Internasional
Presiden Minta Jajarannya di Kabinet Respon Cepat Perubahan Dunia
Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 serta Rencana Program dan Anggaran 2023, Senin (16/01/2023), di Istana Negara, Jakarta. Di dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk cepat tanggap dalam menghadapi perubahan global. “Yang paling penting, setiap perubahan yang ada di dunia harus kita respons secara cepat, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan juga dari membaca dengan cepat dinamika-dinamika yang ada di dunia,” ujar Presiden. Dalam sidang kabinet perdana di tahun 2023 tersebut, Presiden menyampaikan evaluasi mengenai kinerja ekonomi di tahun 2022 yang dinilainya memiliki banyak capaian positif di tengah tekanan eksternal dan kegentingan global yang memberikan ancaman risiko-risiko terhadap semua negara. “Tahun turbulensi di tahun 2022 bisa kita lalui dengan baik, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 5,72 [persen], mungkin nanti akan jatuh di rata-rata tahunannya saya kira 5,2 atau 5,3 [persen],” ujarnya. Di sisi pendapatan, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 30,36 persen. Kemudian, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan di angka 5,5 persen. Presiden meminta agar upaya untuk menekan inflasi dapat terus dilanjutkan di tahun 2023. “Selain instrumen moneter di BI, saya juga minta Mendagri untuk terus melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi, agar bisa kita tekan sekecil mungkin,” ujarnya. Presiden meyakini capaian di tahun 2022 ini akan menjadi modal positif bagi Indonesia dalam menghadapi tahun 2023 yang merupakan tahun ujian bagi semua negara karena tekanan geopolitik yang semakin tinggi. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun dari angka yang sebelumnya 2,9 [persen], turun, turun, turun lagi, sekarang jadi diproyeksikan hanya 1,7 persen. Ini proyeksi dari Bank Dunia. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, tetapi karena kita kemarin bisa melewati tahun 2022 dengan baik, insyaallah ini di tahun 2023 juga bisa,” ujarnya. Presiden juga optimistis di tahun 2023 ini kinerja ekspor dan realisasi investasi di tanah air akan menunjukkan indikator positif sejalan dengan hilirisasi industri yang terus dilakukan “Kita berharap ekspor kita masih baik, investasi kita juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja, bagi rakyat kita, dan juga akan menambah devisa bagi negara,” pungkasnya.
Jakarta
| Senin, 16 Januari 2023
Trending
Tegas! Surati Menpora, Gubernur Bali Tolak Israel Tanding Piala Dunia di Pulau Dewata
Bali
| Selasa, 21 Maret 2023
Alasan Turki Berganti Nama dari ‘Turkey’ Jadi ‘Turkiye’: untuk Bedakan dengan Ayam Kalkun
Turki
| Kamis, 8 Juni 2022
Ikuti Jejak Ketua DPR, 2 Pejabat Singapura Mundur Usai Video Selingkuh Tersebar
Singapura
| Kamis, 20 Juli 2023
Dokter Marwan Al-Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza, Gugur dalam Serangan Israel
Internasional
| Kamis, 3 Juli 2025
Rusia Sebut Indonesia sebagai Anggota BRICS Berperan Penting Satukan Timur-Selatan Global
Rusia
| Jumat, 10 Januari 2025
Kasus COVID-19 Meningkat, Panic Buying Terjadi di Beijing, China!
China
| Rabu, 27 April 2022
Donald Trump Menang Pilpres AS 2024
Amerika Serikat
| Rabu, 6 November 2024
Zelensky Tuduh Rusia Bakar Wajah Tentara Korut untuk Sembunyikan Keterlibatan dalam Perang
Ukraina
| Rabu, 18 Desember 2024
Junjung Kemanusiaan dan Perdamaian, Presiden Jokowi: Indonesia Siap Jembatani Komunikasi Rusia-Ukraina
Turki
| Jumat, 1 Juli 2022
China Naikkan Tarif Impor Produk AS hingga 125 Persen, Tanggapi Kebijakan Tarif Sepihak Washington
China
| Sabtu, 12 April 2025
Berita Terbaru
Internasional
Trump Kecam Serangan Udara Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza yang Tewaskan 20 Orang
PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (25/8), menyatakan ketidaksenangannya atas serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Gaza yang menewaskan 20 orang, termasuk lima jurnalis dan seorang petugas pemadam kebakaran."Saya tidak senang dengan itu. Saya tidak ingin melihatnya," ujar Trump kepada wartawan di Oval Office. "Pada saat yang sama, mimpi buruk itu harus diakhiri. Saya yang berhasil membebaskan para sandera."Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi, 20 korban tewas terdiri dari pasien, tenaga medis, personel pertahanan sipil, dan awak media. Sejumlah lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Menurut keterangan resmi, militer Israel menggempur lantai empat salah satu gedung di kompleks medis tersebut dengan dua kali serangan. Tragisnya, serangan kedua menghantam saat tim penyelamat tengah mengevakuasi korban luka dan jenazah.Televisi resmi Palestina melaporkan juru kamera Hussam al-Masri termasuk di antara korban jiwa. Al Jazeera turut mengonfirmasi bahwa fotografernya, Mohammad Salama, tewas dalam serangan itu. Sumber medis kepada Anadolu menambahkan, jurnalis foto Mariam Abu Dagga dan Moaz Abu Taha juga meninggal dunia, sementara jurnalis lepas Ahmed Abu Aziz, yang bekerja untuk media Tunisia dan Maroko, tewas akibat luka yang diderita.Trump dalam pernyataannya juga menyinggung soal sandera yang masih ditahan di Gaza. Menurutnya, "sedikit di bawah 20" orang kemungkinan masih hidup, meski ia mengakui "satu atau dua sudah tidak ada." Namun, ia tidak menjelaskan dasar penilaiannya. Israel sebelumnya memperkirakan sekitar 50 sandera masih berada di Gaza, dengan 20 diyakini masih hidup."Ketika jumlahnya tinggal 10 atau 20, mereka tidak akan membebaskan sandera itu, karena mereka sudah mati setelah dibebaskan. Jadi situasinya buruk, sangat buruk, hal yang mengerikan," tambah Trump.Saat menerima kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Trump menyampaikan optimisme bahwa perang Israel–Palestina akan segera berakhir. Ia menyebut konflik tersebut "sudah mendekati puncaknya" dan memperkirakan bisa selesai dalam dua hingga tiga pekan."Sejauh ini mereka berbicara tentang Kota Gaza. Mereka selalu mempermasalahkan sesuatu. Tapi ini akan selesai. Dan saya katakan, lebih baik diselesaikan segera," katanya, merujuk pada tujuan Israel menduduki kota terbesar di Gaza.Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 62.700 warga Palestina di Gaza. Selain kehancuran besar-besaran, wilayah kantong itu kini menghadapi ancaman kelaparan akut.Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di Gaza.
