Foto: Dok. PIFA

20 Juta Pohon di Kapuas Hulu, Kratom Perlu Tata Niaga

Kapuas Hulu | Kamis, 28 Juli 2022

Berita Lokal, PIFA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji berharap, perdagangan kratom tidak dilarang. Saat ini menurutnya, tengah dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk melegalkan kratom tersebut.

“Kratom seharusnya tidak dilarang, tapi diatur tata niaganya,” kata Sutarmidji, kemarin.

Sutarmidji menyebut, saat ini terdapat lebih dari 20 juta pohon kratom di Kapuas Hulu. Dan jika kratom dilarang, maka 20 juta pohon terancam ditebang.

Dia mengatakan, saat ini kratom sudah masuk dalam tanaman jenis obat. Selain itu, juga harus menjaga kelestarian hutan di Betung Karimun dan Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu.

“Tapi kita masih menunggu hasil laboratorium. Bayangkan saja 20 juta pohon kratom di Kapuas Hulu itu kalau ditebang, maka Kapuas Hulu akan gundul,” kata Sutarmidji.

Mantan Wali Kota Pontianak itu juga mengklaim, seorang senator Amerika Serikat (AS) pernah datang untuk membantu membuat pabrik pengolahan kratom di Kabupaten Kapuas Hulu. Menurutnya, kratom tidak dilarang di Amerika.

“Pernah datang senator Amerika ke Kapuas Hulu, dia siap membantu pembuatan pabrik pegolahan kratom,” katanya.

Namun, MIdji tidak menjelaskan siapa senator AS yang dimaksud, dan pada tahun berapa dia berkunjung. (ap)

Italia

| Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Wings Air Kembali Buka Penerbangan Rute Pontianak-Putussibau

Berita Lokal, PIFA – Maskapai Wings Air kembali membuka rute penerbangan Pontianak-Putussibau, mulai 1 Agustus 2022. Sebelumnya, maskapai ini sempat menghentikan operasional beberapa waktu lalu. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/7/2022), Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, rute penerbangan melalui Bandar Udara Internasional Supadio di Kubu Raya tujuan Bandar Udara Pangsuma, Kabupaten Kapuas Hulu (PSU) menggunakan pesawat jenis-ATR 72. Danang menjelaskan, pesawat tersebut berkapasitas 72 kursi penumpang kelas ekonomi. Pesawat generasi modern yang langsung didatangkan dari pabrikan tersebut, melayani frekuensi terbang satu kali pergi pulang (PP) setiap Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu. "Harapan Wings Air, penerbangan kembali sangat cocok difungsikan secara point to point berjarak pendek yang menghubungkan setingkat kabupaten dan ibu kota provinsi sebagai salah satu upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam berkontribusi aktivitas perekonomian nasional," jelas Danang. Sebelumnya, maskapai penerbangan Wings Air (Lion Air Group) telah menghentikan sementara rute penerbangan Pontianak-Putussibau. Penghentian operasional sementara dimulai Sabtu (23/7/2022) hingga pemberitahuan lebih lanjut. "Keputusan ini diambil sebagai langkah dalam upaya penataan ulang dan kinerja rute berjadwal pada layanan penerbangan Pontianak-Putussibau," kata Danang, Sabtu (16/7/2022). Danang menjelaskan, Wings Air rute Pontianak-Putussibau bolak-balik, selama ini dioperasikan dengan frekuensi terbang satu kali terbang per hari atau tujuh kali dalam sepekan. Menurut Danang, Wings Air akan terus mengevaluasi perkembangan situasi dan berharap mendatang dapat kembali membuka layanan penerbangan berjadwal, sehingga akan mendukung pergerakan perekonomian serta mobilitas orang serta logistik di Kabupaten Kapuas Hulu. (ap)

Kalbar

| Rabu, 27 Juli 2022

Lokal

Dinilai Malas-malasan dan Jarang Hadir Rapat, Anggota DPRD Pontianak Minta Wali Kota Copot Sekda

