Internasional
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Trending
Indonesia Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, Angkat Tema “Presidensi untuk Semua”
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
China Protes Kapal Perang Jepang Masuk Selat Taiwan, Sebut Provokasi Serius
Internasional
| Sabtu, 18 April 2026
Israel Kembali Bombardir Lebanon Meski Gencatan Senjata Sudah Berlaku
Internasional
| Sabtu, 20 Juni 2026
Eskalasi Perang Drone: Ukraina Gempur Kapal Perang dan Tanker Minyak Rusia, 5 Orang Tewas
Internasional
| Minggu, 3 Mei 2026
Menteri Perminyakan Iran Buka Peluang Kerja Sama Migas dengan AS di Tengah Perundingan Nuklir
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Dubes RI Serukan Asia Pasifik Jadi Teladan Kerja Sama di Tengah Ketegangan Global
Internasional
| Senin, 20 April 2026
Buntut Kekecewaan Soal Iran, Donald Trump Tarik 5.000 Pasukan AS dari Jerman
Internasional
| Senin, 4 Mei 2026
Iran Ancam Balasan Tanpa Batas Jika Infrastruktur Diserang Israel
Internasional
| Jumat, 20 Maret 2026
Israel Perintahkan Penghancuran Jembatan di Lebanon, Targetkan Jalur Hizbullah
Internasional
| Minggu, 22 Maret 2026
Iran Tolak Gencatan Senjata Sementara, Dorong Akhir Konflik Total di Timur Tengah
Internasional
| Jumat, 17 April 2026
Berita Terbaru
Internasional
Warga Desa di Meksiko Balas Culik Ibu Bos Kartel Setelah Seorang Insinyur Disekap
MEXICO – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di Desa San Miguel Totolapan, Provinsi Guerrero, Meksiko, pada 2016 lalu. Warga setempat nekat menculik ibu seorang bos kartel narkoba sebagai upaya menekan kelompok kriminal yang sebelumnya menyekap seorang insinyur desa.Bos kartel yang dikenal dengan julukan "El Tequilero" itu bernama Raybel Jacobo de Almonte. Sementara sang ibu yang menjadi sasaran penculikan warga adalah María Félix de Almonte.Aksi tersebut dipicu oleh penculikan seorang insinyur bernama Isauro De la Paz Duque oleh kelompok kartel yang dipimpin El Tequilero. Merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai, warga kemudian melakukan aksi balasan dengan menyandera ibu sang bos kartel.Dalam sebuah video yang disiarkan televisi lokal saat itu, Yadira Guillermo Garcia, istri dari korban penculikan, menyampaikan pesan langsung kepada El Tequilero."Ibumu ada di sini, Tuan yang dikenal sebagai El Tequilero," ujarnya.Selain menculik ibu bos kartel, warga sempat menahan lima anggota kelompok kriminal tersebut. Namun, mereka kemudian dibebaskan, sementara María Félix tetap ditahan sebagai alat tawar-menawar.Sejumlah warga mengaku sudah lama hidup dalam ketakutan akibat aksi kelompok kriminal di wilayah tersebut."Mereka telah mempermalukan kami, mereka telah membunuh keluarga kami dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi," kata salah seorang warga.Kondisi itu membuat aparat keamanan bergerak. Polisi bersama militer melancarkan operasi pencarian besar-besaran terhadap El Tequilero di kawasan pegunungan Guerrero. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk menyisir lokasi persembunyian yang diduga digunakan sang bos kartel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.Gubernur Guerrero saat itu, Hector Astudillo, mengirim lebih dari 200 personel gabungan polisi dan tentara ke San Miguel Totolapan guna meredakan ketegangan.Pemerintah negara bagian juga membentuk tim khusus untuk memediasi konflik antara warga dan kelompok kartel. Tujuannya adalah memastikan keselamatan semua pihak yang ditahan dalam insiden tersebut.Setelah melalui proses negosiasi, kebuntuan akhirnya berakhir. María Félix dibebaskan setelah ditukar dengan Isauro De la Paz Duque yang sebelumnya disekap kelompok kartel.Guerrero sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan kekerasan di Meksiko. Berbagai kartel narkoba bersaing memperebutkan jalur perdagangan opium dan narkotika lainnya. Penculikan, pemerasan, hingga pembunuhan menjadi ancaman yang kerap dihadapi masyarakat setempat.Situasi keamanan yang buruk membuat sebagian warga membentuk kelompok pertahanan sipil atau vigilante. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai keberadaan kelompok tersebut justru berpotensi memperpanjang siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di wilayah itu.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Surat kabar Israel, Maariv, menilai Turki kini menjadi tantangan strategis yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Dalam artikel analisis yang diterbitkan pada Selasa (23/6), Maariv menyoroti perkembangan pesat kemampuan militer dan industri pertahanan Turki yang dinilai terus memperkuat posisi Ankara di kawasan. Menurut analisis tersebut, Turki saat ini merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dalam NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, negara tersebut disebut telah mencapai sekitar 80 persen tingkat kemandirian dalam sektor pertahanan. Maariv menilai kemajuan tersebut menjadikan Turki sebagai tantangan jangka panjang yang lebih serius bagi Israel dibandingkan ancaman yang selama ini berasal dari Iran. Media itu menyoroti sejumlah kemampuan militer Turki, termasuk armada tank tempur yang besar serta pengembangan tank utama produksi dalam negeri, Altay. Selain itu, Ankara disebut berhasil membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya sendiri, termasuk sistem pertahanan udara berlapis berbasis teknologi domestik. Di sektor udara, Turki dilaporkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat militer, dengan mayoritas berupa jet tempur F-16 Fighting Falcon, serta didukung armada helikopter serang untuk berbagai operasi militer. Namun, menurut Maariv, potensi ancaman terbesar terhadap Israel justru berasal dari kekuatan angkatan laut Turki. Analisis tersebut menyoroti armada laut Ankara yang mencakup 16 kapal selam, sejumlah fregat, serta kapal serbu amfibi modern TCG Anadolu. Kemampuan tersebut dinilai memberi Turki kapasitas proyeksi kekuatan yang semakin besar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Maariv juga menyebut kemajuan teknologi militer serta peningkatan produksi senjata dalam negeri telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikabarkan menjadi perhatian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan kalangan keamanan Israel yang mulai memantau peningkatan pengaruh Ankara di kawasan. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang menyebut Turki sebagai musuh atau ancaman utama negara tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara masih berlangsung meskipun beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan terkait berbagai isu regional, termasuk konflik Palestina dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Berita Populer
