Politik
AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut bahwa Ketum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masuk dalam daftar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Partai NasDem menilai pernyataan tersebut memberikan kesan positif. "Bagus, karena PDIP mau sama AHY, mau sama Demokrat, mau sama Pak SBY," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie, Rabu (7/6), mengutip detikcom.. "Kalau itu bener berarti Bu Mega dan Mba Puan ngajak rekonsiliasi," tambahnya. Partai NasDem menilai bahwa kehadiran AHY dalam daftar calon cawapres pendamping Ganjar memiliki makna ajakan rekonsiliasi terhadap Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selama ini, diketahui bahwa PDIP sering memiliki perbedaan sikap politik dengan Partai Demokrat. Puan Maharani sebelumnya telah mengungkapkan beberapa nama calon cawapres untuk Ganjar Pranowo. Beberapa nama tersebut antara lain Menko Polhukam, Mahfud Md, hingga AHY. "Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, sopo lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?" kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Puan menyatakan bahwa nama-nama tersebut termasuk dalam pertimbangan untuk cawapres Ganjar. Dia menyebut bahwa setiap nama memiliki kelebihan masing-masing. Puan menjelaskan bahwa nama-nama yang disebut sebelumnya termasuk dalam pertimbangan partai PDIP. Mereka adalah calon-calon potensial yang dipertimbangkan untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan memiliki "peta" atau daftar calon yang sedang dipertimbangkan. Puan mengatakan bahwa setiap nama calon tersebut memiliki kelebihan-kelebihan yang akan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP melihat potensi dan kualitas dari setiap calon yang ada. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh kemampuan calon cawapres tersebut untuk bekerja sama dengan calon presiden dari PDIP. Pertimbangan akan meliputi sejauh mana calon cawapres tersebut cocok dengan visi-misi, cita-cita, dan tujuan partai PDI Perjuangan. (yd)
Indonesia
| Rabu, 7 Juni 2023
Trending
Fokus ke RANS, Raffi Ahmad Tolak Semua Tawaran Partai Politik Pemilu 2024
Indonesia
| Kamis, 17 Agustus 2023
Rakernas PDIP Bahas Visi, Misi, dan Kebijakan Strategis Pemenangan Pemilu 2024
Indonesia
| Selasa, 6 Juni 2023
Presiden Jokowi Panggil Ganjar dan Prabowo ke Istana Negara
Jakarta
| Kamis, 31 Agustus 2023
Ketua KPK Firli Bahuri Bantah Tuduhan Pemerasan Rp 1 Miliar Dolar
Jakarta
| Jumat, 6 Oktober 2023
Siapa yang Berpotensi Maju di Pilpres 2024? Berikut 4 Tokoh yang Diprediksi Bisa Maju
Tim Redaksi
| Rabu, 15 Juni 2022
Presiden Jokowi Ajak Milenial dan Gen Z Persiapkan Diri Jadi Pemimpin Masa Depan
Indonesia
| Jumat, 24 November 2023
Kaesang Beri Sinyal Tak Berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta: Pak Anies sama Saya Ini kan Beda ya
Jakarta
| Jumat, 21 Juni 2024
Respons Santai Gibran Soal Masuk dalam Bursa Cawapres Ganjar Pranowo
Solo
| Jumat, 25 Agustus 2023
NasDem Usung Anies Baswedan di Pilgub DKI, Begini Respon PDIP
Jakarta
| Selasa, 23 Juli 2024
Megawati Soekarnoputri: Jejak Perjuangan dan Kiprah Politik
Indonesia
| Selasa, 4 Juni 2024
Berita Terbaru
Politik
Beredar Isu PDIP Usung Anies Baswedan di Pilgub Jabar, Begini Kata Puan Maharani
PIFA, Politik - Isu bahwa Anies Baswedan oleh PDIP di Pilgub Jawa Barat, saat ini sedang menjadi pembicaraan publik. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, tidak memberikan konfirmasi langsung tentang hal ini, baik membenarkan maupun membantah. Puan hanya menyarankan agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari PDIP mengenai calon yang akan mereka usung di Pilgub Jawa Barat, yang diharapkan diumumkan pada sore hari ini. "Kita lihat sampai nanti sore kan waktu pendaftarannya masih sampai sore," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Puan juga memberikan penjelasan mengapa PDIP memilih Pramono Anung, meskipun elektabilitasnya kecil, untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Menurutnya, PDIP memiliki komitmen tertentu dalam politik dan berusaha untuk bekerja sama dengan warga DKI Jakarta dalam membangun kota tersebut. Hingga saat ini, PDIP belum menentukan siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jawa Barat. Nama Ketua DPD Jabar PDIP, Ono Surono, muncul sebagai kandidat kuat, sementara nasib Anies Baswedan masih belum jelas setelah tidak dipilih untuk maju di Pilgub Jakarta. (ad)
Jabar
| Kamis, 29 Agustus 2024
