Politik
Anies Diajak AHY Keliling Museum SBY-ANI
PIFA, Politik - Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6) ini. Dikutip dari detikcom, kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY-ANI disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Momen AHY menyambut Anies itu dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dalam foto yang diberikan, tampak Anies dan AHY berfoto di depan foto SBY dan Ani Yudhoyono di salah satu bagian museum. "Di Museum dan Galeri SBY-ANI," ujar Syahrial. Syahrial menyebut AHY sempat mengajak Anies berkeliling museum. Setelah itu, Anies baru bertemu dengan SBY secara terbatas. "Sebelum melaksanakan pertemuan terbatas, Ketum AHY mengajak dan mendampingi Anies berkeliling ke museum," kata dia. "Bapak (SBY) nggak ikut nyambut Anies. Di pertengahan meninjau museum, baru Bapak masuk," imbuhnya. Saat ini, Demokrat bersama NasDem dan PKS telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Namun, mereka belum menentukan cawapres untuk mendampingi Anies. Pertemuan dengan SBY pada hari ini disebut membahas situasi politik terkini sekaligus membahas strategi deklarasi capres-cawapres. (ap)
Jawa Timur
| Sabtu, 3 Juni 2023
Trending
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025
Kampanye di Sintang, Sutarmidji Raih Dukungan Lintas Etnis dan Agama untuk Pilgub Kalbar 2024
Kalbar
| Kamis, 31 Oktober 2024
Dukung Megawati, Ribuan Kader PDIP Solo Gelar Aksi Cap Jempol Darah
Indonesia
| Jumat, 10 Januari 2025
Fokus ke RANS, Raffi Ahmad Tolak Semua Tawaran Partai Politik Pemilu 2024
Indonesia
| Kamis, 17 Agustus 2023
Eks Pejabat MA Zarof Ricar Didakwa Terima Rp 915 Miliar dan 51 Kg Emas
Indonesia
| Senin, 10 Februari 2025
Ingatkan Masyarakat Hati-hati Memilih, Jokowi Pernah Sebut 7 Nama Cawapres Ganjar
Indonesia
| Senin, 15 Mei 2023
Survei LPI Ungkap Ganjar Pranowo Capres Pilihan Emak-emak
Indonesia
| Kamis, 10 Agustus 2023
Hasil Survei Pilkada Kalbar 2024 ER Academy: Muda Mahendrawan Unggul
Kalbar
| Jumat, 12 Juli 2024
Ganjar Klaim Ada Parpol Tambahan Bergabung Dukung Dirinya
Indonesia
| Minggu, 4 Juni 2023
Tok! KPU Tetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wapres Terpilih
Indonesia
| Rabu, 24 April 2024
Berita Terbaru
Politik
Partai Perorangan Dinilai Untungkan PSI dan Jokowi
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa konsep partai perorangan akan memberikan keuntungan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan Presiden RI Joko Widodo."Saling melengkapi, dan saling menguntungkan," ujar Agung seperti dikutip dari Antara, Selasa.Menurutnya, konsep ini akan membawa keuntungan politik bagi PSI apabila Jokowi memutuskan bergabung dengan partai tersebut. Hal ini sejalan dengan wacana yang berkembang mengenai keinginan Jokowi untuk membentuk partai super tbk.Agung menjelaskan bahwa basis pemilih Jokowi yang kuat dan solid dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen dalam Pemilu 2029. "PSI memiliki basis politik yang berkembang, tetapi mereka masih butuh figur sentral. Kehadiran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, atau Bobby Nasution memungkinkan PSI lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada," paparnya.Di sisi lain, lanjutnya, konsep partai perorangan PSI juga dinilai menguntungkan bagi Jokowi yang membutuhkan kendaraan politik pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden. "Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang," ungkapnya.Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa konsep partai perorangan PSI sejalan dengan gagasan partai super tbk yang ingin diwujudkan oleh Jokowi. Partai dengan model ini memungkinkan operasionalnya lebih menyerupai perusahaan dengan sistem kepemimpinan kolektif."Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya," tutupnya.
