Internasional
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Trending
China–Rusia Pererat Hubungan Strategis untuk Hadapi Tantangan Keamanan Global
Internasional
| Selasa, 3 Februari 2026
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Trump Klaim Kerangka Kesepakatan Greenland dan Arktik Telah Dibentuk
Internasional
| Kamis, 22 Januari 2026
Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB
Internasional
| Rabu, 21 Januari 2026
Sekutu AS di Timur Tengah Desak Trump Tahan Diri dari Opsi Serangan ke Iran
Internasional
| Kamis, 29 Januari 2026
AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland
Internasional
| Senin, 19 Januari 2026
Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik
Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026
83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS
Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026
AS Buka Peluang Perundingan dengan Iran di Tengah Peningkatan Kehadiran Militer
Internasional
| Senin, 2 Februari 2026
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Berita Terbaru
Internasional
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Internasional
China–Rusia Pererat Hubungan Strategis untuk Hadapi Tantangan Keamanan Global
PIFA, Internasional - Pemerintah China dan Rusia menegaskan kedekatan hubungan kedua negara ditujukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan global. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu yang berlangsung di Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan China dan Rusia, sebagai dua negara besar sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen mempraktikkan multilateralisme sejati dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB. “China dan Rusia, sebagai dua negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan mempraktikkan multilateralisme sejati, dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (2/2). Lin Jian menyebut kedua negara juga menyerukan terciptanya dunia multipolar yang setara serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan membawa manfaat secara universal. Selain itu, China dan Rusia mendorong pembangunan sistem tata kelola global yang dinilai lebih adil dan merata. Pertemuan Wang Yi dan Sergei Shoigu berlangsung pada Minggu (1/2) di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Dalam kesempatan tersebut, China dan Rusia menegaskan posisi sebagai mitra strategis komprehensif untuk koordinasi di era baru. “Kedua negara telah menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu utama yang menyangkut hubungan bilateral, saling mendukung dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan inti masing-masing, dan melindungi kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama kedua negara,” ujar Lin Jian. Wang Yi dalam pertemuan itu menilai dunia saat ini tengah mengalami perubahan besar dan gejolak yang kian meningkat. Menurutnya, tatanan internasional pascaperang serta norma-norma hubungan internasional menghadapi tantangan serius, bahkan berisiko kembali pada situasi “hukum rimba”. Ia menegaskan, sebagai negara bertetangga terbesar sekaligus mitra strategis komprehensif, China dan Rusia perlu terus menjaga komunikasi erat, meningkatkan dukungan timbal balik terkait kepentingan inti masing-masing, serta melindungi kepentingan bersama. Wang Yi juga menyatakan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Rusia dalam mengimplementasikan pemahaman penting yang telah dicapai oleh kedua kepala negara. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan komunikasi dan koordinasi strategis guna membuka prospek baru hubungan China–Rusia di tahun yang baru. Sementara itu, Sergei Shoigu menegaskan Rusia secara konsisten menjunjung tinggi prinsip satu China. Rusia, kata dia, juga mencermati langkah-langkah kekuatan yang dinilai berupaya merusak stabilitas di Selat Taiwan, serta menentang upaya Jepang untuk mempercepat remiliterisasi. Rusia menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat dukungan timbal balik dengan China, meningkatkan kerja sama bilateral, serta memperdalam koordinasi dalam berbagai mekanisme multilateral, seperti PBB, Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan BRICS. Kedua pihak juga melakukan komunikasi strategis mendalam mengenai berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dengan tujuan bersama membangun dunia multipolar yang lebih adil dan setara serta arsitektur keamanan Eurasia yang dinilai tak terpisahkan.