Internasional
| Selasa, 26 Agustus 2025
Internasional
Jerman Tolak Rencana Israel Duduki Gaza, Desak Gencatan Senjata Segera
PIFA, Internasional – Pemerintah Jerman menegaskan penolakannya terhadap rencana operasi militer Israel untuk menduduki Gaza. Wakil juru bicara Pemerintah Jerman, Steffen Meyer, pada Rabu (20/8) menyerukan agar semua pihak yang terlibat segera menghentikan konflik."Kami menolak peningkatan operasi militer dan menyerukan kepada semua pihak dan komunitas internasional untuk segera mengakhiri konflik melalui gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan," kata Meyer dalam pengarahan pers. Ia menegaskan, pembebasan sandera dan gencatan senjata menjadi prioritas utama Jerman dalam pembahasan dengan para mitra internasional.Pernyataan ini muncul di tengah laporan stasiun televisi pemerintah Kan bahwa Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menyetujui rencana perebutan Kota Gaza. Rencana tersebut akan diserahkan kepada pimpinan politik dan kabinet untuk persetujuan pada Kamis. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah mengirimkan sekitar 60.000 surat panggilan kepada prajurit cadangan untuk mempersiapkan operasi tersebut.Sementara itu, The Jerusalem Post melaporkan pada Rabu malam bahwa IDF mulai melancarkan serangan ke Kota Gaza dan telah menguasai wilayah pinggiran kota, menurut keterangan juru bicara IDF, Effie Defrin.
Internasional
| Kamis, 21 Agustus 2025
Internasional
Presiden Palestina Bentuk Komite Penyusun Konstitusi Sementara
PIFA, Internasional – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Senin mengeluarkan dekret untuk membentuk komite penyusun konstitusi sementara, sebagai langkah transisi dari Otoritas Palestina menuju status negara penuh. Langkah ini dilakukan menjelang pemilihan umum mendatang dan konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan pada September. Menurut kantor berita Palestina Wafa, dekret tersebut menetapkan komite sebagai rujukan hukum dalam penyusunan konstitusi sementara yang selaras dengan Deklarasi Kemerdekaan 1988, hukum internasional, resolusi PBB, konvensi hak asasi manusia, serta perjanjian terkait. Abbas menunjuk 17 anggota komite yang dipimpin penasihat hukum Palestina, Mohammad al-Haj Qassem. Anggota komite terdiri dari pakar politik, sosial, dan hukum, dengan perhatian khusus pada peran masyarakat sipil dan representasi gender. Subkomite teknis juga akan dibentuk untuk menangani bidang khusus, serta sebuah platform daring disiapkan untuk menjaring masukan publik. “Konstitusi sementara ini akan menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan demokratis yang berbasis pada supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak dan kebebasan publik, serta peralihan kekuasaan secara damai,” tulis Wafa. Dekret ini dikeluarkan di tengah upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza, yang masih menjadi target serangan Israel sejak 2023. Majelis Umum PBB dijadwalkan bersidang pada September, dengan sejumlah negara termasuk Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada menyatakan rencana untuk mengakui Palestina. Saat ini, Otoritas Palestina masih berlandaskan Hukum Dasar (Basic Law) yang menetapkan sistem demokratis multipartai. Pasal 115 memungkinkan hukum itu tetap berlaku selama masa transisi hingga konstitusi baru disahkan.
