Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Internasional scoped-by-Internasional

4 Fokus Kerja Sama Indonesia–Korea Selatan dalam Pembangunan Infrastruktur di IKN

Korea Selatan | Sabtu, 30 Juli 2022

Berita Internasional, PIFA - Berdasarkan hasil kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Korea Selatan, setidaknya ada empat fokus kerja sama yang dibahas untuk proyek pembangunan infrastruktur dan pengembangan kota cerdas di tanah air.

Seusai pertemuan, Menteri PUPR mengatakan, terdapat sejumlah kerja sama konkrit yang telah dan akan dilakukan antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR dengan Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi (MOLIT).

“Kementerian PUPR telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan MOLIT sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bentuk kerja samanya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian di Banten untuk penyediaan air baku di Jakarta bagian Barat, termasuk pembangunan water treatment plan dan jaringan distribusinya. Kemudian juga sedang dilakukan feasibility study untuk Semarang Smart Water System,” terangnya.

Dia menambahkan, ketika mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo telah dibahas dan disepakati empat bentuk kerja sama konkrit khususnya terkait dukungan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Ada beberapa kerja sama yang sudah kita sepakati. Pertama, Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik. Kami sudah melihat kemarin di Hwaseong Water Purification Plant. Menurut saya ini adalah the best available technology yang sudah diaplikasikan oleh Korea Selatan sehingga siap minum, sangat reliable karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metoda ozonisasi,” jelasnya.

Kemudian, kerja sama kedua yang sudah disepakati adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara.

“Kerja sama ketiga, kami juga telah mengunjungi Busan Eco Delta Smart City dan Smart Village yang dulu tahun 2019, saat groundbreaking juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kita lihat bagaimana progresnya setelah tiga tahun. Ada yang namanya smart village yang sudah selesai dibangun sebanyak 86 rumah dan dihuni oleh 400 orang. Perkembangannya sedang dimonitor terus melalui implementasi 41 jenis teknologi canggih di dalam smart village tersebut,” tambah Menteri PUPR.

Smart village di IKN Nusantara akan dibangun 100 unit rumah sebagai proyek percontohan. Proyek smart village ini direncanakan dapat mulai dibangun pada 2023 mendatang dengan dukungan dari Korea Selatan.

Terakhir, untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan akan dibangun immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city. Basuki menegaskan bahwa pemerintah tak akan membangun jembatan secara fisik, tujuannya untuk melindungi fauna dan flora endemik di sekitar Teluk Balikpapan.

“Kita ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu kita tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan kita coba bangun immerse tunnel seperti di Geoje, Busan. Saat ini sedang dikerjakan feasibility study-nya untuk kemudian tahun ini dilanjutkan dengan basic design-nya, sehingga bisa kita mulai pembangunannya pada 2023,” tutup Basuki. (yd)

Inggris

| Rabu, 19 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Muda: Penganggaran di Kubu Raya Jangan Mubazir

PIFA, Lokal - Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Karena itu, setiap penganggaran harus diupayakan berhubungan langsung dengan upaya peningkatan dimensi-dimensi IPM. “Jadi dalam penganggaran itu yang penting tidak mubazir. Jangan menganggarkan sesuatu yang tidak ada manfaat dan hubungannya dengan indikator IPM,” ujarnya, saat Musrenbang RKPD di Kecamatan Kuala Mandor B, belum lama ini. Muda bersyukur IPM Kabupaten Kubu Raya kini menjadi yang tertinggi di antara seluruh kabupaten di Kalimantan Barat. Ia menyebut terdapat adanya peningkatan di semua dimensi pembentuk IPM. Seperti dimensi umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, dan standar layak hidup. “Yang jelas data menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan di semua dimensi pembentuk IPM. IPM itu kan potret bahwa suatu daerah itu semua dimensinya meningkat atau tidak,” ujarnya. Keberhasilan Kubu Raya mencapai IPM tertinggi, kata Muda, tidak terlepas dari komitmen untuk mempercepat eksekusi berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah. “Kita percepat eksekusinya. Itu dulu yang paling penting. Beberapa tahun ini Alhamdulillah Kubu Raya selalu mengeksekusi dengan cepat sehingga daya serapnya tinggi,” ucapnya. Terkait perencanaan ke depan, Muda mengungkapkan pemerintah kabupaten tinggal melakukan penguatan dan penajaman di berbagai sektor. Hal itu dilakukan dengan berasaskan pemerataan dan keadilan. "Kemudian kita juga memperkuat program-program yang inovatif. Seperti pada pelayanan admistrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan, isu-isu terkait dengan kegiatan-kegiatan di pertanian, perikanan, hingga pemberdayaan peternakan. Ini semua kita lakukan upaya-upaya penguatan dan penajaman,” tuturnya.