Internasional
| Selasa, 3 Februari 2026
Internasional
AS Buka Peluang Perundingan dengan Iran di Tengah Peningkatan Kehadiran Militer
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan kepada Iran melalui jalur diplomatik bahwa Washington tetap membuka peluang perundingan, meskipun AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia. Informasi tersebut dilaporkan Axios pada Minggu (1/2). Mengutip seorang pejabat senior AS, laporan itu menyebutkan Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan final untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Hingga kini, Gedung Putih masih mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomatik. Axios juga melaporkan bahwa Turki, Mesir, dan Qatar tengah berupaya memfasilitasi pertemuan di Ankara pada pekan ini antara utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, dan pejabat senior Iran. Dua sumber di kawasan menyebut ketiga negara tersebut menjalin koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan Iran untuk mendorong dialog. “Prosesnya sedang berjalan. Kami mengusahakan yang terbaik,” kata seorang pejabat dari salah satu negara mediator. Upaya diplomatik tersebut berlangsung setelah Presiden Trump menyampaikan dalam unggahan media sosial pada Rabu lalu bahwa sebuah “armada besar” tengah bergerak menuju Iran. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak Teheran agar segera memasuki perundingan. Sebelumnya, Presiden AS itu mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul aksi unjuk rasa anti pemerintah di negara tersebut pada akhir Desember 2025. Menanggapi hal itu, pemerintah Iran memperingatkan bahwa setiap serangan militer Amerika Serikat akan dibalas dengan respons yang “cepat dan menyeluruh.”
Internasional
| Senin, 2 Februari 2026
Berita Populer
Internasional
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Internasional
China–Rusia Pererat Hubungan Strategis untuk Hadapi Tantangan Keamanan Global
PIFA, Internasional - Pemerintah China dan Rusia menegaskan kedekatan hubungan kedua negara ditujukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan global. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu yang berlangsung di Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan China dan Rusia, sebagai dua negara besar sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen mempraktikkan multilateralisme sejati dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB. “China dan Rusia, sebagai dua negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan mempraktikkan multilateralisme sejati, dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (2/2). Lin Jian menyebut kedua negara juga menyerukan terciptanya dunia multipolar yang setara serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan membawa manfaat secara universal. Selain itu, China dan Rusia mendorong pembangunan sistem tata kelola global yang dinilai lebih adil dan merata. Pertemuan Wang Yi dan Sergei Shoigu berlangsung pada Minggu (1/2) di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Dalam kesempatan tersebut, China dan Rusia menegaskan posisi sebagai mitra strategis komprehensif untuk koordinasi di era baru. “Kedua negara telah menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu utama yang menyangkut hubungan bilateral, saling mendukung dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan inti masing-masing, dan melindungi kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama kedua negara,” ujar Lin Jian. Wang Yi dalam pertemuan itu menilai dunia saat ini tengah mengalami perubahan besar dan gejolak yang kian meningkat. Menurutnya, tatanan internasional pascaperang serta norma-norma hubungan internasional menghadapi tantangan serius, bahkan berisiko kembali pada situasi “hukum rimba”. Ia menegaskan, sebagai negara bertetangga terbesar sekaligus mitra strategis komprehensif, China dan Rusia perlu terus menjaga komunikasi erat, meningkatkan dukungan timbal balik terkait kepentingan inti masing-masing, serta melindungi kepentingan bersama. Wang Yi juga menyatakan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Rusia dalam mengimplementasikan pemahaman penting yang telah dicapai oleh kedua kepala negara. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan komunikasi dan koordinasi strategis guna membuka prospek baru hubungan China–Rusia di tahun yang baru. Sementara itu, Sergei Shoigu menegaskan Rusia secara konsisten menjunjung tinggi prinsip satu China. Rusia, kata dia, juga mencermati langkah-langkah kekuatan yang dinilai berupaya merusak stabilitas di Selat Taiwan, serta menentang upaya Jepang untuk mempercepat remiliterisasi. Rusia menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat dukungan timbal balik dengan China, meningkatkan kerja sama bilateral, serta memperdalam koordinasi dalam berbagai mekanisme multilateral, seperti PBB, Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan BRICS. Kedua pihak juga melakukan komunikasi strategis mendalam mengenai berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dengan tujuan bersama membangun dunia multipolar yang lebih adil dan setara serta arsitektur keamanan Eurasia yang dinilai tak terpisahkan.
