5 Makanan yang Pantang Dimakan Saat Imlek, Apa Saja?
Indonesia | Jumat, 17 Januari 2025
Daftar makanan yang pantang dimakan saat Imlek. (Ilustrasi: Kompas.com)
Indonesia | Jumat, 17 Januari 2025
Lokal
Berita Lokal, PIFA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Corporate Social Responsibility (CSR) DPRD Kalimantan Barat, Fransiskus Ason menyebutkan, dana CSR yang dikucurkan oleh perusahaan saat ini cenderung tidak terintegrasi dengan program pembangunan desa. "Bukan mereka tidak mau melaksanakan CSR, tapi terkadang tidak ada petunjuk sehingga semrawut. Desa mengajukan ini, bantu ini sehingga tidak terencana dengan baik," kata Ason, kemarin. Dia menerangkan, petunjuk pelaksanaan CSR tersebut sudah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kendati demikian, penerapan Perda ini belum dilaksanakan dengan baik. "Akhirnya semrawut, tidak terdata dan terencana dengan baik," katanya. Ason menginginkan ke depan, dana CSR yang dikucurkan perusahaan menjawab kebutuhan masyarakat di Desa. Sehingga, jangan sampai tumpang tindih dengan pembangunan yang sudah dianggarkan lewat Dana Desa (DD). "Makanya ke depan kita mau perusahaan yang ada di Kalbar harus ikut dalam Musrenbang desa kabupaten dan provinsi sehingga program CSR terintegrasi," ujarnya. Di sisi lain, Fransiskus Ason mengatakan, pihaknya juga mencatat masih banyak perusahaan tambang, dan perkebunan yang tidak melaksanakan CSR semuanya. Sebelumnya, Pansus ini terbentuk pada 19 Januari lalu melalui mekanisme rapat paripurna. Fransiskus Ason menyebutkan, pihaknya mengambil tim ahli dari Untan untuk memahami mekanisme keuangan perusahaan. Pansus juga mengadakan rapat dengan mitra kerja yang berkaitan dengan dana CSR. Baik di bidang ekonomi, perkebunan, atau ESDM yang membidangi pertambangan di Pemerintah Provinsi Kalbar. Pihaknya juga menganalisa data perusahaan yang patuh dan tidak sebagai sampel untuk penindakan. (ap)
Nasional
PIFA, Nasional - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 orang anggota DPR RI dan DPRD terlibat dalam permainan judi online. Informasi ini disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada hari Rabu. Menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, Ivan menyatakan bahwa temuan tersebut mencakup anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. “Terkait dengan pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada,” kata Ivan. Ia menambahkan bahwa data tersebut mencakup anggota DPR, DPRD, serta staf sekretariat dan kesetjenan. Menurut Ivan, dari total lebih dari 1.000 orang tersebut, jumlah transaksi mencapai sekitar 63.000 dengan nilai total transaksi mendekati Rp25 miliar. "Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya, transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar," jelas Ivan. Selain itu, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online untuk menangani masalah ini. Berdasarkan data Satgas, provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni 535.644 orang dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun. DKI Jakarta berada di peringkat kedua dengan 238.568 pemain dan transaksi sebesar Rp2,3 triliun. Jawa Tengah menempati urutan ketiga dengan 201.963 pelaku judi online dan transaksi senilai Rp1,3 triliun. Jawa Timur dan Banten menyusul dengan masing-masing 135.227 pemain (Rp1,051 triliun) dan 150.302 pemain (Rp1,022 triliun). (ad)
Politik
PIFA, Politik - Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia membuat isu ini ramai dibicarakan masyarakat terkhusus mayarayat yang sangat hobi dengan bola. Sehingga diganggap bahwa batalnya piala dunia di Indonesia ini karena pengaruh dari politik di indonesia sendiri. Namun hal itu telah di sanggah oleh Presiden RI dalam pernyatannya yang menyebut bahwa jangan mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik, pada Selasa, (28/3/2023). Sedangkan pengertian Politik Menurut Prof. Miriam Budhiarjo Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Tahukah kamu bahwa Politik dan Bola memiliki hubungan yang kompleks dan beragam tergantung pada konteks dan negara yang bersangkutan. Berikut ini kami meragkum beberapa aspek yang mengenai hubungan antara politik dan bola: Isu-isu politik tentu dapat mempengaruhi perkembangan sepak bola di suatu negara. Misalnya, masalah korupsi dan politisasi di dalam federasi sepak bola dapat menghambat kemajuan olahraga dinegara tersebut. Bola juga dapat menjadi alat politik untuk meningkatkan citra suatu negara. Contohnya, ketika suatu negara berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia, hal ini dapat membantu meningkatkan citra internasional negara tersebut. Olahraga, termasuk sepak bola, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana unjuk kekuatan politik, baik secara internal maupun eksternal. Sebuah tim bola nasional dapat digunakan sebagai alat propaganda untuk menunjukkan kekuatan dan keunggulan pada suatu negara. Politik juga dapat mempengaruhi kebijakan dan regulasi di dalam dunia sepak bola, seperti aturan transfer pemain, pemberian hak siar, dan peraturan keamanan di stadion. Sepak bola juga dapat mempengaruhi politik di suatu negara. Misalnya, keberhasilan tim nasional dalam kompetisi internasional dapat memberikan kebanggaan nasional dan mengurangi ketegangan politik di dalam negeri. Seain itu, berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli yang kami rangkum: Robert Edelman, seorang sejarawan olahraga, menyatakan bahwa olahraga, termasuk sepak bola, selalu memiliki hubungan dengan politik. Menurutnya, olahraga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan citra negara. David Rowe, seorang sosiolog olahraga, menyatakan bahwa hubungan antara politik dan bola sangat erat, terutama dalam konteks globalisasi. Ia mengatakan bahwa sepak bola dapat memengaruhi tatanan sosial-politik suatu negara, seperti halnya saat Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan menunjukkan stabilitas politik. Joseph Maguire, seorang ahli politik olahraga, mengatakan bahwa sepak bola dapat digunakan sebagai sarana diplomasi dalam hubungan internasional. Sebagai contoh, pertandingan antara Korea. Selatan dan Korea Utara pada Piala Dunia 2010 disebut sebagai contoh keberhasilan diplomasi olahraga yang berhasil menyejukkan hubungan politik kedua negara. John Sugden, seorang sosiolog olahraga, mengatakan bahwa hubungan antara politik dan bola terutama dapat dilihat dalam peraturan dan regulasi di dalam dunia sepak bola. Ia menunjukkan bagaimana kebijakan FIFA dalam hal pemilihan tuan rumah Piala Dunia dapat dipengaruhi oleh isu politik. Dalam pandangan Sean Jacobs, seorang sejarawan dan peneliti olahraga, hubungan antara politik dan bola dapat dilihat dalam bagaimana keberhasilan tim sepak bola dapat mempengaruhi identitas nasional suatu negara. Ia mengatakan bahwa keberhasilan tim nasional dapat digunakan sebagai sarana unjuk kekuatan dan kebanggaan nasional. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa hubungan antara politik dan bola sangat erat dan kompleks, serta dapat mempengaruhi berbagai aspek di dalam dan luar dunia sepak bola, termasuk kebijakan, diplomasi, identitas nasional, dan citra negara. Jadi bagaimana menurutmu?