Internasional
UE Tegaskan Dukungan bagi Perdamaian Adil di Ukraina
PIFA, Internasional - Uni Eropa (UE) menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya perdamaian yang kredibel dan sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul pernyataan bahwa Ukraina siap menuju perdamaian. Duta Besar UE untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan perdamaian yang diupayakan harus bersifat adil dan langgeng. "Perdamaian harus adil dan langgeng. Ini sangat penting bagi Uni Eropa, dan inilah sikap kami terhadap Ukraina secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik," kata Chaibi di Jakarta, Senin (23/2). Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan pameran foto bertajuk “Four Years of Resilience” yang digelar Kedutaan Besar Ukraina pada 23–27 Februari di Dialogue Kemang, Jakarta. Menurut Chaibi, pameran itu tidak hanya menggambarkan situasi perang, tetapi juga menunjukkan risiko yang dapat dihadapi semua negara, termasuk negara-negara UE dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komitmen internasional terhadap perdamaian dan keadilan di Palestina juga harus berlaku bagi Ukraina, terutama dalam konteks perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional. Kuasa Usaha Ad Interim Ukraina Yevhenia Shynkarenko menegaskan negaranya memperjuangkan kedaulatan serta kebebasan navigasi di Laut Hitam dan wilayah yang diakui hukum internasional. "Saat ini, stabilitas global bergantung pada apakah prinsip-prinsip ini dipertahankan. Ukraina memiliki ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Kami memilih perdamaian yang berakar pada hukum," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan. "Tidak ada imbalan ketika warga sipil dirugikan atau dibunuh. Kedaulatan harus tanpa syarat. Hukum internasional harus diutamakan daripada kekerasan. Agresi tidak boleh diberi penghargaan," kata Shynkarenko. Menurutnya, empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Ukraina tidak terisolasi, melainkan memperoleh dukungan luas dari komunitas internasional. Ukraina memperingati empat tahun invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Trending
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Laporan Reuters: Iran Disebut Bentuk Pasukan Rahasia di Irak untuk Targetkan Negara Teluk
Internasional
| Sabtu, 20 Juni 2026
Eropa Siapkan Kesepakatan Empat Poin dengan AS soal Greenland
Internasional
| Jumat, 23 Januari 2026
Netanyahu Klaim Israel Sudah Kuasai 60 Persen Wilayah Gaza
Internasional
| Sabtu, 16 Mei 2026
Jepang Layangkan Protes usai China-Rusia Gelar Latihan Militer Dekat Wilayahnya
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Lebih dari 23.000 Warga Palestina Ditangkap Sejak Oktober 2023, Termasuk Perempuan dan Anak
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Jerman Pertimbangkan Ikut Amankan Selat Hormuz Usai Konflik Timur Tengah
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15 Persen Usai Putusan Mahkamah Agung AS
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Trump Ingin Bertemu Pemimpin Tertinggi Iran di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Internasional
| Rabu, 3 Juni 2026
Trump Harap Dewan Perdamaian Dapat Awasi PBB di Masa Depan, Prabowo Hadiri Pertemuan Perdana
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026
Berita Terbaru
Internasional
AS Peringatkan Israel, Trump Akan "Sangat Kecewa" Jika Tolak Kesepakatan Gaza
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memperingatkan Israel agar tetap mendukung rencana 20 poin Board of Peace (BoP) terkait rekonstruksi dan penyelesaian konflik di Gaza. Seorang pejabat senior AS menyatakan Trump akan "sangat kecewa" jika Israel mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui. Peringatan itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan keberatan terhadap usulan pelucutan senjata Hamas, yang dinilai belum memenuhi tuntutan Israel mengenai demiliterisasi penuh Jalur Gaza. Meski demikian, Washington optimistis Israel akan tetap mematuhi kesepakatan. Pemerintah AS juga menegaskan Qatar, Turki, dan Mesir memiliki peran penting dalam menjaga gencatan senjata serta mendorong proses perdamaian di Gaza terus berjalan.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Internasional
Netanyahu Sesumbar Pasukan Khusus Israel Akan Selamatkan Jika Ditangkap
