Internasional
Donald Trump Bakal Hadapi Putusan Hukum di New York 10 Hari Jelang Pelantikan
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan akan menerima putusan hukum dari pengadilan New York pada Jumat (10/1) mendatang, hanya 10 hari sebelum pelantikannya yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025.Trump dinyatakan bersalah karena memalsukan catatan bisnis guna membayar uang tutup mulut kepada aktris film dewasa, Stormy Daniels. Pembayaran tersebut dilakukan menjelang Pemilu 2016.Hakim Juan Merchan memberikan indikasi bahwa Trump tidak akan menghadapi hukuman penjara. Dengan demikian, ia akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menjabat dengan status terpidana kejahatan berat.Hakim Merchan menyatakan bahwa Trump memiliki pilihan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan baik secara langsung maupun virtual.Dalam putusan tertulisnya, Merchan mengisyaratkan bahwa mantan presiden tersebut kemungkinan hanya akan mendapatkan hukuman berupa pembebasan bersyarat. Dengan demikian, kasus ini dapat ditutup tanpa pemberlakuan hukuman penjara, denda, atau masa percobaan. Keputusan ini juga memungkinkan Trump untuk mengajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hakim Merchan mengakui bahwa Trump memang berniat untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.Dalam pernyataannya, juru bicara Trump, Steven Cheung, menegaskan bahwa seharusnya tidak ada hukuman dalam kasus ini. "Kasus yang melanggar hukum ini seharusnya tidak pernah diajukan, dan Konstitusi menuntut agar kasus ini segera ditutup," kata Cheung, dikutip dari Reuters.Tim hukum Trump berargumen bahwa kasus yang terus berlanjut selama masa kepresidenannya dapat menghambat kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Namun, Hakim Merchan menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa mengesampingkan putusan juri akan "merusak Aturan Hukum dengan cara yang tak tertandingi."Meskipun mengakui kontribusi Trump selama menjabat sebagai presiden, Merchan juga menyoroti pernyataan publik Trump yang menyerang sistem peradilan. Ia menilai bahwa tindakan tersebut memengaruhi keputusannya dalam menentukan hukuman.Hakim Merchan mengkritik Trump atas "serangan tak henti-hentinya dan tak berdasar" terhadap integritas proses peradilan. Ia juga mencatat bahwa Trump dinyatakan bersalah atas 10 dakwaan penghinaan selama persidangan akibat berulang kali melanggar perintah yang membatasi pernyataan publiknya mengenai saksi dan pihak terkait lainnya."Terdakwa telah berusaha keras untuk menyiarkan di media sosial dan forum lain tentang kurangnya rasa hormatnya terhadap hakim, juri, juri agung, dan sistem peradilan secara keseluruhan," tulis Merchan."Karakter dan sejarah terdakwa vis-a-vis Negara Hukum dan Cabang Ketiga pemerintahan harus dianalisis," tambahnya. "Dalam hal ini, hal tersebut tidak menguntungkannya."Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan catatan bisnis di perusahaan Trump pada tahun 2016. Tuduhan ini terkait dengan penggantian biaya yang diberikan kepada pengacara Michael Cohen setelah ia membayar US$130 ribu kepada Stormy Daniels sebagai uang tutup mulut. Pembayaran itu bertujuan untuk membungkam tudingan bahwa Trump dan Daniels pernah memiliki hubungan pada tahun 2006.Trump membantah semua tuduhan, termasuk dugaan perselingkuhan dengan Daniels. Ia juga menyatakan bahwa pembayaran kepada Cohen merupakan biaya layanan hukum yang sah.Jaksa berpendapat bahwa tindakan Trump melanggar undang-undang pemilu di negara bagian New York. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut merupakan upaya ilegal yang melibatkan lebih dari satu orang guna memengaruhi hasil pemilihan umum dengan cara yang bertentangan dengan hukum.
Amerika Serikat
| Sabtu, 4 Januari 2025
Trending
Sepertiga Awal Ramadhan, 8 Juta Air Zamzam Dibagikan di Masjidil Haram dan 1,3 Juta Takjil di Masjid Nabawi!
