Internasional
Teken Kontrak, Buyer Mesir Pesan 120 Ton Jahe Gajah dari Indonesia
PIFA, Internasional - Duta Besar RI didampingi Atase Perdagangan dan Sekretaris II Ekonomi KBRI Kairo beserta staf turut menyaksikan penandatanganan kontrak transaksi dagang produk jahe gajah antara perusahaan Indonesia atas nama CV Al Malaibari dan perusahaan Mesir atas nama El Khalada Misr Industry Egypt Company, Minggu (30/4). Dalam sambutannya, Dubes Lutfi mengucapkan selamat atas terselenggaranya komitmen dan kontrak transaksi ini serta berharap produk-produk lain dapat dieksplorasi untuk memperkuat hubungan dagang Indonesia-Mesir. Dia juga menekankan pentingnya totalitas dalam membangun komitmen, mutual benefit, serta tanggung jawab dari eksportir dalam menyediakan produk dan importir dalam menjamin pembayaran untuk menciptakan keberlanjutan order produk dari Indonesia. "Dalam kontrak dagang ini diharapkan jiwa totalitas membangun komitmen, mutual benefit, eksportir bertanggung jawab dalam menyediakan produk dan importir mengamankan pembayaran sehingga tercipta keberlanjutan order produk dari Indonesia," tegas Dubes Lutfi, dikutip dari laman Kemlu RI, Rabu (3/5). Atase Perdagangan KBRI Kairo, M. Syahran Bhakti S. menambahkan bahwa penting untuk memperhatikan sistem pembayaran yang digunakan dalam berbisnis dengan Mesir agar transaksi dapat berjalan lancar. Lebih lanjut, Muhammad Rifki dari CV Al Malaibari menyatakan siap memenuhi permintaan jahe gajah dari pembeli Mesir sebanyak 120 ton untuk 10 kontainer 20 feet selama tiga bulan ke depan dengan harga USD 156,000 atau senilai Rp. 2,28 miliar. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga telah mengekspor biji pala untuk pasar Mesir. Pembeli, El Sayed El Sayed Fahem, menyatakan siap untuk bekerja sama bisnis dengan Indonesia dan akan menjajaki impor produk buah nanas dan buah-buahan tropis lainnya dari Indonesia selain jahe gajah. Menurut laporan Biro Statistik Mesir (CAPMAS), total impor jahe Mesir dari seluruh dunia pada tahun 2022 mencapai USD 4,5 juta, dengan India, Indonesia, Tiongkok, Nigeria, Singapura, dan Arab Saudi sebagai negara pemasok jahe. (yd)
Mesir
| Rabu, 3 Mei 2023

Trending
IRGC: Operasi terhadap Israel Akan Terus Berlanjut hingga Kehancuran Total Rezim Zionis
Internasional
| Senin, 16 Juni 2025

40.000 Warga Terpaksa Mengungsi di Tepi Barat, PBB Kecam Operasi Militer Israel
Palestina
| Kamis, 27 Februari 2025

Sejumlah Komunitas di Sekitar Sungai Aare Swiss Ikut Cari Eril
Swiss
| Kamis, 2 Juni 2022

Kemenag: Jemaah Haji Dapat Asuransi Jiwa dan Kecelakaan
Arab Saudi
| Jumat, 9 Juni 2023

Drama Sejarah Danau Toba Ditampilkan dalam Acara Indonesian Night 2022 di Oregon AS
Amerika Serikat
| Senin, 21 Februari 2022

Elon Musk Rela Bayar Rp 78 Miliar ke Pemerintah Brasil Agar X Bisa Diakses Lagi
Brasil
| Senin, 14 Oktober 2024

Menhan Ukraina: Lebih dari 140 Ribu Diaspora Pulkam Bantu Perangi Rusia
Ukraina
| Selasa, 8 Maret 2022

Indonesia Dorong Pemajuan Hak-hak Perempuan di Konferensi Tingkat Menteri OKI
Afrika Utara
| Senin, 20 Maret 2023

Pimpin Rapat Evaluasi, Menag Harap Kuota Haji Indonesia Naik di 2023
Jakarta
| Senin, 18 Juli 2022

