10 Instansi Sepi Peminat, Peluang Lolos CPNS Lebih Besar

Admin | Rabu, 7 Juli 2021

Tahun ini, instansi yang membuka lowongan CPNS 2021 meliput instansi pusat hingga daerah dengan alokasi beragam.

Penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS), telah dibuka sejak beberapa waktu yang lalu.

Di tingkat pemerintah pusat, sebanyak 54 dari 80 kementerian/lembaga resmi membuka lowongan CPNS dan PPPK 2021.

Kemudian di tingkat provinsi, terdapat 33 dari 34 instansi pemerintah provinsi yang membuka formasi CPNS dan PPPK 2021.

Terakhir, pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 486 dari 508 instansi membuka pendaftaran CPNS dan PPPK 2021.

Adapun total kebutuhan ASN 2021 adalah sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari:

Formasi CPNS 2021 sebanyak 128.016 lowongan
Formasi PPPK sebanyak 548.717 lowongan

Dari jumlah formasi yang dibuka, para pelamar sudah banyak yang melakukan pendaftaran, namun masih terdapat formasi pada instansi tertentu yang sepi peminat.

Biasanya, instansi yang sepi peminat memberikan peluang lolos CPNS yang besar, namun tidak lepas dari jumlah formasi yang dibuka setiap tahunnya. Dalam periode seleksi, umumnya ada instansi yang jarang diketahui orang.

Berdasarkan update terbaru BKN, sebanyak 10 instansi yang membuka formasi CPNS 2021 masih sepi pelamar, pada pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 diantaranya:

Pemerintah Kab. Maybrat 3
Pemerintah Kab. Fak-Fak 9
Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar 11
Pemerintah Kab. Manokwari Selatan 12
Pemerintah Kab. Teluk Wondama 13
Pemerintah Kab. Sorong Selatan 15
Pemerintah Kab. Kaimana 15
Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya 17
Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 24
Pemerintah Kota Sibolga 25

Pifabiz

| Sabtu, 22 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Pria di Kubu Raya Ditemukan Tewas Tergantung di Depan Kamar Rumahnya

PIFA.CO.ID, LOKAL - Seorang pria berinisial TM (47), warga Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di depan pintu kamar rumahnya pada Minggu (5/1) sekitar pukul 14.40 WIB. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh perawat korban, yang kemudian melaporkannya kepada ketua RT setempat dan diteruskan ke Polsek Sungai Raya.Kasat Reskrim Polres Kubu Raya, IPTU Hafiz Febrandani, melalui Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aiptu Ade, mengungkapkan bahwa korban ditemukan tergantung dengan seutas tali nilon. Saat kejadian, perawat yang merawat korban baru saja kembali ke rumah setelah mengambil barang dari rumah keluarganya."Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 12.00 WIB untuk mengambil barang. Saat kembali sekitar pukul 14.30 WIB, ia menemukan korban dalam kondisi tergantung di depan pintu kamar," jelas Ade saat dikonfirmasi pada Senin (6/1).Saksi yang terkejut langsung berteriak meminta pertolongan warga. Ketua RT setempat segera menghubungi Polsek Sungai Raya dan keluarga korban untuk melaporkan peristiwa tersebut.Berdasarkan hasil penyelidikan Tim Inafis Polres Kubu Raya dan Sat Reskrim Polsek Sungai Raya, korban diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes dan stroke sejak 2017. Selama dua bulan terakhir, pria yang sudah menduda ini tinggal bersama perawatnya, sementara kedua anaknya bekerja di luar daerah, yakni di Kabupaten Ketapang dan Provinsi Sulawesi."Korban sempat menghubungi anak-anaknya melalui WhatsApp sebelum kejadian dan berpesan agar mereka menjaga kesehatan," tambah Ade.Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Soedarso, jenazah korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan."Sementara ini, kami menduga korban mengakhiri hidupnya karena depresi akibat penyakit kronis yang dideritanya. Namun, Polsek Sungai Raya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kematian," pungkas Ade.