Internasional
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Internasional
Indonesia Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, Angkat Tema “Presidensi untuk Semua”
PIFA, Internasional - Indonesia akan memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Momentum ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang untuk pertama kalinya memimpin sidang Dewan HAM sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Menurut Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, sidang akan diawali dengan segmen tingkat tinggi pada 23–25 Februari 2026. Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama. “Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” demikian pernyataan tertulis PTRI Jenewa yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Sidang tahun ini digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, di tengah situasi global yang semakin kompleks akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap ekosistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB ditegaskan akan tetap menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama demi pemajuan HAM yang setara bagi semua pihak. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”. Tema tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan badan HAM yang inklusif, mampu menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kolaborasi sebagai fondasi utama perlindungan HAM. Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak merupakan bagian esensial dari perlindungan HAM sekaligus investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Sepanjang masa kepemimpinan RI di Dewan HAM PBB, sejumlah isu tematik akan diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak. Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas dengan sejumlah negara mitra seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Perkembangan HAM di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Sudan, dan Palestina, juga akan menjadi perhatian dalam sidang tersebut. PTRI Jenewa menyebutkan lebih dari 100 pejabat negara telah mengonfirmasi kehadiran dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB. Dua kepala negara yang dijadwalkan hadir langsung yakni Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Internasional
China Protes Kapal Perang Jepang Masuk Selat Taiwan, Sebut Provokasi Serius
Pemerintah China menyatakan keberatan keras atas masuknya kapal Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF) ke Selat Taiwan pada Jumat (17/4), yang dinilai sebagai tindakan provokatif dan berpotensi memperuncing ketegangan bilateral. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan militer China telah menangani pelayaran tersebut sesuai hukum yang berlaku. Namun, ia menilai langkah Jepang merupakan unjuk kekuatan yang disengaja. “Tindakan ini secara serius merusak fondasi politik hubungan China-Jepang serta mengancam kedaulatan dan keamanan China. China dengan tegas menentang hal tersebut dan telah menyampaikan protes keras kepada Jepang,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing. Pelayaran ini menjadi yang pertama sejak Sanae Takaichi menjabat pada Oktober lalu, di tengah hubungan kedua negara yang memanas sejak pernyataannya pada November 2025 terkait potensi krisis Taiwan. Meski pemerintah Jepang belum memberikan pengumuman resmi, media setempat menyebut langkah tersebut sebagai sinyal bahwa Tokyo perlu bersikap lebih tegas terhadap meningkatnya sikap agresif China. Guo menegaskan bahwa isu Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan dan keutuhan wilayah China serta menjadi fondasi hubungan politik dengan Jepang. Ia menyebutnya sebagai “garis merah” yang tidak boleh dilanggar. “Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. China mendesak Jepang untuk segera kembali ke jalur yang benar, berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, serta menghentikan langkah yang semakin menjauh dari jalan yang benar,” ujarnya. Ia juga menyoroti meningkatnya gangguan terhadap perwakilan China di Jepang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden pembobolan kedutaan oleh seorang anggota aktif Pasukan Bela Diri yang membawa senjata tajam. Menurutnya, hal ini mencerminkan menguatnya pengaruh kelompok sayap kanan di Jepang. Guo turut memperingatkan potensi kebangkitan neo-militerisme yang dapat mengancam stabilitas kawasan. Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Zhang Xiaogang menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap pelayaran kapal Jepang tersebut. Ia menyebut kapal perusak Jepang melintasi Selat Taiwan dan Komando Teater Timur Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pergerakan tersebut. “Tindakan Jepang ini merupakan provokasi yang disengaja, kesalahan yang berulang, dan menimbulkan pertanyaan mengenai maksud sebenarnya,” kata Zhang. Menurutnya, pelayaran itu juga mengirim sinyal yang salah kepada kelompok separatis “kemerdekaan Taiwan” serta berpotensi memicu reaksi keras dari publik China. Ia menegaskan militer China akan tetap siaga tinggi untuk menghadapi segala bentuk intervensi eksternal dan menjaga kedaulatan wilayahnya. Sebelumnya, Jepang cenderung menahan diri untuk tidak mengirim kapal melalui Selat Taiwan guna menghindari provokasi terhadap Beijing. Namun, pada September 2024 kapal perusak Sazanami menjadi yang pertama melintas, disusul dua kapal lainnya pada Februari dan Juni 2025. Media Jepang menyebut kapal tersebut dijadwalkan mengikuti latihan militer gabungan Filipina-AS, Balikatan, yang berlangsung mulai 20 April hingga 8 Mei. Hubungan China dan Jepang sendiri terus memanas sejak pernyataan Sanae Takaichi pada 7 November 2025 yang menyinggung kemungkinan ancaman terhadap Jepang jika China menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Sebagai respons, China mengambil sejumlah langkah balasan, termasuk menangguhkan impor produk laut Jepang, menghentikan pertemuan pejabat tinggi, serta mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang. Ketegangan semakin meningkat setelah insiden pada 6 Desember 2025, ketika jet tempur J-15 Angkatan Laut China beberapa kali mengunci radar ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di wilayah laut tenggara Okinawa, yang memicu protes dari Tokyo.