Internasional
| Selasa, 3 Februari 2026
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Feeds
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
China–Rusia Pererat Hubungan Strategis untuk Hadapi Tantangan Keamanan Global
PIFA, Internasional - Pemerintah China dan Rusia menegaskan kedekatan hubungan kedua negara ditujukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan global. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu yang berlangsung di Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan China dan Rusia, sebagai dua negara besar sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen mempraktikkan multilateralisme sejati dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB. “China dan Rusia, sebagai dua negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan mempraktikkan multilateralisme sejati, dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (2/2). Lin Jian menyebut kedua negara juga menyerukan terciptanya dunia multipolar yang setara serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan membawa manfaat secara universal. Selain itu, China dan Rusia mendorong pembangunan sistem tata kelola global yang dinilai lebih adil dan merata. Pertemuan Wang Yi dan Sergei Shoigu berlangsung pada Minggu (1/2) di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Dalam kesempatan tersebut, China dan Rusia menegaskan posisi sebagai mitra strategis komprehensif untuk koordinasi di era baru. “Kedua negara telah menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu utama yang menyangkut hubungan bilateral, saling mendukung dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan inti masing-masing, dan melindungi kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama kedua negara,” ujar Lin Jian. Wang Yi dalam pertemuan itu menilai dunia saat ini tengah mengalami perubahan besar dan gejolak yang kian meningkat. Menurutnya, tatanan internasional pascaperang serta norma-norma hubungan internasional menghadapi tantangan serius, bahkan berisiko kembali pada situasi “hukum rimba”. Ia menegaskan, sebagai negara bertetangga terbesar sekaligus mitra strategis komprehensif, China dan Rusia perlu terus menjaga komunikasi erat, meningkatkan dukungan timbal balik terkait kepentingan inti masing-masing, serta melindungi kepentingan bersama. Wang Yi juga menyatakan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Rusia dalam mengimplementasikan pemahaman penting yang telah dicapai oleh kedua kepala negara. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan komunikasi dan koordinasi strategis guna membuka prospek baru hubungan China–Rusia di tahun yang baru. Sementara itu, Sergei Shoigu menegaskan Rusia secara konsisten menjunjung tinggi prinsip satu China. Rusia, kata dia, juga mencermati langkah-langkah kekuatan yang dinilai berupaya merusak stabilitas di Selat Taiwan, serta menentang upaya Jepang untuk mempercepat remiliterisasi. Rusia menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat dukungan timbal balik dengan China, meningkatkan kerja sama bilateral, serta memperdalam koordinasi dalam berbagai mekanisme multilateral, seperti PBB, Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan BRICS. Kedua pihak juga melakukan komunikasi strategis mendalam mengenai berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dengan tujuan bersama membangun dunia multipolar yang lebih adil dan setara serta arsitektur keamanan Eurasia yang dinilai tak terpisahkan.
Internasional
| Selasa, 3 Februari 2026
AS Buka Peluang Perundingan dengan Iran di Tengah Peningkatan Kehadiran Militer
PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan kepada Iran melalui jalur diplomatik bahwa Washington tetap membuka peluang perundingan, meskipun AS meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Teluk Persia. Informasi tersebut dilaporkan Axios pada Minggu (1/2). Mengutip seorang pejabat senior AS, laporan itu menyebutkan Presiden Donald Trump belum mengambil keputusan final untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran. Hingga kini, Gedung Putih masih mengupayakan penyelesaian melalui jalur diplomatik. Axios juga melaporkan bahwa Turki, Mesir, dan Qatar tengah berupaya memfasilitasi pertemuan di Ankara pada pekan ini antara utusan Gedung Putih, Steve Witkoff, dan pejabat senior Iran. Dua sumber di kawasan menyebut ketiga negara tersebut menjalin koordinasi erat dengan Amerika Serikat dan Iran untuk mendorong dialog. “Prosesnya sedang berjalan. Kami mengusahakan yang terbaik,” kata seorang pejabat dari salah satu negara mediator. Upaya diplomatik tersebut berlangsung setelah Presiden Trump menyampaikan dalam unggahan media sosial pada Rabu lalu bahwa sebuah “armada besar” tengah bergerak menuju Iran. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak Teheran agar segera memasuki perundingan. Sebelumnya, Presiden AS itu mengancam akan mengambil tindakan militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan, menyusul aksi unjuk rasa anti pemerintah di negara tersebut pada akhir Desember 2025. Menanggapi hal itu, pemerintah Iran memperingatkan bahwa setiap serangan militer Amerika Serikat akan dibalas dengan respons yang “cepat dan menyeluruh.”
