Internasional
Singapura Siapkan Hukuman Cambuk bagi Siswa Pelaku Perundungan di Sekolah
SINGAPURA – Pemerintah Singapura tengah menyiapkan regulasi baru yang memungkinkan penerapan hukuman cambuk bagi siswa yang terbukti melakukan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya mendisiplinkan siswa yang melakukan pelanggaran berat.Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, menyampaikan rencana tersebut di hadapan anggota parlemen pada Selasa (5/5). Ia menegaskan bahwa hukuman fisik ini tidak akan diberikan secara sembarangan, melainkan hanya sebagai upaya terakhir melalui pengawasan yang sangat ketat."Sekolah-sekolah kami menggunakan hukuman cambuk sebagai tindakan disiplin jika semua tindakan lain tidak memadai, mengingat beratnya pelanggaran," kata Lee sebagaimana dikutip dari AFP.Lee menambahkan bahwa pelaksanaan hukuman ini harus melalui prosedur yang sah guna memastikan keamanan siswa. Hukuman cambuk wajib mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan hanya boleh dilakukan oleh guru yang memiliki wewenang khusus."Hukuman itu mengikuti protokol ketat untuk memastikan keselamatan siswa," ujarnya.Dalam pertimbangannya, pihak sekolah akan melihat berbagai faktor sebelum mengeksekusi hukuman, termasuk tingkat kedewasaan murid serta efektivitas hukuman dalam membantu siswa memahami keseriusan perbuatannya.Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Singapura, Desmond Lee menegaskan bahwa hukuman fisik ini hanya berlaku bagi siswa laki-laki. "Perempuan tidak boleh dihukum dengan cambuk," tegasnya.Setelah menjalani hukuman, sekolah tetap bertanggung jawab memantau perkembangan mental dan kesejahteraan siswa tersebut melalui pemberian layanan konseling secara intensif.Rencana ini memicu perdebatan hangat di parlemen, terutama mengenai teknis penerapan hukuman terhadap kasus perundungan. Bulan lalu, Kementerian Pendidikan Singapura sebenarnya telah merilis pedoman baru yang lebih ketat, di mana pelaku pelanggaran serius terancam mendapatkan hukuman cambuk sebanyak satu hingga tiga kali.Meski menjadi kebijakan resmi, langkah ini menuai kritik tajam dari kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun lalu juga sempat menyatakan bahwa hukuman fisik pada anak-anak bersifat membahayakan dan tidak memiliki manfaat edukasi apapun.Hukuman cambuk di Singapura sendiri merupakan warisan hukum dari masa kolonial Inggris. Ironisnya, Inggris sebagai negara asal hukum tersebut telah lama menghapus praktik hukuman fisik dalam sistem pendidikannya.
Internasional
| Selasa, 5 Mei 2026
Trending
Parlemen Inggris Desak Penguatan Pertahanan Mandiri, Kurangi Ketergantungan pada AS
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Israel Perintahkan Penghancuran Jembatan di Lebanon, Targetkan Jalur Hizbullah
Internasional
| Minggu, 22 Maret 2026
Rusia dan Ukraina Tukar Ratusan Tawanan Perang usai Gagal Gencatan Senjata
Internasional
| Jumat, 15 Mei 2026
Konflik Iran Ganggu Deportasi Migran, AS Tunda Penerbangan Pemulangan
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Korut Tegaskan Status Nuklir “Tak Bisa Diganggu Gugat” Jelang Kunjungan Xi Jinping
Internasional
| Minggu, 7 Juni 2026
CSIS: Indonesia Harus Punya Peran Lebih Besar di Dewan Perdamaian untuk Dorong Solusi Dua Negara
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Ketua Parlemen Iran Bantah Negosiasi dengan AS, Sebut Isu Hoaks Manipulasi Pasar
Internasional
| Selasa, 24 Maret 2026
Trump Bentuk Dewan Perdamaian untuk Awasi Rekonstruksi Gaza Pasca Konflik
Internasional
| Selasa, 20 Januari 2026
Menlu Sugiono dan Marco Rubio Tegaskan Komitmen Perkuat Kemitraan RI-AS dan Dukung Pemulihan Palestina
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Trump Ingin Bertemu Pemimpin Tertinggi Iran di Tengah Ketegangan Timur Tengah
Internasional
| Rabu, 3 Juni 2026
Berita Terbaru
Internasional
Warga Desa di Meksiko Balas Culik Ibu Bos Kartel Setelah Seorang Insinyur Disekap
MEXICO – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di Desa San Miguel Totolapan, Provinsi Guerrero, Meksiko, pada 2016 lalu. Warga setempat nekat menculik ibu seorang bos kartel narkoba sebagai upaya menekan kelompok kriminal yang sebelumnya menyekap seorang insinyur desa.Bos kartel yang dikenal dengan julukan "El Tequilero" itu bernama Raybel Jacobo de Almonte. Sementara sang ibu yang menjadi sasaran penculikan warga adalah María Félix de Almonte.Aksi tersebut dipicu oleh penculikan seorang insinyur bernama Isauro De la Paz Duque oleh kelompok kartel yang dipimpin El Tequilero. Merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai, warga kemudian melakukan aksi balasan dengan menyandera ibu sang bos kartel.Dalam sebuah video yang disiarkan televisi lokal saat itu, Yadira Guillermo Garcia, istri dari korban penculikan, menyampaikan pesan langsung kepada El Tequilero."Ibumu ada di sini, Tuan yang dikenal sebagai El Tequilero," ujarnya.Selain menculik ibu bos kartel, warga sempat menahan lima anggota kelompok kriminal tersebut. Namun, mereka kemudian dibebaskan, sementara María Félix tetap ditahan sebagai alat tawar-menawar.Sejumlah warga mengaku sudah lama hidup dalam ketakutan akibat aksi kelompok kriminal di wilayah tersebut."Mereka telah mempermalukan kami, mereka telah membunuh keluarga kami dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi," kata salah seorang warga.Kondisi itu membuat aparat keamanan bergerak. Polisi bersama militer melancarkan operasi pencarian besar-besaran terhadap El Tequilero di kawasan pegunungan Guerrero. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk menyisir lokasi persembunyian yang diduga digunakan sang bos kartel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.Gubernur Guerrero saat itu, Hector Astudillo, mengirim lebih dari 200 personel gabungan polisi dan tentara ke San Miguel Totolapan guna meredakan ketegangan.Pemerintah negara bagian juga membentuk tim khusus untuk memediasi konflik antara warga dan kelompok kartel. Tujuannya adalah memastikan keselamatan semua pihak yang ditahan dalam insiden tersebut.Setelah melalui proses negosiasi, kebuntuan akhirnya berakhir. María Félix dibebaskan setelah ditukar dengan Isauro De la Paz Duque yang sebelumnya disekap kelompok kartel.Guerrero sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan kekerasan di Meksiko. Berbagai kartel narkoba bersaing memperebutkan jalur perdagangan opium dan narkotika lainnya. Penculikan, pemerasan, hingga pembunuhan menjadi ancaman yang kerap dihadapi masyarakat setempat.Situasi keamanan yang buruk membuat sebagian warga membentuk kelompok pertahanan sipil atau vigilante. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai keberadaan kelompok tersebut justru berpotensi memperpanjang siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di wilayah itu.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Surat kabar Israel, Maariv, menilai Turki kini menjadi tantangan strategis yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Dalam artikel analisis yang diterbitkan pada Selasa (23/6), Maariv menyoroti perkembangan pesat kemampuan militer dan industri pertahanan Turki yang dinilai terus memperkuat posisi Ankara di kawasan. Menurut analisis tersebut, Turki saat ini merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dalam NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, negara tersebut disebut telah mencapai sekitar 80 persen tingkat kemandirian dalam sektor pertahanan. Maariv menilai kemajuan tersebut menjadikan Turki sebagai tantangan jangka panjang yang lebih serius bagi Israel dibandingkan ancaman yang selama ini berasal dari Iran. Media itu menyoroti sejumlah kemampuan militer Turki, termasuk armada tank tempur yang besar serta pengembangan tank utama produksi dalam negeri, Altay. Selain itu, Ankara disebut berhasil membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya sendiri, termasuk sistem pertahanan udara berlapis berbasis teknologi domestik. Di sektor udara, Turki dilaporkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat militer, dengan mayoritas berupa jet tempur F-16 Fighting Falcon, serta didukung armada helikopter serang untuk berbagai operasi militer. Namun, menurut Maariv, potensi ancaman terbesar terhadap Israel justru berasal dari kekuatan angkatan laut Turki. Analisis tersebut menyoroti armada laut Ankara yang mencakup 16 kapal selam, sejumlah fregat, serta kapal serbu amfibi modern TCG Anadolu. Kemampuan tersebut dinilai memberi Turki kapasitas proyeksi kekuatan yang semakin besar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Maariv juga menyebut kemajuan teknologi militer serta peningkatan produksi senjata dalam negeri telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikabarkan menjadi perhatian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan kalangan keamanan Israel yang mulai memantau peningkatan pengaruh Ankara di kawasan. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang menyebut Turki sebagai musuh atau ancaman utama negara tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara masih berlangsung meskipun beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan terkait berbagai isu regional, termasuk konflik Palestina dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Berita Populer
Internasional
Singapura Siapkan Hukuman Cambuk bagi Siswa Pelaku Perundungan di Sekolah
SINGAPURA – Pemerintah Singapura tengah menyiapkan regulasi baru yang memungkinkan penerapan hukuman cambuk bagi siswa yang terbukti melakukan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya mendisiplinkan siswa yang melakukan pelanggaran berat.Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, menyampaikan rencana tersebut di hadapan anggota parlemen pada Selasa (5/5). Ia menegaskan bahwa hukuman fisik ini tidak akan diberikan secara sembarangan, melainkan hanya sebagai upaya terakhir melalui pengawasan yang sangat ketat."Sekolah-sekolah kami menggunakan hukuman cambuk sebagai tindakan disiplin jika semua tindakan lain tidak memadai, mengingat beratnya pelanggaran," kata Lee sebagaimana dikutip dari AFP.Lee menambahkan bahwa pelaksanaan hukuman ini harus melalui prosedur yang sah guna memastikan keamanan siswa. Hukuman cambuk wajib mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan hanya boleh dilakukan oleh guru yang memiliki wewenang khusus."Hukuman itu mengikuti protokol ketat untuk memastikan keselamatan siswa," ujarnya.Dalam pertimbangannya, pihak sekolah akan melihat berbagai faktor sebelum mengeksekusi hukuman, termasuk tingkat kedewasaan murid serta efektivitas hukuman dalam membantu siswa memahami keseriusan perbuatannya.Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Singapura, Desmond Lee menegaskan bahwa hukuman fisik ini hanya berlaku bagi siswa laki-laki. "Perempuan tidak boleh dihukum dengan cambuk," tegasnya.Setelah menjalani hukuman, sekolah tetap bertanggung jawab memantau perkembangan mental dan kesejahteraan siswa tersebut melalui pemberian layanan konseling secara intensif.Rencana ini memicu perdebatan hangat di parlemen, terutama mengenai teknis penerapan hukuman terhadap kasus perundungan. Bulan lalu, Kementerian Pendidikan Singapura sebenarnya telah merilis pedoman baru yang lebih ketat, di mana pelaku pelanggaran serius terancam mendapatkan hukuman cambuk sebanyak satu hingga tiga kali.Meski menjadi kebijakan resmi, langkah ini menuai kritik tajam dari kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun lalu juga sempat menyatakan bahwa hukuman fisik pada anak-anak bersifat membahayakan dan tidak memiliki manfaat edukasi apapun.Hukuman cambuk di Singapura sendiri merupakan warisan hukum dari masa kolonial Inggris. Ironisnya, Inggris sebagai negara asal hukum tersebut telah lama menghapus praktik hukuman fisik dalam sistem pendidikannya.
