Internasional
Cara Pindah Negara ke Jepang, Apa Saja Syaratnya?
Cara Pindah Negara ke Jepang, Apa Saja Syaratnya? PIFA, Internasional - Memiliki rencana pindah ke Jepang? Sebelum membayangkan kenikmatan tinggal di sana, pastikan Anda sudah memenuhi berbagai persyaratan untuk menginjakkan kaki ke negara tersebut. Cara Pindah Negara ke Jepang Sebelum ke Jepang, pastikan Anda sudah memiliki visa yang sesuai dengan tujuan tinggal Anda, seperti visa kerja, visa pelajar, atau visa keluarga. Visa kerja biasanya membutuhkan sponsor dari perusahaan di Jepang, sementara visa pelajar memerlukan penerimaan dari institusi pendidikan Jepang. Kedua, Anda harus memiliki dokumen-dokumen penting seperti paspor yang masih berlaku, sertifikat kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan sertifikat kesehatan. Selain itu, kemampuan berbahasa Jepang seringkali menjadi salah satu syarat yang penting. Terakhir, setelah tiba di Jepang, Anda harus mendaftar di kantor imigrasi setempat dan memperoleh kartu penduduk (Residence Card). Namun, untuk bisa menjadi warga negara Jepang, Anda harus tinggal di sana selama 5 tahun berturut-turut.
Jepang
| Sabtu, 1 Juni 2024
Trending
Penembakan Massal di Sekolah Dasar di Texas, AS, 18 Anak-anak Tewas di Tempat
Amerika Serikat
| Rabu, 25 Mei 2022
Perusahaan Jepang Hadapi Kekurangan Pekerja Penuh Waktu Terparah Sejak Pandemi
Jepang
| Senin, 10 Maret 2025
Hamas Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus
Indonesia
| Selasa, 22 April 2025
Macron Tanggapi Video Viral Ditoyor Istri: Itu Hanya Bercanda
Internasional
| Rabu, 28 Mei 2025
Breaking News: Mantan PM Jepang Dilaporkan Tertembak saat Pidato Kampanye
Jepang
| Jumat, 8 Juli 2022
Iran Klaim Memperoleh Dokumen Rahasia Rudal Israel, Berencana Berbagi Informasi dengan Sekutu
Internasional
| Rabu, 11 Juni 2025
Turki: Serangan Israel ke Gaza saat Gencatan Senjata Tunjukkan Tak Ada Niat Berdamai
Internasional
| Kamis, 30 Oktober 2025
Singapura Respons Rencana Indonesia Stop Impor BBM, Berdampak Signifikan bagi Pasar Regional
Singapura
| Rabu, 14 Mei 2025
Indonesia Dorong Penguatan Menyeluruh Penanggulangan Perdagangan Orang
Indonesia
| Selasa, 2 Mei 2023
Israel Akui Serangan Rudal Iran Berhasil Hantam Pangkalan Udara
Israel
| Kamis, 3 Oktober 2024
Berita Terbaru
Internasional
Kamboja Usul Negosiasi Militer dengan Thailand Digelar di Malaysia, Bangkok Tetap Bersikeras di Wilayahnya
PIFA, Internasional - Kamboja berupaya mengadakan perundingan militer dengan Thailand di Malaysia di tengah berlanjutnya bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara. Namun, Thailand bersikeras bahwa pembicaraan tetap akan berlangsung di wilayahnya sendiri, demikian dilaporkan media pada Selasa (23/12). Phnom Penh meminta agar pertemuan Komite Perbatasan Umum Kamboja–Thailand (General Border Committee/GBC) digelar di Kuala Lumpur, dengan alasan kekhawatiran keamanan akibat konflik yang masih berlangsung. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Seiha melalui surat kepada Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Nattaphon Narkphanit. Dalam surat itu, Kamboja menyatakan tetap mendukung pelaksanaan pertemuan GBC pada Rabu, namun menilai lokasi sebaiknya dipindahkan ke tempat netral di luar kawasan perbatasan. “Untuk alasan keamanan, karena pertempuran yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan, pertemuan ini harus diadakan di tempat yang aman dan netral. Dalam hal ini, Malaysia telah setuju untuk menjadi tuan rumah di Kuala Lumpur,” tulis Jenderal Tea Seiha. Thailand menolak usulan tersebut. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menegaskan bahwa pertemuan GBC tetap akan digelar pada Rabu (24/12) di Provinsi Chanthaburi, Thailand, seperti dilaporkan harian Khaosod. Perbedaan pendapat mengenai lokasi pertemuan ini muncul setelah pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada Senin (22/12), yang membahas konflik perbatasan Thailand–Kamboja. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sebelumnya sepakat secara prinsip untuk menggelar dialog melalui mekanisme GBC. Sesi GBC terakhir sendiri berlangsung di Provinsi Koh Kong, Kamboja, pada September lalu. Sementara perdebatan diplomatik berlangsung, situasi keamanan di lapangan dilaporkan masih memanas. Militer Thailand menyebut bentrokan terjadi di empat provinsi di wilayah Isan, Thailand timur laut, dengan pasukan Thailand melakukan tembakan dukungan terkonsentrasi terhadap pasukan Kamboja. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh pasukan Thailand terus menembakkan artileri ke wilayah Kamboja. Data korban dari kedua pihak pun berbeda. Otoritas Thailand melaporkan 21 tentara Thailand dan satu warga sipil tewas, serta 33 warga sipil lainnya meninggal akibat dampak konflik. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyebutkan 21 warga sipil Kamboja tewas dan 83 orang lainnya terluka. Di tengah eskalasi tersebut, China mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar menghindari wilayah perbatasan Kamboja–Thailand. Beijing menyebut kondisi keamanan di kawasan itu serius, menyusul laporan seorang warga negara China terluka di Kamboja pada Senin (22/12) akibat bentrokan. “Kami mendesak kedua pihak yang terlibat dalam konflik untuk memastikan keselamatan serta hak dan kepentingan sah warga negara dan perusahaan China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.
