Internasional
Iran Tolak Tuntutan AS untuk Menyerah Tanpa Syarat
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menolak tuntutan Amerika Serikat agar menyerah tanpa syarat di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya akan terus mempertahankan diri selama diperlukan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu (8/3) dalam wawancara dengan NBC News. “Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak akan menyerah tanpa syarat, dan kami akan terus melawan selama diperlukan,” kata Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus membela wilayah, rakyat, serta martabat negaranya. “Kami terus mempertahankan diri dan kami membela wilayah kami, rakyat kami, serta martabat kami. Martabat kami tidak untuk diperjualbelikan,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Iran dan hanya akan menerima “penyerahan tanpa syarat” dari Teheran. Menanggapi hal tersebut, Araghchi mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan syarat-syarat gencatan senjata antara kedua negara. Ia menilai penghentian perang secara permanen harus menjadi syarat utama sebelum pembahasan lain dilakukan. “Harus ada pengakhiran perang secara permanen. Dan selama hal itu belum tercapai, saya pikir kami perlu terus berjuang demi rakyat kami dan keamanan kami,” kata Araghchi.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Trending
AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland
Internasional
| Senin, 19 Januari 2026
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Padahal Sudah Fatwakan Senjata Nuklir Haram
Internasional
| Kamis, 5 Maret 2026
Menlu Jerman Johann Wadephul Desak Iran Buka Selat Hormuz dan Hentikan Program Nuklir
Internasional
| Minggu, 3 Mei 2026
AS Optimis Segera Capai Kesepakatan Akhiri Perang dengan Iran dan Buka Selat Hormuz
Internasional
| Rabu, 6 Mei 2026
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
CSIS: Indonesia Harus Punya Peran Lebih Besar di Dewan Perdamaian untuk Dorong Solusi Dua Negara
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Israel Kembali Bombardir Lebanon Meski Gencatan Senjata Sudah Berlaku
Internasional
| Sabtu, 20 Juni 2026
Trump Ancam Serang Iran Lagi dan Kuasai Selat Hormuz, Negosiasi Damai di Swiss Terganggu
Internasional
| Senin, 22 Juni 2026
AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi
Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Netanyahu Kecam Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Berita Terbaru
Internasional
Putin Sebut Ada Peluang Akhiri Perang Ukraina, Kyiv Harap Ada Dinamika Baru
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang di Ukraina.Pernyataan itu disampaikan Putin saat berpidato dalam Eastern Economic Forum (EEF), Kamis (3/9/2026). Di waktu yang sama, Ukraina juga menyatakan berharap ada 'dinamika baru' dalam upaya perdamaian.Putin mengatakan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menunjukkan kesiapan untuk mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina."Kami berterima kasih kepada semua pihak yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian ini. Apakah ada peluang? Menurut saya, ya, ada," kata Putin.Meski demikian, Putin menegaskan Rusia dan Ukraina tetap menjadi pihak utama yang harus menyelesaikan konflik tersebut."Pada akhirnya, masalah ini harus diselesaikan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik, Rusia dan Ukraina," ujarnya.Di Kyiv, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha juga menyampaikan optimisme mengenai kemungkinan perkembangan baru dalam proses perdamaian.Menurut Sybiha, keterlibatan politik dan diplomatik di sejumlah negara mulai kembali aktif."Saya yakin bahwa kini kita akan memiliki dinamika baru dalam upaya perdamaian, seiring kembalinya fase aktif keterlibatan politik dan diplomatik di banyak ibu kota di seluruh dunia," kata Sybiha kepada wartawan.Sybiha tidak merinci perkembangan yang dimaksud dan meminta wartawan mengikuti informasi selanjutnya.Pernyataan optimistis dari kedua pihak muncul ketika perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sekitar empat setengah tahun.Pertemuan terakhir Rusia dan Ukraina dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung pada Februari. Namun, sejak saat itu, kedua pihak justru meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah masing-masing.Konflik di laut juga semakin meningkat setelah Rusia dan Ukraina saling menyerang pelabuhan serta kapal dagang. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas biji-bijian di pasar global.Harga kontrak berjangka gandum di Chicago bahkan sempat turun lebih dari 2 persen setelah pernyataan Putin mengenai peluang perdamaian.Meski menyatakan masih ada peluang kesepakatan, Putin tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai kemungkinan kemajuan dalam perundingan. Ia justru menuding sejumlah tindakan Ukraina dapat menghambat proses perdamaian.Putin menuduh Ukraina melakukan serangan terhadap kapal dagang sipil dan mengancam pesawat sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai 'terorisme negara' yang dapat "memperumit prospek perundingan damai bilateral".Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya memperingatkan maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi bahwa aktivitas drone Ukraina membuat wilayah udara Rusia berbahaya.Namun, Zelenskyy menegaskan Ukraina hanya menargetkan fasilitas militer Rusia dan tidak bermaksud mengancam penerbangan sipil.Ukraina juga telah meminta badan penerbangan PBB mendorong negara anggotanya melarang operasi penerbangan di wilayah udara Rusia. Kyiv sendiri menutup wilayah udaranya untuk penerbangan sipil internasional sejak invasi Rusia pada 2022.Putin Sebut Kontak Rusia-Ukraina Masih BerlangsungPutin juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, terutama melalui saluran intelijen."Sulit bagi saya untuk mengatakan saat ini sejauh mana kontak-kontak ini mengarah pada perjanjian damai, mengingat pernyataan-pernyataan yang baru-baru ini kami dengar dari pimpinan tertinggi Ukraina," kata Putin."Namun, kontak tersebut memang ada dan terus berlanjut secara berkelanjutan, sekali lagi, terutama melalui saluran intelijen," tambahnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menyatakan negaranya siap membantu upaya perdamaian Rusia-Ukraina."Jika India dapat membantu, dengan cara apa pun, kami siap," ujar Jaishankar.Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya telah meminta Putin mengakhiri perang Ukraina demi alasan kemanusiaan.Modi juga menegaskan India siap mendukung setiap upaya yang bertujuan menghentikan pertempuran.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026
Internasional
Kapal Kargo Turki Tenggelam Usai Tabrakan di Laut Marmara, 10 Orang Hilang
Sebuah kapal kargo Turki, Tugberk Imamoglu, tenggelam di Laut Marmara setelah bertabrakan dengan kapal tanker minyak kosong pada Rabu (3/9/2026). Sebanyak 10 orang yang berada di kapal tersebut dilaporkan hilang.Direktorat Maritim Kementerian Transportasi Turki menyebut insiden terjadi pada dini hari di lepas pantai Distrik Silivri, sebelah barat Istanbul.Tugberk Imamoglu, yang mengangkut gulungan baja, bertabrakan dengan kapal tanker minyak ALSU yang sedang dalam kondisi kosong."Karena Tugberk Imamoglu tidak merespons panggilan apa pun dan para awak tidak menjawab ponsel mereka, kapal kargo tersebut diyakini tenggelam," demikian pernyataan Direktorat Maritim Turki, seperti dikutip AFP.Menteri Transportasi Turki Abdulkadir Uraloglu mengatakan kapal kargo tersebut tenggelam dalam waktu sangat singkat setelah pihak berwenang menerima panggilan darurat."Kami menerima panggilan darurat pada pukul 03.26 (waktu setempat). Jika kita mengacu pada waktu tabrakan yang dilaporkan kapten yakni pukul 03.15, dapat dikatakan bahwa proses tenggelamnya terjadi sangat cepat, hanya dalam waktu 11 menit," ujar Uraloglu.Petugas menemukan sejumlah pelampung dan sekoci di sekitar lokasi kejadian. Namun, tidak ada awak kapal yang berada di dalamnya."Kami melihat pelampung dan sekoci, namun sekoci itu kosong. Sayangnya, belum ada korban selamat yang ditemukan sejauh ini," katanya.Tugberk Imamoglu diketahui membawa 10 orang yang terdiri dari seorang kapten dan sembilan awak kapal. Seluruhnya merupakan warga negara Turki.Kapal tersebut tenggelam di perairan dengan kedalaman sekitar 900 meter. Pemerintah Turki mengerahkan 14 kapal dan satu helikopter untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.Hingga kini, penyebab tabrakan antara Tugberk Imamoglu dan ALSU masih dalam penyelidikan.Pemilik Tugberk Imamoglu, Tahsin Dogruyol, mengatakan kepada media Turki bahwa kapten kapalnya telah beberapa kali berusaha memperingatkan kapal tanker yang bergerak mendekati mereka."Kapten saya memanggilnya dan mengatakan: 'Anda terlalu dekat'," ujar Dogruyol.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026
Internasional
Xi Jinping Dorong Negara Timur Tengah Tolak Campur Tangan Asing, Serukan Arsitektur Keamanan Baru
Presiden China Xi Jinping mendukung negara-negara Timur Tengah untuk menolak campur tangan pihak luar dan mempertimbangkan penataan ulang arsitektur keamanan di kawasan.Pernyataan tersebut disampaikan Xi saat bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam kunjungannya ke Mesir, Rabu (2/9/2026).Menurut Anadolu, pernyataan Xi tersebut mencerminkan upaya China memperluas pengaruhnya di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran."China mendukung negara-negara di kawasan ini dalam membangun arsitektur keamanan baru untuk Timur Tengah," ujar Xi dalam pertemuan tersebut."Rakyat Timur Tengah harus tetap menjadi penguasa urusan mereka sendiri dan campur tangan eksternal harus ditolak. China dan Mesir bersama-sama menentang unilateralisme dan tindakan intimidasi," sambungnya.Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertama Xi Jinping ke Timur Tengah dalam empat tahun terakhir. Kedatangannya berlangsung ketika sejumlah mitra AS di kawasan mulai meninjau kembali hubungan strategis mereka.Konflik yang berlangsung berbulan-bulan di Timur Tengah akibat serangan AS terhadap Iran telah mengganggu perdagangan dan mengguncang perekonomian kawasan. Situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai peran jangka panjang Washington di Timur Tengah.Mesir sendiri merupakan salah satu mitra pertahanan utama AS dan menerima bantuan militer tahunan sekitar US$1,3 miliar dari Washington.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kairo juga terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan militernya dengan China.Di tengah ketegangan di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran, Xi mengatakan China siap bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.Xi juga menyerukan adanya "solusi komprehensif untuk keamanan bersama" di Timur Tengah.Menurut Xi, persoalan Palestina tetap menjadi inti permasalahan Timur Tengah dan tidak boleh diabaikan.China, lanjut Xi, mendukung peran efektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan serta mendesak kekuatan eksternal untuk meninggalkan standar ganda dalam menangani persoalan Timur Tengah.Mesir menjadi negara Arab sekaligus negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China pada 1956.
