Lokal
Pemda Sekadau Laksanakan Penyerahan SK Ke 120 CPNS dan 195 PPPK Guru
Berita Sekadau, PIFA – Pemda Sekadau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sekadau menggelar acara Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dilingkungan Pemkab Sekadau, dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Sekadau, pada Rabu (11/5/2022). Acara penyerahan SK CPNS dan PPPK Guru tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Mohammad Isa dan Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Sabas. Pada kesempatan tersebut Subandrio mengatakan bahwa hari ini merupakan salah satu tahapan dari proses yang cukup panjang untuk menjadi CPNS. Dimulai dari tahapan awal sejak awal tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022 ini. “Bapak ibu bertugas akan tersebar diseluruh wilayah di Kabupaten Sekadau, dan perlu saya ingatkan sesuai sistem yang ada sekarang bahwa pada tempat tugas sudah dipilih sewaktu mendaftar, kecuali yang lulus peringkat 2 dan peringkat 3 terbaik itu dari sistem oleh panitia seleksi nasional,” jelas Subandrio. Selain itu, Subandrio juga menegaskan para CPNS tersebut sudah membuat pernyataan tidak akan mengusulkan pindah antar unit kerja minimal 5 tahun dan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Sekadau minimal 10 tahun setelah diangkat menjadi PNS. “Kabupaten Sekadau kedepannya berada ditangan bapak ibu, mari kita bahu membahu membangun Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Semua itu dimulai dari diri sendiri untuk dapat bekerja keras dalam mengembangkan diri,” tandasnya. Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Sabas menyebutkan bahwa SK CPNS yang akan diserahkan pada hari ini telah melalui berbagai tahap serta proses dengan waktu yang cukup panjang diawali dari pendaftaran online bulan Oktober 2021 hingga penetapan SK CPNS sesuai petunjuk Panselnas TMT CPNS pada 1 Maret 2022. “Seleksi yang panjang tersebut dapat kami laporkan bahwa untuk total pendaftar awal yaitu 1723 peserta yang memperebutkan sebanyak 149 formasi, namun peserta yang lolos sebanyak 120 orang saja, jadi formasi yang lowong atau tidak terisi yaitu sebanyak 29 formasi,” sebut Sabas. Adapun jumlah keseluruhan pada pengangkatan CPNS Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2021 yaitu sebanyak 120 orang. Selain itu jumlah PPPK Guru Tahap 1 Kabupaten Sekadau sebanyak 96 orang, serta jumlah PPPK Guru Tahap 2 Kabupaten Sekadau sebanyak 99 orang. Turut hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Sekadau Abdul Gani, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Suhardi serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Paulus Ugang. (ja)
Sekadau
| Kamis, 12 Mei 2022
Trending
Midji-Didi Paparkan Target Peningkatan Tata Kelola Kalbar dalam Debat Pamungkas
Kalbar
| Senin, 18 November 2024
Manfaatkan Lahan Kritis, Gemawan Bersama Koperasi Konsumen BAGERI dan Kelompok Perempuan Tanam Sorgum
Mempawah
| Sabtu, 16 April 2022
Jual Korban Rp 300 ribu Lewat MiChat, Polisi Tangkap 3 Mucikari di Kubu Raya
Kubu Raya
| Sabtu, 22 Maret 2025
Kabid Propam Polda Kalbar Berikan Arahan Mitigasi Perilaku Menyimpang kepada Anggota Polres Ketapang
Kalbar
| Rabu, 16 Februari 2022
Komitmen Bangun Kubu Raya, Intip Program Unggulan Bupati Muda Mahendrawan
Kubu Raya
| Kamis, 26 Oktober 2023
PLBN Entikong Diproyeksikan Jadi Penggerak Ekonomi Perbatasan: Sutarmidji Fokus pada Pengembangan Industri dan Perdagangan
Kalbar
| Jumat, 15 November 2024
Rusman Ali Kembali Maju sebagai Calon Bupati Kubu Raya, Siapa Wakilnya?
Kubu Raya
| Rabu, 26 Juni 2024
Stok Pangan Menjelang Idul Fitri 1443 H Dipastikan Aman Terkendali
Kalbar
| Minggu, 1 Mei 2022
Beri Tausiah ke ASN, Norsan Ingatkan Tiga Amalan
Pontianak
| Selasa, 4 April 2023
Pria di Kubu Raya Gelapkan Uang Rp 50 Juta, Hasil Jual 3 Motor
Kubu Raya
| Selasa, 2 Juli 2024
Berita Terbaru
Lokal
Bupati Kotim Instruksikan Disdik Telusuri Isu Pungli Berkedok Iuran Komite Sekolah
PIFA, Kotim – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk menelusuri kembali isu pungutan liar (pungli) yang diduga berkedok sumbangan atau iuran komite sekolah. Instruksi tersebut disampaikan menyusul kembali mencuatnya isu iuran komite sekolah di wilayah Kotim, khususnya di Kota Sampit. “Sebelum-sebelumnya kan sudah sering disampaikan terkait komite sekolah, karena sekolah itu sudah ditanggung lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik itu yang dari pusat maupun daerah. Ini malah ada lagi isu terkait iuran komite, jadi saya minta Disdik monitor dan selesaikan itu,” kata Halikinnor di Sampit, Rabu. Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar program pendidikan di Kotim tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta memastikan tidak ada praktik pungutan yang memberatkan peserta didik maupun wali murid. Halikinnor menjelaskan, aturan mengenai komite sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, komite sekolah memiliki tugas sebagai jembatan komunikasi antara orang tua murid, sekolah, serta masyarakat. Selain itu, komite sekolah juga berperan mendukung dan mengawasi program sekolah, memberikan masukan terkait kebijakan pendidikan, hingga menindaklanjuti aspirasi peserta didik dan orang tua. Namun, dalam hal penggalangan dana, Halikinnor mengingatkan ada ketentuan yang harus dipatuhi. Penggalangan dana harus bersifat sukarela, tanpa menentukan nominal maupun waktu pembayaran. Menurutnya, iuran rutin yang bersifat wajib otomatis tidak termasuk dalam konsep sumbangan sukarela. “Jadi jangan ada komite yang dengan alasan membangun, lalu memungut kepada peserta didik kita. Apalagi kita sekarang mengusahakan agar pendidikan itu gratis. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bersekolah,” tegasnya. Ia mengakui, terdapat kondisi tertentu yang mendorong komite sekolah melakukan penggalangan dana. Namun hal itu tetap harus mengacu pada aturan, yakni bersifat sukarela dan tidak menetapkan nominal tertentu agar tidak membebani wali murid. Sementara itu, Halikinnor juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan dengan alasan apapun, mengingat operasional sekolah sudah ditanggung pemerintah melalui dana BOS. Bupati Kotim menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kotim menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Terlebih dengan adanya program wajib belajar 13 tahun, segala bentuk pungutan tambahan yang memberatkan wali murid dinilai dapat mencederai semangat pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut.