Tweet Lawas Ridwan Kamil Viral, Kritik DPR hingga Sebut Karakter Orang Jakarta Songong
PIFA, Politik - Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, sedang menjadi sorotan di media sosial. Hal ini terkait dengan sejumlah cuitan lawas yang diposting di akun X pribadinya pada tahun 2010-2012. Cuitan-cuitan tersebut mengundang perhatian netizen karena berisi kritik keras terhadap pemerintah, termasuk DPR, serta kondisi Jakarta. Pantauan PIFA di X menunjukkan bahwa tangkapan layar cuitan Ridwan Kamil kini telah tersebar luas di media sosial. "Mari kita lawan akal-akalan DPR dengan akal sehat," tulis Ridwan Kamil pada (2/7/'2012) dikutip Senin (26/8). "Dewan Penipu Rakyat," tulis Ridwan Kamil pada (9/6/2010). "Tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter org JKT. #citybranding," tweet lainnya yang dibuat pada 6 Juni 2011. Setelah cuitan-cuitannya viral, Ridwan Kamil memberikan penjelasan dan permintaan maaf melalui akun X-nya. Ia menjelaskan bahwa cuitan-cuitan tersebut dibuat sebelum ia menjabat sebagai pejabat publik dan saat itu ia merasa tidak jauh berbeda dengan netizen saat ini yang sering menyampaikan ekspresi secara bebas. “Kadang penuh kritik pedas, kadang nyindir, sering juga nyinyir. Sering saya katakan di mana-mana, dulu saya adalah netizen yang marah—bahkan julid,” sambungnya. "Tapi kemudian takdir membawa saya ke proses hidup yang lebih kompleks. Pada gilirannya Allah menakdirkan saya menjadi pejabat publik, dari wali kota sampai gubernur. Saya giliran balik dikritik, disindir, dinyinyiri di media sosial. Saya sering melihat diri saya yang dulu, netizen yang marah tadi. Bikin saya tersenyum dan sadar," ujarnya. Menurutnya, semua orang juga mengalami fase yang dilaluinya. Ia lalu mencontohkan bagaimana siklus seseorang dari masa anak-anak, remaja hingga orang tua. "Konon setiap orang akan melewati fase-fase jadi tukang protes, anak muda yang rebel penuh kritik dan sinisme. Tapi semua orang juga berproses, harus menjadi lebih bijaksana dan tahu diri," imbuhnya. "Ibarat anak-anak yang selalu protes pada orangtuanya, remaja yang rebel, pemuda yang kritis dan sinis, pada saatnya akan jadi orang tua yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang akan bilang pada dirinya sendiri, "Oh gitu ya saya dulu", dan "Ternyata begini rasanya di posisi ini.," sambungnya. Masih dalam twit tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf. Ia menyadari di masa lalu sikapnya kurang terlalu bijak. "Bagaimanapun, untuk twit-twit saya yang lama, saya akui dulu saya kurang bijak dan mungkin kurang literasi—bahkan kurang sopan. Saya mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersakiti, terkritik, tersindir, atau terhina dengan cara saya berekspresi. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depan. 2017-2018 saya pernah meminta maaf tentang hal-hal ini," lanjut twit tersebut. "Saya banyak belajar. Saya tidak membela diri atau berusaha membenarkan. Itu memang saya yang dulu, saya yang kurang bijak.Semua orang pernah protes, tapi proseslah yang akan membuatnya sukses. Katanya masa lalu tidak akan mengubah masa depan, tapi sebaliknya. Maafkan aku yang dulu. Mari kita move on," tutup unggahan tersebut. (ly)
Jakarta
| Senin, 26 Agustus 2024
Politik
Bukan Jokowi! Agus Gumiwang Resmi Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar
PIFA, Politik - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengumumkan pengangkatan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disampaikan oleh Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sebelumnya, posisi Ketua Dewan Pembina ini sempat diisukan akan diisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Bahlil memastikan bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan memegang jabatan penting tersebut. "Kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029," ujar Bahlil. Bahlil juga menyebutkan bahwa pengumuman untuk posisi ketua dewan lainnya, seperti Dewan Kehormatan dan Dewan Etik, akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pengumuman saat ini difokuskan pada jajaran pengurus inti Partai Golkar. "Dewan-dewan lainnya itu terakhir, karena ini syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang," kata Bahlil. Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 setelah terpilih melalui proses aklamasi dalam Masyarakat Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu, 21 Agustus 2024. Ia menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari posisi tersebut. Selain menjadi ketua umum, Bahlil juga ditunjuk sebagai formatur tunggal yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar 2024-2029. Berikut adalah jajaran pengurus inti DPP Partai Golkar 2024-2029 yang telah diumumkan oleh Bahlil: Sekretaris Jenderal (Sekjen): Muhammad Sarmuji Wakil Sekjen: Puteri Komarudin Bendahara Umum: Sari Yuliati Wakil Bendahara Umum: Dyah Roro Esti Wakil Ketua Umum: Adies Kadir, Ace Hasan Syadzily, Melkiades Laka Lena, dan Wihaji Ketua Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Indonesia
