Elon Musk bakal membatasi akses pengguna Twitter untuk mengatasi tingkat ekstrem dari penarikan data dan manipulasi sistem. (New York Post)

Teknologi

Akses Pengguna Twitter Dibatasi, Begini Penjelasan Elon Musk

Dunia | Minggu, 2 Juli 2023

PIFA, Tekno - Elon Musk telah mengumumkan rencana untuk membatasi akses pengguna Twitter yang tidak terverifikasi. Pada Sabtu (1/7), Musk menyatakan niatnya untuk membatasi akun-akun yang tidak terverifikasi alias gratisan agar mereka hanya dapat membaca lebih sedikit postingan dan mengunggah status per harinya.

Dia menjelaskan bahwa pembatasan tersebut diberlakukan sementara untuk mengatasi 'tingkat ekstrem' dari penarikan data dan manipulasi sistem.

"Batasannya akan segera dinaikkan menjadi 8.000 posting per hari untuk pengguna yang terverifikasi, 800 posting per hari untuk pengguna yang tak terverifikasi, dan 400 posting per hari untuk pengguna yang tidak terverifikasi," ujar Musk melalui akun Twitter pribadinya.

Sebelumnya, Musk telah mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perusahaan kecerdasan buatan seperti OpenAI dan ChatGPT yang menggunakan data Twitter untuk melatih model bahasa mereka yang besar.

Musk mengungkapkan bahwa ratusan organisasi atau bahkan lebih telah secara agresif mengambil data dari Twitter. Dengan kebijakan sementara ini, Musk berharap bahwa pengguna yang ingin melihat konten di platform Twitter akan diminta untuk mendaftar akun atau masuk ke akun serta memverifikasi diri untuk dapat melihat tweet lebih banyak.

Program verifikasi adalah layanan berlangganan dari Twitter di bawah kepemimpinan Musk. Di halaman Twitter tertulis 'Dapatkan Verifikasi, Berlangganan Fitur Baru'.

Di bawah kendali Musk, Twitter telah mengambil serangkaian tindakan untuk mengembalikan pengiklan yang telah meninggalkan platform tersebut. Selain itu, Musk berusaha meningkatkan pendapatan dengan memperkenalkan Twitter Blue, program berbayar yang memberikan tanda centang verifikasi.

Terdapat dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi untuk pengguna personal (individu dan kreator) serta verifikasi untuk pengguna organisasi (bisnis, lembaga pemerintah, dan organisasi nirlaba).

Pada Minggu (2/7) dini hari waktu Indonesia Barat, saat diakses, harga berlangganan verifikasi untuk pengguna personal adalah Rp1,25 juta per tahun atau Rp120.000 per bulan. Sementara itu, harga berlangganan verifikasi untuk pengguna organisasi adalah Rp15 juta per tahun atau Rp752 ribu per bulan. (ad)

Rekomendasi

Pifabiz

Justin Bieber Bayar 30 Juta Dolar Lebih ke Scooter Braun

Pifabiz

| Senin, 14 Juli 2025

Sports

Komisi X Setujui Proses Naturalisasi Ole, Dion dan Tim

Indonesia

| Selasa, 4 Februari 2025

Lokal

Puluhan Replika Naga Dibakar, Akhiri Perayaan Cap Go Meh di Pontianak

Pontianak

| Jumat, 14 Februari 2025

Sports

Selamat! Liverpool Kunci Gelar Premier League 2024/2025 Usai Hajar Spurs 5-1

Inggris

| Senin, 28 April 2025

Sports

Pratama Arhan Dinobatkan Sebagai Pemain Muda Terbaik di Pekan ke-20 Liga Thailand

Thailand

| Selasa, 4 Februari 2025

Internasional

Gubernur California Gugat Donald Trump atas Pengerahan Militer di Tengah Protes Imigrasi