Indonesia
| Selasa, 11 Maret 2025
Politik
SBY Optimis Indonesia di Bawah Prabowo Mampu Menjaga Demokrasi
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini disampaikannya dalam acara bedah buku Standing Firm for Indonesia's Democracy di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (7/3).SBY mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi secara global, termasuk di negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pejuang demokrasi. “Banyak pertanyaan, saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Set back, regression of democracy around the globe,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (10/3).Dalam diskusi tersebut, SBY menegaskan bahwa demokrasi harus terus dijaga oleh semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk berjuang melawan segala hal yang dapat merusak demokrasi, konstitusi, serta sistem checks and balances dalam pemerintahan.“Kalau bicara demokrasi kita, mari kita jaga. Fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” tegasnya.Sebagai mantan presiden, SBY menegaskan peranannya dalam mendukung pemerintahan saat ini, termasuk kepemimpinan Presiden Prabowo. “Sebagai orang tua, sebagai former leader, tentu saya wajib mendukung pemimpin-pemimpin setelah saya, termasuk sekarang Presiden Prabowo. I should be part of the solution, I should be part of progress,” ujar pendiri Partai Demokrat ini.SBY juga mengungkapkan bahwa ia kerap berkomunikasi dengan Presiden Prabowo mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pihak-pihak yang memberikan kritik.“Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara istana dengan mereka yang menyampaikan kritiknya, dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” jelasnya.Lebih lanjut, SBY menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada resources yang dimiliki, political resources and economic resources untuk mengatasi situasi yang ada,” tuturnya.Sementara itu, Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku Standing Firm for Indonesia's Democracy, menjelaskan bahwa judul tersebut dipilih karena menggambarkan bagaimana SBY menjaga demokrasi di Indonesia selama menjabat sebagai presiden.“Yang paling menonjol adalah bagaimana SBY menjaga demokrasi di Indonesia. Sebagai presiden dengan kekuasaan yang begitu tinggi, sebetulnya Pak SBY bisa melakukan hal sebaliknya, tapi itu tidak dilakukan,” ungkap Wahyu.Dalam acara tersebut, SBY juga berbagi pengalaman pribadinya sebagai prajurit TNI yang telah lama menghargai kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa kebebasan berbicara adalah hak yang harus dihormati.“Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” kata SBY. “My thesis sejak itu: freedom of speech apabila digunakan secara tepat, itu hak, we have to respect it,” tambahnya.Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Ahmadi, turut menyoroti relevansi tema buku Standing Firm for Indonesia's Democracy dalam konteks demokrasi saat ini. Ia menekankan bahwa SBY adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia pascareformasi, sehingga peranannya dalam konsolidasi demokrasi sangat penting.Buku Standing Firm for Indonesia's Democracy sendiri merupakan hasil wawancara mendalam antara SBY dan para akademisi Jepang, yang menggali pengalaman serta pemikirannya selama memimpin Indonesia dalam masa transisi demokrasi.
Indonesia
| Senin, 10 Maret 2025
Politik
Ini Duduk Perkara Perusahaan Jusuf Hamka Gugat Hary Tanoe
PIFA.CO.ID, POLITIK - PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yang dikelola oleh Jusuf Hamka, mengajukan gugatan terhadap pengusaha terkenal Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum terkait transaksi surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD).Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan ini didaftarkan dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada 25 Februari 2025.Selain Hary Tanoe, CMNP juga menggugat PT MNC Asia Holding Tbk (sebelumnya PT Bhakti Investama Tbk), Tito Sulistio, dan Teddy Kharsadi sebagai pihak tergugat. CMNP mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum terkait transaksi yang dilakukan pada tahun 1999, yang disebut telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan.Dalam pernyataannya, CMNP meminta pengadilan menyatakan sahnya penyitaan aset milik Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding sebagai jaminan hukum. MNC Group, sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi sebagai broker atau perantara, menegaskan bahwa setelah transaksi berlangsung pada 1999, segala korespondensi dilakukan langsung antara CMNP dan Unibank, yang pada akhirnya mengalami likuidasi sebelum dapat melunasi NCD kepada CMNP pada 2001.
