PIFA, Lokal - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang melaporkan sebanyak 19.569 warga terdampak banjir di kabupaten tersebut.

Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Total enam kecamatan yakni Nanga Tayap, Sungai Laur, Simpang Hulu, Sungai Melayu Rayak, Muara Pawan dan Sandai terendam banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang, Yunifar Purwantoro dalam keterangan tertulis mengatakan, debit air bertambah seiring tingginya intensitas hujan di enam kecamatan itu. 

"Total yang terendam sebanyak 45 desa. Tercatat 5.451 kepala keluarga (KK) atau 17.741 jiwa terendam, sementara jumlah KK yang terdampak 5.854 KK atau 19.569 jiwa," kata Yunifar, Jumat (24/3/2023) malam.

Dia menjelaskan, ketinggian air mulai dari 30 centimeter hingga 120 centimeter. Warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Kendati demikian, ada juga sebagaian warga yang harus mengungsi ke rumah kerabat. 

BPBD juga telah menyalurkan bantuan secara bertahap. Misalnya untuk  Kecamatan Sandai dan empat desa di Kecamatan Nanga Tayap pada Jumat (24/3/2024) malam.

"Sudah kita lansir, sisanya menyusul, paling lama hari Senin," katanya.

Tak hanya bantuan logistik, pihak kecamatan bersama Forkopimcam termasuk Puskesmas, turut menyisir warga guna melakukan pengecekan kesehatan hingga memberikan bantuan pengobatan gratis. 

Banjir Kabupaten Ketapang ini, telah terjadi sejak tanggal 13 Maret lalu. Awalnya kecamatan yang terdampak waktu itu, mulai dari Kecamatan Hulu Sungai dan Sungai Laur. 

"Banjir ini tidak serentak, air berangsur bergeser ke kecamatan yang lainnya, jadi tidak sekaligus," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel menginformasikan pihaknya telah menerima data terkini banjir di Kabupaten Ketapang tersebut. 

"Memang kita sudah menerima informasi dari BPBD Ketapang, sudah ada beberapa desa dan kecamatan yang terdampak banjir," katanya, Sabtu (25/3/2023).

Dia mengutarakan, pihaknya telah meminta BPBD Ketapang selain mendata warga dan kondisi rumah terdampak, juga lahan pertanian.

"Juga lahan pertanian. Kita mendata potensi gagal panen. Karena pada kajian pasca bencana ini diantisipasi," ujarnya.

Hal ini penting dilakukan, mengingat bahan pokok sangat dibutuhkan ke depan. Guna mengatasi kebutuhan dasar warga yang terdampak banjir akibat lahan rusak dan lainnya.

"Kita juga mendorong Ketapang menetapkan status tanggap darurat jika bencana ini semakin meluas dan tak terkendali," ujarnya.

Penetapan status itu, sambung Daniel, supaya penanganan banjir oleh pemerintah daerah setempa dan provinsi, bisa lebih optimal. (ap)