Arab Saudi
| Kamis, 14 April 2022
Jerman Perkenalkan Model Wajib Militer Baru di Tengah Kekhawatiran Konflik dengan Rusia
Jerman
| Kamis, 13 Juni 2024
Hafidz dan Hafidzah Muda Indonesia Dapat Penghargaan dari Sultan Brunei
Malaysia
| Senin, 10 April 2023
Presiden Palestina Bentuk Komite Penyusun Konstitusi Sementara
Internasional
| Rabu, 20 Agustus 2025
Haji 2023 Mengusung Tema 'Haji Ramah Lansia'
Arab Saudi
| Jumat, 17 Maret 2023
Hadiri KTT 2023, Para Pemimpin ASEAN Jatuh Cinta dengan Keindahan Labuan Bajo
Labuan Bajo
| Kamis, 11 Mei 2023
Trump Berlakukan Tarif Impor 25 Persen untuk Produk dari Kanada dan Meksiko
Amerika Serikat
| Selasa, 4 Maret 2025
Jokowi Ungkap Sirkuit Mandalika Tak Kalah dengan Negara Lain
Jakarta
| Rabu, 16 Maret 2022
Presiden Jokowi Dorong Kerja Bersama MK Sedunia untuk Perdamaian dan Keadilan
Bali
| Jumat, 14 Oktober 2022
Kemenag Usulkan Biaya Haji Naik Hampir Dua Kali Lipat, Jadi Rp69 Juta per Jemaah
Arab Saudi
| Jumat, 20 Januari 2023
Berita Terbaru
Internasional
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Internasional
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Internasional
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
Berita Populer
Internasional
Donald Trump Bakal Hadapi Putusan Hukum di New York 10 Hari Jelang Pelantikan
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan akan menerima putusan hukum dari pengadilan New York pada Jumat (10/1) mendatang, hanya 10 hari sebelum pelantikannya yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025.Trump dinyatakan bersalah karena memalsukan catatan bisnis guna membayar uang tutup mulut kepada aktris film dewasa, Stormy Daniels. Pembayaran tersebut dilakukan menjelang Pemilu 2016.Hakim Juan Merchan memberikan indikasi bahwa Trump tidak akan menghadapi hukuman penjara. Dengan demikian, ia akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menjabat dengan status terpidana kejahatan berat.Hakim Merchan menyatakan bahwa Trump memiliki pilihan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan baik secara langsung maupun virtual.Dalam putusan tertulisnya, Merchan mengisyaratkan bahwa mantan presiden tersebut kemungkinan hanya akan mendapatkan hukuman berupa pembebasan bersyarat. Dengan demikian, kasus ini dapat ditutup tanpa pemberlakuan hukuman penjara, denda, atau masa percobaan. Keputusan ini juga memungkinkan Trump untuk mengajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hakim Merchan mengakui bahwa Trump memang berniat untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.Dalam pernyataannya, juru bicara Trump, Steven Cheung, menegaskan bahwa seharusnya tidak ada hukuman dalam kasus ini. "Kasus yang melanggar hukum ini seharusnya tidak pernah diajukan, dan Konstitusi menuntut agar kasus ini segera ditutup," kata Cheung, dikutip dari Reuters.Tim hukum Trump berargumen bahwa kasus yang terus berlanjut selama masa kepresidenannya dapat menghambat kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Namun, Hakim Merchan menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa mengesampingkan putusan juri akan "merusak Aturan Hukum dengan cara yang tak tertandingi."Meskipun mengakui kontribusi Trump selama menjabat sebagai presiden, Merchan juga menyoroti pernyataan publik Trump yang menyerang sistem peradilan. Ia menilai bahwa tindakan tersebut memengaruhi keputusannya dalam menentukan hukuman.Hakim Merchan mengkritik Trump atas "serangan tak henti-hentinya dan tak berdasar" terhadap integritas proses peradilan. Ia juga mencatat bahwa Trump dinyatakan bersalah atas 10 dakwaan penghinaan selama persidangan akibat berulang kali melanggar perintah yang membatasi pernyataan publiknya mengenai saksi dan pihak terkait lainnya."Terdakwa telah berusaha keras untuk menyiarkan di media sosial dan forum lain tentang kurangnya rasa hormatnya terhadap hakim, juri, juri agung, dan sistem peradilan secara keseluruhan," tulis Merchan."Karakter dan sejarah terdakwa vis-a-vis Negara Hukum dan Cabang Ketiga pemerintahan harus dianalisis," tambahnya. "Dalam hal ini, hal tersebut tidak menguntungkannya."Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan catatan bisnis di perusahaan Trump pada tahun 2016. Tuduhan ini terkait dengan penggantian biaya yang diberikan kepada pengacara Michael Cohen setelah ia membayar US$130 ribu kepada Stormy Daniels sebagai uang tutup mulut. Pembayaran itu bertujuan untuk membungkam tudingan bahwa Trump dan Daniels pernah memiliki hubungan pada tahun 2006.Trump membantah semua tuduhan, termasuk dugaan perselingkuhan dengan Daniels. Ia juga menyatakan bahwa pembayaran kepada Cohen merupakan biaya layanan hukum yang sah.Jaksa berpendapat bahwa tindakan Trump melanggar undang-undang pemilu di negara bagian New York. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut merupakan upaya ilegal yang melibatkan lebih dari satu orang guna memengaruhi hasil pemilihan umum dengan cara yang bertentangan dengan hukum.
Amerika Serikat
| Sabtu, 4 Januari 2025
Internasional
Sepertiga Awal Ramadhan, 8 Juta Air Zamzam Dibagikan di Masjidil Haram dan 1,3 Juta Takjil di Masjid Nabawi!
