Internasional
Ukraina Minta Bantuan Pertahanan Udara ke AS di Tengah Lonjakan Serangan Rusia
Pemerintah Ukraina meminta bantuan sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat (AS) dan negara sekutu setelah Rusia meningkatkan intensitas serangan udara ke berbagai wilayah Ukraina pada Senin (1/6) waktu setempat. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden AS Donald Trump. Dalam permohonannya, Zelensky meminta dukungan tambahan untuk menghadang dan menjatuhkan serangan rudal Rusia yang semakin intens. Langkah ini dilakukan setelah Ukraina mencatat adanya lonjakan serangan udara dari Rusia yang disebut mencapai level rekor berdasarkan analisis pasukan udara Ukraina. Intensitas serangan dilaporkan meningkat sekitar 24 persen dibandingkan bulan April, dengan total sekitar 8.150 serangan drone jarak jauh diluncurkan pada Mei. Pada periode yang sama, Ukraina juga mengklaim Rusia melancarkan serangan rudal mematikan ke kawasan permukiman di Kyiv yang menewaskan sedikitnya dua orang. Situasi ini terjadi tak lama setelah periode gencatan senjata selama tiga hari pada Mei, meski kedua pihak saling menuduh pelanggaran dan kembali terlibat dalam eskalasi serangan. Sementara itu, kemampuan pertahanan udara Ukraina masih sangat bergantung pada dukungan AS dan negara sekutunya. Bantuan tersebut disebut berperan besar dalam keberhasilan Ukraina mencegat sekitar 91 persen serangan udara yang masuk. Namun demikian, sejumlah pejabat Ukraina memperingatkan bahwa kondisi pertahanan udara mereka kini semakin tertekan akibat menipisnya stok rudal anti-misil dan amunisi. Situasi ini diperburuk oleh pergeseran fokus militer AS yang disebut turut mengalihkan sebagian sumber daya pertahanannya ke kawasan lain, termasuk Timur Tengah, untuk melindungi wilayah strategis di sekitar Teluk.
Internasional
| Senin, 1 Juni 2026
Trending
Kapal Kargo Diserang Kelompok Bersenjata di Lepas Pantai Yaman, Kru Kirim Sinyal Darurat
Internasional
| Minggu, 5 Juli 2026
Netanyahu Klaim Sepakat dengan Trump, Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026
Jerman Pertimbangkan Ikut Amankan Selat Hormuz Usai Konflik Timur Tengah
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Iran Dikabarkan Serang Pangkalan Diego Garcia, Tunjukkan Jangkauan Rudal Jarak Jauh
Internasional
| Jumat, 20 Maret 2026
Indonesia Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, Angkat Tema “Presidensi untuk Semua”
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Kemlu: 61 WNI Ditangkap dalam Penggerebekan Sindikat Online Scam di Timor Leste
Internasional
| Kamis, 9 Juli 2026
AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Paus Leo XIV Berdoa untuk Migran di Lampedusa Bertepatan Hari Kemerdekaan AS
Internasional
| Sabtu, 4 Juli 2026
Israel Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon Selatan Selama Hizbullah Masih Dianggap Ancaman
Internasional
| Rabu, 1 Juli 2026
Sindikat Penipuan Daring Asal China Minta Maaf Sebelum Dieksekusi Mati
Internasional
| Kamis, 12 Februari 2026
Berita Terbaru
Internasional
Anwar Ibrahim Tegaskan Malaysia Akan Usir Warga Israel yang Ditemukan Masuk Negara
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintah akan mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di wilayah Malaysia. Kebijakan itu ditegaskan karena Malaysia tidak mengakui maupun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat menanggapi isu dugaan adanya warga Israel yang memasuki Malaysia menggunakan dua dokumen kewarganegaraan. "Kami sedang menyelidiki. Kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir (dari Malaysia) karena kami tidak mengakui (negara) mereka," kata Anwar, Rabu (15/7). Anwar mengatakan seluruh lembaga terkait telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Ia menambahkan kementerian terkait akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan. "Semua lembaga telah melakukan penyelidikan. Saya yakin Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zambry Abdul Kadir akan memberikan jawaban," ujarnya. Isu tersebut mencuat setelah muncul dugaan sejumlah warga Israel memasuki Malaysia melalui negara bagian Johor dengan menggunakan paspor dari negara lain. Pemerintah Negara Bagian Johor sebelumnya meminta Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait menyelidiki operasional sebuah "Network School" di kawasan Forest City yang diduga diikuti oleh warga negara Israel. Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi mengatakan warga Israel tersebut diduga menggunakan paspor negara lain untuk masuk ke Malaysia dan mengikuti program di sekolah tersebut. Dugaan itu memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menolak pengakuan terhadap negara tersebut. Karena itu, pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia.