Internasional
| Sabtu, 18 April 2026
Feeds
Warga Desa di Meksiko Balas Culik Ibu Bos Kartel Setelah Seorang Insinyur Disekap
MEXICO – Sebuah peristiwa tak biasa terjadi di Desa San Miguel Totolapan, Provinsi Guerrero, Meksiko, pada 2016 lalu. Warga setempat nekat menculik ibu seorang bos kartel narkoba sebagai upaya menekan kelompok kriminal yang sebelumnya menyekap seorang insinyur desa.Bos kartel yang dikenal dengan julukan "El Tequilero" itu bernama Raybel Jacobo de Almonte. Sementara sang ibu yang menjadi sasaran penculikan warga adalah María Félix de Almonte.Aksi tersebut dipicu oleh penculikan seorang insinyur bernama Isauro De la Paz Duque oleh kelompok kartel yang dipimpin El Tequilero. Merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai, warga kemudian melakukan aksi balasan dengan menyandera ibu sang bos kartel.Dalam sebuah video yang disiarkan televisi lokal saat itu, Yadira Guillermo Garcia, istri dari korban penculikan, menyampaikan pesan langsung kepada El Tequilero."Ibumu ada di sini, Tuan yang dikenal sebagai El Tequilero," ujarnya.Selain menculik ibu bos kartel, warga sempat menahan lima anggota kelompok kriminal tersebut. Namun, mereka kemudian dibebaskan, sementara María Félix tetap ditahan sebagai alat tawar-menawar.Sejumlah warga mengaku sudah lama hidup dalam ketakutan akibat aksi kelompok kriminal di wilayah tersebut."Mereka telah mempermalukan kami, mereka telah membunuh keluarga kami dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi," kata salah seorang warga.Kondisi itu membuat aparat keamanan bergerak. Polisi bersama militer melancarkan operasi pencarian besar-besaran terhadap El Tequilero di kawasan pegunungan Guerrero. Bahkan, helikopter dikerahkan untuk menyisir lokasi persembunyian yang diduga digunakan sang bos kartel. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.Gubernur Guerrero saat itu, Hector Astudillo, mengirim lebih dari 200 personel gabungan polisi dan tentara ke San Miguel Totolapan guna meredakan ketegangan.Pemerintah negara bagian juga membentuk tim khusus untuk memediasi konflik antara warga dan kelompok kartel. Tujuannya adalah memastikan keselamatan semua pihak yang ditahan dalam insiden tersebut.Setelah melalui proses negosiasi, kebuntuan akhirnya berakhir. María Félix dibebaskan setelah ditukar dengan Isauro De la Paz Duque yang sebelumnya disekap kelompok kartel.Guerrero sendiri dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan kekerasan di Meksiko. Berbagai kartel narkoba bersaing memperebutkan jalur perdagangan opium dan narkotika lainnya. Penculikan, pemerasan, hingga pembunuhan menjadi ancaman yang kerap dihadapi masyarakat setempat.Situasi keamanan yang buruk membuat sebagian warga membentuk kelompok pertahanan sipil atau vigilante. Namun, sejumlah organisasi hak asasi manusia menilai keberadaan kelompok tersebut justru berpotensi memperpanjang siklus kekerasan yang telah berlangsung lama di wilayah itu.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Media Israel Sebut Turki Kini Lebih Mengancam daripada Iran
Surat kabar Israel, Maariv, menilai Turki kini menjadi tantangan strategis yang lebih besar bagi Israel dibandingkan Iran. Dalam artikel analisis yang diterbitkan pada Selasa (23/6), Maariv menyoroti perkembangan pesat kemampuan militer dan industri pertahanan Turki yang dinilai terus memperkuat posisi Ankara di kawasan. Menurut analisis tersebut, Turki saat ini merupakan kekuatan militer terbesar kedua di dalam NATO setelah Amerika Serikat. Selain itu, negara tersebut disebut telah mencapai sekitar 80 persen tingkat kemandirian dalam sektor pertahanan. Maariv menilai kemajuan tersebut menjadikan Turki sebagai tantangan jangka panjang yang lebih serius bagi Israel dibandingkan ancaman yang selama ini berasal dari Iran. Media itu menyoroti sejumlah kemampuan militer Turki, termasuk armada tank tempur yang besar serta pengembangan tank utama produksi dalam negeri, Altay. Selain itu, Ankara disebut berhasil membangun industri pertahanan nasional yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya sendiri, termasuk sistem pertahanan udara berlapis berbasis teknologi domestik. Di sektor udara, Turki dilaporkan mengoperasikan sekitar 200 pesawat militer, dengan mayoritas berupa jet tempur F-16 Fighting Falcon, serta didukung armada helikopter serang untuk berbagai operasi militer. Namun, menurut Maariv, potensi ancaman terbesar terhadap Israel justru berasal dari kekuatan angkatan laut Turki. Analisis tersebut menyoroti armada laut Ankara yang mencakup 16 kapal selam, sejumlah fregat, serta kapal serbu amfibi modern TCG Anadolu. Kemampuan tersebut dinilai memberi Turki kapasitas proyeksi kekuatan yang semakin besar di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Maariv juga menyebut kemajuan teknologi militer serta peningkatan produksi senjata dalam negeri telah memperkuat posisi strategis Turki secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut dikabarkan menjadi perhatian tersendiri bagi para pembuat kebijakan dan kalangan keamanan Israel yang mulai memantau peningkatan pengaruh Ankara di kawasan. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel yang menyebut Turki sebagai musuh atau ancaman utama negara tersebut. Hubungan diplomatik kedua negara masih berlangsung meskipun beberapa tahun terakhir kerap diwarnai ketegangan terkait berbagai isu regional, termasuk konflik Palestina dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Senat AS Ikut Desak Trump Hentikan Perang Iran, Dukungan Kongres Mulai Retak