Kotim
| Rabu, 11 Februari 2026
Viral Dugaan Penyekapan Pegawai Jasa Ekspedisi di Jakut, Polisi Buka Suara
PIFA, Lokal - Polisi buka suara terkait video viral yang menarasikan dugaan penyekapan terhadap sejumlah pegawai jasa ekspedisi di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar di media sosial, disebutkan lima pegawai jasa ekspedisi diduga disekap setelah dituduh terlibat penggelapan barang. Penyekapan itu diklaim bermula saat kelima pegawai yang bertugas memuat barang diduga dijebak oleh seorang sopir. Perekam video menyebutkan barang yang dibawa sopir tersebut diduga telah digelapkan berulang kali dengan nilai kerugian mencapai Rp300 juta. Akibatnya, kelima pegawai diminta ikut bertanggung jawab dan masing-masing diminta membayar Rp30 juta. Jika tidak, mereka disebut akan dipenjara. Menanggapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro membenarkan bahwa peristiwa tersebut berawal dari dugaan penggelapan barang milik konsumen oleh oknum sopir yang diduga bekerja sama dengan karyawan gudang. “Kronologis awalnya ini terkait dengan dugaan penggelapan barang konsumen oleh oknum sopir yang diduga bekerja sama dengan karyawan gudang J&T. Karena pihak J&T telah mengganti kerugian kepada konsumen, maka perusahaan meminta pertanggungjawaban kepada karyawan,” ujar Handam kepada wartawan, Senin (9/2). Handam menjelaskan, salah satu keluarga karyawan kemudian menghubungi kantor hukum dan melaporkan kejadian tersebut melalui call center Polri 110. Menindaklanjuti laporan itu, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi. “Di lokasi, anggota mendapati para pegawai berada di ruang kerja bersama pihak manajemen dan sekuriti. Posisi ruangan juga tidak terkunci,” jelasnya. Menurut Handam, telah dilakukan komunikasi antara pihak perusahaan dan karyawan. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur kekeluargaan dan tidak membuat laporan polisi secara resmi. “Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur kekeluargaan dan tidak ada laporan polisi yang dibuat,” ujarnya. Meski demikian, Handam menegaskan pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penggelapan barang maupun isu penyekapan yang berkembang di masyarakat. “Kami tetap melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, baik dugaan penggelapan maupun dugaan penyekapan,” pungkasnya.
Jakarta
| Senin, 9 Februari 2026
Lokal
40 Warga DIY Dirawat Usai Gempa M 6,2 Pacitan, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa
PIFA, Yogyakrta — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 40 orang menjalani perawatan medis akibat gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat (6/2) dini hari. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan, hingga laporan sementara diterima, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. “Sementara tidak ada korban jiwa,” ujar Agustinus saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Jumat. Seluruh korban terdampak saat ini mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah DIY, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Berdasarkan pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY, dampak kerusakan tercatat di beberapa wilayah. Di Kota Yogyakarta, kerusakan terjadi di Kapanewon Umbulharjo berupa atap balai kampung. Sementara di Kabupaten Bantul, gempa berdampak di 10 kapanewon, yakni Banguntapan, Bantul, Imogiri, Jetis, Kasihan, Pajangan, Pleret, Pundong, Sedayu, dan Srandakan. Kerusakan meliputi delapan rumah, dua tempat ibadah, satu fasilitas pemerintah, dua fasilitas pendidikan, serta satu fasilitas kesehatan. Adapun hingga laporan terakhir, BPBD DIY menyatakan tidak ada informasi dampak kerusakan maupun korban jiwa di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul. “Data bersifat sementara, dapat berubah sesuai update terbaru,” kata Ruruh. Sebelumnya, BMKG menyampaikan gempa bermagnitudo 6,2 tersebut berpusat di laut sekitar 89 kilometer tenggara Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 58 kilometer. Hasil pemodelan BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah DIY dengan intensitas berbeda. Di Kabupaten Bantul dan Sleman, guncangan dirasakan pada skala IV MMI, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul pada skala III MMI.
Yogyakarta
| Jumat, 6 Februari 2026
Berita Populer
Lokal
Pemda Sekadau Laksanakan Penyerahan SK Ke 120 CPNS dan 195 PPPK Guru
Berita Sekadau, PIFA – Pemda Sekadau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sekadau menggelar acara Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dilingkungan Pemkab Sekadau, dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Sekadau, pada Rabu (11/5/2022). Acara penyerahan SK CPNS dan PPPK Guru tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Mohammad Isa dan Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Sabas. Pada kesempatan tersebut Subandrio mengatakan bahwa hari ini merupakan salah satu tahapan dari proses yang cukup panjang untuk menjadi CPNS. Dimulai dari tahapan awal sejak awal tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022 ini. “Bapak ibu bertugas akan tersebar diseluruh wilayah di Kabupaten Sekadau, dan perlu saya ingatkan sesuai sistem yang ada sekarang bahwa pada tempat tugas sudah dipilih sewaktu mendaftar, kecuali yang lulus peringkat 2 dan peringkat 3 terbaik itu dari sistem oleh panitia seleksi nasional,” jelas Subandrio. Selain itu, Subandrio juga menegaskan para CPNS tersebut sudah membuat pernyataan tidak akan mengusulkan pindah antar unit kerja minimal 5 tahun dan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Sekadau minimal 10 tahun setelah diangkat menjadi PNS. “Kabupaten Sekadau kedepannya berada ditangan bapak ibu, mari kita bahu membahu membangun Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Semua itu dimulai dari diri sendiri untuk dapat bekerja keras dalam mengembangkan diri,” tandasnya. Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Sabas menyebutkan bahwa SK CPNS yang akan diserahkan pada hari ini telah melalui berbagai tahap serta proses dengan waktu yang cukup panjang diawali dari pendaftaran online bulan Oktober 2021 hingga penetapan SK CPNS sesuai petunjuk Panselnas TMT CPNS pada 1 Maret 2022. “Seleksi yang panjang tersebut dapat kami laporkan bahwa untuk total pendaftar awal yaitu 1723 peserta yang memperebutkan sebanyak 149 formasi, namun peserta yang lolos sebanyak 120 orang saja, jadi formasi yang lowong atau tidak terisi yaitu sebanyak 29 formasi,” sebut Sabas. Adapun jumlah keseluruhan pada pengangkatan CPNS Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2021 yaitu sebanyak 120 orang. Selain itu jumlah PPPK Guru Tahap 1 Kabupaten Sekadau sebanyak 96 orang, serta jumlah PPPK Guru Tahap 2 Kabupaten Sekadau sebanyak 99 orang. Turut hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Sekadau Abdul Gani, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Suhardi serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Paulus Ugang. (ja)
Sekadau
| Kamis, 12 Mei 2022
Lokal
Midji-Didi Paparkan Target Peningkatan Tata Kelola Kalbar dalam Debat Pamungkas