Internasional
| Selasa, 5 Mei 2026
Internasional
Parlemen Inggris Desak Penguatan Pertahanan Mandiri, Kurangi Ketergantungan pada AS
Komite Parlemen Inggris mendesak pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri, menyusul kekhawatiran bahwa Eropa tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan perlindungan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik militer. Dalam laporan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Jumat, komite menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi skenario terburuk. "Untuk mempersiapkan skenario terburuk, di mana Eropa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Amerika Serikat jika terjadi krisis, Pemerintah Inggris harus bekerja sama dengan mitra Eropa untuk berinvestasi dalam kemampuan internal sendiri untuk mengimbangi potensi penarikan tersebut," demikian isi laporan tersebut. Komite juga mendorong Inggris memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara di luar kawasan Eropa guna memperkuat posisi geopolitiknya. Selain itu, pemerintah diminta bersiap untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, baik dalam hal pertahanan nuklir maupun konvensional, serta dalam operasi intelijen. Laporan tersebut turut menyoroti kelemahan dalam tata kelola keamanan nasional di dalam negeri. Para anggota parlemen menemukan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antar departemen terkait isu keamanan nasional. "Sepanjang penyelidikan, kami menemukan kurangnya kejelasan mengenai departemen mana yang akan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek keamanan nasional," tulis komite. Tak hanya itu, mekanisme pengawasan di tingkat kabinet juga dinilai belum cukup kuat untuk memastikan pelaksanaan strategi keamanan nasional berjalan secara terpadu di seluruh pemerintahan. Rekomendasi ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti, mendorong Inggris untuk memperkuat kemandirian dalam sektor pertahanan dan keamanan.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Internasional
Israel Perintahkan Penghancuran Jembatan di Lebanon, Targetkan Jalur Hizbullah
Militer Israel diperintahkan untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah warga di desa-desa perbatasan Lebanon guna menetralkan ancaman terhadap komunitas Israel di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa langkah tersebut mengacu pada preseden operasi militer sebelumnya di Beit Hanoun dan Rafah di Jalur Gaza. Selain itu, Katz juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk segera menghancurkan seluruh jembatan yang melintasi Sungai Litani. “Kami telah menginstruksikan IDF untuk segera menghancurkan semua jembatan di atas Sungai Litani guna mencegah pergerakan pejuang dan senjata Hizbullah ke arah selatan,” ujar Katz, Minggu. Langkah ini diambil karena jembatan-jembatan tersebut disebut dimanfaatkan oleh kelompok Hizbullah untuk memindahkan senjata. Sebelumnya pada pekan ini, militer Israel telah melancarkan serangan terhadap dua penyeberangan di Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon selatan dengan wilayah lain di negara tersebut. Menurut pihak militer, fasilitas tersebut digunakan sebagai jalur distribusi senjata. Ketegangan meningkat sejak awal Maret ketika Hizbullah kembali mengaktifkan operasi militernya terhadap Israel, menyusul terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan intensif ke pinggiran selatan ibu kota Beirut serta puluhan kota dan desa di Lebanon bagian selatan dan timur. Berdasarkan data resmi, sedikitnya 826 orang tewas, lebih dari 2.000 lainnya terluka, dan lebih dari 800.000 warga terpaksa mengungsi akibat eskalasi konflik yang terus memburuk di wilayah tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Maret 2026
Feeds
Warga Desa di Meksiko Balas Culik Ibu Bos Kartel Setelah Seorang Insinyur Disekap
MEXICO – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di Desa San Miguel Totolapan, Provinsi Guerrero, Meksiko, pada 2016 lalu. Warga setempat nekat menculik ibu seorang bos kartel narkoba sebagai upaya menekan kelompok kriminal yang sebelumnya menyekap seorang insinyur desa.Bos kartel yang dikenal dengan julukan "El Tequilero" itu bernama Raybel Jacobo de Almonte. Sementara sang ibu yang menjadi sasaran penculikan warga adalah María Félix de Almonte.Aksi tersebut dipicu oleh penculikan seorang insinyur bernama Isauro De la Paz Duque oleh kelompok kartel yang dipimpin El Tequilero. Merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai, warga kemudian melakukan aksi balasan dengan menyandera ibu sang bos kartel.Dalam sebuah video yang disiarkan televisi lokal saat itu, Yadira Guillermo Garcia, istri dari korban penculikan, menyampaikan pesan langsung kepada El Tequilero."Ibumu ada di sini, Tuan yang dikenal sebagai El Tequilero," ujarnya.Selain menculik ibu bos kartel, warga sempat menahan lima anggota kelompok kriminal tersebut. Namun, mereka kemudian dibebaskan, sementara María Félix tetap ditahan sebagai alat tawar-menawar.Sejumlah warga mengaku sudah lama hidup dalam ketakutan akibat aksi kelompok kriminal di wilayah tersebut."Mereka telah mempermalukan kami, mereka telah membunuh keluarga kami dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi," kata salah seorang warga.Kondisi itu membuat aparat keamanan bergerak. Polisi bersama militer melancarkan operasi pencarian besar-besaran terhadap El Tequilero di kawasan pegunungan Guerrero. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk menyisir lokasi persembunyian yang diduga digunakan sang bos kartel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.Gubernur Guerrero saat itu, Hector Astudillo, mengirim lebih dari 200 personel gabungan polisi dan tentara ke San Miguel Totolapan guna meredakan ketegangan.Pemerintah negara bagian juga membentuk tim khusus untuk memediasi konflik antara warga dan kelompok kartel. Tujuannya adalah memastikan keselamatan semua pihak yang ditahan dalam insiden tersebut.Setelah melalui proses negosiasi, kebuntuan akhirnya berakhir. María Félix dibebaskan setelah ditukar dengan Isauro De la Paz Duque yang sebelumnya disekap kelompok kartel.Guerrero sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan kekerasan di Meksiko. Berbagai kartel narkoba bersaing memperebutkan jalur perdagangan opium dan narkotika lainnya. Penculikan, pemerasan, hingga pembunuhan menjadi ancaman yang kerap dihadapi masyarakat setempat.Situasi keamanan yang buruk membuat sebagian warga membentuk kelompok pertahanan sipil atau vigilante. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai keberadaan kelompok tersebut justru berpotensi memperpanjang siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di wilayah itu.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Surat kabar Israel, Maariv, menilai Turki kini menjadi tantangan strategis yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Dalam artikel analisis yang diterbitkan pada Selasa (23/6), Maariv menyoroti perkembangan pesat kemampuan militer dan industri pertahanan Turki yang dinilai terus memperkuat posisi Ankara di kawasan. Menurut analisis tersebut, Turki saat ini merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dalam NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, negara tersebut disebut telah mencapai sekitar 80 persen tingkat kemandirian dalam sektor pertahanan. Maariv menilai kemajuan tersebut menjadikan Turki sebagai tantangan jangka panjang yang lebih serius bagi Israel dibandingkan ancaman yang selama ini berasal dari Iran. Media itu menyoroti sejumlah kemampuan militer Turki, termasuk armada tank tempur yang besar serta pengembangan tank utama produksi dalam negeri, Altay. Selain itu, Ankara disebut berhasil membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya sendiri, termasuk sistem pertahanan udara berlapis berbasis teknologi domestik. Di sektor udara, Turki dilaporkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat militer, dengan mayoritas berupa jet tempur F-16 Fighting Falcon, serta didukung armada helikopter serang untuk berbagai operasi militer. Namun, menurut Maariv, potensi ancaman terbesar terhadap Israel justru berasal dari kekuatan angkatan laut Turki. Analisis tersebut menyoroti armada laut Ankara yang mencakup 16 kapal selam, sejumlah fregat, serta kapal serbu amfibi modern TCG Anadolu. Kemampuan tersebut dinilai memberi Turki kapasitas proyeksi kekuatan yang semakin besar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Maariv juga menyebut kemajuan teknologi militer serta peningkatan produksi senjata dalam negeri telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikabarkan menjadi perhatian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan kalangan keamanan Israel yang mulai memantau peningkatan pengaruh Ankara di kawasan. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang menyebut Turki sebagai musuh atau ancaman utama negara tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara masih berlangsung meskipun beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan terkait berbagai isu regional, termasuk konflik Palestina dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Senat AS Ikut Desak Trump Hentikan Perang Iran, Dukungan Kongres Mulai Retak
Senat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan keterlibatan militer AS dalam perang melawan Iran. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara 50 berbanding 48 pada Selasa (23/6). Resolusi itu sebelumnya telah lebih dulu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, sehingga menjadi pertama kalinya sejak diberlakukannya Undang-Undang Kekuasaan Perang tahun 1973 kedua kamar Kongres secara bersamaan mengesahkan resolusi yang meminta presiden menarik pasukan AS dari konflik yang sedang berlangsung. Meski tidak mengikat secara hukum dan lebih bersifat simbolis, hasil pemungutan suara tersebut dipandang sebagai pukulan politik bagi Trump. Selama ini, presiden dari Partai Republik itu umumnya memperoleh dukungan kuat dari mayoritas anggota partainya di Kongres. Namun, perang dengan Iran mulai memunculkan perbedaan pandangan di internal Partai Republik. Beberapa legislator dari partai tersebut bergabung dengan anggota Partai Demokrat untuk mendukung resolusi penghentian perang. Perkembangan ini muncul saat Gedung Putih diperkirakan akan meminta persetujuan Kongres untuk tambahan anggaran bernilai puluhan miliar dolar guna membiayai operasi militer yang sedang berjalan. Sejumlah anggota Partai Republik sebelumnya juga telah menunjukkan sikap berbeda terhadap beberapa agenda Trump, termasuk penolakan terhadap dana kompensasi politik senilai US$1,8 miliar serta penundaan rancangan undang-undang pendanaan operasi imigrasi senilai US$70 miliar. Sementara itu, hasil survei Reuters/Ipsos yang dirilis pekan ini menunjukkan dukungan publik terhadap perang Iran relatif rendah. Hanya sekitar seperempat warga Amerika yang menilai konflik tersebut layak dijalankan dengan biaya yang harus ditanggung negara. Mayoritas responden juga mengaku pesimistis bahwa gencatan senjata dengan Iran akan bertahan dalam jangka panjang. Dalam pemungutan suara di Senat, hampir seluruh anggota Partai Demokrat mendukung resolusi tersebut. Empat senator Partai Republik turut memberikan suara mendukung, sementara dua senator lainnya tidak ikut memberikan suara. Menanggapi hasil tersebut, Trump melontarkan kritik keras melalui unggahan di media sosial. Ia menyebut langkah Senat tidak tepat waktu dan tidak memiliki makna nyata terhadap situasi yang sedang berlangsung. Trump juga menuding para senator yang mendukung resolusi secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada Iran dan mempersulit upaya pemerintahannya dalam menangani konflik. Perbedaan sikap antara Gedung Putih dan sebagian anggota Kongres ini menunjukkan meningkatnya kekhawatiran di Washington mengenai biaya politik, ekonomi, dan militer dari keterlibatan AS dalam konflik yang terus berkembang di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Pilot AS Ungkap Formasi Drone Iran Mirip Ubur-Ubur Sebelum Jet Tempurnya Ditembak Jatuh
