Internasional
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi segala bentuk potensi serangan, di tengah meningkatnya ketegangan secara signifikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, menyusul gelombang protes besar yang melanda Iran dan berujung pada bentrokan berdarah. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut kondisi yang dihadapi negaranya sebagai bentuk “perang hibrida”. Ia merujuk pada konflik selama 12 hari yang terjadi pada Juni lalu, serta aksi protes kekerasan terbaru yang menurut Teheran dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat dan Israel. Baghaei mengatakan Iran terus menghadapi ancaman dan “klaim tanpa dasar” dari AS dan Israel. Ia menyinggung pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump serta laporan pergerakan kapal-kapal perang Amerika menuju kawasan Teluk Persia sebagai bagian dari tekanan yang semakin meningkat terhadap Teheran. Menurut Baghaei, negara-negara di kawasan memahami bahwa instabilitas regional tidak akan berhenti pada satu negara saja. Ia menekankan adanya kekhawatiran bersama di antara negara-negara tetangga Iran mengenai dampak luas yang bisa ditimbulkan apabila AS melancarkan serangan militer, seraya mendesak mereka untuk “mengambil sikap yang jelas” terhadap ancaman tersebut. “Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri serta pengalaman berharga di masa lalu, Iran lebih siap dari sebelumnya dan akan merespons secara komprehensif, tegas, dan dengan cara yang akan disesalkan terhadap setiap potensi agresi,” tegas Baghaei. Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah aksi protes di Iran berubah menjadi kekerasan dan menewaskan lebih dari 3.000 orang, menurut klaim pemerintah Iran. Situasi tersebut memicu serangkaian pernyataan keras dari Presiden AS Donald Trump. Pada puncak gelombang protes awal bulan ini, Trump memperingatkan bahwa ia akan “datang menyelamatkan” para demonstran jika pemerintah Iran menggunakan kekuatan mematikan. Beberapa hari kemudian, ia kembali mendorong para pengunjuk rasa untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih lembaga-lembaga negara dengan menyatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Trump juga menyatakan bahwa sudah waktunya terjadi perubahan kepemimpinan di Iran. Pernyataan tersebut ditafsirkan luas di Teheran sebagai ancaman langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Situasi kian memanas setelah pada Sabtu lalu Trump mengumumkan bahwa sebuah “armada” militer Amerika Serikat sedang bergerak menuju Timur Tengah. Ia menegaskan AS memantau kondisi Iran secara cermat, sekaligus mengonfirmasi laporan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak berpeluru kendali akan tiba di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Pengumuman itu memicu reaksi keras dari pimpinan politik dan militer Iran, yang memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan respons kuat dan tegas.
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Trending
Sumber Iran: Hasil Perundingan Nuklir dengan AS Sulit Diprediksi
Internasional
| Jumat, 6 Februari 2026
Trump Klaim Kerangka Kesepakatan Greenland dan Arktik Telah Dibentuk
Internasional
| Kamis, 22 Januari 2026
Israel Sebut Bisa Menyerang Iran Secara Mandiri Tanpa Persetujuan AS Terkait Ancaman Rudal Balistik
Internasional
| Senin, 9 Februari 2026
Sindikat Penipuan Daring Asal China Minta Maaf Sebelum Dieksekusi Mati
Internasional
| Kamis, 12 Februari 2026
Wall Street Journal: AS Akan Tarik 1.000 Pasukan Tersisa dari Suriah dalam Dua Bulan
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Eropa Siapkan Kesepakatan Empat Poin dengan AS soal Greenland
Internasional
| Jumat, 23 Januari 2026
Menteri Perminyakan Iran Buka Peluang Kerja Sama Migas dengan AS di Tengah Perundingan Nuklir
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Stok Kondom Gratis Ludes di Kampung Atlet Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina 2026
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Sekutu AS di Timur Tengah Desak Trump Tahan Diri dari Opsi Serangan ke Iran
Internasional
| Kamis, 29 Januari 2026
Indonesia Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, Angkat Tema “Presidensi untuk Semua”
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Berita Terbaru
Internasional
UE Tegaskan Dukungan bagi Perdamaian Adil di Ukraina
PIFA, Internasional - Uni Eropa (UE) menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya perdamaian yang kredibel dan sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul pernyataan bahwa Ukraina siap menuju perdamaian. Duta Besar UE untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan perdamaian yang diupayakan harus bersifat adil dan langgeng. "Perdamaian harus adil dan langgeng. Ini sangat penting bagi Uni Eropa, dan inilah sikap kami terhadap Ukraina secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik," kata Chaibi di Jakarta, Senin (23/2). Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan pameran foto bertajuk “Four Years of Resilience” yang digelar Kedutaan Besar Ukraina pada 23–27 Februari di Dialogue Kemang, Jakarta. Menurut Chaibi, pameran itu tidak hanya menggambarkan situasi perang, tetapi juga menunjukkan risiko yang dapat dihadapi semua negara, termasuk negara-negara UE dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komitmen internasional terhadap perdamaian dan keadilan di Palestina juga harus berlaku bagi Ukraina, terutama dalam konteks perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional. Kuasa Usaha Ad Interim Ukraina Yevhenia Shynkarenko menegaskan negaranya memperjuangkan kedaulatan serta kebebasan navigasi di Laut Hitam dan wilayah yang diakui hukum internasional. "Saat ini, stabilitas global bergantung pada apakah prinsip-prinsip ini dipertahankan. Ukraina memiliki ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Kami memilih perdamaian yang berakar pada hukum," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan. "Tidak ada imbalan ketika warga sipil dirugikan atau dibunuh. Kedaulatan harus tanpa syarat. Hukum internasional harus diutamakan daripada kekerasan. Agresi tidak boleh diberi penghargaan," kata Shynkarenko. Menurutnya, empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Ukraina tidak terisolasi, melainkan memperoleh dukungan luas dari komunitas internasional. Ukraina memperingati empat tahun invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Internasional
Kemlu RI Siagakan Opsi Evakuasi WNI di Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
PIFA, Internasional - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa KBRI Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah eskalasi ketegangan dengan Amerika Serikat, serta telah menyiapkan opsi evakuasi apabila diperlukan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, meski situasi di Teheran dan sejumlah kota lain masih terpantau kondusif, status keamanan Siaga 1 yang diberlakukan Kemlu RI untuk Iran sejak Juni 2025 tetap berlaku. “Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” kata Heni dalam pernyataan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, dalam upaya memastikan keselamatan WNI, KBRI Teheran secara rutin menjalin komunikasi aktif dengan para WNI yang berada di Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Meski demikian, Kemlu RI tetap mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. “Kepada seluruh WNI di Iran diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, turut memantau perkembangan situasi terkini, serta menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran,” ujar Heni. Ketegangan antara AS dan Iran belum mereda meskipun kedua negara berkomitmen melanjutkan perundingan bilateral secara tidak langsung pada Maret mendatang. Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan mengancam bahwa “hal-hal yang sangat buruk” akan terjadi jika kesepakatan gagal tercapai. Trump sebelumnya juga menyebut sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju Iran. Laporan media Financial Times menyebutkan bahwa sebanyak 16 kapal perang dengan total sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 jet tempur telah disiagakan AS di berbagai pangkalan di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, serta Korea Selatan, untuk meminta warganya yang masih berada di Iran agar segera meninggalkan negara tersebut.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Internasional
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung AS
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan kenaikan tarif global baru untuk impor dari semua negara menjadi 15 persen, dari sebelumnya 10 persen yang diumumkan sehari sebelumnya. Langkah itu diambil menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif andalannya. Melalui media sosial, Trump menyatakan bahwa dalam “beberapa bulan ke depan” pemerintahannya juga akan mempertimbangkan pengenaan tarif lain yang “diizinkan secara hukum”. Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan apa yang disebut sebagai tarif timbal balik Trump yang menargetkan hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat, termasuk bea masuk terkait fentanil terhadap barang dari China, Kanada, dan Meksiko. Pengadilan memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangan kepresidenannya saat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an tahun lalu untuk memberlakukan tarif tersebut. Beberapa jam setelah putusan itu, Trump merespons dengan keras dalam konferensi pers dan mengumumkan tarif baru yang berlaku menyeluruh dengan dasar hukum berbeda, yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh presiden AS untuk membatasi perdagangan. Tarif 10 persen yang sebelumnya diumumkan—dan kini dinaikkan menjadi 15 persen—akan mulai berlaku Selasa. Kebijakan tersebut didasarkan pada Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Undang-undang itu memungkinkan presiden memberlakukan pembatasan impor, termasuk bea masuk hingga 15 persen, jika terjadi defisit perdagangan yang dinilai “besar dan serius”. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku selama 150 hari kecuali diperpanjang oleh Kongres. Pada Sabtu, Trump belum menjelaskan kapan tepatnya tarif akan dinaikkan ke batas maksimum 15 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sebelum Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran itu, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah dikenai tarif khusus negara yang lebih tinggi dibanding tarif umum sementara 10 persen. Dengan skema baru 15 persen, tarif bagi negara-negara tersebut pada dasarnya kembali ke tingkat sebelum putusan pengadilan.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Berita Populer
Internasional