Berita Lokal, PIFA - Sekda Kota Pontianak, Mulyadi tercatat jarang menghadiri undangan rapat komisi maupun rapat gabungan dengan DPRD Kota Pontianak dalam 2 tahun terakhir ini. Satu diantara unsur pimpinan Komisi I DPRD Kota Pontianak, Lutfi Almutahar mempertanyakan dan merasa geram dengan tindakan yang dinilai malas-malasan itu , Minggu (26/6). Dilansir dari Indoglobenews (27/6), Lutfi mengatakan, saat rapat kerja Sekda Kota Pontianak dengan Komisi I selaku mitra kerjanya, Mulyadi tak pernah hadir. Mullyadi selalu diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Pontianak. “Sudah dua tahun terakhir ini Sekda Kota Pontianak tidak pernah menghadiri rapat kerja dengan Komisi I, selalu diwakili,” kata Lutfi (26/6). Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pontianak itu pun mempertanyakan kehadiran Sekda yang selalu diwakili. Dia menegaskan bahwa kehadiran Sekda dalam rapat kerja dengan Komisi I sangat penting untuk membahas berbagai isu pemerintahan Kota Pontianak. “Sekda sebagai pimpinan ASN Kota Pontianak tidak boleh semena-mena. Tidak boleh egois dan semena-mena, harus bekerja secara profesional sebagai ASN,” tegasnya. Lutfi menambahkan, dalam hal ini Sekda Kota Pontianak juga dinilai tidak menghormati DPRD Kota Pontianak serta Komisi I sebagai mitra kerjanya. “Ingat, sesuai aturan posisi Sekda itu setara anggota DPRD. Jadi kalau diundang wajib hadir. Kita harus saling menghormati sebagai mitra kerja,” tegasnya lagi. Seperti diberitakan Indoglobenews (26/6), Lutfi juga menilai bahwa Sekda Mulyadi bermalas-malasan dalam menjalankan tugasnya lantaran tak pernah memberi konfirmasi yang jelas perihal ketidakhadirannya. “Bagaimana Kota Pontianak bisa maju kalau Sekda malas-malasan. Bagaimana program Pemerintahan Kota Pontianak bisa berjalan baik. Kita baru saja mulai bangkit akibat pandemi Covid 19. Seharusnya sekda juga lebih serius untuk mendukung program kerja Walikota Pontianak,” sambungnya.. Kemudian Lutfi meminta jika Mulyadi untuk fokus dahulu menjalankan tugas sebagai ASN dan jabatan sebagai Sekda. Permintaan itu menyusul kabar Mulyadi yang diisukan akan maju dalam pemilihan Calon Wali Kota Pontianak mendatang. “Kalau memang perihal keinginan maju sebagai calon Wali Kota Pontianak sebaiknya mundur sebagai ASN dan Sekda. Harus fokus bekerja, fokus dengan tugasnya,” tegas Lutfi. Lutfi menegaskan, jika Sekda Kota Pontianak masih tidak mengormati DPRD Kota Pontianak dan Komisi I dengan tidak menghadiri rapat, maka Lutfi meminta Pimpinan Komisi dan Pimpinan DPRD Kota Pontianak melayangkan surat teguran. Bahkan, Lutfi juga meminta Sekda dicopot karena dinilai tidak bekerja secara profesional. Menurut Lutfi, masih banyak ASN Kota Pontianak yang berkompeten dan dapta bekerja secara profesional. “Kita minta Pak Wali Kota copot saja Sekda. Masih banyak ASN di Kota Pontianak yang berkompeten dan profesional sebagai Sekda. Sebab ini demi berjalannya roda pemerintahan di Kota Pontianak dengan baik dan lancar. Kalau komunikasi dengan mitra kerja tidak baik bagaimana program yang ada bisa dibahas dan dilaksanakan dengan maksimal,” tutup Lutfi.