Internasional

| Selasa, 10 Juni 2025

Teknologi

Apple Siapkan iPhone 17 Ultra, Pengganti Pro Max dengan Fitur Baru

Indonesia

| Minggu, 16 Maret 2025

Sports

Classy Urban Explore Berlanjut, Yamaha Ajak Konsumen Rayakan Sumpah Pemuda Riding Jelajahi Tempat Bersejarah & Kekinian

Indonesia

| Kamis, 16 Januari 2025

Pifabiz

Kolaborasi Bareng Dua Lipa, Jennie Blackpink Akan Rilis Album Baru

Jakarta

| Rabu, 22 Januari 2025

Sports

Yamaha Suguhkan Pengalaman Balap Istimewa di Mandalika Bersama Aerox Alpha, R25, dan MT-25

Otomotif

| Rabu, 18 Juni 2025

Berita Terkait

Lokal

Inovasi Pengembangan UMKM, Gubernur Sutarmidji Dorong Peningkatan PDB Kalbar

Berita Kalbar, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., mendorong para pelaku UMKM di daerah untuk terus berinovasi. “Masih ada beberapa kelemahan dari para pelaku UMKM Kalbar, yakni pada aspek tampilan produk, kreativitas, dan model pemasaran. Itu yang saya lihat masih lemah,” kata Gubernur Kalbar usai membuka Dialog Interaktif rangkaian HUT ke-65 Pemprov Kalbar yang mengusung tema "UMKM Kalbar Tangguh di Masa Pandemi COVID-19 dan Tumbuh untuk Kalbar Sejahtera" di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu, (9/2/2022). "Nantinya harus ada ruang pameran yang representatif untuk menampilkan produk-produk UMKM Kalbar. Kemudian, ada tempat pelatihan dan diskusi para pelaku UMKM, tempat pemasaran secara online, dan mini market untuk menjual produk UMKM,” jelas H. Sutarmidji. Para pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mengikuti tren dalam mengembangkan bisnis, tetapi harus bisa menangkap peluang sebanyak-banyaknya. “Satu orang jual kopi, lalu yang lainnya juga jual kopi. Kemudian, misalnya para pelaku UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu harus bisa menangkap peluang serta cara packing yang menarik dari komoditas jahe merah dan madu hutan, karena madu hutan dari Kapuas Hulu paling bagus kualitasnya," ujar Gubernur. Packaging (pengemasan) produk UMKM Kalbar dinilai masih belum menarik dan masih monoton. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan Bantuan Rumah Produksi Bersama kepada pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia agar produk-produk Kalbar bisa dikemas dengan baik dan menarik. Akses permodalan merupakan salah satu wujud intervensi Pemprov Kalbar dalam membantu para pelaku UMKM mengembangkan bisnis. “Pemprov Kalbar akan melakukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi UMKM, salah satunya permodalan. Para pelaku UMKM harus bisa membuka akses kepada perbankan, hal ini untuk mengembangkan bisnisnya,” harap H. Sutarmidji. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB Kalbar yaitu sebesar Rp 800 Triliun (61,97%) pada tahun 2020. “UMKM juga mampu menyerap 97% tenaga kerja di dunia usaha. Selain itu, jumlah UMKM yang besar dan tersebar luas, sifatnya yang padat karya serta kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai krisis, memberikan alasan yang kuat bagi pemerintah dan stakeholder terkait, seperti perbankan, untuk bersama bahu-membahu serta memberikan perhatian lebih untuk pengembangan UMKM, apalagi pandemi COVID-19 masih berlangsung,” tutup Gubernur Kalbar. (rs)