Internasional
| Kamis, 3 September 2026
Berita Populer
Internasional
Iran Tolak Tuntutan AS untuk Menyerah Tanpa Syarat
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menolak tuntutan Amerika Serikat agar menyerah tanpa syarat di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya akan terus mempertahankan diri selama diperlukan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu (8/3) dalam wawancara dengan NBC News. “Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak akan menyerah tanpa syarat, dan kami akan terus melawan selama diperlukan,” kata Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus membela wilayah, rakyat, serta martabat negaranya. “Kami terus mempertahankan diri dan kami membela wilayah kami, rakyat kami, serta martabat kami. Martabat kami tidak untuk diperjualbelikan,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Iran dan hanya akan menerima “penyerahan tanpa syarat” dari Teheran. Menanggapi hal tersebut, Araghchi mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan syarat-syarat gencatan senjata antara kedua negara. Ia menilai penghentian perang secara permanen harus menjadi syarat utama sebelum pembahasan lain dilakukan. “Harus ada pengakhiran perang secara permanen. Dan selama hal itu belum tercapai, saya pikir kami perlu terus berjuang demi rakyat kami dan keamanan kami,” kata Araghchi.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Internasional
AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland
PIFA, Internasional - Amerika Serikat dilaporkan secara diam-diam berupaya mengumpulkan informasi sensitif terkait instalasi pertahanan di Greenland. Langkah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Denmark, sebagaimana diungkap harian nasional Berlingske, Minggu. Berdasarkan dokumen internal Kementerian Pertahanan Denmark yang dilihat Berlingske, upaya penggalian data itu dilakukan pada tahun lalu melalui pendekatan yang dinilai tidak resmi serta tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Denmark di Kopenhagen. Informasi yang coba dihimpun meliputi keberadaan instalasi militer, pelabuhan, hingga pangkalan udara di wilayah Greenland. Kementerian Pertahanan Denmark disebut langsung mendapat laporan terkait manuver tersebut, mengingat posisi Greenland yang dinilai sangat strategis dalam konteks pertahanan dan geopolitik global. Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, selama ini menjadi perhatian Amerika Serikat bukan hanya karena letaknya di kawasan Arktik, tetapi juga karena potensi sumber daya alam yang besar. AS kerap mengaitkan kepentingannya di wilayah tersebut dengan alasan keamanan, terutama terkait dugaan meningkatnya aktivitas Rusia dan China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan berulang kali menyampaikan pandangan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali AS demi menjaga keamanan nasional dan mencegah pengaruh Rusia serta China meluas di kawasan tersebut. Namun demikian, Denmark dan pemerintah Greenland secara konsisten menolak gagasan penjualan atau pengalihan kedaulatan wilayah tersebut. Keduanya menegaskan bahwa Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, sekaligus menutup pintu bagi upaya pengambilalihan oleh negara lain. Laporan ini kembali menyoroti ketegangan kepentingan geopolitik di kawasan Arktik, yang kian menjadi medan persaingan strategis di tengah dinamika keamanan global.
Internasional
| Senin, 19 Januari 2026
Internasional
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Padahal Sudah Fatwakan Senjata Nuklir Haram
PIFA, Internasional – Duta Besar Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan penggunaan senjata nuklir sebagai sesuatu yang haram. Namun menurut Boroujerdi, pihak musuh justru menjadikan isu pengembangan senjata nuklir sebagai dalih untuk menyerang Iran dan menargetkan Khamenei. “Musuh membunuh pemimpin agung kami dengan tuduhan sedang mencoba untuk membangun senjata nuklir. Ini terjadi saat beliau telah memiliki fatwa bahwa berbagai bentuk penyimpanan, produksi maupun penggunaan senjata nuklir hukumnya haram,” kata Boroujerdi dalam acara penandatanganan petisi dan doa bersama terkait agresi Amerika Serikat dan Israel di kediaman Duta Besar Iran di Jakarta, Kamis. Boroujerdi juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklir Iran berada di bawah pengawasan penuh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, tuduhan bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir hanya dijadikan alasan untuk menyerang negara tersebut. Ia menyebut bahwa ketika serangan dilancarkan, dua target utama langsung disasar, yakni kantor pemimpin tertinggi Iran dan sebuah sekolah dasar khusus perempuan. Dalam kesempatan itu, Boroujerdi mengenang Khamenei sebagai sosok pemimpin berusia 86 tahun yang konsisten menentang hegemoni kekerasan dan genosida. Ia juga menyebut Khamenei sebagai tokoh yang memperjuangkan perdamaian serta stabilitas. Meski demikian, agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari disebut telah merenggut nyawa Khamenei. Saat itu, kata Boroujerdi, Khamenei sedang berupaya melawan apa yang disebutnya sebagai “terorisme berbasis negara”. Boroujerdi juga menegaskan sikap keras Khamenei terhadap Israel, khususnya terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. “Ia adalah seorang pemimpin yang tidak pernah tersenyum dengan rezim Zionis Israel. Ia percaya bahwa apabila muslim ingin menjadi umat yang agung dan mulia, maka mereka harus terus mengambil sikap tegas berhadapan dengan zionis,” ujarnya. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang disebut sebagai serangan kedua setelah operasi militer serupa pada Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer besar yang diluncurkan AS bertujuan melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman dari dugaan pengembangan senjata nuklir Iran. Sebagai respons, Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik tersebut terjadi di tengah perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa yang dimediasi oleh Oman.
Internasional
| Kamis, 5 Maret 2026
Feeds
Putin Sebut Ada Peluang Akhiri Perang Ukraina, Kyiv Harap Ada Dinamika Baru
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang di Ukraina.Pernyataan itu disampaikan Putin saat berpidato dalam Eastern Economic Forum (EEF), Kamis (3/9/2026). Di waktu yang sama, Ukraina juga menyatakan berharap ada 'dinamika baru' dalam upaya perdamaian.Putin mengatakan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menunjukkan kesiapan untuk mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina."Kami berterima kasih kepada semua pihak yang berusaha berkontribusi pada penyelesaian ini. Apakah ada peluang? Menurut saya, ya, ada," kata Putin.Meski demikian, Putin menegaskan Rusia dan Ukraina tetap menjadi pihak utama yang harus menyelesaikan konflik tersebut."Pada akhirnya, masalah ini harus diselesaikan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik, Rusia dan Ukraina," ujarnya.Di Kyiv, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha juga menyampaikan optimisme mengenai kemungkinan perkembangan baru dalam proses perdamaian.Menurut Sybiha, keterlibatan politik dan diplomatik di sejumlah negara mulai kembali aktif."Saya yakin bahwa kini kita akan memiliki dinamika baru dalam upaya perdamaian, seiring kembalinya fase aktif keterlibatan politik dan diplomatik di banyak ibu kota di seluruh dunia," kata Sybiha kepada wartawan.Sybiha tidak merinci perkembangan yang dimaksud dan meminta wartawan mengikuti informasi selanjutnya.Pernyataan optimistis dari kedua pihak muncul ketika perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sekitar empat setengah tahun.Pertemuan terakhir Rusia dan Ukraina dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat berlangsung pada Februari. Namun, sejak saat itu, kedua pihak justru meningkatkan serangan jarak jauh ke wilayah masing-masing.Konflik di laut juga semakin meningkat setelah Rusia dan Ukraina saling menyerang pelabuhan serta kapal dagang. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan harga komoditas biji-bijian di pasar global.Harga kontrak berjangka gandum di Chicago bahkan sempat turun lebih dari 2 persen setelah pernyataan Putin mengenai peluang perdamaian.Meski menyatakan masih ada peluang kesepakatan, Putin tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai kemungkinan kemajuan dalam perundingan. Ia justru menuding sejumlah tindakan Ukraina dapat menghambat proses perdamaian.Putin menuduh Ukraina melakukan serangan terhadap kapal dagang sipil dan mengancam pesawat sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai 'terorisme negara' yang dapat "memperumit prospek perundingan damai bilateral".Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya memperingatkan maskapai penerbangan dan perusahaan asuransi bahwa aktivitas drone Ukraina membuat wilayah udara Rusia berbahaya.Namun, Zelenskyy menegaskan Ukraina hanya menargetkan fasilitas militer Rusia dan tidak bermaksud mengancam penerbangan sipil.Ukraina juga telah meminta badan penerbangan PBB mendorong negara anggotanya melarang operasi penerbangan di wilayah udara Rusia. Kyiv sendiri menutup wilayah udaranya untuk penerbangan sipil internasional sejak invasi Rusia pada 2022.Putin Sebut Kontak Rusia-Ukraina Masih BerlangsungPutin juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung, terutama melalui saluran intelijen."Sulit bagi saya untuk mengatakan saat ini sejauh mana kontak-kontak ini mengarah pada perjanjian damai, mengingat pernyataan-pernyataan yang baru-baru ini kami dengar dari pimpinan tertinggi Ukraina," kata Putin."Namun, kontak tersebut memang ada dan terus berlanjut secara berkelanjutan, sekali lagi, terutama melalui saluran intelijen," tambahnya.Sementara itu, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menyatakan negaranya siap membantu upaya perdamaian Rusia-Ukraina."Jika India dapat membantu, dengan cara apa pun, kami siap," ujar Jaishankar.Perdana Menteri India Narendra Modi sebelumnya telah meminta Putin mengakhiri perang Ukraina demi alasan kemanusiaan.Modi juga menegaskan India siap mendukung setiap upaya yang bertujuan menghentikan pertempuran.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026
Kapal Kargo Turki Tenggelam Usai Tabrakan di Laut Marmara, 10 Orang Hilang
Sebuah kapal kargo Turki, Tugberk Imamoglu, tenggelam di Laut Marmara setelah bertabrakan dengan kapal tanker minyak kosong pada Rabu (3/9/2026). Sebanyak 10 orang yang berada di kapal tersebut dilaporkan hilang.Direktorat Maritim Kementerian Transportasi Turki menyebut insiden terjadi pada dini hari di lepas pantai Distrik Silivri, sebelah barat Istanbul.Tugberk Imamoglu, yang mengangkut gulungan baja, bertabrakan dengan kapal tanker minyak ALSU yang sedang dalam kondisi kosong."Karena Tugberk Imamoglu tidak merespons panggilan apa pun dan para awak tidak menjawab ponsel mereka, kapal kargo tersebut diyakini tenggelam," demikian pernyataan Direktorat Maritim Turki, seperti dikutip AFP.Menteri Transportasi Turki Abdulkadir Uraloglu mengatakan kapal kargo tersebut tenggelam dalam waktu sangat singkat setelah pihak berwenang menerima panggilan darurat."Kami menerima panggilan darurat pada pukul 03.26 (waktu setempat). Jika kita mengacu pada waktu tabrakan yang dilaporkan kapten yakni pukul 03.15, dapat dikatakan bahwa proses tenggelamnya terjadi sangat cepat, hanya dalam waktu 11 menit," ujar Uraloglu.Petugas menemukan sejumlah pelampung dan sekoci di sekitar lokasi kejadian. Namun, tidak ada awak kapal yang berada di dalamnya."Kami melihat pelampung dan sekoci, namun sekoci itu kosong. Sayangnya, belum ada korban selamat yang ditemukan sejauh ini," katanya.Tugberk Imamoglu diketahui membawa 10 orang yang terdiri dari seorang kapten dan sembilan awak kapal. Seluruhnya merupakan warga negara Turki.Kapal tersebut tenggelam di perairan dengan kedalaman sekitar 900 meter. Pemerintah Turki mengerahkan 14 kapal dan satu helikopter untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.Hingga kini, penyebab tabrakan antara Tugberk Imamoglu dan ALSU masih dalam penyelidikan.Pemilik Tugberk Imamoglu, Tahsin Dogruyol, mengatakan kepada media Turki bahwa kapten kapalnya telah beberapa kali berusaha memperingatkan kapal tanker yang bergerak mendekati mereka."Kapten saya memanggilnya dan mengatakan: 'Anda terlalu dekat'," ujar Dogruyol.
Internasional
| Jumat, 4 September 2026
Xi Jinping Dorong Negara Timur Tengah Tolak Campur Tangan Asing, Serukan Arsitektur Keamanan Baru
Presiden China Xi Jinping mendukung negara-negara Timur Tengah untuk menolak campur tangan pihak luar dan mempertimbangkan penataan ulang arsitektur keamanan di kawasan.Pernyataan tersebut disampaikan Xi saat bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam kunjungannya ke Mesir, Rabu (2/9/2026).Menurut Anadolu, pernyataan Xi tersebut mencerminkan upaya China memperluas pengaruhnya di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran."China mendukung negara-negara di kawasan ini dalam membangun arsitektur keamanan baru untuk Timur Tengah," ujar Xi dalam pertemuan tersebut."Rakyat Timur Tengah harus tetap menjadi penguasa urusan mereka sendiri dan campur tangan eksternal harus ditolak. China dan Mesir bersama-sama menentang unilateralisme dan tindakan intimidasi," sambungnya.Kunjungan tersebut menjadi lawatan pertama Xi Jinping ke Timur Tengah dalam empat tahun terakhir. Kedatangannya berlangsung ketika sejumlah mitra AS di kawasan mulai meninjau kembali hubungan strategis mereka.Konflik yang berlangsung berbulan-bulan di Timur Tengah akibat serangan AS terhadap Iran telah mengganggu perdagangan dan mengguncang perekonomian kawasan. Situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai peran jangka panjang Washington di Timur Tengah.Mesir sendiri merupakan salah satu mitra pertahanan utama AS dan menerima bantuan militer tahunan sekitar US$1,3 miliar dari Washington.Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kairo juga terus meningkatkan kerja sama ekonomi dan militernya dengan China.Di tengah ketegangan di Selat Hormuz akibat perang AS-Iran, Xi mengatakan China siap bekerja sama dengan negara-negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional.Xi juga menyerukan adanya "solusi komprehensif untuk keamanan bersama" di Timur Tengah.Menurut Xi, persoalan Palestina tetap menjadi inti permasalahan Timur Tengah dan tidak boleh diabaikan.China, lanjut Xi, mendukung peran efektif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kawasan serta mendesak kekuatan eksternal untuk meninggalkan standar ganda dalam menangani persoalan Timur Tengah.Mesir menjadi negara Arab sekaligus negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China pada 1956.