Jakarta
| Minggu, 9 Maret 2025
Berita Populer
Politik
Anies Diajak AHY Keliling Museum SBY-ANI
PIFA, Politik - Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6) ini. Dikutip dari detikcom, kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY-ANI disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Momen AHY menyambut Anies itu dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dalam foto yang diberikan, tampak Anies dan AHY berfoto di depan foto SBY dan Ani Yudhoyono di salah satu bagian museum. "Di Museum dan Galeri SBY-ANI," ujar Syahrial. Syahrial menyebut AHY sempat mengajak Anies berkeliling museum. Setelah itu, Anies baru bertemu dengan SBY secara terbatas. "Sebelum melaksanakan pertemuan terbatas, Ketum AHY mengajak dan mendampingi Anies berkeliling ke museum," kata dia. "Bapak (SBY) nggak ikut nyambut Anies. Di pertengahan meninjau museum, baru Bapak masuk," imbuhnya. Saat ini, Demokrat bersama NasDem dan PKS telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Namun, mereka belum menentukan cawapres untuk mendampingi Anies. Pertemuan dengan SBY pada hari ini disebut membahas situasi politik terkini sekaligus membahas strategi deklarasi capres-cawapres. (ap)
Jawa Timur
| Sabtu, 3 Juni 2023
Politik
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI, Marwan Cik Asan, meminta pemerintah untuk memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah hanya berlaku bagi kalangan masyarakat atas.Menurut Marwan, kebijakan selektif penerapan PPN 12 persen ini adalah langkah yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan PPN yang mendukung kepentingan rakyat."Kami mendukung kebijakan perpajakan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli mereka, serta mendorong pemerataan ekonomi," kata Marwan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Marwan menyatakan bahwa penerapan UU HPP tidak akan menyasar kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini merupakan salah satu usulan dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI agar UU HPP tidak diterapkan pada bahan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, serta objek usaha lainnya seperti UMKM."Barang dan jasa yang tetap diberikan pembebasan PPN dengan tarif 0 persen antara lain adalah kebutuhan pokok," tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.Selain itu, Marwan mengapresiasi pemerintah yang telah menyiapkan berbagai perlindungan dan insentif bagi masyarakat dalam rangka penerapan kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen ini. Ia mendorong pemerintah untuk melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun seperti yang telah diumumkan sebelumnya."Kebijakan ini sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah telah menyiapkan perlindungan atau insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM sesuai usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Tolong pastikan ini tepat sasaran," tegas Marwan. (Ant)
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025
Politik
Kampanye di Sintang, Sutarmidji Raih Dukungan Lintas Etnis dan Agama untuk Pilgub Kalbar 2024
PIFA, Lokal - Ratusan warga Kabupaten Sintang tampak antusias menyambut kedatangan Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, di Posko Relawan Pendekar Kapuas Raya, Jalan Oevang Oeray, Baning Kota, Kecamatan Sintang, Rabu (30/10) malam.Kehadiran Sutarmidji, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023, diterima dengan sambutan meriah melalui tarian multietnis, menandakan dukungan dari berbagai kalangan dan simbol keberagaman.Bupati Sintang, Jarot Winarno, turut hadir dalam kampanye dialogis tersebut, didampingi sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Sintang. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda, menunjukkan kepercayaan yang kuat pada Sutarmidji sebagai pemimpin yang mewakili seluruh lapisan masyarakat.“Sintang adalah rumah bagi keberagaman, dan kami percaya, Bang Midji adalah pemimpin yang bisa mengayomi semua,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.Ini bukan kali pertama Sutarmidji menyambangi Kabupaten Sintang, yang dikenal dengan sebutan Bumi Senentang. Dalam beberapa hari ke depan, ia dijadwalkan menggelar berbagai kegiatan kampanye untuk bertemu masyarakat, relawan, dan simpatisan guna memperkokoh dukungan menuju Pemilihan Gubernur yang akan digelar pada 27 November 2024.Safari politik yang digelar Sutarmidji, yang akrab disapa Bang Midji, tak hanya sebatas kampanye, melainkan sebagai wadah untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Dengan menyerap kebutuhan dan aspirasi warga, Sutarmidji berharap visinya dapat semakin relevan dengan tantangan pembangunan Kalbar ke depan.Sebagai pasangan calon yang didukung oleh delapan partai politik besar – Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, dan Perindo – Sutarmidji dan pasangannya Didi Haryono mendapatkan kepercayaan besar dari koalisi partai yang mendukung program pembangunan mereka.“Dukungan dari masyarakat Kalbar, khususnya di Sintang, sangat menguatkan keyakinan kami untuk membawa Kalbar ke arah yang lebih baik,” ucap Sutarmidji di sela-sela kegiatan.Dalam kampanye kali ini, suasana dialogis tercipta dengan hangat, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan mereka. Sutarmidji menegaskan bahwa aspirasi ini akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan, dengan komitmen menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar.
Kalbar
| Kamis, 31 Oktober 2024
Feeds
Partai Perorangan Dinilai Untungkan PSI dan Jokowi
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa konsep partai perorangan akan memberikan keuntungan bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan Presiden RI Joko Widodo."Saling melengkapi, dan saling menguntungkan," ujar Agung seperti dikutip dari Antara, Selasa.Menurutnya, konsep ini akan membawa keuntungan politik bagi PSI apabila Jokowi memutuskan bergabung dengan partai tersebut. Hal ini sejalan dengan wacana yang berkembang mengenai keinginan Jokowi untuk membentuk partai super tbk.Agung menjelaskan bahwa basis pemilih Jokowi yang kuat dan solid dapat menjadi modal besar bagi PSI untuk menembus parlemen dalam Pemilu 2029. "PSI memiliki basis politik yang berkembang, tetapi mereka masih butuh figur sentral. Kehadiran Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, atau Bobby Nasution memungkinkan PSI lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada," paparnya.Di sisi lain, lanjutnya, konsep partai perorangan PSI juga dinilai menguntungkan bagi Jokowi yang membutuhkan kendaraan politik pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden. "Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang," ungkapnya.Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa konsep partai perorangan PSI sejalan dengan gagasan partai super tbk yang ingin diwujudkan oleh Jokowi. Partai dengan model ini memungkinkan operasionalnya lebih menyerupai perusahaan dengan sistem kepemimpinan kolektif."Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya," tutupnya.