| Kamis, 22 Agustus 2024
Berita Populer
Politik
AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut bahwa Ketum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masuk dalam daftar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Partai NasDem menilai pernyataan tersebut memberikan kesan positif. "Bagus, karena PDIP mau sama AHY, mau sama Demokrat, mau sama Pak SBY," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie, Rabu (7/6), mengutip detikcom.. "Kalau itu bener berarti Bu Mega dan Mba Puan ngajak rekonsiliasi," tambahnya. Partai NasDem menilai bahwa kehadiran AHY dalam daftar calon cawapres pendamping Ganjar memiliki makna ajakan rekonsiliasi terhadap Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selama ini, diketahui bahwa PDIP sering memiliki perbedaan sikap politik dengan Partai Demokrat. Puan Maharani sebelumnya telah mengungkapkan beberapa nama calon cawapres untuk Ganjar Pranowo. Beberapa nama tersebut antara lain Menko Polhukam, Mahfud Md, hingga AHY. "Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, sopo lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?" kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Puan menyatakan bahwa nama-nama tersebut termasuk dalam pertimbangan untuk cawapres Ganjar. Dia menyebut bahwa setiap nama memiliki kelebihan masing-masing. Puan menjelaskan bahwa nama-nama yang disebut sebelumnya termasuk dalam pertimbangan partai PDIP. Mereka adalah calon-calon potensial yang dipertimbangkan untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan memiliki "peta" atau daftar calon yang sedang dipertimbangkan. Puan mengatakan bahwa setiap nama calon tersebut memiliki kelebihan-kelebihan yang akan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP melihat potensi dan kualitas dari setiap calon yang ada. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh kemampuan calon cawapres tersebut untuk bekerja sama dengan calon presiden dari PDIP. Pertimbangan akan meliputi sejauh mana calon cawapres tersebut cocok dengan visi-misi, cita-cita, dan tujuan partai PDI Perjuangan. (yd)
Indonesia
| Rabu, 7 Juni 2023
Politik
Fokus ke RANS, Raffi Ahmad Tolak Semua Tawaran Partai Politik Pemilu 2024
PIFA, Politik - Bos RANS, Raffi Ahmad tidak menyangkal bahwa dirinya telah menerima banyak tawaran menjelang tahun politik. Dalam waktu kurang dari setahun, yaitu pada tahun 2024, Indonesia akan menggelar pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dalam konteks ini, banyak artis yang juga terlibat dalam berbagai peran, baik sebagai calon legislatif maupun calon kepala daerah. Namun demikian, Raffi Ahmad sendiri tidak tertarik untuk terlibat dalam dunia politik pada saat ini. Meskipun adik dan ipar Raffi Ahmad, yaitu Nisya Ahmad dan Jeje Govinda, memutuskan untuk maju sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 2024 mendatang. Raffi Ahmad menjelaskan bahwa fokusnya saat ini sedang terarah pada mengembangkan RANS, perusahaan yang ia bangun dalam bidang hiburan dan olahraga. “Kalau gua sekarang memang kan lagi fokus di RANS,” ucap Raffi Ahmad saat memandu acara FYP Trans7, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/8/2023). Raffi Ahmad juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, termasuk partai politik yang telah memberinya peluang dan tawaran untuk bergabung. Raffi Ahmad menegaskan bahwa ia belum dengan tegas menolak tawaran-tawaran tersebut. Namun, menurutnya, pada saat ini tawaran untuk terjun ke dalam dunia politik kurang sesuai karena ia masih memiliki tanggung jawab besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. “Bukannya saya bilang enggak, tapi memang ada bentuk fokus yang lain yang memang saya punya tanggung jawab besar,” ucap Raffi Ahmad. Sebelumnya, diberitakan komedian dan politikus Eko Patrio telah menyebutkan bahwa Raffi Ahmad akan menjadi calon legislatif dari PAN. Terlebih lagi, Nisya Ahmad dan Jeje Govinda sebelumnya telah secara resmi bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.
