Internasional
Saling Tuding di Teluk: Iran Sebut AS Dalang Serangan Kilang Fujairah, UEA Ancam Balas Dendam
TEHERAN/ABU DHABI – Ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam setelah Iran menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di balik serangan drone dan rudal yang menghantam kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/5). Tuduhan ini muncul sebagai respons setelah UEA secara resmi menyalahkan Teheran atas insiden tersebut.Seorang pejabat militer Iran yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa Teheran tidak memiliki agenda untuk menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Ia justru menuding aksi tersebut adalah skenario Amerika Serikat untuk membenarkan kehadiran militer mereka di perairan strategis."Republik Islam tak punya program yang direncanakan sebelumnya untuk menyerang fasilitas minyak yang disebutkan, dan apa yang terjadi adalah hasil dari petualangan militer AS yang bertujuan menciptakan jalur bagi transit ilegal kapal melalui jalur air terlarang di Selat Hormuz," ujar pejabat tersebut kepada Al Jazeera.Lebih lanjut, ia mendesak agar dunia internasional meminta pertanggungjawaban Washington. "Militer AS harus dimintai pertanggungjawaban atas hal ini," tegasnya.Kronologi Serangan dan Versi UEAKetegangan bermula ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan mencegah kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. Pihak Iran mengeklaim telah menghantam sebuah fregat AS dengan dua rudal di dekat Pulau Jask, meski klaim ini dibantah keras oleh militer Amerika.Tak lama setelah insiden tersebut, pihak UEA melaporkan bahwa dua drone Iran telah menyerang kapal tanker Barakah milik Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC) yang sedang melintasi selat. Penasihat Presiden UEA, Anwar Gargash, mengutuk aksi tersebut sebagai bentuk "pembajakan maritim".Serangan kemudian meluas ke daratan. Otoritas Fujairah menyatakan serangan drone Iran memicu kebakaran besar di Zona Industri Perminyakan Fujairah. Insiden ini mengakibatkan tiga warga negara India mengalami luka-luka.Kementerian Pertahanan UEA juga mengeklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat 12 rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran.Respons Keras Uni Emirat ArabKementerian Luar Negeri UEA mengeluarkan pernyataan sangat keras menanggapi rangkaian serangan tersebut. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai tindakan terorisme yang tidak beralasan terhadap fasilitas sipil."[Kami mengutuk keras] serangan teroris Iran yang kembali terjadi dan tidak beralasan, yang menargetkan lokasi dan fasilitas sipil di negara tersebut," bunyi rilis resmi Kemlu UEA.Pemerintah UEA menegaskan tidak akan tinggal diam atas ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya. Mereka memperingatkan bahwa UEA memiliki "hak penuh dan sah untuk menanggapi" serangan tersebut, yang mengisyaratkan potensi adanya balasan militer di masa mendatang.
Internasional
| Selasa, 5 Mei 2026

Trending
Israel Deportasi Dua Aktivis Global Sumud Flotilla yang Ditangkap di Perairan Internasional
Internasional
| Minggu, 10 Mei 2026

Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir
Internasional
| Sabtu, 13 Juni 2026

Puluhan Jet Tempur AS Terpantau di Yordania di Tengah Ketegangan dengan Iran
Internasional
| Sabtu, 21 Februari 2026

Iran Ancam Israel: Setiap Serangan Akan Dibalas, Tak Ada yang Aman
Internasional
| Jumat, 10 Juli 2026

Sekutu AS di Timur Tengah Desak Trump Tahan Diri dari Opsi Serangan ke Iran
Internasional
| Kamis, 29 Januari 2026

20 Negara Siap Amankan Selat Hormuz di Tengah Konflik Timur Tengah
Internasional
| Sabtu, 21 Maret 2026

Wall Street Journal: AS Akan Tarik 1.000 Pasukan Tersisa dari Suriah dalam Dua Bulan
Internasional
| Kamis, 19 Februari 2026

Dibuat Modal Rp3,5 Juta, Animasi Niu Lai Raup Rp68,6 Miliar di China
Internasional
| Jumat, 21 Agustus 2026

Pakistan Mediasi Konflik Iran–AS, Menlu Iran Terima Kunjungan Pejabat Islamabad di Teheran
Internasional
| Minggu, 7 Juni 2026

India Uji Tembak Rudal Agni-4 Berkemampuan Nuklir, Jangkauan 4.000 Km
Internasional
| Sabtu, 8 Agustus 2026