Indonesia
| Selasa, 11 Maret 2025
SBY Optimis Indonesia di Bawah Prabowo Mampu Menjaga Demokrasi
PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini disampaikannya dalam acara bedah buku Standing Firm for Indonesia's Democracy di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (7/3).SBY mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi secara global, termasuk di negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pejuang demokrasi. “Banyak pertanyaan, saat ini di seluruh dunia ada kemunduran demokrasi. Set back, regression of democracy around the globe,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (10/3).Dalam diskusi tersebut, SBY menegaskan bahwa demokrasi harus terus dijaga oleh semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk berjuang melawan segala hal yang dapat merusak demokrasi, konstitusi, serta sistem checks and balances dalam pemerintahan.“Kalau bicara demokrasi kita, mari kita jaga. Fight for democracy, fight against segala sesuatu yang merusak demokrasi, yang merusak konstitusi, yang merusak kerangka bernegara, yang merusak adanya checks and balances,” tegasnya.Sebagai mantan presiden, SBY menegaskan peranannya dalam mendukung pemerintahan saat ini, termasuk kepemimpinan Presiden Prabowo. “Sebagai orang tua, sebagai former leader, tentu saya wajib mendukung pemimpin-pemimpin setelah saya, termasuk sekarang Presiden Prabowo. I should be part of the solution, I should be part of progress,” ujar pendiri Partai Demokrat ini.SBY juga mengungkapkan bahwa ia kerap berkomunikasi dengan Presiden Prabowo mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pihak-pihak yang memberikan kritik.“Saya sudah sampaikan kepada Presiden Prabowo beberapa saat yang lalu pentingnya meningkatkan komunikasi yang genuine antara istana dengan mereka yang menyampaikan kritiknya, dan Pak Prabowo mengatakan, ‘Kami terus meningkatkan kualitas komunikasi’,” jelasnya.Lebih lanjut, SBY menyatakan optimisme terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. “Saya yakin pemerintah ini bisa, Presiden Prabowo bisa. Masih ada resources yang dimiliki, political resources and economic resources untuk mengatasi situasi yang ada,” tuturnya.Sementara itu, Wahyu Prasetiawan, salah satu editor buku Standing Firm for Indonesia's Democracy, menjelaskan bahwa judul tersebut dipilih karena menggambarkan bagaimana SBY menjaga demokrasi di Indonesia selama menjabat sebagai presiden.“Yang paling menonjol adalah bagaimana SBY menjaga demokrasi di Indonesia. Sebagai presiden dengan kekuasaan yang begitu tinggi, sebetulnya Pak SBY bisa melakukan hal sebaliknya, tapi itu tidak dilakukan,” ungkap Wahyu.Dalam acara tersebut, SBY juga berbagi pengalaman pribadinya sebagai prajurit TNI yang telah lama menghargai kebebasan berekspresi. Ia menegaskan bahwa kebebasan berbicara adalah hak yang harus dihormati.“Waktu saya masih sangat muda, we love democracy. Kalau yang disampaikan mahasiswa itu ekspresi dari freedom of speech, mengapa kita menjadi gusar?” kata SBY. “My thesis sejak itu: freedom of speech apabila digunakan secara tepat, itu hak, we have to respect it,” tambahnya.Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Ahmadi, turut menyoroti relevansi tema buku Standing Firm for Indonesia's Democracy dalam konteks demokrasi saat ini. Ia menekankan bahwa SBY adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia pascareformasi, sehingga peranannya dalam konsolidasi demokrasi sangat penting.Buku Standing Firm for Indonesia's Democracy sendiri merupakan hasil wawancara mendalam antara SBY dan para akademisi Jepang, yang menggali pengalaman serta pemikirannya selama memimpin Indonesia dalam masa transisi demokrasi.