Internasional
| Kamis, 3 September 2026
Rusia Diam-diam Bantu Iran Kembangkan Rudal Jelajah Supersonik
Rusia disebut diam-diam membantu Iran mengembangkan rudal jelajah supersonik meski Amerika Serikat telah berulang kali memberikan peringatan terkait kerja sama militer kedua negara.Temuan tersebut diungkap dalam laporan investigasi Financial Times. Menurut laporan itu, program pengembangan rudal tersebut telah dimulai sejak 2023 dan berpotensi memberi kemampuan baru bagi Teheran untuk mengancam kapal induk serta kapal perang Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.Financial Times menyebut investigasinya didasarkan pada korespondensi, catatan perjalanan, serta dokumen paten militer. Program tersebut disebut sebagai salah satu transfer teknologi militer strategis paling signifikan yang diketahui terjadi dari Moskow ke Teheran.Sejumlah pakar Rusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi rudal juga disebut terlibat dalam program tersebut.Pengembangan itu dilaporkan berfokus pada teknologi propulsi ramjet atau scramjet, yang memungkinkan sebuah rudal melaju dengan kecepatan beberapa kali lipat kecepatan suara.Berbeda dengan mesin jet konvensional, ramjet tidak menggunakan kompresor atau turbin yang bergerak. Mesin jenis ini memanfaatkan kecepatan gerak kendaraan untuk memampatkan udara sebelum proses pembakaran.Menurut laporan tersebut, Iran telah membangun dan melakukan pengujian terhadap sistem terkait. Namun, belum ditemukan bukti bahwa Iran telah mengerahkan rudal jelajah supersonik yang menggunakan teknologi tersebut dalam operasi militer.Fabian Hinz, pakar rudal Iran sekaligus analis senior di Conflict Armament Research, menilai transfer teknologi tersebut sangat signifikan bagi Teheran.“Ini adalah transfer teknologi militer yang sangat sensitif secara strategis dari Rusia yang telah diinginkan Iran selama beberapa dekade,” kata Hinz kepada Financial Times.Ia menambahkan, program dengan tingkat sensitivitas seperti itu kemungkinan membutuhkan persetujuan politik dari tingkat tertinggi di Rusia.Hubungan Moskow-Teheran Makin EratLaporan mengenai kerja sama teknologi militer tersebut muncul ketika hubungan Rusia dan Iran semakin erat di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan.Dalam pertemuan tersebut, Pezeshkian menyampaikan apresiasi kepada Putin atas sikap Rusia terhadap Iran di tengah konflik dan tekanan internasional.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan, baik selama masa pertempuran dan tindakan agresi berlangsung, maupun dalam keadaan normal saat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada kami, baik di Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di forum-forum internasional,” ujar Pezeshkian, seperti dilansir AFP.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; bukan hubungan biasa,” lanjutnya.Jika laporan mengenai transfer teknologi tersebut terbukti, kerja sama Rusia-Iran berpotensi menjadi perkembangan penting dalam keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah. Kemampuan rudal berkecepatan tinggi dapat memperumit pertahanan kapal perang, termasuk kapal induk AS yang beroperasi di kawasan tersebut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Netanyahu Kecam Serangan Pemukim Israel terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam serangan yang dilakukan sejumlah pemukim Israel terhadap warga Palestina di Desa Qusra, Tepi Barat, pada Sabtu (29/8).Serangan tersebut terjadi setelah ketegangan di wilayah itu berlangsung selama hampir tiga pekan.Ketegangan bermula pada awal Agustus ketika kelompok pemukim Israel dilaporkan memblokir akses pasokan menuju rumah-rumah warga Palestina di pinggiran Qusra, dekat Nablus. Aksi tersebut menyebabkan sejumlah warga Palestina terjebak di dalam rumah dan mendapat kritik dari Duta Besar Amerika Serikat.Pada Sabtu (29/8), warga Qusra melaporkan puluhan pemukim menyerang desa mereka. Para pemukim disebut melempari warga Palestina dengan batu dan membarikade diri di dalam sebuah rumah saat warga Palestina masih berada di dalamnya.Seorang warga Qusra, Yussef Abdul Kareem Hassan, mengatakan sejumlah penduduk sedang melakukan pekerjaan rumah ketika sekelompok pemukim mendatangi mereka.Menurut Hassan, para pemukim kemudian meminta bantuan dan kembali bersama puluhan orang lainnya. Mereka mengepung rumah tersebut sebelum melempari warga Palestina dengan batu.Serangan serupa juga dilaporkan terjadi di Desa Jalud yang berada tidak jauh dari Qusra. Menurut kantor berita resmi Palestina, Wafa, pemukim Israel menyerang sebuah keluarga Palestina serta kru media asing yang tengah mendampingi keluarga tersebut.Netanyahu kemudian mengecam keras aksi kekerasan tersebut.“Saya mengutuk keras tindakan kekerasan kriminal yang dilakukan di desa Qusra dan Jalud oleh segelintir perusuh yang melanggar hukum, menyebabkan ketidakadilan besar bagi komunitas Yahudi yang taat hukum, mengganggu IDF dalam menjalankan misinya, dan merusak reputasi Israel di dunia,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.Militer Israel Turun TanganMiliter Israel mengatakan pasukan tentara dan polisi perbatasan dikerahkan ke Qusra setelah menerima laporan mengenai kerusuhan.Setibanya di lokasi, pasukan Israel mengidentifikasi puluhan pemukim yang disebut membarikade diri di dalam sebuah rumah warga Palestina ketika penghuni rumah masih berada di dalam.Militer Israel juga mengaku mengetahui adanya laporan mengenai warga Palestina yang terluka dalam insiden tersebut.Pasukan keamanan kemudian berupaya mengeluarkan para pemukim dari rumah. Mereka juga memisahkan warga Palestina dan pemukim serta menyita sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menuju lokasi kejadian.Polisi Israel membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Kendaraan yang disita disebut akan digunakan sebagai barang bukti.“Pasukan keamanan mengutuk keras segala bentuk kekerasan,” kata militer Israel.Kekerasan Pemukim Terus BerlangsungKekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian serangan dilaporkan mengalami peningkatan.Lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang menurut hukum internasional dianggap ilegal. Di sisi lain, sekitar tiga juta warga Palestina bermukim di wilayah tersebut.Israel menduduki Tepi Barat sejak 1967.Menurut perhitungan AFP berdasarkan data Kementerian Kesehatan Palestina, pasukan Israel atau pemukim telah menewaskan 1.103 warga Palestina di Tepi Barat sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Angka tersebut mencakup warga sipil maupun anggota kelompok bersenjata.Sementara itu, data Israel mencatat 48 warga Israel, termasuk warga sipil dan personel keamanan, tewas akibat serangan Palestina atau dalam operasi militer Israel selama periode yang sama.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Putin Tegaskan Komitmen Bantu Iran di Tengah Perang dengan AS