Berita Internasional, PIFA - Selama sepertiga pertama bulan Ramadhan, sebanyak delapan juta liter air Zamzam telah dibagikan kepada pengunjung di Masjidil Haram di Mekkah. Dilansir dari Arab News, Delapan juta liter air Zamzam tersebut didistribusikan dalam tiga juta botol sekali pakai di 10 hari pertama Bulan Puasa tahun 2022 ini. Sejumlah botol tersebut dibagikan ke dalam 25 ribu kontainer yang tersebar di sekitar masjid. Tak hanya itu, jutaan liter air Zamzam tersebut juga disebar dengan ditempatkan pada 250 tas punggung yang dibawa oleh karyawan masjid, 58 gerobak pintar dengan kapasitas masing-masing 80 liter, dan 33 gerobak khusus yang masing-masing menampung 100 botol. Demi melancarkan upaya tersebut, lebih dari 100 karyawan masjid telah dikerahkan ke berbagai pintu masuk masjid, terutama bertugas untuk menyambut pengunjung. Selain itu, sejumlah karyawan tersebut juga bertugas mengarahkan jamaah, mengatur arus massa, dan mendukung personel keamanan dalam mengarahkan orang dari satu bagian ke bagian lain ketika berdoa. Selama 10 hari pertama bulan Ramadhan ini, Masjidil Haram juga telah dibersihkan sebanyak 100 kali. Upaya ini dilakukan oleh 4.000 karyawan tambahan. Sedangkan setiap kali upaya pembersihan dilakukan, ribuan petugas tersebut menggunakan 1,3 juta liter disinfektan dan 25 ribu liter pewangi lantai. Selain itu, dikutip dari Arab News, dalam sepertiga awal bulan Puasa tahun 2022 ini, sekitar 1,3 juta makanan buka puasa telah dibagikan kepada pengunjung di Masjid Nabawi di Madinah. Tak hanya itu, jemaah Masjid Nabawi juga mendapatkan lebih dari 1,2 juta botol Zamzam dalam periode tersebut. Selain itu, 14.000 wadah berisi air Zamzam juga telah tersebar di sekitar masjid yang setiap harinya diisi tiga kali bagi para pengunjung. Dalam 10 hari pertama Bulan Ramadhan tahun ini, lebih dari 6 juta orang telah mengunjungi Masjid Nabawi. Selain itu, hampir 300.000 jamaah berhasil memesan waktu untuk dapat berdoa di Tempat Suci Raudhah. (b)
Arab Saudi
| Kamis, 14 April 2022
Internasional
Jerman Perkenalkan Model Wajib Militer Baru di Tengah Kekhawatiran Konflik dengan Rusia
PIFA, Internasional - Jerman mengumumkan rencana untuk memperkenalkan model wajib militer (wamil) baru sebagai langkah antisipatif di tengah ketegangan yang meningkat dengan Rusia. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, pada Rabu (12/6). Dalam pernyataannya, Pistorius menegaskan bahwa pemerintah Jerman tidak akan kembali ke model wajib militer era Perang Dingin. Sebaliknya, fokus baru akan diarahkan untuk meningkatkan jumlah rekrutan yang bersedia secara sukarela menjalani wajib militer. "Pria-pria muda yang berusia 18 tahun akan menerima kuesioner dari kami yang berisi pertanyaan tentang kualifikasi minat, kecintaan pada olahraga, dan apakah mereka tertarik untuk menjadi sukarelawan bagi angkatan bersenjata," ujar Pistorius, dikutip dari Anadolu Agency. Model ini juga menyasar perempuan berusia 18 tahun, yang akan menerima kuesioner serupa. Namun, tidak seperti pria, perempuan tidak dikenai kewajiban untuk mengikuti wamil sesuai dengan konstitusi. Meski demikian, pemerintah akan terus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang bersedia sukarela bertugas di militer. "Saat ini kami memiliki 10.000 sukarelawan yang melakukan wajib militer. Dengan diperkenalkannya model baru ini, kami berasumsi bahwa kami bisa melatih 5.000 anggota wamil tambahan di tahun pertama. Tujuan kami adalah membiarkan jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun," tambah Pistorius. Di bawah model baru ini, para volunter akan diminta untuk menyelesaikan enam bulan wajib militer dasar. Secara total, mereka bisa mengikuti wamil selama 23 bulan. Sebagai imbalannya, para volunter akan menerima gaji militer bulanan sebesar 1.800 euro atau sekitar Rp31,6 juta. Langkah ini adalah bagian dari rencana yang lebih luas oleh Kementerian Pertahanan Jerman untuk meningkatkan jumlah personel militer menjadi 203.000 pada tahun 2031, naik dari sekitar 181.000 saat ini. Jerman telah menangguhkan wajib militer pada tahun 2011 dan beralih ke sistem tentara profesional. Pengumuman ini datang di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang potensi konflik dengan Rusia, yang telah membuat negara-negara Eropa waspada dan memperkuat kemampuan pertahanan mereka.
Jerman
| Kamis, 13 Juni 2024
Feeds
Militer Israel Hancurkan 326 Alat Berat di Lebanon Selatan, Pemerintah Hadapi Beban Rekonstruksi Rp83 Triliun
PIFA, Internasional - Militer Israel telah menghancurkan sedikitnya 326 unit alat berat yang digunakan untuk membangun kembali wilayah selatan Lebanon, menurut Ketua Dewan Negara Lebanon Selatan, Hashim Haidar, kepada RIA Novosti. Dari jumlah tersebut, 32 unit merupakan milik Dewan Negara Lebanon Selatan. Seluruh kerusakan telah didokumentasikan, dan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan dana untuk kompensasi serta pengadaan peralatan baru. Sejak November 2024, lebih dari 50 bangunan hunian dan nonhunian di Lebanon selatan dan wilayah Beqaa Barat hancur total, sementara 189 bangunan lainnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Haidar memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi untuk wilayah selatan saja mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp83,6 triliun), dengan jumlah serupa diperlukan untuk membangun kembali wilayah selatan Beirut dan area terdampak di Lembah Beqaa. Haidar menegaskan bahwa angka tersebut menjadi beban berat yang melampaui kapasitas keuangan Lebanon, sehingga memerlukan keputusan politik besar. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memulai pekerjaan darurat, termasuk memperkuat bangunan agar warga yang mengungsi dapat kembali. Saat ini, satu-satunya sumber pendanaan rekonstruksi adalah pinjaman Bank Dunia senilai 250 juta dolar AS, yang hanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur. Proses pembangunan turut terhambat oleh serangan drone Israel yang kerap menargetkan buldoser dan truk konstruksi di berbagai kota di Lebanon selatan. Pada awal Oktober, Israel juga menyerang depo utama peralatan konstruksi dan menghancurkan puluhan alat berat, mengklaim peralatan tersebut digunakan Hizbullah untuk membangun infrastruktur militernya. Otoritas Lebanon berulang kali menuduh Israel melakukan pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan negara, meski gencatan senjata telah disepakati pada November 2024. Militer Israel masih bertahan di lima titik strategis di Lebanon selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang dianggap Lebanon sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran Resolusi 1701 DK PBB. Israel menyatakan bahwa seluruh serangannya ditujukan untuk melemahkan aset dan pemimpin militer Hizbullah serta menghilangkan ancaman terhadap keamanan negaranya.