Indonesia
| Senin, 10 Maret 2025
Ini Duduk Perkara Perusahaan Jusuf Hamka Gugat Hary Tanoe
PIFA.CO.ID, POLITIK - PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yang dikelola oleh Jusuf Hamka, mengajukan gugatan terhadap pengusaha terkenal Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan ini menyangkut dugaan perbuatan melawan hukum terkait transaksi surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD).Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, gugatan ini didaftarkan dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada 25 Februari 2025.Selain Hary Tanoe, CMNP juga menggugat PT MNC Asia Holding Tbk (sebelumnya PT Bhakti Investama Tbk), Tito Sulistio, dan Teddy Kharsadi sebagai pihak tergugat. CMNP mengajukan gugatan ini untuk memperoleh kepastian hukum terkait transaksi yang dilakukan pada tahun 1999, yang disebut telah menyebabkan kerugian bagi perusahaan.Dalam pernyataannya, CMNP meminta pengadilan menyatakan sahnya penyitaan aset milik Hary Tanoe dan PT MNC Asia Holding sebagai jaminan hukum. MNC Group, sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi sebagai broker atau perantara, menegaskan bahwa setelah transaksi berlangsung pada 1999, segala korespondensi dilakukan langsung antara CMNP dan Unibank, yang pada akhirnya mengalami likuidasi sebelum dapat melunasi NCD kepada CMNP pada 2001.
Jakarta
| Minggu, 9 Maret 2025
KPK Tetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan
PIFA.CO.ID, POLITIK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Selain Indra, enam orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka."Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/2/2024).Meski telah mengumumkan jumlah tersangka, KPK belum mengungkapkan identitas enam tersangka lainnya beserta peran mereka dalam kasus ini. Lembaga antirasuah itu menyatakan bahwa pengumuman lebih lanjut, termasuk pasal yang disangkakan serta konstruksi perkara, akan disampaikan dalam konferensi pers terkait penahanan para tersangka.KPK sebelumnya telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi ini setelah status kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang melibatkan pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan, penyidik, dan penuntut KPK.Dalam penyidikan yang sedang berlangsung, KPK telah memeriksa Indra Iskandar terkait dugaan adanya vendor yang memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sepatutnya dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan DPR RI. Namun, penyidik belum mengungkapkan jumlah vendor yang terlibat serta besaran aliran dana yang diterima."Penyidik mendalami kaitan antara jabatan dan tugas saksi selaku Sekjen DPR RI," ungkap sumber dari KPK.Dalam kasus ini, KPK menerapkan pasal-pasal terkait kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Penyidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap lebih dalam modus serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini.
Indonesia
| Sabtu, 8 Maret 2025
Jokowi Punya Gagasan Bikin Partai Super Tbk, PKB: Parpol Bukan Perusahaan
PIFA.CO.ID, POLITIK - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menanggapi gagasan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembentukan partai super Tbk dengan tegas. Menurut Cucun, partai politik adalah entitas yang berbeda dengan perusahaan. Dia menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk partai politik asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku."Kan ada wacananya menggabungkan seperti partai Super Tbk kayak gitu, ya ini kan bukan perusahaan," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025).Cucun juga mengungkapkan bahwa siapa pun berhak untuk mengkaji gagasan pembentukan partai super Tbk tersebut. "Ya silakan, bukan kita, kalau kita udah punya partai ngapain dikaji, yang mau bikin partai ya suruh kaji itu," tegasnya.Jokowi dan Responsnya terhadap Konsep Partai Super TbkPresiden Joko Widodo, yang mengemukakan gagasan tentang partai super Tbk, mengomentari perubahan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan menjadi PSI Perorangan. Menurut Jokowi, konsep ini mirip dengan ide yang pernah ia sampaikan, meskipun dengan modifikasi tertentu."Jadi itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super Tbk. Yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini," ungkap Jokowi di kediaman pribadinya pada Rabu (5/3/2025).Jokowi menambahkan bahwa konsep partai super Tbk ini mengusung prinsip partai yang terbuka, di mana pemilihan ketua umumnya dilakukan secara transparan oleh seluruh anggota partai.Namun, ketika ditanya mengenai rencana tersebut tidak jadi diwujudkan, Jokowi menegaskan bahwa ini hanyalah sebuah gagasan yang telah diambil oleh PSI. "Ini kan gagasan. Kemudian sudah diakomodir oleh PSI," jelasnya.
