2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5

Internasional

AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi

PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap minyak Iran yang tersimpan di kapal tanker lepas pantai, sebagai upaya menambah pasokan global dan menekan harga energi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan langkah tersebut berpotensi segera diambil dalam waktu dekat. “Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin mencabut sanksi terhadap minyak Iran yang berada di laut. Jumlahnya sekitar 140 juta barel,” ujar Bessent kepada Fox News. Ia menjelaskan bahwa volume tersebut setara dengan pasokan global selama sekitar 10 hari hingga dua minggu, tergantung metode perhitungan yang digunakan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke berbagai wilayah serta secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi energi dunia. Selat tersebut selama ini dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global. Gangguan di kawasan ini pun memicu tekanan besar terhadap pasar energi internasional. Bessent menambahkan bahwa Amerika Serikat berencana memanfaatkan cadangan minyak Iran tersebut untuk menstabilkan harga energi dalam jangka pendek, yakni selama 10 hingga 14 hari ke depan, sembari melanjutkan kebijakan strategisnya di kawasan.

Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026
Foto: AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi | Pifa Net
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5

Berita Terbaru

Internasional

Foto: FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak | Pifa Net

FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak

Kantor Cabang Federal Bureau of Investigation (FBI) di Atlanta bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menuntaskan penyelidikan bersama selama beberapa tahun yang berujung pada pembongkaran jaringan phishing global canggih. Dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa penyelidikan ini menjadi kolaborasi siber pertama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang secara khusus menargetkan pengembang perangkat phishing bernama “W3LL”. Kepala Agen Khusus FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sebuah ekosistem kejahatan siber yang terorganisir. “Ini bukan sekadar phishing—ini adalah platform kejahatan siber yang lengkap. Dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum dalam dan luar negeri untuk melindungi masyarakat,” ujarnya. Operasi tersebut berhasil mengamankan tersangka pengembang berinisial G.L. oleh Polri, sekaligus melaksanakan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan berbagai aset serta perangkat keras berisi bukti penting terkait ribuan target di seluruh dunia. Infrastruktur phishing ini didukung oleh pasar daring bernama “W3LLSTORE”. Dalam periode 2019 hingga 2023, platform tersebut memfasilitasi penjualan lebih dari 25.000 akun yang diretas serta akses ilegal ke berbagai sistem. Bahkan, hanya dalam kurun 2023 hingga 2024, perangkat phishing itu digunakan untuk menargetkan lebih dari 17.000 korban di hampir seluruh benua. Secara keseluruhan, pengembang W3LL diduga memfasilitasi pencurian ribuan kredensial akun serta mencoba melakukan transaksi penipuan dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp350 miliar. Perwakilan FBI, Robert Lafferty, menjelaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerja sama erat antara tim siber FBI Atlanta, Bareskrim Polri, dan Kepolisian Nusa Tenggara Timur di Kupang. “Sementara FBI memantau jejak digital dan melacak aliran dana di Amerika Serikat, Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti digital,” ujar Lafferty dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/4). Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berskala global.

Internasional
| Kamis, 23 April 2026

Internasional

Foto: PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas | Pifa Net

PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluhkan kurangnya waktu istirahat akibat padatnya aktivitas sebagai kepala pemerintahan. Keluhan tersebut disampaikan Takaichi saat bertemu dengan politikus senior Jepang, Akira Amari, di kantornya pada Kamis. “Saya ingin tidur sedikit lebih lama,” ujar Takaichi kepada Amari, yang juga dikenal sebagai mantan menteri perdagangan sekaligus ajudan dekat mendiang Shinzo Abe. Takaichi, yang kini berusia 65 tahun, baru menjabat sebagai perdana menteri selama enam bulan setelah memenangkan pemilu pada Oktober 2025. Kemenangannya mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung slogan “bekerja, bekerja, dan bekerja” sebagai komitmen terhadap tugas negara. Namun, padatnya aktivitas membuat waktu istirahatnya sangat terbatas. Dalam rapat komite parlemen awal April, Takaichi mengakui bahwa waktu tidurnya “cukup singkat” karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan tugas pemerintahan. Ia juga berupaya membawa pekerjaan ke kediaman resminya agar tetap produktif, meski hal tersebut berdampak pada pola hidupnya. Takaichi diketahui telah pindah ke kediaman resmi perdana menteri bersama suaminya sejak akhir tahun lalu. Selain masalah tidur, ia juga sempat mengeluhkan keterbatasan dalam hal makanan. Pada Februari lalu, Takaichi menyebut dirinya tidak diperbolehkan berbelanja atau memesan makanan dari kediaman resmi. “Jika saya kehabisan makanan beku, tamatlah sudah,” ujarnya saat itu. Usai pertemuan, Amari menyampaikan kepada wartawan bahwa Takaichi juga menyinggung kesulitan dalam mengatur waktu makan di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemimpin Jepang tersebut dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara dengan kebutuhan pribadi sehari-hari.

