2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5

Internasional

83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS

PIFA, Internasional - Sebanyak 83 orang tewas dan sedikitnya 112 lainnya terluka dilaporkan dalam operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026 lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino López saat upacara pemberian penghargaan bagi personel militer dan warga sipil yang gugur dalam serangan tersebut. Dari total korban tewas, termasuk di antaranya 47 anggota Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB), dengan sembilan di antaranya adalah perempuan. Selain itu, 32 warga Kuba yang berada bersama pasukan Venezuela juga turut meninggal dunia selama operasi itu. Venezuela menyatakan sebagian besar korban kini dirawat oleh sistem kesehatan militer negara tersebut. Pemerintah Caracas juga berencana memberikan dukungan kepada keluarga korban serta mendirikan monumen nasional sebagai penghormatan bagi mereka yang gugur. Penangkapan Maduro dan Proses Hukum Operasi militer yang dimulai pada dini hari 3 Januari berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadapi proses hukum atas tuduhan yang dilayangkan pemerintah AS, termasuk keterlibatan dalam kegiatan narkoterorisme. Maduro dan Flores telah menyatakan tidak bersalah dalam sidang perdana mereka di pengadilan federal Manhattan. Setelah kejadian tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai kepala negara sementara untuk menjaga kekosongan kepemimpinan di tengah krisis politik yang berlangsung. Venezuela juga meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB menanggapi tindakan militer itu. Reaksi Internasional dan Dampak Politik Operasi militer AS di Venezuela telah memicu reaksi kuat di berbagai negara dan komunitas internasional. Di Kuba, ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes tindakan AS dan memberikan penghormatan kepada 32 personel Kuba yang gugur selama serangan. Demonstrasi menuntut pembebasan para prajurit dan mengecam tindakan militer US berlangsung penuh emosional. Perkembangan hubungan AS–Venezuela juga mengalami perubahan cepat. Kepala CIA bertemu dengan Delcy Rodríguez di Caracas dalam upaya memperkuat dialog dan kerjasama antara kedua pihak pasca-operasi yang menimbulkan ketegangan diplomatik baru. Dalam perkembangan lain, meskipun awalnya kritik tajam terhadap operasi itu meluas, terdapat pula tanda-tanda kerja sama pragmatis antara pemerintahan sementara Venezuela dan administrasi AS dalam isu ekonomi dan stabilitas, termasuk pengelolaan sektor energi serta langkah-langkah untuk mengatasi tantangan domestik dan regional.

Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026
Foto: 83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS | Pifa Net
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5

Berita Terbaru

Internasional

Foto: Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB | Pifa Net

Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB

PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) membuka peluang bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait peran dewan baru yang tengah ia gagas. “Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menggantikan PBB. Meski demikian, Trump menilai PBB tetap memiliki potensi besar. Ia menyebut organisasi internasional tersebut tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, namun masih harus melanjutkan mandatnya karena peluang besar yang dimiliki untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Selain itu, Trump juga mengundang para pemimpin dari sejumlah negara untuk bergabung, termasuk Rusia dan Belarus. Media CBS melaporkan, dengan mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, bahwa lebih dari 10 negara telah menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun hingga saat ini, baru lima negara yang secara terbuka menyatakan menerima undangan Trump, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow belum mengetahui secara rinci inisiatif tersebut. Ia menyebut Rusia masih menunggu klarifikasi lebih lanjut yang diharapkan dapat diperoleh dalam pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat. Sejumlah media juga melaporkan bahwa Trump berencana menggelar upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari mendatang.

Internasional
| Rabu, 21 Januari 2026

Internasional

Foto: Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik | Pifa Net

Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik

PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.

Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026

Internasional

Foto: AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland | Pifa Net

AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland

PIFA, Internasional - Amerika Serikat dilaporkan secara diam-diam berupaya mengumpulkan informasi sensitif terkait instalasi pertahanan di Greenland. Langkah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Denmark, sebagaimana diungkap harian nasional Berlingske, Minggu. Berdasarkan dokumen internal Kementerian Pertahanan Denmark yang dilihat Berlingske, upaya penggalian data itu dilakukan pada tahun lalu melalui pendekatan yang dinilai tidak resmi serta tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Denmark di Kopenhagen. Informasi yang coba dihimpun meliputi keberadaan instalasi militer, pelabuhan, hingga pangkalan udara di wilayah Greenland. Kementerian Pertahanan Denmark disebut langsung mendapat laporan terkait manuver tersebut, mengingat posisi Greenland yang dinilai sangat strategis dalam konteks pertahanan dan geopolitik global. Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, selama ini menjadi perhatian Amerika Serikat bukan hanya karena letaknya di kawasan Arktik, tetapi juga karena potensi sumber daya alam yang besar. AS kerap mengaitkan kepentingannya di wilayah tersebut dengan alasan keamanan, terutama terkait dugaan meningkatnya aktivitas Rusia dan China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan berulang kali menyampaikan pandangan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali AS demi menjaga keamanan nasional dan mencegah pengaruh Rusia serta China meluas di kawasan tersebut. Namun demikian, Denmark dan pemerintah Greenland secara konsisten menolak gagasan penjualan atau pengalihan kedaulatan wilayah tersebut. Keduanya menegaskan bahwa Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, sekaligus menutup pintu bagi upaya pengambilalihan oleh negara lain. Laporan ini kembali menyoroti ketegangan kepentingan geopolitik di kawasan Arktik, yang kian menjadi medan persaingan strategis di tengah dinamika keamanan global.