Kubu Raya

| Senin, 6 Januari 2025

Lokal

Ketua Komisi V DPRD Kalbar Sebut Wacana Kenaikan Biaya Haji Tak Masuk Akal

PIFA, Lokal - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin menilai wacana kenaikan biaya ibadah haji tak masuk akal. Hal ini bakal memberatkan masyarakat. "Kalau kenaikan hampir 100 persen tidak masuk akal dengan alasan perhitungan ekonomi, inflasi atau pertumbuhan ekonomi,” katanya, kemarin. Kendati Kementerian Agama memberikan berbagai macam alasan, misalnya kurs mata uang asing hingga kebijakan yang diterapkan Arab Saudi, tetap saja tak rasional. Seharusnya kata Heri, kenaikan biaya perjalanan haji tak terjadi. Pasalnya, hanya akan menyusahkan calon jemaah haji. Sebab tak semua mampu dari segi ekonomi. "Maka itu pemerintah harusbmencari solusi menyelesaikannya. Sehinggabtidak ada kenaikan," jelasnya. Heri mengatakan, kenaikan biaya haji tak boleh seperti ini. Hal tersebut bukan hanya memberatkan, tapi sama saja mencegah umat islam untuk melakukan ibadah haji. "Jika tetap naik, pemprov diminta subsidi masyarakat yang ingin menunaikan haji dan sudah menunggu lama,” tandasnya. Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan rerata kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun ini atau periode 1444 Hijriah. Usul biaya haji ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023. Ia mengusulkan rerata biaya haji pada tahun ini sebesar Rp 69.193.733 per orang atau bila dibulatkan sebesar Rp 69 juta. "Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji," kata Menteri Yaqut. "Formulasi ini juga telah melalui proses kajian." Adapun biaya perjalanan ibadah haji tersebut mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp 98.893.909 per orang atau sekitar Rp 98 juta. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun ini naik Rp 514.888 ketimbang tahun lalu karena ada perubahan signifikan dalam komposisinya. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, biaya haji 2023 yang dibebankan ke jemaah naik hampir dua kali lipat dari angka Rp 39,8 juta. Ongkos naik haji ini juga bertambah ketimbang tahun 2018 hingga 2020 yang hanya mematok biaya Rp 35 juta. (ap)

Kalbar

| Selasa, 31 Januari 2023

Internasional

Parlemen Israel Setujui RUU Penggantian Nama Tepi Barat, Palestina Kecam Keras!

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Parlemen Israel atau Knesset menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang mengganti sebutan Tepi Barat dengan Yudea dan Samaria. Otoritas Palestina mengecam langkah ini sebagai eskalasi serius yang bertujuan mencaplok wilayah pendudukan tersebut. Kementerian Luar Negeri Palestina, dalam pernyataannya yang dikutip Anadolu Agency pada Selasa (11/2/2025), menegaskan bahwa keputusan tersebut membuka jalan bagi aneksasi penuh Tepi Barat dan melemahkan prospek penyelesaian konflik secara damai. "Undang-undang ini batal demi hukum, ilegal, dan melanggar resolusi PBB. Ini merupakan ancaman langsung bagi keamanan dan stabilitas regional," sebut pernyataan Kemenlu Palestina. Palestina mendesak intervensi internasional untuk menghentikan upaya Israel mengubah status politik dan hukum wilayahnya serta meminta negara-negara lain mengkondisikan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pada 29 Januari lalu, Knesset juga meloloskan pembahasan awal RUU yang memungkinkan pemukim Israel mendaftarkan diri sebagai pemilik tanah sah di Tepi Barat. Palestina dan kelompok sayap kiri Israel menilai pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah mempercepat langkah menuju aneksasi penuh wilayah tersebut.

Kubu Raya

| Senin, 6 Januari 2025

Kalbar

| Selasa, 31 Januari 2023

Palestina

| Selasa, 11 Februari 2025