PIFA, LOKAL — Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi), menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan detail dalam debat publik ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Aston Pontianak Hotel. Tema debat kali ini berfokus pada politik, hukum, hak asasi manusia (HAM), serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.Dalam debat tersebut, Midji-Didi tampil serasi dengan setelan jas putih, menekankan berbagai pencapaian yang telah diraih Kalbar dan target ambisius yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Sutarmidji, yang akrab disapa Midji, menyampaikan bahwa indeks reformasi hukum Kalbar saat ini berada di angka 82,10 (kategori baik), dengan target peningkatan hingga nilai 95 di masa depan.“Kami berkomitmen mempertahankan kategori tertinggi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, bahkan meningkatkan nilainya lebih tinggi lagi. Ini adalah bentuk evaluasi langsung dari pemerintah pusat,” ujar Midji.Target Indikator PembangunanSelain reformasi hukum, Midji memaparkan target peningkatan di berbagai bidang, seperti:Indeks Pembangunan Gender: Saat ini berada di angka 88,06, dengan target peningkatan menjadi 90.Indeks Pemberdayaan Gender: Dari nilai 73,05, direncanakan meningkat hingga 82.Indeks Ketimpangan Gender: Berkurang dari 0,493 menjadi lebih rendah untuk meningkatkan kesetaraan.Indeks Pembangunan Kebudayaan: Dari nilai 55,15, akan ditingkatkan hingga mencapai minimal 65.Indeks Reformasi Birokrasi: Dari 70,2 (BB) menjadi kategori A.Dalam bidang pelayanan publik, Midji menyoroti bahwa Kalbar saat ini sudah mendapatkan nilai 4,42 dari skala 5, dengan rencana peningkatan menjadi nilai sempurna (5). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berada di nilai 71,54 (BB) juga diupayakan naik ke kategori A.Prestasi Digital dan Anti KorupsiMidji turut menyoroti pencapaian Kalbar dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 3,58, yang menjadikannya terbaik kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks perilaku anti-korupsi saat ini berada di angka 3,92 dan ditargetkan meningkat ke predikat sangat baik (A).“Yang paling membanggakan, Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK memberi nilai 96,74 kepada Kalbar. Target kami lima tahun ke depan adalah mencapai nilai sempurna, yakni 100,” tegas Midji.Dengan visi yang jelas dan program yang konkret, Midji-Didi menunjukkan komitmennya untuk membawa Kalbar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih maju, bersih, dan berintegritas tinggi.
Kalbar
| Senin, 18 November 2024
Lokal
Manfaatkan Lahan Kritis, Gemawan Bersama Koperasi Konsumen BAGERI dan Kelompok Perempuan Tanam Sorgum
Berita Mempawah, PIFA - Bersama kelompok Perempuan Desa Sekabuk, Gemawan dan Koperasi Konsumen Batas Negeri Indonesia (BAGERI) melaksanakan penanaman sorgum di lahan kritis yang berada di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Minggu (10/4/2022). Penanaman ini merupakan bentuk implementasi tindak lanjut dari pertemuan workshop pengelolaan dan perlindungan sumber penghidupan yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di Mempawah. Ketua Koperasi BAGERI, Wahyu Widayati, mengatakan bahwa sorgum merupakan tanaman alternatif pangan lahan kering yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. "Sorgum yang diolah dapat membantu mengontrol gula darah, kolesterol, dan dapat menjaga berat badan," jelasnya. Sorgum merupakan tanaman berumur pendek yang dikenal di daerah Nusa Tenggara. Tanaman ini berasal dari sub sahara Afrika. Karakternya yang khas lahan kering dan tidak terlalu sulit dirawat membuka peluang pengembangannya di kawasan kritis. "Sorgum dapat hidup di sela-sela tanaman kayu, sehingga mudah sekali mengembangkannya," paparnya lagi. Tidak hanya biji sorgum saja yang bisa diolah, produk turunan seperti batang, akar, dan daunnya diyakini memiliki banyak manfaat. "Batang sorgum dapat dijadikan gula dan kecap, akarnya dapat dijadikan kopi, daun sorgum dapat diolah menjadi pupuk dan pakan ternak. Dedak sorgum dapat dijadikan sebagai pelet ikan dan pakan ternak," pegiat sorgum ini menjelaskan lebih lanjut. Lani Ardiansyah, Koordinator CO Gemawan di Mempawah, menyebutkan penanaman sorgum ini merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam di tingkat desa. "Kali ini kami melibatkan kelompok perempuan di Desa Sekabuk agar mereka memiliki alternatif sumber penghidupan untuk mendukung ekonomi keluarga," terang Ucup, sapaannya. Keterlibatan kelompok perempuan ini bukan tanpa alasan. Gemawan ingin kelompok rentan, termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya dapat setara dan berdaya dalam mengakses ruang-ruang hidup yang ada di desa. "SDGs 5 menggariskan keharusan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola dan memperoleh manfaat dari sumber penghidupan yang ada," tambahnya lagi. GESI, gender equality and social inclusion, saat ini menjadi perspektif utama dalam rekayasa sosial yang dilakukan para stakeholder. Pendekatan GESI merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam memfasilitasi proses penerapan perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang tidak hanya memberikan perhatian pada perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga pada kelompok marjinal yang di dalamnya terdapat perempuan dan laki-laki. Melalui perspektif GESI, kelompok marjinal akan memperoleh perhatian yang setara dalam interaksi sosial mereka. "Pengarusutamaan GESI dalam proses pengorganisasian di tingkat tapak memang menjadi bagian integral Gemawan sejak dulu. Karena itu pula ruang aktivitas Gemawan pasti di titik-titik marjinal khususnya di desa," tambah Ucup. Sementara itu, Susida, Ketua TP PKK Desa Sekabuk, menyambut baik kegiatan penanaman ini. "Bentuk kolaborasi seperti inilah yang harus kita jalin, apalagi kami ini merupakan kader-kader yang baru, tentunya perlu pendampingan serta masukan yang mengarah pada kemajuan, mulai dari sumberdaya manusia serta pembangunan sumberdaya alamnya," terang Susida. "Desa Sekabuk mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Kawasan itu bisa kita olah menjadi lahan yang produktif sehingga menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai jual yang sangat besar dan memberikan manfaat bagi warga desa," tambahnya. (ja)
Mempawah
| Sabtu, 16 April 2022
Feeds
Bupati Kotim Instruksikan Disdik Telusuri Isu Pungli Berkedok Iuran Komite Sekolah
PIFA, Kotim – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor menginstruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk menelusuri kembali isu pungutan liar (pungli) yang diduga berkedok sumbangan atau iuran komite sekolah. Instruksi tersebut disampaikan menyusul kembali mencuatnya isu iuran komite sekolah di wilayah Kotim, khususnya di Kota Sampit. “Sebelum-sebelumnya kan sudah sering disampaikan terkait komite sekolah, karena sekolah itu sudah ditanggung lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik itu yang dari pusat maupun daerah. Ini malah ada lagi isu terkait iuran komite, jadi saya minta Disdik monitor dan selesaikan itu,” kata Halikinnor di Sampit, Rabu. Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar program pendidikan di Kotim tetap berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta memastikan tidak ada praktik pungutan yang memberatkan peserta didik maupun wali murid. Halikinnor menjelaskan, aturan mengenai komite sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, komite sekolah memiliki tugas sebagai jembatan komunikasi antara orang tua murid, sekolah, serta masyarakat. Selain itu, komite sekolah juga berperan mendukung dan mengawasi program sekolah, memberikan masukan terkait kebijakan pendidikan, hingga menindaklanjuti aspirasi peserta didik dan orang tua. Namun, dalam hal penggalangan dana, Halikinnor mengingatkan ada ketentuan yang harus dipatuhi. Penggalangan dana harus bersifat sukarela, tanpa menentukan nominal maupun waktu pembayaran. Menurutnya, iuran rutin yang bersifat wajib otomatis tidak termasuk dalam konsep sumbangan sukarela. “Jadi jangan ada komite yang dengan alasan membangun, lalu memungut kepada peserta didik kita. Apalagi kita sekarang mengusahakan agar pendidikan itu gratis. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak bersekolah,” tegasnya. Ia mengakui, terdapat kondisi tertentu yang mendorong komite sekolah melakukan penggalangan dana. Namun hal itu tetap harus mengacu pada aturan, yakni bersifat sukarela dan tidak menetapkan nominal tertentu agar tidak membebani wali murid. Sementara itu, Halikinnor juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan dengan alasan apapun, mengingat operasional sekolah sudah ditanggung pemerintah melalui dana BOS. Bupati Kotim menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kotim menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Terlebih dengan adanya program wajib belajar 13 tahun, segala bentuk pungutan tambahan yang memberatkan wali murid dinilai dapat mencederai semangat pemerataan akses pendidikan di daerah tersebut.