Senat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan keterlibatan militer AS dalam perang melawan Iran. Keputusan tersebut diambil melalui pemungutan suara 50 berbanding 48 pada Selasa (23/6). Resolusi itu sebelumnya telah lebih dulu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, sehingga menjadi pertama kalinya sejak diberlakukannya Undang-Undang Kekuasaan Perang tahun 1973 kedua kamar Kongres secara bersamaan mengesahkan resolusi yang meminta presiden menarik pasukan AS dari konflik yang sedang berlangsung. Meski tidak mengikat secara hukum dan lebih bersifat simbolis, hasil pemungutan suara tersebut dipandang sebagai pukulan politik bagi Trump. Selama ini, presiden dari Partai Republik itu umumnya memperoleh dukungan kuat dari mayoritas anggota partainya di Kongres. Namun, perang dengan Iran mulai memunculkan perbedaan pandangan di internal Partai Republik. Beberapa legislator dari partai tersebut bergabung dengan anggota Partai Demokrat untuk mendukung resolusi penghentian perang. Perkembangan ini muncul saat Gedung Putih diperkirakan akan meminta persetujuan Kongres untuk tambahan anggaran bernilai puluhan miliar dolar guna membiayai operasi militer yang sedang berjalan. Sejumlah anggota Partai Republik sebelumnya juga telah menunjukkan sikap berbeda terhadap beberapa agenda Trump, termasuk penolakan terhadap dana kompensasi politik senilai US$1,8 miliar serta penundaan rancangan undang-undang pendanaan operasi imigrasi senilai US$70 miliar. Sementara itu, hasil survei Reuters/Ipsos yang dirilis pekan ini menunjukkan dukungan publik terhadap perang Iran relatif rendah. Hanya sekitar seperempat warga Amerika yang menilai konflik tersebut layak dijalankan dengan biaya yang harus ditanggung negara. Mayoritas responden juga mengaku pesimistis bahwa gencatan senjata dengan Iran akan bertahan dalam jangka panjang. Dalam pemungutan suara di Senat, hampir seluruh anggota Partai Demokrat mendukung resolusi tersebut. Empat senator Partai Republik turut memberikan suara mendukung, sementara dua senator lainnya tidak ikut memberikan suara. Menanggapi hasil tersebut, Trump melontarkan kritik keras melalui unggahan di media sosial. Ia menyebut langkah Senat tidak tepat waktu dan tidak memiliki makna nyata terhadap situasi yang sedang berlangsung. Trump juga menuding para senator yang mendukung resolusi secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada Iran dan mempersulit upaya pemerintahannya dalam menangani konflik. Perbedaan sikap antara Gedung Putih dan sebagian anggota Kongres ini menunjukkan meningkatnya kekhawatiran di Washington mengenai biaya politik, ekonomi, dan militer dari keterlibatan AS dalam konflik yang terus berkembang di Timur Tengah.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Pilot AS Ungkap Formasi Drone Iran Mirip Ubur-Ubur Sebelum Jet Tempurnya Ditembak Jatuh
Seorang pilot jet tempur Amerika Serikat yang selamat setelah pesawatnya ditembak jatuh Iran mengungkap pengalaman mengejutkan saat menghadapi serangan drone Teheran di udara. Menurut sejumlah sumber yang mengetahui laporan intelijen tersebut, pilot pesawat tempur F-15 itu melihat formasi drone Iran yang tidak biasa sebelum akhirnya melontarkan diri dari pesawatnya. Dalam keterangannya kepada pejabat intelijen AS, sang pilot menggambarkan sekelompok drone yang bergerak bersama dalam pola menyerupai ubur-ubur. "Banyak drone yang saling terhubung dan bergerak bersamaan, dengan drone yang lebih kecil berada di bawah drone yang lebih besar seperti membentuk kaki," kata salah satu sumber yang mengetahui isi kesaksian tersebut. Sumber itu menambahkan bahwa pemandangan yang dilihat pilot tersebut tampak sangat tidak biasa. "Benar-benar macam alien," ujarnya. Sumber lain menyebut pilot itu juga menggambarkan situasi di udara seperti "ladang ranjau drone" yang membuat ruang gerak pesawat tempurnya sangat terbatas. Menurut laporan awal yang dikutip sejumlah sumber, kesaksian tersebut dinilai memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana Iran mampu menjatuhkan jet tempur F-15 milik Amerika Serikat. Namun hingga kini, penyebab pasti jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Kesaksian pilot tersebut memicu perdebatan di kalangan komunitas intelijen AS. Sejumlah pejabat menilai laporan itu bisa menjadi indikasi adanya kemajuan signifikan dalam teknologi drone Iran. Di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan akurasi kesaksian tersebut karena pilot diketahui mengalami gegar otak akibat insiden yang dialaminya. Laporan juga menyebut ini bukan kali pertama pilot tersebut kehilangan pesawat dalam konflik Iran. Sebelumnya, pesawat yang ia terbangkan pernah ditembak secara tidak sengaja oleh pasukan Kuwait pada fase awal perang. Jet F-15 yang jatuh saat itu membawa dua awak, yakni pilot dan petugas sistem persenjataan. Sang pilot berhasil dievakuasi beberapa jam setelah keluar dari pesawat menggunakan kursi lontar. Sementara itu, petugas sistem persenjataan dilaporkan bersembunyi di kawasan pegunungan selama lebih dari satu hari untuk menghindari penangkapan sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. Belum diketahui apakah petugas tersebut juga menyaksikan formasi drone yang sama. Pihak Angkatan Udara Amerika Serikat belum memberikan komentar terkait laporan tersebut dan mengarahkan pertanyaan kepada Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM). Hingga kini, CENTCOM maupun Kantor Direktur Intelijen Nasional AS (DNI) juga belum mengeluarkan pernyataan resmi. Menurut sumber yang mengetahui laporan intelijen, formasi drone tersebut kemungkinan memanfaatkan teknologi yang dikenal sebagai jaringan mesh satu-ke-banyak. Sistem itu memungkinkan satu operator mengendalikan banyak drone secara bersamaan dan terkoordinasi. Teknologi serupa diyakini juga tengah dikembangkan oleh beberapa negara lain, termasuk Rusia dan China. Sejumlah laporan sebelumnya menyebut Iran memperoleh bantuan teknologi drone dari kedua negara tersebut. Jika laporan mengenai formasi drone itu terbukti akurat, perkembangan tersebut berpotensi menjadi perhatian serius bagi militer AS dan sekutunya karena menunjukkan peningkatan kemampuan perang drone Iran dalam konflik modern.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Trump: Aset Iran Rp106 Triliun yang Dicairkan Sebaiknya Dipakai Beli Makanan dari AS