Internasional
| Rabu, 19 November 2025
Konsumsi Uni Eropa Sebabkan Hilangnya 149 Juta Pohon dalam Tiga Tahun, WWF Desak Penegakan EUDR
PIFA, Internasional - World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa konsumsi Uni Eropa (UE) bertanggung jawab atas hilangnya 149 juta pohon di seluruh dunia sepanjang 2021 hingga 2023. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru yang mengkaji dampak permintaan UE terhadap berbagai komoditas utama seperti kedelai, minyak sawit, kakao, kopi, daging sapi, kulit, karet, dan kayu industri. Dalam laporan tersebut, WWF menyebut konsumsi UE menyebabkan rata-rata hilangnya 50 juta pohon setiap tahun atau setara dengan 100 pohon per menit. Organisasi itu menekankan perlunya implementasi penuh dan tepat waktu terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), sembari memperingatkan agar aturan tersebut tidak dilonggarkan atau ditunda. Salah satu komoditas yang paling berdampak adalah cokelat, di mana konsumsi produk ini dalam blok tersebut mendorong hilangnya lebih dari 10 juta pohon per tahun. Selain itu, daging sapi dan produk kulit menyumbang hilangnya sekitar 10 juta pohon, sedangkan penggunaan minyak sawit memicu penebangan lebih dari 6 juta pohon setiap tahunnya. Impor kedelai, terutama sebagai pakan ternak untuk produk-produk seperti ikan, keju, dan telur, mengakibatkan hilangnya sekitar 6,4 juta pohon per tahun. Konsumsi kopi oleh masyarakat UE juga menyebabkan hilangnya lebih dari 3 juta pohon setiap tahun. Jerman Penyumbang Jejak Terbesar Penelitian tersebut menganalisis “jejak konsumsi akhir” setiap negara anggota UE dengan mempertimbangkan perdagangan dan proses rantai pasok. Hasilnya, Jerman tercatat sebagai negara dengan hilangnya pohon tahunan terbesar, yakni 13 juta pohon. Disusul oleh Spanyol dengan 6,5 juta pohon dan Prancis sebesar 6,3 juta pohon. Jika dilihat berdasarkan populasi, Belanda menjadi negara dengan jejak konsumsi terbesar, yaitu menyebabkan hilangnya 272 pohon per 1.000 penduduk setiap tahun. Luksemburg menyusul dengan 226 pohon, lalu Finlandia dengan 177 pohon. WWF juga menghitung potensi emisi karbon akibat keterlambatan penegakan EUDR. Satu tahun penundaan diprediksi dapat menambah 16,8 juta ton emisi impor—setara dengan seluruh penduduk London melakukan perjalanan pulang-pergi ke New York sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Sebaliknya, implementasi penuh EUDR diperkirakan mampu mencegah 387 juta ton emisi gas rumah kaca pada 2035, setara dengan menutup delapan pembangkit listrik tenaga batu bara besar secara permanen. WWF mengingatkan bahwa tanpa penegakan hukum yang segera, peningkatan impor dapat membuat emisi tambahan mencapai 17,4 juta ton setara CO₂. WWF menegaskan bahwa temuan ini semestinya menjadi peringatan bagi UE untuk mempercepat tindakan konkret dalam mengurangi jejak deforestasi global yang dipicu oleh konsumsi internal mereka.
Internasional
| Selasa, 18 November 2025
Macron Dorong Uni Eropa Larang Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Usia Tertentu
PIFA, Internasional – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyerukan agar Uni Eropa (UE) memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu. Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital. “Saya percaya kita perlu bergerak menuju pelarangan media sosial hingga usia tertentu,” kata Macron dalam debat publik mengenai media sosial di Toulouse, Rabu (12/11), seperti dikutip dari La Dépêche du Midi. Macron menjelaskan bahwa diskusi masih berlangsung mengenai batas usia yang tepat, apakah 14, 15, atau 16 tahun. “Kita perlu menetapkannya. Dan saat ini kami sedang membangun koalisi di Eropa untuk mewujudkannya,” ujarnya. Presiden Prancis itu juga menyinggung kehadirannya di platform media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di tengah meningkatnya arus misinformasi daring. Ia tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan platform tersebut di masa depan. “Ini harus menjadi proses yang komprehensif. Saya tidak akan melakukannya besok pagi, tapi ini sesuatu yang sedang saya pikirkan,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 2023, Prancis telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua bagi anak di bawah usia 15 tahun untuk mengakses media sosial. Namun, penerapannya tertunda karena masih ada perdebatan terkait kesesuaiannya dengan regulasi Uni Eropa. Langkah yang diusulkan Macron ini sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran di Eropa terkait dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja, privasi data, serta penyebaran disinformasi yang dinilai semakin memengaruhi perilaku dan opini publik.