Internasional
| Senin, 2 Februari 2026
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026
Sekutu AS di Timur Tengah Desak Trump Tahan Diri dari Opsi Serangan ke Iran
PIFA, Internasional - Sejumlah sekutu Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah dilaporkan berupaya menahan langkah Presiden AS Donald Trump terkait rencana serangan terhadap Iran. Upaya diplomatik tersebut dilakukan dalam beberapa pekan terakhir di tengah meningkatnya ketegangan regional. The New York Times melaporkan, negara-negara sekutu AS khawatir serangan militer terhadap Iran berpotensi memicu konflik berskala besar yang dapat mengguncang stabilitas Timur Tengah secara menyeluruh. Kekhawatiran itu mendorong intensifikasi komunikasi dengan Washington agar opsi militer tidak menjadi pilihan utama. Sebagaimana dilaporkan Sputnik pada Kamis, para sekutu AS menilai eskalasi konflik dengan Iran akan membawa dampak luas, tidak hanya bagi kawasan Teluk, tetapi juga bagi kepentingan global. Sejumlah negara Teluk disebut aktif melakukan pendekatan langsung kepada Presiden Trump. Qatar, Arab Saudi, dan Oman dilaporkan telah menyampaikan pesan agar AS menghindari langkah militer terhadap Teheran. Menurut laporan News Nation awal bulan ini, negara-negara tersebut meminta Trump untuk “memberi Iran kesempatan.” Permintaan itu disampaikan melalui jalur diplomatik dengan harapan ketegangan dapat diredam tanpa penggunaan kekuatan bersenjata. Di sisi lain, situasi di dalam negeri Iran sendiri tengah memanas. Sejak akhir Desember 2025, gelombang protes meluas di berbagai wilayah menyusul kekhawatiran publik terhadap meningkatnya inflasi akibat melemahnya nilai tukar mata uang rial. Aksi unjuk rasa dilaporkan semakin intens sejak 8 Januari, setelah seruan yang disampaikan Reza Pahlavi, putra Shah Iran yang digulingkan pada 1979. Pada hari yang sama, pemerintah Iran memblokir akses internet di seluruh negeri. Di sejumlah kota, protes tersebut berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan yang mengkritik pemerintah, sementara laporan menyebutkan adanya korban di pihak demonstran maupun aparat. Sebelumnya, pada akhir Desember, Presiden Trump menyatakan akan mendukung serangan baru terhadap Iran apabila Teheran berupaya melanjutkan pengembangan program rudal dan nuklirnya. Pernyataan itu kembali mempertegas sikap keras Washington terhadap Iran. Ketegangan semakin meningkat ketika Trump, di tengah gelombang protes di Iran, mengancam akan melancarkan serangan besar terhadap negara tersebut jika ada demonstran yang terbunuh. Ancaman itu menambah kekhawatiran berbagai pihak akan potensi eskalasi konflik di kawasan.