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi segala bentuk potensi serangan, di tengah meningkatnya ketegangan secara signifikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, menyusul gelombang protes besar yang melanda Iran dan berujung pada bentrokan berdarah. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut kondisi yang dihadapi negaranya sebagai bentuk “perang hibrida”. Ia merujuk pada konflik selama 12 hari yang terjadi pada Juni lalu, serta aksi protes kekerasan terbaru yang menurut Teheran dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat dan Israel. Baghaei mengatakan Iran terus menghadapi ancaman dan “klaim tanpa dasar” dari AS dan Israel. Ia menyinggung pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump serta laporan pergerakan kapal-kapal perang Amerika menuju kawasan Teluk Persia sebagai bagian dari tekanan yang semakin meningkat terhadap Teheran. Menurut Baghaei, negara-negara di kawasan memahami bahwa instabilitas regional tidak akan berhenti pada satu negara saja. Ia menekankan adanya kekhawatiran bersama di antara negara-negara tetangga Iran mengenai dampak luas yang bisa ditimbulkan apabila AS melancarkan serangan militer, seraya mendesak mereka untuk “mengambil sikap yang jelas” terhadap ancaman tersebut. “Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri serta pengalaman berharga di masa lalu, Iran lebih siap dari sebelumnya dan akan merespons secara komprehensif, tegas, dan dengan cara yang akan disesalkan terhadap setiap potensi agresi,” tegas Baghaei. Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah aksi protes di Iran berubah menjadi kekerasan dan menewaskan lebih dari 3.000 orang, menurut klaim pemerintah Iran. Situasi tersebut memicu serangkaian pernyataan keras dari Presiden AS Donald Trump. Pada puncak gelombang protes awal bulan ini, Trump memperingatkan bahwa ia akan “datang menyelamatkan” para demonstran jika pemerintah Iran menggunakan kekuatan mematikan. Beberapa hari kemudian, ia kembali mendorong para pengunjuk rasa untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih lembaga-lembaga negara dengan menyatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Trump juga menyatakan bahwa sudah waktunya terjadi perubahan kepemimpinan di Iran. Pernyataan tersebut ditafsirkan luas di Teheran sebagai ancaman langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Situasi kian memanas setelah pada Sabtu lalu Trump mengumumkan bahwa sebuah “armada” militer Amerika Serikat sedang bergerak menuju Timur Tengah. Ia menegaskan AS memantau kondisi Iran secara cermat, sekaligus mengonfirmasi laporan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak berpeluru kendali akan tiba di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Pengumuman itu memicu reaksi keras dari pimpinan politik dan militer Iran, yang memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan respons kuat dan tegas.
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Internasional
Sumber Iran: Hasil Perundingan Nuklir dengan AS Sulit Diprediksi
PIFA, Internasional — Hasil perundingan nuklir yang akan datang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai sulit diprediksi. Penilaian tersebut disampaikan seorang sumber Iran kepada RIA Novosti, Jumat. Menurut sumber itu, “kerumitan situasi dan tindakan AS” menjadi faktor utama yang membuat hasil dialog dengan Iran sulit diperkirakan. Kurangnya kepercayaan terhadap Washington disebut masih menjadi tantangan besar dalam setiap upaya perundingan. “Kurangnya kepercayaan terhadap pihak AS adalah tantangan utama (perundingan), khususnya setelah langkah militer agresif yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran dalam pembicaraan sebelumnya di Muscat,” kata sumber tersebut. Ia menilai, langkah-langkah agresif tersebut telah memperdalam jurang ketidakpercayaan sekaligus meningkatkan tingkat kehati-hatian Iran secara signifikan dalam menghadapi perundingan lanjutan. Pada Jumat, Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan menggelar perundingan terkait isu nuklir di Oman. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk kembali membahas program nuklir Iran di tengah ketegangan yang masih berlangsung. Sebelumnya, pada Januari lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sebuah “armada besar” sedang menuju Iran. Ia juga menyampaikan harapannya agar Teheran bersedia bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan yang adil dan setara, termasuk komitmen untuk sepenuhnya meninggalkan senjata nuklir. Trump turut memperingatkan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan terkait program nuklir Iran, setiap serangan AS di masa depan terhadap negara tersebut akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Internasional
| Jumat, 6 Februari 2026
Internasional
Trump Klaim Kerangka Kesepakatan Greenland dan Arktik Telah Dibentuk
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kerangka kerja untuk potensi perjanjian terkait Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas telah berhasil dikembangkan. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Rabu (21/1) usai bertemu dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte. Trump menyebut pertemuannya dengan Rutte berlangsung sangat produktif dan menghasilkan fondasi awal bagi kesepakatan di masa depan. “Berdasarkan pertemuan yang sangat produktif antara saya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, kami telah membentuk kerangka kesepakatan di masa depan terkait Greenland dan, pada kenyataannya, seluruh Wilayah Arktik,” tulis Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Trump menambahkan, apabila perjanjian tersebut dapat diselesaikan, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh seluruh negara anggota NATO. Menurutnya, kesepakatan itu berpotensi memperkuat kerja sama strategis dan keamanan kawasan, mengingat posisi Greenland dan wilayah Arktik yang dinilai semakin penting dalam dinamika geopolitik global.