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Internasional
Laporan CNN: Azerbaijan Disebut Jadi Basis Operasi Rahasia Israel saat Perang dengan Iran
Sebuah laporan investigasi CNN mengungkap bahwa Azerbaijan diduga menjadi salah satu lokasi operasi rahasia Israel selama konflik bersenjata dengan Iran. Menurut laporan tersebut, Israel mengirim personel elite militer dan intelijen secara diam-diam ke Azerbaijan sebagai bagian dari jaringan operasi rahasia di Timur Tengah untuk mendukung misi terhadap Iran. Mengutip sumber anonim, pasukan Israel disebut beroperasi di wilayah selatan Azerbaijan yang berbatasan langsung dengan Iran, kurang dari 100 kilometer dari Kota Tabriz. Dua sumber lain menyebut unit komando khusus Israel juga dikerahkan ke wilayah tersebut untuk menjalankan misi pengumpulan intelijen serta operasi menggunakan drone. Keberadaan tim itu disebut memberikan keuntungan strategis bagi Israel untuk memantau aktivitas di wilayah utara Iran selama konflik berlangsung. CNN menyebut ini merupakan kali pertama informasi mengenai pengerahan rahasia pasukan Israel ke Azerbaijan dilaporkan secara terbuka. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Azerbaijan merupakan salah satu dari sejumlah titik operasi militer rahasia Israel di kawasan Timur Tengah. Selain di Azerbaijan, fasilitas serupa disebut berada di Irak, Uni Emirat Arab, dan Somaliland. Awalnya, keberadaan pasukan itu dirancang sebagai tim penyelamat jika terjadi keadaan darurat. Namun, menurut laporan tersebut, peran mereka kemudian berkembang menjadi operasi intelijen dan dukungan militer. Azerbaijan merupakan negara di kawasan Kaukasus yang mayoritas penduduknya beragama Islam beraliran Syiah, dengan persentase sekitar 60 persen dari total populasi. Hingga laporan tersebut dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Azerbaijan maupun Israel terkait klaim mengenai keberadaan operasi rahasia tersebut.
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Internasional
Iran Ancam Israel: Setiap Serangan Akan Dibalas, Tak Ada yang Aman
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolghadr memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan terhadap Iran. Ia menegaskan setiap serangan akan dibalas dan Israel tidak akan luput dari respons Teheran. Pernyataan tersebut disampaikan Zolghadr di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. "Seperti yang sudah kami umumkan, setiap serangan terhadap infrastruktur akan dibalas," kata Zolghadr pada Jumat (10/7). Ia kemudian menegaskan bahwa Israel akan menjadi sasaran balasan jika kembali menyerang Iran. "Dan rezim Zionis kriminal yang bertanggung jawab atas kekejaman ini tak akan aman dari tanggapan pejuang kami," ujarnya. Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (8/7) menyatakan nota kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran telah berakhir. Tak lama kemudian, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan kembali menggempur Iran pada malam harinya. Militer AS selanjutnya melancarkan serangan ke berbagai target di wilayah Iran. Menurut laporan, serangan tersebut menyasar ratusan target, termasuk sejumlah infrastruktur sipil seperti jembatan kereta api. Penyerangan terhadap fasilitas sipil dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Meski serangan kedua belah pihak untuk sementara dilaporkan telah mereda, proses negosiasi terkait nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran disebut masih terus berlangsung. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat sejak operasi militer gabungan yang dimulai pada Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya dan memicu eskalasi konflik di kawasan.
Internasional
| Jumat, 10 Juli 2026
Berita Populer
Internasional
Ukraina Minta Bantuan Pertahanan Udara ke AS di Tengah Lonjakan Serangan Rusia
Pemerintah Ukraina meminta bantuan sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat (AS) dan negara sekutu setelah Rusia meningkatkan intensitas serangan udara ke berbagai wilayah Ukraina pada Senin (1/6) waktu setempat. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden AS Donald Trump. Dalam permohonannya, Zelensky meminta dukungan tambahan untuk menghadang dan menjatuhkan serangan rudal Rusia yang semakin intens. Langkah ini dilakukan setelah Ukraina mencatat adanya lonjakan serangan udara dari Rusia yang disebut mencapai level rekor berdasarkan analisis pasukan udara Ukraina. Intensitas serangan dilaporkan meningkat sekitar 24 persen dibandingkan bulan April, dengan total sekitar 8.150 serangan drone jarak jauh diluncurkan pada Mei. Pada periode yang sama, Ukraina juga mengklaim Rusia melancarkan serangan rudal mematikan ke kawasan permukiman di Kyiv yang menewaskan sedikitnya dua orang. Situasi ini terjadi tak lama setelah periode gencatan senjata selama tiga hari pada Mei, meski kedua pihak saling menuduh pelanggaran dan kembali terlibat dalam eskalasi serangan. Sementara itu, kemampuan pertahanan udara Ukraina masih sangat bergantung pada dukungan AS dan negara sekutunya. Bantuan tersebut disebut berperan besar dalam keberhasilan Ukraina mencegat sekitar 91 persen serangan udara yang masuk. Namun demikian, sejumlah pejabat Ukraina memperingatkan bahwa kondisi pertahanan udara mereka kini semakin tertekan akibat menipisnya stok rudal anti-misil dan amunisi. Situasi ini diperburuk oleh pergeseran fokus militer AS yang disebut turut mengalihkan sebagian sumber daya pertahanannya ke kawasan lain, termasuk Timur Tengah, untuk melindungi wilayah strategis di sekitar Teluk.