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengomentari rencana pencairan aset Iran yang selama ini dibekukan dan disimpan di Qatar. Trump mengatakan dana sekitar US$6 miliar atau setara Rp106 triliun itu seharusnya digunakan untuk membeli bahan pangan dan produk pertanian asal Amerika Serikat. Pencairan aset tersebut merupakan salah satu poin dalam nota kesepahaman (MoU) yang disepakati antara AS dan Iran sebagai bagian dari proses normalisasi hubungan kedua negara. "Semua uang itu akan kembali dalam bentuk pembelian makanan yang sangat mereka butuhkan. Mereka memiliki 91 juta penduduk, mereka tidak mampu memberi makan semua warganya. Jadi, uang yang kami cairkan akan diberikan kepada para petani kami," kata Trump. Trump juga menegaskan Iran harus mematuhi seluruh isi kesepakatan yang telah ditandatangani bersama Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Menurutnya, Washington tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila Teheran melanggar komitmen yang telah disepakati. "Jika Iran tidak memenuhi kesepakatan mereka, atau jika mereka tidak berperilaku baik, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan," ujar Trump kepada wartawan. Kesepakatan sementara antara AS dan Iran ditandatangani pekan lalu setelah berbulan-bulan ketegangan yang dipicu konflik militer di kawasan Timur Tengah. Perjanjian tersebut menjadi langkah awal menuju negosiasi yang lebih luas mengenai hubungan kedua negara. Namun, pandangan Trump mengenai penggunaan dana itu tidak sepenuhnya sejalan dengan sikap Iran. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki kewajiban untuk membelanjakan dana yang dicairkan hanya untuk produk Amerika Serikat. Menurut Hemmati, nota kesepahaman yang berlaku saat ini tidak mengatur kewajiban pembelian produk pertanian AS. Ia juga menyatakan dana tersebut dapat digunakan untuk membeli berbagai barang lain yang tidak termasuk dalam daftar sanksi internasional. Pernyataan Hemmati dilaporkan oleh media Iran, Tasnim, yang menyebut dana yang dibebaskan dari pembekuan dapat dimanfaatkan lebih luas sesuai kebutuhan ekonomi Iran. Pencairan aset Iran menjadi salah satu isu penting dalam hubungan kedua negara karena menyangkut dana miliaran dolar yang telah lama diblokir akibat sanksi AS. Sementara itu, konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan sejumlah negara di kawasan dalam beberapa bulan terakhir telah menimbulkan dampak besar, mulai dari ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, hingga gejolak pasar energi global yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Aktivis Zionis Prediksi Israel Bisa Berperang dengan Mesir dalam 15 Tahun
Seorang aktivis Zionis sekaligus Direktur Eksekutif Herut Center, Amiad Cohen, memprediksi Israel berpotensi menghadapi konflik dengan Mesir dalam 15 tahun mendatang. Pernyataan itu disampaikan Cohen dalam KTT Kebijakan Internasional JNS, ketika membahas tantangan keamanan yang menurutnya akan dihadapi Israel setelah melemahnya Iran dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Menurut Cohen, ancaman strategis Israel ke depan tidak lagi hanya berasal dari kelompok dan negara yang berafiliasi dengan Iran, melainkan dari kekuatan politik dan militer Sunni di kawasan. "Lima belas tahun dari sekarang, Israel akan berperang dengan Mesir," kata Cohen. Ia memperkirakan skenario tersebut dapat terjadi apabila Ikhwanul Muslimin memperoleh kekuasaan di Mesir pada masa mendatang. Cohen juga menilai fokus keamanan Israel perlu bergeser dari ancaman kelompok Syiah menuju gerakan politik Sunni yang dianggapnya semakin berpengaruh di kawasan. Selain Mesir, Cohen menyebut Turki sebagai tantangan strategis jangka panjang bagi Israel dan negara-negara Barat. Ia mengklaim pengaruh regional Turki terus meningkat dan harus diperhitungkan dalam kalkulasi keamanan Israel. Dalam pernyataannya, Cohen juga mengkritik Ikhwanul Muslimin yang menurutnya merupakan ancaman global. Ia bahkan mengeklaim organisasi tersebut berupaya memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah, termasuk Amerika Serikat. Pandangan serupa sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Jonathan Pollard. Pollard menyebut Turki berpotensi menjadi ancaman strategis utama Israel setelah Iran. Menurutnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, berupaya memperkuat pengaruh negaranya di kawasan Timur Tengah. Pollard juga menilai Mesir dapat menjadi tantangan keamanan bagi Israel di masa depan, meskipun kedua negara telah mempertahankan perjanjian damai selama puluhan tahun. Pernyataan Cohen dan Pollard mencerminkan berkembangnya pandangan di sebagian kalangan politik serta keamanan Israel yang mulai melihat sejumlah negara Sunni, khususnya Mesir dan Turki, sebagai potensi ancaman jangka panjang. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada indikasi resmi dari pemerintah Israel yang menyatakan Mesir atau Turki sebagai target konflik di masa depan. Kedua negara masih memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun kerap diwarnai perbedaan sikap terkait berbagai isu kawasan. KTT JNS sendiri menjadi forum yang mempertemukan tokoh politik, aktivis, dan pengambil kebijakan konservatif untuk membahas isu keamanan regional, masa depan hubungan Arab-Israel, Iran, serta dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Menteri Israel Tolak Gencatan Senjata, Sebut Lebanon 'Arena Bermain' Israel
