Internasional
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Trending
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
AS Dilaporkan Tak Lagi Cegat Rudal Iran ke Israel di Tengah Eskalasi Konflik
Internasional
| Selasa, 9 Juni 2026
Harapan Damai: Iran Kirim Tanggapan Atas Proposal AS Melalui Mediator Pakistan
Internasional
| Minggu, 10 Mei 2026
Bolivia Tetapkan Darurat Nasional Usai Diguncang Demonstrasi Berminggu-minggu
Internasional
| Sabtu, 20 Juni 2026
AS Teken Perjanjian Pembangunan Kedutaan Baru di Yerusalem, Kembali Picu Sorotan
Internasional
| Kamis, 2 Juli 2026
Jepang Layangkan Protes usai China-Rusia Gelar Latihan Militer Dekat Wilayahnya
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Laporan CNN: Azerbaijan Disebut Jadi Basis Operasi Rahasia Israel saat Perang dengan Iran
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Trump Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata Usai Insiden Penembakan di Selat Hormuz
Internasional
| Minggu, 19 April 2026
Amankan Selat Hormuz, Inggris Kirim Kapal Perusak HMS Dragon ke Timur Tengah
Internasional
| Sabtu, 9 Mei 2026
Trump Marah DPR AS Batasi Kewenangan Perang Iran, Sebut Langkah “Tidak Patriotik”
Internasional
| Kamis, 4 Juni 2026
Berita Terbaru
Internasional
Israel Disebut Siapkan Opsi Serangan Baru ke Iran di Tengah Memburuknya Ekonomi Teheran
Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan kembali opsi melancarkan serangan terhadap Iran di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat akibat konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat. Mengutip laporan CNN, tiga sumber Israel menyebut otoritas negara itu telah menyusun rencana operasional untuk kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam konflik dan menempatkan pasukan dalam status siaga tinggi. Meski demikian, ketiga sumber tersebut mengatakan Amerika Serikat hingga kini belum meminta Israel untuk terlibat langsung dalam operasi militer yang dimulai pada awal Juli 2026. "Kami akan siap," kata salah satu sumber saat ditanya mengenai kemungkinan Israel membantu jika sewaktu-waktu diminta oleh Washington. Salah satu sumber menilai serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah jembatan di Iran telah memberikan pukulan besar terhadap jaringan transportasi dan perdagangan negara tersebut. "Ekonomi Iran sedang runtuh, dan pada akhirnya ini akan semakin melemahkan rezim," ujar sumber itu. Menurut sumber tersebut, Israel memandang kondisi ekonomi Iran sebagai salah satu titik lemah utama pemerintah Teheran. Penilaian itu turut didasarkan pada gelombang protes akibat tingginya inflasi yang terjadi di Iran pada Januari lalu. Meski telah menyiapkan berbagai skenario, salah satu pejabat menyebut Israel sejauh ini masih merasa diuntungkan dengan tetap berada di luar konflik langsung, sementara Amerika Serikat dan Iran terus berhadapan dan belum mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Seorang pejabat senior Israel juga mengatakan risiko eskalasi di Selat Hormuz yang dapat menyeret Israel ke dalam perang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia menegaskan situasi masih sangat dinamis karena Tel Aviv terus memantau berbagai upaya mediasi regional untuk meredakan konflik. "Situasinya dinamis," katanya. Sumber lain mengungkapkan, jika Israel akhirnya terlibat dalam perang, sasaran utama yang akan dibidik adalah target bernilai strategis, termasuk infrastruktur energi dan fasilitas nuklir Iran. "Ini adalah target yang bisa menentukan hasil akhir perang, tetapi juga membawa risiko besar bagi negara-negara Teluk dan harga minyak, dan sampai sekarang, Amerika belum ingin mengambil risiko itu," ujar sumber tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menggelar rapat keamanan terbatas pada Senin malam untuk membahas perkembangan terbaru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah kemungkinan yang dapat membuat Israel ikut terlibat dalam konflik, mulai dari permintaan langsung Amerika Serikat, aksi Iran yang memicu serangan balasan, hingga kemungkinan serangan pendahuluan Israel untuk menggagalkan ancaman dari Teheran. Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, menegaskan kesiapan militernya. "Kami siap untuk segera kembali berperang dan akan bertindak dengan kekuatan besar terhadap siapa pun yang membahayakan kami," kata Zamir.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Internasional
Bangladesh Kembali Cantumkan Aturan 'Kecuali Israel' di Paspor
Bangladesh kembali menerapkan aturan yang menyatakan paspornya tidak berlaku untuk perjalanan ke Israel. Kebijakan tersebut diumumkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan akan kembali dicantumkan dalam paspor elektronik negara itu. Dalam pernyataan pada Minggu (19/7/2026), Kementerian Dalam Negeri Bangladesh menyebut frasa "Paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel" akan kembali dicetak di paspor elektronik. Pemerintah menegaskan langkah tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Bangladesh yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta tidak mengakui negara tersebut. Kebijakan itu juga disebut mencerminkan dukungan Bangladesh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebelumnya, Bangladesh juga pernah menerapkan aturan serupa pada 2020 ketika negara itu masih dipimpin oleh Sheikh Hasina. Selain perubahan terkait Israel, Kementerian Dalam Negeri juga menginstruksikan adanya penambahan tanda penghormatan bagi tokoh-tokoh yang tewas dalam pemberontakan pada Juli–Agustus 2024. Gelombang demonstrasi saat itu menuntut Sheikh Hasina mundur setelah lebih dari satu dekade memimpin Bangladesh. Aksi protes kemudian berubah menjadi bentrokan yang mengakibatkan sekitar 1.400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Setelah peristiwa tersebut, Hasina meninggalkan Bangladesh dan hingga kini diketahui tinggal di India. Pemerintah Bangladesh juga merevisi desain paspor elektronik dengan menghapus sejumlah gambar dan simbol yang berkaitan dengan pendiri negara, Sheikh Mujibur Rahman.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Internasional