Internasional
| Senin, 19 Januari 2026

Berita Populer

Internasional

Foto: 83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS | Pifa Net

83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS

PIFA, Internasional - Sebanyak 83 orang tewas dan sedikitnya 112 lainnya terluka dilaporkan dalam operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026 lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino López saat upacara pemberian penghargaan bagi personel militer dan warga sipil yang gugur dalam serangan tersebut. Dari total korban tewas, termasuk di antaranya 47 anggota Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB), dengan sembilan di antaranya adalah perempuan. Selain itu, 32 warga Kuba yang berada bersama pasukan Venezuela juga turut meninggal dunia selama operasi itu. Venezuela menyatakan sebagian besar korban kini dirawat oleh sistem kesehatan militer negara tersebut. Pemerintah Caracas juga berencana memberikan dukungan kepada keluarga korban serta mendirikan monumen nasional sebagai penghormatan bagi mereka yang gugur. Penangkapan Maduro dan Proses Hukum Operasi militer yang dimulai pada dini hari 3 Januari berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadapi proses hukum atas tuduhan yang dilayangkan pemerintah AS, termasuk keterlibatan dalam kegiatan narkoterorisme. Maduro dan Flores telah menyatakan tidak bersalah dalam sidang perdana mereka di pengadilan federal Manhattan. Setelah kejadian tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai kepala negara sementara untuk menjaga kekosongan kepemimpinan di tengah krisis politik yang berlangsung. Venezuela juga meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB menanggapi tindakan militer itu. Reaksi Internasional dan Dampak Politik Operasi militer AS di Venezuela telah memicu reaksi kuat di berbagai negara dan komunitas internasional. Di Kuba, ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes tindakan AS dan memberikan penghormatan kepada 32 personel Kuba yang gugur selama serangan. Demonstrasi menuntut pembebasan para prajurit dan mengecam tindakan militer US berlangsung penuh emosional. Perkembangan hubungan AS–Venezuela juga mengalami perubahan cepat. Kepala CIA bertemu dengan Delcy Rodríguez di Caracas dalam upaya memperkuat dialog dan kerjasama antara kedua pihak pasca-operasi yang menimbulkan ketegangan diplomatik baru. Dalam perkembangan lain, meskipun awalnya kritik tajam terhadap operasi itu meluas, terdapat pula tanda-tanda kerja sama pragmatis antara pemerintahan sementara Venezuela dan administrasi AS dalam isu ekonomi dan stabilitas, termasuk pengelolaan sektor energi serta langkah-langkah untuk mengatasi tantangan domestik dan regional.

Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026

Internasional

Foto: Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik | Pifa Net

Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik

PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.

Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026

Internasional

Foto: Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB | Pifa Net

Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB

PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) membuka peluang bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait peran dewan baru yang tengah ia gagas. “Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menggantikan PBB. Meski demikian, Trump menilai PBB tetap memiliki potensi besar. Ia menyebut organisasi internasional tersebut tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, namun masih harus melanjutkan mandatnya karena peluang besar yang dimiliki untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Selain itu, Trump juga mengundang para pemimpin dari sejumlah negara untuk bergabung, termasuk Rusia dan Belarus. Media CBS melaporkan, dengan mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, bahwa lebih dari 10 negara telah menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun hingga saat ini, baru lima negara yang secara terbuka menyatakan menerima undangan Trump, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow belum mengetahui secara rinci inisiatif tersebut. Ia menyebut Rusia masih menunggu klarifikasi lebih lanjut yang diharapkan dapat diperoleh dalam pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat. Sejumlah media juga melaporkan bahwa Trump berencana menggelar upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari mendatang.