Internasional
| Senin, 1 Juni 2026
Internasional
Kapal Kargo Diserang Kelompok Bersenjata di Lepas Pantai Yaman, Kru Kirim Sinyal Darurat
Sebuah kapal kargo yang berlayar di lepas pantai Yaman dilaporkan mendapat serangan dari kelompok bersenjata tak dikenal pada Minggu (5/7). Laporan tersebut disampaikan United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Insiden terjadi sekitar 30 mil laut atau sekitar 55 kilometer di barat daya Pelabuhan Al Hudaydah, Laut Merah. "Sebuah kapal kargo mengirimkan sinyal darurat yang menyatakan mereka sedang diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal," tulis UKMTO melalui platform X. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung. Belum diketahui siapa pelaku serangan maupun apakah insiden tersebut berkaitan dengan konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi ketika Iran dan Amerika Serikat tengah menjalani masa gencatan senjata setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang memberi waktu 60 hari bagi kedua negara untuk merundingkan penghentian perang. Meski demikian, situasi masih dinilai rapuh. Sebelumnya, ketegangan kembali meningkat setelah insiden penyerangan terhadap sebuah kapal komersial di Selat Hormuz yang memicu aksi saling serang antara kedua negara. Serangan terhadap kapal kargo ini juga terjadi di tengah ancaman Iran untuk menutup Selat Bab al-Mandab, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan berada di antara Yaman, Djibouti, serta Eritrea. Yaman sendiri masih dilanda perang saudara. Sebagian besar wilayah, termasuk ibu kota Sanaa dan kawasan pesisir Laut Merah, dikuasai kelompok Houthi yang didukung Iran. Kelompok Houthi sebelumnya berulang kali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah sebagai bagian dari eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Internasional
| Minggu, 5 Juli 2026
Internasional
Netanyahu Klaim Sepakat dengan Trump, Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya telah mencapai kesepakatan penuh dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (12/6), Netanyahu menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, Iran tidak akan dibiarkan memiliki kemampuan nuklir militer. “Selama saya menjadi perdana menteri Israel, Iran tak akan punya senjata nuklir,” kata Netanyahu, dikutip AFP. Ia juga menyebut bahwa terdapat kesamaan pandangan antara dirinya dan Trump dalam isu tersebut. “Ada kesepakatan penuh antara saya dan Presiden Trump soal masalah ini,” ujarnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang dalam beberapa bulan terakhir saling melancarkan serangan dan serangan balasan di berbagai titik konflik. Israel dan AS diketahui menjadikan isu program nuklir Iran sebagai salah satu alasan utama dalam tekanan militer dan diplomatik terhadap Teheran. Konflik yang berlangsung sejak 28 Februari itu disebut telah menimbulkan korban besar, termasuk warga sipil di beberapa wilayah terdampak. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa program pengayaan uraniumnya ditujukan untuk kepentingan sipil dan energi, bukan untuk senjata nuklir. Teheran juga menolak tekanan Washington untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium. Sementara itu, upaya gencatan senjata permanen antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan berarti, di tengah perbedaan tajam terkait masa depan program nuklir Iran dan keamanan kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026
Feeds
Anwar Ibrahim Tegaskan Malaysia Akan Usir Warga Israel yang Ditemukan Masuk Negara
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintah akan mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di wilayah Malaysia. Kebijakan itu ditegaskan karena Malaysia tidak mengakui maupun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat menanggapi isu dugaan adanya warga Israel yang memasuki Malaysia menggunakan dua dokumen kewarganegaraan. "Kami sedang menyelidiki. Kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir (dari Malaysia) karena kami tidak mengakui (negara) mereka," kata Anwar, Rabu (15/7). Anwar mengatakan seluruh lembaga terkait telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Ia menambahkan kementerian terkait akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan. "Semua lembaga telah melakukan penyelidikan. Saya yakin Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zambry Abdul Kadir akan memberikan jawaban," ujarnya. Isu tersebut mencuat setelah muncul dugaan sejumlah warga Israel memasuki Malaysia melalui negara bagian Johor dengan menggunakan paspor dari negara lain. Pemerintah Negara Bagian Johor sebelumnya meminta Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait menyelidiki operasional sebuah "Network School" di kawasan Forest City yang diduga diikuti oleh warga negara Israel. Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi mengatakan warga Israel tersebut diduga menggunakan paspor negara lain untuk masuk ke Malaysia dan mengikuti program di sekolah tersebut. Dugaan itu memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menolak pengakuan terhadap negara tersebut. Karena itu, pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia.