Indonesia
| Jumat, 7 Maret 2025
Didakwa Rugikan Negara Rp 578 Miliar dalam Kasus Impor Gula, Tom Lembong Bakal Buka-bukaan di Persidangan
PIFA.CO.ID, POLITIK - Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, pada Kamis (6/3/2025). Jaksa penuntut umum mendakwa Tom Lembong bersama 10 orang lainnya atas tuduhan memperkaya diri sendiri dan orang lain, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 578 miliar.Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Tom Lembong disebut telah menerbitkan 21 persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Jaksa menilai tindakan tersebut melanggar prosedur hukum yang berlaku dan merugikan keuangan negara. Dari total kerugian negara Rp 578 miliar, sebanyak Rp 515 miliar disebut telah dinikmati oleh para pengusaha yang terlibat.Tom Lembong dan para tersangka lainnya, termasuk Charles Sitorus, Tony Wijaya NG, dan Hendrogiarto A Tiwow, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Tom Lembong Siap Buka-bukaan di SidangKuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan bahwa kliennya akan mengungkap semua fakta dalam persidangan. "Beliau akan buka semua seterang-terangnya," ujar Ari, Rabu (5/3/2025).Ari juga mengatakan bahwa pihaknya akan langsung mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa pada sidang perdana ini. "Sidang pertamanya jam 09.00 WIB. Kami akan langsung mengajukan eksepsi pada hari yang sama," tambahnya.Sebelumnya, Tom Lembong sempat mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan status tersangkanya. Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut, sehingga status tersangka Tom Lembong tetap sah secara hukum.Sidang kasus dugaan korupsi impor gula ini digelar di ruang Muhammad Hatta Ali Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Perkembangan persidangan ini akan menjadi perhatian publik, terutama terkait keterlibatan sejumlah pihak dalam dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.
Indonesia
| Kamis, 6 Maret 2025
Momen Gibran Tinjau Korban Banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi
PIFA.CO.ID, POLITIK - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau korban terdampak banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungannya, Gibran turut mengecek kondisi rumah-rumah warga yang terdampak bencana banjir.Berdasarkan pantauan di lokasi, Gibran tiba di Perum PGP sekitar pukul 10.20 WIB. Ia meninjau lokasi banjir dengan berjalan kaki didampingi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Meskipun banjir telah surut, sisa lumpur masih terlihat menumpuk di sepanjang jalan perumahan.Saat meninjau lokasi, Gibran menyempatkan diri berdialog dengan warga yang terdampak. Ia tampak berbincang dengan warga sambil menunjuk beberapa rumah yang masih dipenuhi lumpur akibat banjir. Sejumlah warga juga menjelaskan kepada Gibran bagaimana kondisi banjir yang mereka alami sehari sebelumnya.Sebelum mengunjungi Perum PGP, Gibran lebih dahulu meninjau posko pengungsian banjir yang berlokasi di lapangan BNPB, Jatiasih. Dalam kesempatan itu, Wapres menanyakan kondisi warga di pengungsian dan memastikan bantuan serta fasilitas yang mereka butuhkan tersedia dengan baik.Banjir yang melanda wilayah Pondok Gede Permai disebabkan oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah dan pihak terkait terus berupaya melakukan penanganan pascabanjir guna membantu masyarakat yang terdampak.
Bekasi
| Rabu, 5 Maret 2025
KPK Optimis Pulihkan Kerugian Negara Rp988,5 Miliar dalam Kasus Korupsi LPEI
PIFA.CO.ID, POLITIK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimisme dalam memulihkan kerugian keuangan negara sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp988,5 miliar akibat dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).Kasatgas Penyidik KPK, Budi Sokmo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal untuk mengembalikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut ke kas negara. "Terkait dengan kasus LPEI ini, kami akan memaksimalkan semaksimal mungkin terkait dengan pengembalian kurang lebih 60 juta dolar AS," ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/3).Meskipun belum dapat memberikan rincian langkah konkret yang akan ditempuh, Budi memastikan bahwa pengembalian dana ini akan berjalan seiring dengan proses penyidikan. "Dalam proses, insyaallah akan bisa tercover seluruhnya untuk kita kembalikan kepada negara kurang lebih Rp900 miliar rupiah," tambahnya.Lima Tersangka dalam Kasus Korupsi LPEIPada Selasa (3/3), KPK mengumumkan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di lingkungan LPEI. Kelima tersangka tersebut terdiri dari dua pejabat LPEI dan tiga petinggi PT Petro Energy (PT PE). Mereka adalah:Direktur Pelaksana 1 LPEI, WahyudiDirektur Pelaksana 4 LPEI, Arif SetiawanPresiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimmy MasrinDirektur Utama PT Petro Energy, Newin NugrohoDirektur Keuangan PT Petro Energy, Susi Mira Dewi SugiartaBudi menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2015, ketika PT PE menerima fasilitas kredit dari LPEI sebesar 60 juta dolar AS dalam tiga termin, yakni Rp297 miliar pada 2 Oktober 2015, Rp400 miliar pada 19 Februari 2016, dan Rp200 miliar pada 14 September 2017.Pelanggaran dalam Pemberian KreditDalam proses pencairan kredit, direksi LPEI mengetahui bahwa rasio keuangan PT PE menunjukkan current ratio di bawah 1 atau sekitar 0,86, yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Meskipun telah mendapat laporan dari bawahan dan analis terkait kondisi keuangan PT PE, para tersangka tetap menyetujui pencairan dana.Selain itu, PT PE diduga membuat kontrak palsu yang menjadi dasar pengajuan kredit kepada LPEI. Direksi LPEI yang menjadi tersangka juga tidak melakukan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diajukan PT PE, serta tetap menyetujui pencairan kredit meskipun pembayaran termin pertama tidak berjalan lancar."Hal itu sudah diketahui dan sudah diberikan masukan oleh pihak analis ataupun bawahan dari direktur. Namun, para direktur tetap memberikan kredit kepada PT PE walaupun kondisi tersebut sudah dilaporkan," ujar Budi.Penyidikan juga menemukan adanya kesepakatan antara direksi PT PE dan direksi LPEI sebelum pencairan kredit dilakukan, di mana kredit tersebut dipermudah tanpa melalui prosedur yang semestinya.Kerugian Negara dalam Perhitungan BPKPAtas perbuatan melawan hukum tersebut, KPK menetapkan kelima orang tersebut sebagai tersangka. Sementara itu, perhitungan pasti mengenai kerugian negara masih dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini dan memastikan seluruh kerugian negara dapat dipulihkan sepenuhnya.