Kecam Aksi Pembakaran Al Quran, Presiden RI Minta Islamphobia Diberantas Tuntas!
Dunia
| Selasa, 8 Agustus 2023

Berita Terbaru
Internasional

Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Internasional

Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Internasional

Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
Berita Populer
Internasional

Teken Kontrak, Buyer Mesir Pesan 120 Ton Jahe Gajah dari Indonesia
PIFA, Internasional - Duta Besar RI didampingi Atase Perdagangan dan Sekretaris II Ekonomi KBRI Kairo beserta staf turut menyaksikan penandatanganan kontrak transaksi dagang produk jahe gajah antara perusahaan Indonesia atas nama CV Al Malaibari dan perusahaan Mesir atas nama El Khalada Misr Industry Egypt Company, Minggu (30/4). Dalam sambutannya, Dubes Lutfi mengucapkan selamat atas terselenggaranya komitmen dan kontrak transaksi ini serta berharap produk-produk lain dapat dieksplorasi untuk memperkuat hubungan dagang Indonesia-Mesir. Dia juga menekankan pentingnya totalitas dalam membangun komitmen, mutual benefit, serta tanggung jawab dari eksportir dalam menyediakan produk dan importir dalam menjamin pembayaran untuk menciptakan keberlanjutan order produk dari Indonesia. "Dalam kontrak dagang ini diharapkan jiwa totalitas membangun komitmen, mutual benefit, eksportir bertanggung jawab dalam menyediakan produk dan importir mengamankan pembayaran sehingga tercipta keberlanjutan order produk dari Indonesia," tegas Dubes Lutfi, dikutip dari laman Kemlu RI, Rabu (3/5). Atase Perdagangan KBRI Kairo, M. Syahran Bhakti S. menambahkan bahwa penting untuk memperhatikan sistem pembayaran yang digunakan dalam berbisnis dengan Mesir agar transaksi dapat berjalan lancar. Lebih lanjut, Muhammad Rifki dari CV Al Malaibari menyatakan siap memenuhi permintaan jahe gajah dari pembeli Mesir sebanyak 120 ton untuk 10 kontainer 20 feet selama tiga bulan ke depan dengan harga USD 156,000 atau senilai Rp. 2,28 miliar. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga telah mengekspor biji pala untuk pasar Mesir. Pembeli, El Sayed El Sayed Fahem, menyatakan siap untuk bekerja sama bisnis dengan Indonesia dan akan menjajaki impor produk buah nanas dan buah-buahan tropis lainnya dari Indonesia selain jahe gajah. Menurut laporan Biro Statistik Mesir (CAPMAS), total impor jahe Mesir dari seluruh dunia pada tahun 2022 mencapai USD 4,5 juta, dengan India, Indonesia, Tiongkok, Nigeria, Singapura, dan Arab Saudi sebagai negara pemasok jahe. (yd)
Mesir
| Rabu, 3 Mei 2023
Internasional

IRGC: Operasi terhadap Israel Akan Terus Berlanjut hingga Kehancuran Total Rezim Zionis
PIFA, Internasional - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa operasi militer terhadap Israel akan terus berlanjut hingga rezim Zionis mengalami kehancuran total. Pernyataan ini disampaikan IRGC pada Senin (16/6), menyusul eskalasi konflik yang meningkat tajam di kawasan."Operasi True Promise III dan operasi-operasi selanjutnya akan lebih dahsyat, lebih parah, lebih tepat sasaran, dan lebih merusak daripada yang sebelumnya," ujar IRGC dalam pernyataan resminya. Dalam lanjutan pernyataan tersebut, IRGC memperingatkan para pendukung Israel agar siap menghadapi konsekuensi serius. "Mereka yang mendukung rezim kriminal ini harus tahu bahwa operasi yang efektif, terarah, dan menghancurkan terhadap target-target penting rezim ini akan terus berlanjut hingga kehancuran totalnya," tambah IRGC. Pernyataan keras dari Iran ini muncul setelah Israel melancarkan operasi militer besar-besaran bertajuk “Rising Lion” pada malam 13 Juni. Dalam serangan tersebut, Angkatan Udara Israel (IDF) menyerang berbagai target strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir dan instalasi militer di sejumlah wilayah, bahkan hingga ibu kota Teheran. Serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat militer senior Iran, termasuk Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, komandan IRGC, dan beberapa ilmuwan nuklir. Fasilitas nuklir seperti Natanz dan Fordow serta posisi-posisi militer di berbagai bagian negara turut menjadi sasaran. Menanggapi agresi Israel, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut serangan tersebut sebagai “kejahatan”, dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi “nasib yang pahit dan mengerikan.” Sebagai balasan, Iran meluncurkan Operasi True Promise III yang ditujukan langsung ke target-target militer di wilayah Israel. IRGC menegaskan bahwa serangan tersebut adalah respon langsung atas agresi militer Israel terhadap Iran. Ketegangan yang meningkat ini menimbulkan kekhawatiran internasional akan potensi konflik terbuka berskala besar antara kedua negara, yang selama ini terlibat dalam permusuhan berkepanjangan, baik secara langsung maupun melalui proksi di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Senin, 16 Juni 2025
Internasional

