AHY Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2025-2030
Indonesia | Selasa, 25 Februari 2025
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2025-2030. (Detikcom)
Indonesia | Selasa, 25 Februari 2025
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Uni Eropa (EU) secara tegas mendesak pemerintah Israel untuk segera mencabut blokade di Jalur Gaza guna membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, dalam konferensi pers pada Jumat (2/5) di Brussels."Kami kembali meminta Israel segera mencabut blokade agar bantuan kemanusiaan secara masif dapat memasuki seluruh wilayah Jalur Gaza," ujar Anouni.Menurutnya, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, terutama sejak pasokan bantuan yang sempat masuk selama masa gencatan senjata kini mulai habis. Ia menyuarakan keprihatinan mendalam atas nasib warga sipil yang kesulitan memperoleh makanan dan kebutuhan dasar."Kami sangat prihatin dengan berbagai laporan soal kondisi kemanusiaan bahwa pasokan makanan, yang sempat masuk selama gencatan senjata, kini mulai habis," katanya.Anouni menegaskan kembali bahwa Uni Eropa menjunjung tinggi prinsip hukum humaniter internasional, yang menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat menjangkau warga sipil yang membutuhkan tanpa hambatan.Situasi di Gaza Kian MemburukSejak 18 Maret, Israel kembali melancarkan serangan militer ke Gaza, yang secara efektif meruntuhkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sebelumnya dicapai dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Januari lalu.Data terbaru menunjukkan bahwa sejak Oktober 2023, lebih dari 52.000 warga Palestina tewas dalam agresi militer Israel, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Komunitas internasional terus mengecam eskalasi kekerasan yang tak kunjung reda tersebut.Baca juga: Negara-negara Eropa kecam serangan udara Israel di Jalur GazaSementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di wilayah kantong Palestina tersebut.Sorotan atas Kedaulatan SuriahDalam pernyataan yang sama, Uni Eropa juga menyerukan agar Israel menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah, khususnya di Dataran Tinggi Golan yang menjadi wilayah sengketa."Uni Eropa menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Suriah dalam batas-batas wilayahnya," ucap Anouni.Ia mengingatkan kembali kesepakatan tahun 1974 antara Israel dan Suriah yang menetapkan zona penyangga dan zona demiliterisasi di kawasan Golan. Serangan udara Israel yang belakangan meningkat di Suriah, termasuk yang terbaru di dekat istana presiden Damaskus, dianggap melanggar ketentuan tersebut.Uni Eropa menyatakan akan terus mendukung proses rekonstruksi di Suriah dengan mencabut sanksi sektoral secara bertahap, sebagai bagian dari komitmen terhadap stabilitas kawasan.Dengan eskalasi yang terus berlangsung di Timur Tengah, desakan komunitas internasional terhadap Israel untuk menghormati hukum internasional dan kemanusiaan semakin menguat. Uni Eropa menegaskan akan terus mengadvokasi solusi diplomatik dan mendukung upaya perdamaian yang berkelanjutan.
Nasional
Berita Nasional, PIFA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022) “Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” pinta Presiden Jokowi. Presiden juga meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi. “Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” sambungnya. Selain itu, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah ternyata terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut. “Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” ujarnya. Presiden mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah. “Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” ujarnya. Kemudian, dalam jangka waktu pendek Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk meningkatkan produksi sehingga tidak bergantung pada impor. “Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujarnya. Presiden pun menekankan kepada peserta SKP untuk menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau, termasuk minyak goreng. “Saya tadi menanyakan Bapak Menko Marinves, tanya juga pagi tadi kepada Pak Mendag yang baru, masih minta waktu dua minggu sampai satu bulan agar merata. Saya kira secepatnya memang harus kita usahakan harga itu bisa tercapai agar terjangkau oleh masyarakat bawah,” ujarnya. Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan harga komoditas secara global saat ini. “Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” ujarnya. Untuk memberikan kelonggaran fiskal, Kepala Negara kembali menginstruksikan kepada kementerian/lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien. “Saya minta kepada kementerian/lembaga dan BUMN, ini melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” tutupnya.
Lokal
PIFA, LOKAL – Warga Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di era Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memberikan dampak besar bagi masyarakat. Salah satu program pembangunan yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga adalah perbaikan jalan provinsi yang mempermudah mobilitas dan distribusi bahan pokok, baik ke ibu kota Kabupaten Ketapang, Kota Pontianak, maupun Kalimantan Tengah (Kalteng).Epi Ridwan, perwakilan warga Pemahan, menyampaikan rasa terima kasihnya dalam kampanye dialogis Sutarmidji di Pemahan pada Minggu (20/10/2024). Ia mengatakan bahwa sebelum adanya perbaikan, kondisi jalan provinsi di wilayah tersebut sangat buruk dan menyulitkan akses warga. Namun, kini jalan provinsi menjadi tumpuan utama masyarakat untuk bepergian ke berbagai daerah.“Kami dari warga Pemahan mau ke Kalteng, Ketapang, maupun Kota Pontianak, satu-satunya jalan yang masih bagus itu hanya jalan provinsi. Terima kasih Pak Sutarmidji sudah membangun jalan di daerah kami,” kata Epi Ridwan.Epi juga menambahkan bahwa jalan provinsi sangat vital, terutama saat musim hujan ketika akses melalui Jalan Pelang tidak bisa dilalui. Dalam kesempatan yang sama, Sutarmidji menyatakan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Ketapang. Ia juga berjanji akan membantu memperbaiki jalan kabupaten, termasuk ruas Jalan Pelang yang membutuhkan perhatian lebih.Sutarmidji mengungkapkan, sejak dirinya menjabat sebagai gubernur lima tahun lalu, jalan provinsi di Ketapang mengalami kerusakan parah. Dengan panjang total mencapai 324 kilometer, Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan Barat. Selama periode 2019-2024, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp305 miliar, atau 15 persen dari total anggaran pembangunan jalan dan jembatan se-Kalimantan Barat.“Lima tahun lalu, hampir semua jalan provinsi di Ketapang dalam kondisi rusak parah. Sekarang tinggal 20 persen yang belum selesai, termasuk jalan menuju Kendawangan. Saya yakin, dalam tiga tahun, 20 persen sisa ini bisa diselesaikan,” ujarnya.Sutarmidji juga menyebutkan bahwa ruas jalan Tumbang Titi - Tanjung, Tanjung Marau - Air Upas, hingga Manis Mata kini sudah relatif lebih baik. Ia berjanji, jika terpilih kembali, akan merampungkan perbaikan seluruh jalan provinsi di Ketapang sebelum menangani jalan kabupaten lainnya.Dengan komitmen tersebut, Sutarmidji berharap masyarakat dapat terus merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan.