PIFA.CO.ID, PONTIANAK - Sebanyak 347 Notaris di Kalimantan Barat (Kalbar) akan dilibatkan dalam pembentukan 1.900 Koperasi Merah Putih, untuk memberikan pendampingan teknis dan memfasilitasi pembuatan akta pendirian koperasi.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora menegaskan bahwa seluruh notaris di Kalbar yang merupakan mitra Kementerian Hukum dan HAM akan memiliki peran penting, tidak hanya terbatas pada pembuatan akta koperasi semata.

“Dalam konteks koperasi merah putih, seluruh notaris yang ada di Kalimantan Barat berjumlah 347 notaris itu dilibatkan. Jadi tidak dibatasi hanya pada notaris membuat akta koperasi saja,” ungkapnya usai menghadiri rapat koordinasi percepatan koperasi desa merah putih se-Kalbar 2025, Kamis (15/5/2025).

 

Jonny mengatakan, karena situasi tersebut keadaannya khusus, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat edaran agar proses pembuatan dan pengesahan akte itu dapat diproses oleh seluruh notaris.

“Nah, ini adalah kondisi yang memungkinkan memudahkan di mana notaris di Kalimantan Barat itu sudah tersebar di seluruh kabupaten, kota. Sehingga proses ini kita dorong agar menjadi percepatan,”

Jonny juga mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian pembentukan koperasi ini telah ditetapkan pada bulan Mei. Dengan demikian, pada bulan Juni seluruh proses administrasi pasca pengesahan akta, termasuk pencatatan dalam Lembaran Negara, diharapkan sudah rampung.

 

“Menteri Hukum memberi target kepada kita semua harus sudah selesai ini di bulan Mei. Nah, dengan demikian kita berharapkan pada waktunya bulan Juni proses-proses pasca pengesahan akte, proses administrasi di Lembaran Negara dan yang lainnya bisa terlaksana sehingga bulan Juli sebagai jadwal peresmennya sudah lengkap,” tukasnya.

Sebanyak 1.900 dari 2.046 desa di Kalbar akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, sesuai target nasional yang dicanangkan Presiden RI melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Barat pastikan hal tersebut ditarget rampung paling lambat Juni 2025 sebagai bagian dari gerakan nasional bertajuk “Bersama Presiden Prabowo, Ayo Berkoperasi, Koperasi Bangkit”.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar, Drs Junaidi dalam rapat internal yang turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalbar di Ruang PPID Diskop UKM Kalbar.

“Target nasional membentuk 70 ribu koperasi desa secara nasional atau sekitar 93 persen dari total desa di Indonesia. Untuk Kalbar, dari 2.046 desa, tahap pertama akan dibentuk sebanyak 1.900 koperasi,” jelas Junaidi.

Pembentukan koperasi ini akan dilakukan melalui tiga mekanisme utama revitalisasi koperasi unit desa lama, transformasi dari kelompok usaha/poktan yang telah ada, dan pembentukan koperasi baru.

Nantinya, koperasi akan dikembangkan sesuai potensi desa masing-masing, mulai dari unit usaha sembako, apotek, penyewaan gudang, hingga usaha lokal seperti budidaya kratom yang ada di Desa Bika Kabupaten Kapuas Hulu.