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, secara terbuka menolak perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Ia bahkan menyebut Lebanon seharusnya menjadi "arena bermain" bagi Israel dalam menghadapi ancaman keamanan di kawasan. Dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Israel KAN pada Senin (22/6), Ben Gvir menegaskan Israel tidak boleh menyetujui penghentian operasi militer di Lebanon. "Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," kata Ben Gvir. Ia juga mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyampaikan penolakan tersebut kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Ben Gvir, meskipun Trump merupakan sekutu dekat Israel, keputusan terkait keamanan nasional harus tetap ditentukan oleh pemerintah Israel. "Trump adalah teman sejati. Kami harus memperlakukannya dengan sopan dan merangkulnya, tetapi kita perlu mengatakan kepadanya bahwa kita tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon," ujarnya. "Kamilah yang membuat keputusan, dan ada hasil baik bagi para prajurit kami," lanjut Ben Gvir. Pernyataan itu bertolak belakang dengan upaya diplomasi yang sedang didorong Washington. Pada Jumat (19/6), Trump menyatakan Israel telah menyetujui gencatan senjata baru dengan Lebanon setelah melakukan komunikasi dengan pihak Tel Aviv. "Ini adalah hal positif. Ini seperti pelengkap yang sempurna," kata Trump saat itu. Sementara itu, sumber dari kelompok Hizbullah menyatakan pihaknya bersedia mematuhi gencatan senjata. Namun mereka menuduh Israel masih melanjutkan serangan dan memperluas operasi militernya di wilayah Lebanon. Penolakan Ben Gvir muncul di tengah meningkatnya perdebatan politik di Israel terkait kesepakatan sementara antara AS dan Iran. Sejumlah tokoh politik Israel menilai nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Washington dan Teheran tidak mengakomodasi kepentingan keamanan Israel. Mereka mengkritik karena isu program rudal Iran dan hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok proksinya di kawasan tidak menjadi fokus utama dalam kesepakatan tersebut. Pemimpin Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, juga mengkritik pendekatan yang diambil dalam proses perdamaian tersebut. "Kita harus bertindak sesuai kepentingan Israel, bukan sesuai harga bahan bakar di bursa saham dunia," katanya. Konflik antara Israel dan Hizbullah telah menyebabkan korban besar di Lebanon. Sejak 2 Maret, serangan Israel dilaporkan menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya. Hingga kini, Israel masih mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Sebagian wilayah tersebut telah diduduki selama puluhan tahun, sementara lainnya direbut dalam konflik yang berlangsung pada 2023–2024. Pernyataan Ben Gvir memperlihatkan semakin dalamnya perbedaan pandangan di dalam elite politik Israel terkait arah kebijakan keamanan dan hubungan dengan Amerika Serikat di tengah upaya meredakan ketegangan kawasan.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Trump Dikabarkan Pertimbangkan Ganti Rezim Netanyahu, Ini Peta Partai-partai Kuat di Israel
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi perubahan kepemimpinan politik di Israel setelah hubungannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, semakin memanas. Laporan yang dikutip dari Channel 12 dan Middle East Monitor menyebut pemerintahan Trump mulai khawatir dengan sikap pemerintahan Netanyahu yang dianggap terlalu keras, terutama terkait operasi militer Israel di Lebanon yang dinilai mengganggu upaya diplomasi Amerika Serikat dengan Iran. Menurut laporan tersebut, sejumlah pejabat AS meyakini terdapat peluang untuk membangun dukungan politik baru menjelang pemilu Israel mendatang. "Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan tentang kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan populer baru sebelum pemilu," demikian isi laporan Channel 12. Disebutkan pula bahwa Washington mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh oposisi Israel, termasuk Naftali Bennett dan Gadi Eisenkot. Partai-partai Berpengaruh di Israel Peta politik Israel saat ini didominasi oleh sejumlah partai kanan, religius, dan sentris yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan koalisi pemerintahan. 1. Likud Likud merupakan partai terbesar di Israel dan saat ini dipimpin Netanyahu. Didirikan pada 1973, partai ini dikenal sebagai kekuatan utama sayap kanan Israel dan menjadi tulang punggung pemerintahan saat ini. 2. Yesh Atid Partai sentris yang didirikan oleh Yair Lapid pada 2012. Fokus utamanya adalah isu domestik seperti pendidikan, perumahan, serta reformasi hubungan agama dan negara. 3. Shas Partai religius yang mewakili komunitas Yahudi Sephardi dan Mizrahi. Meski berhaluan keagamaan konservatif, Shas dikenal lebih fleksibel dalam urusan koalisi pemerintahan. 4. Biru dan Putih (Kahol Lavan) Koalisi sentris yang dipimpin mantan jenderal Israel, Benny Gantz. Partai ini pernah menjadi penantang utama Likud dalam beberapa pemilu terakhir. 5. Yamina Aliansi partai kanan dan religius yang dipimpin Naftali Bennett. Yamina menolak pembentukan negara Palestina dan mendukung perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. 6. Yisrael Beiteinu Partai yang banyak mendapat dukungan dari warga Israel keturunan Rusia. Partai ini dikenal memiliki sikap keras dalam isu keamanan dan konflik Israel-Palestina. Hubungan Trump-Netanyahu Memanas Ketegangan antara Trump dan Netanyahu meningkat setelah pemerintahan AS memilih jalur diplomasi dengan Iran dan mendorong penghentian konflik di Lebanon. Langkah tersebut berbeda dengan pendekatan pemerintahan Netanyahu yang tetap mempertahankan tekanan militer. Meski belum ada indikasi resmi bahwa Washington akan ikut campur dalam politik domestik Israel, laporan mengenai komunikasi dengan tokoh oposisi menunjukkan adanya upaya AS mencari alternatif kepemimpinan yang dianggap lebih sejalan dengan agenda diplomasi Trump di Timur Tengah. Perbedaan pandangan mengenai Iran dan konflik Lebanon kini menjadi salah satu faktor utama yang memperlebar jarak antara dua pemimpin yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan politik yang sangat dekat.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Intelijen Latvia Peringatkan Rusia Siapkan Serangan Hibrida ke Baltik dan Polandia