Internasional
| Kamis, 23 April 2026

Internasional

Foto: Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka | Pifa Net

Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis, saat merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menjelaskan, dalam ketentuan UNCLOS, negara kepulauan tidak diperkenankan memberlakukan tarif di selat-selat yang menjadi jalur pelayaran internasional. Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas laut yang saling menguntungkan bagi semua negara. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, dan saling mendukung,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali posisi Indonesia. “Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, sempat mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujarnya. Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan diakui sebagai jalur internasional yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia.

Internasional
| Kamis, 23 April 2026

Berita Populer

Internasional

Foto: AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi | Pifa Net

AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi

PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap minyak Iran yang tersimpan di kapal tanker lepas pantai, sebagai upaya menambah pasokan global dan menekan harga energi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan langkah tersebut berpotensi segera diambil dalam waktu dekat. “Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin mencabut sanksi terhadap minyak Iran yang berada di laut. Jumlahnya sekitar 140 juta barel,” ujar Bessent kepada Fox News. Ia menjelaskan bahwa volume tersebut setara dengan pasokan global selama sekitar 10 hari hingga dua minggu, tergantung metode perhitungan yang digunakan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke berbagai wilayah serta secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi energi dunia. Selat tersebut selama ini dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global. Gangguan di kawasan ini pun memicu tekanan besar terhadap pasar energi internasional. Bessent menambahkan bahwa Amerika Serikat berencana memanfaatkan cadangan minyak Iran tersebut untuk menstabilkan harga energi dalam jangka pendek, yakni selama 10 hingga 14 hari ke depan, sembari melanjutkan kebijakan strategisnya di kawasan.

Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026

Internasional

Foto: Bad Bunny Guncang Super Bowl dengan Pertunjukan Bersejarah Penuh Identitas Puerto Riko | Pifa Net

Bad Bunny Guncang Super Bowl dengan Pertunjukan Bersejarah Penuh Identitas Puerto Riko

PIFA, Internasional - Penampilan Bad Bunny di halftime show Super Bowl 2026 di Levi’s Stadium, Santa Clara, California, berubah menjadi momen bersejarah yang tak hanya menghibur, tetapi juga menegaskan kekuatan budaya Latin di panggung paling bergengsi di Amerika Serikat. Dalam durasi sekitar 13 menit yang disponsori Apple Music dan Roc Nation, pelantun reggaeton asal Puerto Riko itu tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol, sebuah keputusan yang disambut hangat sebagai bentuk afirmasi identitas di tengah tekanan untuk “beradaptasi” ke dominasi bahasa Inggris.Bad Bunny membuka penampilannya dari balik barisan tebu raksasa yang menjadi simbol kuat sejarah kolonial Puerto Riko, lalu melanjutkan dengan lagu “Tití Me Preguntó” yang enerjik dan penuh gerakan koreografi tajam. Menurut analisis TIME, set panggung ini bukan sekadar latar estetis, melainkan narasi visual tentang masa lalu dan masa kini Puerto Riko, termasuk keterkaitannya dengan kolonialisme dan ketimpangan sosial. Dalam penampilan itu, Bad Bunny juga menegaskan bahwa pertunjukan ini “bukan sekadar konser, melainkan persembahan untuk budaya, masyarakat, dan sejarahnya”, sebagaimana ia sampaikan sebelum Super Bowl.Salah satu momen paling mengejutkan adalah kehadiran Lady Gaga sebagai bintang tamu, yang menyanyikan versi salsa dari lagunya “Die With a Smile” sebelum berduet dan menari bersama Bad Bunny. TIME menyebut momen ini sebagai bentuk “reverse assimilation”, di mana seorang bintang pop kulit putih besar justru menyesuaikan diri dengan dunia musik dan bahasa yang dipimpin Bad Bunny. Kehadiran Lady Gaga juga menambah lapisan dramaturgi sejarah, mengingat ia pernah menjadi bintang utama halftime Super Bowl sebelumnya, sehingga kolaborasi ini seolah menjadi serah terima simbolik antar generasi.​Puncak pertunjukan datang saat Bad Bunny membawakan “El Apagón”, lagu elektronik berenergi tinggi yang dipadukan dengan koreografi akrobatik para penari berpakaian seperti pekerja listrik di tiang tinggi. Adegan ini dikaitkan dengan simbol pemadaman listrik di Puerto Riko dan krisis infrastruktur yang berulang kali melanda pulau tersebut, sekaligus menjadi kritik halus terhadap penanganan bencana dan ketimpangan di bawah kekuasaan Amerika Serikat.​Di akhir penampilan, Bad Bunny menyampaikan kalimat yang menarik perhatian banyak media: “God Bless America,” lalu menyebut sejumlah negara Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, sebelum menutup dengan “And my mother land, Puerto Rico.” Kalimat ini dikutip langsung oleh Associated Press sebagai penegasan bahwa cintanya terhadap Amerika tidak menghapus kritik terhadap kebijakan yang menindas komunitas Latin dan Puerto Riko. Banyak komentator menilai bahwa dengan mengucapkan “God Bless America” sambil menegaskan identitas Puerto Riko, Bad Bunny berhasil menegaskan bahwa orang Puerto Riko adalah bagian dari Amerika, tetapi dengan hak untuk mengkritik dan memperjuangkan keadilan.Sebelum tampil, Bad Bunny sempat menyatakan bahwa penampilan ini “untuk rakyat, budaya, dan sejarah Puerto Riko”. Pernyataan ini menjadi kunci memahami seluruh pertunjukan: setiap elemen panggung, kostum, dan pilihan lagu dirancang sebagai pernyataan politik sekaligus perayaan. Dalam konteks politik Amerika yang sering meminggirkan suara Latin, penampilan Bad Bunny di Super Bowl justru menempatkan budaya Puerto Riko di pusat perhatian global, bukan sebagai “tambahan eksotis”, tetapi sebagai pusat narasi utama.