40.000 Warga Terpaksa Mengungsi di Tepi Barat, PBB Kecam Operasi Militer Israel
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sebanyak 40.000 orang telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka di wilayah pendudukan Tepi Barat seiring dengan berlanjutnya operasi militer Israel.Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers pada Rabu (26/2), menyampaikan pernyataan dari Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, yang mengungkapkan bahwa lebih dari 50 orang, termasuk anak-anak, telah dilaporkan tewas sejak pasukan Israel memulai operasi mereka lima pekan lalu di wilayah tersebut."Penghancuran infrastruktur publik, perataan jalanan dengan buldoser, serta pembatasan akses kini menjadi hal yang lumrah, terutama di bagian utara wilayah yang diduduki," ujar Dujarric. Ia juga menambahkan bahwa gelombang pengungsian terbesar berasal dari kamp-kamp pengungsi di wilayah utara Tepi Barat.Menurut laporan PBB, pasukan Israel pada Selasa (25/2) melakukan penggerebekan selama 14 jam di Kota Nablus, yang menyebabkan satu korban jiwa dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Selama operasi tersebut, tentara Israel menutup pos-pos pemeriksaan di sekitar Nablus, menyebabkan banyak warga terjebak selama beberapa jam.Dujarric menegaskan bahwa PBB mendesak agar penggunaan kekuatan oleh pasukan Israel sejalan dengan hukum internasional. “Kami menegaskan kembali bahwa dalam penegakan hukum, penggunaan kekuatan yang berpotensi menyebabkan kematian hanya boleh digunakan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa atau mencegah cedera serius,” tambahnya.Sejak dimulainya operasi militer di wilayah utara Tepi Barat bulan lalu, sedikitnya 60 warga Palestina telah tewas, sementara ribuan lainnya mengungsi. Situasi ini menjadi bagian dari eskalasi militer yang terus berlangsung di wilayah tersebut.Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, sejak serangan terhadap Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang mengalami cedera akibat serangan yang dilakukan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal di Tepi Barat.Mahkamah Internasional pada Juli 2024 telah menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan ilegal. Pengadilan tersebut menuntut agar seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dikosongkan. Namun, hingga kini, tindakan nyata dari Israel untuk menghormati putusan tersebut masih belum terlihat.
Palestina
| Kamis, 27 Februari 2025
Feeds
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025

Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025

Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025

6.000 Warga Gaza Alami Amputasi, 25 Persen Korban Adalah Anak-Anak
PIFA, Internasional — Berbagai sumber medis di Jalur Gaza melaporkan adanya sekitar 6.000 kasus amputasi yang kini membutuhkan program rehabilitasi jangka panjang secara mendesak.Situasi ini memperlihatkan dampak kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Dari jumlah korban amputasi itu, 25 persen merupakan anak-anak, sementara 12,7 persen adalah perempuan. Sumber medis menyebutkan bahwa krisis sumber daya dan keterbatasan alat bantu memperburuk kondisi para pasien, sehingga banyak yang belum mendapatkan perawatan memadai.Kondisi ini menegaskan perlunya layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial segera, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi disabilitas permanen di usia muda.
Internasional
| Rabu, 12 November 2025