Pontianak

| Senin, 27 Juni 2022

Nasional

Program Sertifikasi Halal Gratis Bantu Pelaku Usaha Raih Omset Berlipat

Berita Nasional, PIFA - Kementerian Agama (Kemenag) dalam laman resminya pada Jumat (23/9/2022) menyampaikan bahwa sertifikasi Halal Gratis (Sehati) membantu pelaku usaha meraih omset berlipat. Kemenag menyebut pengakuan meningkatnya omset itu disampaikan oleh seorang pengusaha kue asal Bandung, Jawa Barat, Hikmat Primadi yang telah mengikuti program Sehati. Hikmat turut bersyukur dengan capaian penjualannya yang meningkat setelah mengikuti program tersebut, lantaran produknya diketahui pelanggan sebagai produk halal dan sudah bisa dijual di toko-toko modern. "Setelah (bersertifikat) halal, alhamdulillah ada peningkatan penjualan. Pelanggan pun juga sangat senang karena tahu (produknya sudah bersertifikat) halal. Omset juga meningkat karena sekarang produk saya bisa diterima di toko-toko modern,” kata Hikmat, di Bandung, pada Rabu (21/9), dikutip dari laman Kemenag. Seperti diketahui, program Sehati ini digulirkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 2021 untuk para pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang memenuhi syarat pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare). Sejak 2021 hingga hari ini, tercatat sebanyak 11.101 sertifikat halal telah diterbitkan BPJPH bagi pendaftar Sehati. Salah satunya, sertifikat halal yang diterima Hikmat Primadi, pengusaha kue asal Bandung, Jawa Barat. "Terima kasih kepada pemerintah (karena) kami telah diberi kesempatan mengikuti program sertifikasi halal gratis. (Ini) sangat membantu usaha kecil seperti kami,” imbuh pria yang telah menjalani usahanya selama hampir 20 tahun ini. Program Sehati menurut Hikmat amat membantu pelaku UMK untuk bersaing di pasar. Terlebih, berdasarkan peraturan jaminan produk halal (JPH), Indonesia mulai memberlakukan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar pada 2024 mendatang. "Meskipun pemerintah masih ada kebijakan penahapan, halal sudah menjadi kebutuhan kita. Karena untuk dapat masuk ke outlet-outlet itu biasanya selain harus punya ijin usaha seperti PIRT, sertifikat halal juga harus ada,”ungkap Hikmat. Ia mengisahkan, informasi terkait sertifikasi halal gratis ia peroleh dari komunitas IKM binaan Pemerintah Kota Bandung yang selama ini telah bersinergi dengan BPJPH. Di komunitasnya, ia mendapat berbagai informasi seperti sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal, bagaimana penyiapan dokumen untuk pengajuan sertifikasi halal, mengurus ijin berusaha serta mendapatkan NIB, PIRT, bahkan strategi pengemasan, pemasaran, dan lainnya. Sehingga, pengurusan perizinan usaha dan sertifikasi halal dirasakan sangat mudah untuk dilaksanakan. "Sehingga, melalui pembinaan dan pendampingan itu sertifikasi halal menjadi mudah dilakukan." katanya. "Di kelompok IKM itu kami juga bisa saling berbagi pengalaman bahwa sertifikasi halal itu tak sesulit yang dibayangkan. Misalnya penggunaan bahan-bahan, kalau ‘belum berlabel halal walaupun mungkin bahan itu halal, maka tinggal dipastikan dengan diganti saja pakai bahan yang sudah halal." jelas Hikmat. Saat ini, BPJPH masih membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal gratis. Mulai 24 Agustus 2022, BPJPH telah membuka program Sehati Tahap 2 tahun 2022, bagi 324.874 kuota. Pendaftaran pengajuan Sehati Tahap 2 ini dibuka sampai 19 Oktober 2022. Sekretaris BPJPH Arfi Hatim mengimbau agar pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang ini. “Segera daftar sertifikat halal produk anda melalui ptsp.halal.go.id atau sehati.halal.go.id. Manfaatkan kesempatan ini untuk membuka peluang produk anda naik kelas dan meraih pasar yang lebih luas,” tutur Arfi.

Kalbar

| Rabu, 27 Juli 2022

Pontianak

| Senin, 27 Juni 2022

Bandung

| Jumat, 23 September 2022