Pesawat temput milik prajurit TNI yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. (Dok. Istimewa/Warga)

4 Prajurit TNI AU Gugur dalam Insiden Pesawat Jatuh di Pasuruan, Ini Profilnya

Jatim | Jumat, 17 November 2023

PIFA, Nasional - Empat prajurit TNI Angkatan Udara (AU) gugur dalam insiden tragis ketika pesawat yang mereka tumpangi jatuh di Pasuruan, Jawa Timur, saat melaksanakan latihan terbang formasi di langit Malang-Pasuruan. Keempat perwira menengah TNI AU tersebut adalah Kolonel Pnb Subhan, Kolonel Adm Widiono Hadiwijaya, Letkol Pnb Sandhra Gunawan, dan Mayor Pnb Yuda Anggara Seta.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Inong Fadjar Prasetyo, menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian keempat prajurit terbaik TNI AU tersebut.

"Kepala Staf Angkatan Udara dan Ketua Umum PIA Ardhya Garini beserta seluruh keluarga besar TNI Angkatan Udara mengucapkan turut berduka cita kepada prajurit terbaik TNI Angkatan Udara yang gugur dalam melaksanakan tugas," tulis akun Instagram resmi TNI AU.

Profil keempat prajurit yang gugur:

Kolonel Pnb Subhan, S.T., M.A.P.
Kolonel Pnb Subhan merupakan Alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1998 dan menjabat sebagai Komandan Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Almarhum pernah sukses menjalankan misi kemanusiaan untuk warga Palestina pada November 2023.

Kolonel Adm Widiono Hadiwijaya, S.A.P., M.Si.
Kolonel Adm Widiono Hadiwijaya adalah Alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1999 dan Kepala Dinas Personel Lanud Abdurachman Saleh Malang. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Asmin Kogartap II/Bdg.

Letkol Pnb Sandhra Gunawan, S.Sos., M.I.Pol.
Letkol Pnb Sandhra Gunawan, Alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2004, adalah Komandan Skadron Udara 21 Wing Udara 2 Lanud Abdurrachman Saleh Malang dan lulusan terbaik Seskoau A-56 pada tahun 2018.

Mayor Pnb Yuda Anggara Seta, S.Sos.
Mayor Pnb Yuda Anggara Seta, Alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 2006, termasuk tiga penerbang tempur muda "Black Panther" Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru yang sukses melaksanakan terbang solo menggunakan pesawat tempur Hawk 200 pada tahun 2011. (ad)

Rekomendasi

Pifabiz

5 Drama Korea ini Bakalan Ada Season 2, Mana yang Paling Kamu Nanti?

Indonesia

| Senin, 3 Maret 2025

Pifabiz

Shōgun Raih Penghargaan Best Television Series - Drama di Golden Globe Awards 2025

Korea

| Senin, 6 Januari 2025

Internasional

Ribuan Orang Demo di Mesir Tolak Relokasi Warga Palestina

Mesir

| Minggu, 2 Februari 2025

Nasional

Yusril Ihza Mahendra: MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold

Indonesia

| Selasa, 14 Januari 2025

Sports

Prediksi Line-up Timnas U-20 vs Iran Piala Asia U-20 2025

Indonesia

| Kamis, 13 Februari 2025

Lifestyle

Daftar Olahraga yang Efektif untuk Menurunkan Berat Badan

Indonesia

| Minggu, 19 Januari 2025

Teknologi

AI China DeepSeek Picu Kekhawatiran Bisnis Teknologi AS, Nvidia Rugi US$593 Miliar dalam Sehari

China

| Selasa, 28 Januari 2025

Sports

Barcelona Gusur Real Madrid, Puncaki Klasemen Liga Spanyol 2024/2025

Spanyol

| Selasa, 18 Februari 2025

Internasional

Penembakan Massal di Sekolah Swedia Tewaskan 10 Orang

Swedia

| Rabu, 5 Februari 2025

Pifabiz

Legenda Musik Indonesia Emilia Contessa Tutup Usia

Indonesia

| Selasa, 28 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Pemuda Kalbar Ini Target Bisa Balapan di Rally Nasional