Internasional
| Rabu, 20 Agustus 2025
Berita Populer
Internasional
Presiden Minta Jajarannya di Kabinet Respon Cepat Perubahan Dunia
Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 serta Rencana Program dan Anggaran 2023, Senin (16/01/2023), di Istana Negara, Jakarta. Di dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk cepat tanggap dalam menghadapi perubahan global. “Yang paling penting, setiap perubahan yang ada di dunia harus kita respons secara cepat, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan juga dari membaca dengan cepat dinamika-dinamika yang ada di dunia,” ujar Presiden. Dalam sidang kabinet perdana di tahun 2023 tersebut, Presiden menyampaikan evaluasi mengenai kinerja ekonomi di tahun 2022 yang dinilainya memiliki banyak capaian positif di tengah tekanan eksternal dan kegentingan global yang memberikan ancaman risiko-risiko terhadap semua negara. “Tahun turbulensi di tahun 2022 bisa kita lalui dengan baik, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 5,72 [persen], mungkin nanti akan jatuh di rata-rata tahunannya saya kira 5,2 atau 5,3 [persen],” ujarnya. Di sisi pendapatan, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 30,36 persen. Kemudian, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan di angka 5,5 persen. Presiden meminta agar upaya untuk menekan inflasi dapat terus dilanjutkan di tahun 2023. “Selain instrumen moneter di BI, saya juga minta Mendagri untuk terus melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi, agar bisa kita tekan sekecil mungkin,” ujarnya. Presiden meyakini capaian di tahun 2022 ini akan menjadi modal positif bagi Indonesia dalam menghadapi tahun 2023 yang merupakan tahun ujian bagi semua negara karena tekanan geopolitik yang semakin tinggi. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun dari angka yang sebelumnya 2,9 [persen], turun, turun, turun lagi, sekarang jadi diproyeksikan hanya 1,7 persen. Ini proyeksi dari Bank Dunia. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, tetapi karena kita kemarin bisa melewati tahun 2022 dengan baik, insyaallah ini di tahun 2023 juga bisa,” ujarnya. Presiden juga optimistis di tahun 2023 ini kinerja ekspor dan realisasi investasi di tanah air akan menunjukkan indikator positif sejalan dengan hilirisasi industri yang terus dilakukan “Kita berharap ekspor kita masih baik, investasi kita juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja, bagi rakyat kita, dan juga akan menambah devisa bagi negara,” pungkasnya.
Jakarta
| Senin, 16 Januari 2023
Internasional
Tegas! Surati Menpora, Gubernur Bali Tolak Israel Tanding Piala Dunia di Pulau Dewata
PIFA, Internasional - Gubernur Bali I Wayan Koster menolak Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Israel berlaga di Bali selama ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia berlangsung. Penolakan tersebut disampaikannya melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Dilansir dari CNN Indonesia, surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET perihal Penolakan Tim Israel Bertanding itu ditandatangani langsung oleh Wayan Koster pada 14 Maret 2023 lalu. Dalam surat tersebut Wayan Koster menegaskan bahwa penolakan ini merupakan upaya pihaknya untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, terkhusus dengan Israel. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel," demikian isi bunyi surat tersebut, seperti dikutip dari surat lengkap yang dirilis CNN Indonesia. Wayan Koster menilai bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, berikut isi lengkap surat Wayan Koster yang menolak Timnas Israel bertanding di Bali: Bersama ini dengan hormat disampaikan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021, dilanjutkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup Tahun 2023, yang menetapkan 6 provinsi sebagai tempat pelaksanaan FIFA U-20, yaitu: 1) DKI Jakarta; 2) Sumatera Selatan; 3) Jawa Barat; 4) Jawa tengah; 5) Jawa Timur; dan 6) Bali. Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-20 Tahun 2023, direncanakan berlangsung pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023, yang diikuti oleh 24 negara. Menurut informasi yang kami terima, bahwa tim dari negara Israel menjadi peserta yang akan mengikuti Piala Dunia FIFA U-20. Berkenaan dengan keikutsertaan tim dari negara Israel, kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Israel. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Demikian permohonan disampaikan, semoga Bapak Menteri berkenan untuk mempertimbangkan dengan bijaksana terhadap posisi dan sikap kami. Atas pertimbangan dan perkenan Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih.
Bali
| Selasa, 21 Maret 2023
Internasional
Alasan Turki Berganti Nama dari ‘Turkey’ Jadi ‘Turkiye’: untuk Bedakan dengan Ayam Kalkun
