PIFA.CO.ID, NASIONAL – Sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan. Dalam forum tersebut, ia menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk di antaranya legalisasi perjudian dan pengoperasian kasino seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA), dan beberapa negara Asia lainnya.

Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Ia mencontohkan UEA yang, sejak krisis minyak beberapa tahun silam, mulai mengalihkan fokus ekonominya ke sektor lain seperti pariwisata dan hiburan termasuk kasino demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pendapatan negara.

“Pemerintah harus berani berpikir out of the box. Negara lain sudah lebih dulu memanfaatkan potensi kasino secara legal untuk meningkatkan pendapatan,” ujar Galih dalam rapat tersebut.

Pernyataan ini segera menuai kontroversi di masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia yang secara mayoritas menolak praktik perjudian.

Menanggapi ramainya pemberitaan dan reaksi publik, Galih Kartasasmita kemudian memberikan klarifikasi atas pernyataannya yang viral. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menganjurkan pemerintah untuk membuka kasino di Indonesia.

“Yang paling penting, saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menganjurkan negara untuk membuka kasino. Itu tidak pernah saya sampaikan,” kata Galih, dikutip dari Kumparan, Rabu (13/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pernyataan dalam rapat tersebut hanya dimaksudkan sebagai contoh dari upaya mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber PNBP baru di luar sektor SDA. Menurutnya, menyebut negara seperti UEA hanyalah ilustrasi bagaimana negara lain melakukan diversifikasi ekonomi.

“Saya ingin pemerintah berpikir kreatif dan mencari alternatif penerimaan negara yang lebih inovatif. Menyebut contoh UEA yang memiliki kasino bukan berarti saya menyarankan hal yang sama diterapkan di Indonesia,” jelasnya.

Galih juga menyayangkan terjadinya kesalahpahaman atas pernyataannya, serta mengimbau masyarakat untuk tidak mengutip secara sepotong-sepotong tanpa memahami konteks keseluruhan pembahasan. (ia)