Internasional
| Kamis, 29 Januari 2026
Iran Klaim Lebih Siap Hadapi Serangan, Ketegangan dengan AS Kian Memuncak
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menegaskan kesiapan penuh untuk menghadapi segala bentuk potensi serangan, di tengah meningkatnya ketegangan secara signifikan dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, menyusul gelombang protes besar yang melanda Iran dan berujung pada bentrokan berdarah. Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyebut kondisi yang dihadapi negaranya sebagai bentuk “perang hibrida”. Ia merujuk pada konflik selama 12 hari yang terjadi pada Juni lalu, serta aksi protes kekerasan terbaru yang menurut Teheran dipicu oleh campur tangan Amerika Serikat dan Israel. Baghaei mengatakan Iran terus menghadapi ancaman dan “klaim tanpa dasar” dari AS dan Israel. Ia menyinggung pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump serta laporan pergerakan kapal-kapal perang Amerika menuju kawasan Teluk Persia sebagai bagian dari tekanan yang semakin meningkat terhadap Teheran. Menurut Baghaei, negara-negara di kawasan memahami bahwa instabilitas regional tidak akan berhenti pada satu negara saja. Ia menekankan adanya kekhawatiran bersama di antara negara-negara tetangga Iran mengenai dampak luas yang bisa ditimbulkan apabila AS melancarkan serangan militer, seraya mendesak mereka untuk “mengambil sikap yang jelas” terhadap ancaman tersebut. “Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri serta pengalaman berharga di masa lalu, Iran lebih siap dari sebelumnya dan akan merespons secara komprehensif, tegas, dan dengan cara yang akan disesalkan terhadap setiap potensi agresi,” tegas Baghaei. Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat setelah aksi protes di Iran berubah menjadi kekerasan dan menewaskan lebih dari 3.000 orang, menurut klaim pemerintah Iran. Situasi tersebut memicu serangkaian pernyataan keras dari Presiden AS Donald Trump. Pada puncak gelombang protes awal bulan ini, Trump memperingatkan bahwa ia akan “datang menyelamatkan” para demonstran jika pemerintah Iran menggunakan kekuatan mematikan. Beberapa hari kemudian, ia kembali mendorong para pengunjuk rasa untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih lembaga-lembaga negara dengan menyatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Trump juga menyatakan bahwa sudah waktunya terjadi perubahan kepemimpinan di Iran. Pernyataan tersebut ditafsirkan luas di Teheran sebagai ancaman langsung terhadap Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Situasi kian memanas setelah pada Sabtu lalu Trump mengumumkan bahwa sebuah “armada” militer Amerika Serikat sedang bergerak menuju Timur Tengah. Ia menegaskan AS memantau kondisi Iran secara cermat, sekaligus mengonfirmasi laporan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln bersama sejumlah kapal perusak berpeluru kendali akan tiba di kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Pengumuman itu memicu reaksi keras dari pimpinan politik dan militer Iran, yang memperingatkan bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan respons kuat dan tegas.
Internasional
| Selasa, 27 Januari 2026
Eropa Siapkan Kesepakatan Empat Poin dengan AS soal Greenland
PIFA, Internasional - Para pemimpin Eropa tengah mempersiapkan kesepakatan kerja sama empat poin dengan Amerika Serikat terkait Greenland. Rencana tersebut dibahas dalam sebuah pertemuan informal, sebagaimana dilaporkan Politico pada Kamis, mengutip sejumlah pejabat Eropa. Menurut laporan itu, poin pertama kesepakatan mencakup revisi perjanjian pertahanan tahun 1951 antara Amerika Serikat dan Denmark. Revisi tersebut termasuk penyesuaian terhadap sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Poin kedua menyangkut komitmen negara-negara Eropa untuk meningkatkan kontribusi terhadap keamanan regional. Langkah ini disebut dapat mencakup potensi penugasan misi NATO di kawasan tersebut. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan pejabat Eropa terkait dua poin lainnya. Salah satu sumber menyebutkan bahwa poin tersebut mencakup kesepakatan penghapusan tarif secara timbal balik serta pembentukan badan pengawas guna memantau hak eksplorasi. Sementara itu, sumber lain menilai dua poin tersebut lebih mencerminkan ekspektasi yang dinilai tidak realistis dari sejumlah negara anggota Uni Eropa. Isu Greenland kembali mengemuka seiring pernyataan Presiden Donald Trump yang berulang kali menyebut Amerika Serikat perlu mengendalikan wilayah tersebut. Trump beralasan, posisi strategis Greenland penting bagi kepentingan keamanan nasional AS. Greenland sendiri merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan Washington agar tidak mengambil alih pulau tersebut, sembari menegaskan harapan agar integritas teritorial mereka tetap dihormati.