Berita Internasional, PIFA - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu telah mengirimkan surat kepada PBB pada Selasa (2/6/2022), untuk meminta agar nama negara tersebut diganti menjadi Turkiye karena nama yang sekarang seringkali disamakan dengan turkey alias ayam kalkun dan kata-kata konotasi lainnya. Dilansir dar ABCNews (8/6), dalam bahasa Inggris, nama resmi negara ini adalah Turkey. Nama ini juga serupa dengan sebutan ayam kalkun dan kadangkala digunakan untuk sebutan istilah-istilah konyol. “Penggantian nama dilihat sebagai upaya untuk mengubah citra negara tersebut dan tidak lagi dikaitkan dengan ayam kalkun yang paling terkenal di Amerika Serikat menjadi menu tradisional Thanksgiving Day di akhir November,” demikian dikutip dari media asal Australia itu. Sementara seperti diberitakan Associated Press, Presiden Recep Tayyip Erdogan menilai penggunaan kata "Turkiye" bakal menggambarkan budaya dan nilai Turki dengan lebih baik. Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Erdogan juga sudah mendesak agar secara internasional negara itu berubah nama Turkey menjadi Turkiye, seperti ejaan dalam bahasa Turki. Bulan Desember 2021 lalu, Presiden Ergodan memerintahkan penggunaan nama Turkiye untuk penampilan budaya dan nilai-nilai Turki, termasuk label "Made in Turkiye" menggantikan "Made in Turkey" dalam produk ekspor. Kemudian, pada awal tahun 2022, pemerintah Turki juga sempat mengeluarkan video promosi sebagai bagian dari usaha mengganti nama dalam bahasa Inggris. Dalam video tersebut, para turis dari mancanegara menyampaikan salam "Hello Turkiye" di berbagai destinasi wisata utama. “Direktorat Komunikasi Kantor Kepresidenan Turki meluncurkan kampanye 'untuk mempromosikan lebih efektif penggunaan Turkiye sebagai nama negara secara internasional di berbagai platform',” dikutip dari ABCNews. Seperti diberitakan, kantor berita Turki mengatakan bahwa Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima surat permohonan tersebut hari Rabu waktu New York. Dujarric menuturka, perubahan nama menjadi efektif di saat surat diterima oleh PBB. (yd)
Turki
| Kamis, 8 Juni 2022
Feeds
Trump Kecam Serangan Udara Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza yang Tewaskan 20 Orang
PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (25/8), menyatakan ketidaksenangannya atas serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Gaza yang menewaskan 20 orang, termasuk lima jurnalis dan seorang petugas pemadam kebakaran."Saya tidak senang dengan itu. Saya tidak ingin melihatnya," ujar Trump kepada wartawan di Oval Office. "Pada saat yang sama, mimpi buruk itu harus diakhiri. Saya yang berhasil membebaskan para sandera."Kementerian Kesehatan Gaza mengonfirmasi, 20 korban tewas terdiri dari pasien, tenaga medis, personel pertahanan sipil, dan awak media. Sejumlah lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Menurut keterangan resmi, militer Israel menggempur lantai empat salah satu gedung di kompleks medis tersebut dengan dua kali serangan. Tragisnya, serangan kedua menghantam saat tim penyelamat tengah mengevakuasi korban luka dan jenazah.Televisi resmi Palestina melaporkan juru kamera Hussam al-Masri termasuk di antara korban jiwa. Al Jazeera turut mengonfirmasi bahwa fotografernya, Mohammad Salama, tewas dalam serangan itu. Sumber medis kepada Anadolu menambahkan, jurnalis foto Mariam Abu Dagga dan Moaz Abu Taha juga meninggal dunia, sementara jurnalis lepas Ahmed Abu Aziz, yang bekerja untuk media Tunisia dan Maroko, tewas akibat luka yang diderita.Trump dalam pernyataannya juga menyinggung soal sandera yang masih ditahan di Gaza. Menurutnya, "sedikit di bawah 20" orang kemungkinan masih hidup, meski ia mengakui "satu atau dua sudah tidak ada." Namun, ia tidak menjelaskan dasar penilaiannya. Israel sebelumnya memperkirakan sekitar 50 sandera masih berada di Gaza, dengan 20 diyakini masih hidup."Ketika jumlahnya tinggal 10 atau 20, mereka tidak akan membebaskan sandera itu, karena mereka sudah mati setelah dibebaskan. Jadi situasinya buruk, sangat buruk, hal yang mengerikan," tambah Trump.Saat menerima kunjungan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, Trump menyampaikan optimisme bahwa perang Israel–Palestina akan segera berakhir. Ia menyebut konflik tersebut "sudah mendekati puncaknya" dan memperkirakan bisa selesai dalam dua hingga tiga pekan."Sejauh ini mereka berbicara tentang Kota Gaza. Mereka selalu mempermasalahkan sesuatu. Tapi ini akan selesai. Dan saya katakan, lebih baik diselesaikan segera," katanya, merujuk pada tujuan Israel menduduki kota terbesar di Gaza.Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 62.700 warga Palestina di Gaza. Selain kehancuran besar-besaran, wilayah kantong itu kini menghadapi ancaman kelaparan akut.Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di Gaza.
Internasional
| Selasa, 26 Agustus 2025
Jerman Tolak Rencana Israel Duduki Gaza, Desak Gencatan Senjata Segera
PIFA, Internasional – Pemerintah Jerman menegaskan penolakannya terhadap rencana operasi militer Israel untuk menduduki Gaza. Wakil juru bicara Pemerintah Jerman, Steffen Meyer, pada Rabu (20/8) menyerukan agar semua pihak yang terlibat segera menghentikan konflik."Kami menolak peningkatan operasi militer dan menyerukan kepada semua pihak dan komunitas internasional untuk segera mengakhiri konflik melalui gencatan senjata yang segera dan berkelanjutan," kata Meyer dalam pengarahan pers. Ia menegaskan, pembebasan sandera dan gencatan senjata menjadi prioritas utama Jerman dalam pembahasan dengan para mitra internasional.Pernyataan ini muncul di tengah laporan stasiun televisi pemerintah Kan bahwa Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menyetujui rencana perebutan Kota Gaza. Rencana tersebut akan diserahkan kepada pimpinan politik dan kabinet untuk persetujuan pada Kamis. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dilaporkan telah mengirimkan sekitar 60.000 surat panggilan kepada prajurit cadangan untuk mempersiapkan operasi tersebut.Sementara itu, The Jerusalem Post melaporkan pada Rabu malam bahwa IDF mulai melancarkan serangan ke Kota Gaza dan telah menguasai wilayah pinggiran kota, menurut keterangan juru bicara IDF, Effie Defrin.