Badan intelijen Latvia memperingatkan bahwa Rusia diduga sedang mempersiapkan serangan hibrida terhadap negara-negara Baltik dan Polandia sebagai upaya menekan anggota NATO agar menghentikan dukungan kepada Ukraina. Menurut penilaian intelijen Latvia, ancaman tersebut kemungkinan tidak berupa invasi militer skala penuh, melainkan serangan hibrida yang dapat melibatkan drone, rudal, serangan siber, atau bentuk provokasi lain yang bertujuan mengintimidasi negara-negara Barat. "Kami melihat indikasi Rusia sedang mempersiapkan provokasi militer terhadap Baltik atau Polandia, bukan perang konvensional karena Rusia belum mampu," demikian pernyataan intelijen Latvia. Mereka menilai bentuk serangan yang mungkin dilakukan adalah aksi yang dirancang untuk mengirim pesan politik kepada NATO. "Tetapi bentuk serangan hibrida, seperti rudal, drone, atau tindakan lain yang dirancang mengirimkan sinyal: hentikan dukungan untuk Ukraina atau Anda akan menghadapi masalah Anda sendiri," lanjut pernyataan tersebut. Meski demikian, intelijen Latvia menegaskan saat ini belum ada ancaman langsung berupa serangan militer besar terhadap negaranya. Menurut mereka, Rusia masih membutuhkan waktu antara tiga hingga lima tahun untuk memulihkan kapasitas militernya setelah perang di Ukraina, bahkan jika konflik tersebut berakhir dalam waktu dekat. Selain ancaman serangan hibrida, Latvia juga menyoroti risiko kesalahan perhitungan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin. Intelijen Latvia menilai Putin terus mencari cara untuk menekan negara-negara anggota NATO agar mengurangi dukungan kepada Ukraina. Namun, mereka khawatir pemimpin Rusia itu menerima informasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. "Kekhawatiran terbesar adalah salah perhitungan. Lembaga-lembaga Rusia mengatakan ke Putin apa yang dia dengar, dan itu menciptakan siklus bahaya yang bisa memicu keputusan bodoh dan tak masuk akal," kata intelijen Latvia. Mereka juga menyebut semakin banyak indikasi bahwa Putin hanya menerima laporan yang bernada positif dari lingkaran dalam pemerintahannya. "Dia terisolasi, dan itu membuat pengambilan keputusan semakin bermasalah karena keputusan tak berdasarkan situasi sebenarnya," lanjut mereka. Peringatan dari Latvia sejalan dengan kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan pejabat Polandia. Pada awal Juni, pemerintah Polandia menyebut perang hibrida Rusia terhadap wilayah timur NATO sebenarnya sudah berlangsung dalam berbagai bentuk. Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Marcin Bosacki, menyebut ancaman tersebut mencakup serangan siber, aktivitas drone, sabotase infrastruktur penting, hingga berbagai tindakan yang diduga melibatkan Rusia. Latvia, bersama Estonia, Lithuania, dan Polandia, merupakan anggota NATO yang berbatasan atau berada dekat dengan wilayah pengaruh Rusia. Karena itu, setiap provokasi terhadap negara-negara tersebut berpotensi menguji komitmen pertahanan kolektif NATO dan meningkatkan risiko ketegangan yang lebih luas di kawasan Eropa.
Internasional
| Selasa, 23 Juni 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Pakistan Luncurkan Serangan Udara ke Afghanistan, Kedua Negara Saling Klaim
PIFA, Internasional - Pasukan Pakistan dilaporkan melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah Afghanistan bagian timur dan tenggara pada Minggu, menurut media lokal Afghanistan dan Kementerian Informasi Pakistan. Saluran berita TOLOnews melaporkan melalui media sosial X bahwa setelah serangan udara di distrik Khogyani, Provinsi Nangarhar, pasukan Pakistan juga menyerang distrik Ghani Khel dan Behsud di provinsi yang sama. Media tersebut menyebutkan, berdasarkan sejumlah sumber, rumah seorang warga sipil di distrik Behsud yang diidentifikasi sebagai Shahabuddin menjadi sasaran. Serangan udara juga dilaporkan terjadi pada malam hari di distrik Barmal dan Urgun, Provinsi Paktika. Mengutip sumber keamanan, TOLOnews melaporkan tidak ada korban jiwa dalam serangan di distrik Barmal dan Urgun. Namun, dalam laporan terpisah, media itu menyebut militer Pakistan mengonfirmasi telah melakukan serangan di wilayah Afghanistan dengan klaim menargetkan tujuh markas milik Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan Islamic State Khorasan Province (ISKP). Laporan berbahasa Pashto juga menyebutkan sebuah kegiatan khotbah keagamaan turut terdampak serangan di distrik Barmal, Paktika. Juru bicara Kepolisian Nangarhar, Sayed Tayyeb Hammad, mengatakan sebanyak 23 orang terjebak di bawah reruntuhan setelah sebuah rumah warga sipil di distrik Behsud terkena serangan. Empat orang telah berhasil diselamatkan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Sementara itu, juru bicara pemerintah Afghanistan, Zabihullah Mujahid, menuduh militer Pakistan kembali melanggar wilayah negaranya. “Tadi malam mereka membombardir warga sipil kami di Provinsi Nangarhar dan Paktika, menyebabkan puluhan orang, termasuk perempuan dan anak-anak, gugur dan terluka,” tulis Mujahid di X. “Para jenderal Pakistan menutupi kelemahan keamanan di negaranya sendiri melalui tindakan seperti ini,” tambahnya. Di sisi lain, Kementerian Informasi dan Penyiaran Pakistan menyatakan serangan tersebut merupakan respons balasan berbasis intelijen terhadap tujuh kamp dan persembunyian kelompok yang disebut sebagai Taliban Pakistan dari Fitna al Khwarij beserta afiliasinya dan ISKP di wilayah perbatasan. Menurut pernyataan itu, operasi dilakukan setelah insiden bom bunuh diri baru-baru ini di Pakistan. Pemerintah Pakistan juga menyatakan mengharapkan Pemerintah Sementara Afghanistan memenuhi kewajibannya untuk mencegah penggunaan wilayahnya oleh kelompok bersenjata dalam melancarkan serangan terhadap Pakistan. Pakistan sebelumnya juga bersumpah membalas pembunuhan dua personel keamanan pada Sabtu (21/2) di wilayah Khyber Pakhtunkhwa serta memperingatkan tidak akan membiarkan serangan yang dilancarkan dari wilayah Afghanistan tanpa respons. Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai jumlah pasti korban jiwa akibat rangkaian serangan tersebut.