Kubu Raya

| Senin, 6 Februari 2023

Lokal

Muda Mahendrawan Apresiasi Dedikasi Pekerja Rentan Lewat Bantuan BPJS Ketenagakerjaan

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengapresiasi pekerja rentan di daerahnya dengan memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikannya saat melanjutkan safari penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada berbagai kelompok masyarakat di seluruh Kecamatan Sungai Raya pada Kamis (21/12), di Aula Menanjak Kantor Camat Sungai Raya. Bantuan tersebut sebagai apresiasi atas dedikasi mereka terhadap Kubu Raya. Mereka yang mendapatkan bantuan diantaranya pekerja rentan yang Non-PNS, petugas fardu kifayah, dan guru ngaji. “Harus kita hargai dedikasi mereka. Jadi seperti RT/RW, pekerja fardu kifayah, guru ngaji, penyuluh agama, pekerja KPU, tenaga kesehatan posyandu, dan pekerja rentan yang memang betul-betul punya risiko,” ujar Muda. Sebelumnya, Muda menjelaskan bahwa pemberian Kartu BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah untuk memberikan jaminan terhadap kecelakaan kerja dan kematian kepada anggota masyarakat yang telah berkontribusi dalam membantu pemerintah daerah. Bantuan ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kemiskinan baru. “Pemerintah melakukan upaya memberikan kepesertaan bagi masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada pekerja rentan. Tujuannya tidak lain sebagai langkah untuk bisa menghindari terjadinya kemiskinan baru," ungkapnya. "Kita bicara risiko karena hal itu tidak ada yang tahu. Kita tentu tidak berharap terjadinya musibah. Namun jika itu terjadi, maka ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sehingga keluarga maupun ahli waris tidak akan mengalami kesulitan baru di rumah tangganya,” tutur Muda menambahkan. Muda menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghargai berbagai profesi dan aktivitas yang bersifat sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan yang dengan tulus melayani masyarakat.(yd)

Kubu Raya

| Jumat, 22 Desember 2023

Nasional

Presiden Minta Kapolri Tindak Tegas Pelaku Bentrok di Morowali Utara

Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pihak kepolisian terkhusus Kapolri untuk mengungkap secara jelas dan terbuka atas peristiwa bentrok yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangannya mengatakan, Presiden juga meminta agar para pelaku dapat ditindak secara tegas. “Bapak Presiden, yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku perusakan, dan para pelaku pelanggar hukum. [Presiden meminta kepolisian] mengungkap ini seterang-terangnya dan juga menjaga, serta mengawal agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh perusahaan kembali bisa berjalan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1/2023). Kapolri menambahkan, saat ini pihaknya telah mengatasi kasus tersebut dan berhasil mengamankan sejumlah orang yang terlibat. “Beberapa pelaku perusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 [orang] yang telah diamankan dan 17 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya. Sejumlah pasukan dari Polri dan TNI juga telah ditugaskan untuk mengawal dan menjaga situasi agar kembali kondusif, sehingga kegiatan operasional pada perusahaan tersebut dapat kembali berjalan. “Saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat,” ungkapnya. Kapolri menerangkan bahwa peristiwa perusakan dan pembakaran yang terjadi di perusahaan nikel tersebut berawal dari adanya gerakan mogok kerja serta masalah industrial, kemudian ditambah dengan adanya provokasi oleh beberapa oknum. “Terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapannya itu silakan untuk dijalankan. Kita semua [aparat] keamanan akan mengawal proses tersebut, sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya. Kapolri menegaskan, Polri dan TNI siap untuk memberi pengamanan dan pengawalan karena industri tersebut tidak hanya berpengaruh bagi para tenaga kerja, tetapi juga untuk negara. Kapolri menambahkan, pihaknya dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan. "Karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ, dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri,” tegasnya. (yd)

Kubu Raya

| Senin, 6 Februari 2023

Kubu Raya

| Jumat, 22 Desember 2023

Sulawesi

| Selasa, 17 Januari 2023