Internasional
| Rabu, 24 Desember 2025
Internasional
ASEAN Serukan Menahan Diri dan Deeskalasi Konflik Thailand–Kamboja
PIFA, Internasional - ASEAN menyerukan sikap saling menahan diri serta langkah deeskalasi terkait konflik yang melibatkan Thailand dan Kamboja, usai digelarnya Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN Khusus. Dalam pernyataan resmi, ASEAN menyebut para menteri luar negeri menyambut baik diskusi mengenai pemberlakuan kembali gencatan senjata dan penghentian perseteruan antara kedua negara. “Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyambut baik diskusi terkait diberlakukannya kembali gencatan senjata dan penghentian perseteruan,” demikian bunyi pernyataan tersebut. Pertemuan itu juga mendesak Thailand dan Kamboja untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan satu sama lain, serta kembali menempuh jalur dialog secara konstruktif. Upaya dialog tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk mekanisme bilateral. Selain itu, ASEAN mendorong agar kesepakatan gencatan senjata dapat diimplementasikan dan diverifikasi secara efektif. Terkait hal tersebut, Komite Perbatasan Umum (General Border Committee) dijadwalkan menggelar pertemuan pada 24 Desember untuk membahas langkah-langkah implementasi dan verifikasi gencatan senjata. Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN Khusus ini digelar pada Senin di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kelompok regional Asia Tenggara untuk meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian damai atas konflik Thailand–Kamboja.
Internasional
| Selasa, 23 Desember 2025
Internasional
WHO: Lebih dari 100.000 Anak dan 37.000 Ibu Hamil di Gaza Terancam Malnutrisi hingga April 2026
PIFA, Internasional - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, memperingatkan bahwa lebih dari 100.000 anak serta sekitar 37.000 ibu hamil dan menyusui di Jalur Gaza diperkirakan masih akan mengalami gizi buruk atau malnutrisi akut hingga April 2026. Peringatan itu disampaikan menyusul laporan badan PBB Klasifikasi Tahapan Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) yang menyebut sedikitnya 1,6 juta warga Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi hingga pertengahan April tahun depan. Tedros menegaskan bahwa dalam skenario terburuk, termasuk kemungkinan pecahnya kembali konflik dan terhentinya bantuan kemanusiaan, seluruh Jalur Gaza berisiko menghadapi ancaman kelaparan pada pertengahan April 2026. Dalam unggahannya di platform X, Tedros menyatakan bahwa kemajuan yang sejauh ini dicapai dalam mencegah kelaparan masih sangat rapuh dan mudah terbalik. Ia menjelaskan, warga Gaza terus bertahan di tengah kehancuran infrastruktur yang masif, hilangnya mata pencaharian, runtuhnya produksi pangan lokal, serta berbagai pembatasan yang menghambat operasi kemanusiaan. “Pada saat yang sama, hanya sekitar 50 persen fasilitas kesehatan di Gaza yang masih berfungsi sebagian. Itupun menghadapi krisis pasokan dan peralatan esensial, yang sering terhambat oleh prosedur masuk yang rumit serta pembatasan karena dianggap sebagai barang berpotensi guna ganda,” ujar Tedros. Untuk mencegah memburuknya krisis kemanusiaan, Tedros menekankan perlunya peningkatan layanan penyelamatan jiwa dan perluasan akses layanan kesehatan. WHO, kata dia, mendesak percepatan persetujuan dan akses masuk bagi pasokan serta peralatan medis penting, termasuk struktur rumah sakit prefabrikasi, ke Jalur Gaza.
Internasional
| Senin, 22 Desember 2025
Berita Populer
Internasional
Cara Pindah Negara ke Jepang, Apa Saja Syaratnya?