Delapan Negara Siap Tangkap Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza
PIFA, Internasional — Sebanyak delapan negara menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika memasuki wilayah mereka, menyusul tuduhan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, negara-negara yang menyatakan kesiapan tersebut meliputi Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Mereka mendukung langkah hukum internasional terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat militer Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan brutal di Gaza. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan genosida, termasuk Netanyahu, mantan Menteri Perang Yisrael Katz, dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir. Pemerintah Turki bahkan melarang seluruh nama tersebut memasuki wilayah atau melintasi wilayah udara Turki. Langkah tegas ini memperkuat tekanan internasional terhadap Israel sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Desember 2023, menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 dalam tindakannya terhadap warga sipil Palestina. Gugatan tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, dan Turki. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan ini semakin menegaskan meningkatnya tekanan global terhadap kepemimpinan Israel di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, di mana ribuan warga sipil dilaporkan menjadi korban akibat operasi militer berkepanjangan sejak 2023.
Internasional
| Senin, 10 November 2025

Trump Isyaratkan Akhir Kekuasaan Maduro di Tengah Ketegangan AS–Venezuela
PIFA, Internasional — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas militer Amerika di kawasan Laut Karibia. Dalam wawancara dengan program “60 Minutes” di CBS News yang tayang pada Minggu (2/11), Trump ditanya oleh pembawa acara Norah O'Donnell apakah masa kepemimpinan Maduro tidak akan lama lagi. “Saya akan menjawab ya. Saya rasa begitu,” ujar Trump, sambil menegaskan bahwa ia tidak berniat memulai perang melawan Venezuela. Meski demikian, Trump enggan memberikan jawaban tegas saat ditanya mengenai potensi serangan darat terhadap Venezuela. “Sepertinya saya tidak akan mengatakan saya akan melakukan hal itu,” katanya tanpa memberi rincian lebih lanjut. Sebelumnya, pada Jumat lalu, Trump juga membantah laporan sejumlah media AS yang menyebut bahwa serangan terhadap instalasi militer Venezuela akan segera dilakukan. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya belum membuat keputusan terkait hal itu. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pemerintahan Trump telah menyiapkan serangan militer sebagai bagian dari operasi yang disebut “perang melawan narko-terorisme”, dengan menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles, kelompok kriminal yang dituding terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Washington telah menetapkan Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Khusus (SDGT) sejak Juli 2025. Sejak awal September, sedikitnya 14 serangan militer dilaporkan terjadi di Laut Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 64 orang. Namun, operasi militer tersebut menuai kritik internasional. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum internasional menilai serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba melanggar hukum internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima” dan menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembunuhan di luar hukum. Menanggapi situasi itu, Presiden Maduro menuduh Washington tengah merekayasa perang baru terhadap Venezuela. Ia menyebut tuduhan AS tentang keterlibatan negaranya dalam perdagangan narkoba sebagai “vulgar” dan “sepenuhnya palsu”. “Venezuela tidak memproduksi daun kokain. Pergerakan militer AS di dekat pantai kami adalah tanda dari rencana perang baru yang abadi,” tegas Maduro.
Internasional
| Senin, 3 November 2025

Turki: Serangan Israel ke Gaza saat Gencatan Senjata Tunjukkan Tak Ada Niat Berdamai
PIFA, Internasional - Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan serangan terbarunya terhadap Jalur Gaza menunjukkan bahwa negara itu tidak memiliki niat untuk berdamai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi Turki, Burhanetin Duran, pada Selasa (28/10). “Sebaliknya, Israel berniat untuk melanjutkan pendudukan dan genosida. Serangan terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa Israel merupakan ancaman bagi perdamaian dan ketenangan kawasan,” ujar Duran melalui platform media sosial Turki, NSosyal. Ia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengutuk kebijakan genosida Israel dan menegaskan bahwa Turki akan terus membela perjuangan Palestina, berdiri melawan penindasan, serta menjadi suara keadilan dan kemanusiaan. Serangan udara dan artileri dilancarkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Selasa, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi militer baru. Serangan tersebut dilakukan dengan alasan adanya dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hamas. Adapun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober, berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera dan tahanan serta program rekonstruksi wilayah Gaza. Sementara itu, pekan lalu parlemen Israel menggelar pemungutan suara yang memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang untuk memaksakan kedaulatan Israel di Tepi Barat, langkah yang langsung dikecam oleh Amerika Serikat dan berbagai negara lain.
Internasional
| Kamis, 30 Oktober 2025

