Foto: Dok. BPBD Kapuas Hulu

5 Kecamatan di Kapuas Hulu Banjir, Jembatan Belimbing Putus

Kapuas Hulu | Jumat, 5 Agustus 2022

Berita Lokal, PIFA - Lima kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu terendam banjir, sejak Jumat (5/8/2022) pukul 03.00 WIB. Banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi, sampai memicu air sungai meluap ke pemukiman.

Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu, Gunawan mengatakan, banjir di sembilan desa di lima kecamatan itu dengan ketinggian air mencapai 20 sentimeter hingga 1 meter.

“Tingg airnya bervariasi, di halaman rumah bisa semeter, sedangkan di dalam rumah 30 senti,” kata Gunawan.

Gunawan menerangkan kondisi cuaca masih mendung dan berpotensi kembali hujan. Maka itu, masyarakat diimbau untuk waspada dan mempersiapkan diri pindah tempat jika air pasang semakin tinggi.

“Masyarakat selalu kita imbau untuk waspada jika banjir semakin tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, sebuah jembatan di Desa Jerenjang, Kecamatan Seberuang putus diterjang banjir ini.

“Sebuah fasilitas umum, yakni Jembatan Belimbing di di Desa Jerenjang, putus kena banjir,” katanya.

Di sisi lain, untuk akses jalan, sepeda motor roda dua tidak bisa lewat. Jalan hanya bisa dilintasi kendaraan roda empat dan enam.

"Kami tengah memastikan data warga terdampak dan jumlah rumah terendam banjir," pungkasnya. (ap)

Indonesia

| Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkait

Internasional

Junta Militer Kecam Keputusan ASEAN Tidak Mengundang Myanmar Dalam Agenda KTT

Berita Internasional, PIFA - Myanmar mengecam keputusan ASEAN yang tak mengundang pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing, ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) virtual yang berlangsung hari ini, Rabu (26/10). Menurut junta militer, tindakan asosiasi negara Asia Tenggara itu sama saja dengan menyangkal hak Myanmar yang sama dengan negara lainnya. Melalui Kementerian Luar Negeri Myanmar lewat pernyataan yang dirilis tak lama sebelum KTT ASEAN dimulai, Myamar sebagai anggota ASEAN memiliki hak penuh untuk berpartisipasi. "Myanmar sebagai negara anggota ASEAN memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN mendatang dan KTT terkait karena Piagam ASEAN menjamin kesetaraan semua anggota ASEAN dan dengan demikian tingkat perwakilan yang sama di pertemuan ASEAN dengan sesama negara anggota," kata. Myanmar, yang kini dikuasai junta militer usai kudeta pada Februari lalu, menegaskan merendahkan partisipasi negaranya sama dengan pelanggaran terhadap Piagam ASEAN. Dikutip The Straits Times, Kemlu Myanmar menegaskan pihaknya akan menerima partisipasi "kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilan kementerian saja. Naypyidaw juga memaparkan akan "mengejar proses hukum di bawah Piagam ASEAN" untuk menyelesaikan perbedaan. Ketua ASEAN saat ini, Brunei, memutuskan untuk tak mengundang Min Aung Hlaing karena sebagian anggota menentang kehadirannya. Para anggota itu menganggap Min Aung Hlaing tak layak diundang karena tidak menunjukkan komitmen menjalankan lima konsensus yang disepakati dalam KTT sebelumnya di Jakarta. Poin konsensus itu mencakup kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan, dialog konstruktif untuk mencari solusi damai, dan ASEAN akan memfasilitasi mediasi. Selain itu, konsensus itu juga menyebut ASEAN harus diberikan akses untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui AHA Center. Di samping itu, ASEAN juga bakal mengirimkan utusan khususnya ke Myanmar. Namun, menurut mayoritas anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Myanmar tak menunjukkan progres pemenuhan kelima poin konsensus itu.