Presiden Iran Nyatakan Negara Masuki 'Perang Skala Penuh' Melawan AS
Masoud Pezeshkian menyatakan Iran telah memasuki perang total atau "skala penuh" melawan Amerika Serikat. Menurutnya, konflik yang dihadapi Teheran kini tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga merambah sektor ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam rapat Dewan Yudisial Tertinggi Iran pada Senin (20/7/2026). Ia menilai tekanan terhadap Iran kini lebih banyak diarahkan untuk melemahkan perekonomian dan kehidupan masyarakat. "Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh. Perang saat ini bukan hanya perang rudal; musuh telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memaksa rakyat Iran untuk menyerah melalui serangan militer," kata Pezeshkian, seperti dikutip kantor berita negara IRNA. Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kini menjadi medan konfrontasi utama. "Perekonomian dan mata pencaharian rakyat adalah arena konfrontasi terpenting dengan musuh," ujarnya. Pezeshkian juga kembali menyoroti dampak ekonomi dan sosial dari konflik dengan Amerika Serikat. Ia menilai pemerintah harus mencegah tekanan ekonomi semakin membebani masyarakat. "Tidak dapat diterima bagi kita untuk hidup dalam masyarakat di mana orang-orang berjuang dengan masalah mata pencaharian, pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan," katanya. Menurut Pezeshkian, jika tekanan ekonomi memicu ketidakpuasan sosial secara luas, kondisi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Dalam pertemuan dengan para pemimpin media pada bulan lalu, Pezeshkian juga menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kohesi nasional menjadi prioritas utama pemerintah Iran di tengah situasi yang sedang dihadapi. Sejak itu, Amerika Serikat disebut melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta melancarkan serangan terhadap sejumlah infrastruktur penting, seperti jalan raya, jalur kereta api, jembatan, dan terowongan. Konflik yang berkepanjangan turut memperburuk kondisi ekonomi Iran. Tingkat pengangguran dilaporkan meningkat, sementara nilai mata uang Iran kembali menyentuh titik terendah. Data resmi pemerintah Iran juga mencatat inflasi tahunan mencapai 88 persen pada Juni 2026.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Berita Populer
Internasional
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Internasional
AS Dilaporkan Tak Lagi Cegat Rudal Iran ke Israel di Tengah Eskalasi Konflik
Amerika Serikat dilaporkan tidak lagi mencegat rudal dan drone yang diluncurkan Iran saat serangan ke wilayah Israel kembali terjadi. Informasi tersebut disampaikan oleh CNN dengan mengutip sejumlah sumber anonim dari pejabat militer Amerika Serikat. Menurut laporan itu, sikap tersebut menandai perubahan signifikan dalam keterlibatan militer AS di konflik yang terus memanas di Timur Tengah sejak akhir Februari. Pada fase awal konflik, Amerika Serikat diketahui aktif mengerahkan sistem pertahanan udara untuk membantu Israel mencegat serangan rudal dari Iran, termasuk dengan mengoperasikan sistem pertahanan di wilayah pendudukan Israel guna melindungi Tel Aviv. Namun, dalam perkembangan terbaru, militer AS disebut tidak lagi melakukan intersepsi langsung terhadap serangan yang dilancarkan Teheran. Perubahan ini disebut terjadi di tengah meningkatnya kompleksitas konflik regional. Meski demikian, koordinasi militer antara kedua negara tetap berlangsung. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir dilaporkan telah melakukan dua kali komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper untuk membahas perkembangan situasi di lapangan. Ketegangan di kawasan meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon, meski gencatan senjata masih berlaku. Iran kemudian merespons dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel utara, yang kemudian dibalas dengan serangan udara oleh Israel ke sejumlah target di Iran. Situasi ini memperpanjang rangkaian konflik yang telah berlangsung sejak operasi militer besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Eskalasi tersebut memicu siklus serangan balasan yang melibatkan berbagai negara di kawasan, termasuk negara yang menjadi lokasi aset militer AS. Meskipun sempat dicapai gencatan senjata sementara pada 8 April, proses negosiasi lanjutan kembali tersendat akibat perbedaan pandangan mengenai implementasi kesepakatan. Di tengah situasi yang terus berkembang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme bahwa kesepakatan damai dengan Iran dapat segera tercapai. Ia menyebut peluang kesepakatan bisa terjadi dalam hitungan hari dan menegaskan bahwa perjanjian tersebut akan mencakup komitmen untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Namun, Trump juga mengakui bahwa proses negosiasi masih dinamis, dengan kedua pihak masih melakukan penyesuaian sebelum kesepakatan final dapat dicapai.