Indonesia
| Kamis, 17 Agustus 2023
Politik
Rakernas PDIP Bahas Visi, Misi, dan Kebijakan Strategis Pemenangan Pemilu 2024
PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) mulai 6 hingga 8 Juni 2023. Presiden RI Joko Widodo turut menghadiri Rakernas PDI-P di sekolah DPP partai tersebut, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Jokowi hadir pukul 09.45 WIB menggunakan mobil sedan kepresidenan, mengenakan batik merah bercorak hitam. Jokowi tiba disambut oleh sejumlah pejabat teras PDI-P, yakni Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo atau Mas Nanan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Wakil Ketua Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen, kemudian Sekjen Senior Pramono Anung. Dalam Rakernas ini, Presiden Jokowi disebut akan memberikan arahan khusus. “Hal-hal strategis terkait kebijakan Pemerintah dalam memerangi kemiskinan serta arahan beliau berkaitan dengan Pemilu 2024, mengingat Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan," ucap Hasto dalam keterangannya, mengutip kompas.com. Rakernas PDIP ke-III ini mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'. Acara akan digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto mengungkapkan alasan tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'. Hasto mengatakan keberpihakan kepada wong cilik akan menjadi salah satu visi misi dari bacapres Ganjar Pranowo. "Dengan demikian di dalam rakernas ini, aspek-aspek pemerintahan ke depan, agenda strategisnya, visi misinya, aspek-aspek pemenangan Pemilu dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap wong cilik, itu akan dibahas secara khusus," ujarnya, seperti dikutip PIFA dari detiknews. Sekjen Dari PDIP itu pun mengungkapkan, bahwa juga akan membahas mengenai agenda strategis calon presiden untuk pemenagan pemilu 2024. "Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, agenda strategis calon presiden dan kemudian kebijakan strategis untuk pemenangan Pemilu, semua akan dibahas, serta pergerakan seluruh mesin partai di dalam memenangkan Pemilu 2024," ungkap Hasto. (hs)
Indonesia
| Selasa, 6 Juni 2023
Feeds
Beredar Isu PDIP Usung Anies Baswedan di Pilgub Jabar, Begini Kata Puan Maharani
PIFA, Politik - Isu bahwa Anies Baswedan oleh PDIP di Pilgub Jawa Barat, saat ini sedang menjadi pembicaraan publik. Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, tidak memberikan konfirmasi langsung tentang hal ini, baik membenarkan maupun membantah. Puan hanya menyarankan agar semua pihak menunggu pengumuman resmi dari PDIP mengenai calon yang akan mereka usung di Pilgub Jawa Barat, yang diharapkan diumumkan pada sore hari ini. "Kita lihat sampai nanti sore kan waktu pendaftarannya masih sampai sore," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Puan juga memberikan penjelasan mengapa PDIP memilih Pramono Anung, meskipun elektabilitasnya kecil, untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Menurutnya, PDIP memiliki komitmen tertentu dalam politik dan berusaha untuk bekerja sama dengan warga DKI Jakarta dalam membangun kota tersebut. Hingga saat ini, PDIP belum menentukan siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jawa Barat. Nama Ketua DPD Jabar PDIP, Ono Surono, muncul sebagai kandidat kuat, sementara nasib Anies Baswedan masih belum jelas setelah tidak dipilih untuk maju di Pilgub Jakarta. (ad)
Jabar
| Kamis, 29 Agustus 2024
Tweet Lawas Ridwan Kamil Viral, Kritik DPR hingga Sebut Karakter Orang Jakarta Songong
PIFA, Politik - Bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, sedang menjadi sorotan di media sosial. Hal ini terkait dengan sejumlah cuitan lawas yang diposting di akun X pribadinya pada tahun 2010-2012. Cuitan-cuitan tersebut mengundang perhatian netizen karena berisi kritik keras terhadap pemerintah, termasuk DPR, serta kondisi Jakarta. Pantauan PIFA di X menunjukkan bahwa tangkapan layar cuitan Ridwan Kamil kini telah tersebar luas di media sosial. "Mari kita lawan akal-akalan DPR dengan akal sehat," tulis Ridwan Kamil pada (2/7/'2012) dikutip Senin (26/8). "Dewan Penipu Rakyat," tulis Ridwan Kamil pada (9/6/2010). "Tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter org JKT. #citybranding," tweet lainnya yang dibuat pada 6 Juni 2011. Setelah cuitan-cuitannya viral, Ridwan Kamil memberikan penjelasan dan permintaan maaf melalui akun X-nya. Ia menjelaskan bahwa cuitan-cuitan tersebut dibuat sebelum ia menjabat sebagai pejabat publik dan saat itu ia merasa tidak jauh berbeda dengan netizen saat ini yang sering menyampaikan ekspresi secara bebas. “Kadang penuh kritik pedas, kadang nyindir, sering juga nyinyir. Sering saya katakan di mana-mana, dulu saya adalah netizen yang marah—bahkan julid,” sambungnya. "Tapi kemudian takdir membawa saya ke proses hidup yang lebih kompleks. Pada gilirannya Allah menakdirkan saya menjadi pejabat publik, dari wali kota sampai gubernur. Saya giliran balik dikritik, disindir, dinyinyiri di media sosial. Saya sering melihat diri saya yang dulu, netizen yang marah tadi. Bikin saya tersenyum dan sadar," ujarnya. Menurutnya, semua orang juga mengalami fase yang dilaluinya. Ia lalu mencontohkan bagaimana siklus seseorang dari masa anak-anak, remaja hingga