Internasional
| Kamis, 13 November 2025
6.000 Warga Gaza Alami Amputasi, 25 Persen Korban Adalah Anak-Anak
PIFA, Internasional — Berbagai sumber medis di Jalur Gaza melaporkan adanya sekitar 6.000 kasus amputasi yang kini membutuhkan program rehabilitasi jangka panjang secara mendesak.Situasi ini memperlihatkan dampak kemanusiaan yang semakin parah akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Dari jumlah korban amputasi itu, 25 persen merupakan anak-anak, sementara 12,7 persen adalah perempuan. Sumber medis menyebutkan bahwa krisis sumber daya dan keterbatasan alat bantu memperburuk kondisi para pasien, sehingga banyak yang belum mendapatkan perawatan memadai.Kondisi ini menegaskan perlunya layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial segera, terutama bagi anak-anak yang harus menghadapi disabilitas permanen di usia muda.
Internasional
| Rabu, 12 November 2025
Delapan Negara Siap Tangkap Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza
PIFA, Internasional — Sebanyak delapan negara menyatakan kesediaannya untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika memasuki wilayah mereka, menyusul tuduhan kejahatan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, negara-negara yang menyatakan kesiapan tersebut meliputi Turki, Slovenia, Lituania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Mereka mendukung langkah hukum internasional terhadap Netanyahu dan sejumlah pejabat militer Israel yang dianggap bertanggung jawab atas serangan brutal di Gaza. Sebelumnya, Kantor Kejaksaan Istanbul telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 37 tersangka yang diduga terlibat dalam kejahatan genosida, termasuk Netanyahu, mantan Menteri Perang Yisrael Katz, dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir. Pemerintah Turki bahkan melarang seluruh nama tersebut memasuki wilayah atau melintasi wilayah udara Turki. Langkah tegas ini memperkuat tekanan internasional terhadap Israel sejak Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada Desember 2023, menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 dalam tindakannya terhadap warga sipil Palestina. Gugatan tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, dan Turki. Selain itu, pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perkembangan ini semakin menegaskan meningkatnya tekanan global terhadap kepemimpinan Israel di tengah krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, di mana ribuan warga sipil dilaporkan menjadi korban akibat operasi militer berkepanjangan sejak 2023.
Internasional
| Senin, 10 November 2025
Trump Isyaratkan Akhir Kekuasaan Maduro di Tengah Ketegangan AS–Venezuela
PIFA, Internasional — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan bahwa masa jabatan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir, di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas militer Amerika di kawasan Laut Karibia. Dalam wawancara dengan program “60 Minutes” di CBS News yang tayang pada Minggu (2/11), Trump ditanya oleh pembawa acara Norah O'Donnell apakah masa kepemimpinan Maduro tidak akan lama lagi. “Saya akan menjawab ya. Saya rasa begitu,” ujar Trump, sambil menegaskan bahwa ia tidak berniat memulai perang melawan Venezuela. Meski demikian, Trump enggan memberikan jawaban tegas saat ditanya mengenai potensi serangan darat terhadap Venezuela. “Sepertinya saya tidak akan mengatakan saya akan melakukan hal itu,” katanya tanpa memberi rincian lebih lanjut. Sebelumnya, pada Jumat lalu, Trump juga membantah laporan sejumlah media AS yang menyebut bahwa serangan terhadap instalasi militer Venezuela akan segera dilakukan. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya belum membuat keputusan terkait hal itu. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pemerintahan Trump telah menyiapkan serangan militer sebagai bagian dari operasi yang disebut “perang melawan narko-terorisme”, dengan menuduh Maduro memimpin Cartel de los Soles, kelompok kriminal yang dituding terlibat dalam perdagangan narkoba lintas negara. Washington telah menetapkan Cartel de los Soles sebagai Organisasi Teroris Global yang Ditetapkan Khusus (SDGT) sejak Juli 2025. Sejak awal September, sedikitnya 14 serangan militer dilaporkan terjadi di Laut Karibia dan Pasifik Timur, menewaskan lebih dari 64 orang. Namun, operasi militer tersebut menuai kritik internasional. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum internasional menilai serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba melanggar hukum internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyebut tindakan tersebut “tidak dapat diterima” dan menyerukan penyelidikan independen atas dugaan pembunuhan di luar hukum. Menanggapi situasi itu, Presiden Maduro menuduh Washington tengah merekayasa perang baru terhadap Venezuela. Ia menyebut tuduhan AS tentang keterlibatan negaranya dalam perdagangan narkoba sebagai “vulgar” dan “sepenuhnya palsu”. “Venezuela tidak memproduksi daun kokain. Pergerakan militer AS di dekat pantai kami adalah tanda dari rencana perang baru yang abadi,” tegas Maduro.