Cara Pindah Negara ke Jepang, Apa Saja Syaratnya? PIFA, Internasional - Memiliki rencana pindah ke Jepang? Sebelum membayangkan kenikmatan tinggal di sana, pastikan Anda sudah memenuhi berbagai persyaratan untuk menginjakkan kaki ke negara tersebut. Cara Pindah Negara ke Jepang Sebelum ke Jepang, pastikan Anda sudah memiliki visa yang sesuai dengan tujuan tinggal Anda, seperti visa kerja, visa pelajar, atau visa keluarga. Visa kerja biasanya membutuhkan sponsor dari perusahaan di Jepang, sementara visa pelajar memerlukan penerimaan dari institusi pendidikan Jepang. Kedua, Anda harus memiliki dokumen-dokumen penting seperti paspor yang masih berlaku, sertifikat kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan sertifikat kesehatan. Selain itu, kemampuan berbahasa Jepang seringkali menjadi salah satu syarat yang penting. Terakhir, setelah tiba di Jepang, Anda harus mendaftar di kantor imigrasi setempat dan memperoleh kartu penduduk (Residence Card). Namun, untuk bisa menjadi warga negara Jepang, Anda harus tinggal di sana selama 5 tahun berturut-turut.
Jepang
| Sabtu, 1 Juni 2024
Internasional
Penembakan Massal di Sekolah Dasar di Texas, AS, 18 Anak-anak Tewas di Tempat
Berita Internasional, PIFA - Kasus penembakan massal kembali terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Texas, pada hari Selasa (24/5) waktu setempat. Target dari penembakan massal tersebut adalah Robb Elementary School, sebuah sekolah dasar di Texas. Dilansir dari The Guardian, hingga berita ini ditulis korban tewas dari penembakan tersebut mencapai 21 orang. Senator negara bagian Texas, Roland Gutierrez menyatakan bahwa korban tewas terdiri dari 18 anak-anak, dan tiga orang dewasa. "Saya tidak dapat membayangkan apa artinya mengirim anak Anda ke sekolah di pagi hari dan tidak melihat mereka kembali," ujar Gutierrez. Senator juga menyampaikan sejumlah detail baru tentang bagaimana peristiwa mengerikan hari Selasa itu terjadi. Gutierrez mengatakan, tersangka, Salvador Ramos yang baru berusia 18 tahun juga menembak neneknya di rumahnya di pagi hari dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan mobil sebelum merusak kendaraannya di luar sekolah dasar. "Dia berlari ke sekolah dan semua pembantaian ini berlanjut setelah waktu itu," ungkapnya. Nenek Romas telah diterbangkan ke rumah sakit di San Antonio dan dalam kondisi kritis, tambah Gutierez. Dilansir dari thedailybeast.com, Salvador Ramos yang dikenal sebagai sosok pendiam oleh orang-orang yang mengenalinya diketahui membeli dua senapan di hari ulang tahunnya. Bahkna, momen tersebut juga sempat diunggahnya ke akun Instagram miliknya. Senator negara bagian Texas, Roland Gutierrez mengatakan, korban tewas terdiri dari 18 anak-anak, dan tiga orang dewasa. (b)
Amerika Serikat
| Rabu, 25 Mei 2022
Internasional
Perusahaan Jepang Hadapi Kekurangan Pekerja Penuh Waktu Terparah Sejak Pandemi
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Perusahaan-perusahaan di Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja penuh waktu yang paling parah sejak pandemi COVID-19, dengan lebih dari setengah perusahaan melaporkan kekurangan staf. Hal ini terungkap dalam survei sektor swasta yang dilakukan oleh Teikoku Databank Ltd.Menurut laporan Kantor Berita Kyodo pada Minggu (10/3), dari sekitar 11.000 perusahaan yang merespons survei pada Januari, sebanyak 53,4 persen menyatakan membutuhkan lebih banyak pekerja penuh waktu. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak April 2020 dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, yakni 53,9 persen pada November 2018.Sektor yang paling terdampak adalah layanan informasi, terutama kekurangan teknisi sistem, disusul oleh sektor konstruksi yang juga mengalami defisit tenaga kerja. Selain itu, 30,6 persen perusahaan melaporkan kekurangan pekerja paruh waktu, dengan sektor penyedia tenaga kerja dan restoran menjadi yang paling merasakan dampaknya.Survei ini dilakukan di tengah pemantauan ekonom terhadap pertumbuhan upah yang kuat pada tahun lalu dan apakah tren tersebut akan berlanjut. Perusahaan-perusahaan besar di Jepang saat ini tengah bersiap untuk menentukan respons mereka terhadap tuntutan kenaikan gaji dari serikat pekerja dalam negosiasi tahunan “shunto” yang akan diselesaikan pada akhir bulan ini.Dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja, sekitar 68,1 persen perusahaan yang terdampak berencana menaikkan gaji pekerja penuh waktu pada tahun fiskal 2025 yang dimulai pada April. Langkah ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang diperlukan.Namun, para ekonom memperingatkan bahwa perusahaan kecil dan menengah kemungkinan besar akan kesulitan mengikuti langkah perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial lebih kuat untuk menaikkan gaji. Lembaga penelitian tersebut juga menyoroti risiko peningkatan jumlah kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja, dengan jumlah kasus kebangkrutan semacam itu mencapai angka tertinggi pada 2024.Kondisi ini menunjukkan tantangan besar bagi dunia usaha di Jepang, di mana peningkatan upah dan kebijakan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri di negara tersebut.