orang tua. "Konon setiap orang akan melewati fase-fase jadi tukang protes, anak muda yang rebel penuh kritik dan sinisme. Tapi semua orang juga berproses, harus menjadi lebih bijaksana dan tahu diri," imbuhnya. "Ibarat anak-anak yang selalu protes pada orangtuanya, remaja yang rebel, pemuda yang kritis dan sinis, pada saatnya akan jadi orang tua yang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang akan bilang pada dirinya sendiri, "Oh gitu ya saya dulu", dan "Ternyata begini rasanya di posisi ini.," sambungnya. Masih dalam twit tersebut, Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf. Ia menyadari di masa lalu sikapnya kurang terlalu bijak. "Bagaimanapun, untuk twit-twit saya yang lama, saya akui dulu saya kurang bijak dan mungkin kurang literasi—bahkan kurang sopan. Saya mohon maaf jika ada pihak-pihak yang tersakiti, terkritik, tersindir, atau terhina dengan cara saya berekspresi. Semoga saya bisa lebih baik lagi ke depan. 2017-2018 saya pernah meminta maaf tentang hal-hal ini," lanjut twit tersebut. "Saya banyak belajar. Saya tidak membela diri atau berusaha membenarkan. Itu memang saya yang dulu, saya yang kurang bijak.Semua orang pernah protes, tapi proseslah yang akan membuatnya sukses. Katanya masa lalu tidak akan mengubah masa depan, tapi sebaliknya. Maafkan aku yang dulu. Mari kita move on," tutup unggahan tersebut. (ly)
Jakarta
| Senin, 26 Agustus 2024
Bukan Jokowi! Agus Gumiwang Resmi Diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar
PIFA, Politik - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengumumkan pengangkatan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disampaikan oleh Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sebelumnya, posisi Ketua Dewan Pembina ini sempat diisukan akan diisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Bahlil memastikan bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan memegang jabatan penting tersebut. "Kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029," ujar Bahlil. Bahlil juga menyebutkan bahwa pengumuman untuk posisi ketua dewan lainnya, seperti Dewan Kehormatan dan Dewan Etik, akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pengumuman saat ini difokuskan pada jajaran pengurus inti Partai Golkar. "Dewan-dewan lainnya itu terakhir, karena ini syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang," kata Bahlil. Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 setelah terpilih melalui proses aklamasi dalam Masyarakat Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu, 21 Agustus 2024. Ia menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari posisi tersebut. Selain menjadi ketua umum, Bahlil juga ditunjuk sebagai formatur tunggal yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar 2024-2029. Berikut adalah jajaran pengurus inti DPP Partai Golkar 2024-2029 yang telah diumumkan oleh Bahlil: Sekretaris Jenderal (Sekjen): Muhammad Sarmuji Wakil Sekjen: Puteri Komarudin Bendahara Umum: Sari Yuliati Wakil Bendahara Umum: Dyah Roro Esti Wakil Ketua Umum: Adies Kadir, Ace Hasan Syadzily, Melkiades Laka Lena, dan Wihaji Ketua Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Indonesia
| Kamis, 22 Agustus 2024
Alerta! Peringatan Darurat Bergema di Medsos: Pemerintahan Telah Diambil Alih oleh Entitas [BUKAN MANUSIA]
PIFA, Politik - Gambar dan video bertuliskan 'Peringatan Darurat' dengan latar belakang biru dan Garuda Pancasila baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Adapun video yang beredar memuat tulisan sebagai berikut: "Ini adalah siaran terakhir atas mandat presiden Republik Indonesia. Jika anda menyaksikan ini maka pemerintahan Republik Indonesia telah usai. Pemerintahan telah diambil alih oleh entitas [BUKAN MANUSIA]. Kami berdoa kepada Tuhan YME untuk keselamatan seluruh rakyat. BERLINDUNG DAN HINDARI BEPERGIAN KE LUAR". Sementara itu, pada gambar-gambar yang tersebar, tertulis narasi sebagai berikut: "PERINGATAN DARURAT KEPADA WARGA SIPIL TERHADAP AKTIVITAS ANOMALI YANG BARU SAJA DIDETEKSI OLEH PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA". Video dan gambar tersebut telah diunggah ribuan kali oleh warga, termasuk publik figur terkenal seperti Fiersa Besari, Panji Pragiwaksono, dan Joko Anwar, sebagai respons terhadap keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang dihadang oleh DPR. Hingga malam ini, tagar #kawalkeputusanMK telah digunakan lebih dari 26.700 cuitan di X, mengekspresikan keprihatinan atas langkah DPR yang dinilai tidak mengindahkan putusan MK. Hal ini terkait dengan rapat yang diadakan hari ini untuk membahas RUU Pilkada, sebuah inisiatif yang dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai upaya untuk memanipulasi keputusan MK. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, dihadiri oleh sejumlah anggota parlemen serta perwakilan pemerintah termasuk Menkumham Supratman Andi Agtas, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian. Pada rapat tersebut, DPR mengatakan bahwa RUU Pilkada bukanlah usulan baru, tetapi bagian dari usul inisiatif DPR yang telah dimulai sejak Oktober 2023 dan disahkan menjadi usul institut pada November 2023. Namun, hal ini tetap menuai kritik keras dari berbagai kalangan.