Internasional
| Selasa, 10 Februari 2026

Internasional

Foto: Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik | Pifa Net

Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik

PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.

Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026

Feeds

FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak

Kantor Cabang Federal Bureau of Investigation (FBI) di Atlanta bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berhasil menuntaskan penyelidikan bersama selama beberapa tahun yang berujung pada pembongkaran jaringan phishing global canggih. Dalam keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa penyelidikan ini menjadi kolaborasi siber pertama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang secara khusus menargetkan pengembang perangkat phishing bernama “W3LL”. Kepala Agen Khusus FBI Atlanta, Marlo Graham, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan sebuah ekosistem kejahatan siber yang terorganisir. “Ini bukan sekadar phishing—ini adalah platform kejahatan siber yang lengkap. Dan kami akan terus bekerja sama dengan mitra penegak hukum dalam dan luar negeri untuk melindungi masyarakat,” ujarnya. Operasi tersebut berhasil mengamankan tersangka pengembang berinisial G.L. oleh Polri, sekaligus melaksanakan penggeledahan yang menghasilkan penyitaan berbagai aset serta perangkat keras berisi bukti penting terkait ribuan target di seluruh dunia. Infrastruktur phishing ini didukung oleh pasar daring bernama “W3LLSTORE”. Dalam periode 2019 hingga 2023, platform tersebut memfasilitasi penjualan lebih dari 25.000 akun yang diretas serta akses ilegal ke berbagai sistem. Bahkan, hanya dalam kurun 2023 hingga 2024, perangkat phishing itu digunakan untuk menargetkan lebih dari 17.000 korban di hampir seluruh benua. Secara keseluruhan, pengembang W3LL diduga memfasilitasi pencurian ribuan kredensial akun serta mencoba melakukan transaksi penipuan dengan nilai lebih dari 20 juta dolar AS atau sekitar Rp350 miliar. Perwakilan FBI, Robert Lafferty, menjelaskan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerja sama erat antara tim siber FBI Atlanta, Bareskrim Polri, dan Kepolisian Nusa Tenggara Timur di Kupang. “Sementara FBI memantau jejak digital dan melacak aliran dana di Amerika Serikat, Polri melakukan operasi lapangan yang krusial untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti digital,” ujar Lafferty dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (22/4). Pengungkapan kasus ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan berskala global.

Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Foto: FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global “W3LL”, Ribuan Korban Terdampak | Pifa Net

PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengeluhkan kurangnya waktu istirahat akibat padatnya aktivitas sebagai kepala pemerintahan. Keluhan tersebut disampaikan Takaichi saat bertemu dengan politikus senior Jepang, Akira Amari, di kantornya pada Kamis. “Saya ingin tidur sedikit lebih lama,” ujar Takaichi kepada Amari, yang juga dikenal sebagai mantan menteri perdagangan sekaligus ajudan dekat mendiang Shinzo Abe. Takaichi, yang kini berusia 65 tahun, baru menjabat sebagai perdana menteri selama enam bulan setelah memenangkan pemilu pada Oktober 2025. Kemenangannya mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin Jepang. Sejak awal masa jabatannya, ia mengusung slogan “bekerja, bekerja, dan bekerja” sebagai komitmen terhadap tugas negara. Namun, padatnya aktivitas membuat waktu istirahatnya sangat terbatas. Dalam rapat komite parlemen awal April, Takaichi mengakui bahwa waktu tidurnya “cukup singkat” karena harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan tugas pemerintahan. Ia juga berupaya membawa pekerjaan ke kediaman resminya agar tetap produktif, meski hal tersebut berdampak pada pola hidupnya. Takaichi diketahui telah pindah ke kediaman resmi perdana menteri bersama suaminya sejak akhir tahun lalu. Selain masalah tidur, ia juga sempat mengeluhkan keterbatasan dalam hal makanan. Pada Februari lalu, Takaichi menyebut dirinya tidak diperbolehkan berbelanja atau memesan makanan dari kediaman resmi. “Jika saya kehabisan makanan beku, tamatlah sudah,” ujarnya saat itu. Usai pertemuan, Amari menyampaikan kepada wartawan bahwa Takaichi juga menyinggung kesulitan dalam mengatur waktu makan di tengah kesibukan yang sangat tinggi. Kondisi ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemimpin Jepang tersebut dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara dengan kebutuhan pribadi sehari-hari.

Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Foto: PM Jepang Sanae Takaichi Keluhkan Kurang Tidur di Tengah Padatnya Tugas | Pifa Net

Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberlakukan tarif bagi kapal yang melintas di Selat Malaka karena bertentangan dengan hukum internasional. Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam wawancara singkat di Jakarta, Kamis, saat merespons wacana terkait kemungkinan pengenaan tarif di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, Indonesia tetap berkomitmen menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia menjelaskan, dalam ketentuan UNCLOS, negara kepulauan tidak diperkenankan memberlakukan tarif di selat-selat yang menjadi jalur pelayaran internasional. Sugiono juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas laut yang saling menguntungkan bagi semua negara. “Kita juga berharap ada lintasan yang bebas dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, dan saling mendukung,” ujarnya. Ia pun menegaskan kembali posisi Indonesia. “Jadi, tidak. Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu (memberlakukan tarif di Selat Malaka),” kata Sugiono. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Sadewa, sempat mewacanakan kemungkinan pengenaan tarif bagi kapal yang melintas di selat tersebut. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan pentingnya menjaga Selat Malaka tetap terbuka bagi pelayaran internasional. “Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut serta dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan bea masuk di wilayah sekitar kami,” ujarnya. Sebagai informasi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan diakui sebagai jalur internasional yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS yang telah diratifikasi Indonesia.

Internasional
| Kamis, 23 April 2026
Foto: Menlu Tegaskan Indonesia Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka | Pifa Net

Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa 7,4 dan Tsunami di Jepang

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang disertai peringatan tsunami di Jepang bagian utara, Senin. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya melalui KBRI Tokyo terus memantau situasi di wilayah terdampak. “Hingga saat ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa,” kata Heni dalam pernyataan tertulis. Ia menjelaskan, KBRI Tokyo telah menerima informasi mengenai peringatan tsunami di wilayah Prefektur Aomori, Prefektur Iwate, dan sebagian Hokkaido setelah gempa terjadi. Menurutnya, komunikasi intensif terus dilakukan dengan komunitas diaspora WNI, khususnya di Aomori dan Iwate, guna memastikan keselamatan mereka. Kemlu juga mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk terus memantau peringatan tsunami serta mengikuti arahan evakuasi dari otoritas setempat. Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat, KBRI Tokyo menyediakan layanan hotline di nomor +81-80-3506-8612 atau +81-80-4940-7419. Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), gempa terjadi pukul 07.52 GMT dengan episentrum sekitar 71 kilometer dari Kota Miyako, Iwate. Sementara pemerintah Jepang mencatat magnitudo gempa mencapai 7,5. Peringatan tsunami pun dikeluarkan untuk wilayah Aomori, Hokkaido, dan Iwate di pesisir Samudera Pasifik. Laporan Kyodo News menyebutkan layanan kereta cepat sempat dihentikan antara Tokyo dan Aomori akibat gempa tersebut. Meski demikian, pemerintah Jepang memastikan tidak ada kondisi abnormal yang terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir di Aomori dan Miyagi.