Internasional
| Kamis, 21 Agustus 2025
Presiden Palestina Bentuk Komite Penyusun Konstitusi Sementara
PIFA, Internasional – Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, pada Senin mengeluarkan dekret untuk membentuk komite penyusun konstitusi sementara, sebagai langkah transisi dari Otoritas Palestina menuju status negara penuh. Langkah ini dilakukan menjelang pemilihan umum mendatang dan konferensi perdamaian internasional yang dijadwalkan pada September. Menurut kantor berita Palestina Wafa, dekret tersebut menetapkan komite sebagai rujukan hukum dalam penyusunan konstitusi sementara yang selaras dengan Deklarasi Kemerdekaan 1988, hukum internasional, resolusi PBB, konvensi hak asasi manusia, serta perjanjian terkait. Abbas menunjuk 17 anggota komite yang dipimpin penasihat hukum Palestina, Mohammad al-Haj Qassem. Anggota komite terdiri dari pakar politik, sosial, dan hukum, dengan perhatian khusus pada peran masyarakat sipil dan representasi gender. Subkomite teknis juga akan dibentuk untuk menangani bidang khusus, serta sebuah platform daring disiapkan untuk menjaring masukan publik. “Konstitusi sementara ini akan menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan demokratis yang berbasis pada supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak dan kebebasan publik, serta peralihan kekuasaan secara damai,” tulis Wafa. Dekret ini dikeluarkan di tengah upaya internasional untuk mencapai gencatan senjata di Jalur Gaza, yang masih menjadi target serangan Israel sejak 2023. Majelis Umum PBB dijadwalkan bersidang pada September, dengan sejumlah negara termasuk Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada menyatakan rencana untuk mengakui Palestina. Saat ini, Otoritas Palestina masih berlandaskan Hukum Dasar (Basic Law) yang menetapkan sistem demokratis multipartai. Pasal 115 memungkinkan hukum itu tetap berlaku selama masa transisi hingga konstitusi baru disahkan.
Internasional
| Rabu, 20 Agustus 2025
Militer Israel Hancurkan 300 Rumah di Zeitoun, Warga Tewas Terjebak di Reruntuhan
PIFA, Internasional – Militer Israel menghancurkan lebih dari 300 rumah dalam tiga hari terakhir di lingkungan Zeitoun, Jalur Gaza tengah, sebagai bagian dari rencana pendudukan yang masih berlangsung."Israel sengaja menargetkan perumahan warga sipil dalam serangan besar-besaran di wilayah Zeitoun," ujar Mahmoud Basal, juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Rabu (13/8). Ia menambahkan, pasukan Israel secara khusus menyasar bangunan berlantai lima atau lebih.Ledakan dahsyat dari bahan peledak yang digunakan pasukan Zionis turut meruntuhkan bangunan di sekitarnya. Beberapa rumah hancur saat penghuninya masih berada di dalam, menimbulkan korban jiwa. Serangan dilakukan tanpa peringatan, membuat tim pertahanan sipil kesulitan menjangkau korban luka.Serangan terbaru ini memicu kecaman internasional terhadap Israel yang dituding melakukan perang genosida di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 61.700 warga Palestina tewas.November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Internasional
| Jumat, 15 Agustus 2025
Serangan Artileri Israel di Gaza Tewaskan 7 Warga Sipil, Termasuk 4 Wartawan
PIFA, Internasional - Tujuh warga sipil Palestina, termasuk empat wartawan, tewas akibat serangan artileri Israel yang sengaja menyasar tenda jurnalis di depan Rumah Sakit Al-Shifa, bagian barat Kota Gaza, pada Ahad malam (10/8).Koresponden WAFA melaporkan korban tewas meliputi jurnalis Al Jazeera Anas Al-Sharif dan Mohammed Qreiqea, fotografer Ibrahim Daher dan Mohammed Nofal, serta seorang sopir kru. Wartawan Mohammed Sobh dilaporkan terluka dalam serangan tersebut.Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan agresi militer besar-besaran terhadap Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas yang dilakukan pejuang Hamas. Serangan yang digambarkan sebagai “perang genosida” ini telah menewaskan sedikitnya 61.430 warga Palestina dan melukai 153.213 orang lainnya, mayoritas anak-anak dan perempuan.Jumlah korban diperkirakan terus bertambah karena banyak jasad masih tertimbun reruntuhan atau tergeletak di jalan, sementara ambulans dan tim penyelamat kesulitan mencapai lokasi akibat serangan yang berlanjut.
Internasional
| Selasa, 12 Agustus 2025
Malaysia Tegaskan Belum Ada Kesepakatan dengan Indonesia Soal Sengketa Laut Sulawesi
PIFA, Internasional – Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai antara Malaysia dan Indonesia terkait sengketa batas maritim di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Mohamad Hasan, dalam sidang di Dewan Rakyat pada Selasa (5/8). "Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya," ujar Menlu Hasan, seraya merujuk pada kerangka hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan mengenai batas maritim akan dilakukan melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis, dengan tetap mengacu pada kerangka kerja bilateral yang telah disepakati kedua negara. Kementerian Luar Negeri Malaysia, kata Hasan, juga akan terus berkoordinasi erat dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap menjaga dan melindungi kepentingan nasional Malaysia. Dalam pernyataannya, Hasan juga menyinggung soal wilayah yang oleh Malaysia disebut sebagai Blok ND6 dan ND7, yang terletak dalam Peta Baru Malaysia 1979 dan diklaim sebagai bagian dari Laut Sulawesi. Malaysia tidak mengakui istilah “Ambalat” yang digunakan oleh Indonesia untuk wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan turut memperkuat posisi Malaysia atas wilayah maritim di Laut Sulawesi. “Setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah terkait,” tegas Hasan. Sengketa perbatasan maritim di wilayah Laut Sulawesi, khususnya yang berkaitan dengan blok kaya sumber daya energi seperti Ambalat, telah lama menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hingga kini, penyelesaian masih terus diupayakan melalui jalur diplomasi.