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Laporan CNN: Azerbaijan Disebut Jadi Basis Operasi Rahasia Israel saat Perang dengan Iran
Sebuah laporan investigasi CNN mengungkap bahwa Azerbaijan diduga menjadi salah satu lokasi operasi rahasia Israel selama konflik bersenjata dengan Iran. Menurut laporan tersebut, Israel mengirim personel elite militer dan intelijen secara diam-diam ke Azerbaijan sebagai bagian dari jaringan operasi rahasia di Timur Tengah untuk mendukung misi terhadap Iran. Mengutip sumber anonim, pasukan Israel disebut beroperasi di wilayah selatan Azerbaijan yang berbatasan langsung dengan Iran, kurang dari 100 kilometer dari Kota Tabriz. Dua sumber lain menyebut unit komando khusus Israel juga dikerahkan ke wilayah tersebut untuk menjalankan misi pengumpulan intelijen serta operasi menggunakan drone. Keberadaan tim itu disebut memberikan keuntungan strategis bagi Israel untuk memantau aktivitas di wilayah utara Iran selama konflik berlangsung. CNN menyebut ini merupakan kali pertama informasi mengenai pengerahan rahasia pasukan Israel ke Azerbaijan dilaporkan secara terbuka. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Azerbaijan merupakan salah satu dari sejumlah titik operasi militer rahasia Israel di kawasan Timur Tengah. Selain di Azerbaijan, fasilitas serupa disebut berada di Irak, Uni Emirat Arab, dan Somaliland. Awalnya, keberadaan pasukan itu dirancang sebagai tim penyelamat jika terjadi keadaan darurat. Namun, menurut laporan tersebut, peran mereka kemudian berkembang menjadi operasi intelijen dan dukungan militer. Azerbaijan merupakan negara di kawasan Kaukasus yang mayoritas penduduknya beragama Islam beraliran Syiah, dengan persentase sekitar 60 persen dari total populasi. Hingga laporan tersebut dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Azerbaijan maupun Israel terkait klaim mengenai keberadaan operasi rahasia tersebut.
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Iran Ancam Israel: Setiap Serangan Akan Dibalas, Tak Ada yang Aman
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolghadr memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan terhadap Iran. Ia menegaskan setiap serangan akan dibalas dan Israel tidak akan luput dari respons Teheran. Pernyataan tersebut disampaikan Zolghadr di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. "Seperti yang sudah kami umumkan, setiap serangan terhadap infrastruktur akan dibalas," kata Zolghadr pada Jumat (10/7). Ia kemudian menegaskan bahwa Israel akan menjadi sasaran balasan jika kembali menyerang Iran. "Dan rezim Zionis kriminal yang bertanggung jawab atas kekejaman ini tak akan aman dari tanggapan pejuang kami," ujarnya. Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (8/7) menyatakan nota kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran telah berakhir. Tak lama kemudian, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan kembali menggempur Iran pada malam harinya. Militer AS selanjutnya melancarkan serangan ke berbagai target di wilayah Iran. Menurut laporan, serangan tersebut menyasar ratusan target, termasuk sejumlah infrastruktur sipil seperti jembatan kereta api. Penyerangan terhadap fasilitas sipil dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Meski serangan kedua belah pihak untuk sementara dilaporkan telah mereda, proses negosiasi terkait nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran disebut masih terus berlangsung. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat sejak operasi militer gabungan yang dimulai pada Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya dan memicu eskalasi konflik di kawasan.