Kotim
| Rabu, 11 Februari 2026
Viral Dugaan Penyekapan Pegawai Jasa Ekspedisi di Jakut, Polisi Buka Suara
PIFA, Lokal - Polisi buka suara terkait video viral yang menarasikan dugaan penyekapan terhadap sejumlah pegawai jasa ekspedisi di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar di media sosial, disebutkan lima pegawai jasa ekspedisi diduga disekap setelah dituduh terlibat penggelapan barang. Penyekapan itu diklaim bermula saat kelima pegawai yang bertugas memuat barang diduga dijebak oleh seorang sopir. Perekam video menyebutkan barang yang dibawa sopir tersebut diduga telah digelapkan berulang kali dengan nilai kerugian mencapai Rp300 juta. Akibatnya, kelima pegawai diminta ikut bertanggung jawab dan masing-masing diminta membayar Rp30 juta. Jika tidak, mereka disebut akan dipenjara. Menanggapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro membenarkan bahwa peristiwa tersebut berawal dari dugaan penggelapan barang milik konsumen oleh oknum sopir yang diduga bekerja sama dengan karyawan gudang. “Kronologis awalnya ini terkait dengan dugaan penggelapan barang konsumen oleh oknum sopir yang diduga bekerja sama dengan karyawan gudang J&T. Karena pihak J&T telah mengganti kerugian kepada konsumen, maka perusahaan meminta pertanggungjawaban kepada karyawan,” ujar Handam kepada wartawan, Senin (9/2). Handam menjelaskan, salah satu keluarga karyawan kemudian menghubungi kantor hukum dan melaporkan kejadian tersebut melalui call center Polri 110. Menindaklanjuti laporan itu, petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi. “Di lokasi, anggota mendapati para pegawai berada di ruang kerja bersama pihak manajemen dan sekuriti. Posisi ruangan juga tidak terkunci,” jelasnya. Menurut Handam, telah dilakukan komunikasi antara pihak perusahaan dan karyawan. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur kekeluargaan dan tidak membuat laporan polisi secara resmi. “Kedua belah pihak sepakat menempuh jalur kekeluargaan dan tidak ada laporan polisi yang dibuat,” ujarnya. Meski demikian, Handam menegaskan pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penggelapan barang maupun isu penyekapan yang berkembang di masyarakat. “Kami tetap melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, baik dugaan penggelapan maupun dugaan penyekapan,” pungkasnya.
Jakarta
| Senin, 9 Februari 2026
40 Warga DIY Dirawat Usai Gempa M 6,2 Pacitan, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa
PIFA, Yogyakrta — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 40 orang menjalani perawatan medis akibat gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Pacitan, Jawa Timur, pada Jumat (6/2) dini hari. Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata mengatakan, hingga laporan sementara diterima, tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. “Sementara tidak ada korban jiwa,” ujar Agustinus saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Jumat. Seluruh korban terdampak saat ini mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di wilayah DIY, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Berdasarkan pemantauan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD DIY, dampak kerusakan tercatat di beberapa wilayah. Di Kota Yogyakarta, kerusakan terjadi di Kapanewon Umbulharjo berupa atap balai kampung. Sementara di Kabupaten Bantul, gempa berdampak di 10 kapanewon, yakni Banguntapan, Bantul, Imogiri, Jetis, Kasihan, Pajangan, Pleret, Pundong, Sedayu, dan Srandakan. Kerusakan meliputi delapan rumah, dua tempat ibadah, satu fasilitas pemerintah, dua fasilitas pendidikan, serta satu fasilitas kesehatan. Adapun hingga laporan terakhir, BPBD DIY menyatakan tidak ada informasi dampak kerusakan maupun korban jiwa di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul. “Data bersifat sementara, dapat berubah sesuai update terbaru,” kata Ruruh. Sebelumnya, BMKG menyampaikan gempa bermagnitudo 6,2 tersebut berpusat di laut sekitar 89 kilometer tenggara Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 58 kilometer. Hasil pemodelan BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah DIY dengan intensitas berbeda. Di Kabupaten Bantul dan Sleman, guncangan dirasakan pada skala IV MMI, sedangkan di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul pada skala III MMI.