Berita Terbaru
Internasional

Putin Sebut Ada Peluang Akhiri Perang Ukraina, Kyiv Harap Ada Dinamika Baru
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang di Ukraina.Pernyataan itu disampaikan Putin saat berpidato dalam Eastern Economic Forum (EEF), Kamis (3/9/2026). Di waktu yang sama, Ukraina juga menyatakan berharap ada 'dinamika baru' dalam upaya perdamaian.Putin mengatakan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menunjukkan kesiapan untuk mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina."Kami berterima kasih kepada semua pihak yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian ini. Apakah ada peluang? Menurut saya, ya, ada," kata Putin.Meski demikian, Putin menegaskan Rusia dan Ukraina tetap menjadi pihak utama yang harus menyelesaikan konflik tersebut."Pada akhirnya, masalah ini harus diselesaikan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik, Rusia dan Ukraina," ujarnya.Di Kyiv, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha juga menyampaikan optimisme mengenai kemungkinan perkembangan baru dalam proses perdamaian.Menurut Sybiha, keterlibatan politik dan diplomatik di sejumlah negara mulai kembali aktif."Saya yakin bahwa kini kita akan memiliki dinamika baru dalam upaya perdamaian, seiring kembalinya fase aktif keterlibatan politik dan diplomatik di banyak ibu kota di seluruh dunia," kata Sybiha kepada wartawan.Sybiha tidak merinci perkembangan yang dimaksud dan meminta wartawan mengikuti informasi selanjutnya.Pernyataan optimistis dari kedua pihak muncul ketika perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sekitar empat setengah tahun.Pertemuan terakhir Rusia dan Ukraina dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung pada Februari. Namun, sejak saat itu, kedua pihak justru meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah masing-masing.Konflik di laut juga semakin meningkat setelah Rusia dan Ukraina saling menyerang pelabuhan serta kapal dagang. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas biji-bijian di pasar global.Harga kontrak berjangka gandum di Chicago bahkan sempat turun lebih dari 2 persen setelah pernyataan Putin mengenai peluang perdamaian.Meski menyatakan masih ada peluang kesepakatan, Putin tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai kemungkinan kemajuan dalam perundingan. Ia justru menuding sejumlah tindakan Ukraina dapat menghambat proses perdamaian.Putin menuduh Ukraina melakukan serangan terhadap kapal dagang sipil dan mengancam pesawat sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai 'terorisme negara' yang dapat "memperumit prospek perundingan damai bilateral".Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya memperingatkan maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi bahwa aktivitas drone Ukraina membuat wilayah udara Rusia berbahaya.Namun, Zelenskyy menegaskan Ukraina hanya menargetkan fasilitas militer Rusia dan tidak bermaksud mengancam penerbangan sipil.Ukraina juga telah meminta badan penerbangan PBB mendorong negara anggotanya melarang operasi penerbangan di wilayah udara Rusia. Kyiv sendiri menutup wilayah udaranya untuk penerbangan sipil internasional sejak invasi Rusia pada 2022.Putin Sebut Kontak Rusia-Ukraina Masih BerlangsungPutin juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, terutama melalui saluran intelijen."Sulit bagi saya untuk mengatakan saat ini sejauh mana kontak-kontak ini mengarah pada perjanjian damai, mengingat pernyataan-pernyataan yang baru-baru ini kami dengar dari pimpinan tertinggi Ukraina," kata Putin."Namun, kontak tersebut memang ada dan terus berlanjut secara berkelanjutan, sekali lagi, terutama melalui saluran intelijen," tambahnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menyatakan negaranya siap membantu upaya perdamaian Rusia-Ukraina."Jika India dapat membantu, dengan cara apa pun, kami siap," ujar Jaishankar.Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya telah meminta Putin mengakhiri perang Ukraina demi alasan kemanusiaan.Modi juga menegaskan India siap mendukung setiap upaya yang bertujuan menghentikan pertempuran.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026
Internasional

Kapal Kargo Turki Tenggelam Usai Tabrakan di Laut Marmara, 10 Orang Hilang
Sebuah kapal kargo Turki, Tugberk Imamoglu, tenggelam di Laut Marmara setelah bertabrakan dengan kapal tanker minyak kosong pada Rabu (3/9/2026). Sebanyak 10 orang yang berada di kapal tersebut dilaporkan hilang.Direktorat Maritim Kementerian Transportasi Turki menyebut insiden terjadi pada dini hari di lepas pantai Distrik Silivri, sebelah barat Istanbul.Tugberk Imamoglu, yang mengangkut gulungan baja, bertabrakan dengan kapal tanker minyak ALSU yang sedang dalam kondisi kosong."Karena Tugberk Imamoglu tidak merespons panggilan apa pun dan para awak tidak menjawab ponsel mereka, kapal kargo tersebut diyakini tenggelam," demikian pernyataan Direktorat Maritim Turki, seperti dikutip AFP.Menteri Transportasi Turki Abdulkadir Uraloglu mengatakan kapal kargo tersebut tenggelam dalam waktu sangat singkat setelah pihak berwenang menerima panggilan darurat."Kami menerima panggilan darurat pada pukul 03.26 (waktu setempat). Jika kita mengacu pada waktu tabrakan yang dilaporkan kapten yakni pukul 03.15, dapat dikatakan bahwa proses tenggelamnya terjadi sangat cepat, hanya dalam waktu 11 menit," ujar Uraloglu.Petugas menemukan sejumlah pelampung dan sekoci di sekitar lokasi kejadian. Namun, tidak ada awak kapal yang berada di dalamnya."Kami melihat pelampung dan sekoci, namun sekoci itu kosong. Sayangnya, belum ada korban selamat yang ditemukan sejauh ini," katanya.Tugberk Imamoglu diketahui membawa 10 orang yang terdiri dari seorang kapten dan sembilan awak kapal. Seluruhnya merupakan warga negara Turki.Kapal tersebut tenggelam di perairan dengan kedalaman sekitar 900 meter. Pemerintah Turki mengerahkan 14 kapal dan satu helikopter untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.Hingga kini, penyebab tabrakan antara Tugberk Imamoglu dan ALSU masih dalam penyelidikan.Pemilik Tugberk Imamoglu, Tahsin Dogruyol, mengatakan kepada media Turki bahwa kapten kapalnya telah beberapa kali berusaha memperingatkan kapal tanker yang bergerak mendekati mereka."Kapten saya memanggilnya dan mengatakan: 'Anda terlalu dekat'," ujar Dogruyol.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026
Internasional

Xi Jinping Dorong Negara Timur Tengah Tolak Campur Tangan Asing, Serukan Arsitektur Keamanan Baru
Presiden China Xi Jinping mendukung negara-negara Timur Tengah untuk menolak campur tangan pihak luar dan mempertimbangkan penataan ulang arsitektur keamanan di kawasan.Pernyataan tersebut disampaikan Xi saat bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam kunjungannya ke Mesir, Rabu (2/9/2026).Menurut Anadolu, pernyataan Xi tersebut mencerminkan upaya China memperluas pengaruhnya di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran."China mendukung negara-negara di kawasan ini dalam membangun arsitektur keamanan baru untuk Timur Tengah," ujar Xi dalam pertemuan tersebut."Rakyat Timur Tengah harus tetap menjadi penguasa urusan mereka sendiri dan campur tangan eksternal harus ditolak. China dan Mesir bersama-sama menentang unilateralisme dan tindakan intimidasi," sambungnya.Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertama Xi Jinping ke Timur Tengah dalam empat tahun terakhir. Kedatangannya berlangsung ketika sejumlah mitra AS di kawasan mulai meninjau kembali hubungan strategis mereka.Konflik yang berlangsung berbulan-bulan di Timur Tengah akibat serangan AS terhadap Iran telah mengganggu perdagangan dan mengguncang perekonomian kawasan. Situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai peran jangka panjang Washington di Timur Tengah.Mesir sendiri merupakan salah satu mitra pertahanan utama AS dan menerima bantuan militer tahunan sekitar US$1,3 miliar dari Washington.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kairo juga terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan militernya dengan China.Di tengah ketegangan di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran, Xi mengatakan China siap bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.Xi juga menyerukan adanya "solusi komprehensif untuk keamanan bersama" di Timur Tengah.Menurut Xi, persoalan Palestina tetap menjadi inti permasalahan Timur Tengah dan tidak boleh diabaikan.China, lanjut Xi, mendukung peran efektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan serta mendesak kekuatan eksternal untuk meninggalkan standar ganda dalam menangani persoalan Timur Tengah.Mesir menjadi negara Arab sekaligus negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China pada 1956.
Internasional
| Kamis, 3 September 2026
Berita Populer
Internasional