Internasional
| Jumat, 10 Juli 2026
Erdogan Dilaporkan Beri Hadiah Pistol kepada Para Pemimpin Negara usai KTT NATO
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan memberikan pistol sebagai hadiah kepada para kepala negara dan pemimpin yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara. Menurut laporan Politico yang dikutip AFP, dua pejabat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menerima sepucuk pistol beserta sekotak amunisi sebagai cendera mata dari Erdogan. Salah seorang pejabat mengatakan tim keamanan Antonio Costa langsung mengamankan pistol tersebut untuk menjalani pemeriksaan sesuai prosedur. "Kami akan mengikuti prosedur Belgia untuk membawa ke Belgia dan kemudian kami akan menyimpan sesuai dengan persyaratan keamanan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal Dewan," ujar sumber tersebut. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima hadiah serupa. Menurut laporan Press Association, pistol tersebut bahkan diukir dengan nama masing-masing pemimpin dan disertai kotak amunisi. Namun, Starmer mengaku tidak dapat membawa hadiah itu pulang ke Inggris karena aturan hukum di negaranya. Ia mengatakan pistol tersebut harus ditinggalkan di Turki meski pemerintah Turki telah mencabut pembatasan ekspor untuk hadiah tersebut. Hingga kini, Kantor Perdana Menteri Inggris belum merilis foto maupun pernyataan resmi mengenai hadiah itu. Pemerintah Turki juga belum memberikan tanggapan. KTT NATO digelar di Ankara pada 7–8 Juni dan dihadiri para pemimpin negara anggota aliansi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah tamu undangan juga menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Pertemuan tingkat tinggi itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memanas.
Internasional
| Kamis, 9 Juli 2026
Kemlu: 61 WNI Ditangkap dalam Penggerebekan Sindikat Online Scam di Timor Leste
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan sebanyak 61 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat Timor Leste karena diduga terlibat dalam sindikat penipuan daring (online scam). Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan para WNI tersebut diamankan saat otoritas Timor Leste menggerebek sebuah pusat online scam pada 27 Juni lalu. "Berdasarkan catatan kami, pada tanggal 27 Juni, ada 67 WNI yang tertangkap, dengan enam di antaranya melarikan diri," kata Heni dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (9/7). Heni menjelaskan seluruh WNI yang masih ditahan saat ini tengah menjalani proses penyelidikan oleh aparat Timor Leste. Dari hasil penyelidikan sementara, satu orang WNI diduga berperan sebagai penyelia atau supervisor bagi kelompok tersebut. Sementara itu, enam WNI yang melarikan diri saat penggerebekan hingga kini belum diketahui keberadaannya. "Kami masih memantau apakah kemudian para WNI yang ditangkap bisa segera dipulangkan apa tidak," ujar Heni. Kemlu bersama Perwakilan RI di Timor Leste terus melakukan pendampingan terhadap para WNI yang terjerat kasus tersebut. Heni juga mengungkapkan sedikitnya lima dari para WNI yang ditangkap diketahui sebelumnya pernah bekerja di Kamboja. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tren perpindahan jaringan penipuan daring ke negara-negara Asia Tenggara lainnya setelah pemerintah Kamboja memperketat pemberantasan pusat-pusat online scam. "Menyusul razia terhadap pusat online scam di Kamboja, para WNI eks-Kamboja menyebar ke sejumlah negara seperti Timor Leste," katanya. Berdasarkan data KBRI Phnom Penh, sepanjang Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 12.019 WNI mengajukan fasilitasi pemulangan ke Indonesia. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan total kasus sepanjang 2025 yang mencapai 5.088 orang. Meski proses pemulangan terus dilakukan, KBRI Phnom Penh mencatat masih ada WNI yang datang ke Kamboja untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring, yang kemudian diduga berpindah ke negara lain di kawasan, termasuk Timor Leste.
Internasional
| Kamis, 9 Juli 2026
Trump Ancam Gempur Iran Lagi usai Sebut MoU Perdamaian "Sudah Berakhir"
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya kemungkinan akan kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Rabu (8/7) malam, setelah menuding Teheran menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers menjelang pertemuannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara, Turki. Trump menuduh Iran mengerahkan sejumlah drone dan rudal yang menargetkan kapal-kapal di Selat Hormuz. "Mereka meluncurkan serangkaian drone dan satu rudal ke kapal-kapal, karena mereka berada di selat, yang mana mereka berhak berada di sana," kata Trump. Menurut Trump, tudingan tersebut menjadi alasan Amerika Serikat menggempur target-target militer Iran di kawasan Selat Hormuz sehari sebelumnya. Ia kemudian mengisyaratkan serangan lanjutan terhadap Iran. "Kita mungkin akan menyerang mereka lagi dengan keras malam ini. Aku akan memberi mereka sedikit peringatan," ujarnya. "Kita akan memberi mereka pukulan telak malam ini. Tapi kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti," tambah Trump. Sebelumnya, Trump juga menyatakan nota kesepahaman (MoU) perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran sudah tidak lagi berlaku. "Buat saya itu sudah berakhir," kata Trump di sela KTT NATO. "Itu cuma menghabiskan waktu membuat kesepakatan dengan mereka," lanjutnya. MoU tersebut ditandatangani pada awal Juni oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui mediasi tanpa pertemuan langsung. Kesepakatan itu memuat komitmen kedua negara untuk menghentikan seluruh bentuk serangan serta memberikan waktu 60 hari bagi Washington dan Teheran untuk merundingkan penyelesaian konflik secara permanen. Pernyataan terbaru Trump menandai meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, meski sebelumnya kedua negara tengah menjalani proses negosiasi berdasarkan kesepakatan tersebut.