Jepang
| Senin, 10 Maret 2025
Feeds
Kamboja Usul Negosiasi Militer dengan Thailand Digelar di Malaysia, Bangkok Tetap Bersikeras di Wilayahnya
PIFA, Internasional - Kamboja berupaya mengadakan perundingan militer dengan Thailand di Malaysia di tengah berlanjutnya bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara. Namun, Thailand bersikeras bahwa pembicaraan tetap akan berlangsung di wilayahnya sendiri, demikian dilaporkan media pada Selasa (23/12). Phnom Penh meminta agar pertemuan Komite Perbatasan Umum Kamboja–Thailand (General Border Committee/GBC) digelar di Kuala Lumpur, dengan alasan kekhawatiran keamanan akibat konflik yang masih berlangsung. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Kamboja Jenderal Tea Seiha melalui surat kepada Menteri Pertahanan Thailand Jenderal Nattaphon Narkphanit. Dalam surat itu, Kamboja menyatakan tetap mendukung pelaksanaan pertemuan GBC pada Rabu, namun menilai lokasi sebaiknya dipindahkan ke tempat netral di luar kawasan perbatasan. “Untuk alasan keamanan, karena pertempuran yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan, pertemuan ini harus diadakan di tempat yang aman dan netral. Dalam hal ini, Malaysia telah setuju untuk menjadi tuan rumah di Kuala Lumpur,” tulis Jenderal Tea Seiha. Thailand menolak usulan tersebut. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menegaskan bahwa pertemuan GBC tetap akan digelar pada Rabu (24/12) di Provinsi Chanthaburi, Thailand, seperti dilaporkan harian Khaosod. Perbedaan pendapat mengenai lokasi pertemuan ini muncul setelah pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur pada Senin (22/12), yang membahas konflik perbatasan Thailand–Kamboja. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sebelumnya sepakat secara prinsip untuk menggelar dialog melalui mekanisme GBC. Sesi GBC terakhir sendiri berlangsung di Provinsi Koh Kong, Kamboja, pada September lalu. Sementara perdebatan diplomatik berlangsung, situasi keamanan di lapangan dilaporkan masih memanas. Militer Thailand menyebut bentrokan terjadi di empat provinsi di wilayah Isan, Thailand timur laut, dengan pasukan Thailand melakukan tembakan dukungan terkonsentrasi terhadap pasukan Kamboja. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Kamboja menuduh pasukan Thailand terus menembakkan artileri ke wilayah Kamboja. Data korban dari kedua pihak pun berbeda. Otoritas Thailand melaporkan 21 tentara Thailand dan satu warga sipil tewas, serta 33 warga sipil lainnya meninggal akibat dampak konflik. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyebutkan 21 warga sipil Kamboja tewas dan 83 orang lainnya terluka. Di tengah eskalasi tersebut, China mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar menghindari wilayah perbatasan Kamboja–Thailand. Beijing menyebut kondisi keamanan di kawasan itu serius, menyusul laporan seorang warga negara China terluka di Kamboja pada Senin (22/12) akibat bentrokan. “Kami mendesak kedua pihak yang terlibat dalam konflik untuk memastikan keselamatan serta hak dan kepentingan sah warga negara dan perusahaan China,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian.
Internasional
| Rabu, 24 Desember 2025
ASEAN Serukan Menahan Diri dan Deeskalasi Konflik Thailand–Kamboja
PIFA, Internasional - ASEAN menyerukan sikap saling menahan diri serta langkah deeskalasi terkait konflik yang melibatkan Thailand dan Kamboja, usai digelarnya Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN Khusus. Dalam pernyataan resmi, ASEAN menyebut para menteri luar negeri menyambut baik diskusi mengenai pemberlakuan kembali gencatan senjata dan penghentian perseteruan antara kedua negara. “Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyambut baik diskusi terkait diberlakukannya kembali gencatan senjata dan penghentian perseteruan,” demikian bunyi pernyataan tersebut. Pertemuan itu juga mendesak Thailand dan Kamboja untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan satu sama lain, serta kembali menempuh jalur dialog secara konstruktif. Upaya dialog tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk mekanisme bilateral. Selain itu, ASEAN mendorong agar kesepakatan gencatan senjata dapat diimplementasikan dan diverifikasi secara efektif. Terkait hal tersebut, Komite Perbatasan Umum (General Border Committee) dijadwalkan menggelar pertemuan pada 24 Desember untuk membahas langkah-langkah implementasi dan verifikasi gencatan senjata. Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN Khusus ini digelar pada Senin di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya kelompok regional Asia Tenggara untuk meredakan ketegangan dan mendorong penyelesaian damai atas konflik Thailand–Kamboja.
