10 Link Tryout CPNS Gratis untuk Latihan SKD
Indonesia | Kamis, 10 Oktober 2024
10 link Tryout CPNS gratis untuk latihan SKD CPNS 2024. (Ilustrasi: Dok. Beritain Kalbar)
Indonesia | Kamis, 10 Oktober 2024
Nasional
PIFA, Nasional - Budayawan dan jurnalis senior, Goenawan Mohamad, mengungkapkan kritiknya terhadap sistem kepartaian di Indonesia dalam acara penyampaian maklumat untuk Jokowi dari Komunitas Utan Kayu menjelang Pemilu 2024. Goenawan menilai bahwa sistem saat ini menyulitkan partai baru untuk berkembang, mengharuskan mereka mengikuti arus partai besar untuk bertahan. Menurut Goenawan, partai saat ini menjadi barang yang mahal, dan kekuasaan oligarki membuat orang miskin sulit untuk membentuk partai. Sebagai contoh, ia menyebut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kesulitan berkembang dan akhirnya harus menjual diri ke kekuasaan, dengan Kaesang Pangarep, putra Jokowi, menjadi ketuanya agar bisa mendapatkan suntikan dana. "Kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. PSI kan kekurangan dana ya itu kan harus jualan kan," ujar Goenawan Mohamad seperti dikutip dari suara.com jejaring Pontianak Informasi. Goenawan mengungkapkan bahwa ia pernah bergabung dengan PSI dan memilihnya saat Pemilu 2019, namun kini menyebut PSI sebagai antek Prabowo Subianto. "Kalau tersinggung nggak apa-apa saya anggota PSI. PSI yang sekarang ya, kalau yang dulu gak tahu. Sekarang saya tidak tahu PSI jadi apa, yang jelas jadi antek Prabowo," ungkap Goenawan. Goenawan menganggap fenomena ini sebagai kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menekankan bahwa partai baru seharusnya berani menjadi pembeda, membawa ideologi untuk menentang kekuasaan, dan membela kepentingan rakyat. "Ini suatu kemunduran tapi juga pelajaran bagi kita bahwa selama partai-partai berbentuk oligarki ongkos politik berbentuk mahal, selama orang mau menjual dirinya sebagai pelacur, ya demokrasi pasti berat," tegas Goenawan Mohamad. (ad)
Lokal
Berita Melawi, PIFA - Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K pimpin serah terima jabatan (Sertijab) Wakil Kepala (Waka) Polres Melawi dari pejabat yang lama Kompol Agus Mulyana, S.E., M.M kepada pejabat baru Kompol Asmadi, S.I.P., M.M. pada Senin (21/2/2022). Kegiatan yang dihadiri oleh Para Pejabat Utama Polres Melawi, Polda Kalbar dan Kapolsek Jajaran ini digelar di Aula Tri Brata Mapolres Melawi Jajaran Polda Kalbar. Kompol Agus Mulyana mutasi sebagai Kasubbag P-Bmn Baginfolog Rolog Polda Kalbar dan Wakapolres Melawi diisi Pejabat baru Kompol Asmadi yang sebelumnya juga menjabat dibagian lainnya di Rolog Polda Kalbar. Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K dalam sambutannya mengatakan mutasi di lingkungan Polri adalah hal yang biasa dan untuk kebutuhan organisasi Polri. “Mutasi di lingkungan Polri merupakan pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta meningkatkan kemampuan anggota yang bersangkutan. Seluruh anggota Polri memiliki kesempatan yang sama dalam mutasi, baik secara tour of duty (TOD) maupun berdasarkan penugasan jabatan atau tour of area (TOA),” jelasnya. Kapolres Melawi AKBP Sigit juga menyampaikan beberapa penekanan terhadap pejabat yang baru dan mengucapkan terima kasih kepada pejabat yang lama serta Ibu Bhayangkari. “Kepada pejabat yang baru pak Asmadi, segera menyesuaikan situasi Wilayah Kabupaten Melawi, Saya yakin dengan pengalaman penugasan, wawasan serta loyalitas dan dedikasi tinggi yang telah dimiliki akan mampu dan sukses dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru disini,” ujarnya. “Dan kepada Kompol Agus Mulyana terima kasih atas pelaksanaan tugas di Polres Melawi telah banyak membantu dan menciptakan berbagai terobosan maupun inovasi untuk kemajuan Polres Melawi dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Melawi. Terima kasih juga kepada Ibu Bhayangkari, yang telah setia mendampingi suami dalam menjalankan tugas di Polres Melawi,” tambahnya. Kegiatan serah terima jabatan Wakapolres Melawi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, hal ini dilihat dari peserta upacara Sertijab yang di batasi dan menggunakan masker serta menjaga jarak.
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjant mengungkapkan target, tantangan, hingga strategi dalam mengurai permasalahan agraria dan tata ruang di tanah air. Hal ini disampaikannya dalam Podkabs (Podcast Kabinet dan Setkab) episode 5 yang tayang perdana pada Minggu (3/7/2022), kemarin. Hadi mengungkapkan, pihaknya akan fokus menyelesaikan tiga persoalan yaitu sertifikat tanah milik rakyat, konflik agraria, serta lahan dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ketiga prioritas tersebut, ujarnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. “Perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian, yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan,” terang Hadi. Mantan Panglima TNI itu menututrkan bahwa dirinya akan menggunakan pendekatan manajemen pertempuran dalam menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian masalah. “Kalau manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Saya harus melihat situasinya, saya pelajari, saya masuk dari mana, seperti itu. Itu kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal, dan selesai masalah di daerah,” tuturnya. Dia juga menekankan terkait pentingnya komunikasi sosial dalam menyelesaikan masalah agraria di tanah air. Pendekatan lanjutnya, juga kerap ia terapkan saat menjadi Panglima TNI. “Saya berani duduk bersama masyarakat, kemarin saya kunjungan juga di tengah-tengah masyarakat, saya duduk bersama, ngobrol bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik agraria seperti itu,” ucapnya. Lebih lanjut Hadi mengungkapkan, sejak resmi menjadi orang nomor satu di Kementerian ATR/BPN dirinya telah beberapa kali terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan menyelesaikan persoalan pertanahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Hadi juga mengingatkan jajarannya di daerah untuk mempercepat program PTSL. “Untuk sertifikat sendiri, saya sudah punya target bahwa sebelum atau berakhirnya tahun 2022, itu ada kota atau kabupaten yang sudah berstatus kabupaten lengkap atau kota lengkap. Artinya, seluruh kabupaten atau kota itu semuanya sudah disertifikatkan tanahnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Hadi menambahkan, pihaknya juga mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan implementasi sistem elektronik, terutama untuk sertifikat tanah. Sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. “(Jika ada sertifikat) kemudian ada mafia tanah dia enggak bisa ngaku-ngaku. Kalau dia ngaku-ngaku, langsung kita pidanakan,” katanya. Menutup obrolan, Hadi pun menyampaikan komitmen dan optimisme untuk dapat memenuhi target yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi. “Saya harus bekerja serius. Apalagi perintah Bapak Presiden itu jelas ada tiga. Dikaitkan dengan penyelesaian sertifikat ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar,” tegasnya. Sebagai informasi, melansir laman Setkab RI, Podkabs adalah podcast atau siniar resmi Setkab yang berisi banyak obrolan dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah atau pun hot issue yang berkembang di masyarakat saat ini. Diskusi dengan berbagai narasumber tersebut dikemas dengan penyampaian yang ringan dan juga santai.