Internasional
| Rabu, 8 Juli 2026
Uni Eropa Tegaskan Dukung Denmark dan Greenland usai Trump Kembali Singgung Aneksasi
Uni Eropa menegaskan bahwa masa depan Greenland merupakan hak rakyat Greenland dan Denmark, menyusul kembali mencuatnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin wilayah tersebut berada di bawah kendali Washington. Juru bicara Uni Eropa, Olof Gill, menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah merupakan prinsip dasar hukum internasional yang harus dihormati. "Integritas wilayah, kedaulatan nasional dan perbatasan merupakan prinsip dasar hukum internasional," kata Gill pada Rabu (8/7). Ia juga menegaskan dukungan Uni Eropa terhadap Denmark dan Greenland. "Uni Eropa bersama orang-orang Denmark dan Greenland," ujarnya. Pernyataan tersebut muncul setelah Trump kembali mengungkapkan ambisinya terhadap Greenland saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Turki, Selasa. Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan Greenland semestinya berada di bawah kendali Amerika Serikat, bukan Denmark. Menurutnya, pemerintah Denmark tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pulau terbesar di dunia tersebut. "Greenland seharusnya dikendalikan Amerika Serikat, bukan Denmark," kata Trump. Trump juga menilai isu Greenland telah memengaruhi hubungannya dengan negara-negara anggota NATO. "Itulah yang merusak hubungan saya dengan NATO, karena Denmark tidak membantu Greenland," ujarnya. Ia menambahkan Denmark tidak mengeluarkan biaya yang cukup untuk mengembangkan Greenland, padahal wilayah tersebut dinilai memiliki arti strategis bagi Amerika Serikat. Trump juga menyebut Washington telah banyak membantu Denmark, termasuk dalam menghadapi ancaman dari Rusia. Menanggapi pernyataan tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual. "Sudah menjadi posisi yang diketahui umum bahwa Amerika Serikat ingin memiliki dan mengambil alih Greenland," kata Frederiksen. "Saya harap hal ini juga diketahui secara umum bahwa itu tidak akan terjadi," tegasnya. Greenland merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark yang memiliki pemerintahan sendiri, sementara urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di bawah kewenangan pemerintah Denmark. Pulau yang kaya sumber daya alam dan berada di kawasan Arktik itu selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan karena nilai strategisnya secara geopolitik.
Internasional
| Rabu, 8 Juli 2026
Ketua Parlemen Iran Tegaskan Tak Akan Berdamai dengan AS dan Tolak Akui Israel
Ketua Parlemen sekaligus salah satu pemimpin Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Teheran tidak akan berdamai dengan Amerika Serikat maupun mengakui keberadaan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf saat bertemu Ketua Dewan Syura Hamas, Mohammad Darwish, di Teheran pada Minggu. Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai kemungkinan tercapainya perdamaian permanen antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Ghalibaf menegaskan Iran akan terus memberikan dukungan kepada umat Muslim dan kelompok yang disebut sebagai poros perlawanan. Ia mengatakan dukungan itu mencakup bantuan politik serta kesiapan menyediakan rudal apabila diperlukan. Menurut Ghalibaf, Iran telah menetapkan sejumlah garis merah dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Salah satu yang tidak dapat ditawar adalah dukungan terhadap poros perlawanan, termasuk Lebanon. Ia juga memastikan pemerintah Iran akan terus mengikuti perkembangan fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza. Ghalibaf menyebut Iran tidak mengubah tuntutan utamanya dalam nota kesepahaman yang ditandatangani dengan Washington melalui mediasi Qatar dan Pakistan untuk mengakhiri perang. Menurutnya, Amerika Serikat akhirnya menerima tuntutan tersebut dalam kesepakatan itu. Lebih lanjut, ia menilai kesiapan militer menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi Iran dalam setiap perundingan. Ghalibaf berpendapat Amerika Serikat dan Israel akan memilih jalur perang apabila melihat adanya kelemahan dari pihak Iran maupun poros perlawanan. Selain itu, ia menekankan bahwa diplomasi harus mampu menjaga dan memperkuat hasil yang dicapai melalui kemampuan militer agar dapat memberikan dampak jangka panjang.