Internasional
| Selasa, 23 Desember 2025
WHO: Lebih dari 100.000 Anak dan 37.000 Ibu Hamil di Gaza Terancam Malnutrisi hingga April 2026
PIFA, Internasional - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, memperingatkan bahwa lebih dari 100.000 anak serta sekitar 37.000 ibu hamil dan menyusui di Jalur Gaza diperkirakan masih akan mengalami gizi buruk atau malnutrisi akut hingga April 2026. Peringatan itu disampaikan menyusul laporan badan PBB Klasifikasi Tahapan Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) yang menyebut sedikitnya 1,6 juta warga Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi hingga pertengahan April tahun depan. Tedros menegaskan bahwa dalam skenario terburuk, termasuk kemungkinan pecahnya kembali konflik dan terhentinya bantuan kemanusiaan, seluruh Jalur Gaza berisiko menghadapi ancaman kelaparan pada pertengahan April 2026. Dalam unggahannya di platform X, Tedros menyatakan bahwa kemajuan yang sejauh ini dicapai dalam mencegah kelaparan masih sangat rapuh dan mudah terbalik. Ia menjelaskan, warga Gaza terus bertahan di tengah kehancuran infrastruktur yang masif, hilangnya mata pencaharian, runtuhnya produksi pangan lokal, serta berbagai pembatasan yang menghambat operasi kemanusiaan. “Pada saat yang sama, hanya sekitar 50 persen fasilitas kesehatan di Gaza yang masih berfungsi sebagian. Itupun menghadapi krisis pasokan dan peralatan esensial, yang sering terhambat oleh prosedur masuk yang rumit serta pembatasan karena dianggap sebagai barang berpotensi guna ganda,” ujar Tedros. Untuk mencegah memburuknya krisis kemanusiaan, Tedros menekankan perlunya peningkatan layanan penyelamatan jiwa dan perluasan akses layanan kesehatan. WHO, kata dia, mendesak percepatan persetujuan dan akses masuk bagi pasokan serta peralatan medis penting, termasuk struktur rumah sakit prefabrikasi, ke Jalur Gaza.
Internasional
| Senin, 22 Desember 2025
Operasi Pasukan Khusus Somalia Tewaskan Puluhan Warga Sipil di Dekat Mogadishu
PIFA, Internasional - Lebih dari 30 warga sipil dilaporkan tewas dan sekitar 100 lainnya terluka dalam operasi pasukan khusus Somalia di dekat Kota Afgoye, sekitar 40 kilometer dari ibu kota Mogadishu. Informasi tersebut dilaporkan media lokal Garowe pada Kamis (11/12). Operasi militer itu berlangsung pada Selasa malam (9/12) dan disebut menargetkan kelompok ekstremis. Namun, warga setempat menyatakan bahwa tidak terdapat milisi di wilayah tersebut saat operasi dilakukan. Akibat operasi itu, sejumlah bangunan dilaporkan hancur dan ratusan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman. Laporan Garowe juga menyebutkan bahwa pasukan yang terlibat, Brigade Danab Angkatan Darat Somalia, sebelumnya mendapatkan pelatihan dari Komando Afrika Amerika Serikat (AFRICOM). Dalam beberapa waktu terakhir, militer Somalia memang gencar melancarkan operasi terhadap kelompok militan Al-Shabaab yang masih menguasai sejumlah wilayah pedesaan, khususnya di Somalia bagian selatan. Pada Maret lalu, Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud juga dilaporkan selamat dari insiden ledakan di Mogadishu yang diduga didalangi oleh kelompok Al-Shabaab.
Internasional
| Sabtu, 13 Desember 2025
182 Pemukim Ilegal Israel Terobos Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur
PIFA, Internasional - Sebanyak 182 pemukim ilegal Israel dilaporkan menerobos kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa (9/12). Informasi tersebut disampaikan oleh otoritas Palestina. Kegubernuran Yerusalem menyatakan para pemukim itu memaksa masuk ke kawasan sensitif tersebut melalui penyerbuan yang dilakukan pada pagi dan sore hari. Mereka dilaporkan melaksanakan ritual Talmud di dekat Kubah Batu dengan pengawalan ketat dari polisi Israel. Selain itu, Kegubernuran Yerusalem mencatat sebanyak 778 wisatawan asing juga memasuki Masjid Al-Aqsa melalui gerbang yang dikendalikan oleh otoritas Israel pada hari yang sama. Berdasarkan data resmi Palestina, sepanjang November tercatat sekitar 4.266 pemukim ilegal Israel dan sekitar 15.000 wisatawan asing memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga bagi umat Islam. Sementara itu, umat Yahudi menyebut kawasan tersebut sebagai Bukit Bait Suci dan meyakini area itu sebagai lokasi dua kuil Yahudi pada zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, termasuk lokasi Masjid Al-Aqsa, sejak Perang Arab-Israel 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh wilayah Yerusalem, namun langkah tersebut tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Internasional
| Jumat, 12 Desember 2025
Prabowo Temui Putin di Moskow untuk Konsultasi
PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rabu (10/12). Prabowo mengatakan bahwa kedatangannya ke Rusia bertujuan untuk melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan apresiasi atas hubungan diplomatik kedua negara yang dinilai berada pada tingkat yang sangat baik."Sebetulnya kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dengan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik," ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut.Prabowo menuturkan bahwa saat berada di Jakarta, ia juga telah bertemu dengan berbagai tokoh asal Rusia, baik dari sektor pemerintahan maupun kalangan pengusaha. Ia menyebut diskusi yang berlangsung sangat produktif dan menghasilkan banyak tindak lanjut positif.