Internasional
| Senin, 3 November 2025
Turki: Serangan Israel ke Gaza saat Gencatan Senjata Tunjukkan Tak Ada Niat Berdamai
PIFA, Internasional - Rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dan serangan terbarunya terhadap Jalur Gaza menunjukkan bahwa negara itu tidak memiliki niat untuk berdamai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi Turki, Burhanetin Duran, pada Selasa (28/10). “Sebaliknya, Israel berniat untuk melanjutkan pendudukan dan genosida. Serangan terbaru ini sekali lagi menunjukkan bahwa Israel merupakan ancaman bagi perdamaian dan ketenangan kawasan,” ujar Duran melalui platform media sosial Turki, NSosyal. Ia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengutuk kebijakan genosida Israel dan menegaskan bahwa Turki akan terus membela perjuangan Palestina, berdiri melawan penindasan, serta menjadi suara keadilan dan kemanusiaan. Serangan udara dan artileri dilancarkan oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Selasa, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi militer baru. Serangan tersebut dilakukan dengan alasan adanya dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hamas. Adapun perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlaku sejak 10 Oktober, berdasarkan rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu mencakup pertukaran sandera dan tahanan serta program rekonstruksi wilayah Gaza. Sementara itu, pekan lalu parlemen Israel menggelar pemungutan suara yang memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang untuk memaksakan kedaulatan Israel di Tepi Barat, langkah yang langsung dikecam oleh Amerika Serikat dan berbagai negara lain.
Internasional
| Kamis, 30 Oktober 2025
Penutupan Pemerintah Picu Kekacauan Transportasi, Hampir 3.700 Penerbangan di AS Tertunda
PIFA, Internasional - Hampir 3.700 penerbangan di Amerika Serikat (AS) dilaporkan ditunda atau dibatalkan pada Senin (27/10/2025), seiring penutupan pemerintahan yang memasuki pekan keempat. Data dari portal pemantau penerbangan FlightAware.com mencatat, terdapat 3.658 penerbangan yang tertunda dan 119 penerbangan dibatalkan di seluruh negeri. Bandara Internasional JFK di New York menjadi salah satu yang paling terdampak dengan hampir 100 penerbangan tertunda atau dibatalkan. Kondisi serupa juga terjadi di Atlanta dengan lebih dari 500 penerbangan ditunda, serta di Charlotte yang mencatat lebih dari 200 penundaan. Menteri Perhubungan AS Sean Duffy mengonfirmasi bahwa para pengatur lalu lintas udara akan berhenti menerima gaji mulai 28 Oktober. Ia sebelumnya telah memperingatkan bahwa situasi ini berpotensi menyebabkan gangguan besar pada jadwal penerbangan jika Kongres tidak segera menyetujui rancangan undang-undang anggaran pemerintah. Penutupan pemerintah AS terjadi setelah Kongres gagal menyetujui anggaran tahun fiskal baru yang dimulai 1 Oktober, menyebabkan sejumlah lembaga federal berhenti beroperasi karena kehabisan dana. Presiden Donald Trump menilai penutupan ini sebagai peluang untuk memangkas jumlah staf dan pengeluaran pemerintah. Ia menuding Partai Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran, sementara Gedung Putih disebut memanfaatkan situasi tersebut untuk menghapus program-program yang tidak disukai Partai Republik. Penutupan pemerintah di AS bukan hal baru, namun kali ini dampaknya terasa luas, terutama di sektor transportasi udara yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan ekonomi negara itu.
Internasional
| Selasa, 28 Oktober 2025
Serangan Udara Israel Tewaskan Belasan Anggota Keluarga di Gaza Meski Gencatan Senjata Berlaku
PIFA, Internasional – Meski gencatan senjata tengah berlangsung, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara terhadap sebuah kendaraan sipil di dekat Gaza City pada Jumat (17/10) malam. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 11 warga sipil dari keluarga Shaaban, termasuk tujuh anak-anak dan dua perempuan. Juru bicara Pertahanan Sipil Palestina, Mahmoud Basal, menyebut kendaraan itu diserang tanpa peringatan ketika melintasi “garis kuning” di wilayah Al-Zeitoun, Gaza City. “Padahal masih memungkinkan untuk memperingatkan atau menangani mereka dengan cara yang tidak menyebabkan kematian,” ujarnya. Basal menilai serangan ini menunjukkan bahwa pasukan penjajah Israel tetap bertekad melanjutkan kejahatan terhadap warga sipil tak berdosa. “Garis kuning” sendiri merupakan batas demarkasi tidak resmi yang memisahkan wilayah yang masih diduduki pasukan Israel dengan area yang diperuntukkan bagi warga sipil Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh pihak regional dan internasional mulai berlaku pada 10 Oktober lalu, dengan ketentuan bahwa pasukan Israel akan mundur secara bertahap ke belakang garis tersebut. Agresi Israel ke Jalur Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan baru berhenti bulan ini telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak. Akibat serangan tersebut, wilayah Gaza kini disebut semakin tak layak huni.
