Berita Lokal, PIFA - Youth Shared Government Program atau disebut YSGP beraudiensi dengan Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Pontianak pada Kamis (15/12/22) guna membahas Agenda Pemuda untuk Keberagaman. Audiensi ini menyampaikan hasil Riset yang dilakukan oleh tim YSGP untuk mendorong perumusan kebijakan publik yang toleran dan partisipatif di Kota Pontianak.

“Kepemudaan, toleransi, dan demokrasi menjadi fokus dalam riset ini sebab menyadari belum tercerminnya keterlibatan pemuda dalam kebijakan publik untuk mendorong toleransi di Kota Pontianak,” terang Hardini, juru bicara dari YSGP saat beraudiensi.
 
Ia juga menambahkan YSGP menemukan fakta bahwa ada kelompok-kelompok tertentu terdampak langsung akibat praktik intoleransi yang ada.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam riset ini ialah, keterlibatan anak muda yang di dalamnya turut menyertakan perempuan dan disabilitas dalam forum-forum yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah.

Penyusunan kebijakan daerah di Pontianak dengan prinsip-prinsip toleransi yakni rekognisi, representasi, dan redistribusi juga menjadi poin yang penting dalam rekomendasi. Tentu, pemerintah Pontianak perlu mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang masih diskriminatif.

Menanggapi hal ini Ketua Kesbangpol Pontianak, Ahmad Hasyim menyatakan bahwa memang masih ada kebijakan yang sifatnya diskriminatif atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, dan perlu dikaji kembali. 

“Selain melihat (kebijakan yang diskriminatif) ini, kita ikhtiarkan bersama adanya Perda (peraturan daerah) Toleransi ini,” tuturnya.

Perda Toleransi yang ia maksud yakni rancangan peraturan daerah tentang toleransi di Pontianak yang digagas oleh Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) bersama jaringan Pontianak Bhinneka.

“Saya sangat mengapresiasi dan siap memfasilitasi sebatas kemampuan kami. Kami akan memberi rekkomendasi jalur-jalur yang harus YSGP lewati. Sebab Kota Pontianak ini heterogen maka kita perlu lingkungan yang kondusif,” pungkas Hasyim usai audiensi dilaksanakan.

Dalam pertemuan ini pula disampaikan hal lain yang menjadi perhatian anak muda di Pontianak yaitu ekonomi, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, kekerasan seksual dan lainnya yang berkaitan satu sama lain dan perlu secara komprehensif diperhatikan oleh pemerintah daerah.

“ini memang ‘Agenda Pemuda untuk Keberagaman’, tapi kami tidak menutup mata persoalan yang lain. Memang tujuan dari program ini juga untuk dapat diduplikasi dalam mendorong isu yang lain. Karena kita tidak punya energi untuk membawa semua persoalan yang ada dalam satu waktu. Harapannya nanti akan muncul Agenda Pemuda untuk Lingkungan, Agenda Pemuda untuk Kekerasan Seksual, dan Agenda Pemuda lainnya,” tutur Ningsih, selaku fasilitator YSGP.

Audiensi ini akan dilanjutkan ke beberapa instansi pemerintah lainnya seperti DPRD Pontianak, Walikota Pontianak dan Bappeda Pontianak yang masih menunggu konfirmasi. Juga beberapa instansi lain yang telah direkomendasikan oleh Kepala Badan Kesbangpol. 

YSGP adalah program yang diinisiasi oleh alumni YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) yang bekerjasama dengan Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA), Organisasi Masyarakat Sipil yang fokus pada isu keberagaman.