Internasional
| Kamis, 11 Desember 2025
Bentrokan Perbatasan Thailand–Kamboja Tewaskan Tiga Tentara Thailand
PIFA, Internasional - Sedikitnya tiga tentara Thailand dilaporkan tewas dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara. Media Thailand menyebutkan konflik tersebut masih terus berlanjut sejak awal Desember. Militer Thailand membenarkan bahwa tiga prajuritnya meninggal dunia dan 29 lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan pasukan Kamboja yang terjadi sejak 7 Desember. Informasi itu dilaporkan Thai Enquirer pada Selasa (9/12). Sehari sebelumnya, sedikitnya tujuh warga sipil di Kamboja dilaporkan tewas akibat serangan udara jet tempur F-16 milik Thailand. Serangan udara tersebut kembali berlanjut pada Selasa, setelah Tentara Kerajaan Thailand menuduh pasukan Kamboja menembakkan artileri yang merusak dua rumah warga di wilayah Ban Khok Thahan pada Senin malam. Sementara itu, pemerintah Kamboja membantah tudingan tersebut dan justru menuduh Thailand melakukan “operasi militer agresif” di wilayah kedaulatan Kamboja. Hubungan kedua negara Asia Tenggara yang bertetangga itu diketahui memburuk sejak Juli lalu akibat sengketa perbatasan yang memicu sejumlah bentrokan fatal. Ketegangan sempat mereda setelah pada 26 Oktober pemimpin Thailand dan Kamboja menandatangani perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan damai di Kuala Lumpur. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Namun, insiden kekerasan kembali terjadi meski gencatan senjata telah disepakati. Pada Senin, Presiden AS Donald Trump mendesak Thailand dan Kamboja untuk sepenuhnya menghormati perjanjian gencatan senjata dan segera mengakhiri konflik. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyerukan kepada kedua pihak agar menahan diri demi mencegah eskalasi lebih lanjut.
Internasional
| Rabu, 10 Desember 2025
PBB Soroti Pembatasan Akses Israel di Gaza, Hampir Tujuh Petugas Kemanusiaan Ditolak Setiap Hari
PIFA, Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa penolakan akses oleh Israel terhadap petugas kemanusiaan di Jalur Gaza masih menjadi persoalan serius. Dalam tujuh minggu terakhir, rata-rata hampir tujuh orang per hari dilaporkan dicegah untuk ikut serta dalam misi kemanusiaan. Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kondisi di Gaza tetap mengerikan, sementara kebutuhan penduduk jauh melampaui kemampuan komunitas kemanusiaan untuk merespons. Hal itu disampaikan Dujarric dalam konferensi pers pada Senin (8/12). Menurutnya, berbagai kendala terus menghambat penyaluran bantuan. Hambatan tersebut meliputi persoalan keamanan, tantangan bea cukai, penundaan dan penolakan kargo, pembatasan akses penyeberangan, serta terbatasnya rute distribusi bantuan di dalam wilayah Gaza. Dujarric menambahkan bahwa situasi ini sangat mempersulit upaya PBB dan para mitranya untuk mendistribusikan kebutuhan dasar, seperti perlengkapan tempat tinggal, air bersih, sanitasi, kebersihan, hingga perlengkapan pendidikan bagi warga sipil. Ia juga mengungkapkan bahwa OCHA telah berulang kali memperingatkan soal pembatasan akses dan pergerakan di Gaza. Dalam periode 13 Oktober hingga 4 Desember, tercatat sebanyak 295 kontraktor, 28 staf PBB, dan 21 tenaga kesehatan ditolak oleh otoritas Israel untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PBB. “Penolakan ini mengganggu perencanaan kemanusiaan dan memaksa kami serta para mitra melakukan penyesuaian mendadak. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas kepemimpinan misi atau bahkan menyebabkan misi dibatalkan sepenuhnya jika tidak tersedia personel pengganti,” ujar Dujarric. PBB, lanjutnya, terus menyerukan agar diberikan akses tanpa hambatan bagi barang dan layanan kemanusiaan. Semua pembatasan diminta untuk dicabut agar bantuan dapat ditingkatkan dan menjangkau seluruh warga Gaza yang membutuhkan pertolongan. Sebagai informasi, perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku di Jalur Gaza pada 10 Oktober, berdasarkan rencana yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata tersebut secara parsial menghentikan serangan Israel selama dua tahun terakhir yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.