Internasional
| Sabtu, 18 Oktober 2025
Bentrokan Baru Meletus di Perbatasan Pakistan–Afghanistan Usai Gencatan Senjata Singkat
PIFA, Internasional - Bentrokan baru kembali pecah antara pasukan Pakistan dan Afghanistan pada Selasa (14/10) malam, hanya beberapa hari setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata singkat. Menurut laporan stasiun televisi Tolo News yang mengutip juru bicara gubernur provinsi Khost, Mustaghfer Gurbaz, pasukan Afghanistan melakukan serangan balasan setelah Pakistan lebih dulu melepaskan tembakan di dekat perbatasan. “Bentrokan masih berlangsung,” ujar Gurbaz. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pakistan. Namun seorang pejabat keamanan yang dikutip kantor berita Anadolu mengatakan bentrokan terjadi di wilayah perbatasan Shorko, distrik suku Kurram. Ia menuduh pasukan Afghanistan memulai tembakan dan pengeboman “tanpa alasan” terhadap pasukan perbatasan Pakistan. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah pertempuran sengit pada Sabtu lalu yang menewaskan puluhan tentara dari kedua belah pihak. Pertempuran tersebut disebut sebagai yang paling mematikan sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada 2021. Bentrokan sempat berhenti pada Sabtu malam setelah mediasi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Namun, ketegangan kembali meningkat, menandakan rapuhnya perdamaian di wilayah perbatasan kedua negara.
Internasional
| Rabu, 15 Oktober 2025
Berita Rekomendasi
Internasional
Donald Trump Bakal Hadapi Putusan Hukum di New York 10 Hari Jelang Pelantikan
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan akan menerima putusan hukum dari pengadilan New York pada Jumat (10/1) mendatang, hanya 10 hari sebelum pelantikannya yang dijadwalkan pada 20 Januari 2025.Trump dinyatakan bersalah karena memalsukan catatan bisnis guna membayar uang tutup mulut kepada aktris film dewasa, Stormy Daniels. Pembayaran tersebut dilakukan menjelang Pemilu 2016.Hakim Juan Merchan memberikan indikasi bahwa Trump tidak akan menghadapi hukuman penjara. Dengan demikian, ia akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menjabat dengan status terpidana kejahatan berat.Hakim Merchan menyatakan bahwa Trump memiliki pilihan untuk menghadiri sidang pembacaan putusan baik secara langsung maupun virtual.Dalam putusan tertulisnya, Merchan mengisyaratkan bahwa mantan presiden tersebut kemungkinan hanya akan mendapatkan hukuman berupa pembebasan bersyarat. Dengan demikian, kasus ini dapat ditutup tanpa pemberlakuan hukuman penjara, denda, atau masa percobaan. Keputusan ini juga memungkinkan Trump untuk mengajukan banding terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Hakim Merchan mengakui bahwa Trump memang berniat untuk mengajukan banding atas vonis tersebut.Dalam pernyataannya, juru bicara Trump, Steven Cheung, menegaskan bahwa seharusnya tidak ada hukuman dalam kasus ini. "Kasus yang melanggar hukum ini seharusnya tidak pernah diajukan, dan Konstitusi menuntut agar kasus ini segera ditutup," kata Cheung, dikutip dari Reuters.Tim hukum Trump berargumen bahwa kasus yang terus berlanjut selama masa kepresidenannya dapat menghambat kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Namun, Hakim Merchan menolak argumen tersebut dan menyatakan bahwa mengesampingkan putusan juri akan "merusak Aturan Hukum dengan cara yang tak tertandingi."Meskipun mengakui kontribusi Trump selama menjabat sebagai presiden, Merchan juga menyoroti pernyataan publik Trump yang menyerang sistem peradilan. Ia menilai bahwa tindakan tersebut memengaruhi keputusannya dalam menentukan hukuman.Hakim Merchan mengkritik Trump atas "serangan tak henti-hentinya dan tak berdasar" terhadap integritas proses peradilan. Ia juga mencatat bahwa Trump dinyatakan bersalah atas 10 dakwaan penghinaan selama persidangan akibat berulang kali melanggar perintah yang membatasi pernyataan publiknya mengenai saksi dan pihak terkait lainnya."Terdakwa telah berusaha keras untuk menyiarkan di media sosial dan forum lain tentang kurangnya rasa hormatnya terhadap hakim, juri, juri agung, dan sistem peradilan secara keseluruhan," tulis Merchan."Karakter dan sejarah terdakwa vis-a-vis Negara Hukum dan Cabang Ketiga pemerintahan harus dianalisis," tambahnya. "Dalam hal ini, hal tersebut tidak menguntungkannya."Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan catatan bisnis di perusahaan Trump pada tahun 2016. Tuduhan ini terkait dengan penggantian biaya yang diberikan kepada pengacara Michael Cohen setelah ia membayar US$130 ribu kepada Stormy Daniels sebagai uang tutup mulut. Pembayaran itu bertujuan untuk membungkam tudingan bahwa Trump dan Daniels pernah memiliki hubungan pada tahun 2006.Trump membantah semua tuduhan, termasuk dugaan perselingkuhan dengan Daniels. Ia juga menyatakan bahwa pembayaran kepada Cohen merupakan biaya layanan hukum yang sah.Jaksa berpendapat bahwa tindakan Trump melanggar undang-undang pemilu di negara bagian New York. Mereka menilai bahwa tindakan tersebut merupakan upaya ilegal yang melibatkan lebih dari satu orang guna memengaruhi hasil pemilihan umum dengan cara yang bertentangan dengan hukum.