Internasional
| Kamis, 7 Agustus 2025
Korban Tewas di Gaza Tembus 60.000, Serangan Israel Masih Berlanjut
PIFA, Internasional - Jumlah korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan militer Israel sejak awal konflik pada Oktober 2023 kini telah melampaui 60.000 orang. Dalam pernyataan yang dirilis Selasa (29/7), otoritas kesehatan Gaza mengungkapkan bahwa 112 warga Palestina tewas dan 637 lainnya terluka dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, total korban jiwa mencapai 60.034 orang, sementara korban luka telah menyentuh angka 145.870. Otoritas juga melaporkan bahwa banyak korban masih tertimbun di bawah reruntuhan karena keterbatasan akses bagi ambulans dan tim penyelamat ke lokasi serangan. Pada hari yang sama, serangan udara Israel menghantam sejumlah rumah di kamp pengungsi al-Nuseirat, Gaza tengah, dan menewaskan sedikitnya 30 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Rumah Sakit Al-Awda mengonfirmasi jumlah korban tersebut. Militer Israel (IDF) mengklaim telah menargetkan puluhan “sasaran teroris” dalam operasi udara dan darat yang terus berlanjut di wilayah Gaza. Perang besar ini dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas melancarkan serangan mendadak di wilayah selatan Israel. Menurut data otoritas Israel, serangan itu menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyebabkan 251 orang diculik sebagai sandera. Sejak saat itu, konflik terus berlangsung dengan korban yang terus bertambah setiap harinya.
Internasional
| Kamis, 31 Juli 2025
Thailand Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata, Baku Tembak Terjadi di Perbatasan
PIFA, Internasional - Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas setelah militer Thailand menuduh pasukan Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang disepakati awal pekan ini. Tuduhan itu disampaikan oleh Wakil Juru Bicara Tentara Thailand, Ritcha Suksuwanon, seperti dikutip kantor berita Agence France-Presse (AFP), Selasa (29/7). "Setelah gencatan senjata diumumkan, gangguan dilaporkan terjadi di wilayah Phu Makua yang disebabkan oleh pihak Kamboja, yang menyebabkan baku tembak antara kedua belah pihak dan berlanjut hingga pagi hari," kata Suksuwanon. Ia juga menambahkan bahwa bentrokan serupa turut terjadi di daerah Sam Taet dan berlangsung hingga pukul 05.30 pagi waktu setempat (05.30 WIB). Ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara telah meningkat sejak 24 Juli, saat konflik bersenjata pecah menyusul insiden sebelumnya pada 28 Mei. Dalam bentrokan yang terjadi di zona netral yang masih disengketakan tersebut, seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas setelah kontak senjata dengan pasukan Thailand. Situasi sempat mereda setelah upaya diplomatik digelar pada Senin (28/7) di Kuala Lumpur, Malaysia. Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bertemu dalam perundingan damai yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dari hasil pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk memberlakukan gencatan senjata yang dimulai pada Senin (28/7) tengah malam. Namun hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diberlakukan, laporan pelanggaran dan baku tembak kembali mencuat, menandakan rapuhnya kesepakatan damai tersebut. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Kamboja terkait tuduhan pelanggaran ini. Sementara itu, laporan korban sipil telah muncul dari kedua sisi perbatasan, menambah kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut jika konflik tidak segera dikendalikan.
Internasional
| Selasa, 29 Juli 2025
Bentrok Perbatasan Kamboja-Thailand Tewaskan Puluhan, Puluhan Ribu Mengungsi
PIFA, Internasional - Setidaknya 13 orang tewas dalam pertempuran lintas perbatasan antara pasukan Kamboja dan Thailand yang terjadi sejak Kamis (24/7). Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa delapan warga sipil dan lima tentara Kamboja menjadi korban jiwa dalam bentrokan bersenjata yang berlangsung selama tiga hari tersebut.Juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, dalam konferensi pers di Phnom Penh pada Sabtu, menyampaikan bahwa 21 personel militer dan sedikitnya 50 warga sipil terluka akibat tembakan artileri yang intens. Bentrokan ini terjadi di sejumlah wilayah perbatasan, termasuk Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat.Menurut laporan Khmer Times, sebanyak 35.829 warga sipil Kamboja telah dievakuasi dari wilayah-wilayah berisiko tinggi. Sementara itu, Thailand melaporkan 15 korban jiwa, termasuk satu tentara. Ribuan warga Thailand juga telah mengungsi demi keselamatan.Pertempuran ini melibatkan penggunaan senjata berat dari kedua pihak. Thailand disebut mengerahkan jet tempur, sementara Kamboja menembakkan roket sebagai bagian dari aksi balasan. Kedua negara saling menuduh sebagai pemicu awal konflik.Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja memang telah berlangsung lama, khususnya di sekitar wilayah kuil Preah Vihear. Ketegangan terbaru dipicu oleh insiden pada 28 Mei lalu, saat seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas dalam sebuah konfrontasi kecil.Kawasan perbatasan di sekitar Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Ubon Ratchathani (Thailand) menjadi titik konflik utama. Pemerintah kedua negara sejauh ini belum memberikan pernyataan bersama terkait langkah-langkah deeskalasi yang konkret.Situasi ini memicu kekhawatiran regional, mengingat sejarah panjang ketegangan antara kedua negara yang beberapa kali berubah menjadi konflik terbuka. Pemerhati kawasan Asia Tenggara menyerukan agar ASEAN segera memfasilitasi dialog untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menghindari krisis kemanusiaan yang semakin meluas.
