PIFA, Politik - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan belum ada pernyataan maupun keputusan resmi dari DPR RI terkait isu rencana pemerintah menutup atau membatasi ekspansi toko ritel modern di desa demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik," kata Dolfie dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Penegasan tersebut disampaikan Dolfie untuk meluruskan isu yang beredar luas di masyarakat, yang menyebut DPR RI telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait penghentian ekspansi minimarket demi mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam narasi yang beredar, bahkan disebutkan Ketua DPR RI Puan Maharani telah memberikan persetujuan terhadap rencana tersebut.

Dolfie menjelaskan bahwa isu tersebut sejatinya merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa PDT yang berlangsung pada November 2025. Dalam rapat itu, Mendes PDT sempat menyampaikan pandangan mengenai perlunya menyetop maraknya minimarket di desa agar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan optimal.

Namun, ia menegaskan bahwa respons yang muncul dari anggota dewan dalam rapat tersebut masih bersifat lisan dan belum menjadi keputusan resmi Komisi V DPR RI.

"Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu.

"Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa," lanjutnya.

Dolfie menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan selalu menempatkan kajian mendalam sebagai landasan utama dalam menyikapi kebijakan strategis, khususnya yang berdampak langsung pada dunia usaha, koperasi desa, serta kehidupan masyarakat luas.

"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data," paparnya.

Menurut dia, seluruh kebijakan tersebut juga harus dibahas secara mendalam melalui komisi terkait di DPR RI, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha," imbuh Dolfie.