjadi saat beliau telah memiliki fatwa bahwa berbagai bentuk penyimpanan, produksi maupun penggunaan senjata nuklir hukumnya haram,” kata Boroujerdi dalam acara penandatanganan petisi dan doa bersama terkait agresi Amerika Serikat dan Israel di kediaman Duta Besar Iran di Jakarta, Kamis. Boroujerdi juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklir Iran berada di bawah pengawasan penuh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, tuduhan bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir hanya dijadikan alasan untuk menyerang negara tersebut. Ia menyebut bahwa ketika serangan dilancarkan, dua target utama langsung disasar, yakni kantor pemimpin tertinggi Iran dan sebuah sekolah dasar khusus perempuan. Dalam kesempatan itu, Boroujerdi mengenang Khamenei sebagai sosok pemimpin berusia 86 tahun yang konsisten menentang hegemoni kekerasan dan genosida. Ia juga menyebut Khamenei sebagai tokoh yang memperjuangkan perdamaian serta stabilitas. Meski demikian, agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari disebut telah merenggut nyawa Khamenei. Saat itu, kata Boroujerdi, Khamenei sedang berupaya melawan apa yang disebutnya sebagai “terorisme berbasis negara”. Boroujerdi juga menegaskan sikap keras Khamenei terhadap Israel, khususnya terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. “Ia adalah seorang pemimpin yang tidak pernah tersenyum dengan rezim Zionis Israel. Ia percaya bahwa apabila muslim ingin menjadi umat yang agung dan mulia, maka mereka harus terus mengambil sikap tegas berhadapan dengan zionis,” ujarnya. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang disebut sebagai serangan kedua setelah operasi militer serupa pada Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer besar yang diluncurkan AS bertujuan melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman dari dugaan pengembangan senjata nuklir Iran. Sebagai respons, Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik tersebut terjadi di tengah perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa yang dimediasi oleh Oman.
Internasional
| Kamis, 5 Maret 2026
Internasional
AS Buka Peluang Perundingan dengan Iran di Tengah Peningkatan Kehadiran Militer
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan kepada Iran melalui jalur diplomatik bahwa Washington tetap membuka peluang perundingan, meskipun AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia. Informasi tersebut dilaporkan Axios pada Minggu (1/2). Mengutip seorang pejabat senior AS, laporan itu menyebutkan Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan final untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Hingga kini, Gedung Putih masih mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomatik. Axios juga melaporkan bahwa Turki, Mesir, dan Qatar tengah berupaya memfasilitasi pertemuan di Ankara pada pekan ini antara utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, dan pejabat senior Iran. Dua sumber di kawasan menyebut ketiga negara tersebut menjalin koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan Iran untuk mendorong dialog. “Prosesnya sedang berjalan. Kami mengusahakan yang terbaik,” kata seorang pejabat dari salah satu negara mediator. Upaya diplomatik tersebut berlangsung setelah Presiden Trump menyampaikan dalam unggahan media sosial pada Rabu lalu bahwa sebuah “armada besar” tengah bergerak menuju Iran. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak Teheran agar segera memasuki perundingan. Sebelumnya, Presiden AS itu mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul aksi unjuk rasa anti pemerintah di negara tersebut pada akhir Desember 2025. Menanggapi hal itu, pemerintah Iran memperingatkan bahwa setiap serangan militer Amerika Serikat akan dibalas dengan respons yang “cepat dan menyeluruh.”
Internasional
| Senin, 2 Februari 2026