Internasional
| Selasa, 9 Juni 2026
Feeds
Israel Disebut Siapkan Opsi Serangan Baru ke Iran di Tengah Memburuknya Ekonomi Teheran
Israel dilaporkan tengah mempertimbangkan kembali opsi melancarkan serangan terhadap Iran di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat akibat konflik berkepanjangan dengan Amerika Serikat. Mengutip laporan CNN, tiga sumber Israel menyebut otoritas negara itu telah menyusun rencana operasional untuk kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam konflik dan menempatkan pasukan dalam status siaga tinggi. Meski demikian, ketiga sumber tersebut mengatakan Amerika Serikat hingga kini belum meminta Israel untuk terlibat langsung dalam operasi militer yang dimulai pada awal Juli 2026. "Kami akan siap," kata salah satu sumber saat ditanya mengenai kemungkinan Israel membantu jika sewaktu-waktu diminta oleh Washington. Salah satu sumber menilai serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah jembatan di Iran telah memberikan pukulan besar terhadap jaringan transportasi dan perdagangan negara tersebut. "Ekonomi Iran sedang runtuh, dan pada akhirnya ini akan semakin melemahkan rezim," ujar sumber itu. Menurut sumber tersebut, Israel memandang kondisi ekonomi Iran sebagai salah satu titik lemah utama pemerintah Teheran. Penilaian itu turut didasarkan pada gelombang protes akibat tingginya inflasi yang terjadi di Iran pada Januari lalu. Meski telah menyiapkan berbagai skenario, salah satu pejabat menyebut Israel sejauh ini masih merasa diuntungkan dengan tetap berada di luar konflik langsung, sementara Amerika Serikat dan Iran terus berhadapan dan belum mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Seorang pejabat senior Israel juga mengatakan risiko eskalasi di Selat Hormuz yang dapat menyeret Israel ke dalam perang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Namun, ia menegaskan situasi masih sangat dinamis karena Tel Aviv terus memantau berbagai upaya mediasi regional untuk meredakan konflik. "Situasinya dinamis," katanya. Sumber lain mengungkapkan, jika Israel akhirnya terlibat dalam perang, sasaran utama yang akan dibidik adalah target bernilai strategis, termasuk infrastruktur energi dan fasilitas nuklir Iran. "Ini adalah target yang bisa menentukan hasil akhir perang, tetapi juga membawa risiko besar bagi negara-negara Teluk dan harga minyak, dan sampai sekarang, Amerika belum ingin mengambil risiko itu," ujar sumber tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menggelar rapat keamanan terbatas pada Senin malam untuk membahas perkembangan terbaru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah kemungkinan yang dapat membuat Israel ikut terlibat dalam konflik, mulai dari permintaan langsung Amerika Serikat, aksi Iran yang memicu serangan balasan, hingga kemungkinan serangan pendahuluan Israel untuk menggagalkan ancaman dari Teheran. Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, menegaskan kesiapan militernya. "Kami siap untuk segera kembali berperang dan akan bertindak dengan kekuatan besar terhadap siapa pun yang membahayakan kami," kata Zamir.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Bangladesh Kembali Cantumkan Aturan 'Kecuali Israel' di Paspor
Bangladesh kembali menerapkan aturan yang menyatakan paspornya tidak berlaku untuk perjalanan ke Israel. Kebijakan tersebut diumumkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan akan kembali dicantumkan dalam paspor elektronik negara itu. Dalam pernyataan pada Minggu (19/7/2026), Kementerian Dalam Negeri Bangladesh menyebut frasa "Paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel" akan kembali dicetak di paspor elektronik. Pemerintah menegaskan langkah tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri Bangladesh yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel serta tidak mengakui negara tersebut. Kebijakan itu juga disebut mencerminkan dukungan Bangladesh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sebelumnya, Bangladesh juga pernah menerapkan aturan serupa pada 2020 ketika negara itu masih dipimpin oleh Sheikh Hasina. Selain perubahan terkait Israel, Kementerian Dalam Negeri juga menginstruksikan adanya penambahan tanda penghormatan bagi tokoh-tokoh yang tewas dalam pemberontakan pada Juli–Agustus 2024. Gelombang demonstrasi saat itu menuntut Sheikh Hasina mundur setelah lebih dari satu dekade memimpin Bangladesh. Aksi protes kemudian berubah menjadi bentrokan yang mengakibatkan sekitar 1.400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka. Setelah peristiwa tersebut, Hasina meninggalkan Bangladesh dan hingga kini diketahui tinggal di India. Pemerintah Bangladesh juga merevisi desain paspor elektronik dengan menghapus sejumlah gambar dan simbol yang berkaitan dengan pendiri negara, Sheikh Mujibur Rahman.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Presiden Iran Nyatakan Negara Masuki 'Perang Skala Penuh' Melawan AS