Saling Tuding di Teluk: Iran Sebut AS Dalang Serangan Kilang Fujairah, UEA Ancam Balas Dendam
TEHERAN/ABU DHABI – Ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam setelah Iran menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di balik serangan drone dan rudal yang menghantam kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/5). Tuduhan ini muncul sebagai respons setelah UEA secara resmi menyalahkan Teheran atas insiden tersebut.Seorang pejabat militer Iran yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa Teheran tidak memiliki agenda untuk menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Ia justru menuding aksi tersebut adalah skenario Amerika Serikat untuk membenarkan kehadiran militer mereka di perairan strategis."Republik Islam tak punya program yang direncanakan sebelumnya untuk menyerang fasilitas minyak yang disebutkan, dan apa yang terjadi adalah hasil dari petualangan militer AS yang bertujuan menciptakan jalur bagi transit ilegal kapal melalui jalur air terlarang di Selat Hormuz," ujar pejabat tersebut kepada Al Jazeera.Lebih lanjut, ia mendesak agar dunia internasional meminta pertanggungjawaban Washington. "Militer AS harus dimintai pertanggungjawaban atas hal ini," tegasnya.Kronologi Serangan dan Versi UEAKetegangan bermula ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan mencegah kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. Pihak Iran mengeklaim telah menghantam sebuah fregat AS dengan dua rudal di dekat Pulau Jask, meski klaim ini dibantah keras oleh militer Amerika.Tak lama setelah insiden tersebut, pihak UEA melaporkan bahwa dua drone Iran telah menyerang kapal tanker Barakah milik Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC) yang sedang melintasi selat. Penasihat Presiden UEA, Anwar Gargash, mengutuk aksi tersebut sebagai bentuk "pembajakan maritim".Serangan kemudian meluas ke daratan. Otoritas Fujairah menyatakan serangan drone Iran memicu kebakaran besar di Zona Industri Perminyakan Fujairah. Insiden ini mengakibatkan tiga warga negara India mengalami luka-luka.Kementerian Pertahanan UEA juga mengeklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat 12 rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran.Respons Keras Uni Emirat ArabKementerian Luar Negeri UEA mengeluarkan pernyataan sangat keras menanggapi rangkaian serangan tersebut. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai tindakan terorisme yang tidak beralasan terhadap fasilitas sipil."[Kami mengutuk keras] serangan teroris Iran yang kembali terjadi dan tidak beralasan, yang menargetkan lokasi dan fasilitas sipil di negara tersebut," bunyi rilis resmi Kemlu UEA.Pemerintah UEA menegaskan tidak akan tinggal diam atas ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya. Mereka memperingatkan bahwa UEA memiliki "hak penuh dan sah untuk menanggapi" serangan tersebut, yang mengisyaratkan potensi adanya balasan militer di masa mendatang.
Internasional
| Selasa, 5 Mei 2026
Internasional

Israel Deportasi Dua Aktivis Global Sumud Flotilla yang Ditangkap di Perairan Internasional
TEL AVIV – Pemerintah Israel resmi mendeportasi dua aktivis kemanusiaan asing yang ditangkap dari armada Global Sumud Flotilla saat berlayar menuju Jalur Gaza. Kedua aktivis tersebut, Saif Abu Keshek (warga negara Spanyol keturunan Palestina) dan Thiago Avila (warga negara Brasil), dipulangkan pada Minggu (10/10).Kementerian Luar Negeri Israel melalui platform X mengonfirmasi bahwa pendeportasian dilakukan setelah proses penyelidikan selesai. "Saif Abu Keshek dan Thiago Avila, dari armada provokasi, dideportasi hari ini dari Israel," tulis pernyataan tersebut.Abu Keshek mengonfirmasi kepulangannya melalui sebuah rekaman video yang dibagikan oleh Global Sumud Flotilla. Ia menyatakan telah tiba dengan selamat di Athena, Yunani. "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah bergerak, tim hukum kami Adalah, keluarga saya, istri dan anak-anak saya, rekan-rekan saya dalam gerakan ini," ujarnya.Tuduhan Israel dan Bantahan AktivisPenangkapan kedua aktivis ini memicu kontroversi karena dilakukan oleh Angkatan Laut Israel di perairan internasional, tepatnya di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani, pada 30 April lalu. Saat itu, kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dicegat oleh militer Israel.Pihak Israel menuduh Abu Keshek memiliki afiliasi dengan organisasi teroris, sementara Thiago Avila dituduh melakukan aktivitas ilegal. Namun, keduanya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa misi tersebut murni bersifat kemanusiaan untuk membantu warga sipil di Gaza yang menderita akibat blokade. Mereka juga menekankan bahwa penangkapan di perairan internasional merupakan tindakan melanggar hukum.Tekanan Internasional dan Kondisi GazaKasus ini sempat memicu reaksi diplomatik dari Spanyol, Brasil, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak pembebasan segera kedua pria tersebut. Meski demikian, pengadilan Israel sempat menolak permohonan banding yang diajukan tim hukum aktivis pada Rabu lalu, sebuah putusan yang disebut oleh kelompok hak asasi manusia sebagai langkah "melanggar hukum".Global Sumud Flotilla sendiri merupakan gerakan bantuan yang berlayar dari Prancis, Spanyol, dan Italia dengan misi menembus blokade Israel di Gaza.Kondisi di Gaza saat ini berada dalam titik terendah akibat perang genosida yang berlangsung sejak Oktober 2023. Blokade total yang diterapkan Israel sejak 2007 membuat pasokan kebutuhan pokok sangat terbatas. Lembaga kemanusiaan internasional terus memperingatkan bahwa bantuan yang masuk sangat lambat dan sering kali dihentikan sepenuhnya oleh otoritas Israel, sementara sebagian besar penduduk Gaza kini kehilangan tempat tinggal dan terancam kelaparan.
Internasional
| Minggu, 10 Mei 2026
Internasional

Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat bulan. Dalam pernyataannya di Ruang Oval pada Kamis (11/6), Trump mengatakan bahwa dokumen kesepakatan sudah berada pada tahap final dan tinggal menunggu penyelesaian akhir. “Dokumen-dokumennya sudah hampir final, jadi kita lihat saja nanti. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cukup cepat,” ujar Trump. Di sisi lain, pejabat Iran juga menyampaikan optimisme serupa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua pihak belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan final. Ia menyebut bahwa tahap akhir pembahasan sedang berlangsung, meski mengingatkan agar media tidak berspekulasi mengenai isi detail kesepakatan sebelum diumumkan secara resmi. Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa sebagian besar isu utama telah disepakati dan saat ini kedua pihak berada pada tahap akhir konsultasi internal. Menurut laporan, kesepakatan yang sedang dibahas mencakup isu-isu strategis seperti program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, keamanan kawasan termasuk Selat Hormuz, serta dinamika konflik di Lebanon. Jika finalisasi tercapai, penandatanganan kesepakatan disebut kemungkinan akan dilakukan di Jenewa, Swiss, dan akan dilanjutkan dengan fase negosiasi teknis selama 60 hari. Negosiasi ini berlangsung di tengah ketegangan panjang antara kedua negara yang meningkat sejak konflik militer besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, situasi di lapangan masih fluktuatif akibat saling serang dan perbedaan kepentingan strategis antara Washington dan Teheran.
Internasional
| Sabtu, 13 Juni 2026
Feeds
Putin Sebut Ada Peluang Akhiri Perang Ukraina, Kyiv Harap Ada Dinamika Baru
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang di Ukraina.Pernyataan itu disampaikan Putin saat berpidato dalam Eastern Economic Forum (EEF), Kamis (3/9/2026). Di waktu yang sama, Ukraina juga menyatakan berharap ada 'dinamika baru' dalam upaya perdamaian.Putin mengatakan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menunjukkan kesiapan untuk mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina."Kami berterima kasih kepada semua pihak yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian ini. Apakah ada peluang? Menurut saya, ya, ada," kata Putin.Meski demikian, Putin menegaskan Rusia dan Ukraina tetap menjadi pihak utama yang harus menyelesaikan konflik tersebut."Pada akhirnya, masalah ini harus diselesaikan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik, Rusia dan Ukraina," ujarnya.Di Kyiv, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha juga menyampaikan optimisme mengenai kemungkinan perkembangan baru dalam proses perdamaian.Menurut Sybiha, keterlibatan politik dan diplomatik di sejumlah negara mulai kembali aktif."Saya yakin bahwa kini kita akan memiliki dinamika baru dalam upaya perdamaian, seiring kembalinya fase aktif keterlibatan politik dan diplomatik di banyak ibu kota di seluruh dunia," kata Sybiha kepada wartawan.Sybiha tidak merinci perkembangan yang dimaksud dan meminta wartawan mengikuti informasi selanjutnya.Pernyataan optimistis dari kedua pihak muncul ketika perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sekitar empat setengah tahun.Pertemuan terakhir Rusia dan Ukraina dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung pada Februari. Namun, sejak saat itu, kedua pihak justru meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah masing-masing.Konflik di laut juga semakin meningkat setelah Rusia dan Ukraina saling menyerang pelabuhan serta kapal dagang. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas biji-bijian di pasar global.Harga kontrak berjangka gandum di Chicago bahkan sempat turun lebih dari 2 persen setelah pernyataan Putin mengenai peluang perdamaian.Meski menyatakan masih ada peluang kesepakatan, Putin tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai kemungkinan kemajuan dalam perundingan. Ia justru menuding sejumlah tindakan Ukraina dapat menghambat proses perdamaian.Putin menuduh Ukraina melakukan serangan terhadap kapal dagang sipil dan mengancam pesawat sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai 'terorisme negara' yang dapat "memperumit prospek perundingan damai bilateral".Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya memperingatkan maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi bahwa aktivitas drone Ukraina membuat wilayah udara Rusia berbahaya.Namun, Zelenskyy menegaskan Ukraina hanya menargetkan fasilitas militer Rusia dan tidak bermaksud mengancam penerbangan sipil.Ukraina juga telah meminta badan penerbangan PBB mendorong negara anggotanya melarang operasi penerbangan di wilayah udara Rusia. Kyiv sendiri menutup wilayah udaranya untuk penerbangan sipil internasional sejak invasi Rusia pada 2022.Putin Sebut Kontak Rusia-Ukraina Masih BerlangsungPutin juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, terutama melalui saluran intelijen."Sulit bagi saya untuk mengatakan saat ini sejauh mana kontak-kontak ini mengarah pada perjanjian damai, mengingat pernyataan-pernyataan yang baru-baru ini kami dengar dari pimpinan tertinggi Ukraina," kata Putin."Namun, kontak tersebut memang ada dan terus berlanjut secara berkelanjutan, sekali lagi, terutama melalui saluran intelijen," tambahnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menyatakan negaranya siap membantu upaya perdamaian Rusia-Ukraina."Jika India dapat membantu, dengan cara apa pun, kami siap," ujar Jaishankar.Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya telah meminta Putin mengakhiri perang Ukraina demi alasan kemanusiaan.Modi juga menegaskan India siap mendukung setiap upaya yang bertujuan menghentikan pertempuran.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026