Internasional
| Senin, 20 April 2026
Foto: Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa 7,4 dan Tsunami di Jepang | Pifa Net

Ukraina Harap Turki Fasilitasi Pertemuan Putin-Zelensky

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha menyatakan harapan agar Turki dapat menjadi tuan rumah pertemuan antara Presiden Rusia dan Ukraina guna mendorong proses perdamaian. “Kami telah menghubungi Turki untuk mempertimbangkan penyelenggaraan pertemuan Zelenskyy dan Putin, dengan kemungkinan dihadiri Presiden Erdogan dan Presiden Trump. Kami siap untuk pertemuan tersebut,” ujar Sybiha dalam wawancara dengan Ukrinform, Minggu. Pertemuan yang dimaksud berpotensi mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dengan kemungkinan kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan kesiapan negaranya untuk menjadi tuan rumah perundingan, baik di tingkat teknis maupun tingkat tertinggi. “Dalam kontak antara presiden kami dan Bapak Putin serta Zelenskyy, yang terhormat, kesediaan Turki untuk menyelenggarakan pembicaraan termasuk di tingkat tertinggi telah disampaikan. Namun, situasi di sini tidak hanya bergantung pada keinginan kami, tetapi juga pada kemauan semua pihak yang terlibat,” kata Fidan dalam konferensi pers. Sementara itu, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada 15 Maret lalu menyebut bahwa pembicaraan terkait Ukraina sempat tertunda karena Amerika Serikat fokus pada isu lain. Ia menambahkan Rusia masih menunggu kelanjutan dialog, meski waktu dan lokasi belum ditentukan. Sejak awal tahun, delegasi Rusia dan Ukraina dengan keterlibatan Amerika Serikat telah menggelar tiga putaran perundingan. Pertemuan terakhir berlangsung di Jenewa pada 17–18 Februari.

Internasional
| Senin, 20 April 2026
Foto: Ukraina Harap Turki Fasilitasi Pertemuan Putin-Zelensky | Pifa Net

Dubes RI Serukan Asia Pasifik Jadi Teladan Kerja Sama di Tengah Ketegangan Global

Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Hari Prabowo, menyerukan negara-negara Asia dan Pasifik untuk terus menjadi contoh kerja sama di tengah tekanan geopolitik global. Dalam sambutannya pada pembukaan Sidang ke-82 UNESCAP di Bangkok, Thailand, Senin, Dubes Hari menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan tidak terjebak dalam rivalitas. “Asia Pasifik harus memimpin dengan contoh. Janganlah kita teralihkan dengan rivalitas; kita harus terus dipandu oleh kerja sama demi kemajuan bersama,” ujarnya, sebagaimana disiarkan melalui UN Web TV. Ia menilai kawasan Asia Pasifik perlu menjadi teladan bagi kerja sama internasional, dengan UNESCAP berperan sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan melalui kolaborasi yang menghasilkan dampak nyata, termasuk bagi kelompok rentan. Menurutnya, ketahanan kawasan selama ini tercermin dari pembangunan yang berorientasi ke depan, mulai dari capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) hingga inovasi di berbagai sektor. “Kita proaktif dalam menyambut sumber pertumbuhan baru, termasuk transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, dan inklusi keuangan,” kata Hari. Dengan berbagai keunggulan tersebut, ia mengajak negara-negara anggota UNESCAP memastikan kawasan Asia Pasifik tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi global, tetapi juga sebagai penentu arah dunia. Hari juga menegaskan pentingnya peran strategis UNESCAP dalam mendorong pencapaian Agenda 2030, serta tanggung jawab bersama seluruh negara anggota untuk mewujudkannya. “Kita harus bekerja keras demi martabat setiap manusia, termasuk melalui kemajuan ekonomi dan sosial,” tuturnya. Sidang ke-82 UNESCAP berlangsung pada 20–24 April 2026 di Bangkok, Thailand, dengan fokus memperkuat kerja sama guna memastikan tidak ada pihak yang tertinggal di tengah dinamika global. Pertemuan ini diikuti lebih dari 477 peserta dari 58 negara anggota dan diselenggarakan bersama oleh UNESCAP, Azerbaijan, dan Thailand.