Penutupan Pemerintah Picu Kekacauan Transportasi, Hampir 3.700 Penerbangan di AS Tertunda
PIFA, Internasional - Hampir 3.700 penerbangan di Amerika Serikat (AS) dilaporkan ditunda atau dibatalkan pada Senin (27/10/2025), seiring penutupan pemerintahan yang memasuki pekan keempat. Data dari portal pemantau penerbangan FlightAware.com mencatat, terdapat 3.658 penerbangan yang tertunda dan 119 penerbangan dibatalkan di seluruh negeri. Bandara Internasional JFK di New York menjadi salah satu yang paling terdampak dengan hampir 100 penerbangan tertunda atau dibatalkan. Kondisi serupa juga terjadi di Atlanta dengan lebih dari 500 penerbangan ditunda, serta di Charlotte yang mencatat lebih dari 200 penundaan. Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengonfirmasi bahwa para pengatur lalu lintas udara akan berhenti menerima gaji mulai 28 Oktober. Ia sebelumnya telah memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi menyebabkan gangguan besar pada jadwal penerbangan jika Kongres tidak segera menyetujui rancangan undang-undang anggaran pemerintah. Penutupan pemerintah AS terjadi setelah Kongres gagal menyetujui anggaran tahun fiskal baru yang dimulai 1 Oktober, menyebabkan sejumlah lembaga federal berhenti beroperasi karena kehabisan dana. Presiden Donald Trump menilai penutupan ini sebagai peluang untuk memangkas jumlah staf dan pengeluaran pemerintah. Ia menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran, sementara Gedung Putih disebut memanfaatkan situasi tersebut untuk menghapus program-program yang tidak disukai Partai Republik. Penutupan pemerintah di AS bukan hal baru, namun kali ini dampaknya terasa luas, terutama di sektor transportasi udara yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan ekonomi negara itu.
Internasional
| Selasa, 28 Oktober 2025

Serangan Udara Israel Tewaskan Belasan Anggota Keluarga di Gaza Meski Gencatan Senjata Berlaku
PIFA, Internasional – Meski gencatan senjata tengah berlangsung, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap sebuah kendaraan sipil di dekat Gaza City pada Jumat (17/10) malam. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 warga sipil dari keluarga Shaaban, termasuk tujuh anak-anak dan dua perempuan. Juru bicara Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal, menyebut kendaraan itu diserang tanpa peringatan ketika melintasi “garis kuning” di wilayah Al-Zeitoun, Gaza City. “Padahal masih memungkinkan untuk memperingatkan atau menangani mereka dengan cara yang tidak menyebabkan kematian,” ujarnya. Basal menilai serangan ini menunjukkan bahwa pasukan penjajah Israel tetap bertekad melanjutkan kejahatan terhadap warga sipil tak berdosa. “Garis kuning” sendiri merupakan batas demarkasi tidak resmi yang memisahkan wilayah yang masih diduduki pasukan Israel dengan area yang diperuntukkan bagi warga sipil Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh pihak regional dan internasional mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, dengan ketentuan bahwa pasukan Israel akan mundur secara bertahap ke belakang garis tersebut. Agresi Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan baru berhenti bulan ini telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Akibat serangan tersebut, wilayah Gaza kini disebut semakin tak layak huni.
Internasional
| Sabtu, 18 Oktober 2025

