PBB Soroti Pembatasan Akses Israel di Gaza, Hampir Tujuh Petugas Kemanusiaan Ditolak Setiap Hari
Internasional | Selasa, 9 Desember 2025
PIFA, Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa penolakan akses oleh Israel terhadap petugas kemanusiaan di Jalur Gaza masih menjadi persoalan serius. Dalam tujuh minggu terakhir, rata-rata hampir tujuh orang per hari dilaporkan dicegah untuk ikut serta dalam misi kemanusiaan.
Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan kondisi di Gaza tetap mengerikan, sementara kebutuhan penduduk jauh melampaui kemampuan komunitas kemanusiaan untuk merespons. Hal itu disampaikan Dujarric dalam konferensi pers pada Senin (8/12).
Menurutnya, berbagai kendala terus menghambat penyaluran bantuan. Hambatan tersebut meliputi persoalan keamanan, tantangan bea cukai, penundaan dan penolakan kargo, pembatasan akses penyeberangan, serta terbatasnya rute distribusi bantuan di dalam wilayah Gaza.
Dujarric menambahkan bahwa situasi ini sangat mempersulit upaya PBB dan para mitranya untuk mendistribusikan kebutuhan dasar, seperti perlengkapan tempat tinggal, air bersih, sanitasi, kebersihan, hingga perlengkapan pendidikan bagi warga sipil.
Ia juga mengungkapkan bahwa OCHA telah berulang kali memperingatkan soal pembatasan akses dan pergerakan di Gaza. Dalam periode 13 Oktober hingga 4 Desember, tercatat sebanyak 295 kontraktor, 28 staf PBB, dan 21 tenaga kesehatan ditolak oleh otoritas Israel untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PBB.
“Penolakan ini mengganggu perencanaan kemanusiaan dan memaksa kami serta para mitra melakukan penyesuaian mendadak. Kondisi tersebut dapat mengurangi kapasitas kepemimpinan misi atau bahkan menyebabkan misi dibatalkan sepenuhnya jika tidak tersedia personel pengganti,” ujar Dujarric.
PBB, lanjutnya, terus menyerukan agar diberikan akses tanpa hambatan bagi barang dan layanan kemanusiaan. Semua pembatasan diminta untuk dicabut agar bantuan dapat ditingkatkan dan menjangkau seluruh warga Gaza yang membutuhkan pertolongan.
Sebagai informasi, perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku di Jalur Gaza pada 10 Oktober, berdasarkan rencana yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Gencatan senjata tersebut secara parsial menghentikan serangan Israel selama dua tahun terakhir yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza.




