Internasional
| Rabu, 21 Januari 2026

Feeds

Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB

PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) membuka peluang bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait peran dewan baru yang tengah ia gagas. “Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menggantikan PBB. Meski demikian, Trump menilai PBB tetap memiliki potensi besar. Ia menyebut organisasi internasional tersebut tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, namun masih harus melanjutkan mandatnya karena peluang besar yang dimiliki untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Selain itu, Trump juga mengundang para pemimpin dari sejumlah negara untuk bergabung, termasuk Rusia dan Belarus. Media CBS melaporkan, dengan mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, bahwa lebih dari 10 negara telah menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun hingga saat ini, baru lima negara yang secara terbuka menyatakan menerima undangan Trump, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow belum mengetahui secara rinci inisiatif tersebut. Ia menyebut Rusia masih menunggu klarifikasi lebih lanjut yang diharapkan dapat diperoleh dalam pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat. Sejumlah media juga melaporkan bahwa Trump berencana menggelar upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari mendatang.

Internasional
| Rabu, 21 Januari 2026
Foto: Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB | Pifa Net

Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik

PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.

Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026
Foto: Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik | Pifa Net

AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland

PIFA, Internasional - Amerika Serikat dilaporkan secara diam-diam berupaya mengumpulkan informasi sensitif terkait instalasi pertahanan di Greenland. Langkah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Denmark, sebagaimana diungkap harian nasional Berlingske, Minggu. Berdasarkan dokumen internal Kementerian Pertahanan Denmark yang dilihat Berlingske, upaya penggalian data itu dilakukan pada tahun lalu melalui pendekatan yang dinilai tidak resmi serta tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Denmark di Kopenhagen. Informasi yang coba dihimpun meliputi keberadaan instalasi militer, pelabuhan, hingga pangkalan udara di wilayah Greenland. Kementerian Pertahanan Denmark disebut langsung mendapat laporan terkait manuver tersebut, mengingat posisi Greenland yang dinilai sangat strategis dalam konteks pertahanan dan geopolitik global. Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, selama ini menjadi perhatian Amerika Serikat bukan hanya karena letaknya di kawasan Arktik, tetapi juga karena potensi sumber daya alam yang besar. AS kerap mengaitkan kepentingannya di wilayah tersebut dengan alasan keamanan, terutama terkait dugaan meningkatnya aktivitas Rusia dan China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan berulang kali menyampaikan pandangan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali AS demi menjaga keamanan nasional dan mencegah pengaruh Rusia serta China meluas di kawasan tersebut. Namun demikian, Denmark dan pemerintah Greenland secara konsisten menolak gagasan penjualan atau pengalihan kedaulatan wilayah tersebut. Keduanya menegaskan bahwa Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, sekaligus menutup pintu bagi upaya pengambilalihan oleh negara lain. Laporan ini kembali menyoroti ketegangan kepentingan geopolitik di kawasan Arktik, yang kian menjadi medan persaingan strategis di tengah dinamika keamanan global.

Internasional
| Senin, 19 Januari 2026
Foto: AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland | Pifa Net

83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS

PIFA, Internasional - Sebanyak 83 orang tewas dan sedikitnya 112 lainnya terluka dilaporkan dalam operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026 lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino López saat upacara pemberian penghargaan bagi personel militer dan warga sipil yang gugur dalam serangan tersebut. Dari total korban tewas, termasuk di antaranya 47 anggota Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB), dengan sembilan di antaranya adalah perempuan. Selain itu, 32 warga Kuba yang berada bersama pasukan Venezuela juga turut meninggal dunia selama operasi itu. Venezuela menyatakan sebagian besar korban kini dirawat oleh sistem kesehatan militer negara tersebut. Pemerintah Caracas juga berencana memberikan dukungan kepada keluarga korban serta mendirikan monumen nasional sebagai penghormatan bagi mereka yang gugur. Penangkapan Maduro dan Proses Hukum Operasi militer yang dimulai pada dini hari 3 Januari berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadapi proses hukum atas tuduhan yang dilayangkan pemerintah AS, termasuk keterlibatan dalam kegiatan narkoterorisme. Maduro dan Flores telah menyatakan tidak bersalah dalam sidang perdana mereka di pengadilan federal Manhattan. Setelah kejadian tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai kepala negara sementara untuk menjaga kekosongan kepemimpinan di tengah krisis politik yang berlangsung. Venezuela juga meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB menanggapi tindakan militer itu. Reaksi Internasional dan Dampak Politik Operasi militer AS di Venezuela telah memicu reaksi kuat di berbagai negara dan komunitas internasional. Di Kuba, ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes tindakan AS dan memberikan penghormatan kepada 32 personel Kuba yang gugur selama serangan. Demonstrasi menuntut pembebasan para prajurit dan mengecam tindakan militer US berlangsung penuh emosional. Perkembangan hubungan AS–Venezuela juga mengalami perubahan cepat. Kepala CIA bertemu dengan Delcy Rodríguez di Caracas dalam upaya memperkuat dialog dan kerjasama antara kedua pihak pasca-operasi yang menimbulkan ketegangan diplomatik baru. Dalam perkembangan lain, meskipun awalnya kritik tajam terhadap operasi itu meluas, terdapat pula tanda-tanda kerja sama pragmatis antara pemerintahan sementara Venezuela dan administrasi AS dalam isu ekonomi dan stabilitas, termasuk pengelolaan sektor energi serta langkah-langkah untuk mengatasi tantangan domestik dan regional.

Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026
Foto: 83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS | Pifa Net
Explore Berbagai Konten Hiburan

Berita Rekomendasi

Internasional

Foto: 83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS | Pifa Net

83 Orang Tewas dan 112 Terluka dalam Operasi Militer AS

PIFA, Internasional - Sebanyak 83 orang tewas dan sedikitnya 112 lainnya terluka dilaporkan dalam operasi militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores pada 3 Januari 2026 lalu. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino López saat upacara pemberian penghargaan bagi personel militer dan warga sipil yang gugur dalam serangan tersebut. Dari total korban tewas, termasuk di antaranya 47 anggota Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB), dengan sembilan di antaranya adalah perempuan. Selain itu, 32 warga Kuba yang berada bersama pasukan Venezuela juga turut meninggal dunia selama operasi itu. Venezuela menyatakan sebagian besar korban kini dirawat oleh sistem kesehatan militer negara tersebut. Pemerintah Caracas juga berencana memberikan dukungan kepada keluarga korban serta mendirikan monumen nasional sebagai penghormatan bagi mereka yang gugur. Penangkapan Maduro dan Proses Hukum Operasi militer yang dimulai pada dini hari 3 Januari berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya. Keduanya kemudian dibawa ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadapi proses hukum atas tuduhan yang dilayangkan pemerintah AS, termasuk keterlibatan dalam kegiatan narkoterorisme. Maduro dan Flores telah menyatakan tidak bersalah dalam sidang perdana mereka di pengadilan federal Manhattan. Setelah kejadian tersebut, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai kepala negara sementara untuk menjaga kekosongan kepemimpinan di tengah krisis politik yang berlangsung. Venezuela juga meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB menanggapi tindakan militer itu. Reaksi Internasional dan Dampak Politik Operasi militer AS di Venezuela telah memicu reaksi kuat di berbagai negara dan komunitas internasional. Di Kuba, ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes tindakan AS dan memberikan penghormatan kepada 32 personel Kuba yang gugur selama serangan. Demonstrasi menuntut pembebasan para prajurit dan mengecam tindakan militer US berlangsung penuh emosional. Perkembangan hubungan AS–Venezuela juga mengalami perubahan cepat. Kepala CIA bertemu dengan Delcy Rodríguez di Caracas dalam upaya memperkuat dialog dan kerjasama antara kedua pihak pasca-operasi yang menimbulkan ketegangan diplomatik baru. Dalam perkembangan lain, meskipun awalnya kritik tajam terhadap operasi itu meluas, terdapat pula tanda-tanda kerja sama pragmatis antara pemerintahan sementara Venezuela dan administrasi AS dalam isu ekonomi dan stabilitas, termasuk pengelolaan sektor energi serta langkah-langkah untuk mengatasi tantangan domestik dan regional.

Internasional
| Sabtu, 17 Januari 2026

Internasional

Foto: Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik | Pifa Net

Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik

PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.

Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026

Internasional

Foto: Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB | Pifa Net

Trump Buka Peluang Dewan Perdamaian Gaza Jadi Pengganti PBB

PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (20/1) membuka peluang bahwa Dewan Perdamaian Gaza dapat menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di masa depan. Pernyataan itu disampaikan Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait peran dewan baru yang tengah ia gagas. “Mungkin saja,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya apakah Dewan Perdamaian Gaza dapat menggantikan PBB. Meski demikian, Trump menilai PBB tetap memiliki potensi besar. Ia menyebut organisasi internasional tersebut tidak pernah sepenuhnya mencapai potensi maksimalnya, namun masih harus melanjutkan mandatnya karena peluang besar yang dimiliki untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh penting, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel. Selain itu, Trump juga mengundang para pemimpin dari sejumlah negara untuk bergabung, termasuk Rusia dan Belarus. Media CBS melaporkan, dengan mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, bahwa lebih dari 10 negara telah menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Namun hingga saat ini, baru lima negara yang secara terbuka menyatakan menerima undangan Trump, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Belarus, Maroko, Hungaria, dan Kanada. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow belum mengetahui secara rinci inisiatif tersebut. Ia menyebut Rusia masih menunggu klarifikasi lebih lanjut yang diharapkan dapat diperoleh dalam pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat. Sejumlah media juga melaporkan bahwa Trump berencana menggelar upacara penandatanganan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 22 Januari mendatang.

Internasional
| Rabu, 21 Januari 2026
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5