Seorang pilot jet tempur Amerika Serikat yang selamat setelah pesawatnya ditembak jatuh Iran mengungkap pengalaman mengejutkan saat menghadapi serangan drone Teheran di udara. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui laporan intelijen tersebut, pilot pesawat tempur F-15 itu melihat formasi drone Iran yang tidak biasa sebelum akhirnya melontarkan diri dari pesawatnya. Dalam keterangannya kepada pejabat intelijen AS, sang pilot menggambarkan sekelompok drone yang bergerak bersama dalam pola menyerupai ubur-ubur. "Banyak drone yang saling terhubung dan bergerak bersamaan, dengan drone yang lebih kecil berada di bawah drone yang lebih besar seperti membentuk kaki," kata salah satu sumber yang mengetahui isi kesaksian tersebut. Sumber itu menambahkan bahwa pemandangan yang dilihat pilot tersebut tampak sangat tidak biasa. "Benar-benar macam alien," ujarnya. Sumber lain menyebut pilot itu juga menggambarkan situasi di udara seperti "ladang ranjau drone" yang membuat ruang gerak pesawat tempurnya sangat terbatas. Menurut laporan awal yang dikutip sejumlah sumber, kesaksian tersebut dinilai memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana Iran mampu menjatuhkan jet tempur F-15 milik Amerika Serikat. Namun hingga kini, penyebab pasti jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Kesaksian pilot tersebut memicu perdebatan di kalangan komunitas intelijen AS. Sejumlah pejabat menilai laporan itu bisa menjadi indikasi adanya kemajuan signifikan dalam teknologi drone Iran. Di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan akurasi kesaksian tersebut karena pilot diketahui mengalami gegar otak akibat insiden yang dialaminya. Laporan juga menyebut ini bukan kali pertama pilot tersebut kehilangan pesawat dalam konflik Iran. Sebelumnya, pesawat yang ia terbangkan pernah ditembak secara tidak sengaja oleh pasukan Kuwait pada fase awal perang. Jet F-15 yang jatuh saat itu membawa dua awak, yakni pilot dan petugas sistem persenjataan. Sang pilot berhasil dievakuasi beberapa jam setelah keluar dari pesawat menggunakan kursi lontar. Sementara itu, petugas sistem persenjataan dilaporkan bersembunyi di kawasan pegunungan selama lebih dari satu hari untuk menghindari penangkapan sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. Belum diketahui apakah petugas tersebut juga menyaksikan formasi drone yang sama. Pihak Angkatan Udara Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait laporan tersebut dan mengarahkan pertanyaan kepada Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM). Hingga kini, CENTCOM maupun Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (DNI) juga belum mengeluarkan pernyataan resmi. Menurut sumber yang mengetahui laporan intelijen, formasi drone tersebut kemungkinan memanfaatkan teknologi yang dikenal sebagai jaringan mesh satu-ke-banyak. Sistem itu memungkinkan satu operator mengendalikan banyak drone secara bersamaan dan terkoordinasi. Teknologi serupa diyakini juga tengah dikembangkan oleh beberapa negara lain, termasuk Rusia dan China. Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Iran memperoleh bantuan teknologi drone dari kedua negara tersebut. Jika laporan mengenai formasi drone itu terbukti akurat, perkembangan tersebut berpotensi menjadi perhatian serius bagi militer AS dan sekutunya karena menunjukkan peningkatan kemampuan perang drone Iran dalam konflik modern.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Trump: Aset Iran Rp106 Triliun yang Dicairkan Sebaiknya Dipakai Beli Makanan dari AS
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengomentari rencana pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan dan disimpan di Qatar. Trump mengatakan dana sekitar US$6 miliar atau setara Rp106 triliun itu seharusnya digunakan untuk membeli bahan pangan dan produk pertanian asal Amerika Serikat. Pencairan aset tersebut merupakan salah satu poin dalam nota kesepahaman (MoU) yang disepakati antara AS dan Iran sebagai bagian dari proses normalisasi hubungan kedua negara. "Semua uang itu akan kembali dalam bentuk pembelian makanan yang sangat mereka butuhkan. Mereka memiliki 91 juta penduduk, mereka tidak mampu memberi makan semua warganya. Jadi, uang yang kami cairkan akan diberikan kepada para petani kami," kata Trump. Trump juga menegaskan Iran harus mematuhi seluruh isi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Menurutnya, Washington tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila Teheran melanggar komitmen yang telah disepakati. "Jika Iran tidak memenuhi kesepakatan mereka, atau jika mereka tidak berperilaku baik, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan," ujar Trump kepada wartawan. Kesepakatan sementara antara AS dan Iran ditandatangani pekan lalu setelah berbulan-bulan ketegangan yang dipicu konflik militer di kawasan Timur Tengah. Perjanjian tersebut menjadi langkah awal menuju negosiasi yang lebih luas mengenai hubungan kedua negara. Namun, pandangan Trump mengenai penggunaan dana itu tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap Iran. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki kewajiban untuk membelanjakan dana yang dicairkan hanya untuk produk Amerika Serikat. Menurut Hemmati, nota kesepahaman yang berlaku saat ini tidak mengatur kewajiban pembelian produk pertanian AS. Ia juga menyatakan dana tersebut dapat digunakan untuk membeli berbagai barang lain yang tidak termasuk dalam daftar sanksi internasional. Pernyataan Hemmati dilaporkan oleh media Iran, Tasnim, yang menyebut dana yang dibebaskan dari pembekuan dapat dimanfaatkan lebih luas sesuai kebutuhan ekonomi Iran. Pencairan aset Iran menjadi salah satu isu penting dalam hubungan kedua negara karena menyangkut dana miliaran dolar yang telah lama diblokir akibat sanksi AS. Sementara itu, konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan sejumlah negara di kawasan dalam beberapa bulan terakhir telah menimbulkan dampak besar, mulai dari ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, hingga gejolak pasar energi global yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Aktivis Zionis Prediksi Israel Bisa Berperang dengan Mesir dalam 15 Tahun