Indonesia
| Selasa, 4 Maret 2025
KPK Ajukan Penundaan Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Selatan
PIFA.CO.ID, POLITIK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan penundaan sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang sedianya dijadwalkan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi permohonan tersebut dan menyatakan bahwa tim Biro Hukum KPK masih mempersiapkan kelengkapan dokumen terkait perkara tersebut.“KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK kepada hakim,” ujar Tessa di Jakarta, Senin (3/3/2025). “Masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi,” tambahnya.Sementara itu, tim hukum Hasto Kristiyanto kembali mengajukan dua gugatan praperadilan terkait dengan penyidikan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Salah satu anggota tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan bahwa keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi pihaknya untuk kembali mengajukan gugatan.“Praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, sehingga kami optimis mengajukan kembali,” kata Ronny. Ia berharap proses praperadilan ini dapat menjadi ajang bagi KPK dan tim hukum penggugat untuk menguji dasar penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto.Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Kamis (13/2/2025) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto. Hakim mengabulkan eksepsi dari KPK, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil.Sebagai informasi, pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus suap terkait Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto dan advokat Donny Tri Istiqomah. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Donny untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I.Selain itu, Hasto juga diduga mengatur dan mengendalikan Donny dalam proses pengambilan serta pengantaran uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Indonesia
| Senin, 3 Maret 2025
Publik Bisa Gugat Dugaan Korupsi PT Pertamina Patra Niaga, Peneliti SAKSI Ungkap 2 Cara Ini
PIFA.CO.ID, POLITIK - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai publik yang merasa dirugikan akibat dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dapat menempuh jalur hukum melalui dua mekanisme gugatan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung dari kasus tersebut.Menurut Herdiansyah, terdapat peluang untuk menggabungkan gugatan publik dengan penyidikan perkara utama sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.“Sebenarnya di dalam UNCAC, konvensi PBB tentang antikorupsi, ada istilah 'compensation for damage'. Jadi, di samping kerugian negara dalam perspektif keuangan, juga harus ditempatkan dalam konteks kerugian publik secara langsung,” ungkap Herdiansyah kepada Suara.com pada Sabtu (1/3/2025).Ia menekankan bahwa dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga, terdapat potensi kerugian keuangan publik yang bisa dihitung bersamaan dengan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, kompensasi terhadap publik dapat dihitung bersamaan dengan proses hukum yang berjalan terhadap tindak pidana korupsi yang tengah diusut.Selain mekanisme tersebut, Herdiansyah menyebutkan cara kedua, yaitu melalui gugatan class action. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan serupa untuk mengajukan gugatan perdata secara kolektif, terpisah dari pokok perkara pidana.“Ada juga mekanisme lain selain class action, yaitu citizen lawsuit. Namun, citizen lawsuit biasanya lebih berkaitan dengan regulasi. Dalam kasus ini, yang paling tepat adalah class action,” jelasnya.