Internasional
| Kamis, 22 Januari 2026
Feeds
UE Tegaskan Dukungan bagi Perdamaian Adil di Ukraina
PIFA, Internasional - Uni Eropa (UE) menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya perdamaian yang kredibel dan sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul pernyataan bahwa Ukraina siap menuju perdamaian. Duta Besar UE untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan perdamaian yang diupayakan harus bersifat adil dan langgeng. "Perdamaian harus adil dan langgeng. Ini sangat penting bagi Uni Eropa, dan inilah sikap kami terhadap Ukraina secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik," kata Chaibi di Jakarta, Senin (23/2). Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan pameran foto bertajuk “Four Years of Resilience” yang digelar Kedutaan Besar Ukraina pada 23–27 Februari di Dialogue Kemang, Jakarta. Menurut Chaibi, pameran itu tidak hanya menggambarkan situasi perang, tetapi juga menunjukkan risiko yang dapat dihadapi semua negara, termasuk negara-negara UE dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komitmen internasional terhadap perdamaian dan keadilan di Palestina juga harus berlaku bagi Ukraina, terutama dalam konteks perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional. Kuasa Usaha Ad Interim Ukraina Yevhenia Shynkarenko menegaskan negaranya memperjuangkan kedaulatan serta kebebasan navigasi di Laut Hitam dan wilayah yang diakui hukum internasional. "Saat ini, stabilitas global bergantung pada apakah prinsip-prinsip ini dipertahankan. Ukraina memiliki ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Kami memilih perdamaian yang berakar pada hukum," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan. "Tidak ada imbalan ketika warga sipil dirugikan atau dibunuh. Kedaulatan harus tanpa syarat. Hukum internasional harus diutamakan daripada kekerasan. Agresi tidak boleh diberi penghargaan," kata Shynkarenko. Menurutnya, empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Ukraina tidak terisolasi, melainkan memperoleh dukungan luas dari komunitas internasional. Ukraina memperingati empat tahun invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Kemlu RI Siagakan Opsi Evakuasi WNI di Iran di Tengah Ketegangan dengan AS
PIFA, Internasional - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa KBRI Teheran terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah eskalasi ketegangan dengan Amerika Serikat, serta telah menyiapkan opsi evakuasi apabila diperlukan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, meski situasi di Teheran dan sejumlah kota lain masih terpantau kondusif, status keamanan Siaga 1 yang diberlakukan Kemlu RI untuk Iran sejak Juni 2025 tetap berlaku. “Semua rencana kontingensi tetap disiapsiagakan, termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” kata Heni dalam pernyataan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan, dalam upaya memastikan keselamatan WNI, KBRI Teheran secara rutin menjalin komunikasi aktif dengan para WNI yang berada di Iran. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan. Meski demikian, Kemlu RI tetap mengimbau seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. “Kepada seluruh WNI di Iran diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan, turut memantau perkembangan situasi terkini, serta menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran,” ujar Heni. Ketegangan antara AS dan Iran belum mereda meskipun kedua negara berkomitmen melanjutkan perundingan bilateral secara tidak langsung pada Maret mendatang. Presiden AS Donald Trump pada Kamis (19/2) menyatakan bahwa Iran memiliki waktu 10 hingga 15 hari untuk mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. Ia bahkan mengancam bahwa “hal-hal yang sangat buruk” akan terjadi jika kesepakatan gagal tercapai. Trump sebelumnya juga menyebut sebuah “armada besar” tengah berlayar menuju Iran. Laporan media Financial Times menyebutkan bahwa sebanyak 16 kapal perang dengan total sekitar 40.000 personel serta tujuh skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70 jet tempur telah disiagakan AS di berbagai pangkalan di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut mendorong sejumlah negara, antara lain Jerman, Polandia, Swedia, India, serta Korea Selatan, untuk meminta warganya yang masih berada di Iran agar segera meninggalkan negara tersebut.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung AS
