Lapas Narkotika Samarinda Fasilitasi Kunjungan Lebaran, Obati Kerinduan Warga Binaan dan Keluarga

Lapas Narkotika Samarinda Fasilitasi Kunjungan Lebaran, Obati Kerinduan Warga Binaan dan Keluarga

Nasional | Minggu, 22 Maret 2026

Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Kalimantan Timur, membuka layanan kunjungan tatap muka pada hari kedua Idul Fitri 1447 Hijriah guna mengobati kerinduan antara warga binaan dan keluarga.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda, Jaka Prihatin, mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di momen puncak kunjungan Lebaran tersebut.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar kerinduan antara warga binaan dan keluarga dapat terobati dengan optimal,” ujarnya di Samarinda, Minggu.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari, ketika ratusan keluarga warga binaan datang berbondong-bondong untuk memanfaatkan layanan silaturahmi secara langsung.

Menurut Jaka, momen Lebaran menjadi waktu penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus memberikan dukungan moral bagi para narapidana.

Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak lapas telah melakukan berbagai persiapan, termasuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pengamanan kegiatan didukung oleh personel TNI dan Polri yang disiagakan di sejumlah titik di lingkungan lapas. Selain itu, pelayanan administrasi kunjungan juga diperkuat dengan bantuan petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda.

“Sinergi lintas instansi ini memastikan setiap proses pemeriksaan dan registrasi berjalan lancar sesuai standar operasional,” katanya.

Meski pengawasan dilakukan secara ketat, pihak lapas tetap mengutamakan kenyamanan keluarga yang ingin bertemu dengan kerabat mereka.

Jaka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pelayanan, serta mengimbau pengunjung untuk mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban.

“Layanan kunjungan khusus Lebaran ini merupakan wujud pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan pembinaan mental melalui dukungan langsung dari keluarga,” ujarnya.

Inggris

| Selasa, 25 Februari 2025

Berita Terkait

Politik

Ketum PBNU Bantah Cak Imin Dapat Restu Ulama: Klaim Didukung Kiai Tak Benar!

PIFA, Politik - Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, memberikan tanggapan terhadap pernyataan PKB yang mengklaim bahwa sejumlah ulama di Jawa Timur telah memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. “Pertama kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh, enggak jomblo lagi. Kemudian kalau soal sikap, sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan lagi di sini tidak ada calon atas nama NU. Jadi kalau ada calon itu kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track record-nya sendiri dan seterusnya. Tidak ada calon atas nama NU,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Sabtu (2/9) kemarin, dikutip dari merdeka.com. Gus Yahya juga menegaskan bahwa klaim tentang dukungan dari kiai-kiai PBNU kepada Cak Imin adalah tidak benar. “Kalau ada klaim kiai-kiai PBNU merestui itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada sama sekali pembicaraan di PBNU mengenai calon sama sekali, sama sekali nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden,” tegas Gus Yahya. Dia menjelaskan bahwa tidak pernah ada pembicaraan di PBNU yang membahas calon-calon presiden atau calon wakil presiden. Menurut Gus Yahya, isu-isu terkait dengan calon presiden dan wakil presiden adalah ranah dari partai politik dan berada di luar kapasitas PBNU sebagai organisasi keagamaan dan sosial. “Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, tapi saya ulangi sekali lagi tidak ada calon atas nama NU,” tegasnya. Sebelumnya, politisi dari PKB, Abdul Rokhim atau Cak Rokhim, telah menyampaikan bahwa proses Cak Imin menerima tawaran untuk menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan berjalan dengan sangat cepat. (yd)