Yogyakarta
| Jumat, 6 Februari 2026
Polisi Amankan 21 Karung Cacahan Uang Rupiah di TPS Liar Kabupaten Bekasi
PIFA, Bekasi - Polisi mengamankan sebanyak 21 karung yang diduga berisi cacahan uang kertas rupiah di sebuah tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan material oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Langkah ini kami ambil untuk mencegah penyalahgunaan material tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah di Cikarang, Rabu (4/2). AKP Usep menjelaskan, temuan cacahan uang tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diperkuat oleh informasi di media sosial. Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung bergerak ke lokasi untuk mengamankan area dan barang bukti. “Kami mengamankan lokasi dan barang bukti agar tidak menjadi konsumsi publik yang tidak bertanggung jawab. Saat ini kami mengamankan sekitar 21 karung berisi cacahan kertas yang diduga merupakan potongan uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp2 ribu,” ujarnya. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa empat orang saksi, terdiri atas pemilik lahan serta tiga pekerja pemilah sampah. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk mendalami dugaan aktivitas pengelolaan sampah ilegal di lokasi tersebut. Polisi turut berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memastikan status cacahan tersebut, apakah merupakan uang asli, uang palsu, atau jenis limbah lainnya. “Sebab, bagaimanapun juga, uang adalah dokumen negara yang harus diamankan,” kata Usep. Sementara itu, Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, cacahan tersebut dipastikan merupakan uang rupiah asli. “Iya, itu cacahan uang asli,” kata Dedi. Ia menambahkan, pihaknya saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta kepolisian setempat untuk menelusuri asal-usul cacahan uang tersebut. Di sisi lain, pemilik lahan bernama Santo (65) mengaku tidak mengetahui bahwa material yang dibuang di lahannya merupakan potongan uang. Menurutnya, material tersebut digunakan untuk menguruk lahan yang dimanfaatkan sebagai tempat pemilahan sampah. “Awalnya saya memang butuh urugan, Pak. Kalau harus pakai biaya sendiri saya enggak kuat. Jadi waktu ada yang buang, ya dimanfaatkan saja. Saya enggak tahu kalau itu potongan uang,” ujar Santo. Santo menyebut pembuangan cacahan kertas tersebut dilakukan oleh seseorang berinisial K-S menggunakan mobil dump truck sejak sekitar enam bulan terakhir. Aktivitas pembuangan tidak berlangsung setiap hari, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu. “Setelah kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial, aktivitas pembuangan di lahan saya telah dihentikan. Sekarang tutup, kalau memang ada barang tidak diperbolehkan ya kita tutup,” katanya.
Bekasi
| Kamis, 5 Februari 2026
Sejarah Gedung Sate: Dari Kantor Kolonial hingga Ikon Jawa Barat
PIFA, Bandung - Gedung Sate merupakan salah satu bangunan paling ikonik di Bandung sekaligus simbol pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bangunan yang dikenal dengan ornamen enam tusuk menyerupai sate di puncak menaranya ini bukan sekadar landmark kota, tetapi juga saksi sejarah panjang perjalanan administrasi, politik, dan arsitektur di Indonesia. Awal Pembangunan di Masa Kolonial Gedung Sate mulai dibangun pada tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan gedung ini tidak terlepas dari rencana besar pemerintah kolonial yang saat itu berencana memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Kota Bandung dipilih karena letaknya yang strategis, iklimnya lebih sejuk, serta dianggap lebih aman dari ancaman serangan laut. Bangunan ini awalnya dirancang sebagai Gouvernements Bedrijven atau Kantor Departemen Perusahaan Pemerintah Hindia Belanda. Arsiteknya adalah J. Gerber, seorang arsitek Belanda yang memadukan gaya arsitektur Eropa dengan unsur lokal Nusantara. Proses pembangunannya melibatkan sekitar 2.000 pekerja, termasuk tenaga ahli dari Tiongkok dan masyarakat lokal. Arsitektur Unik: Perpaduan Barat dan Timur Salah satu keunikan Gedung Sate terletak pada gaya arsitekturnya. Gedung ini mengusung konsep Indo-Eropa, yaitu perpaduan arsitektur Renaissance Italia dengan elemen tradisional Indonesia, terutama pada bentuk atap yang menyerupai bangunan candi di Jawa. Ornamen enam tusuk di puncak menara Gedung Sate sering disalahartikan sebagai hiasan semata. Padahal, ornamen tersebut melambangkan biaya pembangunan gedung sebesar enam juta gulden pada masanya. Dari sinilah kemudian muncul sebutan populer “Gedung Sate” di kalangan masyarakat Bandung. Peran Strategis Pasca Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka, Gedung Sate mengalami perubahan fungsi. Bangunan ini kemudian digunakan sebagai pusat pemerintahan daerah. Sejak tahun 1980-an, Gedung Sate resmi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat, sekaligus pusat administrasi pemerintahan provinsi. Gedung ini juga memiliki nilai historis yang tinggi karena pernah menjadi lokasi peristiwa penting, termasuk insiden penyerangan oleh kelompok bersenjata pada 3 Desember 1945 yang menyebabkan tujuh pemuda pejuang gugur dalam upaya mempertahankan gedung dari pasukan Sekutu. Dari Kantor Pemerintahan ke Ikon Budaya Seiring waktu, Gedung Sate tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tetapi juga berkembang menjadi ikon budaya dan pariwisata Jawa Barat. Kawasan sekitarnya sering menjadi lokasi kegiatan publik, acara kenegaraan, hingga perayaan hari besar. Pada tahun 2017, Museum Gedung Sate resmi dibuka untuk umum. Museum ini menyajikan sejarah pembangunan, arsitektur, dan peran Gedung Sate dalam perjalanan Jawa Barat, lengkap dengan teknologi digital dan diorama interaktif. Simbol Jawa Barat hingga Kini Hingga hari ini, Gedung Sate tetap berdiri megah sebagai simbol pemerintahan, sejarah, dan identitas Jawa Barat. Keberadaannya merepresentasikan perjalanan panjang dari masa kolonial, era perjuangan kemerdekaan, hingga Indonesia modern. Lebih dari sekadar bangunan, Gedung Sate adalah pengingat bahwa Bandung dan Jawa Barat memiliki peran penting dalam sejarah bangsa—sebuah warisan arsitektur yang terus hidup dan relevan lintas generasi.
Bandung
| Selasa, 3 Februari 2026
Jawa Tengah Dilanda 45 Kejadian Bencana, Pemprov Imbau Warga Tetap Waspada
PIFA, Lokal - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sedikitnya terjadi 45 kejadian bencana alam di berbagai wilayah sepanjang 1–25 Januari 2025. Sejumlah bencana tersebut membuat masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi hujan masih tinggi. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan potensi hujan diperkirakan masih berlangsung hingga 9 Februari 2026. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, bencana yang terjadi meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran, serta cuaca ekstrem yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Akibat rangkaian bencana tersebut, tercatat tujuh orang meninggal dunia, lima orang mengalami luka-luka, 9.729 warga mengungsi, dan sebanyak 308.108 orang terdampak. Selain korban jiwa, bencana juga mengakibatkan kerusakan rumah tinggal, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan perikanan. Sumarno menyampaikan bahwa Pemprov Jateng telah melakukan berbagai langkah penanganan untuk merespons kondisi tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain rekayasa cuaca serta memastikan distribusi logistik bagi warga terdampak berjalan lancar. "Kami memastikan semua warga terdampak mendapatkan bantuan, dan tim di lapangan bisa bekerja tanpa kendala teknis," kata Sumarno di Semarang, Senin. Selain penyaluran bantuan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pemulihan akses jalur logistik yang terdampak bencana. Menurutnya, keberhasilan membuka kembali jalur distribusi sangat krusial agar bantuan pangan dan layanan medis dapat menjangkau lokasi pengungsian. Pemprov Jateng juga melakukan optimalisasi pompa air guna mempercepat penanganan banjir di sejumlah wilayah. Sementara di lokasi pengungsian, layanan pemulihan trauma dan psikososial turut disediakan bagi para korban. Anak-anak dan ibu-ibu yang terdampak banjir secara rutin mendapatkan pendampingan psikososial dan trauma healing dari petugas di lapangan. Meski saat ini fokus utama masih pada penyelamatan dan bantuan darurat, Sumarno menegaskan bahwa rencana rehabilitasi pascabencana telah disiapkan. Tahap perbaikan infrastruktur akan segera dilakukan setelah kondisi cuaca dinilai stabil. "Setelah situasi kedaruratan ini teratasi dan genangan benar-benar hilang, kami akan segera masuk ke tahap penanganan pascabencana untuk perbaikan infrastruktur yang rusak," ujarnya.