Masoud Pezeshkian menyatakan Iran telah memasuki perang total atau "skala penuh" melawan Amerika Serikat. Menurutnya, konflik yang dihadapi Teheran kini tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga merambah sektor ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam rapat Dewan Yudisial Tertinggi Iran pada Senin (20/7/2026). Ia menilai tekanan terhadap Iran kini lebih banyak diarahkan untuk melemahkan perekonomian dan kehidupan masyarakat. "Kenyataannya adalah bahwa saat ini Republik Islam Iran terlibat dalam perang skala penuh. Perang saat ini bukan hanya perang rudal; musuh telah menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat memaksa rakyat Iran untuk menyerah melalui serangan militer," kata Pezeshkian, seperti dikutip kantor berita negara IRNA. Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kini menjadi medan konfrontasi utama. "Perekonomian dan mata pencaharian rakyat adalah arena konfrontasi terpenting dengan musuh," ujarnya. Pezeshkian juga kembali menyoroti dampak ekonomi dan sosial dari konflik dengan Amerika Serikat. Ia menilai pemerintah harus mencegah tekanan ekonomi semakin membebani masyarakat. "Tidak dapat diterima bagi kita untuk hidup dalam masyarakat di mana orang-orang berjuang dengan masalah mata pencaharian, pengangguran, kemiskinan, dan kesulitan," katanya. Menurut Pezeshkian, jika tekanan ekonomi memicu ketidakpuasan sosial secara luas, kondisi tersebut dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Dalam pertemuan dengan para pemimpin media pada bulan lalu, Pezeshkian juga menegaskan bahwa menjaga persatuan dan kohesi nasional menjadi prioritas utama pemerintah Iran di tengah situasi yang sedang dihadapi. Sejak itu, Amerika Serikat disebut melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran serta melancarkan serangan terhadap sejumlah infrastruktur penting, seperti jalan raya, jalur kereta api, jembatan, dan terowongan. Konflik yang berkepanjangan turut memperburuk kondisi ekonomi Iran. Tingkat pengangguran dilaporkan meningkat, sementara nilai mata uang Iran kembali menyentuh titik terendah. Data resmi pemerintah Iran juga mencatat inflasi tahunan mencapai 88 persen pada Juni 2026.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Pakar Sebut Stok Rudal AS Bisa Jadi Kendala Jika Perang dengan Iran Berlarut-larut
Washington – Sejumlah analis pertahanan menilai Amerika Serikat berpotensi menghadapi tantangan besar apabila konflik dengan Iran berlangsung dalam jangka panjang. Kekhawatiran itu muncul terkait menipisnya persediaan rudal jarak jauh dan amunisi sistem pertahanan udara. Peneliti senior bidang studi pertahanan dan kebijakan luar negeri di Cato Institute, Katherine Thompson, mengatakan faktor waktu menjadi penentu utama kemampuan militer AS mempertahankan operasi berkepanjangan. "Waktu adalah faktor utama di sini. Jika ini berlanjut selama berminggu-minggu dan kemudian kita mencapai gencatan senjata, semuanya baik-baik saja," kata Thompson, dikutip New York Post. Namun, ia memperingatkan kondisi akan berbeda jika perang berlangsung hingga bertahun-tahun. "Tapi saya rasa persediaan amunisi kita tak akan dalam kondisi baik jika ini berlanjut satu atau dua tahun lagi," ujarnya. Perlindungan Pasukan Jadi Tantangan Thompson menyoroti serangan balasan Iran yang belakangan menewaskan dua personel militer Amerika Serikat. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan besarnya tantangan logistik yang dihadapi Washington dalam melindungi sekitar 50.000 personel militernya yang ditempatkan di kawasan Timur Tengah. Ia juga menilai keberadaan pasukan AS dalam jumlah besar justru meningkatkan kebutuhan penggunaan sistem pertahanan udara dan rudal pencegat. "Ini menunjukkan dampaknya ke persediaan kita yang digunakan untuk melindungi kehadiran tersebut, karena serangan balasan masih terus terjadi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan," katanya. Selain itu, Thompson menyebut sebagian besar rudal yang digunakan AS selama hari-hari awal operasi militer telah dikonsumsi dalam jumlah besar, sementara Iran masih mampu melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone. "Ternyata, Iran masih punya akses ke rudal dan drone. Serangan balasan Iran tidak akan besar di hari-hari awal perang, tetapi mereka menunjukkan kemampuan untuk terus menyerang," ujarnya. Ribuan Rudal Telah Digunakan Kekhawatiran terhadap stok amunisi AS sebenarnya telah disampaikan sejumlah pakar sejak beberapa bulan terakhir. Lembaga kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat Amerika Serikat telah menggunakan lebih dari 3.000 rudal jenis Tomahawk, Patriot, dan JASSM dalam berbagai operasi terhadap Iran sebelum konflik saat ini. Selain itu, AS juga dilaporkan telah menghabiskan ratusan sistem persenjataan canggih lainnya, termasuk rudal pencegat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Sejumlah laporan menyebut pemulihan stok ke tingkat sebelum perang diperkirakan baru dapat tercapai menjelang akhir dekade ini. Pentagon Pastikan Persediaan Masih Aman Meski muncul berbagai kekhawatiran, pemerintah Amerika Serikat menegaskan kemampuan militernya tetap memadai untuk menghadapi konflik berkepanjangan. Juru Bicara Departemen Pertahanan AS Sean Parnell mengatakan operasi militer tetap berjalan tanpa mengorbankan kesiapan persenjataan nasional. "Kami sudah melaksanakan berbagai operasi yang sukses di seluruh komando tempur sambil memastikan militer AS memiliki persenjataan yang lengkap untuk melindungi rakyat dan kepentingan kami," kata Parnell.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Rudal Balistik Iran Hantam Asrama Pasukan AS di Yordania, Tiga Tentara Dilaporkan Tewas
