Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah meningkatkan remunerasi hakim hingga 280 persen. Kenaikan tersebut terutama dirasakan hakim pada jenjang paling junior.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

"Mengenai masalah hakim, pemerintah telah berhasil menaikkan remunerasi hakim. Untuk hakim-hakim paling junior, penghasilan mereka telah naik 280 persen," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, peningkatan tersebut membuat penghasilan hakim saat ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Bahkan, ia menyebut penghasilan hakim junior telah berada di atas rata-rata negara-negara ASEAN.

Prabowo juga mengungkapkan Ketua Mahkamah Agung (MA) melaporkan kepadanya bahwa penghasilannya kini lebih tinggi dibandingkan Ketua Mahkamah Agung Singapura.

"Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melapor kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung sekarang lebih tinggi daripada penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura," ujarnya.

Prabowo menegaskan penguatan lembaga yudikatif menjadi salah satu hal penting dalam upaya memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Menurut dia, hakim merupakan benteng terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum.

"Benteng terakhir di mana rakyat menuntut berharap bisa mendapat keadilan, bahwa supremasi hukum dan keadilan tidak hanya untuk orang kuat. Tapi rakyat yang paling tidak berdaya harus bisa mendapat keadilan di mahkamah kita, pengadilan kita," kata Prabowo.

Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ia menyebut pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," ujarnya.

Prabowo mengatakan sejumlah kebijakan tersebut menyasar persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menilai berbagai persoalan tersebut mulai dapat ditangani melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.

"Artinya kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan sumpahnya sebagai Presiden untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya.

"Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya," ujarnya.

Prabowo menyebut terdapat empat pedoman utama yang menjadi dasar pemerintahannya, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan inti nasional, menyelesaikan kesulitan rakyat secepat mungkin, serta memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat dan generasi mendatang.

Namun, Prabowo mengakui masih banyak persoalan bangsa yang belum terselesaikan.

"Belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum," katanya.

Ia memastikan pemerintah akan terus bekerja menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dan memenuhi janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.