Jawa Tengah
| Selasa, 3 Februari 2026
Sejarah Julukan Kota Kembang dan Paris van Java yang Melekat pada Bandung
PIFA, Bandung - Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak julukan. Dua di antaranya yang paling populer dan terus melekat hingga kini adalah “Kota Kembang” dan “Paris van Java”. Julukan-julukan tersebut bukan sekadar sebutan romantis, melainkan lahir dari latar sejarah, kondisi geografis, hingga perkembangan sosial budaya kota Bandung pada masa lalu. Asal-usul Julukan Kota Kembang Julukan Kota Kembang diyakini muncul pada masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, Bandung dikenal sebagai kota yang dipenuhi taman-taman indah, pepohonan rindang, dan bunga-bunga yang tumbuh subur. Letak geografis Bandung yang berada di dataran tinggi dengan iklim sejuk membuat berbagai jenis tanaman hias mudah berkembang. Pemerintah kolonial kala itu memang menata Bandung sebagai kota peristirahatan dan hunian elite Eropa. Banyak rumah besar dengan halaman luas, ditata dengan taman dan bunga warna-warni. Pemandangan inilah yang kemudian melahirkan citra Bandung sebagai kota yang cantik dan asri, layaknya bunga yang bermekaran. Selain itu, istilah Kota Kembang juga kerap dimaknai sebagai simbol keindahan warganya, khususnya perempuan Bandung yang dikenal anggun dan menawan. Makna simbolik ini semakin memperkuat popularitas julukan tersebut di kalangan masyarakat. Lahirnya Julukan Paris van Java Sementara itu, julukan Paris van Java mulai populer sekitar dekade 1920–1930-an. Bandung saat itu berkembang pesat sebagai pusat gaya hidup kaum elite Eropa di Hindia Belanda. Jalan Braga menjadi ikon utama, dipenuhi butik mode, kafe, restoran, bioskop, dan pertokoan mewah yang mengadopsi gaya Eropa modern. Arsitektur bangunan di Bandung banyak mengusung gaya art deco dan modernisme, mirip dengan kota-kota besar di Eropa. Suasana ini mengingatkan para pendatang Eropa pada Paris, ibu kota Prancis yang dikenal sebagai pusat mode, seni, dan budaya. Dari situlah muncul sebutan Paris van Java, yang secara harfiah berarti “Paris di Pulau Jawa”. Julukan ini juga mencerminkan gaya hidup kosmopolitan Bandung pada masa itu. Kota ini menjadi pusat pergaulan, hiburan, dan kreativitas, sekaligus tempat lahirnya tren busana dan gaya hidup modern di Hindia Belanda. Bandung dalam Perubahan Zaman Seiring berjalannya waktu, wajah Bandung tentu mengalami banyak perubahan. Pembangunan kota, pertumbuhan penduduk, dan dinamika sosial membawa tantangan tersendiri bagi identitas Bandung. Namun, julukan Kota Kembang dan Paris van Java tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Kedua julukan tersebut kini lebih dimaknai sebagai warisan sejarah dan identitas budaya. Taman kota, ruang terbuka hijau, kawasan heritage, serta geliat industri kreatif menjadi upaya untuk mempertahankan ruh Bandung sebagai kota yang indah, kreatif, dan berkarakter. Makna Julukan bagi Identitas Bandung Julukan Kota Kembang dan Paris van Java bukan hanya romantisme masa lalu, melainkan cerminan perjalanan panjang Bandung sebagai kota yang terus berkembang. Keduanya menggambarkan keindahan alam, tata kota, serta dinamika budaya yang pernah dan masih melekat hingga hari ini. Di tengah modernisasi, julukan-julukan tersebut menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keindahan, kreativitas, dan karakter Bandung agar tetap menjadi kota yang nyaman ditinggali sekaligus memikat untuk dikunjungi.
Lokal
| Senin, 2 Februari 2026
BNPB: 57 Jenazah Korban Longsor Bandung Barat Berhasil Diidentifikasi dan Diserahkan ke Keluarga
PIFA, Bandung - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi sebanyak 57 jenazah korban bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Seluruh jenazah yang telah teridentifikasi tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, proses identifikasi dilakukan berdasarkan pencocokan data antemortem dan postmortem yang dikumpulkan oleh tim DVI sejak hari pertama pelaksanaan evakuasi. Berdasarkan data sementara hingga Minggu (1/2) pukul 16.00 WIB, tim SAR gabungan telah mengirimkan sebanyak 74 kantong jenazah ke pos DVI untuk menjalani proses identifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 kantong jenazah masih dalam tahap pemeriksaan dan pencocokan identitas oleh tim forensik. Sementara itu, BNPB juga mengonfirmasi bahwa berdasarkan data awal dan pembaruan terkini, sebanyak 517 jiwa pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Namun, masih terdapat 159 jiwa yang memilih bertahan di lokasi pengungsian. Abdul menegaskan, proses identifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan kepastian identitas korban sebelum diserahkan kepada keluarga. Koordinasi lintas instansi yang melibatkan Polri, BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, serta rumah sakit rujukan terus dilakukan guna mempercepat penanganan korban bencana. BNPB juga mengimbau keluarga korban yang masih menunggu hasil identifikasi agar terus berkoordinasi dengan posko resmi sehingga memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi.