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmennya untuk membantu Iran di tengah konflik bersenjata dengan Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.Pernyataan tersebut disampaikan Putin saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Kirgistan, Selasa (1/9).Pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan AS.Dalam pertemuan tersebut, Putin mengatakan Rusia akan berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan Iran.“Kami mengagumi keberanian dan ketangguhan Anda dalam memperjuangkan kepentingan nasional Anda,” ujar Putin, seperti dilaporkan media Rusia dan dikutip AFP.Putin juga menegaskan bahwa situasi militer dan politik tidak menghalangi Rusia untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan Iran.“Terlepas dari situasi militer dan politik, kami tetap mempertahankan momentum hubungan perdagangan dan ekonomi kita dari tahun lalu,” katanya.Pezeshkian menyambut pernyataan Putin tersebut dengan menyampaikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap Iran.“Kami menghargai dan berterima kasih atas sikap Anda di setiap tahapan,” ujar Pezeshkian.Menurutnya, sikap Rusia menunjukkan bahwa hubungan kedua negara telah berkembang menjadi kemitraan strategis.“Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kita adalah hubungan strategis; ini bukan hubungan biasa,” kata Pezeshkian.Rusia dan Iran Makin DekatRusia dan Iran sama-sama menghadapi tekanan sanksi internasional yang berat. Kondisi tersebut membuat hubungan ekonomi dan strategis kedua negara semakin penting.Di tengah konflik yang berlangsung, Washington pada Senin (31/8) kembali menegaskan akan meningkatkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan tujuan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian negara tersebut.Konflik antara Iran dan AS dalam laporan tersebut bermula pada akhir Februari setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran yang disebut menewaskan mantan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.Aksi saling serang kemudian kembali meningkat pada pekan ini setelah Washington melancarkan serangan ke Pulau Larak di kawasan Selat Hormuz.Di tengah eskalasi tersebut, pernyataan Putin menjadi sinyal penting mengenai posisi Moskow yang tetap mempertahankan hubungan strategis dengan Teheran.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Iran Klaim Serang Sejumlah Pangkalan Militer AS di Timur Tengah
Iran melancarkan serangkaian serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di sejumlah negara Timur Tengah pada Rabu (2/9).Serangan tersebut dilaporkan menyasar sejumlah pangkalan militer AS di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Bahrain, Yordania, hingga wilayah Kurdistan, Irak.Angkatan Darat Iran menyatakan telah mengerahkan puluhan drone serang untuk menyerang posisi militer AS di UEA.“Puluhan drone serang milik angkatan darat telah menyerang sistem radar dan posisi pasukan AS di pangkalan Al Dhafra dan Al Minhad di Uni Emirat Arab,” demikian pernyataan Angkatan Darat Iran.Iran juga mengklaim serangan dilakukan terhadap instalasi radar serta titik-titik berkumpul pasukan AS di Pangkalan Udara Sheikh Isa, Bahrain.Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah menargetkan pasukan AS yang berada di Kuwait, Yordania, Bahrain, dan Erbil, wilayah Kurdistan, Irak.IRGC juga mengklaim melancarkan serangan gabungan menggunakan rudal dan drone ke Pangkalan Ali Al Salem di Kuwait.Menurut IRGC, serangan tersebut menyasar markas besar serta tempat tinggal seorang komandan militer AS yang berada di pangkalan tersebut.Iran turut menuduh pasukan AS, termasuk personel yang berbasis di Kuwait, terlibat dalam serangan terhadap sebuah upacara pernikahan di Kabupaten Sirik, Iran selatan. Serangan itu, menurut klaim Iran, menewaskan empat orang dan menyebabkan puluhan lainnya terluka.IRGC kemudian melaporkan adanya serangan lain yang menyasar sasaran militer AS di Yordania, Bahrain, dan Erbil.Klaim mengenai dampak serangan tersebut belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Hingga kini, sejumlah rincian mengenai kerusakan fasilitas dan korban di pihak AS maupun negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Internasional
| Rabu, 2 September 2026
Selandia Baru Bakal Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Selandia Baru bakal mengikuti langkah Australia, Indonesia, dan sejumlah negara lain untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengatakan partainya akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) ke parlemen yang melarang anak berusia di bawah 16 tahun menggunakan platform media sosial.RUU tersebut juga mengusulkan sanksi berupa denda hingga 10 persen dari pendapatan global perusahaan media sosial jika tidak mematuhi aturan.Jika disahkan, platform media sosial diwajibkan mengambil langkah yang wajar untuk memverifikasi usia penggunanya. Metode verifikasi dapat mencakup pemanfaatan informasi akun yang sudah tersedia, teknologi pengenalan wajah, hingga dokumen identitas digital."Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," kata Luxon dalam pernyataannya, dikutip dari Reuters, Senin (24/8/2026).Menurut Luxon, media sosial membuat anak-anak terpapar konten berbahaya, teknologi yang dirancang untuk membuat pengguna ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi.Ia menilai kondisi tersebut telah berdampak terhadap kehidupan keluarga, kesehatan mental, pola tidur, hingga pendidikan anak.Belum Dapat Dukungan KoalisiMeski demikian, RUU tersebut belum tentu mudah disahkan karena belum mendapatkan dukungan penuh dari partai-partai dalam pemerintahan koalisi Luxon.Salah satu mitra koalisinya, New Zealand First, menyatakan tidak akan mendukung aturan tersebut.Pemimpin New Zealand First yang juga Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran terhadap arah kebijakan pembatasan media sosial bagi anak."Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami," kata Peters melalui unggahan di X.Peters bahkan menyebut kebijakan serupa yang diterapkan Australia sebagai "kegagalan besar". Ia menilai tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua, bukan pemerintah.Australia Jadi AcuanAustralia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Aturan tersebut mulai berlaku pada Desember dan mencakup sejumlah platform, termasuk TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook.Luxon mengakui penerapan kebijakan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak mungkin berjalan sempurna."Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna," ujar Luxon."Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba," imbuhnya.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Presiden Iran Sebut Negaranya dalam Perang Skala Penuh Lawan AS
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya saat ini berada dalam "perang skala penuh" melawan Amerika Serikat (AS), mulai dari bidang ekonomi, militer hingga keamanan."Kita sedang berada dalam perang ekonomi, militer, dan keamanan skala penuh," kata Pezeshkian dalam pidatonya yang disiarkan kantor berita pemerintah Iran, IRNA, seperti dilaporkan Anadolu Agency.Pezeshkian mengatakan pemerintah Iran terus berupaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat tekanan terhadap negaranya. Ia mengakui pemerintah merasa "malu" atas persoalan ekonomi yang terjadi, tetapi menegaskan Iran akan tetap bertahan menghadapi tekanan dan sanksi AS.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan rencana untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap Iran."Trump dengan mudah mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang paling berat atau paling mengerikan terhadap Iran," ujar Pezeshkian.Menurutnya, Teheran tetap "berdiri teguh" dan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat di tengah situasi yang disebutnya sebagai "perang yang tidak seimbang".Iran Klaim Tetap BertahanPezeshkian juga menyinggung prediksi pihak yang berseberangan dengan Iran bahwa negaranya akan mengalami kondisi seperti Venezuela jika pemerintahannya jatuh.Namun, ia menilai prediksi tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, Pezeshkian mengatakan Iran justru menunjukkan kekuatan melalui perlawanan, solidaritas, dan persatuan masyarakat."Musuh telah memperkirakan bahwa jika Iran jatuh, negara itu akan menjadi seperti Venezuela. Bukan hanya hal itu tidak terjadi, tetapi Iran malah menjadi kekuatan yang membuat dunia takjub dengan perlawanan, solidaritas, dan kohesinya," tegasnya.Ia menambahkan pemerintah Iran terus berupaya mencegah terjadinya perpecahan dan konflik di dalam negeri.Teheran, kata Pezeshkian, berusaha "dengan segenap kekuatan kami untuk menghindari perpecahan, konflik, dan ego".Hubungan Iran-AS Kembali TegangHubungan Iran dan AS sebelumnya sempat menunjukkan perkembangan melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni. Kesepakatan tersebut dimediasi Pakistan dan Qatar dan disebut mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari.Kedua negara kemudian sepakat melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir. Namun, proses tersebut kembali terhenti karena perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan nota kesepahaman serta pengaturan navigasi di Selat Hormuz.Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi perdagangan serta distribusi minyak dan gas dunia.Pernyataan Pezeshkian menegaskan kembali tingginya ketegangan antara Teheran dan Washington di tengah tekanan ekonomi, sanksi, serta persoalan keamanan yang masih membayangi hubungan kedua negara.
Internasional
| Senin, 24 Agustus 2026
Zelensky Tolak Pemilu Ukraina Digelar di Tengah Perang
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilu di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemilu dalam kondisi saat ini justru berisiko memecah persatuan Ukraina. "Saya percaya bahwa dalam situasi perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu adalah risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini bagaikan tsunami bagi negara yang dapat memecah belah Ukraina," kata Zelensky dalam pernyataan resmi, Minggu (23/8), seperti dilansir CBS News. Pernyataan tersebut disampaikan empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov mendesak agar pemilu tetap digelar meski perang masih berlangsung. Dalam sebuah video pada Selasa (18/8), Fedorov menyerukan agar warga Ukraina tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya. "Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia. Harus ada mekanisme yang sah, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memulihkan proses demokrasi secara penuh, bahkan di tengah perang yang berkepanjangan," ujar Fedorov. Fedorov juga mengatakan rakyat Ukraina tidak seharusnya takut membicarakan kemungkinan pemilu di tengah perang. "Jika saya tidak dapat membagikan gagasan saya dan terbuka kepada masyarakat saya sendiri, lantas untuk apa kita bertempur?" katanya. Ukraina sendiri masih memberlakukan darurat militer sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Aturan tersebut secara hukum melarang penyelenggaraan pemilu selama masa darurat militer berlangsung. Jadi Tantangan Politik bagi Zelensky Seruan Fedorov dipandang sebagai salah satu tantangan politik terbesar terhadap pemerintahan Zelensky sejak perang pecah. Meski demikian, Fedorov tidak menyatakan apakah dirinya memiliki ambisi politik. Dalam wawancara dengan BBC, Fedorov juga menyinggung adanya persoalan yang harus dijawab Zelensky terkait dugaan kasus korupsi di lingkaran pemerintahannya. Fedorov sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri Pertahanan pada pertengahan Juli. Pemecatan itu disebut berkaitan dengan perselisihan berkepanjangan antara dirinya dan Panglima Tinggi Ukraina Jenderal Oleksandr Syrskyi. Keputusan tersebut sempat memicu aksi protes di sejumlah kota Ukraina. Selama menjabat, Fedorov dikenal berperan dalam meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Ukraina ke wilayah Rusia serta memperkuat produksi persenjataan dalam negeri.