Amman – Serangan rudal balistik Iran yang diluncurkan ke Yordania pada Sabtu (18/7) dilaporkan menghantam fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk unit hunian prefabrikasi yang digunakan sebagai asrama personel di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti. Mengutip laporan The Wall Street Journal, dua pejabat Amerika Serikat menyebut pangkalan tersebut menjadi sasaran tiga serangan rudal dalam rentang waktu 24 jam. Menurut laporan yang dikutip Al Jazeera, awalnya dua tentara AS dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Namun, kemudian ditemukan satu jenazah lagi di lokasi yang masih menjalani proses identifikasi, sehingga jumlah korban tewas diduga bertambah menjadi tiga orang. Tiga Rudal Hantam Fasilitas Berbeda Serangan pertama dilaporkan menghantam gedung pusat kebugaran (gym) di dalam pangkalan sesaat setelah sirene peringatan berbunyi. Sejumlah personel mengalami luka-luka ketika berupaya mencari perlindungan. Rudal kedua menghantam hanggar pesawat yang saat itu dilaporkan dalam kondisi kosong. Sementara rudal ketiga mengenai unit hunian berbentuk kontainer yang difungsikan sebagai tempat tinggal personel militer Amerika Serikat. Pentagon telah mengidentifikasi dua korban tewas, yakni: First Lieutenant Tyler J. Feehan asal Hawaii. Prajurit Isabella Gonzales asal Texas. Sementara itu, satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi dan satu personel militer AS lainnya dilaporkan masih hilang. Trump Ancam Balasan Lebih Keras Menanggapi insiden tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Iran. Melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin (20/7), Trump menyatakan telah memerintahkan jajaran pimpinan militer, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, untuk mengambil tindakan tegas apabila kembali ada prajurit AS yang menjadi korban. "Setiap kali Iran membunuh seorang tentara Amerika, mereka akan membayar mahal atas pembunuhan itu berkali-kali lipat," tulis Trump. Pernyataan tersebut mempertegas sikap Washington yang mengancam akan meningkatkan respons militer apabila eskalasi konflik di Timur Tengah terus menelan korban dari pihak Amerika Serikat.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Jepang Layangkan Protes usai China-Rusia Gelar Latihan Militer Dekat Wilayahnya
Tokyo – Pemerintah Jepang melayangkan protes diplomatik kepada China setelah Negeri Tirai Bambu bersama Rusia menggelar latihan militer di dekat wilayah yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang. Militer Jepang menyebut latihan tersebut berlangsung pada Minggu (19/7) pagi di sekitar 180 kilometer barat daya Pulau Okinotori, yang oleh Tokyo diklaim berada dalam ZEE Jepang. Juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, mengatakan protes telah disampaikan melalui jalur diplomatik karena aktivitas militer tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. "Pemerintah Jepang telah menyampaikan protes kepada China melalui jalur diplomatik, dengan alasan bahwa aktivitas tersebut dapat membahayakan navigasi kapal-kapal di sekitarnya," ujar Kihara, dikutip dari Reuters. Empat Kapal Perang Terdeteksi Menurut militer Jepang, sebelum latihan tembak langsung dilakukan, mereka mendeteksi empat kapal perang China dan Rusia memasuki area di sekitar ZEE Jepang. Keempat kapal tersebut terdiri atas kapal perusak rudal kelas Renhai milik China, kapal perusak rudal kelas Luyang III, kapal pengisian bahan bakar kelas Fuchi, serta fregat kelas Steregushchiy milik Rusia. Jepang menyebut salah satu kapal perusak China kemudian melaksanakan latihan tembak langsung di kawasan tersebut. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas protes yang disampaikan pemerintah Jepang. Sengketa Status Pulau Okinotori China selama ini tidak mengakui Pulau Okinotori sebagai sebuah pulau. Beijing menilai wilayah tersebut hanyalah batu karang sehingga Jepang tidak memiliki hak untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif di sekitarnya. Perbedaan pandangan mengenai status Okinotori menjadi salah satu sumber perselisihan antara kedua negara. Ketegangan hubungan Tokyo dan Beijing juga meningkat sejak Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memberikan pernyataan terkait Taiwan pada akhir tahun lalu. Setelah itu, China beberapa kali melontarkan kritik keras dan mengambil sejumlah langkah ekonomi terhadap Jepang. Kerja Sama Militer China-Rusia Meningkat Di sisi lain, hubungan China dan Rusia terus menunjukkan penguatan, terutama dalam bidang pertahanan. Kedua negara belakangan semakin sering menggelar latihan militer bersama serta meningkatkan operasi gabungan di kawasan sekitar Jepang. Merespons perkembangan tersebut, Jepang terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesiapan pertahanan di gugusan pulau-pulau barat daya yang dinilai strategis dalam menjaga keamanan wilayahnya.