Indonesia

| Rabu, 6 September 2023

Lokal

Sekda Alexander Pimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Ketapang

Berita Ketapang, PIFA — Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si memimpin Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Selasa (12/01/2022) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang. Rapat tersebut juga dihadiri Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum (Drs. Heronimus Tanam, ME), Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra (Edy Radiansyah, SH.,MH), Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Drs. Joko Prastowo, MH), Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Pembangunan (Junaidi Firrawan, S.Sos.,ME), serta Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM (Drs. Maryadi) serta kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Ketapang. Sekda dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menterjemahkan arahan-arahan dari pimpinan, selain itu untuk membangun soliditas, kekompakan, serta menyamakan persepsi dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun anggaran 2022 ini. Selain itu, Sekda juga memberikan arahan-arahan kepada seluruh Kepala OPD maupun Camat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Ketapang yang adil dan sejahtera, khususnya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Ketapang yang merupakan misi pertama dalam RPJMD lima tahun kedepan. "Salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah daerah akan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (electronic governance) dan sistem ini akan dilakukan secara bertahap, komprehensif dari ini semua dan diharapkan akan terwujudnya Ketapang Smart City." ujar Beliau. "Ini semua dilakukan untuk merubah sistem birokrasi yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih baik sehingga terwujudnya sistem pemerintahan yang profesional dan berwibawa." pungkasnya. (rs)

Ketapang

| Jumat, 14 Januari 2022

Lokal

Kadisdikbud Kalbar akan Sanksi Tegas Kepsek Jika Terlibat Pemotongan PIP

PIFA.CO.ID, LOKAL - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita telah menerima laporan baik dari masyarakat, dan media sosial mengenai pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga dialami siswa-siswi, penerima manfaat di Kabupaten Sambas.Rita juga sebelumnya telah mengeluarkan Surat Imbauan terkait pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/ SLB se-Kalimantan Barat, pada 10 Februari 2025 lalu dan telah melakukan sosialisasi setiap tahunnya kepada seluruh kepala sekolah.Surat imbauan ini sebagai tindaklanjut Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.Beberapa poin disampaian Rita melalui surat imbauan ini, pertama mengenai Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah merupakan pedoman yang digunakan untuk melaksanakan dan menyalurkan bantuan PIP Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi Kementerian, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, bank atau lembaga penyalur, dan pihak lain yang terlibat atau terkait dengan penyaluran Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.Poin kedua, bahwa tidak dibenarkan adanya pungutan, pemotongan dana PIP, atau tindakan sejenis lainnya dalam bentuk dan alasan apapun oleh pihak satuan pendidikan dan pihak lainnya.“Pada poin ketiga pada surat imbauan ini, saya juga menekankan untuk melaksanakan pengelolaan PIP di satuan pendidikan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi yang melanggar ketentuan akan diberikan sanksi tegas,”tegas Rita.Selain itu, Rita juga merespon aksi unjuk rasa para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kabupaten Sambas di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 19 Februari 2025.Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa menuntut DPRD Kalbar untuk memberikan atensi khusus terkait dugaan pungutan liar kepada siswa penerima PIP (Program Indonesia Pintar) yang terjadi di Kabupaten Sambas.“Kita juga menerima laporan dark masyarakat dan di media sosial di Sambas, bahwa terjadi pemotongan PIP di beberapa sekolah jenjang SD SMP SMA di Sambas,”ujar Rita.Rita menegaskan dari laporan itu, telah dilakukan pengecekan. Dan untuk sejauh ini, dikatakannya pihak sekolah tidak melakukan pemotongan PIP, melainkan ada pemotongan dari oknum di luar sekolah. “Hasil pemeriksaan sementara kami pihak sekolah tidak melakukan pemotongan, namun ada pemotongan dari pihak luar,”tegasnya.Rita kembali menegaskan karena yang melakukan pemotongan adalah pihak luar dan dilakukan di luar sekolah. Maka saat ini sedang ditangani oleh kepolisian dan inspektorat.“Masalah yang terjadi ini terjadi di luar lingkungan sekolah dan tidak dilakukan pemotongan oleh pihak sekolah. Jadi sekarang sedang ditangani oleh kepolisian dan inspektorat,” pungkasnya.

Indonesia

| Rabu, 6 September 2023

Ketapang

| Jumat, 14 Januari 2022

Kalbar

| Jumat, 21 Februari 2025