Bentrokan Baru Meletus di Perbatasan Pakistan–Afghanistan Usai Gencatan Senjata Singkat
PIFA, Internasional - Bentrokan baru kembali pecah antara pasukan Pakistan dan Afghanistan pada Selasa (14/10) malam, hanya beberapa hari setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata singkat. Menurut laporan stasiun televisi Tolo News yang mengutip juru bicara gubernur provinsi Khost, Mustaghfer Gurbaz, pasukan Afghanistan melakukan serangan balasan setelah Pakistan lebih dulu melepaskan tembakan di dekat perbatasan. “Bentrokan masih berlangsung,” ujar Gurbaz. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pakistan. Namun seorang pejabat keamanan yang dikutip kantor berita Anadolu mengatakan bentrokan terjadi di wilayah perbatasan Shorko, distrik suku Kurram. Ia menuduh pasukan Afghanistan memulai tembakan dan pengeboman “tanpa alasan” terhadap pasukan perbatasan Pakistan. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pertempuran sengit pada Sabtu lalu yang menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak. Pertempuran tersebut disebut sebagai yang paling mematikan sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021. Bentrokan sempat berhenti pada Sabtu malam setelah mediasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Namun, ketegangan kembali meningkat, menandakan rapuhnya perdamaian di wilayah perbatasan kedua negara.
Internasional
| Rabu, 15 Oktober 2025


Berita Rekomendasi
Internasional

Teken Kontrak, Buyer Mesir Pesan 120 Ton Jahe Gajah dari Indonesia
PIFA, Internasional - Duta Besar RI didampingi Atase Perdagangan dan Sekretaris II Ekonomi KBRI Kairo beserta staf turut menyaksikan penandatanganan kontrak transaksi dagang produk jahe gajah antara perusahaan Indonesia atas nama CV Al Malaibari dan perusahaan Mesir atas nama El Khalada Misr Industry Egypt Company, Minggu (30/4). Dalam sambutannya, Dubes Lutfi mengucapkan selamat atas terselenggaranya komitmen dan kontrak transaksi ini serta berharap produk-produk lain dapat dieksplorasi untuk memperkuat hubungan dagang Indonesia-Mesir. Dia juga menekankan pentingnya totalitas dalam membangun komitmen, mutual benefit, serta tanggung jawab dari eksportir dalam menyediakan produk dan importir dalam menjamin pembayaran untuk menciptakan keberlanjutan order produk dari Indonesia. "Dalam kontrak dagang ini diharapkan jiwa totalitas membangun komitmen, mutual benefit, eksportir bertanggung jawab dalam menyediakan produk dan importir mengamankan pembayaran sehingga tercipta keberlanjutan order produk dari Indonesia," tegas Dubes Lutfi, dikutip dari laman Kemlu RI, Rabu (3/5). Atase Perdagangan KBRI Kairo, M. Syahran Bhakti S. menambahkan bahwa penting untuk memperhatikan sistem pembayaran yang digunakan dalam berbisnis dengan Mesir agar transaksi dapat berjalan lancar. Lebih lanjut, Muhammad Rifki dari CV Al Malaibari menyatakan siap memenuhi permintaan jahe gajah dari pembeli Mesir sebanyak 120 ton untuk 10 kontainer 20 feet selama tiga bulan ke depan dengan harga USD 156,000 atau senilai Rp. 2,28 miliar. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga telah mengekspor biji pala untuk pasar Mesir. Pembeli, El Sayed El Sayed Fahem, menyatakan siap untuk bekerja sama bisnis dengan Indonesia dan akan menjajaki impor produk buah nanas dan buah-buahan tropis lainnya dari Indonesia selain jahe gajah. Menurut laporan Biro Statistik Mesir (CAPMAS), total impor jahe Mesir dari seluruh dunia pada tahun 2022 mencapai USD 4,5 juta, dengan India, Indonesia, Tiongkok, Nigeria, Singapura, dan Arab Saudi sebagai negara pemasok jahe. (yd)
Mesir
| Rabu, 3 Mei 2023
Internasional