Internasional
| Selasa, 21 Juli 2026
Anwar Ibrahim Tegaskan Malaysia Akan Usir Warga Israel yang Ditemukan Masuk Negara
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintah akan mendeportasi setiap warga negara Israel yang ditemukan berada di wilayah Malaysia. Kebijakan itu ditegaskan karena Malaysia tidak mengakui maupun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat menanggapi isu dugaan adanya warga Israel yang memasuki Malaysia menggunakan dua dokumen kewarganegaraan. "Kami sedang menyelidiki. Kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir (dari Malaysia) karena kami tidak mengakui (negara) mereka," kata Anwar, Rabu (15/7). Anwar mengatakan seluruh lembaga terkait telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tersebut. Ia menambahkan kementerian terkait akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penyelidikan. "Semua lembaga telah melakukan penyelidikan. Saya yakin Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zambry Abdul Kadir akan memberikan jawaban," ujarnya. Isu tersebut mencuat setelah muncul dugaan sejumlah warga Israel memasuki Malaysia melalui negara bagian Johor dengan menggunakan paspor dari negara lain. Pemerintah Negara Bagian Johor sebelumnya meminta Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait menyelidiki operasional sebuah "Network School" di kawasan Forest City yang diduga diikuti oleh warga negara Israel. Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi mengatakan warga Israel tersebut diduga menggunakan paspor negara lain untuk masuk ke Malaysia dan mengikuti program di sekolah tersebut. Dugaan itu memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Malaysia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menolak pengakuan terhadap negara tersebut. Karena itu, pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia.
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Laporan CNN: Azerbaijan Disebut Jadi Basis Operasi Rahasia Israel saat Perang dengan Iran
Sebuah laporan investigasi CNN mengungkap bahwa Azerbaijan diduga menjadi salah satu lokasi operasi rahasia Israel selama konflik bersenjata dengan Iran. Menurut laporan tersebut, Israel mengirim personel elite militer dan intelijen secara diam-diam ke Azerbaijan sebagai bagian dari jaringan operasi rahasia di Timur Tengah untuk mendukung misi terhadap Iran. Mengutip sumber anonim, pasukan Israel disebut beroperasi di wilayah selatan Azerbaijan yang berbatasan langsung dengan Iran, kurang dari 100 kilometer dari Kota Tabriz. Dua sumber lain menyebut unit komando khusus Israel juga dikerahkan ke wilayah tersebut untuk menjalankan misi pengumpulan intelijen serta operasi menggunakan drone. Keberadaan tim itu disebut memberikan keuntungan strategis bagi Israel untuk memantau aktivitas di wilayah utara Iran selama konflik berlangsung. CNN menyebut ini merupakan kali pertama informasi mengenai pengerahan rahasia pasukan Israel ke Azerbaijan dilaporkan secara terbuka. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Azerbaijan merupakan salah satu dari sejumlah titik operasi militer rahasia Israel di kawasan Timur Tengah. Selain di Azerbaijan, fasilitas serupa disebut berada di Irak, Uni Emirat Arab, dan Somaliland. Awalnya, keberadaan pasukan itu dirancang sebagai tim penyelamat jika terjadi keadaan darurat. Namun, menurut laporan tersebut, peran mereka kemudian berkembang menjadi operasi intelijen dan dukungan militer. Azerbaijan merupakan negara di kawasan Kaukasus yang mayoritas penduduknya beragama Islam beraliran Syiah, dengan persentase sekitar 60 persen dari total populasi. Hingga laporan tersebut dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Azerbaijan maupun Israel terkait klaim mengenai keberadaan operasi rahasia tersebut.
