Abadi Nan Jaya jadi Film Horor Zombi Netflix Pertama Indonesia, Ini Sinopsisnya
Indonesia | Jumat, 7 Februari 2025
Sinopsis Abadi Nan Jaya
- Donny Damara
- Mikha Tambayong
- Eva Celia
- Dimas Anggara
- Marthino Lio
- Kiki Narendra
Abadi Nan Jaya menjadi Film Horor Zombi Netflix pertama Indonesia, berikut sinopsisnya! (Netflix)
Indonesia | Jumat, 7 Februari 2025
Politik
PIFA.CO.ID, POLITIK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1). Penggeledahan ini terkait dugaan suap serta perintangan penyidikan atau obstruction of justice.Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membenarkan penggeledahan tersebut dan menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan. Ia juga menegaskan bahwa KPK bekerja secara profesional, tanpa tujuan mengalihkan isu lain.Sementara itu, PDIP merespons cepat dan menilai penggeledahan ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari laporan investigasi OCCRP yang menempatkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.Hasto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah. Keduanya diduga terlibat dalam suap untuk kepentingan pergantian antarwaktu anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga disangkakan menghalangi penyidikan dengan membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta mengarahkan saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya.Hasto dijadwalkan diperiksa pada Senin (6/1), namun ia meminta penundaan hingga setelah perayaan HUT PDIP pada 10 Januari mendatang. (ad)
Internasional
Berita Internasional, PIFA - Konflik Ukraina dan Rusia tak kunjung selesai, menanggapi hal itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia, Jumat (29/4/2022). Untuk itu, dalam Presidensi G20 Indonesia mendorong penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina. “Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia,” tegas Presiden Jokowi. Jokowi merupakan pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022. Dalam dua bulan terakhir ini, sebagai pemegang mandat Beliau telah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dan juga Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November mendatang. Kemudian Presiden Jokowi juga berdiskusi melalui sambungan telepon mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia-Ukraina. “7 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kemudian 8 Maret 2022, saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022, saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Kemudian 22 Maret 2022, saya juga berbicara lewat telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan 31 Maret 2022, melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, serta 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres,” kata Presiden. Selalnjutnya pada tanggal 27 April 2022, Presiden Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan tanggal 28 April 2022 dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (yd)
Lokal
Berita Lokal, PIFA – Komisi I DPRD Kalimantan Barat, menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Kalimantan Barat, di Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/9/2022) siang. Pertemuan ini membahas persoalan bahan bakar minyak (BBM) subsidi termasuk dugaan permainan mafia yang disinyalir masih beraksi di Kalbar. Sebelumnya, pertemuan dengan Polda Kalbar ini memang sudah diagendakan oleh Ketua Komisi I, Angeline Fremalco. Dia menyampaikannya saat menerima audiensi mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM, pekan lalu. “Saya selaku Ketua Komisi I mendukung dengan komitmen untuk rapat kerja berikutnya, mengundang kepolisian sebagai mitra kerja kami,” jelasnya, waktu itu. Komitmen ini kata Angeline, dibutuhkan untuk memberantas mafia-mafia BBM bersubsidi. Pihak DPRD, bakal serius membahas persoalan tersebut secara spesifik dan terperinci serta khusus. Persoalan mafia BBM subsidi ini, juga menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur. Dia meminta pihak keamanan yang berwenang, dalam hal ini Polda Kalbar untuk menindak tegas para mafia BBM bersubsidi ini. Tentunya melalui tindakan hukum yang tepat. “Kami minta kepada pejabat berwenang terhadap pemberantasan mafia minyak ini untuk melakukan tindakan-tindakan bersifat hukum terhadap penjahat BBM," ujarnya. Kondisi antrean panjang di SPBU kata Subhan, terus terjadi. Hal ini menjadi indikasi masih adanya permainan mafia-mafia BBM. Situasi lapangan itu tak sesuai dengan berita yang beredar. Di media, stok BBM di Kalbar dalam kondisi yang cukup. “Begitu kondisi yang ada di Kalbar. Saya minta gubernur, Kapolda, Pangdam, bupati dan wali kota, agar mengawasi ketat minyak bersubsidi ini di setiap SPBU,” jelasnya. (ap)