Internasional
| Senin, 28 Juli 2025
Bentrokan Memanas, Thailand Luncurkan Serangan Udara Balasan ke Posisi Militer Kamboja
PIFA, Internasional - Militer Thailand melancarkan serangan udara terhadap posisi pasukan Kamboja pada Kamis (24/7) sebagai respons atas serangan sistem peluncur roket BM-21 Grad yang menghantam wilayah Provinsi Sisaket dan Surin. Serangan ini merupakan eskalasi terbaru dari bentrokan bersenjata yang terjadi di zona perbatasan yang masih disengketakan antara kedua negara.Komando Wilayah Militer ke-2 Angkatan Darat Kerajaan Thailand, yang bertanggung jawab atas wilayah perbatasan dengan Kamboja, mengonfirmasi bahwa serangan udara dilakukan sekitar pukul 10.51 WIB dengan mengerahkan enam jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand."Pada pukul 10.58, pilot melaporkan bahwa serangan berhasil mengenai posisi Batalion Infanteri ke-8 dan ke-9 Kamboja," bunyi pernyataan resmi komando tersebut.Bentrokan ini diawali pada Kamis dini hari sekitar pukul 07.45 WIB, ketika terjadi baku tembak antara pasukan darat dari kedua negara di daerah sengketa. Situasi kemudian meningkat drastis setelah pada pukul 09.40 WIB, militer Kamboja meluncurkan roket Grad ke wilayah Thailand, memicu respons udara dari pihak Thailand.Mengutip laporan Thai PBS, ketegangan bermula dari terbangnya drone pengintai milik Kamboja di atas posisi pasukan Thailand. Tidak lama setelah itu, pasukan darat Kamboja mendekati lokasi sambil membawa pelontar granat dan senapan otomatis. Meski militer Thailand sempat meminta pasukan Kamboja mundur, satu jam kemudian artileri Kamboja menembaki posisi Thailand.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri, mengatakan kepada France24 bahwa akibat situasi yang memanas, pemerintah Thailand telah menutup seluruh pos pemeriksaan di sepanjang perbatasan dengan Kamboja. Setidaknya enam lokasi mengalami bentrokan langsung.Insiden ini memperparah ketegangan yang sudah berlangsung sejak bentrokan awal pada 28 Mei lalu, yang terjadi di zona netral perbatasan. Zona tersebut merupakan satu dari lima titik batas wilayah yang hingga kini belum disepakati, meskipun kedua negara telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Survei dan Penetapan Batas Darat.Sejak insiden Mei tersebut, Thailand telah meningkatkan pengamanan di sepanjang perbatasan, memperketat pengawasan, dan memperpendek jam operasional pos perlintasan. Namun, langkah-langkah tersebut tampaknya belum mampu mencegah eskalasi militer yang terjadi saat ini.Belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa atau luka-luka akibat bentrokan terbaru ini, namun situasi di kawasan perbatasan dilaporkan masih tegang. Kedua negara sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan bersama atau menginisiasi langkah diplomatik untuk meredakan ketegangan.
Internasional
| Jumat, 25 Juli 2025
Berita Rekomendasi
Internasional
Presiden Minta Jajarannya di Kabinet Respon Cepat Perubahan Dunia
Berita Internasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 serta Rencana Program dan Anggaran 2023, Senin (16/01/2023), di Istana Negara, Jakarta. Di dalam arahannya, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk cepat tanggap dalam menghadapi perubahan global. “Yang paling penting, setiap perubahan yang ada di dunia harus kita respons secara cepat, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan juga dari membaca dengan cepat dinamika-dinamika yang ada di dunia,” ujar Presiden. Dalam sidang kabinet perdana di tahun 2023 tersebut, Presiden menyampaikan evaluasi mengenai kinerja ekonomi di tahun 2022 yang dinilainya memiliki banyak capaian positif di tengah tekanan eksternal dan kegentingan global yang memberikan ancaman risiko-risiko terhadap semua negara. “Tahun turbulensi di tahun 2022 bisa kita lalui dengan baik, dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III 5,72 [persen], mungkin nanti akan jatuh di rata-rata tahunannya saya kira 5,2 atau 5,3 [persen],” ujarnya. Di sisi pendapatan, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 30,36 persen. Kemudian, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan di angka 5,5 persen. Presiden meminta agar upaya untuk menekan inflasi dapat terus dilanjutkan di tahun 2023. “Selain instrumen moneter di BI, saya juga minta Mendagri untuk terus melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi, agar bisa kita tekan sekecil mungkin,” ujarnya. Presiden meyakini capaian di tahun 2022 ini akan menjadi modal positif bagi Indonesia dalam menghadapi tahun 2023 yang merupakan tahun ujian bagi semua negara karena tekanan geopolitik yang semakin tinggi. “Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun dari angka yang sebelumnya 2,9 [persen], turun, turun, turun lagi, sekarang jadi diproyeksikan hanya 1,7 persen. Ini proyeksi dari Bank Dunia. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, tetapi karena kita kemarin bisa melewati tahun 2022 dengan baik, insyaallah ini di tahun 2023 juga bisa,” ujarnya. Presiden juga optimistis di tahun 2023 ini kinerja ekspor dan realisasi investasi di tanah air akan menunjukkan indikator positif sejalan dengan hilirisasi industri yang terus dilakukan “Kita berharap ekspor kita masih baik, investasi kita juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja, bagi rakyat kita, dan juga akan menambah devisa bagi negara,” pungkasnya.