Politik
| Minggu, 23 Agustus 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Iran Tolak Tuntutan AS untuk Menyerah Tanpa Syarat
PIFA, Internasional - Pemerintah Iran menolak tuntutan Amerika Serikat agar menyerah tanpa syarat di tengah konflik yang masih berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan negaranya akan terus mempertahankan diri selama diperlukan. Pernyataan itu disampaikan Araghchi pada Minggu (8/3) dalam wawancara dengan NBC News. “Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak akan menyerah tanpa syarat, dan kami akan terus melawan selama diperlukan,” kata Araghchi. Ia menegaskan bahwa Iran akan terus membela wilayah, rakyat, serta martabat negaranya. “Kami terus mempertahankan diri dan kami membela wilayah kami, rakyat kami, serta martabat kami. Martabat kami tidak untuk diperjualbelikan,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Iran dan hanya akan menerima “penyerahan tanpa syarat” dari Teheran. Menanggapi hal tersebut, Araghchi mengatakan saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan syarat-syarat gencatan senjata antara kedua negara. Ia menilai penghentian perang secara permanen harus menjadi syarat utama sebelum pembahasan lain dilakukan. “Harus ada pengakhiran perang secara permanen. Dan selama hal itu belum tercapai, saya pikir kami perlu terus berjuang demi rakyat kami dan keamanan kami,” kata Araghchi.
Internasional
| Minggu, 8 Maret 2026
Internasional
AS Disebut Diam-diam Kumpulkan Data Militer Greenland
PIFA, Internasional - Amerika Serikat dilaporkan secara diam-diam berupaya mengumpulkan informasi sensitif terkait instalasi pertahanan di Greenland. Langkah tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Denmark, sebagaimana diungkap harian nasional Berlingske, Minggu. Berdasarkan dokumen internal Kementerian Pertahanan Denmark yang dilihat Berlingske, upaya penggalian data itu dilakukan pada tahun lalu melalui pendekatan yang dinilai tidak resmi serta tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Denmark di Kopenhagen. Informasi yang coba dihimpun meliputi keberadaan instalasi militer, pelabuhan, hingga pangkalan udara di wilayah Greenland. Kementerian Pertahanan Denmark disebut langsung mendapat laporan terkait manuver tersebut, mengingat posisi Greenland yang dinilai sangat strategis dalam konteks pertahanan dan geopolitik global. Greenland, yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, selama ini menjadi perhatian Amerika Serikat bukan hanya karena letaknya di kawasan Arktik, tetapi juga karena potensi sumber daya alam yang besar. AS kerap mengaitkan kepentingannya di wilayah tersebut dengan alasan keamanan, terutama terkait dugaan meningkatnya aktivitas Rusia dan China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan berulang kali menyampaikan pandangan bahwa Greenland seharusnya berada di bawah kendali AS demi menjaga keamanan nasional dan mencegah pengaruh Rusia serta China meluas di kawasan tersebut. Namun demikian, Denmark dan pemerintah Greenland secara konsisten menolak gagasan penjualan atau pengalihan kedaulatan wilayah tersebut. Keduanya menegaskan bahwa Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, sekaligus menutup pintu bagi upaya pengambilalihan oleh negara lain. Laporan ini kembali menyoroti ketegangan kepentingan geopolitik di kawasan Arktik, yang kian menjadi medan persaingan strategis di tengah dinamika keamanan global.
Internasional
| Senin, 19 Januari 2026
Internasional
Dubes Iran: Ali Khamenei Difitnah Soal Nuklir, Padahal Sudah Fatwakan Senjata Nuklir Haram
PIFA, Internasional – Duta Besar Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan penggunaan senjata nuklir sebagai sesuatu yang haram. Namun menurut Boroujerdi, pihak musuh justru menjadikan isu pengembangan senjata nuklir sebagai dalih untuk menyerang Iran dan menargetkan Khamenei. “Musuh membunuh pemimpin agung kami dengan tuduhan sedang mencoba untuk membangun senjata nuklir. Ini terjadi saat beliau telah memiliki fatwa bahwa berbagai bentuk penyimpanan, produksi maupun penggunaan senjata nuklir hukumnya haram,” kata Boroujerdi dalam acara penandatanganan petisi dan doa bersama terkait agresi Amerika Serikat dan Israel di kediaman Duta Besar Iran di Jakarta, Kamis. Boroujerdi juga menegaskan bahwa seluruh aktivitas nuklir Iran berada di bawah pengawasan penuh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, tuduhan bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir hanya dijadikan alasan untuk menyerang negara tersebut. Ia menyebut bahwa ketika serangan dilancarkan, dua target utama langsung disasar, yakni kantor pemimpin tertinggi Iran dan sebuah sekolah dasar khusus perempuan. Dalam kesempatan itu, Boroujerdi mengenang Khamenei sebagai sosok pemimpin berusia 86 tahun yang konsisten menentang hegemoni kekerasan dan genosida. Ia juga menyebut Khamenei sebagai tokoh yang memperjuangkan perdamaian serta stabilitas. Meski demikian, agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari disebut telah merenggut nyawa Khamenei. Saat itu, kata Boroujerdi, Khamenei sedang berupaya melawan apa yang disebutnya sebagai “terorisme berbasis negara”. Boroujerdi juga menegaskan sikap keras Khamenei terhadap Israel, khususnya terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu. “Ia adalah seorang pemimpin yang tidak pernah tersenyum dengan rezim Zionis Israel. Ia percaya bahwa apabila muslim ingin menjadi umat yang agung dan mulia, maka mereka harus terus mengambil sikap tegas berhadapan dengan zionis,” ujarnya. Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang disebut sebagai serangan kedua setelah operasi militer serupa pada Juni 2025. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer besar yang diluncurkan AS bertujuan melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman dari dugaan pengembangan senjata nuklir Iran. Sebagai respons, Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik tersebut terjadi di tengah perundingan nuklir antara AS dan Iran di Jenewa yang dimediasi oleh Oman.
Internasional
| Kamis, 5 Maret 2026