Internasional
| Jumat, 23 Januari 2026
Trump Klaim Kerangka Kesepakatan Greenland dan Arktik Telah Dibentuk
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kerangka kerja untuk potensi perjanjian terkait Greenland dan wilayah Arktik yang lebih luas telah berhasil dikembangkan. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Rabu (21/1) usai bertemu dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte. Trump menyebut pertemuannya dengan Rutte berlangsung sangat produktif dan menghasilkan fondasi awal bagi kesepakatan di masa depan. “Berdasarkan pertemuan yang sangat produktif antara saya dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, kami telah membentuk kerangka kesepakatan di masa depan terkait Greenland dan, pada kenyataannya, seluruh Wilayah Arktik,” tulis Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social. Trump menambahkan, apabila perjanjian tersebut dapat diselesaikan, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh seluruh negara anggota NATO. Menurutnya, kesepakatan itu berpotensi memperkuat kerja sama strategis dan keamanan kawasan, mengingat posisi Greenland dan wilayah Arktik yang dinilai semakin penting dalam dinamika geopolitik global.
Internasional
| Kamis, 22 Januari 2026
Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB
PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) membuka peluang bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait peran dewan baru yang tengah ia gagas. “Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menggantikan PBB. Meski demikian, Trump menilai PBB tetap memiliki potensi besar. Ia menyebut organisasi internasional tersebut tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, namun masih harus melanjutkan mandatnya karena peluang besar yang dimiliki untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Selain itu, Trump juga mengundang para pemimpin dari sejumlah negara untuk bergabung, termasuk Rusia dan Belarus. Media CBS melaporkan, dengan mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, bahwa lebih dari 10 negara telah menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun hingga saat ini, baru lima negara yang secara terbuka menyatakan menerima undangan Trump, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow belum mengetahui secara rinci inisiatif tersebut. Ia menyebut Rusia masih menunggu klarifikasi lebih lanjut yang diharapkan dapat diperoleh dalam pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat. Sejumlah media juga melaporkan bahwa Trump berencana menggelar upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari mendatang.
Internasional
| Rabu, 21 Januari 2026
Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik
PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.
Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Internasional
China–Rusia Pererat Hubungan Strategis untuk Hadapi Tantangan Keamanan Global
PIFA, Internasional - Pemerintah China dan Rusia menegaskan kedekatan hubungan kedua negara ditujukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan global. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu yang berlangsung di Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan China dan Rusia, sebagai dua negara besar sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berkomitmen mempraktikkan multilateralisme sejati dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB. “China dan Rusia, sebagai dua negara besar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan mempraktikkan multilateralisme sejati, dan menjunjung tinggi sistem internasional yang berpusat pada PBB,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (2/2). Lin Jian menyebut kedua negara juga menyerukan terciptanya dunia multipolar yang setara serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan membawa manfaat secara universal. Selain itu, China dan Rusia mendorong pembangunan sistem tata kelola global yang dinilai lebih adil dan merata. Pertemuan Wang Yi dan Sergei Shoigu berlangsung pada Minggu (1/2) di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing. Dalam kesempatan tersebut, China dan Rusia menegaskan posisi sebagai mitra strategis komprehensif untuk koordinasi di era baru. “Kedua negara telah menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu utama yang menyangkut hubungan bilateral, saling mendukung dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan inti masing-masing, dan melindungi kepentingan masing-masing maupun kepentingan bersama kedua negara,” ujar Lin Jian. Wang Yi dalam pertemuan itu menilai dunia saat ini tengah mengalami perubahan besar dan gejolak yang kian meningkat. Menurutnya, tatanan internasional pascaperang serta norma-norma hubungan internasional menghadapi tantangan serius, bahkan berisiko kembali pada situasi “hukum rimba”. Ia menegaskan, sebagai negara bertetangga terbesar sekaligus mitra strategis komprehensif, China dan Rusia perlu terus menjaga komunikasi erat, meningkatkan dukungan timbal balik terkait kepentingan inti masing-masing, serta melindungi kepentingan bersama. Wang Yi juga menyatakan kesiapan China untuk bekerja sama dengan Rusia dalam mengimplementasikan pemahaman penting yang telah dicapai oleh kedua kepala negara. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan komunikasi dan koordinasi strategis guna membuka prospek baru hubungan China–Rusia di tahun yang baru. Sementara itu, Sergei Shoigu menegaskan Rusia secara konsisten menjunjung tinggi prinsip satu China. Rusia, kata dia, juga mencermati langkah-langkah kekuatan yang dinilai berupaya merusak stabilitas di Selat Taiwan, serta menentang upaya Jepang untuk mempercepat remiliterisasi. Rusia menyatakan kesiapannya untuk terus memperkuat dukungan timbal balik dengan China, meningkatkan kerja sama bilateral, serta memperdalam koordinasi dalam berbagai mekanisme multilateral, seperti PBB, Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan BRICS. Kedua pihak juga melakukan komunikasi strategis mendalam mengenai berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dengan tujuan bersama membangun dunia multipolar yang lebih adil dan setara serta arsitektur keamanan Eurasia yang dinilai tak terpisahkan.
Internasional
| Selasa, 3 Februari 2026
Internasional
PBB Hadapi Krisis Likuiditas, Guterres Peringatkan Ancaman Keruntuhan Keuangan
PIFA, Internasional – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan kondisi keuangan organisasi dunia tersebut yang kian mengkhawatirkan akibat banyaknya negara anggota yang tidak membayar iuran wajib. Dalam surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota dan dilihat Anadolu pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa situasi keuangan PBB saat ini berada pada tingkat yang serius dan berbeda dari krisis sebelumnya. “Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi,” tulis Guterres. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipertahankan.” Guterres mengungkapkan, PBB kini dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit. Pertama, negara-negara anggota harus menyepakati perombakan aturan keuangan organisasi. Kedua, menerima risiko nyata terjadinya keruntuhan keuangan PBB. “Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque; diharapkan untuk mengembalikan uang tunai yang tidak ada,” tegasnya. Ia menilai manajemen likuiditas PBB saat ini sudah tidak lagi layak. Menurutnya, berdasarkan aturan keuangan yang berlaku, semakin besar penghematan yang dilakukan, justru semakin besar pula sanksi yang diterima organisasi. “Krisis semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan. Situasi ini akan semakin buruk dalam waktu dekat,” kata Guterres. Dalam surat tersebut, Guterres juga mengungkapkan bahwa PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran mencapai 1,568 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,6 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan drastis dalam pengumpulan dana, ia memperingatkan PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu. Bahkan, berdasarkan tren historis, dana anggaran reguler berpotensi habis pada Juli 2026. Sebagai dampak lanjutan, PBB juga telah mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025–2026 sebesar 15 persen. Guterres pun mendesak adanya upaya bersama dari seluruh negara anggota untuk memutus “siklus setan” tersebut. Menurutnya, hanya ada dua jalan keluar, yakni seluruh negara anggota memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan PBB. Sementara itu, Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq membenarkan isi surat tersebut dan menegaskan bahwa PBB saat ini menghadapi krisis likuiditas yang nyata. “Poin kuncinya adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Haq dalam konferensi pers. Ia menyebut tunggakan iuran yang belum dibayarkan telah mencapai sekitar 1,56 miliar dolar AS, sehingga PBB berada dalam bahaya nyata kehabisan dana operasional. Menurut Haq, PBB kini tidak lagi memiliki cadangan kas dan likuiditas yang memadai untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia juga menanggapi kemungkinan perubahan aturan anggaran dengan menekankan peran negara anggota. “Negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka, tetapi kami mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi yang kita hadapi dan mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Internasional
| Sabtu, 31 Januari 2026