Seorang aktivis Zionis sekaligus Direktur Eksekutif Herut Center, Amiad Cohen, memprediksi Israel berpotensi menghadapi konflik dengan Mesir dalam 15 tahun mendatang. Pernyataan itu disampaikan Cohen dalam KTT Kebijakan Internasional JNS, ketika membahas tantangan keamanan yang menurutnya akan dihadapi Israel setelah melemahnya Iran dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Menurut Cohen, ancaman strategis Israel ke depan tidak lagi hanya berasal dari kelompok dan negara yang berafiliasi dengan Iran, melainkan dari kekuatan politik dan militer Sunni di kawasan. "Lima belas tahun dari sekarang, Israel akan berperang dengan Mesir," kata Cohen. Ia memperkirakan skenario tersebut dapat terjadi apabila Ikhwanul Muslimin memperoleh kekuasaan di Mesir pada masa mendatang. Cohen juga menilai fokus keamanan Israel perlu bergeser dari ancaman kelompok Syiah menuju gerakan politik Sunni yang dianggapnya semakin berpengaruh di kawasan. Selain Mesir, Cohen menyebut Turki sebagai tantangan strategis jangka panjang bagi Israel dan negara-negara Barat. Ia mengklaim pengaruh regional Turki terus meningkat dan harus diperhitungkan dalam kalkulasi keamanan Israel. Dalam pernyataannya, Cohen juga mengkritik Ikhwanul Muslimin yang menurutnya merupakan ancaman global. Ia bahkan mengeklaim organisasi tersebut berupaya memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah, termasuk Amerika Serikat. Pandangan serupa sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Jonathan Pollard. Pollard menyebut Turki berpotensi menjadi ancaman strategis utama Israel setelah Iran. Menurutnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, berupaya memperkuat pengaruh negaranya di kawasan Timur Tengah. Pollard juga menilai Mesir dapat menjadi tantangan keamanan bagi Israel di masa depan, meskipun kedua negara telah mempertahankan perjanjian damai selama puluhan tahun. Pernyataan Cohen dan Pollard mencerminkan berkembangnya pandangan di sebagian kalangan politik serta keamanan Israel yang mulai melihat sejumlah negara Sunni, khususnya Mesir dan Turki, sebagai potensi ancaman jangka panjang. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada indikasi resmi dari pemerintah Israel yang menyatakan Mesir atau Turki sebagai target konflik di masa depan. Kedua negara masih memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun kerap diwarnai perbedaan sikap terkait berbagai isu kawasan. KTT JNS sendiri menjadi forum yang mempertemukan tokoh politik, aktivis, dan pengambil kebijakan konservatif untuk membahas isu keamanan regional, masa depan hubungan Arab-Israel, Iran, serta dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Menteri Israel Tolak Gencatan Senjata, Sebut Lebanon 'Arena Bermain' Israel
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia bahkan menyebut Lebanon seharusnya menjadi "arena bermain" bagi Israel dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan. Dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Israel KAN pada Senin (22/6), Ben Gvir menegaskan Israel tidak boleh menyetujui penghentian operasi militer di Lebanon. "Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," kata Ben Gvir. Ia juga mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Ben Gvir, meskipun Trump merupakan sekutu dekat Israel, keputusan terkait keamanan nasional harus tetap ditentukan oleh pemerintah Israel. "Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujarnya. "Kamilah yang membuat keputusan, dan ada hasil baik bagi para prajurit kami," lanjut Ben Gvir. Pernyataan itu bertolak belakang dengan upaya diplomasi yang sedang didorong Washington. Pada Jumat (19/6), Trump menyatakan Israel telah menyetujui gencatan senjata baru dengan Lebanon setelah melakukan komunikasi dengan pihak Tel Aviv. "Ini adalah hal positif. Ini seperti pelengkap yang sempurna," kata Trump saat itu. Sementara itu, sumber dari kelompok Hizbullah menyatakan pihaknya bersedia mematuhi gencatan senjata. Namun mereka menuduh Israel masih melanjutkan serangan dan memperluas operasi militernya di wilayah Lebanon. Penolakan Ben Gvir muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait kesepakatan sementara antara AS dan Iran. Sejumlah tokoh politik Israel menilai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran tidak mengakomodasi kepentingan keamanan Israel. Mereka mengkritik karena isu program rudal Iran dan hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya di kawasan tidak menjadi fokus utama dalam kesepakatan tersebut. Pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik pendekatan yang diambil dalam proses perdamaian tersebut. "Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel, bukan sesuai harga bahan bakar di bursa saham dunia," katanya. Konflik antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan korban besar di Lebanon. Sejak 2 Maret, serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut telah diduduki selama puluhan tahun, sementara lainnya direbut dalam konflik yang berlangsung pada 2023–2024. Pernyataan Ben Gvir memperlihatkan semakin dalamnya perbedaan pandangan di dalam elite politik Israel terkait arah kebijakan keamanan dan hubungan dengan Amerika Serikat di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Trump Dikabarkan Pertimbangkan Ganti Rezim Netanyahu, Ini Peta Partai-partai Kuat di Israel