PIFA, Lokal - Kalimantan Barat banyak melahirkan pemuda berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Terutama di bidang olahraga. Misalnya saja pebulutangkis, pelari, pesepak bola dan lainnya. Kini, estafet prestasi itu bakal bakal menjadi target seorang pemuda asli Kalbar, Faisal Bayu Aji. Pemuda kelahiran Pontianak, 11 Maret 2013 itu bakal menjajal dunia balapan rally di tingkat nasional bahkan internasional. "Target bisa main di rally. Tentu sudah saya persiapkan agar bisa mencapai target itu," ujarnya, Senin (29/5/2023). Faisal ingin mengharumkan nama daerah lewat cita-citanya tersebut. Terlebih, Kalbar belum memiliki pebalap rally yang sampai menjajal aspal sirkuit turnamen nasional. "Sudah suka rally sejak kecil dan sangat kagum sama pebalap rally Indonesia seperti Soebronto Laras dan Rifat Siungkar. Suatu saat saya harus bisa seperti Rifat Sungkar," ucap faisal. Pengurus IMI Kota Pontianak dan komunitas roda 4 Car And Cofee ini sangat mengingikan event-event rally bertaraf nasional bahkan internasional diadakan di Kalimantan Barat. "Kalau diadakan di Kalbar pastilah sangat seru dimana medan-medan sirkuit digabungkan dengan indahnya alam," ucapnya. Guna mewujudkan cita-citanya menjadi pebalap rally Indonesia, dia dalam waktu dekat akan mengikuti sekolah rally milik salah satu pembalap rally di Indonesia. Sembari menyelesaikan kuliahnya di Universitas Tanjungpura Pontianak. (ap)

Pontianak

| Senin, 29 Mei 2023

Nasional

Pemerintah Sesuaikan Tarif Listrik, Ada Kenaikan Tarif Beberapa Daya

Berita Nasional, PIFA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) triwulan III tahun 2022 atau periode Juli-September 2022. Dilansir dari laman Kementerian ESDM (13/6/2022), ada kenaikan tarif untuk beberapa daya listriknya. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Rida Mulyana, menegaskan, pada penyesuaian tarif ini, pemerintah berkomitmen melindungi masyarakat dengan tetap memberikan subsidi listrik kepada yang berhak saja, agar sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penyesuaian tarif hanya diberlakukan kepada golongan pelanggan rumah tangga berdaya mulai 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan golongan pemerintah (P1, P2, dan P3) yang jumlahnya sekitar 2,5 juta atau 3 persen dari total pelanggan PT PLN (Persero). Keseluruhannya tarif daya yang diberlakukan adalah golongan pelanggan nonsubsidi. “Golongan pelanggan rumah tangga di bawah 3.500 VA, bisnis, dan industri tarifnya tetap. Ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menyampaikan bahwa penerapan tariff adjustment ini bertujuan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Artinya, masyarakat yang mampu tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah,” ujar Rida Mulyana, Senin (13/06/2022), di Jakarta, dikutip dari lama Kementerian ESDM. Seperti diketahui, tariff adjustment diberlakukan sejak 2014 kepada pelanggan nonsubsidi untuk memastikan subsidi listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 2014 hingga 2016, tariff adjustment diterapkan secara otomatis. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis dan industri sejak tahun 2017 hingga triwulan II-2022, pemerintah memutuskan tariff adjustment tidak diterapkan secara otomatis dan ditetapkan tidak berubah meskipun terdapat perubahan kurs, ICP (Indonesian crude price), inflasi dan harga batu bara dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Nomor 03 Tahun 2020, tariff adjustment ditetapkan setiap tiga bulan dengan mengacu kepada perubahan empat asumsi makro yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan Harga Patokan Batu Bara (HPB). Perkembangan besaran empat indikator asumsi makro menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi indikator ekonomi makro rata-rata tiga bulan (Februari sampai dengan April 2022) yang digunakan dalam penerapan tariff adjustment triwulan III-2022 yaitu kurs Rp14.356/Dolar Amerika Serikat (AS) (asumsi semula Rp14.350/Dolar AS), ICP 104 Dolar AS/barel (asumsi semula 63 Dolar AS/barel), inflasi 0,53 persen (asumsi semula 0,25 persen), HPB Rp837/kilogram sama dengan asumsi semula (diterapkan capping harga, realisasi rata-rata Harga Batu Bara Acuan (HBA) >70 Dolar AS/ton). “Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik sebesar 33 persen didominasi oleh biaya bahan bakar, terbesar kedua setelah biaya pembelian tenaga listrik dari swasta sekitar 36 persen, sehingga perubahan empat indikator asumsi makro ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Pada akhirnya, hal tersebut juga berdampak pada perhitungan tariff adjustment,” lanjut Rida. Pelanggan rumah tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111.000/bulan untuk pelanggan R2 dan Rp346.000/bulan untuk pelanggan R3. pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70/kWh menjadi Rp1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978.000/bulan untuk pelanggan P1 dan Rp271.000/bulan untuk pelanggan P3. Pelanggan pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74/kWh menjadi Rp1.522,88/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp38,5 juta/bulan. Rida mengemukakan bahwa data dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menunjukkan bahwa penyesuaian tarif listrik untuk golongan pelanggan R2, R3 dan pemerintah pada triwulan III-2022 ini berdampak kecil terhadap inflasi sekitar 0,019 persen. Ia berharap dampak yang kecil terhadap inflasi tersebut dapat turut menjaga daya beli masyarakat. “Ke depan kemungkinannya apabila sektor bisnis dan industri menengah dan besar telah pulih, dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat kembali mengalami perubahan naik ataupun turun melihat perkembangan kurs, ICP, inflasi, dan HPB. Selain itu, efisiensi yang terus dilakukan PLN juga dapat menjadi pemicu turunnya tarif tenaga listrik,” imbuhnya. Kementerian ESDM berharap PT. PLN (Persero) dapat terus meningkatkan efisiensi operasional dengan berbagai cara, dan terus meningkatkan penjualan tenaga listrik sehingga BPP tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun atau minimal tetap dari tahun sebelumnya. (yd)