Internasional
| Selasa, 9 Desember 2025
China Tegaskan Penguncian Radar ke Jet Jepang Sesuai Hukum Internasional
PIFA, Internasional - Pemerintah China menegaskan bahwa tindakan angkatan lautnya yang mengarahkan radar pengendali tembakan ke jet tempur Jepang telah dilakukan sesuai dengan hukum internasional. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, Zhan Xiaogang, dalam keterangan pers resmi yang diakses pada Senin (8/12). Zhan menjelaskan bahwa kapal induk Liaoning saat itu tengah menjalani latihan di laut lepas, tepatnya di perairan sebelah timur Selat Miyako. Menurutnya, seluruh aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan praktik internasional yang berlaku. Sebelumnya, pemerintah Jepang melayangkan protes setelah dua jet tempur J-15 milik China dilaporkan secara bergantian mengunci radar pengendali tembakan ke pesawat tempur F-15 milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang (ASDF) di perairan tenggara Okinawa. Insiden pertama terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 16.32 hingga 16.35 waktu setempat, saat jet-jet J-15 yang lepas landas dari kapal induk Liaoning mengarahkan radar ke F-15 yang berupaya mencegah mereka mendekati wilayah udara Jepang. Insiden serupa kembali terjadi pada malam harinya, sekitar pukul 18.37 hingga 19.08, ketika radar J-15 kembali mengunci pesawat F-15 Jepang di area yang sama. Menanggapi protes Tokyo, Zhan justru menuding Jepang sebagai pihak yang memiliki niat buruk. Ia menyatakan bahwa Jepang berulang kali mengirim pesawat untuk mengikuti dan mengganggu latihan militer China dengan memasuki area latihan yang telah ditetapkan dan diumumkan sebelumnya. “Namun Jepang malah memutarbalikkan fakta dan menuduh operasi China sebagai tindakan keliru,” kata Zhan. Ia menambahkan bahwa Beijing menyatakan ketidakpuasan dan penolakan keras terhadap apa yang disebutnya sebagai provokasi serta upaya Jepang menyesatkan opini publik internasional. Zhan juga menuding Jepang semakin meningkatkan aktivitas provokasi dan gangguan keamanan militer. Ia bahkan menyinggung langkah-langkah Tokyo yang dinilainya mengarah pada kebangkitan kembali militerisme. China, kata dia, mendesak Jepang untuk melakukan introspeksi, mengoreksi kesalahan, dan tidak menempatkan diri berseberangan dengan rakyat China maupun komunitas internasional. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Jepang memastikan tidak ada kerusakan pada pesawat maupun personel mereka dalam insiden tersebut. Meski demikian, Tokyo menilai tindakan China sangat berbahaya dan melampaui batas keselamatan penerbangan. Pemerintah Jepang mengaku telah melayangkan protes keras dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang. Latihan lepas landas dan pendaratan jet tempur serta helikopter China di sekitar Jepang ini disebut sebagai yang pertama dikonfirmasi sejak Beijing mengoperasikan kapal induk ketiganya, Fujian, pada bulan lalu. Ketegangan antara China dan Jepang sendiri meningkat sejak awal November. Saat itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut bahwa aksi militer China terhadap Taiwan berpotensi mengancam kelangsungan hidup Jepang, pernyataan yang ditafsirkan sebagai sinyal kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang. China merespons dengan sejumlah langkah, mulai dari menangguhkan impor produk laut Jepang, memutus dialog tingkat tinggi, membatasi perjalanan dan studi ke Jepang, hingga menghentikan peredaran film Jepang. Beijing juga mengancam akan memberikan respons tegas jika Tokyo terlibat dalam isu Taiwan, serta dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 100 kapal angkatan laut dan penjaga pantai di perairan Asia Timur.
Internasional
| Senin, 8 Desember 2025
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Berita Rekomendasi
Internasional
Cara Pindah Negara ke Jepang, Apa Saja Syaratnya?
Cara Pindah Negara ke Jepang, Apa Saja Syaratnya? PIFA, Internasional - Memiliki rencana pindah ke Jepang? Sebelum membayangkan kenikmatan tinggal di sana, pastikan Anda sudah memenuhi berbagai persyaratan untuk menginjakkan kaki ke negara tersebut. Cara Pindah Negara ke Jepang Sebelum ke Jepang, pastikan Anda sudah memiliki visa yang sesuai dengan tujuan tinggal Anda, seperti visa kerja, visa pelajar, atau visa keluarga. Visa kerja biasanya membutuhkan sponsor dari perusahaan di Jepang, sementara visa pelajar memerlukan penerimaan dari institusi pendidikan Jepang. Kedua, Anda harus memiliki dokumen-dokumen penting seperti paspor yang masih berlaku, sertifikat kelahiran, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan sertifikat kesehatan. Selain itu, kemampuan berbahasa Jepang seringkali menjadi salah satu syarat yang penting. Terakhir, setelah tiba di Jepang, Anda harus mendaftar di kantor imigrasi setempat dan memperoleh kartu penduduk (Residence Card). Namun, untuk bisa menjadi warga negara Jepang, Anda harus tinggal di sana selama 5 tahun berturut-turut.