Indonesia
| Rabu, 21 Agustus 2024
![Foto: Alerta! Peringatan Darurat Bergema di Medsos: Pemerintahan Telah Diambil Alih oleh Entitas [BUKAN MANUSIA] | Pifa Net](/img/fallback.jpg)
Bahlil Lahadalia Dipastikan Jadi Ketua Umum Partai Golkar Secara Aklamasi
PIFA, Politik - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dipastikan akan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang berlangsung di JCC, Senayan, pada Rabu (21/8). Penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum dilakukan secara aklamasi setelah ia ditetapkan sebagai formatur tunggal oleh Munas. Ketua sidang Munas Partai Golkar, Adies Kadir, menjelaskan bahwa Bahlil mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemilik hak suara, mulai dari pengurus pusat hingga DPD tingkat satu dan dua. "Jam 10 pagi ini kemungkinan aklamasi karena sesuai dengan pandangan-pandangan umum yang kemarin," kata Adies di JCC. Sebagai Ketua Umum terpilih, Bahlil akan memiliki kewenangan untuk membentuk struktur kepengurusan Partai Golkar periode 2024-2029, termasuk menentukan komposisi para ketua dewan. Munas Golkar ini juga akan ditutup pada malam hari ini dengan kehadiran Presiden Joko Widodo, yang dipastikan hadir di tengah wacana dirinya diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Indonesia
| Rabu, 21 Agustus 2024
MK Putuskan Partai Politik Tanpa Kursi DPRD Bisa Usung Calon Kepala Daerah
PIFA, Politik - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa partai politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap berhak mengusung calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Keputusan ini tertuang dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Pasal tersebut sebelumnya mengatur bahwa hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang dapat mengusulkan pasangan calon, dengan syarat partai tersebut memperoleh sedikitnya 25% dari akumulasi perolehan suara sah. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penerapan pasal ini berpotensi mengancam demokrasi jika terus diberlakukan. "Jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," ujar Enny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024). Dengan keputusan ini, syarat pencalonan dalam Pilkada menjadi lebih fleksibel, tergantung pada jumlah penduduk di suatu wilayah. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, persyaratan jumlah suara sah bervariasi mulai dari 10% hingga 6,5%, tergantung pada jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Untuk tingkat kabupaten/kota, persyaratan jumlah suara sah juga bervariasi, dimulai dari 10% untuk wilayah dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu jiwa, hingga 6,5% untuk wilayah dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. (ad)
Indonesia
| Selasa, 20 Agustus 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi di DJKA Kemenhub
PIFA, Politik - Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemanggilan ini terkait penyelidikan dugaan korupsi di wilayah Jawa Timur. “Hari ini, Jumat (19/7), dilakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan DJKA Kemenhub (wilayah Jawa Timur) di Gedung KPK Merah Putih atas nama Hasto Kristiyanto, konsultan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan. Pada Juni lalu, tim penyidik KPK telah menahan Yofi Oktarisza, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017-2021. Yofi diduga menerima hadiah atau janji terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Semarang. Namun, tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, mengonfirmasi bahwa kliennya belum bisa memenuhi panggilan KPK. “Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi, sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini,” kata Ronny. Ronny menegaskan bahwa pemanggilan Hasto tidak terkait dengan kasus Harun Masiku yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu. “Kami masih mempelajari materi pemanggilan ini dan kami pastikan akan tetap menghormati proses hukum yang berlangsung,” ujarnya.
Jakarta
| Jumat, 19 Juli 2024
Gibran Rakabuming Raka Tanggapi soal Isu Mundur dari Jabatan Wali Kota Surakarta
PIFA, Politik - Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik sebagai Wakil Presiden terpilih, menanggapi isu pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Surakarta. Saat ditemui usai mengikuti Upacara Hari Lahir Ke-78 Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada hari Senin, Gibran memberikan tanggapan singkat terkait isu tersebut. "Nanti saja ya, nanti lihat saja ya," ujar Gibran ketika ditanya mengenai rencana pengunduran dirinya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai pertimbangan mundur dari jabatan tersebut, Gibran tetap memilih untuk tidak memberikan jawaban secara rinci. "Nanti aja ya soal itu," tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Budi Murtono mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai rencana pengunduran diri Gibran. "Saya belum tahu beliau mengundurkan diri kapan atau bagaimana belum tahu. Cuma kemarin intinya kami diminta konsultasi mekanisme pengunduran diri ke Kemendagri," jelas Budi. Budi menjelaskan bahwa sesuai aturan, proses pengunduran diri harus diawali dengan pengiriman surat ke DPRD. Selanjutnya, diperlukan proses izin dari Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Nanti kalau sudah turun, pak wakil wali kota ditunjuk sebagai Plt wali kota," ujarnya. Proses pengunduran diri, mulai dari pengajuan surat, sesuai dengan standar operasional prosedur dari Kemendagri, membutuhkan waktu 20 hari. "Sejauh ini belum mengajukan surat secara resmi. Tidak ada aturan harus mengundurkan diri kapan, menjabat sampai hari H dilantik boleh. Tetapi setelah dilantik sebagai wapres jabatan sebagai kepala daerah diletakkan," tambah Budi. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kapan Gibran akan resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta. Proses tersebut masih menunggu langkah resmi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Solo