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan khusus negaranya siap melakukan operasi penyelamatan jika dirinya ditangkap saat berada di luar negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News di tengah kembali mencuatnya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Netanyahu tidak menjelaskan bagaimana operasi tersebut akan dilakukan. Sejumlah negara Eropa sebelumnya menyatakan akan mematuhi kewajiban hukum internasional apabila Netanyahu memasuki wilayah mereka, sesuai ketentuan Statuta Roma. Pernyataan tersebut memicu sorotan karena operasi militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum internasional dan berpotensi memicu ketegangan diplomatik. Sementara itu, surat perintah ICC disebut telah memengaruhi rencana perjalanan luar negeri Netanyahu.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Internasional
Netanyahu Diteriaki "Pembunuh Bayi" Saat Makan Malam di Washington
Aksi demonstrasi pro-Palestina mewarnai kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington DC, AS. Sejumlah demonstran menerobos masuk ke Hotel Four Seasons dan berusaha mendekati restoran tempat Netanyahu sedang makan malam sambil meneriakkan, "Penjahat perang" dan "Pembunuh bayi." Petugas keamanan segera mengamankan lokasi dan mengeluarkan para demonstran dari hotel. Di luar gedung, massa juga menggelar aksi dengan membawa bendera Palestina serta menuntut pemerintah Amerika Serikat menindaklanjuti surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu yang telah dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu untuk bertemu Presiden Donald Trump, sekaligus kembali memicu sorotan terhadap dukungan AS kepada Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Berita Populer
Internasional
UE Tegaskan Dukungan bagi Perdamaian Adil di Ukraina
PIFA, Internasional - Uni Eropa (UE) menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya perdamaian yang kredibel dan sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul pernyataan bahwa Ukraina siap menuju perdamaian. Duta Besar UE untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan perdamaian yang diupayakan harus bersifat adil dan langgeng. "Perdamaian harus adil dan langgeng. Ini sangat penting bagi Uni Eropa, dan inilah sikap kami terhadap Ukraina secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik," kata Chaibi di Jakarta, Senin (23/2). Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan pameran foto bertajuk “Four Years of Resilience” yang digelar Kedutaan Besar Ukraina pada 23–27 Februari di Dialogue Kemang, Jakarta. Menurut Chaibi, pameran itu tidak hanya menggambarkan situasi perang, tetapi juga menunjukkan risiko yang dapat dihadapi semua negara, termasuk negara-negara UE dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komitmen internasional terhadap perdamaian dan keadilan di Palestina juga harus berlaku bagi Ukraina, terutama dalam konteks perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional. Kuasa Usaha Ad Interim Ukraina Yevhenia Shynkarenko menegaskan negaranya memperjuangkan kedaulatan serta kebebasan navigasi di Laut Hitam dan wilayah yang diakui hukum internasional. "Saat ini, stabilitas global bergantung pada apakah prinsip-prinsip ini dipertahankan. Ukraina memiliki ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Kami memilih perdamaian yang berakar pada hukum," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan. "Tidak ada imbalan ketika warga sipil dirugikan atau dibunuh. Kedaulatan harus tanpa syarat. Hukum internasional harus diutamakan daripada kekerasan. Agresi tidak boleh diberi penghargaan," kata Shynkarenko. Menurutnya, empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Ukraina tidak terisolasi, melainkan memperoleh dukungan luas dari komunitas internasional. Ukraina memperingati empat tahun invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Internasional
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Surat kabar Israel, Maariv, menilai Turki kini menjadi tantangan strategis yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Dalam artikel analisis yang diterbitkan pada Selasa (23/6), Maariv menyoroti perkembangan pesat kemampuan militer dan industri pertahanan Turki yang dinilai terus memperkuat posisi Ankara di kawasan. Menurut analisis tersebut, Turki saat ini merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dalam NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, negara tersebut disebut telah mencapai sekitar 80 persen tingkat kemandirian dalam sektor pertahanan. Maariv menilai kemajuan tersebut menjadikan Turki sebagai tantangan jangka panjang yang lebih serius bagi Israel dibandingkan ancaman yang selama ini berasal dari Iran. Media itu menyoroti sejumlah kemampuan militer Turki, termasuk armada tank tempur yang besar serta pengembangan tank utama produksi dalam negeri, Altay. Selain itu, Ankara disebut berhasil membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya sendiri, termasuk sistem pertahanan udara berlapis berbasis teknologi domestik. Di sektor udara, Turki dilaporkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat militer, dengan mayoritas berupa jet tempur F-16 Fighting Falcon, serta didukung armada helikopter serang untuk berbagai operasi militer. Namun, menurut Maariv, potensi ancaman terbesar terhadap Israel justru berasal dari kekuatan angkatan laut Turki. Analisis tersebut menyoroti armada laut Ankara yang mencakup 16 kapal selam, sejumlah fregat, serta kapal serbu amfibi modern TCG Anadolu. Kemampuan tersebut dinilai memberi Turki kapasitas proyeksi kekuatan yang semakin besar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Maariv juga menyebut kemajuan teknologi militer serta peningkatan produksi senjata dalam negeri telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikabarkan menjadi perhatian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan kalangan keamanan Israel yang mulai memantau peningkatan pengaruh Ankara di kawasan. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang menyebut Turki sebagai musuh atau ancaman utama negara tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara masih berlangsung meskipun beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan terkait berbagai isu regional, termasuk konflik Palestina dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
Laporan Reuters: Iran Disebut Bentuk Pasukan Rahasia di Irak untuk Targetkan Negara Teluk
Iran dilaporkan membentuk unit pasukan rahasia di Irak yang bertugas melancarkan serangan terhadap sejumlah negara Teluk yang menjadi tuan rumah fasilitas militer Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters yang mengutip delapan sumber anonim di Irak, unit tersebut dibentuk langsung oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan beroperasi di luar jaringan milisi pro-Iran yang selama ini dikenal di kawasan. Sumber-sumber tersebut menyebut pembentukan pasukan baru itu dilakukan untuk menghindari deteksi sekaligus mempertahankan kemampuan Iran memproyeksikan pengaruhnya di Timur Tengah di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin besar. Setidaknya tiga hingga empat sel operasi disebut telah dibentuk. Masing-masing terdiri dari sekitar 10 pejuang elite Muslim Syiah Irak yang ditugaskan menjalankan operasi rahasia. Menurut tiga sumber Reuters, kelompok tersebut diduga telah melancarkan sedikitnya tujuh serangan drone dari kawasan gurun dekat Kota Basra dan Samawa antara 20 April hingga 17 Mei. Target serangan disebut berada di Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah anggota pasukan rahasia itu dikabarkan berasal dari Perlawanan Islam di Irak, sebuah payung milisi Syiah garis keras yang memiliki ribuan anggota. Namun berbeda dengan kelompok proksi Iran lainnya, sel-sel baru tersebut disebut tidak berada dalam struktur komando milisi lokal dan langsung melapor kepada IRGC. Para sumber menilai langkah itu merupakan perubahan strategi Teheran setelah sejumlah kelompok proksi Iran di kawasan mengalami pelemahan akibat konflik yang berkepanjangan dan tekanan internasional. Irak sendiri merupakan salah satu pilar penting dalam jaringan regional Iran yang dikenal sebagai Poros Perlawanan. Jaringan tersebut membentang dari Gaza, Lebanon, Irak hingga Yaman. Kelompok-kelompok yang bernaung di bawah Perlawanan Islam di Irak selama ini mengaku bertanggung jawab atas berbagai serangan drone dan roket terhadap aset-aset Amerika Serikat di wilayah Irak. Serangan-serangan itu kemudian memicu serangan balasan dari AS. Di sisi lain, sejumlah faksi Syiah berpengaruh di Irak mulai menunjukkan perubahan sikap. Sejak tahun lalu, beberapa kelompok menyatakan kesiapan untuk mengurangi aktivitas bersenjata dan lebih fokus pada agenda politik domestik guna menghindari konfrontasi yang lebih luas dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump. Perubahan sikap tersebut diyakini mendorong IRGC membentuk kelompok yang berada di bawah kendali langsungnya. Pandangan itu disampaikan oleh pensiunan jenderal Irak, Jasim Al Bahadli, serta dua anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Syiah. Bulan ini, dua kelompok bersenjata besar di Irak, Asaib Ahl Al Haq dan Brigade Imam Ali, juga mengumumkan rencana menyerahkan senjata kepada pemerintah setelah mendapat tekanan dari Washington agar kelompok bersenjata non-negara dibubarkan. Menurut Bahadli, kelompok baru bentukan IRGC cenderung berukuran lebih kecil, memiliki ideologi yang lebih kuat, dan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. "Kelompok-kelompok baru yang dibentuk oleh IRGC tampak lebih kecil, lebih keras secara ideologis, dan lebih terkontrol ketat, mencerminkan kebutuhan Iran untuk menghemat sumber daya di tengah tekanan ekonomi," ujarnya.
Internasional
| Sabtu, 20 Juni 2026
Feeds
AS Peringatkan Israel, Trump Akan "Sangat Kecewa" Jika Tolak Kesepakatan Gaza
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memperingatkan Israel agar tetap mendukung rencana 20 poin Board of Peace (BoP) terkait rekonstruksi dan penyelesaian konflik di Gaza. Seorang pejabat senior AS menyatakan Trump akan "sangat kecewa" jika Israel mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui. Peringatan itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan keberatan terhadap usulan pelucutan senjata Hamas, yang dinilai belum memenuhi tuntutan Israel mengenai demiliterisasi penuh Jalur Gaza. Meski demikian, Washington optimistis Israel akan tetap mematuhi kesepakatan. Pemerintah AS juga menegaskan Qatar, Turki, dan Mesir memiliki peran penting dalam menjaga gencatan senjata serta mendorong proses perdamaian di Gaza terus berjalan.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Netanyahu Sesumbar Pasukan Khusus Israel Akan Selamatkan Jika Ditangkap
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pasukan khusus negaranya siap melakukan operasi penyelamatan jika dirinya ditangkap saat berada di luar negeri. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Fox News di tengah kembali mencuatnya surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Netanyahu tidak menjelaskan bagaimana operasi tersebut akan dilakukan. Sejumlah negara Eropa sebelumnya menyatakan akan mematuhi kewajiban hukum internasional apabila Netanyahu memasuki wilayah mereka, sesuai ketentuan Statuta Roma. Pernyataan tersebut memicu sorotan karena operasi militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum internasional dan berpotensi memicu ketegangan diplomatik. Sementara itu, surat perintah ICC disebut telah memengaruhi rencana perjalanan luar negeri Netanyahu.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Netanyahu Diteriaki "Pembunuh Bayi" Saat Makan Malam di Washington
Aksi demonstrasi pro-Palestina mewarnai kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington DC, AS. Sejumlah demonstran menerobos masuk ke Hotel Four Seasons dan berusaha mendekati restoran tempat Netanyahu sedang makan malam sambil meneriakkan, "Penjahat perang" dan "Pembunuh bayi." Petugas keamanan segera mengamankan lokasi dan mengeluarkan para demonstran dari hotel. Di luar gedung, massa juga menggelar aksi dengan membawa bendera Palestina serta menuntut pemerintah Amerika Serikat menindaklanjuti surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu yang telah dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Insiden ini terjadi di tengah kunjungan Netanyahu untuk bertemu Presiden Donald Trump, sekaligus kembali memicu sorotan terhadap dukungan AS kepada Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Iran Klaim Serang Pangkalan Militer AS di Kuwait dengan Drone
Militer Iran mengklaim telah melancarkan serangan drone ke Pangkalan Udara Ahmed Al Jaber di Kuwait pada Jumat (31/7). Teheran menyebut sasaran serangan meliputi hanggar pesawat, sistem komunikasi satelit, dan gudang peralatan militer sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di Pulau Qeshm. Hingga kini, pemerintah maupun militer Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait klaim tersebut. Sebelumnya, Iran juga mengaku menyerang Pangkalan Udara Al Azraq di Yordania dan mengklaim menghancurkan sejumlah jet tempur F-35 milik AS, meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Serangan terbaru ini menandai eskalasi lanjutan dalam konflik Iran dan Amerika Serikat yang terus meluas ke berbagai negara di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Houthi Diduga Serang Arab Saudi dari Wilayah Irak, Ketegangan Timur Tengah Meningkat
Milisi Houthi diduga melancarkan serangan ke Arab Saudi dari wilayah Irak melalui koordinasi dengan kelompok bersenjata setempat. Analisis Saudi dan mitra regional menyebut operasi tersebut berada di bawah pengawasan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), meski hingga kini belum ada konfirmasi dari Houthi, milisi Irak, maupun Iran. Kerja sama Houthi dengan kelompok bersenjata Irak disebut telah berlangsung sejak lama dan semakin erat setelah pembentukan ruang operasi gabungan pada 2024. Jika benar dilakukan bersama, serangan ini dinilai menunjukkan semakin kuatnya jaringan "Poros Perlawanan" yang didukung Iran di kawasan. Dugaan serangan itu terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Arab Saudi sebelumnya melancarkan operasi militer ke Irak sebagai respons atas serangan yang diklaim berasal dari wilayah tersebut, sementara ketegangan dengan Houthi di Laut Merah juga terus meningkat.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Iran Disebut Segera Terima Ratusan Peluncur Rudal dari China, Beijing Membantah
Iran dilaporkan akan menerima pengiriman ratusan sistem peluncur rudal pertahanan udara portabel (MANPADS) buatan China dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan Reuters, kesepakatan tersebut mencakup sekitar 300 hingga 400 unit rudal QW-12 dan FN-16 yang dirancang untuk menghadapi pesawat, helikopter, hingga drone yang terbang rendah. Nilai kontrak disebut mencapai sekitar US$60-70 juta, dengan pengiriman diduga dilakukan melalui jalur darat untuk mengurangi risiko gangguan. Langkah ini dinilai akan memperkuat kemampuan pertahanan udara jarak pendek Iran setelah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Namun, pemerintah China membantah laporan tersebut. Kementerian Luar Negeri China menegaskan informasi itu "sama sekali tidak berdasar" dan menyatakan Beijing tetap berkomitmen mendorong perdamaian serta mengakhiri konflik. Sementara itu, Kementerian Pertahanan China mengaku tidak mengetahui adanya pengiriman senjata tersebut.
Internasional
| Jumat, 31 Juli 2026
Israel Disebut Siapkan Opsi Serangan Baru ke Iran di Tengah Memburuknya Ekonomi Teheran
Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan kembali opsi melancarkan serangan terhadap Iran di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat akibat konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat. Mengutip laporan CNN, tiga sumber Israel menyebut otoritas negara itu telah menyusun rencana operasional untuk kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam konflik dan menempatkan pasukan dalam status siaga tinggi. Meski demikian, ketiga sumber tersebut mengatakan Amerika Serikat hingga kini belum meminta Israel untuk terlibat langsung dalam operasi militer yang dimulai pada awal Juli 2026. "Kami akan siap," kata salah satu sumber saat ditanya mengenai kemungkinan Israel membantu jika sewaktu-waktu diminta oleh Washington. Salah satu sumber menilai serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah jembatan di Iran telah memberikan pukulan besar terhadap jaringan transportasi dan perdagangan negara tersebut. "Ekonomi Iran sedang runtuh, dan pada akhirnya ini akan semakin melemahkan rezim," ujar sumber itu. Menurut sumber tersebut, Israel memandang kondisi ekonomi Iran sebagai salah satu titik lemah utama pemerintah Teheran. Penilaian itu turut didasarkan pada gelombang protes akibat tingginya inflasi yang terjadi di Iran pada Januari lalu. Meski telah menyiapkan berbagai skenario, salah satu pejabat menyebut Israel sejauh ini masih merasa diuntungkan dengan tetap berada di luar konflik langsung, sementara Amerika Serikat dan Iran terus berhadapan dan belum mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Seorang pejabat senior Israel juga mengatakan risiko eskalasi di Selat Hormuz yang dapat menyeret Israel ke dalam perang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia menegaskan situasi masih sangat dinamis karena Tel Aviv terus memantau berbagai upaya mediasi regional untuk meredakan konflik. "Situasinya dinamis," katanya. Sumber lain mengungkapkan, jika Israel akhirnya terlibat dalam perang, sasaran utama yang akan dibidik adalah target bernilai strategis, termasuk infrastruktur energi dan fasilitas nuklir Iran. "Ini adalah target yang bisa menentukan hasil akhir perang, tetapi juga membawa risiko besar bagi negara-negara Teluk dan harga minyak, dan sampai sekarang, Amerika belum ingin mengambil risiko itu," ujar sumber tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menggelar rapat keamanan terbatas pada Senin malam untuk membahas perkembangan terbaru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah kemungkinan yang dapat membuat Israel ikut terlibat dalam konflik, mulai dari permintaan langsung Amerika Serikat, aksi Iran yang memicu serangan balasan, hingga kemungkinan serangan pendahuluan Israel untuk menggagalkan ancaman dari Teheran. Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, menegaskan kesiapan militernya. "Kami siap untuk segera kembali berperang dan akan bertindak dengan kekuatan besar terhadap siapa pun yang membahayakan kami," kata Zamir.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Bangladesh Kembali Cantumkan Aturan 'Kecuali Israel' di Paspor
Bangladesh kembali menerapkan aturan yang menyatakan paspornya tidak berlaku untuk perjalanan ke Israel. Kebijakan tersebut diumumkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan akan kembali dicantumkan dalam paspor elektronik negara itu. Dalam pernyataan pada Minggu (19/7/2026), Kementerian Dalam Negeri Bangladesh menyebut frasa "Paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel" akan kembali dicetak di paspor elektronik. Pemerintah menegaskan langkah tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Bangladesh yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta tidak mengakui negara tersebut. Kebijakan itu juga disebut mencerminkan dukungan Bangladesh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebelumnya, Bangladesh juga pernah menerapkan aturan serupa pada 2020 ketika negara itu masih dipimpin oleh Sheikh Hasina. Selain perubahan terkait Israel, Kementerian Dalam Negeri juga menginstruksikan adanya penambahan tanda penghormatan bagi tokoh-tokoh yang tewas dalam pemberontakan pada Juli–Agustus 2024. Gelombang demonstrasi saat itu menuntut Sheikh Hasina mundur setelah lebih dari satu dekade memimpin Bangladesh. Aksi protes kemudian berubah menjadi bentrokan yang mengakibatkan sekitar 1.400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Setelah peristiwa tersebut, Hasina meninggalkan Bangladesh dan hingga kini diketahui tinggal di India. Pemerintah Bangladesh juga merevisi desain paspor elektronik dengan menghapus sejumlah gambar dan simbol yang berkaitan dengan pendiri negara, Sheikh Mujibur Rahman.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Presiden Iran Nyatakan Negara Masuki 'Perang Skala Penuh' Melawan AS
Masoud Pezeshkian menyatakan Iran telah memasuki perang total atau "skala penuh" melawan Amerika Serikat. Menurutnya, konflik yang dihadapi Teheran kini tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga merambah sektor ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam rapat Dewan Yudisial Tertinggi Iran pada Senin (20/7/2026). Ia menilai tekanan terhadap Iran kini lebih banyak diarahkan untuk melemahkan perekonomian dan kehidupan masyarakat. "Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh. Perang saat ini bukan hanya perang rudal; musuh telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memaksa rakyat Iran untuk menyerah melalui serangan militer," kata Pezeshkian, seperti dikutip kantor berita negara IRNA. Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kini menjadi medan konfrontasi utama. "Perekonomian dan mata pencaharian rakyat adalah arena konfrontasi terpenting dengan musuh," ujarnya. Pezeshkian juga kembali menyoroti dampak ekonomi dan sosial dari konflik dengan Amerika Serikat. Ia menilai pemerintah harus mencegah tekanan ekonomi semakin membebani masyarakat. "Tidak dapat diterima bagi kita untuk hidup dalam masyarakat di mana orang-orang berjuang dengan masalah mata pencaharian, pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan," katanya. Menurut Pezeshkian, jika tekanan ekonomi memicu ketidakpuasan sosial secara luas, kondisi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Dalam pertemuan dengan para pemimpin media pada bulan lalu, Pezeshkian juga menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kohesi nasional menjadi prioritas utama pemerintah Iran di tengah situasi yang sedang dihadapi. Sejak itu, Amerika Serikat disebut melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta melancarkan serangan terhadap sejumlah infrastruktur penting, seperti jalan raya, jalur kereta api, jembatan, dan terowongan. Konflik yang berkepanjangan turut memperburuk kondisi ekonomi Iran. Tingkat pengangguran dilaporkan meningkat, sementara nilai mata uang Iran kembali menyentuh titik terendah. Data resmi pemerintah Iran juga mencatat inflasi tahunan mencapai 88 persen pada Juni 2026.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Pakar Sebut Stok Rudal AS Bisa Jadi Kendala Jika Perang dengan Iran Berlarut-larut
Washington – Sejumlah analis pertahanan menilai Amerika Serikat berpotensi menghadapi tantangan besar apabila konflik dengan Iran berlangsung dalam jangka panjang. Kekhawatiran itu muncul terkait menipisnya persediaan rudal jarak jauh dan amunisi sistem pertahanan udara. Peneliti senior bidang studi pertahanan dan kebijakan luar negeri di Cato Institute, Katherine Thompson, mengatakan faktor waktu menjadi penentu utama kemampuan militer AS mempertahankan operasi berkepanjangan. "Waktu adalah faktor utama di sini. Jika ini berlanjut selama berminggu-minggu dan kemudian kita mencapai gencatan senjata, semuanya baik-baik saja," kata Thompson, dikutip New York Post. Namun, ia memperingatkan kondisi akan berbeda jika perang berlangsung hingga bertahun-tahun. "Tapi saya rasa persediaan amunisi kita tak akan dalam kondisi baik jika ini berlanjut satu atau dua tahun lagi," ujarnya. Perlindungan Pasukan Jadi Tantangan Thompson menyoroti serangan balasan Iran yang belakangan menewaskan dua personel militer Amerika Serikat. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan besarnya tantangan logistik yang dihadapi Washington dalam melindungi sekitar 50.000 personel militernya yang ditempatkan di kawasan Timur Tengah. Ia juga menilai keberadaan pasukan AS dalam jumlah besar justru meningkatkan kebutuhan penggunaan sistem pertahanan udara dan rudal pencegat. "Ini menunjukkan dampaknya ke persediaan kita yang digunakan untuk melindungi kehadiran tersebut, karena serangan balasan masih terus terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan," katanya. Selain itu, Thompson menyebut sebagian besar rudal yang digunakan AS selama hari-hari awal operasi militer telah dikonsumsi dalam jumlah besar, sementara Iran masih mampu melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone. "Ternyata, Iran masih punya akses ke rudal dan drone. Serangan balasan Iran tidak akan besar di hari-hari awal perang, tetapi mereka menunjukkan kemampuan untuk terus menyerang," ujarnya. Ribuan Rudal Telah Digunakan Kekhawatiran terhadap stok amunisi AS sebenarnya telah disampaikan sejumlah pakar sejak beberapa bulan terakhir. Lembaga kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat Amerika Serikat telah menggunakan lebih dari 3.000 rudal jenis Tomahawk, Patriot, dan JASSM dalam berbagai operasi terhadap Iran sebelum konflik saat ini. Selain itu, AS juga dilaporkan telah menghabiskan ratusan sistem persenjataan canggih lainnya, termasuk rudal pencegat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Sejumlah laporan menyebut pemulihan stok ke tingkat sebelum perang diperkirakan baru dapat tercapai menjelang akhir dekade ini. Pentagon Pastikan Persediaan Masih Aman Meski muncul berbagai kekhawatiran, pemerintah Amerika Serikat menegaskan kemampuan militernya tetap memadai untuk menghadapi konflik berkepanjangan. Juru Bicara Departemen Pertahanan AS Sean Parnell mengatakan operasi militer tetap berjalan tanpa mengorbankan kesiapan persenjataan nasional. "Kami sudah melaksanakan berbagai operasi yang sukses di seluruh komando tempur sambil memastikan militer AS memiliki persenjataan yang lengkap untuk melindungi rakyat dan kepentingan kami," kata Parnell.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
UE Tegaskan Dukungan bagi Perdamaian Adil di Ukraina
PIFA, Internasional - Uni Eropa (UE) menegaskan dukungannya terhadap setiap upaya perdamaian yang kredibel dan sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyusul pernyataan bahwa Ukraina siap menuju perdamaian. Duta Besar UE untuk Indonesia Denis Chaibi mengatakan perdamaian yang diupayakan harus bersifat adil dan langgeng. "Perdamaian harus adil dan langgeng. Ini sangat penting bagi Uni Eropa, dan inilah sikap kami terhadap Ukraina secara politik, ekonomi, militer, dan diplomatik," kata Chaibi di Jakarta, Senin (23/2). Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan pameran foto bertajuk “Four Years of Resilience” yang digelar Kedutaan Besar Ukraina pada 23–27 Februari di Dialogue Kemang, Jakarta. Menurut Chaibi, pameran itu tidak hanya menggambarkan situasi perang, tetapi juga menunjukkan risiko yang dapat dihadapi semua negara, termasuk negara-negara UE dan Indonesia. Ia menambahkan bahwa komitmen internasional terhadap perdamaian dan keadilan di Palestina juga harus berlaku bagi Ukraina, terutama dalam konteks perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional. Kuasa Usaha Ad Interim Ukraina Yevhenia Shynkarenko menegaskan negaranya memperjuangkan kedaulatan serta kebebasan navigasi di Laut Hitam dan wilayah yang diakui hukum internasional. "Saat ini, stabilitas global bergantung pada apakah prinsip-prinsip ini dipertahankan. Ukraina memiliki ketahanan. Ukraina memilih keadilan. Kami memilih perdamaian yang berakar pada hukum," ujarnya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat dinegosiasikan. "Tidak ada imbalan ketika warga sipil dirugikan atau dibunuh. Kedaulatan harus tanpa syarat. Hukum internasional harus diutamakan daripada kekerasan. Agresi tidak boleh diberi penghargaan," kata Shynkarenko. Menurutnya, empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Ukraina tidak terisolasi, melainkan memperoleh dukungan luas dari komunitas internasional. Ukraina memperingati empat tahun invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari 2022.
Internasional
| Senin, 23 Februari 2026
Internasional
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Surat kabar Israel, Maariv, menilai Turki kini menjadi tantangan strategis yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Dalam artikel analisis yang diterbitkan pada Selasa (23/6), Maariv menyoroti perkembangan pesat kemampuan militer dan industri pertahanan Turki yang dinilai terus memperkuat posisi Ankara di kawasan. Menurut analisis tersebut, Turki saat ini merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dalam NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, negara tersebut disebut telah mencapai sekitar 80 persen tingkat kemandirian dalam sektor pertahanan. Maariv menilai kemajuan tersebut menjadikan Turki sebagai tantangan jangka panjang yang lebih serius bagi Israel dibandingkan ancaman yang selama ini berasal dari Iran. Media itu menyoroti sejumlah kemampuan militer Turki, termasuk armada tank tempur yang besar serta pengembangan tank utama produksi dalam negeri, Altay. Selain itu, Ankara disebut berhasil membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya sendiri, termasuk sistem pertahanan udara berlapis berbasis teknologi domestik. Di sektor udara, Turki dilaporkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat militer, dengan mayoritas berupa jet tempur F-16 Fighting Falcon, serta didukung armada helikopter serang untuk berbagai operasi militer. Namun, menurut Maariv, potensi ancaman terbesar terhadap Israel justru berasal dari kekuatan angkatan laut Turki. Analisis tersebut menyoroti armada laut Ankara yang mencakup 16 kapal selam, sejumlah fregat, serta kapal serbu amfibi modern TCG Anadolu. Kemampuan tersebut dinilai memberi Turki kapasitas proyeksi kekuatan yang semakin besar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Maariv juga menyebut kemajuan teknologi militer serta peningkatan produksi senjata dalam negeri telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikabarkan menjadi perhatian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan kalangan keamanan Israel yang mulai memantau peningkatan pengaruh Ankara di kawasan. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang menyebut Turki sebagai musuh atau ancaman utama negara tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara masih berlangsung meskipun beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan terkait berbagai isu regional, termasuk konflik Palestina dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
Laporan Reuters: Iran Disebut Bentuk Pasukan Rahasia di Irak untuk Targetkan Negara Teluk
Iran dilaporkan membentuk unit pasukan rahasia di Irak yang bertugas melancarkan serangan terhadap sejumlah negara Teluk yang menjadi tuan rumah fasilitas militer Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters yang mengutip delapan sumber anonim di Irak, unit tersebut dibentuk langsung oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dan beroperasi di luar jaringan milisi pro-Iran yang selama ini dikenal di kawasan. Sumber-sumber tersebut menyebut pembentukan pasukan baru itu dilakukan untuk menghindari deteksi sekaligus mempertahankan kemampuan Iran memproyeksikan pengaruhnya di Timur Tengah di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin besar. Setidaknya tiga hingga empat sel operasi disebut telah dibentuk. Masing-masing terdiri dari sekitar 10 pejuang elite Muslim Syiah Irak yang ditugaskan menjalankan operasi rahasia. Menurut tiga sumber Reuters, kelompok tersebut diduga telah melancarkan sedikitnya tujuh serangan drone dari kawasan gurun dekat Kota Basra dan Samawa antara 20 April hingga 17 Mei. Target serangan disebut berada di Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Sejumlah anggota pasukan rahasia itu dikabarkan berasal dari Perlawanan Islam di Irak, sebuah payung milisi Syiah garis keras yang memiliki ribuan anggota. Namun berbeda dengan kelompok proksi Iran lainnya, sel-sel baru tersebut disebut tidak berada dalam struktur komando milisi lokal dan langsung melapor kepada IRGC. Para sumber menilai langkah itu merupakan perubahan strategi Teheran setelah sejumlah kelompok proksi Iran di kawasan mengalami pelemahan akibat konflik yang berkepanjangan dan tekanan internasional. Irak sendiri merupakan salah satu pilar penting dalam jaringan regional Iran yang dikenal sebagai Poros Perlawanan. Jaringan tersebut membentang dari Gaza, Lebanon, Irak hingga Yaman. Kelompok-kelompok yang bernaung di bawah Perlawanan Islam di Irak selama ini mengaku bertanggung jawab atas berbagai serangan drone dan roket terhadap aset-aset Amerika Serikat di wilayah Irak. Serangan-serangan itu kemudian memicu serangan balasan dari AS. Di sisi lain, sejumlah faksi Syiah berpengaruh di Irak mulai menunjukkan perubahan sikap. Sejak tahun lalu, beberapa kelompok menyatakan kesiapan untuk mengurangi aktivitas bersenjata dan lebih fokus pada agenda politik domestik guna menghindari konfrontasi yang lebih luas dengan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump. Perubahan sikap tersebut diyakini mendorong IRGC membentuk kelompok yang berada di bawah kendali langsungnya. Pandangan itu disampaikan oleh pensiunan jenderal Irak, Jasim Al Bahadli, serta dua anggota parlemen dari koalisi pemerintahan Syiah. Bulan ini, dua kelompok bersenjata besar di Irak, Asaib Ahl Al Haq dan Brigade Imam Ali, juga mengumumkan rencana menyerahkan senjata kepada pemerintah setelah mendapat tekanan dari Washington agar kelompok bersenjata non-negara dibubarkan. Menurut Bahadli, kelompok baru bentukan IRGC cenderung berukuran lebih kecil, memiliki ideologi yang lebih kuat, dan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. "Kelompok-kelompok baru yang dibentuk oleh IRGC tampak lebih kecil, lebih keras secara ideologis, dan lebih terkontrol ketat, mencerminkan kebutuhan Iran untuk menghemat sumber daya di tengah tekanan ekonomi," ujarnya.
Internasional
| Sabtu, 20 Juni 2026