Internasional
| Senin, 20 April 2026
Foto: Dubes RI Serukan Asia Pasifik Jadi Teladan Kerja Sama di Tengah Ketegangan Global | Pifa Net

Iran Buka Kembali Wilayah Udara Secara Bertahap dalam Empat Fase

Otoritas penerbangan Iran mengumumkan rencana pembukaan kembali wilayah udara secara bertahap melalui empat fase, seiring meredanya ketegangan di kawasan. Mengutip laporan Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), Minggu (19/4), fase pertama akan memungkinkan penerbangan transit kembali beroperasi. Selanjutnya, fase kedua mencakup pembukaan penerbangan dari bandara di wilayah timur Iran. Pada fase ketiga, operasional di dua bandara utama, yakni Bandara Mehrabad dan Bandara Imam Khomeini, akan dipulihkan. Sementara fase keempat dan terakhir mencakup pembukaan penerbangan dari bandara di wilayah barat Iran. Wakil direktur Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyatakan bahwa penjualan tiket pesawat untuk sementara masih ditangguhkan. “Masyarakat harus memperhatikan pengumuman resmi untuk mengetahui status bandara terbaru dan opsi pembelian tiket,” ujarnya seperti dikutip IRIB. Namun, belum ada kepastian jadwal kapan proses pembukaan kembali tersebut akan dimulai. Sementara itu, laporan Mehr News Agency menyebutkan bahwa pemulihan operasional penerbangan di seluruh bandara akan dilakukan secara bertahap, bergantung pada kesiapan teknis serta koordinasi antara otoritas militer dan sipil. Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran dengan serangan ke wilayah Israel dan sejumlah negara di kawasan yang menampung aset militer AS. Konflik tersebut mereda setelah diberlakukannya gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April, yang dimediasi Pakistan. Washington dan Teheran juga telah menggelar pembicaraan di Islamabad guna mencapai kesepakatan damai jangka panjang, sementara upaya untuk melanjutkan negosiasi masih terus berlangsung.

Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Foto: Iran Buka Kembali Wilayah Udara Secara Bertahap dalam Empat Fase | Pifa Net

Lebih dari 23.000 Warga Palestina Ditangkap Sejak Oktober 2023, Termasuk Perempuan dan Anak

Palestinian Prisoners Society (PPS) melaporkan bahwa lebih dari 23.000 warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem, telah ditangkap oleh pasukan Israel sejak pecahnya konflik di Gaza pada Oktober 2023. Dalam laporan yang dirilis pada Ahad, PPS menyebut angka tersebut mencakup seluruh individu yang pernah ditahan, baik yang masih berada dalam tahanan maupun yang telah dibebaskan. Penangkapan dilakukan dalam berbagai situasi, mulai dari penggerebekan di rumah, penahanan di pos pemeriksaan militer, hingga mereka yang menyerah di bawah tekanan atau bahkan dijadikan sandera. PPS mencatat bahwa sekitar 700 perempuan termasuk di antara yang ditahan, baik dari wilayah Israel, Gaza, maupun Tepi Barat. Selain itu, sekitar 1.800 anak juga turut menjadi korban penahanan. Laporan tersebut juga menyoroti nasib jurnalis. Lebih dari 240 jurnalis dilaporkan telah ditahan sejak awal konflik, dengan 43 di antaranya masih berada dalam tahanan, termasuk tiga jurnalis perempuan. Seorang jurnalis asal Nablus, Marwan Harzallah, dilaporkan meninggal dunia saat berada dalam tahanan Israel. Selain penangkapan, PPS mengungkap adanya peningkatan pelanggaran yang menyertai operasi tersebut. Praktik yang dilaporkan meliputi pemukulan berat, intimidasi terhadap tahanan dan keluarga mereka, penghancuran serta vandalisme rumah, penyitaan kendaraan, uang, dan perhiasan, hingga kerusakan infrastruktur secara luas. Pelanggaran tersebut terutama terjadi di kamp-kamp pengungsi di wilayah Tulkarm dan Jenin. PPS juga menyebut bahwa dalam sejumlah kasus, penangkapan disertai dengan eksekusi di lapangan, termasuk terhadap anggota keluarga tahanan, serta interogasi intensif yang berdampak pada ribuan warga di berbagai wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Foto: Lebih dari 23.000 Warga Palestina Ditangkap Sejak Oktober 2023, Termasuk Perempuan dan Anak | Pifa Net

Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah insiden penembakan di Selat Hormuz pada Sabtu (18/4). “Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin (Sabtu) di Selat Hormuz. Pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kami! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak baik, bukan?” tulis Trump melalui akun Truth Social, Minggu. Sebelumnya, laporan Reuters menyebutkan bahwa sedikitnya dua kapal komersial diserang saat melintasi Selat Hormuz. Informasi tersebut diperoleh dari sumber keamanan maritim dan pelayaran, menyusul pengumuman Iran terkait pemulihan kontrol militer atas jalur perairan strategis itu. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat sejak akhir Februari, ketika AS bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, yang kemudian dilanjutkan dengan perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April. Namun, pembicaraan tersebut berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada deklarasi resmi mengenai dimulainya kembali konflik terbuka, Amerika Serikat dilaporkan mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Saat ini, para mediator internasional masih berupaya mengupayakan putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan.

Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Foto: Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz | Pifa Net

Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran Jika Tolak Kesepakatan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan milik Iran apabila Teheran menolak proposal kesepakatan yang diajukan Washington. "Kami menawarkan KESEPAKATAN yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerima itu sebab, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan semua Pembangkit Listrik, dan Jembatan, di Iran. TIDAK ADA LAGI PRIA BAIK!" tulis Trump melalui akun Truth Social. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump menyebut bahwa perwakilan Amerika Serikat sedang menuju Islamabad, Pakistan, untuk mengikuti perundingan terkait Iran. Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan. Namun, pembicaraan lanjutan yang digelar di Islamabad dilaporkan berakhir tanpa kesepakatan. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai dimulainya kembali permusuhan, Amerika Serikat dilaporkan mulai menutup akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Hingga kini, para mediator internasional masih berupaya mengatur putaran negosiasi baru guna meredakan ketegangan antara kedua pihak.

Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Foto:  Trump Ancam Hancurkan Infrastruktur Iran Jika Tolak Kesepakatan | Pifa Net
Explore Berbagai Konten Hiburan

Berita Rekomendasi

Internasional

Foto: AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi | Pifa Net

AS Pertimbangkan Longgarkan Sanksi Minyak Iran demi Tekan Harga Energi

PIFA, Internasional - Pemerintah Amerika Serikat tengah mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap minyak Iran yang tersimpan di kapal tanker lepas pantai, sebagai upaya menambah pasokan global dan menekan harga energi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan langkah tersebut berpotensi segera diambil dalam waktu dekat. “Dalam beberapa hari ke depan, kami mungkin mencabut sanksi terhadap minyak Iran yang berada di laut. Jumlahnya sekitar 140 juta barel,” ujar Bessent kepada Fox News. Ia menjelaskan bahwa volume tersebut setara dengan pasokan global selama sekitar 10 hari hingga dua minggu, tergantung metode perhitungan yang digunakan. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai respons, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke berbagai wilayah serta secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi distribusi energi dunia. Selat tersebut selama ini dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global. Gangguan di kawasan ini pun memicu tekanan besar terhadap pasar energi internasional. Bessent menambahkan bahwa Amerika Serikat berencana memanfaatkan cadangan minyak Iran tersebut untuk menstabilkan harga energi dalam jangka pendek, yakni selama 10 hingga 14 hari ke depan, sembari melanjutkan kebijakan strategisnya di kawasan.

Internasional
| Kamis, 19 Maret 2026

Internasional

Foto: Bad Bunny Guncang Super Bowl dengan Pertunjukan Bersejarah Penuh Identitas Puerto Riko | Pifa Net

Bad Bunny Guncang Super Bowl dengan Pertunjukan Bersejarah Penuh Identitas Puerto Riko

