5 Rekomendasi Kuliner yang Wajib Dicoba Saat Libur ke Singkawang
Singkawang | Sabtu, 4 Januari 2025
Rekomendasi kuliner Singkawang saat liburan. (Dok. Istimewa)
Singkawang | Sabtu, 4 Januari 2025
Politik
PIFA, Politik - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengumumkan pengangkatan Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar untuk periode 2024-2029. Keputusan ini disampaikan oleh Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sebelumnya, posisi Ketua Dewan Pembina ini sempat diisukan akan diisi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Bahlil memastikan bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita yang akan memegang jabatan penting tersebut. "Kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029," ujar Bahlil. Bahlil juga menyebutkan bahwa pengumuman untuk posisi ketua dewan lainnya, seperti Dewan Kehormatan dan Dewan Etik, akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, pengumuman saat ini difokuskan pada jajaran pengurus inti Partai Golkar. "Dewan-dewan lainnya itu terakhir, karena ini syarat dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang," kata Bahlil. Sebagai informasi, Bahlil Lahadalia resmi menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 setelah terpilih melalui proses aklamasi dalam Masyarakat Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu, 21 Agustus 2024. Ia menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari posisi tersebut. Selain menjadi ketua umum, Bahlil juga ditunjuk sebagai formatur tunggal yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan Partai Golkar 2024-2029. Berikut adalah jajaran pengurus inti DPP Partai Golkar 2024-2029 yang telah diumumkan oleh Bahlil: Sekretaris Jenderal (Sekjen): Muhammad Sarmuji Wakil Sekjen: Puteri Komarudin Bendahara Umum: Sari Yuliati Wakil Bendahara Umum: Dyah Roro Esti Wakil Ketua Umum: Adies Kadir, Ace Hasan Syadzily, Melkiades Laka Lena, dan Wihaji Ketua Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita
Lokal
Berita Lokal, PIFA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, untuk memberikan kucuran anggaran tambahan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Terpadu Sambas. “Saya harap Pemprov Kalbar tetap memberikan tambahan dana untuk penyempurnaan agar SMK ini menjadi SMK unggulan,” kata Suriansyah, kemarin. Suriansyah sendiri ikut berkunjung memantau ke SMK ini, pada Minggu (25/9/2022). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji yang didampingi Bupati Sambas, H Satono. Menurut Surianyah, bangunan SMK Terpadu Sambas sudah cukup baik dan bagus. Hanya saja, tak dipungkiri masih banyak kekurangan dalam pembangunan dan pengerjaannya. Hal ini kata Suriansyah, memang perlu disempurnakan. “Misalnya kekurangannya itu di fasilitas. Seperti halaman, pagar dan sarana pembelajaran dan laboratorium, dan mungkin lainnya pula. Pembangunan SMK ini, untuk peningkatan IPM pula,” jelasnya. Sementara terkait proses proyek dan pengerjaan SMK tersebut, menurut Suriansyah pihak kontraktor mesti berpedoman terhadap konsultan perencanaan pembangunan. Jika ditemukan kelemahan, harus ditindak sesuai aturan berlaku. “Misalnya ditemukan kekurangan, memang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengajak seluruh stakeholder, agar mampu menjalin komunikasi yang baik ke pemerintah pusat, agar adanya percepatan pembangunan yang nyata di sektor pendidikan. "Mudah-mudahan ada kesempatan saya ke Jakarta, agar bisa dibantu oleh Mendikbud. Jangan hanya berharap pada APBD, jalin koordinasi yang baik dengan pusat misalnya dengan sharing dana, supaya ada percepatan pembangunan dan kemajuan yang nyata,” paparnya. Dia juga meminta pihak sekolah menjaga pembangunan SMK tersebut. Mulai dari fasilitas yang ada, sarana dan prasarana bahkan sampai ke kebersihan lingkungan yang dibentuk agar lebih asri dan nyaman. “Jaga apa yang sudah dibangun, lingkungan dibuat nyaman, ditata dengan baik. Kebersihannya juga dijaga, jangan sampai berantakan,” ujar Midji. (ap)
Internasional
PIFA, Internasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) mengecam keras tindakan Israel yang mengesahkan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Pernyataan ini dirilis Kemlu RI dalam laman resminya, pada Selasa (15/2/2023). Setidaknya ada 9 pemukiman yang disahkan oleh Israel. Lokasi pemukiman tersebut direncanakan akan dibangun 10.000 rumah baru. "Indonesia mengecam keras keputusan Israel mengesahkan 9 pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan rencana pembangunan 10.000 rumah baru di wilayah tersebut," tulis Kemlu RI dalam pernyataannya, dikutip PIFA, Rabu (15/2). Kemlu menyebut, keputusan disahkannya pemukiman tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, juga bertentangan dengan resolusi PBB. Keputusan tersebut disinyalir juga dapat menyulut kembali ketegangan dan instabilitas kawasan setempat. "Keputusan ini bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait serta menyulut ketegangan dan instabilitas di kawasan," lanjut pernyataan Pemerintah Indonesia pun meminta agar Komunitas Internasional bersatu mendesak Israel menghentikan putusan tersebut. "Komunitas internasional harus bersatu mendesak Israel menghentikan tindakan-tindakan tersebut dan terus mendesak terciptanya solusi dua negara," tutup Kemlu RI. (yd)