Internasional
| Selasa, 7 Juli 2026
Prabowo Mengaku Punya DNA India, Sebut Tes Genom Jadi Buktinya
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa hasil tes genom yang pernah dijalaninya menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Indian Community Reception di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (7/7) malam. Acara tersebut turut dihadiri Perdana Menteri India Narendra Modi dan ribuan diaspora India. "Tepat sebelum saya melakukan kunjungan resmi ke India, saya menjalani apa yang disebut tes pengurutan genom. Saya menguji DNA saya dan hasilnya saya punya DNA India," kata Prabowo yang disambut tepuk tangan para hadirin. Prabowo kemudian berseloroh bahwa temuan tersebut mungkin menjadi alasan dirinya selalu ingin bergoyang setiap kali mendengar musik India. "Ini benar. Dan itulah mengapa saya rasa setiap kali saya mendengar musik, terutama musik India, saya mendapati tubuh saya bergerak," ujarnya. Ia juga menyinggung momen saat menjamu Perdana Menteri Narendra Modi di Istana Negara. Meski acara berlangsung secara resmi, Prabowo mengaku sulit menahan diri untuk tidak ikut berjoget ketika musik India diputar. Selain itu, Prabowo mengatakan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih juga gemar menyanyikan lagu-lagu India. "Sebagian besar menteri saya menyanyikan lagu-lagu India dengan sangat baik," katanya. Ini bukan kali pertama Prabowo menyampaikan pengakuan tersebut. Ia juga pernah menyinggung hasil tes genom yang menunjukkan adanya DNA India dalam dirinya saat melakukan kunjungan resmi ke India pada Januari 2025. Indonesia dan India selama ini menjalin hubungan bilateral yang erat di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, pertahanan, investasi, hingga kesehatan. Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia juga diharapkan semakin memperkuat kerja sama strategis kedua negara.
Internasional
| Selasa, 7 Juli 2026
Menlu Sugiono Jelaskan Alasan Dubes RI Tak Bisa Masuk Area Persemayaman Khamenei
Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan alasan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran tidak memperoleh akses masuk ke area persemayaman mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Grand Mosalla, Teheran. Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerima undangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Khamenei. Namun, pemerintah memutuskan diwakili oleh Duta Besar RI di Iran karena berbagai pertimbangan teknis. "Jadi kita menerima pemberitahuan atau undangan mengenai acara tersebut. Pada saat itu, kita sudah mengatakan bahwa yang mewakili Pemerintah Indonesia adalah Duta Besar Indonesia yang ada di Iran," kata Sugiono usai menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (6/7). Menurut Sugiono, selain adanya agenda kenegaraan di dalam negeri, sejumlah pejabat tinggi pemerintah juga memiliki jadwal yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke Iran dalam waktu singkat. Ia kemudian mengungkapkan bahwa pada 2 Juli pemerintah menerima informasi dari otoritas Iran bahwa akses ke area persemayaman hanya diberikan kepada pejabat dengan jabatan di atas duta besar. "Kita mendapatkan konfirmasi, Iran hanya akan memberikan akses kepada pejabat di atas dubes. Jadi kita juga tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan pengganti," ujarnya. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah Iran agar Indonesia dapat menghadiri prosesi pemakaman Khamenei yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (9/7). Sugiono mengatakan pemerintah masih menunggu jawaban dari otoritas Iran. Ia direncanakan menghadiri prosesi tersebut bersama Ketua MPR Ahmad Muzani apabila memperoleh izin. Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Iran Rolliansyah Soemirat tetap menghadiri acara penghormatan dan doa bersama untuk Ali Khamenei yang digelar di Grand Mosalla, Teheran, Sabtu (4/7), bersama sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran. Dalam dokumentasi yang diunggah KBRI Teheran, terlihat ribuan warga memadati kompleks masjid untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak pelayat membawa bendera Iran dan foto mendiang Ayatollah Ali Khamenei.