Internasional
| Sabtu, 18 Juli 2026
Iran Ancam Israel: Setiap Serangan Akan Dibalas, Tak Ada yang Aman
Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolghadr memperingatkan Israel agar tidak melancarkan serangan terhadap Iran. Ia menegaskan setiap serangan akan dibalas dan Israel tidak akan luput dari respons Teheran. Pernyataan tersebut disampaikan Zolghadr di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. "Seperti yang sudah kami umumkan, setiap serangan terhadap infrastruktur akan dibalas," kata Zolghadr pada Jumat (10/7). Ia kemudian menegaskan bahwa Israel akan menjadi sasaran balasan jika kembali menyerang Iran. "Dan rezim Zionis kriminal yang bertanggung jawab atas kekejaman ini tak akan aman dari tanggapan pejuang kami," ujarnya. Ketegangan kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu (8/7) menyatakan nota kesepahaman (MoU) antara Washington dan Teheran telah berakhir. Tak lama kemudian, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan kembali menggempur Iran pada malam harinya. Militer AS selanjutnya melancarkan serangan ke berbagai target di wilayah Iran. Menurut laporan, serangan tersebut menyasar ratusan target, termasuk sejumlah infrastruktur sipil seperti jembatan kereta api. Penyerangan terhadap fasilitas sipil dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Meski serangan kedua belah pihak untuk sementara dilaporkan telah mereda, proses negosiasi terkait nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran disebut masih terus berlangsung. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat sejak operasi militer gabungan yang dimulai pada Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta sejumlah anggota keluarganya dan memicu eskalasi konflik di kawasan.
Internasional
| Jumat, 10 Juli 2026
Erdogan Dilaporkan Beri Hadiah Pistol kepada Para Pemimpin Negara usai KTT NATO
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan memberikan pistol sebagai hadiah kepada para kepala negara dan pemimpin yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara. Menurut laporan Politico yang dikutip AFP, dua pejabat Uni Eropa mengonfirmasi bahwa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menerima sepucuk pistol beserta sekotak amunisi sebagai cendera mata dari Erdogan. Salah seorang pejabat mengatakan tim keamanan Antonio Costa langsung mengamankan pistol tersebut untuk menjalani pemeriksaan sesuai prosedur. "Kami akan mengikuti prosedur Belgia untuk membawa ke Belgia dan kemudian kami akan menyimpan sesuai dengan persyaratan keamanan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal Dewan," ujar sumber tersebut. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima hadiah serupa. Menurut laporan Press Association, pistol tersebut bahkan diukir dengan nama masing-masing pemimpin dan disertai kotak amunisi. Namun, Starmer mengaku tidak dapat membawa hadiah itu pulang ke Inggris karena aturan hukum di negaranya. Ia mengatakan pistol tersebut harus ditinggalkan di Turki meski pemerintah Turki telah mencabut pembatasan ekspor untuk hadiah tersebut. Hingga kini, Kantor Perdana Menteri Inggris belum merilis foto maupun pernyataan resmi mengenai hadiah itu. Pemerintah Turki juga belum memberikan tanggapan. KTT NATO digelar di Ankara pada 7–8 Juni dan dihadiri para pemimpin negara anggota aliansi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejumlah tamu undangan juga menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Pertemuan tingkat tinggi itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali memanas.
Internasional
| Kamis, 9 Juli 2026
Berita Rekomendasi
Internasional
Pezeshkian Tegaskan Rudal Balistik Iran Tak Bisa Ditawar dalam Negosiasi
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa program rudal balistik negaranya tidak akan menjadi bahan perundingan dengan Amerika Serikat maupun negara lain. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian saat menggelar konferensi pers bersama Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Selasa (23/6). Menurut Pezeshkian, kemampuan pertahanan Iran merupakan bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apa pun. "Iran tidak akan pernah membahas kemampuan militernya dengan pihak mana pun dan dalam keadaan apa pun," tegas Pezeshkian. Ia menilai rudal balistik memiliki peran vital dalam menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal. Menurutnya, tanpa kemampuan pertahanan tersebut, Iran berpotensi mengalami nasib serupa dengan wilayah konflik lain di kawasan. "Jika rudal yang kami miliki untuk pertahanan negara tidak ada, Israel dan Amerika Serikat akan menghancurkan Iran seperti halnya Gaza, tanpa menunjukkan belas kasihan kepada yang tua maupun muda," ujarnya. Pakistan Dukung Sikap Iran Dalam kesempatan yang sama, Sharif menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat tidak memasukkan isu rudal balistik sebagai bagian dari kesepakatan. Ia juga menolak adanya perlakuan berbeda terhadap Iran dibanding negara-negara lain yang memiliki kemampuan militer serupa. "Tidak boleh ada standar ganda bahwa beberapa negara boleh memiliki rudal balistik tetapi Iran tidak boleh memilikinya. Anda tidak boleh menoleransi kemunafikan ini," kata Sharif. Bahas Kelanjutan Negosiasi AS-Iran Kunjungan Pezeshkian ke Pakistan dilakukan beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman perdamaian serta menggelar pembicaraan teknis lanjutan di Swiss. Selain membahas perkembangan negosiasi dengan Washington, kedua pemimpin juga membicarakan penguatan hubungan bilateral antara Iran dan Pakistan. Pakistan bersama Qatar diketahui menjadi mediator dalam proses perundingan antara Teheran dan Washington. Sharif menegaskan negaranya akan terus berupaya mendukung proses diplomasi demi terciptanya stabilitas dan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah. Isu Rudal Jadi Perdebatan Lama Sebelum tercapainya kesepakatan awal, Amerika Serikat dan Israel sempat berupaya memasukkan program rudal balistik Iran serta hubungan Teheran dengan kelompok-kelompok sekutunya di Timur Tengah ke dalam agenda negosiasi. Namun Iran secara konsisten menolak pembahasan tersebut dan menegaskan bahwa kemampuan militernya bukan bagian dari kompromi diplomatik. Selama bertahun-tahun, Israel memandang rudal balistik Iran sebagai salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Meski demikian, dalam nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Washington dan Teheran, isu rudal balistik tidak menjadi bagian dari kesepakatan. Kondisi itu memicu kritik dari sejumlah kalangan di Israel yang menilai hasil perundingan lebih menguntungkan Iran dibanding kepentingan keamanan Tel Aviv. Pernyataan terbaru Pezeshkian semakin menegaskan bahwa Iran tidak akan membuka ruang negosiasi terkait kemampuan rudal balistiknya, sekalipun proses diplomasi dengan Amerika Serikat terus berlanjut.