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu mengumumkan kenaikan tarif global baru untuk impor dari semua negara menjadi 15 persen, dari sebelumnya 10 persen yang diumumkan sehari sebelumnya. Langkah itu diambil menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif andalannya. Melalui media sosial, Trump menyatakan bahwa dalam “beberapa bulan ke depan” pemerintahannya juga akan mempertimbangkan pengenaan tarif lain yang “diizinkan secara hukum”. Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan apa yang disebut sebagai tarif timbal balik Trump yang menargetkan hampir seluruh mitra dagang Amerika Serikat, termasuk bea masuk terkait fentanil terhadap barang dari China, Kanada, dan Meksiko. Pengadilan memutuskan bahwa Trump melampaui kewenangan kepresidenannya saat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an tahun lalu untuk memberlakukan tarif tersebut. Beberapa jam setelah putusan itu, Trump merespons dengan keras dalam konferensi pers dan mengumumkan tarif baru yang berlaku menyeluruh dengan dasar hukum berbeda, yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh presiden AS untuk membatasi perdagangan. Tarif 10 persen yang sebelumnya diumumkan—dan kini dinaikkan menjadi 15 persen—akan mulai berlaku Selasa. Kebijakan tersebut didasarkan pada Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Undang-undang itu memungkinkan presiden memberlakukan pembatasan impor, termasuk bea masuk hingga 15 persen, jika terjadi defisit perdagangan yang dinilai “besar dan serius”. Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku selama 150 hari kecuali diperpanjang oleh Kongres. Pada Sabtu, Trump belum menjelaskan kapan tepatnya tarif akan dinaikkan ke batas maksimum 15 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sebelum Mahkamah Agung membatalkan tarif besar-besaran itu, sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan telah dikenai tarif khusus negara yang lebih tinggi dibanding tarif umum sementara 10 persen. Dengan skema baru 15 persen, tarif bagi negara-negara tersebut pada dasarnya kembali ke tingkat sebelum putusan pengadilan.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Perahu Migran Terbalik di Lepas Pantai Kreta, Lima Tewas dan 25 Dilaporkan Hilang
PIFA, Internasional - Sedikitnya lima migran dilaporkan tewas dan sekitar 25 lainnya masih hilang setelah perahu kayu yang mereka tumpangi terbalik di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani, Sabtu (21/2). Informasi tersebut disampaikan stasiun televisi pemerintah ERT. Sebanyak 20 orang berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Para korban selamat mengungkapkan bahwa sekitar 50 orang berada di dalam perahu saat kecelakaan terjadi. Operasi pencarian masih terus berlangsung untuk menemukan para penumpang yang dilaporkan hilang. Angin kencang dan gelombang tinggi disebut memicu situasi darurat, sehingga para migran sempat mengirimkan permintaan pertolongan. Pusat pencarian dan penyelamatan Yunani kemudian meminta kapal-kapal dagang di sekitar lokasi untuk memberikan bantuan. Sebuah kapal berbendera Panama mendekati titik kejadian. Namun, perahu kayu itu miring dan akhirnya terbalik ketika para penumpang berusaha berpindah ke kapal penyelamat. Operasi pencarian melibatkan sejumlah kapal penjaga pantai Yunani, kapal dagang, helikopter dan pesawat angkatan udara, serta satu fregat angkatan laut untuk menyisir area perairan yang terdampak. Seluruh korban selamat akan dibawa ke Heraklion, kota utama di Kreta, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Laporan menyebutkan para penyintas merupakan pemuda. Dalam operasi terpisah, sebuah pesawat patroli juga mendeteksi perahu lain yang membawa sekitar 40 migran di wilayah yang sama. Otoritas setempat segera meluncurkan misi penyelamatan kedua guna mencegah insiden serupa. Yunani hingga kini masih menjadi salah satu jalur transit utama bagi migran dari Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang berupaya mencapai Eropa. Sebagian besar perjalanan dilakukan melalui jalur laut dari Turki menuju pulau-pulau Yunani di kawasan Laut Aegea dan Mediterania timur.