Jepang
| Sabtu, 1 Juni 2024
Internasional
Penembakan Massal di Sekolah Dasar di Texas, AS, 18 Anak-anak Tewas di Tempat
Berita Internasional, PIFA - Kasus penembakan massal kembali terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Texas, pada hari Selasa (24/5) waktu setempat. Target dari penembakan massal tersebut adalah Robb Elementary School, sebuah sekolah dasar di Texas. Dilansir dari The Guardian, hingga berita ini ditulis korban tewas dari penembakan tersebut mencapai 21 orang. Senator negara bagian Texas, Roland Gutierrez menyatakan bahwa korban tewas terdiri dari 18 anak-anak, dan tiga orang dewasa. "Saya tidak dapat membayangkan apa artinya mengirim anak Anda ke sekolah di pagi hari dan tidak melihat mereka kembali," ujar Gutierrez. Senator juga menyampaikan sejumlah detail baru tentang bagaimana peristiwa mengerikan hari Selasa itu terjadi. Gutierrez mengatakan, tersangka, Salvador Ramos yang baru berusia 18 tahun juga menembak neneknya di rumahnya di pagi hari dan melarikan diri dari tempat kejadian dengan mobil sebelum merusak kendaraannya di luar sekolah dasar. "Dia berlari ke sekolah dan semua pembantaian ini berlanjut setelah waktu itu," ungkapnya. Nenek Romas telah diterbangkan ke rumah sakit di San Antonio dan dalam kondisi kritis, tambah Gutierez. Dilansir dari thedailybeast.com, Salvador Ramos yang dikenal sebagai sosok pendiam oleh orang-orang yang mengenalinya diketahui membeli dua senapan di hari ulang tahunnya. Bahkna, momen tersebut juga sempat diunggahnya ke akun Instagram miliknya. Senator negara bagian Texas, Roland Gutierrez mengatakan, korban tewas terdiri dari 18 anak-anak, dan tiga orang dewasa. (b)
Amerika Serikat
| Rabu, 25 Mei 2022
Internasional
Perusahaan Jepang Hadapi Kekurangan Pekerja Penuh Waktu Terparah Sejak Pandemi
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Perusahaan-perusahaan di Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja penuh waktu yang paling parah sejak pandemi COVID-19, dengan lebih dari setengah perusahaan melaporkan kekurangan staf. Hal ini terungkap dalam survei sektor swasta yang dilakukan oleh Teikoku Databank Ltd.Menurut laporan Kantor Berita Kyodo pada Minggu (10/3), dari sekitar 11.000 perusahaan yang merespons survei pada Januari, sebanyak 53,4 persen menyatakan membutuhkan lebih banyak pekerja penuh waktu. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak April 2020 dan mendekati rekor tertinggi sepanjang masa, yakni 53,9 persen pada November 2018.Sektor yang paling terdampak adalah layanan informasi, terutama kekurangan teknisi sistem, disusul oleh sektor konstruksi yang juga mengalami defisit tenaga kerja. Selain itu, 30,6 persen perusahaan melaporkan kekurangan pekerja paruh waktu, dengan sektor penyedia tenaga kerja dan restoran menjadi yang paling merasakan dampaknya.Survei ini dilakukan di tengah pemantauan ekonom terhadap pertumbuhan upah yang kuat pada tahun lalu dan apakah tren tersebut akan berlanjut. Perusahaan-perusahaan besar di Jepang saat ini tengah bersiap untuk menentukan respons mereka terhadap tuntutan kenaikan gaji dari serikat pekerja dalam negosiasi tahunan “shunto” yang akan diselesaikan pada akhir bulan ini.Dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga kerja, sekitar 68,1 persen perusahaan yang terdampak berencana menaikkan gaji pekerja penuh waktu pada tahun fiskal 2025 yang dimulai pada April. Langkah ini bertujuan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang diperlukan.Namun, para ekonom memperingatkan bahwa perusahaan kecil dan menengah kemungkinan besar akan kesulitan mengikuti langkah perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial lebih kuat untuk menaikkan gaji. Lembaga penelitian tersebut juga menyoroti risiko peningkatan jumlah kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja, dengan jumlah kasus kebangkrutan semacam itu mencapai angka tertinggi pada 2024.Kondisi ini menunjukkan tantangan besar bagi dunia usaha di Jepang, di mana peningkatan upah dan kebijakan tenaga kerja menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri di negara tersebut.
Jepang
| Senin, 10 Maret 2025