Asean

| Selasa, 26 Oktober 2021

Lokal

Pemkab Landak dan Ditjen Perbendaharaan Teken MoU Pengelolaan Keuangan

Berita Landak, PIFA - Pemerintah Kabupaten Landak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah serta Koordinasi Percepatan Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di aula Kantor Bupati Landak, selasa (19/4/2022). Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Bupati Landak, Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sanggau, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau atau yang diwakili oleh Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ngabang, Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Kepala Inspektorat Kabupaten Landak , Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Landak dan para Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki dua poin penting yang menjadi perhatian bersama yakni Penandatanganan MoU Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah serta Koordinasi Percepatan Penyaluran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan tema “Sinergi Membawa Prestasi Lebih Tinggi”. "Kami tetap Optimis dan bersemangat melaksanakan MoU ini dalam mensukseskan penyaluran dana pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan di Kabupaten Landak. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama ini, semoga kerjasama ini bisa terjalin dengan baik untuk kemajuan bangsa Indonesia," ucap Karolin. Lebih lanjut Bupati Karolin menyampaikan bahwa MoU yang akan ditandatangi ini digunakan sebagai dasar dalam membentuk wadah sarana konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Landak. “MoU ini bukanlah hanya sebatas kerjasama satu tujuan saja melainkan lebih dari itu yakni bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kesepakatan yang akan dilakukan ini meliputi konsultasi, koordinasi, asistensi, rekonsiliasi, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pertukaran data/informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan laporan manajerial, dan yang tepenting MoU ini harus berjalan secara dua arah,” jelas Karolin. Bupati Karolin optimis bahwa penyaluran Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dapat memenuhi syarat yang ditentukan yakni tenggat waktu yang ditentukan sesuai dengan regulasi yang ada. "Untuk itu Kami mohon dukungan dari KPPN Sanggau maupun dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat agar dalam pelaksanaan penyalurannya tidak ada kendala yang berarti,” ungkap Karolin. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Imik Eko Putro menjelaskan bahwa MoU tersebut dapat memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, serta kehadiran Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat bukan dalam konteks normatif tetapi lebih kepada diskusi maupun peninjauan kelapangan. "Jika bisa Pemda Landak bisa mengajak kami melihat sentra-sentra pertanian, kemudian industri kecil, kemudian jika ada industri strategis kami senang sekali. Karena sebetulnya disitulah kita bisa menganalisa kondisi keuangan, kondisi masyarakat yang bergerak ini, misalnya perbatasan entikong itu memilika dapak atau tidak dengan kabupaten sekitarnya," terang Imik. (rs)

Landak

| Rabu, 20 April 2022

Lokal

Sekda Ketapang Pimpin Apel Senin Pagi di Lingkungan Setda Kabupaten Ketapang

Berita Kalbar, PIFA- Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si memimpin Apel Pagi di lingkungan Setda Ketapang, Senin (10/01/2021) bertempat di halaman Kantor Bupati Ketapang. Sekda dalam arahannya menyampaikan bahwa tujuan utama dari apel pagi adalah untuk pengecekan personil atau peserta apel. "Ini pertama kali saya memimpin apel awal tahun 2022, agar diketahui bahwa tujuan utama apel pagi ini adalah untuk pengecekan seluruh personil, baik pegawai PNS maupun pegawai non PNS dengan didahului laporan dari setiap pegawai yang hadir dan tidak hadir." ujar Beliau. Lebih lanjut beliau juga menegaskan akan memberikan tindakan atau punishment kepada pegawai yang tidak hadir pada apel pagi senin. "Minggu depan yang tidak hadir saya akan tunggu satu jam saat apel pagi, klo memang tidak hadir akan saya berikan tindakan." tegas Beliau. Selanjutnya kepada yang sudah bekerja dengan baik Sekda berterima kasih dan akan memberikan reward atau penghargaan. "Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat pemerintah daerah." tutur Beliau. Selain itu Beliau juga menekankan agar para ASN pemda Ketapang agar teliti dalam pengetikan surat atau dokumen. "Saya harap agar setiap pengetikan baik surat maupun dokumen agar lebih teliti sesuai dengan tata naskah dinas yang ada." tegas Beliau. "Saya akan kembalikan surat atau dokumen yang tidak benar, karena ini akan berdampak luas dan mencerminkan harga diri pemerintah daerah." pungkas Beliau. (rs)

Asean

| Selasa, 26 Oktober 2021

Landak

| Rabu, 20 April 2022

Ketapang

| Selasa, 11 Januari 2022