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026
Indonesia Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, Angkat Tema “Presidensi untuk Semua”
PIFA, Internasional - Indonesia akan memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Momentum ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang untuk pertama kalinya memimpin sidang Dewan HAM sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Menurut Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, sidang akan diawali dengan segmen tingkat tinggi pada 23–25 Februari 2026. Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama. “Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” demikian pernyataan tertulis PTRI Jenewa yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Sidang tahun ini digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, di tengah situasi global yang semakin kompleks akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap ekosistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB ditegaskan akan tetap menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama demi pemajuan HAM yang setara bagi semua pihak. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”. Tema tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan badan HAM yang inklusif, mampu menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kolaborasi sebagai fondasi utama perlindungan HAM. Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak merupakan bagian esensial dari perlindungan HAM sekaligus investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Sepanjang masa kepemimpinan RI di Dewan HAM PBB, sejumlah isu tematik akan diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak. Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas dengan sejumlah negara mitra seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Perkembangan HAM di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Sudan, dan Palestina, juga akan menjadi perhatian dalam sidang tersebut. PTRI Jenewa menyebutkan lebih dari 100 pejabat negara telah mengonfirmasi kehadiran dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB. Dua kepala negara yang dijadwalkan hadir langsung yakni Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Menlu Sugiono dan Marco Rubio Tegaskan Komitmen Perkuat Kemitraan RI-AS dan Dukung Pemulihan Palestina
PIFA, Internasional - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan kembali komitmen bersama untuk meningkatkan kemitraan strategis bilateral serta kerja sama dalam mendukung pemulihan di Palestina. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral di Washington DC, Kamis (19/2) waktu setempat. Pada hari yang sama, pertemuan tingkat kepala negara Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) juga digelar. “Diskusi yang produktif dengan Menlu AS Marco Rubio di Washington DC untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif RI-AS,” kata Sugiono melalui akun media sosial X, Jumat. Selain membahas penguatan hubungan bilateral, kedua Menlu juga berkomitmen meningkatkan kerja sama dalam memajukan stabilitas kawasan dan perdamaian global, termasuk di Palestina, khususnya Jalur Gaza. Dalam kesempatan itu, Sugiono menegaskan komitmen teguh Indonesia terhadap rakyat Palestina serta pentingnya mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan melalui implementasi solusi dua negara sesuai hukum internasional. Sementara itu, Rubio turut mengonfirmasi pertemuan tersebut melalui akun X miliknya dan menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan keamanan bilateral. “Indonesia adalah mitra penting dalam mendorong kawasan Indo-Pasifik yang aman dan makmur,” kata Rubio. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap Dewan Perdamaian sebagai anggota pendiri badan yang dipimpin Presiden AS Donald Trump tersebut. Unggahan kedua Menlu di media sosial masing-masing turut memuat foto bersama dengan latar belakang bendera Indonesia dan Amerika Serikat. Selain bertemu Rubio, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral terpisah dengan Menlu Mesir Badr Abdelatty, Menlu Pakistan Ishaq Dar, dan Menlu Yordania Ayman Safadi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (18/2) waktu setempat. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, para Menlu membahas dinamika geopolitik internasional serta dukungan terhadap Palestina. Sugiono juga menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam mendukung gencatan senjata dan perlindungan warga sipil di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Wall Street Journal: AS Akan Tarik 1.000 Pasukan Tersisa dari Suriah dalam Dua Bulan
PIFA, Internasional - Amerika Serikat dilaporkan telah memutuskan untuk menarik sekitar 1.000 personel militernya yang tersisa di Suriah dalam dua bulan ke depan, setelah penarikan bertahap selama beberapa bulan terakhir. Laporan tersebut disampaikan The Wall Street Journal pada Rabu, mengutip seorang sumber yang mengetahui keputusan tersebut. Menurut laporan itu, Washington menilai kehadiran militer AS di Suriah tidak lagi dibutuhkan seiring perubahan kondisi keamanan di negara tersebut. Penilaian tersebut didasarkan pada hampir sepenuhnya dibubarkannya Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dan YPG serta integrasi mereka ke dalam struktur negara Suriah. Dengan kondisi tersebut, misi awal AS untuk memerangi ISIS melalui mitra lokal dianggap telah selesai. Militer AS juga dilaporkan telah menyelesaikan penarikan pasukan dari garnisun Al-Tanf, pos terdepan utama di dekat perbatasan Suriah dengan Yordania dan Irak, serta dari pangkalan Al-Shaddadi di Suriah timur laut pada awal bulan ini. Laporan itu menegaskan bahwa penarikan pasukan tidak terkait dengan pengerahan angkatan laut dan udara AS di Timur Tengah saat ini, yang ditujukan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan terhadap Iran apabila perundingan nuklir gagal. Iran sebelumnya memperingatkan akan menargetkan pasukan Amerika di kawasan tersebut sebagai respons atas setiap serangan udara AS. Mengutip seorang pejabat senior AS, laporan tersebut menyebutkan penarikan dilakukan seiring pemerintah Suriah mengambil alih upaya kontra-terorisme. Meski demikian, pasukan AS disebut masih dapat merespons ancaman yang ditimbulkan ISIS jika diperlukan. Sejumlah pejabat AS dan asing memperingatkan bahwa pengurangan kehadiran Amerika berisiko melemahkan gencatan senjata serta membuka peluang kebangkitan kembali ISIS. Namun, pihak lain menilai pasukan AS yang tersisa selama ini lebih berfungsi sebagai sinyal politik ketimbang kekuatan kontra-terorisme yang substansial.
