PIFA, Lokal – Sebanyak enam perusahaan di Kalimantan Barat (Kalbar) resmi disegel pemerintah karena diduga membuka lahan dengan cara dibakar hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tindakan tegas ini diungkapkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq saat melakukan kunjungan kerja bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Pontianak, Jumat (1/8/2025). “Ada enam perusahaan yang telah kita segel. Kemudian ada indikasi kurang lebih 20-an yang sedang dalam proses verifikasi lapangan,” ungkap Hanif. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut tanpa membedakan antara kesengajaan atau tidak. “Kita akan lakukan pendetailan lebih lanjut. Kita akan menggunakan pendekatan strict liability, jadi kita tidak memandang itu kesengajaan atau tidak kesengajaan,” ujarnya. Hanif menyatakan bahwa tindakan pembakaran lahan akan dikategorikan sebagai perusakan lingkungan, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Ia juga menambahkan bahwa langkah tegas ini tidak hanya dilakukan di Kalbar, tetapi juga di berbagai daerah lain yang terdampak karhutla, seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Guna menjerat pelaku dengan sanksi pidana, Hanif menekankan pentingnya kolaborasi dengan aparat kepolisian daerah. “Untuk melindangkan pidana, kami juga mendorong kepolisian daerah agar bertindak lebih tegas,” kata Hanif. Terkait praktik pembukaan lahan oleh masyarakat, Hanif mengingatkan bahwa di musim kemarau saat ini, aktivitas membakar lahan meski terbatas tetap dilarang. “Meskipun ada peraturan daerah yang melindungi, kami akan menggunakan Undang-Undang Nomor 32. Tetap akan dikenakan pidana,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa pihaknya menghormati kearifan lokal, namun dalam kondisi puncak kemarau seperti sekarang, keselamatan lingkungan harus menjadi prioritas. “Saya bukan tidak menghargai Perda, tapi Undang-Undang berada di atas Perda. Kepada masyarakat Kalbar, ini puncak kemarau. Tidak diperkenankan melakukan pembakaran lahan meskipun hanya dua hektare. Kami akan ambil langkah tegas,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan membenarkan bahwa enam perusahaan yang disegel tersebar di empat wilayah, yakni Kubu Raya, Sambas, Sanggau, dan Mempawah. “Ada enam perusahaan disegel, nanti kita lihat apakah ada unsur pidananya. Kalau ada, tentu akan kita tindaklanjuti,” kata Norsan.