| Senin, 15 Juli 2024
Hasil Survei Pilkada Kalbar 2024 ER Academy: Muda Mahendrawan Unggul
PIFA, Politik - Menjelang Pilkada Kalbar 2024, Lembaga Empowerment & Research Academy (ER Academy) telah melakukan survei terhadap 1.597 responden di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan metode stratified random sampling untuk memastikan data yang representatif. Pengumpulan data berlangsung dari 25 April hingga 6 Mei 2024 melalui wawancara langsung. Direktur ER Academy, Dr. Sumin, yang juga mengajar sebagai Dosen Statistik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, menyatakan bahwa survei ini mencakup seluruh 14 kabupaten/kota dan 174 kecamatan di Kalimantan Barat. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan memperhatikan stratifikasi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis. Hasil Survei Berdasarkan hasil survei, Muda Mahendrawan menempati posisi teratas dengan dukungan sebesar 42 persen dari responden. Posisi kedua ditempati oleh Sutarmidji dengan dukungan 6 persen, disusul oleh Lasarus dengan 4 persen, dan Ria Norsan dengan 1 persen. Menariknya, sebanyak 47 persen responden belum menentukan pilihan mereka. Dr. Sumin menambahkan bahwa persentase responden yang belum menentukan pilihan ini menunjukkan adanya potensi perubahan preferensi yang signifikan menjelang hari pemilihan. Hal ini sangat tergantung pada dinamika kampanye dan isu-isu yang berkembang. "Para kandidat harus mampu meyakinkan masyarakat melalui program kerja atau strategi kampanye untuk merebut hati masyarakat Kalimantan Barat," ungkapnya seperti dikutip dari TribunPontianak, Jumat. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sumber: Tribun Pontianak
Kalbar
| Jumat, 12 Juli 2024
Nagita Slavina Diusulkan Jadi Cawagub Sumut Dampingi Bobby Nasution, Raffi Ahmad: Kaget
PIFA, Politik - Nagita Slavina merasa terkejut ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan namanya sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) mendampingi Bobby Nasution dalam Pilgub 2024. Pengakuan ini disampaikan oleh suaminya, Raffi Ahmad, saat ditemui di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). "Nagita dia juga kaget-kaget juga. Aku sama Nagita emang lebih aku yang aktif ketemu sama temen-temen partai, membuka silaturahmi. Kalau Nagita kan masih belum. Tapi aku enggak tau juga," ujar Raffi di kawasan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (8/7). Raffi mengungkapkan bahwa Nagita selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan besar. Hingga saat ini, mereka belum mendiskusikan secara mendalam mengenai usulan tersebut. Situasi politik yang dinamis jelang Pilkada juga menjadi perhatian Raffi. Dia mengucapkan terima kasih kepada PKB atas usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan segala kemungkinan. "Aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama, sama aku tipenya. Dia tidak pernah bilang tidak," ujarnya. Dinamika Politik dan Komunikasi dengan Partai Raffi mengakui telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik sejak memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dia dan Nagita bahkan bertemu dengan petinggi PKB saat menjalankan ibadah haji beberapa waktu lalu. "Kemarin aku berangkat haji sama Nagita kita ketemu sama petingginya PKB, sama petinggi Gerindra, kita ketemu sama petinggi PAN juga," ucap Raffi. Menyadari betapa cepatnya situasi politik bisa berubah, Raffi menekankan bahwa keputusan final mungkin belum dapat diambil dalam waktu dekat. "Ya, kita ngobrol banyak. Tapi, yang namanya politik itu jangankan satu atau dua bulan sebelum pemilihan ataupun pengukuhan, satu menit sebelum itu terjadi aja masih bisa banyak perubahan. Jadi, kalau Nagita sama aku, kita sekarang ini masih tenang-tenang," imbuhnya. Usulan PKB dan Respon Bobby Nasution PKB mengusulkan Nagita Slavina sebagai calon wakil gubernur Sumut untuk mendampingi Bobby Nasution. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan usulan ini serius, terutama di era media sosial yang sangat berpengaruh. "Ini serius, saya sampaikan ke Mas Bobby memang kan ini zaman media sosial, kami mengusulkan yang mendampinginya itu Mba Nagita Slavina," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Kamis (4/7). Sementara itu, Bobby Nasution menegaskan bahwa nama Nagita akan dibawa ke partai-partai pendukung untuk dibahas lebih lanjut. "Ya pasti karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan nanti PKB pasti akan menyampaikan sendiri juga. Jadi akan saya sampaikan," ujarnya. (ad)
Sumatera Utara
| Senin, 8 Juli 2024
Berita Rekomendasi
Politik
AHY Disebut Puan Masuk Bursa Cawapres Ganjar, NasDem: Berarti Rekonsiliasi