Jakarta
| Senin, 16 Januari 2023
Internasional
Tegas! Surati Menpora, Gubernur Bali Tolak Israel Tanding Piala Dunia di Pulau Dewata
PIFA, Internasional - Gubernur Bali I Wayan Koster menolak Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Israel berlaga di Bali selama ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia berlangsung. Penolakan tersebut disampaikannya melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI. Dilansir dari CNN Indonesia, surat bernomor T.00.426/11470/SEKRET perihal Penolakan Tim Israel Bertanding itu ditandatangani langsung oleh Wayan Koster pada 14 Maret 2023 lalu. Dalam surat tersebut Wayan Koster menegaskan bahwa penolakan ini merupakan upaya pihaknya untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, terkhusus dengan Israel. "Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel," demikian isi bunyi surat tersebut, seperti dikutip dari surat lengkap yang dirilis CNN Indonesia. Wayan Koster menilai bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia, berikut isi lengkap surat Wayan Koster yang menolak Timnas Israel bertanding di Bali: Bersama ini dengan hormat disampaikan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021, dilanjutkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup Tahun 2023, yang menetapkan 6 provinsi sebagai tempat pelaksanaan FIFA U-20, yaitu: 1) DKI Jakarta; 2) Sumatera Selatan; 3) Jawa Barat; 4) Jawa tengah; 5) Jawa Timur; dan 6) Bali. Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-20 Tahun 2023, direncanakan berlangsung pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2023, yang diikuti oleh 24 negara. Menurut informasi yang kami terima, bahwa tim dari negara Israel menjadi peserta yang akan mengikuti Piala Dunia FIFA U-20. Berkenaan dengan keikutsertaan tim dari negara Israel, kami menyampaikan sudut pandang bahwa kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik pemerintahan Republik Indonesia, yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional, serta tidak adanya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Israel. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Bapak Menteri mengambil kebijakan untuk melarang tim dari negara Israel ikut bertanding di Provinsi Bali. Kami, pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali. Hal ini dilakukan untuk menghormati hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain di dunia, khususnya yang berkaitan dengan Israel. Demikian permohonan disampaikan, semoga Bapak Menteri berkenan untuk mempertimbangkan dengan bijaksana terhadap posisi dan sikap kami. Atas pertimbangan dan perkenan Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih.
Bali
| Selasa, 21 Maret 2023
Internasional
Alasan Turki Berganti Nama dari ‘Turkey’ Jadi ‘Turkiye’: untuk Bedakan dengan Ayam Kalkun
Berita Internasional, PIFA - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu telah mengirimkan surat kepada PBB pada Selasa (2/6/2022), untuk meminta agar nama negara tersebut diganti menjadi Turkiye karena nama yang sekarang seringkali disamakan dengan turkey alias ayam kalkun dan kata-kata konotasi lainnya. Dilansir dar ABCNews (8/6), dalam bahasa Inggris, nama resmi negara ini adalah Turkey. Nama ini juga serupa dengan sebutan ayam kalkun dan kadangkala digunakan untuk sebutan istilah-istilah konyol. “Penggantian nama dilihat sebagai upaya untuk mengubah citra negara tersebut dan tidak lagi dikaitkan dengan ayam kalkun yang paling terkenal di Amerika Serikat menjadi menu tradisional Thanksgiving Day di akhir November,” demikian dikutip dari media asal Australia itu. Sementara seperti diberitakan Associated Press, Presiden Recep Tayyip Erdogan menilai penggunaan kata "Turkiye" bakal menggambarkan budaya dan nilai Turki dengan lebih baik. Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Erdogan juga sudah mendesak agar secara internasional negara itu berubah nama Turkey menjadi Turkiye, seperti ejaan dalam bahasa Turki. Bulan Desember 2021 lalu, Presiden Ergodan memerintahkan penggunaan nama Turkiye untuk penampilan budaya dan nilai-nilai Turki, termasuk label "Made in Turkiye" menggantikan "Made in Turkey" dalam produk ekspor. Kemudian, pada awal tahun 2022, pemerintah Turki juga sempat mengeluarkan video promosi sebagai bagian dari usaha mengganti nama dalam bahasa Inggris. Dalam video tersebut, para turis dari mancanegara menyampaikan salam "Hello Turkiye" di berbagai destinasi wisata utama. “Direktorat Komunikasi Kantor Kepresidenan Turki meluncurkan kampanye 'untuk mempromosikan lebih efektif penggunaan Turkiye sebagai nama negara secara internasional di berbagai platform',” dikutip dari ABCNews. Seperti diberitakan, kantor berita Turki mengatakan bahwa Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima surat permohonan tersebut hari Rabu waktu New York. Dujarric menuturka, perubahan nama menjadi efektif di saat surat diterima oleh PBB. (yd)
Turki
| Kamis, 8 Juni 2022