AI China DeepSeek Picu Kekhawatiran Bisnis Teknologi AS, Nvidia Rugi US$593 Miliar dalam Sehari
China | Selasa, 28 Januari 2025
AI China DeepSeek sebabkan Nvidia rugi hingga US$593 Miliar dalam sehari. (Caixin Global)
China | Selasa, 28 Januari 2025
Lokal
Berita Mempawah, PIFA-Pemerintah Kabupaten Mempawah, melalui Dinas Sosial PPPA PMPD menggelar Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa. Kegiatan tersebut, berlangsung di Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Kamis (25/11/2021). Kepala Dinsos PPPA PMPD Burhan menyampaikan, tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam penyelesaian penegasan batas wilayah masing-masing desa. "Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa dengan tertib administrasi pemerintahan," terangnya. Selain itu, Burhan menerangkan bahwa kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan keterampilan aparatur pemerintah desa tentang pedoman-pedoman penetapan dan penegasan batas desa sesuai peraturan yang berlaku. Bupati Mempawah Erlina yang hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan, mengatakan penetapan dan penegasan batas administrasi wilayah termasuk pada tingkat desa memiliki makna penting. "Terutama terkait kepastian hukum batas wilayah, luasan wilayah, potensi yang ada, serta kebijakan yang akan diambil dalam mengelola wilayah, bagi kesejahteraan dan kemajuan desa," katanya. Bagi Erlina, batas desa menjadi basis atau dasar perencanaan desa. "Dengan adanya informasi mengenai batas desa yang jelas, kita lebih mudah mengetahui data sosial ekonomi desa kita masing-masing,” ujarnya. Erlina berharap melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dapat mendorong desa-desa untuk penyelesaian batas administrasi desanya masing-masing sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. "Perlu saya ingatkan dan tegaskan kepada seluruh kepala desa untuk selalu berkoordinasi terkait seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa dengan camat sebagai pembina langsung di tingkat desa dan perangkat daerah yang menangani pemerintahan desa" pungkasnya.
Politik
PIFA, LOKAL - Ketua Relawan Pendekar Kapuas Raya, Radimin Robi Tuoh Melahui menanggapi pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat (Kalbar) Lasarus, yang menyebutkan bahwa selama lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sama sekali tak pernah mengucurkan dana hibah di Kabupaten Sanggau. Radimin menyebut pernyataan tersebut sebagai pembohongan publik, karena fakta yang sebenarnya tidak demikian.Menurut Robi, selama pemerintahan yang dipimpin Gubernur Sutarmidji pada periode 2018-2023 lalu, Kabupaten Sanggau, dan kabupaten lainnya di wilayah hulu tetap mendapat perhatian secara proporsional. Termasuk soal dana hibah. “Jadi saya pastikan apa yang disampaikan Pak Lasarus bahwa pemprov sama sekali tak pernah memberikan hibah ke Kabupaten Sanggau itu hoaks. Itu pembohongan publik namanya,” tegas Radimin.Robi menjelaskan, dari data di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov, realisasi belanja hibah sarana, dan prasarana spiritual di Kabupaten Sanggau terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021 misalnya, total hibah yang dikucurkan pemprov mencapai Rp5,4 miliar, yang terbagi untuk 30 penerima. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2022 menjadi total Rp10,16 miliar, dengan 40 penerima. Lalu di tahun 2023 total Rp11,12 miliar, dengan 48 penerima. “Mereka (pengelola sarana, dan prasarana spiritual) yang mendapat hibah juga bervariasi tidak hanya masjid tapi juga ada gereja katolik, gereja protestan, dan tempat ibadah, serta kegiatan keagamaan lainnya. Jadi Pak Sutarmidji tidak pernah membeda-bedakan masyarakat, karena semuanya sama, merupakan masyarakat Kalbar,” ujarnya. Lebih dalam, Robi mengungkap data realisasi belanja hibah sarana, dan prasarana spiritual di Kabupaten Sanggau tahun 2023, yang totalnya sebesar Rp11,12 miliar. Dari 48 penerima, lanjut dia, masing-masing penerima mendapat hibah dengan jumlah bervariasi. Ia pun menyebutkan tiga penerima dengan alokasi terbesar dari 48 penerima tersebut.Pertama, adalah bantuan hibah untuk pelaksanaan MTQ XXXI Tingkat Provinsi Tahun 2023 di Kabupaten Sanggau sebesar Rp5 miliar. Kemudian yang terbesar kedua, bantuan hibah kepada Gereja Paroki Santo Alfonsus Maria De Liguori Bonti sebesar Rp800 juta. Lalu yang terbesar ketiga bantuan hibah kepada Gereja Katolik Santo Yohanes Pembaptis di Desa Rambin, Kecamatan Kapuas yang sebesar Rp500 juta. “Sisanya bervariasi ada yang Rp200 juta, Rp100 juta, sampai puluhan juta, untuk 45 penerima sisanya. Jadi kami ada pegang datanya, semua bisa dicek, itulah faktanya,” katanya. Terpisah, Koordinator Relawan Satu Barisan, Husni turut menyayangkan pernyataan Lasarus yang serampangan itu. Apa yang disampaikan Anggota DPR RI dapil Kalbar 2 itu menurutnya, sama saja dengan menihilkan kinerja Pemprov di Kabupaten Sanggau, selama kepemimpinan Sutarmidji. “Beliau (Lasarus) yang sekelas anggota DPR RI saja bisa asal bicara seperti itu, tanpa data, tanpa bukti. Kami tentu sangat menyayangkan cara-cara berpolitik seperti itu, yang justru membodohi masyarakat,” tegasnya.Husni mengatakan, tak hanya hibah yang rutin diberikan Pemprov di kabupaten berjuluk Bumi Daranante itu, tapi sejumlah pembangunan juga jelas terpampang nyata. Seperti disebutkan dia, ada Taman Arong'k Belopa di pusat Kota Sanggau yang selalu ramai dikunjungi warga. Taman tersebut dibangun melalui sharing anggaran antara Pemprov Kalbar, dan Pemkab Sanggau. Kemudian revitalisasi kawasan Keraton Surya Negara hingga waterfront merupakan bagian kecil dari pembangunan yang telah dilakukan di era Sutarmidji. “Semuanya itu dibangun menggunakan APBD provinsi, belum lagi ada program bedah rumah (RTLH), dan lainnya,” ucapnya.Tak hanya itu, Pemprov, kata dia, juga telah membangun enam unit sekolah baru di Kabupaten Sanggau selama lima tahun terakhir. Diantaranya ada SMAN 3 Meliau, SMAN 1 Parindu, SMKN 1 Tayan Hulu, SMAN 1 Entikong, SMAN 1 Mukok, dan SMAN 2 Bonti. “Pembangunan sekolah sebanyak itu tidak mungkin tidak diketahui, apalagi Pak Lasarus itu kan dapil Kalbar 2, jangan-jangan dia yang tidak pernah turun ke masyarakat, jadi tidak tahu informasinya,” ujarnya.Belum lagi, Husni menambahkan, porsi pembangunan jalan, dan jembatan provinsi di Kabupaten Sanggau juga lumayan besar. Dari data di Dinas PUPR Kalbar, sejak 2019 hingga 2024, total anggaran untuk jalan, dan jembatan yang dikucurkan Pemprov di kabupaten tersebut mencapai Rp150,3 miliar. “Itu untuk membangun empat ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sanggau, dengan total panjang penanganan mencapai 194,29 kilometer. Jadi itu kenyataannya, masyarakat juga sudah cerdas kok, tidak mudah dibohongi. Jadi kalau bicara harus ada bukti,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar Lasarus sempat mengatakan bahwa selama lima tahun belakangan, Kabupaten Sanggau tidak pernah mendapat dana hibah dari provinsi. Dana hibah itu, kata Lasarus, hanya dibagikan di wilayah kota dan pesisir. Hal tersebut ia sampaikan usai membuka Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) PDI Perjuangan di Hotel Grand Narita, Kota Sanggau, Sabtu (12/10) lalu. “Ini (Paolus Hadi) kan mantan bupati, saya tanya dia, selama bupati pernah mendapat hibah provinsi, sekalipun tidak pernah. Zaman Cornelis dulu setiap tahun ada. Sekarang ada hanya di kota saja, ya suruh jadi wali kota saja. Terus kita di hulu siapa yang perhatikan. Kita mau kebagian sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalbar milik kita bersama,” ungkapnya saat itu.