Kapal Kargo Turki Tenggelam Usai Tabrakan di Laut Marmara, 10 Orang Hilang
Sebuah kapal kargo Turki, Tugberk Imamoglu, tenggelam di Laut Marmara setelah bertabrakan dengan kapal tanker minyak kosong pada Rabu (3/9/2026). Sebanyak 10 orang yang berada di kapal tersebut dilaporkan hilang.Direktorat Maritim Kementerian Transportasi Turki menyebut insiden terjadi pada dini hari di lepas pantai Distrik Silivri, sebelah barat Istanbul.Tugberk Imamoglu, yang mengangkut gulungan baja, bertabrakan dengan kapal tanker minyak ALSU yang sedang dalam kondisi kosong."Karena Tugberk Imamoglu tidak merespons panggilan apa pun dan para awak tidak menjawab ponsel mereka, kapal kargo tersebut diyakini tenggelam," demikian pernyataan Direktorat Maritim Turki, seperti dikutip AFP.Menteri Transportasi Turki Abdulkadir Uraloglu mengatakan kapal kargo tersebut tenggelam dalam waktu sangat singkat setelah pihak berwenang menerima panggilan darurat."Kami menerima panggilan darurat pada pukul 03.26 (waktu setempat). Jika kita mengacu pada waktu tabrakan yang dilaporkan kapten yakni pukul 03.15, dapat dikatakan bahwa proses tenggelamnya terjadi sangat cepat, hanya dalam waktu 11 menit," ujar Uraloglu.Petugas menemukan sejumlah pelampung dan sekoci di sekitar lokasi kejadian. Namun, tidak ada awak kapal yang berada di dalamnya."Kami melihat pelampung dan sekoci, namun sekoci itu kosong. Sayangnya, belum ada korban selamat yang ditemukan sejauh ini," katanya.Tugberk Imamoglu diketahui membawa 10 orang yang terdiri dari seorang kapten dan sembilan awak kapal. Seluruhnya merupakan warga negara Turki.Kapal tersebut tenggelam di perairan dengan kedalaman sekitar 900 meter. Pemerintah Turki mengerahkan 14 kapal dan satu helikopter untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.Hingga kini, penyebab tabrakan antara Tugberk Imamoglu dan ALSU masih dalam penyelidikan.Pemilik Tugberk Imamoglu, Tahsin Dogruyol, mengatakan kepada media Turki bahwa kapten kapalnya telah beberapa kali berusaha memperingatkan kapal tanker yang bergerak mendekati mereka."Kapten saya memanggilnya dan mengatakan: 'Anda terlalu dekat'," ujar Dogruyol.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026

Xi Jinping Dorong Negara Timur Tengah Tolak Campur Tangan Asing, Serukan Arsitektur Keamanan Baru
Presiden China Xi Jinping mendukung negara-negara Timur Tengah untuk menolak campur tangan pihak luar dan mempertimbangkan penataan ulang arsitektur keamanan di kawasan.Pernyataan tersebut disampaikan Xi saat bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam kunjungannya ke Mesir, Rabu (2/9/2026).Menurut Anadolu, pernyataan Xi tersebut mencerminkan upaya China memperluas pengaruhnya di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran."China mendukung negara-negara di kawasan ini dalam membangun arsitektur keamanan baru untuk Timur Tengah," ujar Xi dalam pertemuan tersebut."Rakyat Timur Tengah harus tetap menjadi penguasa urusan mereka sendiri dan campur tangan eksternal harus ditolak. China dan Mesir bersama-sama menentang unilateralisme dan tindakan intimidasi," sambungnya.Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertama Xi Jinping ke Timur Tengah dalam empat tahun terakhir. Kedatangannya berlangsung ketika sejumlah mitra AS di kawasan mulai meninjau kembali hubungan strategis mereka.Konflik yang berlangsung berbulan-bulan di Timur Tengah akibat serangan AS terhadap Iran telah mengganggu perdagangan dan mengguncang perekonomian kawasan. Situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai peran jangka panjang Washington di Timur Tengah.Mesir sendiri merupakan salah satu mitra pertahanan utama AS dan menerima bantuan militer tahunan sekitar US$1,3 miliar dari Washington.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kairo juga terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan militernya dengan China.Di tengah ketegangan di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran, Xi mengatakan China siap bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.Xi juga menyerukan adanya "solusi komprehensif untuk keamanan bersama" di Timur Tengah.Menurut Xi, persoalan Palestina tetap menjadi inti permasalahan Timur Tengah dan tidak boleh diabaikan.China, lanjut Xi, mendukung peran efektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan serta mendesak kekuatan eksternal untuk meninggalkan standar ganda dalam menangani persoalan Timur Tengah.Mesir menjadi negara Arab sekaligus negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China pada 1956.
Internasional
| Kamis, 3 September 2026

Rusia Diam-diam Bantu Iran Kembangkan Rudal Jelajah Supersonik
Rusia disebut diam-diam membantu Iran mengembangkan rudal jelajah supersonik meski Amerika Serikat telah berulang kali memberikan peringatan terkait kerja sama militer kedua negara.Temuan tersebut diungkap dalam laporan investigasi Financial Times. Menurut laporan itu, program pengembangan rudal tersebut telah dimulai sejak 2023 dan berpotensi memberi kemampuan baru bagi Teheran untuk mengancam kapal induk serta kapal perang Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.Financial Times menyebut investigasinya didasarkan pada korespondensi, catatan perjalanan, serta dokumen paten militer. Program tersebut disebut sebagai salah satu transfer teknologi militer strategis paling signifikan yang diketahui terjadi dari Moskow ke Teheran.Sejumlah pakar Rusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi rudal juga disebut terlibat dalam program tersebut.Pengembangan itu dilaporkan berfokus pada teknologi propulsi ramjet atau scramjet, yang memungkinkan sebuah rudal melaju dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara.Berbeda dengan mesin jet konvensional, ramjet tidak menggunakan kompresor atau turbin yang bergerak. Mesin jenis ini memanfaatkan kecepatan gerak kendaraan untuk memampatkan udara sebelum proses pembakaran.Menurut laporan tersebut, Iran telah membangun dan melakukan pengujian terhadap sistem terkait. Namun, belum ditemukan bukti bahwa Iran telah mengerahkan rudal jelajah supersonik yang menggunakan teknologi tersebut dalam operasi militer.Fabian Hinz, pakar rudal Iran sekaligus analis senior di Conflict Armament Research, menilai transfer teknologi tersebut sangat signifikan bagi Teheran.“Ini adalah transfer teknologi militer yang sangat sensitif secara strategis dari Rusia yang telah diinginkan Iran selama beberapa dekade,” kata Hinz kepada Financial Times.Ia menambahkan, program dengan tingkat sensitivitas seperti itu kemungkinan membutuhkan persetujuan politik dari tingkat tertinggi di Rusia.Hubungan Moskow-Teheran Makin EratLaporan mengenai kerja sama teknologi militer tersebut muncul ketika hubungan Rusia dan Iran semakin erat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan.Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian menyampaikan apresiasi kepada Putin atas sikap Rusia terhadap Iran di tengah konflik dan tekanan internasional.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan, baik selama masa pertempuran dan tindakan agresi berlangsung, maupun dalam keadaan normal saat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada kami, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di forum-forum internasional,” ujar Pezeshkian, seperti dilansir AFP.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; bukan hubungan biasa,” lanjutnya.Jika laporan mengenai transfer teknologi tersebut terbukti, kerja sama Rusia-Iran berpotensi menjadi perkembangan penting dalam keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah. Kemampuan rudal berkecepatan tinggi dapat memperumit pertahanan kapal perang, termasuk kapal induk AS yang beroperasi di kawasan tersebut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026

Netanyahu Kecam Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam serangan yang dilakukan sejumlah pemukim Israel terhadap warga Palestina di Desa Qusra, Tepi Barat, pada Sabtu (29/8).Serangan tersebut terjadi setelah ketegangan di wilayah itu berlangsung selama hampir tiga pekan.Ketegangan bermula pada awal Agustus ketika kelompok pemukim Israel dilaporkan memblokir akses pasokan menuju rumah-rumah warga Palestina di pinggiran Qusra, dekat Nablus. Aksi tersebut menyebabkan sejumlah warga Palestina terjebak di dalam rumah dan mendapat kritik dari Duta Besar Amerika Serikat.Pada Sabtu (29/8), warga Qusra melaporkan puluhan pemukim menyerang desa mereka. Para pemukim disebut melempari warga Palestina dengan batu dan membarikade diri di dalam sebuah rumah saat warga Palestina masih berada di dalamnya.Seorang warga Qusra, Yussef Abdul Kareem Hassan, mengatakan sejumlah penduduk sedang melakukan pekerjaan rumah ketika sekelompok pemukim mendatangi mereka.Menurut Hassan, para pemukim kemudian meminta bantuan dan kembali bersama puluhan orang lainnya. Mereka mengepung rumah tersebut sebelum melempari warga Palestina dengan batu.Serangan serupa juga dilaporkan terjadi di Desa Jalud yang berada tidak jauh dari Qusra. Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pemukim Israel menyerang sebuah keluarga Palestina serta kru media asing yang tengah mendampingi keluarga tersebut.Netanyahu kemudian mengecam keras aksi kekerasan tersebut.“Saya mengutuk keras tindakan kekerasan kriminal yang dilakukan di desa Qusra dan Jalud oleh segelintir perusuh yang melanggar hukum, menyebabkan ketidakadilan besar bagi komunitas Yahudi yang taat hukum, mengganggu IDF dalam menjalankan misinya, dan merusak reputasi Israel di dunia,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.Militer Israel Turun TanganMiliter Israel mengatakan pasukan tentara dan polisi perbatasan dikerahkan ke Qusra setelah menerima laporan mengenai kerusuhan.Setibanya di lokasi, pasukan Israel mengidentifikasi puluhan pemukim yang disebut membarikade diri di dalam sebuah rumah warga Palestina ketika penghuni rumah masih berada di dalam.Militer Israel juga mengaku mengetahui adanya laporan mengenai warga Palestina yang terluka dalam insiden tersebut.Pasukan keamanan kemudian berupaya mengeluarkan para pemukim dari rumah. Mereka juga memisahkan warga Palestina dan pemukim serta menyita sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menuju lokasi kejadian.Polisi Israel membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Kendaraan yang disita disebut akan digunakan sebagai barang bukti.“Pasukan keamanan mengutuk keras segala bentuk kekerasan,” kata militer Israel.Kekerasan Pemukim Terus BerlangsungKekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian serangan dilaporkan mengalami peningkatan.Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang menurut hukum internasional dianggap ilegal. Di sisi lain, sekitar tiga juta warga Palestina bermukim di wilayah tersebut.Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967.Menurut perhitungan AFP berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, pasukan Israel atau pemukim telah menewaskan 1.103 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Angka tersebut mencakup warga sipil maupun anggota kelompok bersenjata.Sementara itu, data Israel mencatat 48 warga Israel, termasuk warga sipil dan personel keamanan, tewas akibat serangan Palestina atau dalam operasi militer Israel selama periode yang sama.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026

Putin Tegaskan Komitmen Bantu Iran di Tengah Perang dengan AS
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmennya untuk membantu Iran di tengah konflik bersenjata dengan Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan, Selasa (1/9).Pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS.Dalam pertemuan tersebut, Putin mengatakan Rusia akan berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan Iran.“Kami mengagumi keberanian dan ketangguhan Anda dalam memperjuangkan kepentingan nasional Anda,” ujar Putin, seperti dilaporkan media Rusia dan dikutip AFP.Putin juga menegaskan bahwa situasi militer dan politik tidak menghalangi Rusia untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Iran.“Terlepas dari situasi militer dan politik, kami tetap mempertahankan momentum hubungan perdagangan dan ekonomi kita dari tahun lalu,” katanya.Pezeshkian menyambut pernyataan Putin tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Iran.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan,” ujar Pezeshkian.Menurutnya, sikap Rusia menunjukkan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan strategis.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; ini bukan hubungan biasa,” kata Pezeshkian.Rusia dan Iran Makin DekatRusia dan Iran sama-sama menghadapi tekanan sanksi internasional yang berat. Kondisi tersebut membuat hubungan ekonomi dan strategis kedua negara semakin penting.Di tengah konflik yang berlangsung, Washington pada Senin (31/8) kembali menegaskan akan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan tujuan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian negara tersebut.Konflik antara Iran dan AS dalam laporan tersebut bermula pada akhir Februari setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran yang disebut menewaskan mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.Aksi saling serang kemudian kembali meningkat pada pekan ini setelah Washington melancarkan serangan ke Pulau Larak di kawasan Selat Hormuz.Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Putin menjadi sinyal penting mengenai posisi Moskow yang tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Teheran.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026

Iran Klaim Serang Sejumlah Pangkalan Militer AS di Timur Tengah
Iran melancarkan serangkaian serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di sejumlah negara Timur Tengah pada Rabu (2/9).Serangan tersebut dilaporkan menyasar sejumlah pangkalan militer AS di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Yordania, hingga wilayah Kurdistan, Irak.Angkatan Darat Iran menyatakan telah mengerahkan puluhan drone serang untuk menyerang posisi militer AS di UEA.“Puluhan drone serang milik angkatan darat telah menyerang sistem radar dan posisi pasukan AS di pangkalan Al Dhafra dan Al Minhad di Uni Emirat Arab,” demikian pernyataan Angkatan Darat Iran.Iran juga mengklaim serangan dilakukan terhadap instalasi radar serta titik-titik berkumpul pasukan AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa, Bahrain.Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah menargetkan pasukan AS yang berada di Kuwait, Yordania, Bahrain, dan Erbil, wilayah Kurdistan, Irak.IRGC juga mengklaim melancarkan serangan gabungan menggunakan rudal dan drone ke Pangkalan Ali Al Salem di Kuwait.Menurut IRGC, serangan tersebut menyasar markas besar serta tempat tinggal seorang komandan militer AS yang berada di pangkalan tersebut.Iran turut menuduh pasukan AS, termasuk personel yang berbasis di Kuwait, terlibat dalam serangan terhadap sebuah upacara pernikahan di Kabupaten Sirik, Iran selatan. Serangan itu, menurut klaim Iran, menewaskan empat orang dan menyebabkan puluhan lainnya terluka.IRGC kemudian melaporkan adanya serangan lain yang menyasar sasaran militer AS di Yordania, Bahrain, dan Erbil.Klaim mengenai dampak serangan tersebut belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Hingga kini, sejumlah rincian mengenai kerusakan fasilitas dan korban di pihak AS maupun negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026

Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026

Presiden Iran Sebut Negaranya dalam Perang Skala Penuh Lawan AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya saat ini berada dalam "perang skala penuh" melawan Amerika Serikat (AS), mulai dari bidang ekonomi, militer hingga keamanan."Kita sedang berada dalam perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh," kata Pezeshkian dalam pidatonya yang disiarkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, seperti dilaporkan Anadolu Agency.Pezeshkian mengatakan pemerintah Iran terus berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat tekanan terhadap negaranya. Ia mengakui pemerintah merasa "malu" atas persoalan ekonomi yang terjadi, tetapi menegaskan Iran akan tetap bertahan menghadapi tekanan dan sanksi AS.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan rencana untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran."Trump dengan mudah mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang paling berat atau paling mengerikan terhadap Iran," ujar Pezeshkian.Menurutnya, Teheran tetap "berdiri teguh" dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat di tengah situasi yang disebutnya sebagai "perang yang tidak seimbang".Iran Klaim Tetap BertahanPezeshkian juga menyinggung prediksi pihak yang berseberangan dengan Iran bahwa negaranya akan mengalami kondisi seperti Venezuela jika pemerintahannya jatuh.Namun, ia menilai prediksi tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, Pezeshkian mengatakan Iran justru menunjukkan kekuatan melalui perlawanan, solidaritas, dan persatuan masyarakat."Musuh telah memperkirakan bahwa jika Iran jatuh, negara itu akan menjadi seperti Venezuela. Bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi Iran malah menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan kohesinya," tegasnya.Ia menambahkan pemerintah Iran terus berupaya mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di dalam negeri.Teheran, kata Pezeshkian, berusaha "dengan segenap kekuatan kami untuk menghindari perpecahan, konflik, dan ego".Hubungan Iran-AS Kembali TegangHubungan Iran dan AS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni. Kesepakatan tersebut dimediasi Pakistan dan Qatar dan disebut mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari.Kedua negara kemudian sepakat melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun, proses tersebut kembali terhenti karena perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan navigasi di Selat Hormuz.Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi perdagangan serta distribusi minyak dan gas dunia.Pernyataan Pezeshkian menegaskan kembali tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah tekanan ekonomi, sanksi, serta persoalan keamanan yang masih membayangi hubungan kedua negara.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026

Zelensky Tolak Pemilu Ukraina Digelar di Tengah Perang
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemilu dalam kondisi saat ini justru berisiko memecah persatuan Ukraina. "Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," kata Zelensky dalam pernyataan resmi, Minggu (23/8), seperti dilansir CBS News. Pernyataan tersebut disampaikan empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak agar pemilu tetap digelar meski perang masih berlangsung. Dalam sebuah video pada Selasa (18/8), Fedorov menyerukan agar warga Ukraina tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya. "Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov. Fedorov juga mengatakan rakyat Ukraina tidak seharusnya takut membicarakan kemungkinan pemilu di tengah perang. "Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" katanya. Ukraina sendiri masih memberlakukan darurat militer sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama masa darurat militer berlangsung. Jadi Tantangan Politik bagi Zelensky Seruan Fedorov dipandang sebagai salah satu tantangan politik terbesar terhadap pemerintahan Zelensky sejak perang pecah. Meski demikian, Fedorov tidak menyatakan apakah dirinya memiliki ambisi politik. Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyinggung adanya persoalan yang harus dijawab Zelensky terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya. Fedorov sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan pada pertengahan Juli. Pemecatan itu disebut berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan antara dirinya dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut sempat memicu aksi protes di sejumlah kota Ukraina. Selama menjabat, Fedorov dikenal berperan dalam meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia serta memperkuat produksi persenjataan dalam negeri.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026


Berita Rekomendasi
Internasional

Saling Tuding di Teluk: Iran Sebut AS Dalang Serangan Kilang Fujairah, UEA Ancam Balas Dendam
TEHERAN/ABU DHABI – Ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam setelah Iran menuduh Amerika Serikat sebagai dalang di balik serangan drone dan rudal yang menghantam kilang minyak Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin (4/5). Tuduhan ini muncul sebagai respons setelah UEA secara resmi menyalahkan Teheran atas insiden tersebut.Seorang pejabat militer Iran yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa Teheran tidak memiliki agenda untuk menyerang fasilitas energi negara tetangganya. Ia justru menuding aksi tersebut adalah skenario Amerika Serikat untuk membenarkan kehadiran militer mereka di perairan strategis."Republik Islam tak punya program yang direncanakan sebelumnya untuk menyerang fasilitas minyak yang disebutkan, dan apa yang terjadi adalah hasil dari petualangan militer AS yang bertujuan menciptakan jalur bagi transit ilegal kapal melalui jalur air terlarang di Selat Hormuz," ujar pejabat tersebut kepada Al Jazeera.Lebih lanjut, ia mendesak agar dunia internasional meminta pertanggungjawaban Washington. "Militer AS harus dimintai pertanggungjawaban atas hal ini," tegasnya.Kronologi Serangan dan Versi UEAKetegangan bermula ketika Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dilaporkan mencegah kapal perang AS memasuki Selat Hormuz. Pihak Iran mengeklaim telah menghantam sebuah fregat AS dengan dua rudal di dekat Pulau Jask, meski klaim ini dibantah keras oleh militer Amerika.Tak lama setelah insiden tersebut, pihak UEA melaporkan bahwa dua drone Iran telah menyerang kapal tanker Barakah milik Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi (ADNOC) yang sedang melintasi selat. Penasihat Presiden UEA, Anwar Gargash, mengutuk aksi tersebut sebagai bentuk "pembajakan maritim".Serangan kemudian meluas ke daratan. Otoritas Fujairah menyatakan serangan drone Iran memicu kebakaran besar di Zona Industri Perminyakan Fujairah. Insiden ini mengakibatkan tiga warga negara India mengalami luka-luka.Kementerian Pertahanan UEA juga mengeklaim sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat 12 rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran.Respons Keras Uni Emirat ArabKementerian Luar Negeri UEA mengeluarkan pernyataan sangat keras menanggapi rangkaian serangan tersebut. Mereka menyebut aksi tersebut sebagai tindakan terorisme yang tidak beralasan terhadap fasilitas sipil."[Kami mengutuk keras] serangan teroris Iran yang kembali terjadi dan tidak beralasan, yang menargetkan lokasi dan fasilitas sipil di negara tersebut," bunyi rilis resmi Kemlu UEA.Pemerintah UEA menegaskan tidak akan tinggal diam atas ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya. Mereka memperingatkan bahwa UEA memiliki "hak penuh dan sah untuk menanggapi" serangan tersebut, yang mengisyaratkan potensi adanya balasan militer di masa mendatang.
Internasional
| Selasa, 5 Mei 2026
Internasional

Israel Deportasi Dua Aktivis Global Sumud Flotilla yang Ditangkap di Perairan Internasional
TEL AVIV – Pemerintah Israel resmi mendeportasi dua aktivis kemanusiaan asing yang ditangkap dari armada Global Sumud Flotilla saat berlayar menuju Jalur Gaza. Kedua aktivis tersebut, Saif Abu Keshek (warga negara Spanyol keturunan Palestina) dan Thiago Avila (warga negara Brasil), dipulangkan pada Minggu (10/10).Kementerian Luar Negeri Israel melalui platform X mengonfirmasi bahwa pendeportasian dilakukan setelah proses penyelidikan selesai. "Saif Abu Keshek dan Thiago Avila, dari armada provokasi, dideportasi hari ini dari Israel," tulis pernyataan tersebut.Abu Keshek mengonfirmasi kepulangannya melalui sebuah rekaman video yang dibagikan oleh Global Sumud Flotilla. Ia menyatakan telah tiba dengan selamat di Athena, Yunani. "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah bergerak, tim hukum kami Adalah, keluarga saya, istri dan anak-anak saya, rekan-rekan saya dalam gerakan ini," ujarnya.Tuduhan Israel dan Bantahan AktivisPenangkapan kedua aktivis ini memicu kontroversi karena dilakukan oleh Angkatan Laut Israel di perairan internasional, tepatnya di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani, pada 30 April lalu. Saat itu, kapal Global Sumud Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan dicegat oleh militer Israel.Pihak Israel menuduh Abu Keshek memiliki afiliasi dengan organisasi teroris, sementara Thiago Avila dituduh melakukan aktivitas ilegal. Namun, keduanya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Mereka menegaskan bahwa misi tersebut murni bersifat kemanusiaan untuk membantu warga sipil di Gaza yang menderita akibat blokade. Mereka juga menekankan bahwa penangkapan di perairan internasional merupakan tindakan melanggar hukum.Tekanan Internasional dan Kondisi GazaKasus ini sempat memicu reaksi diplomatik dari Spanyol, Brasil, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak pembebasan segera kedua pria tersebut. Meski demikian, pengadilan Israel sempat menolak permohonan banding yang diajukan tim hukum aktivis pada Rabu lalu, sebuah putusan yang disebut oleh kelompok hak asasi manusia sebagai langkah "melanggar hukum".Global Sumud Flotilla sendiri merupakan gerakan bantuan yang berlayar dari Prancis, Spanyol, dan Italia dengan misi menembus blokade Israel di Gaza.Kondisi di Gaza saat ini berada dalam titik terendah akibat perang genosida yang berlangsung sejak Oktober 2023. Blokade total yang diterapkan Israel sejak 2007 membuat pasokan kebutuhan pokok sangat terbatas. Lembaga kemanusiaan internasional terus memperingatkan bahwa bantuan yang masuk sangat lambat dan sering kali dihentikan sepenuhnya oleh otoritas Israel, sementara sebagian besar penduduk Gaza kini kehilangan tempat tinggal dan terancam kelaparan.
Internasional
| Minggu, 10 Mei 2026
Internasional

Trump Klaim AS–Iran Hampir Capai Kesepakatan Damai, Negosiasi Masuk Tahap Akhir
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington dan Teheran hampir mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir empat bulan. Dalam pernyataannya di Ruang Oval pada Kamis (11/6), Trump mengatakan bahwa dokumen kesepakatan sudah berada pada tahap final dan tinggal menunggu penyelesaian akhir. “Dokumen-dokumennya sudah hampir final, jadi kita lihat saja nanti. Seharusnya bisa diselesaikan dengan cukup cepat,” ujar Trump. Di sisi lain, pejabat Iran juga menyampaikan optimisme serupa. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa proses negosiasi antara kedua pihak belum pernah sedekat ini dengan kesepakatan final. Ia menyebut bahwa tahap akhir pembahasan sedang berlangsung, meski mengingatkan agar media tidak berspekulasi mengenai isi detail kesepakatan sebelum diumumkan secara resmi. Senada dengan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menegaskan bahwa sebagian besar isu utama telah disepakati dan saat ini kedua pihak berada pada tahap akhir konsultasi internal. Menurut laporan, kesepakatan yang sedang dibahas mencakup isu-isu strategis seperti program nuklir Iran, pencabutan sanksi ekonomi, keamanan kawasan termasuk Selat Hormuz, serta dinamika konflik di Lebanon. Jika finalisasi tercapai, penandatanganan kesepakatan disebut kemungkinan akan dilakukan di Jenewa, Swiss, dan akan dilanjutkan dengan fase negosiasi teknis selama 60 hari. Negosiasi ini berlangsung di tengah ketegangan panjang antara kedua negara yang meningkat sejak konflik militer besar yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Meski sempat terjadi gencatan senjata pada April, situasi di lapangan masih fluktuatif akibat saling serang dan perbedaan kepentingan strategis antara Washington dan Teheran.