PIFA, Internasional - Penampilan Bad Bunny di halftime show Super Bowl 2026 di Levi’s Stadium, Santa Clara, California, berubah menjadi momen bersejarah yang tak hanya menghibur, tetapi juga menegaskan kekuatan budaya Latin di panggung paling bergengsi di Amerika Serikat. Dalam durasi sekitar 13 menit yang disponsori Apple Music dan Roc Nation, pelantun reggaeton asal Puerto Riko itu tampil sepenuhnya dalam bahasa Spanyol, sebuah keputusan yang disambut hangat sebagai bentuk afirmasi identitas di tengah tekanan untuk “beradaptasi” ke dominasi bahasa Inggris.Bad Bunny membuka penampilannya dari balik barisan tebu raksasa yang menjadi simbol kuat sejarah kolonial Puerto Riko, lalu melanjutkan dengan lagu “Tití Me Preguntó” yang enerjik dan penuh gerakan koreografi tajam. Menurut analisis TIME, set panggung ini bukan sekadar latar estetis, melainkan narasi visual tentang masa lalu dan masa kini Puerto Riko, termasuk keterkaitannya dengan kolonialisme dan ketimpangan sosial. Dalam penampilan itu, Bad Bunny juga menegaskan bahwa pertunjukan ini “bukan sekadar konser, melainkan persembahan untuk budaya, masyarakat, dan sejarahnya”, sebagaimana ia sampaikan sebelum Super Bowl.Salah satu momen paling mengejutkan adalah kehadiran Lady Gaga sebagai bintang tamu, yang menyanyikan versi salsa dari lagunya “Die With a Smile” sebelum berduet dan menari bersama Bad Bunny. TIME menyebut momen ini sebagai bentuk “reverse assimilation”, di mana seorang bintang pop kulit putih besar justru menyesuaikan diri dengan dunia musik dan bahasa yang dipimpin Bad Bunny. Kehadiran Lady Gaga juga menambah lapisan dramaturgi sejarah, mengingat ia pernah menjadi bintang utama halftime Super Bowl sebelumnya, sehingga kolaborasi ini seolah menjadi serah terima simbolik antar generasi.​Puncak pertunjukan datang saat Bad Bunny membawakan “El Apagón”, lagu elektronik berenergi tinggi yang dipadukan dengan koreografi akrobatik para penari berpakaian seperti pekerja listrik di tiang tinggi. Adegan ini dikaitkan dengan simbol pemadaman listrik di Puerto Riko dan krisis infrastruktur yang berulang kali melanda pulau tersebut, sekaligus menjadi kritik halus terhadap penanganan bencana dan ketimpangan di bawah kekuasaan Amerika Serikat.​Di akhir penampilan, Bad Bunny menyampaikan kalimat yang menarik perhatian banyak media: “God Bless America,” lalu menyebut sejumlah negara Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, sebelum menutup dengan “And my mother land, Puerto Rico.” Kalimat ini dikutip langsung oleh Associated Press sebagai penegasan bahwa cintanya terhadap Amerika tidak menghapus kritik terhadap kebijakan yang menindas komunitas Latin dan Puerto Riko. Banyak komentator menilai bahwa dengan mengucapkan “God Bless America” sambil menegaskan identitas Puerto Riko, Bad Bunny berhasil menegaskan bahwa orang Puerto Riko adalah bagian dari Amerika, tetapi dengan hak untuk mengkritik dan memperjuangkan keadilan.Sebelum tampil, Bad Bunny sempat menyatakan bahwa penampilan ini “untuk rakyat, budaya, dan sejarah Puerto Riko”. Pernyataan ini menjadi kunci memahami seluruh pertunjukan: setiap elemen panggung, kostum, dan pilihan lagu dirancang sebagai pernyataan politik sekaligus perayaan. Dalam konteks politik Amerika yang sering meminggirkan suara Latin, penampilan Bad Bunny di Super Bowl justru menempatkan budaya Puerto Riko di pusat perhatian global, bukan sebagai “tambahan eksotis”, tetapi sebagai pusat narasi utama.

Internasional
| Selasa, 10 Februari 2026

Internasional

Foto: Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik | Pifa Net

Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik

PIFA, Internasional - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca genosida Israel. Pengumuman pembentukan dewan ini dilakukan menjelang Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos pada Januari 2026. Trump menyatakan, Dewan Perdamaian akan menjadi “salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada” dan akan diisi oleh kepala negara penting dunia. “Itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya,” ujarnya. Dewan ini akan mengawasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), pemerintahan teknokrat transisi Palestina di Jalur Gaza yang dipimpin mantan pejabat otoritas Palestina, Ali Shaath. Selain itu, Dewan Perdamaian juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk melatih pasukan polisi Palestina baru. Menurut draft piagam Dewan Perdamaian, ada tiga struktur utama: dewan utama yang diketuai Trump, Komite Palestina untuk manajemen wilayah, dan Dewan Eksekutif sebagai badan penasihat. Negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk mendukung rekonstruksi Gaza. Meski keputusan Dewan diambil berdasarkan suara mayoritas, persetujuan ketua—Trump—menjadi penentu akhir. Masa keanggotaan negara anggota maksimal tiga tahun, kecuali jika mereka menyumbang lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Dewan akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun dan rapat non-pemungutan suara setiap tiga bulan dengan dewan eksekutif. Langkah Trump ini memicu kekhawatiran para kritikus, karena dianggap menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional yang selama ini dikritiknya.

Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5