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi perubahan kepemimpinan politik di Israel setelah hubungannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, semakin memanas. Laporan yang dikutip dari Channel 12 dan Middle East Monitor menyebut pemerintahan Trump mulai khawatir dengan sikap pemerintahan Netanyahu yang dianggap terlalu keras, terutama terkait operasi militer Israel di Lebanon yang dinilai mengganggu upaya diplomasi Amerika Serikat dengan Iran. Menurut laporan tersebut, sejumlah pejabat AS meyakini terdapat peluang untuk membangun dukungan politik baru menjelang pemilu Israel mendatang. "Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan tentang kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan populer baru sebelum pemilu," demikian isi laporan Channel 12. Disebutkan pula bahwa Washington mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh oposisi Israel, termasuk Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot. Partai-partai Berpengaruh di Israel Peta politik Israel saat ini didominasi oleh sejumlah partai kanan, religius, dan sentris yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan koalisi pemerintahan. 1. Likud Likud merupakan partai terbesar di Israel dan saat ini dipimpin Netanyahu. Didirikan pada 1973, partai ini dikenal sebagai kekuatan utama sayap kanan Israel dan menjadi tulang punggung pemerintahan saat ini. 2. Yesh Atid Partai sentris yang didirikan oleh Yair Lapid pada 2012. Fokus utamanya adalah isu domestik seperti pendidikan, perumahan, serta reformasi hubungan agama dan negara. 3. Shas Partai religius yang mewakili komunitas Yahudi Sephardi dan Mizrahi. Meski berhaluan keagamaan konservatif, Shas dikenal lebih fleksibel dalam urusan koalisi pemerintahan. 4. Biru dan Putih (Kahol Lavan) Koalisi sentris yang dipimpin mantan jenderal Israel, Benny Gantz. Partai ini pernah menjadi penantang utama Likud dalam beberapa pemilu terakhir. 5. Yamina Aliansi partai kanan dan religius yang dipimpin Naftali Bennett. Yamina menolak pembentukan negara Palestina dan mendukung perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. 6. Yisrael Beiteinu Partai yang banyak mendapat dukungan dari warga Israel keturunan Rusia. Partai ini dikenal memiliki sikap keras dalam isu keamanan dan konflik Israel-Palestina. Hubungan Trump-Netanyahu Memanas Ketegangan antara Trump dan Netanyahu meningkat setelah pemerintahan AS memilih jalur diplomasi dengan Iran dan mendorong penghentian konflik di Lebanon. Langkah tersebut berbeda dengan pendekatan pemerintahan Netanyahu yang tetap mempertahankan tekanan militer. Meski belum ada indikasi resmi bahwa Washington akan ikut campur dalam politik domestik Israel, laporan mengenai komunikasi dengan tokoh oposisi menunjukkan adanya upaya AS mencari alternatif kepemimpinan yang dianggap lebih sejalan dengan agenda diplomasi Trump di Timur Tengah. Perbedaan pandangan mengenai Iran dan konflik Lebanon kini menjadi salah satu faktor utama yang memperlebar jarak antara dua pemimpin yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan politik yang sangat dekat.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Intelijen Latvia Peringatkan Rusia Siapkan Serangan Hibrida ke Baltik dan Polandia
Badan intelijen Latvia memperingatkan bahwa Rusia diduga sedang mempersiapkan serangan hibrida terhadap negara-negara Baltik dan Polandia sebagai upaya menekan anggota NATO agar menghentikan dukungan kepada Ukraina. Menurut penilaian intelijen Latvia, ancaman tersebut kemungkinan tidak berupa invasi militer skala penuh, melainkan serangan hibrida yang dapat melibatkan drone, rudal, serangan siber, atau bentuk provokasi lain yang bertujuan mengintimidasi negara-negara Barat. "Kami melihat indikasi Rusia sedang mempersiapkan provokasi militer terhadap Baltik atau Polandia, bukan perang konvensional karena Rusia belum mampu," demikian pernyataan intelijen Latvia. Mereka menilai bentuk serangan yang mungkin dilakukan adalah aksi yang dirancang untuk mengirim pesan politik kepada NATO. "Tetapi bentuk serangan hibrida, seperti rudal, drone, atau tindakan lain yang dirancang mengirimkan sinyal: hentikan dukungan untuk Ukraina atau Anda akan menghadapi masalah Anda sendiri," lanjut pernyataan tersebut. Meski demikian, intelijen Latvia menegaskan saat ini belum ada ancaman langsung berupa serangan militer besar terhadap negaranya. Menurut mereka, Rusia masih membutuhkan waktu antara tiga hingga lima tahun untuk memulihkan kapasitas militernya setelah perang di Ukraina, bahkan jika konflik tersebut berakhir dalam waktu dekat. Selain ancaman serangan hibrida, Latvia juga menyoroti risiko kesalahan perhitungan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Intelijen Latvia menilai Putin terus mencari cara untuk menekan negara-negara anggota NATO agar mengurangi dukungan kepada Ukraina. Namun, mereka khawatir pemimpin Rusia itu menerima informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. "Kekhawatiran terbesar adalah salah perhitungan. Lembaga-lembaga Rusia mengatakan ke Putin apa yang dia dengar, dan itu menciptakan siklus bahaya yang bisa memicu keputusan bodoh dan tak masuk akal," kata intelijen Latvia. Mereka juga menyebut semakin banyak indikasi bahwa Putin hanya menerima laporan yang bernada positif dari lingkaran dalam pemerintahannya. "Dia terisolasi, dan itu membuat pengambilan keputusan semakin bermasalah karena keputusan tak berdasarkan situasi sebenarnya," lanjut mereka. Peringatan dari Latvia sejalan dengan kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan pejabat Polandia. Pada awal Juni, pemerintah Polandia menyebut perang hibrida Rusia terhadap wilayah timur NATO sebenarnya sudah berlangsung dalam berbagai bentuk. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Marcin Bosacki, menyebut ancaman tersebut mencakup serangan siber, aktivitas drone, sabotase infrastruktur penting, hingga berbagai tindakan yang diduga melibatkan Rusia. Latvia, bersama Estonia, Lithuania, dan Polandia, merupakan anggota NATO yang berbatasan atau berada dekat dengan wilayah pengaruh Rusia. Karena itu, setiap provokasi terhadap negara-negara tersebut berpotensi menguji komitmen pertahanan kolektif NATO dan meningkatkan risiko ketegangan yang lebih luas di kawasan Eropa.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Singapura Siapkan Hukuman Cambuk bagi Siswa Pelaku Perundungan di Sekolah