Indonesia
| Minggu, 2 Maret 2025
Berita Rekomendasi
Politik
Anies Diajak AHY Keliling Museum SBY-ANI
PIFA, Politik - Anies Baswedan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6) ini. Dikutip dari detikcom, kedatangan Anies di Museum dan Galeri SBY-ANI disambut oleh Ketua Umum Demokrat yang juga merupakan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Momen AHY menyambut Anies itu dibagikan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dalam foto yang diberikan, tampak Anies dan AHY berfoto di depan foto SBY dan Ani Yudhoyono di salah satu bagian museum. "Di Museum dan Galeri SBY-ANI," ujar Syahrial. Syahrial menyebut AHY sempat mengajak Anies berkeliling museum. Setelah itu, Anies baru bertemu dengan SBY secara terbatas. "Sebelum melaksanakan pertemuan terbatas, Ketum AHY mengajak dan mendampingi Anies berkeliling ke museum," kata dia. "Bapak (SBY) nggak ikut nyambut Anies. Di pertengahan meninjau museum, baru Bapak masuk," imbuhnya. Saat ini, Demokrat bersama NasDem dan PKS telah menyatakan mendukung Anies sebagai calon presiden di 2024. Namun, mereka belum menentukan cawapres untuk mendampingi Anies. Pertemuan dengan SBY pada hari ini disebut membahas situasi politik terkini sekaligus membahas strategi deklarasi capres-cawapres. (ap)
Jawa Timur
| Sabtu, 3 Juni 2023
Politik
Demokrat Minta PPN 12 Persen Hanya untuk Kalangan Atas
PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI, Marwan Cik Asan, meminta pemerintah untuk memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah hanya berlaku bagi kalangan masyarakat atas.Menurut Marwan, kebijakan selektif penerapan PPN 12 persen ini adalah langkah yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan PPN yang mendukung kepentingan rakyat."Kami mendukung kebijakan perpajakan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli mereka, serta mendorong pemerataan ekonomi," kata Marwan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.Marwan menyatakan bahwa penerapan UU HPP tidak akan menyasar kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini merupakan salah satu usulan dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI agar UU HPP tidak diterapkan pada bahan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, serta objek usaha lainnya seperti UMKM."Barang dan jasa yang tetap diberikan pembebasan PPN dengan tarif 0 persen antara lain adalah kebutuhan pokok," tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.Selain itu, Marwan mengapresiasi pemerintah yang telah menyiapkan berbagai perlindungan dan insentif bagi masyarakat dalam rangka penerapan kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen ini. Ia mendorong pemerintah untuk melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun seperti yang telah diumumkan sebelumnya."Kebijakan ini sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah telah menyiapkan perlindungan atau insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM sesuai usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Tolong pastikan ini tepat sasaran," tegas Marwan. (Ant)
Politik
| Rabu, 1 Januari 2025
Politik
Kampanye di Sintang, Sutarmidji Raih Dukungan Lintas Etnis dan Agama untuk Pilgub Kalbar 2024
PIFA, Lokal - Ratusan warga Kabupaten Sintang tampak antusias menyambut kedatangan Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, di Posko Relawan Pendekar Kapuas Raya, Jalan Oevang Oeray, Baning Kota, Kecamatan Sintang, Rabu (30/10) malam.Kehadiran Sutarmidji, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023, diterima dengan sambutan meriah melalui tarian multietnis, menandakan dukungan dari berbagai kalangan dan simbol keberagaman.Bupati Sintang, Jarot Winarno, turut hadir dalam kampanye dialogis tersebut, didampingi sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Sintang. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda, menunjukkan kepercayaan yang kuat pada Sutarmidji sebagai pemimpin yang mewakili seluruh lapisan masyarakat.“Sintang adalah rumah bagi keberagaman, dan kami percaya, Bang Midji adalah pemimpin yang bisa mengayomi semua,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.Ini bukan kali pertama Sutarmidji menyambangi Kabupaten Sintang, yang dikenal dengan sebutan Bumi Senentang. Dalam beberapa hari ke depan, ia dijadwalkan menggelar berbagai kegiatan kampanye untuk bertemu masyarakat, relawan, dan simpatisan guna memperkokoh dukungan menuju Pemilihan Gubernur yang akan digelar pada 27 November 2024.Safari politik yang digelar Sutarmidji, yang akrab disapa Bang Midji, tak hanya sebatas kampanye, melainkan sebagai wadah untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dari berbagai daerah. Dengan menyerap kebutuhan dan aspirasi warga, Sutarmidji berharap visinya dapat semakin relevan dengan tantangan pembangunan Kalbar ke depan.Sebagai pasangan calon yang didukung oleh delapan partai politik besar – Nasdem, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PSI, dan Perindo – Sutarmidji dan pasangannya Didi Haryono mendapatkan kepercayaan besar dari koalisi partai yang mendukung program pembangunan mereka.“Dukungan dari masyarakat Kalbar, khususnya di Sintang, sangat menguatkan keyakinan kami untuk membawa Kalbar ke arah yang lebih baik,” ucap Sutarmidji di sela-sela kegiatan.Dalam kampanye kali ini, suasana dialogis tercipta dengan hangat, memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan mereka. Sutarmidji menegaskan bahwa aspirasi ini akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan lima tahun ke depan, dengan komitmen menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar.
Kalbar
| Kamis, 31 Oktober 2024