Internasional
| Rabu, 24 Juni 2026
Internasional
PBB: Saat Ini Risiko Penggunaan Senjata Nuklir Berada di Level Tertinggi dalam Beberapa Dekade Terakhir
PIFA, Internasional - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menilai risiko penggunaan senjata nuklir saat ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berakhirnya Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New START antara Rusia dan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan RIA Novosti pada Kamis (5/2), Guterres menyampaikan keprihatinannya melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah perjanjian New START resmi berakhir pada Rabu. Ia menyayangkan berakhirnya perjanjian yang disebut sebagai hasil kerja keras selama puluhan tahun itu, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Guterres menilai berakhirnya New START terjadi “pada waktu terburuk”, ketika hubungan internasional berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik. “Namun, bahkan di tengah ketidakpastian ini, kita harus mencari harapan. Ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang dan menciptakan sistem pengendalian senjata yang sesuai dengan konteks yang berkembang pesat,” kata Guterres. Meski demikian, Guterres menyambut baik penegasan dari Amerika Serikat dan Rusia terkait pemahaman bersama mengenai dampak destabilisasi dari perlombaan senjata nuklir. Ia juga menekankan pentingnya mencegah dunia kembali memasuki era proliferasi nuklir yang tidak terkendali. Sebagai informasi, New START merupakan perjanjian terakhir yang mengatur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian tersebut membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis jarak jauh yang boleh dimiliki kedua negara dan mulai berlaku sejak 5 Februari 2011. Berakhirnya New START memunculkan kekhawatiran baru terkait masa depan rezim pengendalian senjata nuklir global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Internasional
| Kamis, 5 Februari 2026
Internasional
AS Dilaporkan Tak Lagi Cegat Rudal Iran ke Israel di Tengah Eskalasi Konflik
Amerika Serikat dilaporkan tidak lagi mencegat rudal dan drone yang diluncurkan Iran saat serangan ke wilayah Israel kembali terjadi. Informasi tersebut disampaikan oleh CNN dengan mengutip sejumlah sumber anonim dari pejabat militer Amerika Serikat. Menurut laporan itu, sikap tersebut menandai perubahan signifikan dalam keterlibatan militer AS di konflik yang terus memanas di Timur Tengah sejak akhir Februari. Pada fase awal konflik, Amerika Serikat diketahui aktif mengerahkan sistem pertahanan udara untuk membantu Israel mencegat serangan rudal dari Iran, termasuk dengan mengoperasikan sistem pertahanan di wilayah pendudukan Israel guna melindungi Tel Aviv. Namun, dalam perkembangan terbaru, militer AS disebut tidak lagi melakukan intersepsi langsung terhadap serangan yang dilancarkan Teheran. Perubahan ini disebut terjadi di tengah meningkatnya kompleksitas konflik regional. Meski demikian, koordinasi militer antara kedua negara tetap berlangsung. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir dilaporkan telah melakukan dua kali komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Laksamana Brad Cooper untuk membahas perkembangan situasi di lapangan. Ketegangan di kawasan meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Beirut, Lebanon, meski gencatan senjata masih berlaku. Iran kemudian merespons dengan meluncurkan rudal ke wilayah Israel utara, yang kemudian dibalas dengan serangan udara oleh Israel ke sejumlah target di Iran. Situasi ini memperpanjang rangkaian konflik yang telah berlangsung sejak operasi militer besar-besaran oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Eskalasi tersebut memicu siklus serangan balasan yang melibatkan berbagai negara di kawasan, termasuk negara yang menjadi lokasi aset militer AS. Meskipun sempat dicapai gencatan senjata sementara pada 8 April, proses negosiasi lanjutan kembali tersendat akibat perbedaan pandangan mengenai implementasi kesepakatan. Di tengah situasi yang terus berkembang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan optimisme bahwa kesepakatan damai dengan Iran dapat segera tercapai. Ia menyebut peluang kesepakatan bisa terjadi dalam hitungan hari dan menegaskan bahwa perjanjian tersebut akan mencakup komitmen untuk mencegah pengembangan senjata nuklir. Namun, Trump juga mengakui bahwa proses negosiasi masih dinamis, dengan kedua pihak masih melakukan penyesuaian sebelum kesepakatan final dapat dicapai.
Internasional
| Selasa, 9 Juni 2026