Internasional
| Minggu, 22 Februari 2026
Internasional
Indonesia Pimpin Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, Angkat Tema “Presidensi untuk Semua”
PIFA, Internasional - Indonesia akan memimpin pelaksanaan Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Momentum ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang untuk pertama kalinya memimpin sidang Dewan HAM sejak badan tersebut dibentuk pada 2006. Menurut Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, sidang akan diawali dengan segmen tingkat tinggi pada 23–25 Februari 2026. Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama. “Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, selaku Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” demikian pernyataan tertulis PTRI Jenewa yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Sidang tahun ini digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, di tengah situasi global yang semakin kompleks akibat meningkatnya ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap ekosistem PBB. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB ditegaskan akan tetap menjalankan mandatnya secara konsisten, menjaga ruang dialog yang inklusif, serta memperkuat kerja sama demi pemajuan HAM yang setara bagi semua pihak. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”. Tema tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan badan HAM yang inklusif, mampu menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, serta memperkuat kolaborasi sebagai fondasi utama perlindungan HAM. Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi, sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak anak merupakan bagian esensial dari perlindungan HAM sekaligus investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Sepanjang masa kepemimpinan RI di Dewan HAM PBB, sejumlah isu tematik akan diangkat, antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, dan hak anak. Selain itu, Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas dengan sejumlah negara mitra seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Perkembangan HAM di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Sudan, dan Palestina, juga akan menjadi perhatian dalam sidang tersebut. PTRI Jenewa menyebutkan lebih dari 100 pejabat negara telah mengonfirmasi kehadiran dalam Sidang ke-61 Dewan HAM PBB. Dua kepala negara yang dijadwalkan hadir langsung yakni Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro.
Internasional
| Jumat, 20 Februari 2026
Internasional
China Protes Kapal Perang Jepang Masuk Selat Taiwan, Sebut Provokasi Serius
Pemerintah China menyatakan keberatan keras atas masuknya kapal Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (SDF) ke Selat Taiwan pada Jumat (17/4), yang dinilai sebagai tindakan provokatif dan berpotensi memperuncing ketegangan bilateral. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan militer China telah menangani pelayaran tersebut sesuai hukum yang berlaku. Namun, ia menilai langkah Jepang merupakan unjuk kekuatan yang disengaja. “Tindakan ini secara serius merusak fondasi politik hubungan China-Jepang serta mengancam kedaulatan dan keamanan China. China dengan tegas menentang hal tersebut dan telah menyampaikan protes keras kepada Jepang,” kata Guo dalam konferensi pers di Beijing. Pelayaran ini menjadi yang pertama sejak Sanae Takaichi menjabat pada Oktober lalu, di tengah hubungan kedua negara yang memanas sejak pernyataannya pada November 2025 terkait potensi krisis Taiwan. Meski pemerintah Jepang belum memberikan pengumuman resmi, media setempat menyebut langkah tersebut sebagai sinyal bahwa Tokyo perlu bersikap lebih tegas terhadap meningkatnya sikap agresif China. Guo menegaskan bahwa isu Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan dan keutuhan wilayah China serta menjadi fondasi hubungan politik dengan Jepang. Ia menyebutnya sebagai “garis merah” yang tidak boleh dilanggar. “Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar. China mendesak Jepang untuk segera kembali ke jalur yang benar, berhati-hati dalam perkataan dan tindakan, serta menghentikan langkah yang semakin menjauh dari jalan yang benar,” ujarnya. Ia juga menyoroti meningkatnya gangguan terhadap perwakilan China di Jepang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk insiden pembobolan kedutaan oleh seorang anggota aktif Pasukan Bela Diri yang membawa senjata tajam. Menurutnya, hal ini mencerminkan menguatnya pengaruh kelompok sayap kanan di Jepang. Guo turut memperingatkan potensi kebangkitan neo-militerisme yang dapat mengancam stabilitas kawasan. Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Zhang Xiaogang menyatakan pihaknya telah mengambil langkah tegas terhadap pelayaran kapal Jepang tersebut. Ia menyebut kapal perusak Jepang melintasi Selat Taiwan dan Komando Teater Timur Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China mengerahkan kekuatan laut dan udara untuk memantau pergerakan tersebut. “Tindakan Jepang ini merupakan provokasi yang disengaja, kesalahan yang berulang, dan menimbulkan pertanyaan mengenai maksud sebenarnya,” kata Zhang. Menurutnya, pelayaran itu juga mengirim sinyal yang salah kepada kelompok separatis “kemerdekaan Taiwan” serta berpotensi memicu reaksi keras dari publik China. Ia menegaskan militer China akan tetap siaga tinggi untuk menghadapi segala bentuk intervensi eksternal dan menjaga kedaulatan wilayahnya. Sebelumnya, Jepang cenderung menahan diri untuk tidak mengirim kapal melalui Selat Taiwan guna menghindari provokasi terhadap Beijing. Namun, pada September 2024 kapal perusak Sazanami menjadi yang pertama melintas, disusul dua kapal lainnya pada Februari dan Juni 2025. Media Jepang menyebut kapal tersebut dijadwalkan mengikuti latihan militer gabungan Filipina-AS, Balikatan, yang berlangsung mulai 20 April hingga 8 Mei. Hubungan China dan Jepang sendiri terus memanas sejak pernyataan Sanae Takaichi pada 7 November 2025 yang menyinggung kemungkinan ancaman terhadap Jepang jika China menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Sebagai respons, China mengambil sejumlah langkah balasan, termasuk menangguhkan impor produk laut Jepang, menghentikan pertemuan pejabat tinggi, serta mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang. Ketegangan semakin meningkat setelah insiden pada 6 Desember 2025, ketika jet tempur J-15 Angkatan Laut China beberapa kali mengunci radar ke pesawat F-15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di wilayah laut tenggara Okinawa, yang memicu protes dari Tokyo.
Internasional
| Sabtu, 18 April 2026