IRGC: Operasi terhadap Israel Akan Terus Berlanjut hingga Kehancuran Total Rezim Zionis
PIFA, Internasional - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menegaskan bahwa operasi militer terhadap Israel akan terus berlanjut hingga rezim Zionis mengalami kehancuran total. Pernyataan ini disampaikan IRGC pada Senin (16/6), menyusul eskalasi konflik yang meningkat tajam di kawasan."Operasi True Promise III dan operasi-operasi selanjutnya akan lebih dahsyat, lebih parah, lebih tepat sasaran, dan lebih merusak daripada yang sebelumnya," ujar IRGC dalam pernyataan resminya. Dalam lanjutan pernyataan tersebut, IRGC memperingatkan para pendukung Israel agar siap menghadapi konsekuensi serius. "Mereka yang mendukung rezim kriminal ini harus tahu bahwa operasi yang efektif, terarah, dan menghancurkan terhadap target-target penting rezim ini akan terus berlanjut hingga kehancuran totalnya," tambah IRGC. Pernyataan keras dari Iran ini muncul setelah Israel melancarkan operasi militer besar-besaran bertajuk “Rising Lion” pada malam 13 Juni. Dalam serangan tersebut, Angkatan Udara Israel (IDF) menyerang berbagai target strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir dan instalasi militer di sejumlah wilayah, bahkan hingga ibu kota Teheran. Serangan udara Israel dilaporkan menewaskan sejumlah pejabat militer senior Iran, termasuk Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, komandan IRGC, dan beberapa ilmuwan nuklir. Fasilitas nuklir seperti Natanz dan Fordow serta posisi-posisi militer di berbagai bagian negara turut menjadi sasaran. Menanggapi agresi Israel, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut serangan tersebut sebagai “kejahatan”, dan memperingatkan bahwa Israel akan menghadapi “nasib yang pahit dan mengerikan.” Sebagai balasan, Iran meluncurkan Operasi True Promise III yang ditujukan langsung ke target-target militer di wilayah Israel. IRGC menegaskan bahwa serangan tersebut adalah respon langsung atas agresi militer Israel terhadap Iran. Ketegangan yang meningkat ini menimbulkan kekhawatiran internasional akan potensi konflik terbuka berskala besar antara kedua negara, yang selama ini terlibat dalam permusuhan berkepanjangan, baik secara langsung maupun melalui proksi di kawasan Timur Tengah.
Internasional
| Senin, 16 Juni 2025
Internasional

40.000 Warga Terpaksa Mengungsi di Tepi Barat, PBB Kecam Operasi Militer Israel
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa sebanyak 40.000 orang telah dipaksa mengungsi dari rumah mereka di wilayah pendudukan Tepi Barat seiring dengan berlanjutnya operasi militer Israel.Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers pada Rabu (26/2), menyampaikan pernyataan dari Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, yang mengungkapkan bahwa lebih dari 50 orang, termasuk anak-anak, telah dilaporkan tewas sejak pasukan Israel memulai operasi mereka lima pekan lalu di wilayah tersebut."Penghancuran infrastruktur publik, perataan jalanan dengan buldoser, serta pembatasan akses kini menjadi hal yang lumrah, terutama di bagian utara wilayah yang diduduki," ujar Dujarric. Ia juga menambahkan bahwa gelombang pengungsian terbesar berasal dari kamp-kamp pengungsi di wilayah utara Tepi Barat.Menurut laporan PBB, pasukan Israel pada Selasa (25/2) melakukan penggerebekan selama 14 jam di Kota Nablus, yang menyebabkan satu korban jiwa dan sejumlah warga mengalami luka-luka. Selama operasi tersebut, tentara Israel menutup pos-pos pemeriksaan di sekitar Nablus, menyebabkan banyak warga terjebak selama beberapa jam.Dujarric menegaskan bahwa PBB mendesak agar penggunaan kekuatan oleh pasukan Israel sejalan dengan hukum internasional. “Kami menegaskan kembali bahwa dalam penegakan hukum, penggunaan kekuatan yang berpotensi menyebabkan kematian hanya boleh digunakan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi nyawa atau mencegah cedera serius,” tambahnya.Sejak dimulainya operasi militer di wilayah utara Tepi Barat bulan lalu, sedikitnya 60 warga Palestina telah tewas, sementara ribuan lainnya mengungsi. Situasi ini menjadi bagian dari eskalasi militer yang terus berlangsung di wilayah tersebut.Menurut data Kementerian Kesehatan Palestina, sejak serangan terhadap Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang mengalami cedera akibat serangan yang dilakukan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal di Tepi Barat.Mahkamah Internasional pada Juli 2024 telah menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan tindakan ilegal. Pengadilan tersebut menuntut agar seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dikosongkan. Namun, hingga kini, tindakan nyata dari Israel untuk menghormati putusan tersebut masih belum terlihat.