Amerika Serikat
| Sabtu, 4 Januari 2025
Internasional
Sepertiga Awal Ramadhan, 8 Juta Air Zamzam Dibagikan di Masjidil Haram dan 1,3 Juta Takjil di Masjid Nabawi!
Berita Internasional, PIFA - Selama sepertiga pertama bulan Ramadhan, sebanyak delapan juta liter air Zamzam telah dibagikan kepada pengunjung di Masjidil Haram di Mekkah. Dilansir dari Arab News, Delapan juta liter air Zamzam tersebut didistribusikan dalam tiga juta botol sekali pakai di 10 hari pertama Bulan Puasa tahun 2022 ini. Sejumlah botol tersebut dibagikan ke dalam 25 ribu kontainer yang tersebar di sekitar masjid. Tak hanya itu, jutaan liter air Zamzam tersebut juga disebar dengan ditempatkan pada 250 tas punggung yang dibawa oleh karyawan masjid, 58 gerobak pintar dengan kapasitas masing-masing 80 liter, dan 33 gerobak khusus yang masing-masing menampung 100 botol. Demi melancarkan upaya tersebut, lebih dari 100 karyawan masjid telah dikerahkan ke berbagai pintu masuk masjid, terutama bertugas untuk menyambut pengunjung. Selain itu, sejumlah karyawan tersebut juga bertugas mengarahkan jamaah, mengatur arus massa, dan mendukung personel keamanan dalam mengarahkan orang dari satu bagian ke bagian lain ketika berdoa. Selama 10 hari pertama bulan Ramadhan ini, Masjidil Haram juga telah dibersihkan sebanyak 100 kali. Upaya ini dilakukan oleh 4.000 karyawan tambahan. Sedangkan setiap kali upaya pembersihan dilakukan, ribuan petugas tersebut menggunakan 1,3 juta liter disinfektan dan 25 ribu liter pewangi lantai. Selain itu, dikutip dari Arab News, dalam sepertiga awal bulan Puasa tahun 2022 ini, sekitar 1,3 juta makanan buka puasa telah dibagikan kepada pengunjung di Masjid Nabawi di Madinah. Tak hanya itu, jemaah Masjid Nabawi juga mendapatkan lebih dari 1,2 juta botol Zamzam dalam periode tersebut. Selain itu, 14.000 wadah berisi air Zamzam juga telah tersebar di sekitar masjid yang setiap harinya diisi tiga kali bagi para pengunjung. Dalam 10 hari pertama Bulan Ramadhan tahun ini, lebih dari 6 juta orang telah mengunjungi Masjid Nabawi. Selain itu, hampir 300.000 jamaah berhasil memesan waktu untuk dapat berdoa di Tempat Suci Raudhah. (b)
Arab Saudi
| Kamis, 14 April 2022
Internasional
Jerman Perkenalkan Model Wajib Militer Baru di Tengah Kekhawatiran Konflik dengan Rusia
PIFA, Internasional - Jerman mengumumkan rencana untuk memperkenalkan model wajib militer (wamil) baru sebagai langkah antisipatif di tengah ketegangan yang meningkat dengan Rusia. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, pada Rabu (12/6). Dalam pernyataannya, Pistorius menegaskan bahwa pemerintah Jerman tidak akan kembali ke model wajib militer era Perang Dingin. Sebaliknya, fokus baru akan diarahkan untuk meningkatkan jumlah rekrutan yang bersedia secara sukarela menjalani wajib militer. "Pria-pria muda yang berusia 18 tahun akan menerima kuesioner dari kami yang berisi pertanyaan tentang kualifikasi minat, kecintaan pada olahraga, dan apakah mereka tertarik untuk menjadi sukarelawan bagi angkatan bersenjata," ujar Pistorius, dikutip dari Anadolu Agency. Model ini juga menyasar perempuan berusia 18 tahun, yang akan menerima kuesioner serupa. Namun, tidak seperti pria, perempuan tidak dikenai kewajiban untuk mengikuti wamil sesuai dengan konstitusi. Meski demikian, pemerintah akan terus mendorong peningkatan jumlah perempuan yang bersedia sukarela bertugas di militer. "Saat ini kami memiliki 10.000 sukarelawan yang melakukan wajib militer. Dengan diperkenalkannya model baru ini, kami berasumsi bahwa kami bisa melatih 5.000 anggota wamil tambahan di tahun pertama. Tujuan kami adalah membiarkan jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun," tambah Pistorius. Di bawah model baru ini, para volunter akan diminta untuk menyelesaikan enam bulan wajib militer dasar. Secara total, mereka bisa mengikuti wamil selama 23 bulan. Sebagai imbalannya, para volunter akan menerima gaji militer bulanan sebesar 1.800 euro atau sekitar Rp31,6 juta. Langkah ini adalah bagian dari rencana yang lebih luas oleh Kementerian Pertahanan Jerman untuk meningkatkan jumlah personel militer menjadi 203.000 pada tahun 2031, naik dari sekitar 181.000 saat ini. Jerman telah menangguhkan wajib militer pada tahun 2011 dan beralih ke sistem tentara profesional. Pengumuman ini datang di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang potensi konflik dengan Rusia, yang telah membuat negara-negara Eropa waspada dan memperkuat kemampuan pertahanan mereka.
Jerman
| Kamis, 13 Juni 2024