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Prabowo Dukung Penuh Rencana Perdamaian Trump dalam KTT Dewan Perdamaian di Washington
PIFA, Internasional - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu setempat. Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan sejak hari pertama Indonesia telah mempelajari rencana 20 poin yang diajukan Trump dan langsung menyatakan kesepakatan serta komitmen penuh terhadap implementasinya. "Dari hari pertama, kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami sangat berkomitmen pada rencana ini dan itulah mengapa kami bergabung dengan Dewan Perdamaian. Kami berkomitmen pada kesuksesannya," ujar Prabowo, dikutip dari tayangan langsung akun YouTube Gedung Putih di Jakarta, Kamis. Presiden mengakui pelaksanaan rencana tersebut tidak akan berjalan mudah dan akan menghadapi berbagai tantangan serta hambatan. "Kami tahu akan ada banyak rintangan. Akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump bahwa visi perdamaian yang nyata ini akan tercapai. Akan ada masalah, tetapi kami akan menang," tegasnya. Prabowo menambahkan Indonesia memiliki harapan besar terhadap terwujudnya perdamaian di Palestina, termasuk di Gaza. Ia menyebut pencapaian gencatan senjata sebagai langkah nyata yang patut diapresiasi. Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan menyumbangkan sekitar 8.000 personel pasukan perdamaian guna mendukung stabilisasi perdamaian internasional. Presiden Prabowo hadir dalam forum tersebut atas undangan Presiden Trump. Sejumlah pemimpin negara anggota lainnya juga turut hadir, antara lain dari Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Kazakhstan, Hungaria, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan, Vietnam, dan Mesir. Rangkaian kegiatan KTT meliputi pembukaan oleh Presiden Trump, pemaparan tokoh-tokoh kunci Dewan Perdamaian, penyampaian pernyataan para pemimpin negara anggota, serta diakhiri dengan pemungutan suara dan penetapan resolusi.
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Menlu Sugiono Tegaskan Komitmen RI Dukung Palestina dan Dorong Resolusi Konflik Myanmar di Dewan HAM PBB
PIFA, Internasional - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan dalam mengatasi konflik dan bencana kemanusiaan di dunia, termasuk melalui dukungan konsisten terhadap kemerdekaan Palestina serta upaya resolusi konflik di Myanmar. Dalam pernyataannya pada Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Senin, Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam Indonesia atas konflik dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia, khususnya Palestina. “Mengenai Palestina, Indonesia menegaskan dukungan teguhnya atas hak-hak asasi mereka yang tak dapat dilucuti,” kata Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring UN Web TV di Jakarta. Ia mendesak agar segala bentuk kekerasan di Palestina segera dihentikan serta akses kemanusiaan diwujudkan secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara yang telah menjadi konsensus internasional. Lebih lanjut, Sugiono menyatakan komitmen Indonesia di tingkat ASEAN untuk terus mendorong implementasi efektif Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai dasar penghentian konflik di Myanmar. Ia juga menyampaikan tekad Indonesia memperkuat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) sebagai mekanisme perlindungan dan promosi HAM di kawasan Asia Tenggara. Sembari menyatakan keprihatinan atas konflik dan bencana kemanusiaan, Sugiono menilai tantangan tersebut memerlukan dialog dengan niat baik dan pendekatan konstruktif yang berlandaskan objektivitas. “Menjunjung tinggi hukum humaniter internasional adalah kewajiban bersama kita semua,” ujarnya. Ia menekankan bahwa solusi untuk mengakhiri konflik secara berkelanjutan tidak dapat dipaksakan, melainkan harus dibangun melalui kepercayaan dan sikap saling menghormati. Sidang ke-61 Dewan HAM PBB ini menjadi sesi pertama yang dipimpin Indonesia melalui Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto R. Suryodipuro, sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Sidang berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Sepanjang masa kepemimpinan Indonesia, sejumlah isu tematis diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi segala bentuk potensi serangan, di tengah meningkatnya ketegangan secara signifikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, menyusul gelombang protes besar yang melanda Iran dan berujung pada bentrokan berdarah. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut kondisi yang dihadapi negaranya sebagai bentuk “perang hibrida”. Ia merujuk pada konflik selama 12 hari yang terjadi pada Juni lalu, serta aksi protes kekerasan terbaru yang menurut Teheran dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat dan Israel. Baghaei mengatakan Iran terus menghadapi ancaman dan “klaim tanpa dasar” dari AS dan Israel. Ia menyinggung pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump serta laporan pergerakan kapal-kapal perang Amerika menuju kawasan Teluk Persia sebagai bagian dari tekanan yang semakin meningkat terhadap Teheran. Menurut Baghaei, negara-negara di kawasan memahami bahwa instabilitas regional tidak akan berhenti pada satu negara saja. Ia menekankan adanya kekhawatiran bersama di antara negara-negara tetangga Iran mengenai dampak luas yang bisa ditimbulkan apabila AS melancarkan serangan militer, seraya mendesak mereka untuk “mengambil sikap yang jelas” terhadap ancaman tersebut. “Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri serta pengalaman berharga di masa lalu, Iran lebih siap dari sebelumnya dan akan merespons secara komprehensif, tegas, dan dengan cara yang akan disesalkan terhadap setiap potensi agresi,” tegas Baghaei. Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah aksi protes di Iran berubah menjadi kekerasan dan menewaskan lebih dari 3.000 orang, menurut klaim pemerintah Iran. Situasi tersebut memicu serangkaian pernyataan keras dari Presiden AS Donald Trump. Pada puncak gelombang protes awal bulan ini, Trump memperingatkan bahwa ia akan “datang menyelamatkan” para demonstran jika pemerintah Iran menggunakan kekuatan mematikan. Beberapa hari kemudian, ia kembali mendorong para pengunjuk rasa untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih lembaga-lembaga negara dengan menyatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Trump juga menyatakan bahwa sudah waktunya terjadi perubahan kepemimpinan di Iran. Pernyataan tersebut ditafsirkan luas di Teheran sebagai ancaman langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Situasi kian memanas setelah pada Sabtu lalu Trump mengumumkan bahwa sebuah “armada” militer Amerika Serikat sedang bergerak menuju Timur Tengah. Ia menegaskan AS memantau kondisi Iran secara cermat, sekaligus mengonfirmasi laporan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak berpeluru kendali akan tiba di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Pengumuman itu memicu reaksi keras dari pimpinan politik dan militer Iran, yang memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan respons kuat dan tegas.
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Internasional
Sumber Iran: Hasil Perundingan Nuklir dengan AS Sulit Diprediksi
PIFA, Internasional — Hasil perundingan nuklir yang akan datang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai sulit diprediksi. Penilaian tersebut disampaikan seorang sumber Iran kepada RIA Novosti, Jumat. Menurut sumber itu, “kerumitan situasi dan tindakan AS” menjadi faktor utama yang membuat hasil dialog dengan Iran sulit diperkirakan. Kurangnya kepercayaan terhadap Washington disebut masih menjadi tantangan besar dalam setiap upaya perundingan. “Kurangnya kepercayaan terhadap pihak AS adalah tantangan utama (perundingan), khususnya setelah langkah militer agresif yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran dalam pembicaraan sebelumnya di Muscat,” kata sumber tersebut. Ia menilai, langkah-langkah agresif tersebut telah memperdalam jurang ketidakpercayaan sekaligus meningkatkan tingkat kehati-hatian Iran secara signifikan dalam menghadapi perundingan lanjutan. Pada Jumat, Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan menggelar perundingan terkait isu nuklir di Oman. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk kembali membahas program nuklir Iran di tengah ketegangan yang masih berlangsung. Sebelumnya, pada Januari lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sebuah “armada besar” sedang menuju Iran. Ia juga menyampaikan harapannya agar Teheran bersedia bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan yang adil dan setara, termasuk komitmen untuk sepenuhnya meninggalkan senjata nuklir. Trump turut memperingatkan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan terkait program nuklir Iran, setiap serangan AS di masa depan terhadap negara tersebut akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Internasional
| Jumat, 6 Februari 2026
Internasional
Trump Klaim Kerangka Kesepakatan Greenland dan Arktik Telah Dibentuk
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kerangka kerja untuk potensi perjanjian terkait Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas telah berhasil dikembangkan. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Rabu (21/1) usai bertemu dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte. Trump menyebut pertemuannya dengan Rutte berlangsung sangat produktif dan menghasilkan fondasi awal bagi kesepakatan di masa depan. “Berdasarkan pertemuan yang sangat produktif antara saya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, kami telah membentuk kerangka kesepakatan di masa depan terkait Greenland dan, pada kenyataannya, seluruh Wilayah Arktik,” tulis Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Trump menambahkan, apabila perjanjian tersebut dapat diselesaikan, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh seluruh negara anggota NATO. Menurutnya, kesepakatan itu berpotensi memperkuat kerja sama strategis dan keamanan kawasan, mengingat posisi Greenland dan wilayah Arktik yang dinilai semakin penting dalam dinamika geopolitik global.
Internasional
| Kamis, 22 Januari 2026