Indonesia

| Senin, 13 Juni 2022

Internasional

Kemenag Usulkan Biaya Haji Naik Hampir Dua Kali Lipat, Jadi Rp69 Juta per Jemaah

PIFA, Internasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengusulkan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp69.193.733,60. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, hanya Rp39 juta dan jauh lebih tinggi dari tahun 2018-2020 yang hanya ditetapkan Rp35 juta. Usulan kenaikan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR yang membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Jumlah kenaikan yang diusulkan merupakan 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, usulan BPIH 2023 naik Rp514.888,02. Namun, secara komposisi, ada perubahan signifikan antara komponen Bipih yang harus dibayarkan jemaah dan komponen yang anggarannya dialokasikan dari nilai manfaat (optimalisasi). Menurut Menag, BPIH 2022, sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi Bipih sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%). Sementara usulan Kemenag untuk BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%). Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar: 1) Biaya Penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784,00; 2) Akomodasi Makkah Rp18.768.000,00; 3) Akomodasi Madinah Rp5.601.840,00; 4) Living Cost Rp4.080.000,00; 5) Visa Rp1.224.000,00; dan 6) Paket Layanan Masyair Rp5.540.109,60 “Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” ujar Menag kemarin, dikutip PIFA dari laman resmi Kemenag RI. Menag menambahkan, kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Menurut dia, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. “Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah,” terangnya. “Selain untuk menjaga itu (BPKH), yang kedua ini juga soal istitha'ah, kemampuan menjalankan ibadah. Kan, ada syarat jika mampu. Haji itu jika mampu. Kemampuan ini harus terukur, kami mengukurnya dengan nilai segitu,” sambung dia. Setelah menyampaikan usulan Kemenag selanjutnya akan menunggu pembahasan di tingkat Panitia Kerja BPIH yang dibentuk Komisi VIII DPR. Dia juga menegaskan, kenaikan tersebut baru usulan, soal berapa biaya yang nanti disepakati tergantung pembicaraan di Panja. (yd)

Pontianak

| Senin, 29 Mei 2023

Indonesia

| Senin, 13 Juni 2022

Arab Saudi

| Jumat, 20 Januari 2023