Bandung
| Senin, 2 Februari 2026
Evakuasi Longsor Pasirlangu Bertambah, Tim SAR Temukan Empat Kantong Jenazah di Hari Kedelapan
PIFA, Bandung – Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan kembali mengevakuasi empat kantong jenazah korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada pagi hari kedelapan operasi pencarian, Sabtu. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan keempat kantong jenazah tersebut ditemukan di sejumlah titik pencarian (worksite) berbeda dalam waktu kurang dari dua jam. “Penemuan pertama terjadi pada pukul 09.29 WIB di Worksite B2 sektor B. Selanjutnya pada pukul 10.23 WIB tim mengevakuasi kantong jenazah di Worksite A1, dan pada pukul 10.58 serta 11.19 WIB kembali ditemukan dua kantong jenazah di Worksite A2,” ujar Ade di Bandung. Dengan tambahan temuan tersebut, total kantong jenazah yang berhasil dievakuasi hingga Sabtu pukul 11.30 WIB mencapai 64 kantong. Sementara itu, jumlah korban yang masih dinyatakan dalam pencarian (DP) diperkirakan sekitar 16 jiwa. Ade menjelaskan, pada hari kedelapan operasi SAR, pencarian korban masih dilakukan secara intensif dengan membagi personel ke dalam tiga sektor utama, yakni sektor A, B, dan C. Metode pencarian dilakukan secara manual, menggunakan anjing pelacak (K9), serta didukung alat berat. “Sebanyak 3.675 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, dengan dukungan 17 unit alat berat dan 22 ekor anjing pelacak K9 yang disebar di seluruh sektor pencarian,” katanya. Sementara itu, hingga saat ini Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri telah berhasil mengidentifikasi 49 kantong jenazah dari total 50 kantong jenazah yang telah masuk proses identifikasi. Sebanyak 13 kantong jenazah lainnya masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Ade menambahkan, operasi pencarian korban longsor akan terus dilanjutkan sesuai dengan ketetapan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang menetapkan status tanggap darurat bencana longsor selama dua pekan. “Sesuai arahan Kepala Basarnas, operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan masa tanggap darurat yang telah ditetapkan oleh Bupati Bandung Barat hingga 6 Februari 2026,” pungkasnya.
Bandung
| Sabtu, 31 Januari 2026
Cireng, Kudapan Khas Bandung yang Gurih dan Kenyal, Ini Cara Membuatnya di Rumah
PIFA, Bandung - Cireng merupakan salah satu kudapan khas Bandung yang hingga kini masih digemari berbagai kalangan. Nama cireng sendiri berasal dari singkatan aci digoreng, yang merujuk pada bahan utamanya, yaitu tepung tapioka atau aci. Teksturnya yang kenyal di bagian dalam dan renyah di luar membuat cireng cocok dinikmati sebagai camilan sore atau teman minum teh. Membuat cireng ternyata tidak sulit dan bisa dilakukan di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Kunci utama cireng yang enak terletak pada teknik pembuatan biang adonan agar hasilnya empuk dan tidak keras. Bahan-bahan Untuk membuat cireng khas Bandung, bahan yang dibutuhkan antara lain tepung tapioka, bawang putih, daun bawang, garam, merica, air, dan minyak goreng. Kaldu bubuk bisa ditambahkan sesuai selera untuk memperkuat rasa gurih. Langkah Pembuatan Langkah pertama adalah merebus air bersama bawang putih halus, garam, merica, dan kaldu bubuk hingga mendidih dan aroma bumbu keluar. Setelah itu, ambil beberapa sendok tepung tapioka dan masukkan ke dalam air rebusan tersebut. Aduk hingga mengental dan berubah menjadi adonan bening. Proses ini dikenal sebagai pembuatan biang cireng. Biang yang masih hangat kemudian dicampurkan dengan sisa tepung tapioka dan irisan daun bawang. Aduk perlahan hingga tercampur rata. Adonan cireng sebaiknya tidak diuleni terlalu kuat agar teksturnya tetap empuk setelah digoreng. Setelah adonan tercampur, bentuk cireng sesuai selera dengan cara memipihkan adonan. Cireng kemudian digoreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga bagian luar kering dan berwarna putih kekuningan. Tips Agar Cireng Tidak Keras Agar cireng tetap empuk dan tidak alot, gunakan api sedang saat menggoreng dan pastikan minyak tidak terlalu panas. Selain itu, adonan cukup diaduk sampai tercampur, tidak perlu diuleni berlebihan. Penggunaan biang adonan juga menjadi kunci utama keberhasilan cireng yang kenyal. Cireng paling nikmat disantap selagi hangat, biasanya disajikan bersama sambal rujak, saus kacang, atau sambal kecap pedas. Dengan resep sederhana ini, cireng khas Bandung bisa menjadi camilan rumahan yang praktis dan lezat.
Bandung
| Kamis, 29 Januari 2026
Berita Rekomendasi
Lokal
Pemda Sekadau Laksanakan Penyerahan SK Ke 120 CPNS dan 195 PPPK Guru
Berita Sekadau, PIFA – Pemda Sekadau melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sekadau menggelar acara Penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru dilingkungan Pemkab Sekadau, dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Sekadau, pada Rabu (11/5/2022). Acara penyerahan SK CPNS dan PPPK Guru tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sekadau Subandrio didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau Mohammad Isa dan Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Sabas. Pada kesempatan tersebut Subandrio mengatakan bahwa hari ini merupakan salah satu tahapan dari proses yang cukup panjang untuk menjadi CPNS. Dimulai dari tahapan awal sejak awal tahun 2021 sampai pada awal tahun 2022 ini. “Bapak ibu bertugas akan tersebar diseluruh wilayah di Kabupaten Sekadau, dan perlu saya ingatkan sesuai sistem yang ada sekarang bahwa pada tempat tugas sudah dipilih sewaktu mendaftar, kecuali yang lulus peringkat 2 dan peringkat 3 terbaik itu dari sistem oleh panitia seleksi nasional,” jelas Subandrio. Selain itu, Subandrio juga menegaskan para CPNS tersebut sudah membuat pernyataan tidak akan mengusulkan pindah antar unit kerja minimal 5 tahun dan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Sekadau minimal 10 tahun setelah diangkat menjadi PNS. “Kabupaten Sekadau kedepannya berada ditangan bapak ibu, mari kita bahu membahu membangun Kabupaten Sekadau dalam mewujudkan sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Semua itu dimulai dari diri sendiri untuk dapat bekerja keras dalam mengembangkan diri,” tandasnya. Sementara itu, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau Sabas menyebutkan bahwa SK CPNS yang akan diserahkan pada hari ini telah melalui berbagai tahap serta proses dengan waktu yang cukup panjang diawali dari pendaftaran online bulan Oktober 2021 hingga penetapan SK CPNS sesuai petunjuk Panselnas TMT CPNS pada 1 Maret 2022. “Seleksi yang panjang tersebut dapat kami laporkan bahwa untuk total pendaftar awal yaitu 1723 peserta yang memperebutkan sebanyak 149 formasi, namun peserta yang lolos sebanyak 120 orang saja, jadi formasi yang lowong atau tidak terisi yaitu sebanyak 29 formasi,” sebut Sabas. Adapun jumlah keseluruhan pada pengangkatan CPNS Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2021 yaitu sebanyak 120 orang. Selain itu jumlah PPPK Guru Tahap 1 Kabupaten Sekadau sebanyak 96 orang, serta jumlah PPPK Guru Tahap 2 Kabupaten Sekadau sebanyak 99 orang. Turut hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum Setda Sekadau Abdul Gani, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Suhardi serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Paulus Ugang. (ja)