Internasional
| Senin, 6 Juli 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Ukraina Minta Bantuan Pertahanan Udara ke AS di Tengah Lonjakan Serangan Rusia
Pemerintah Ukraina meminta bantuan sistem pertahanan udara dari Amerika Serikat (AS) dan negara sekutu setelah Rusia meningkatkan intensitas serangan udara ke berbagai wilayah Ukraina pada Senin (1/6) waktu setempat. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Presiden AS Donald Trump. Dalam permohonannya, Zelensky meminta dukungan tambahan untuk menghadang dan menjatuhkan serangan rudal Rusia yang semakin intens. Langkah ini dilakukan setelah Ukraina mencatat adanya lonjakan serangan udara dari Rusia yang disebut mencapai level rekor berdasarkan analisis pasukan udara Ukraina. Intensitas serangan dilaporkan meningkat sekitar 24 persen dibandingkan bulan April, dengan total sekitar 8.150 serangan drone jarak jauh diluncurkan pada Mei. Pada periode yang sama, Ukraina juga mengklaim Rusia melancarkan serangan rudal mematikan ke kawasan permukiman di Kyiv yang menewaskan sedikitnya dua orang. Situasi ini terjadi tak lama setelah periode gencatan senjata selama tiga hari pada Mei, meski kedua pihak saling menuduh pelanggaran dan kembali terlibat dalam eskalasi serangan. Sementara itu, kemampuan pertahanan udara Ukraina masih sangat bergantung pada dukungan AS dan negara sekutunya. Bantuan tersebut disebut berperan besar dalam keberhasilan Ukraina mencegat sekitar 91 persen serangan udara yang masuk. Namun demikian, sejumlah pejabat Ukraina memperingatkan bahwa kondisi pertahanan udara mereka kini semakin tertekan akibat menipisnya stok rudal anti-misil dan amunisi. Situasi ini diperburuk oleh pergeseran fokus militer AS yang disebut turut mengalihkan sebagian sumber daya pertahanannya ke kawasan lain, termasuk Timur Tengah, untuk melindungi wilayah strategis di sekitar Teluk.
Internasional
| Senin, 1 Juni 2026
Internasional
Kapal Kargo Diserang Kelompok Bersenjata di Lepas Pantai Yaman, Kru Kirim Sinyal Darurat
Sebuah kapal kargo yang berlayar di lepas pantai Yaman dilaporkan mendapat serangan dari kelompok bersenjata tak dikenal pada Minggu (5/7). Laporan tersebut disampaikan United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Insiden terjadi sekitar 30 mil laut atau sekitar 55 kilometer di barat daya Pelabuhan Al Hudaydah, Laut Merah. "Sebuah kapal kargo mengirimkan sinyal darurat yang menyatakan mereka sedang diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal," tulis UKMTO melalui platform X. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung. Belum diketahui siapa pelaku serangan maupun apakah insiden tersebut berkaitan dengan konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi ketika Iran dan Amerika Serikat tengah menjalani masa gencatan senjata setelah menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang memberi waktu 60 hari bagi kedua negara untuk merundingkan penghentian perang. Meski demikian, situasi masih dinilai rapuh. Sebelumnya, ketegangan kembali meningkat setelah insiden penyerangan terhadap sebuah kapal komersial di Selat Hormuz yang memicu aksi saling serang antara kedua negara. Serangan terhadap kapal kargo ini juga terjadi di tengah ancaman Iran untuk menutup Selat Bab al-Mandab, jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan berada di antara Yaman, Djibouti, serta Eritrea. Yaman sendiri masih dilanda perang saudara. Sebagian besar wilayah, termasuk ibu kota Sanaa dan kawasan pesisir Laut Merah, dikuasai kelompok Houthi yang didukung Iran. Kelompok Houthi sebelumnya berulang kali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah sebagai bagian dari eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Internasional
| Minggu, 5 Juli 2026
Internasional
Netanyahu Klaim Sepakat dengan Trump, Tegaskan Iran Tak Boleh Miliki Senjata Nuklir
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya telah mencapai kesepakatan penuh dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait upaya mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (12/6), Netanyahu menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, Iran tidak akan dibiarkan memiliki kemampuan nuklir militer. “Selama saya menjadi perdana menteri Israel, Iran tak akan punya senjata nuklir,” kata Netanyahu, dikutip AFP. Ia juga menyebut bahwa terdapat kesamaan pandangan antara dirinya dan Trump dalam isu tersebut. “Ada kesepakatan penuh antara saya dan Presiden Trump soal masalah ini,” ujarnya. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional yang melibatkan Israel, Iran, dan Amerika Serikat, yang dalam beberapa bulan terakhir saling melancarkan serangan dan serangan balasan di berbagai titik konflik. Israel dan AS diketahui menjadikan isu program nuklir Iran sebagai salah satu alasan utama dalam tekanan militer dan diplomatik terhadap Teheran. Konflik yang berlangsung sejak 28 Februari itu disebut telah menimbulkan korban besar, termasuk warga sipil di beberapa wilayah terdampak. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa program pengayaan uraniumnya ditujukan untuk kepentingan sipil dan energi, bukan untuk senjata nuklir. Teheran juga menolak tekanan Washington untuk menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium. Sementara itu, upaya gencatan senjata permanen antara kedua pihak masih belum menunjukkan kemajuan berarti, di tengah perbedaan tajam terkait masa depan program nuklir Iran dan keamanan kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 12 Juni 2026