SINGAPURA – Pemerintah Singapura tengah menyiapkan regulasi baru yang memungkinkan penerapan hukuman cambuk bagi siswa yang terbukti melakukan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya mendisiplinkan siswa yang melakukan pelanggaran berat.Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, menyampaikan rencana tersebut di hadapan anggota parlemen pada Selasa (5/5). Ia menegaskan bahwa hukuman fisik ini tidak akan diberikan secara sembarangan, melainkan hanya sebagai upaya terakhir melalui pengawasan yang sangat ketat."Sekolah-sekolah kami menggunakan hukuman cambuk sebagai tindakan disiplin jika semua tindakan lain tidak memadai, mengingat beratnya pelanggaran," kata Lee sebagaimana dikutip dari AFP.Lee menambahkan bahwa pelaksanaan hukuman ini harus melalui prosedur yang sah guna memastikan keamanan siswa. Hukuman cambuk wajib mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah dan hanya boleh dilakukan oleh guru yang memiliki wewenang khusus."Hukuman itu mengikuti protokol ketat untuk memastikan keselamatan siswa," ujarnya.Dalam pertimbangannya, pihak sekolah akan melihat berbagai faktor sebelum mengeksekusi hukuman, termasuk tingkat kedewasaan murid serta efektivitas hukuman dalam membantu siswa memahami keseriusan perbuatannya.Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Singapura, Desmond Lee menegaskan bahwa hukuman fisik ini hanya berlaku bagi siswa laki-laki. "Perempuan tidak boleh dihukum dengan cambuk," tegasnya.Setelah menjalani hukuman, sekolah tetap bertanggung jawab memantau perkembangan mental dan kesejahteraan siswa tersebut melalui pemberian layanan konseling secara intensif.Rencana ini memicu perdebatan hangat di parlemen, terutama mengenai teknis penerapan hukuman terhadap kasus perundungan. Bulan lalu, Kementerian Pendidikan Singapura sebenarnya telah merilis pedoman baru yang lebih ketat, di mana pelaku pelanggaran serius terancam mendapatkan hukuman cambuk sebanyak satu hingga tiga kali.Meski menjadi kebijakan resmi, langkah ini menuai kritik tajam dari kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun lalu juga sempat menyatakan bahwa hukuman fisik pada anak-anak bersifat membahayakan dan tidak memiliki manfaat edukasi apapun.Hukuman cambuk di Singapura sendiri merupakan warisan hukum dari masa kolonial Inggris. Ironisnya, Inggris sebagai negara asal hukum tersebut telah lama menghapus praktik hukuman fisik dalam sistem pendidikannya.
Internasional
| Selasa, 5 Mei 2026
Internasional
Parlemen Inggris Desak Penguatan Pertahanan Mandiri, Kurangi Ketergantungan pada AS
Komite Parlemen Inggris mendesak pemerintah untuk memperkuat kemampuan pertahanan mandiri, menyusul kekhawatiran bahwa Eropa tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan perlindungan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik militer. Dalam laporan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Jumat, komite menegaskan pentingnya langkah antisipatif menghadapi skenario terburuk. "Untuk mempersiapkan skenario terburuk, di mana Eropa tidak lagi dapat mengandalkan dukungan Amerika Serikat jika terjadi krisis, Pemerintah Inggris harus bekerja sama dengan mitra Eropa untuk berinvestasi dalam kemampuan internal sendiri untuk mengimbangi potensi penarikan tersebut," demikian isi laporan tersebut. Komite juga mendorong Inggris memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara di luar kawasan Eropa guna memperkuat posisi geopolitiknya. Selain itu, pemerintah diminta bersiap untuk mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat, baik dalam hal pertahanan nuklir maupun konvensional, serta dalam operasi intelijen. Laporan tersebut turut menyoroti kelemahan dalam tata kelola keamanan nasional di dalam negeri. Para anggota parlemen menemukan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antar departemen terkait isu keamanan nasional. "Sepanjang penyelidikan, kami menemukan kurangnya kejelasan mengenai departemen mana yang akan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek keamanan nasional," tulis komite. Tak hanya itu, mekanisme pengawasan di tingkat kabinet juga dinilai belum cukup kuat untuk memastikan pelaksanaan strategi keamanan nasional berjalan secara terpadu di seluruh pemerintahan. Rekomendasi ini muncul di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti, mendorong Inggris untuk memperkuat kemandirian dalam sektor pertahanan dan keamanan.
Internasional
| Jumat, 27 Maret 2026
Internasional
Israel Perintahkan Penghancuran Jembatan di Lebanon, Targetkan Jalur Hizbullah
Militer Israel diperintahkan untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah warga di desa-desa perbatasan Lebanon guna menetralkan ancaman terhadap komunitas Israel di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menyatakan bahwa langkah tersebut mengacu pada preseden operasi militer sebelumnya di Beit Hanoun dan Rafah di Jalur Gaza. Selain itu, Katz juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk segera menghancurkan seluruh jembatan yang melintasi Sungai Litani. “Kami telah menginstruksikan IDF untuk segera menghancurkan semua jembatan di atas Sungai Litani guna mencegah pergerakan pejuang dan senjata Hizbullah ke arah selatan,” ujar Katz, Minggu. Langkah ini diambil karena jembatan-jembatan tersebut disebut dimanfaatkan oleh kelompok Hizbullah untuk memindahkan senjata. Sebelumnya pada pekan ini, militer Israel telah melancarkan serangan terhadap dua penyeberangan di Sungai Litani yang menghubungkan Lebanon selatan dengan wilayah lain di negara tersebut. Menurut pihak militer, fasilitas tersebut digunakan sebagai jalur distribusi senjata. Ketegangan meningkat sejak awal Maret ketika Hizbullah kembali mengaktifkan operasi militernya terhadap Israel, menyusul terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei. Sebagai balasan, Israel melancarkan serangan intensif ke pinggiran selatan ibu kota Beirut serta puluhan kota dan desa di Lebanon bagian selatan dan timur. Berdasarkan data resmi, sedikitnya 826 orang tewas, lebih dari 2.000 lainnya terluka, dan lebih dari 800.000 warga terpaksa mengungsi akibat eskalasi konflik yang terus memburuk di wilayah tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Maret 2026