Sekadau
| Kamis, 12 Mei 2022
Lokal
Midji-Didi Paparkan Target Peningkatan Tata Kelola Kalbar dalam Debat Pamungkas
PIFA, LOKAL — Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono (Midji-Didi), menyampaikan visi, misi, dan program kerja dengan detail dalam debat publik ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Aston Pontianak Hotel. Tema debat kali ini berfokus pada politik, hukum, hak asasi manusia (HAM), serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.Dalam debat tersebut, Midji-Didi tampil serasi dengan setelan jas putih, menekankan berbagai pencapaian yang telah diraih Kalbar dan target ambisius yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang. Sutarmidji, yang akrab disapa Midji, menyampaikan bahwa indeks reformasi hukum Kalbar saat ini berada di angka 82,10 (kategori baik), dengan target peningkatan hingga nilai 95 di masa depan.“Kami berkomitmen mempertahankan kategori tertinggi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, bahkan meningkatkan nilainya lebih tinggi lagi. Ini adalah bentuk evaluasi langsung dari pemerintah pusat,” ujar Midji.Target Indikator PembangunanSelain reformasi hukum, Midji memaparkan target peningkatan di berbagai bidang, seperti:Indeks Pembangunan Gender: Saat ini berada di angka 88,06, dengan target peningkatan menjadi 90.Indeks Pemberdayaan Gender: Dari nilai 73,05, direncanakan meningkat hingga 82.Indeks Ketimpangan Gender: Berkurang dari 0,493 menjadi lebih rendah untuk meningkatkan kesetaraan.Indeks Pembangunan Kebudayaan: Dari nilai 55,15, akan ditingkatkan hingga mencapai minimal 65.Indeks Reformasi Birokrasi: Dari 70,2 (BB) menjadi kategori A.Dalam bidang pelayanan publik, Midji menyoroti bahwa Kalbar saat ini sudah mendapatkan nilai 4,42 dari skala 5, dengan rencana peningkatan menjadi nilai sempurna (5). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berada di nilai 71,54 (BB) juga diupayakan naik ke kategori A.Prestasi Digital dan Anti KorupsiMidji turut menyoroti pencapaian Kalbar dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 3,58, yang menjadikannya terbaik kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks perilaku anti-korupsi saat ini berada di angka 3,92 dan ditargetkan meningkat ke predikat sangat baik (A).“Yang paling membanggakan, Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK memberi nilai 96,74 kepada Kalbar. Target kami lima tahun ke depan adalah mencapai nilai sempurna, yakni 100,” tegas Midji.Dengan visi yang jelas dan program yang konkret, Midji-Didi menunjukkan komitmennya untuk membawa Kalbar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih maju, bersih, dan berintegritas tinggi.
Kalbar
| Senin, 18 November 2024
Lokal
Manfaatkan Lahan Kritis, Gemawan Bersama Koperasi Konsumen BAGERI dan Kelompok Perempuan Tanam Sorgum
Berita Mempawah, PIFA - Bersama kelompok Perempuan Desa Sekabuk, Gemawan dan Koperasi Konsumen Batas Negeri Indonesia (BAGERI) melaksanakan penanaman sorgum di lahan kritis yang berada di Desa Sekabuk, Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah, Minggu (10/4/2022). Penanaman ini merupakan bentuk implementasi tindak lanjut dari pertemuan workshop pengelolaan dan perlindungan sumber penghidupan yang dilaksanakan beberapa bulan lalu di Mempawah. Ketua Koperasi BAGERI, Wahyu Widayati, mengatakan bahwa sorgum merupakan tanaman alternatif pangan lahan kering yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. "Sorgum yang diolah dapat membantu mengontrol gula darah, kolesterol, dan dapat menjaga berat badan," jelasnya. Sorgum merupakan tanaman berumur pendek yang dikenal di daerah Nusa Tenggara. Tanaman ini berasal dari sub sahara Afrika. Karakternya yang khas lahan kering dan tidak terlalu sulit dirawat membuka peluang pengembangannya di kawasan kritis. "Sorgum dapat hidup di sela-sela tanaman kayu, sehingga mudah sekali mengembangkannya," paparnya lagi. Tidak hanya biji sorgum saja yang bisa diolah, produk turunan seperti batang, akar, dan daunnya diyakini memiliki banyak manfaat. "Batang sorgum dapat dijadikan gula dan kecap, akarnya dapat dijadikan kopi, daun sorgum dapat diolah menjadi pupuk dan pakan ternak. Dedak sorgum dapat dijadikan sebagai pelet ikan dan pakan ternak," pegiat sorgum ini menjelaskan lebih lanjut. Lani Ardiansyah, Koordinator CO Gemawan di Mempawah, menyebutkan penanaman sorgum ini merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam di tingkat desa. "Kali ini kami melibatkan kelompok perempuan di Desa Sekabuk agar mereka memiliki alternatif sumber penghidupan untuk mendukung ekonomi keluarga," terang Ucup, sapaannya. Keterlibatan kelompok perempuan ini bukan tanpa alasan. Gemawan ingin kelompok rentan, termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya dapat setara dan berdaya dalam mengakses ruang-ruang hidup yang ada di desa. "SDGs 5 menggariskan keharusan keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola dan memperoleh manfaat dari sumber penghidupan yang ada," tambahnya lagi. GESI, gender equality and social inclusion, saat ini menjadi perspektif utama dalam rekayasa sosial yang dilakukan para stakeholder. Pendekatan GESI merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam memfasilitasi proses penerapan perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang tidak hanya memberikan perhatian pada perempuan dan laki-laki saja, tetapi juga pada kelompok marjinal yang di dalamnya terdapat perempuan dan laki-laki. Melalui perspektif GESI, kelompok marjinal akan memperoleh perhatian yang setara dalam interaksi sosial mereka. "Pengarusutamaan GESI dalam proses pengorganisasian di tingkat tapak memang menjadi bagian integral Gemawan sejak dulu. Karena itu pula ruang aktivitas Gemawan pasti di titik-titik marjinal khususnya di desa," tambah Ucup. Sementara itu, Susida, Ketua TP PKK Desa Sekabuk, menyambut baik kegiatan penanaman ini. "Bentuk kolaborasi seperti inilah yang harus kita jalin, apalagi kami ini merupakan kader-kader yang baru, tentunya perlu pendampingan serta masukan yang mengarah pada kemajuan, mulai dari sumberdaya manusia serta pembangunan sumberdaya alamnya," terang Susida. "Desa Sekabuk mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Kawasan itu bisa kita olah menjadi lahan yang produktif sehingga menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai jual yang sangat besar dan memberikan manfaat bagi warga desa," tambahnya. (ja)
Mempawah
| Sabtu, 16 April 2022