PIFA, Politik - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyebut bahwa Ketum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masuk dalam daftar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. Partai NasDem menilai pernyataan tersebut memberikan kesan positif. "Bagus, karena PDIP mau sama AHY, mau sama Demokrat, mau sama Pak SBY," kata Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie, Rabu (7/6), mengutip detikcom.. "Kalau itu bener berarti Bu Mega dan Mba Puan ngajak rekonsiliasi," tambahnya. Partai NasDem menilai bahwa kehadiran AHY dalam daftar calon cawapres pendamping Ganjar memiliki makna ajakan rekonsiliasi terhadap Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Selama ini, diketahui bahwa PDIP sering memiliki perbedaan sikap politik dengan Partai Demokrat. Puan Maharani sebelumnya telah mengungkapkan beberapa nama calon cawapres untuk Ganjar Pranowo. Beberapa nama tersebut antara lain Menko Polhukam, Mahfud Md, hingga AHY. "Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, sopo lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?" kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Puan menyatakan bahwa nama-nama tersebut termasuk dalam pertimbangan untuk cawapres Ganjar. Dia menyebut bahwa setiap nama memiliki kelebihan masing-masing. Puan menjelaskan bahwa nama-nama yang disebut sebelumnya termasuk dalam pertimbangan partai PDIP. Mereka adalah calon-calon potensial yang dipertimbangkan untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan memiliki "peta" atau daftar calon yang sedang dipertimbangkan. Puan mengatakan bahwa setiap nama calon tersebut memiliki kelebihan-kelebihan yang akan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP melihat potensi dan kualitas dari setiap calon yang ada. Namun, keputusan akhir akan ditentukan oleh kemampuan calon cawapres tersebut untuk bekerja sama dengan calon presiden dari PDIP. Pertimbangan akan meliputi sejauh mana calon cawapres tersebut cocok dengan visi-misi, cita-cita, dan tujuan partai PDI Perjuangan. (yd)
Indonesia
| Rabu, 7 Juni 2023
Politik
Fokus ke RANS, Raffi Ahmad Tolak Semua Tawaran Partai Politik Pemilu 2024
PIFA, Politik - Bos RANS, Raffi Ahmad tidak menyangkal bahwa dirinya telah menerima banyak tawaran menjelang tahun politik. Dalam waktu kurang dari setahun, yaitu pada tahun 2024, Indonesia akan menggelar pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dalam konteks ini, banyak artis yang juga terlibat dalam berbagai peran, baik sebagai calon legislatif maupun calon kepala daerah. Namun demikian, Raffi Ahmad sendiri tidak tertarik untuk terlibat dalam dunia politik pada saat ini. Meskipun adik dan ipar Raffi Ahmad, yaitu Nisya Ahmad dan Jeje Govinda, memutuskan untuk maju sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 2024 mendatang. Raffi Ahmad menjelaskan bahwa fokusnya saat ini sedang terarah pada mengembangkan RANS, perusahaan yang ia bangun dalam bidang hiburan dan olahraga. “Kalau gua sekarang memang kan lagi fokus di RANS,” ucap Raffi Ahmad saat memandu acara FYP Trans7, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/8/2023). Raffi Ahmad juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak, termasuk partai politik yang telah memberinya peluang dan tawaran untuk bergabung. Raffi Ahmad menegaskan bahwa ia belum dengan tegas menolak tawaran-tawaran tersebut. Namun, menurutnya, pada saat ini tawaran untuk terjun ke dalam dunia politik kurang sesuai karena ia masih memiliki tanggung jawab besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. “Bukannya saya bilang enggak, tapi memang ada bentuk fokus yang lain yang memang saya punya tanggung jawab besar,” ucap Raffi Ahmad. Sebelumnya, diberitakan komedian dan politikus Eko Patrio telah menyebutkan bahwa Raffi Ahmad akan menjadi calon legislatif dari PAN. Terlebih lagi, Nisya Ahmad dan Jeje Govinda sebelumnya telah secara resmi bergabung dengan partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut.
Indonesia
| Kamis, 17 Agustus 2023
Politik
Rakernas PDIP Bahas Visi, Misi, dan Kebijakan Strategis Pemenangan Pemilu 2024
PIFA, Politik - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) mulai 6 hingga 8 Juni 2023. Presiden RI Joko Widodo turut menghadiri Rakernas PDI-P di sekolah DPP partai tersebut, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6). Jokowi hadir pukul 09.45 WIB menggunakan mobil sedan kepresidenan, mengenakan batik merah bercorak hitam. Jokowi tiba disambut oleh sejumlah pejabat teras PDI-P, yakni Ketua DPP PDI-P Prananda Prabowo atau Mas Nanan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Wakil Ketua Bendahara Umum PDI-P Rudianto Tjen, kemudian Sekjen Senior Pramono Anung. Dalam Rakernas ini, Presiden Jokowi disebut akan memberikan arahan khusus. “Hal-hal strategis terkait kebijakan Pemerintah dalam memerangi kemiskinan serta arahan beliau berkaitan dengan Pemilu 2024, mengingat Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan," ucap Hasto dalam keterangannya, mengutip kompas.com. Rakernas PDIP ke-III ini mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'. Acara akan digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hasto mengungkapkan alasan tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara'. Hasto mengatakan keberpihakan kepada wong cilik akan menjadi salah satu visi misi dari bacapres Ganjar Pranowo. "Dengan demikian di dalam rakernas ini, aspek-aspek pemerintahan ke depan, agenda strategisnya, visi misinya, aspek-aspek pemenangan Pemilu dan kemudian ideologi keberpihakan terhadap wong cilik, itu akan dibahas secara khusus," ujarnya, seperti dikutip PIFA dari detiknews. Sekjen Dari PDIP itu pun mengungkapkan, bahwa juga akan membahas mengenai agenda strategis calon presiden untuk pemenagan pemilu 2024. "Jadi aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, agenda strategis calon presiden dan kemudian kebijakan strategis untuk pemenangan Pemilu, semua akan dibahas, serta pergerakan seluruh mesin partai di dalam memenangkan Pemilu 2024," ungkap Hasto. (hs)