Kalbar

| Kamis, 10 Februari 2022

Lokal

Megahnya Rumah HAKKA ‘Tulou’ Kalbar, Wisata Baru di Kubu Raya

PIFA, Lokal - Ada destinasi wisata budaya baru di Kubu Raya, yakni Rumah HAKKA atau biasa disebut ‘Tulou’ yang baru saja diresmikan pada, Jumat (11/10/24). Keberadaan rumah yang memiliki sentuhan dan aura khas Tiongkok ini berlokasi di Jalan Hakka, Sungai Raya, Kabupten Kubu Raya.Tulou di Kalbar ini menjadi yang kedua di Asia Tenggara. Selain di Tiongkok, hanya ada dua Rumah Adat Hakka yang dibangun di Indonesia, pertama di Jakarta, dan yang baru diresmikan di Kabupaten Kubu Raya (KKR) ini.Proses pembangunan Rumah Hakka ini bukan tanpa tantangan. Ketua panitia pembangunan, Muchlis Supendi, mengungkapkan bahwa proyek ini memakan waktu tujuh tahun, diantaranya terhambat oleh pandemi Covid-19. Namun, semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas komunitas Hakka berhasil mengatasi berbagai kendala.“Secara harfiah, bangunan Rumah Hakka ini diartikan sebagai rumah yang terbuat dari tanah dan batu, di mana di tengah-tengahnya adalah altar yang digunakan untuk penghormatan pada para leluhur," ungkap Muclis.Rumah Hakka ini dirancang oleh arsitek lokal, Hendy Lim, dan dibangun di atas lahan seluas 3.180 meter persegi. Total anggaran yang dihabiskan untuk proyek ini mencapai Rp11,5 miliar. Peletakan batu pertama dilakukan pada 27 September 2017, tepat pada penanggalan Imlek tanggal 8 bulan 8, pukul 08.00 WIB—sebuah waktu yang dipercaya membawa keberuntungan.“Dalam bahasa Hakka, kita sebut sebagai ‘kiu kiu chong’, yang berarti abadi selamanya,” pungkas Muchlis, menggambarkan harapan agar Rumah Hakka ini tetap lestari dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Kalimantan Barat.Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengatakan, sebagai salah satu suku terbesar di Kalimantan Barat, keberadaan Rumah Hakka tentu menjadi icon sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Kalbar khususnya warga Tionghoa.Ia berharap Rumah Adat Hakka ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi di Kalbar yang miliki beragam etnis dan budaya. “saya berterima kasih kepada anggota Hakka yang telah membangun rumah Hakka (Tulou) yang begitu megah ini," ungkap Harisson usai meresmikan Rumah Adat Hakka (Tulou) Kalbar di Jalan Hakka Kabupaten Kubu Raya.“Saya harapkan, Rumah Adat Hakka atau Tulou ini akan menjadi sebuah simbol keberagaman, simbol kerukunan dan toleransi antar suku dan etnis, juga menjadi simbol kesatuan kita, untuk terus membangun Kalimantan Barat,” tambahnya.Salah satu hal yang sangat menarik tentang Rumah Hakka Kalbar adalah penggunaan bahan bangunan asli, tanpa menggunakan plester, sehingga semua dinding bangunan terbuat dari batu bata asli. Ini sesuai dengan makna dari ‘Tulou’ itu sendiri, yaitu bangunan bertingkat yang terbuat dari tanah. Batu bata yang digunakan berasal dari Kalimantan Barat, khususnya dari Kota Singkawang."Saya yakin ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, baik wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Karena disini ada sejarah yang merupakan satu rumah yang sebenarnya kadang dihuni oleh 1000 warga di dalam nya," ujar Harisson.Rumah Adat Hakka yang diperuntukkan menjadi museum sekaligus pusat pengetahuan dan edukasi khusus Budaya Tionghoa Sub Suku Hakka tersebut juga menjadi tempat berkumpul bagi Perhimpunan Hakka Indonesia wilayah Kalimantan Barat. (ly)

Kubu Raya

| Minggu, 13 Oktober 2024

Nasional

Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi LNG Pertamina, Ahok: Sudah Lupa, Bukan di Zaman Saya

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011-2021, pada Kamis (9/1).Ahok menjalani pemeriksaan selama sekitar satu jam. Ia menyebut pemeriksaan berlangsung singkat karena hanya mengonfirmasi keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya.Meski demikian, kader PDI Perjuangan ini enggan mengungkapkan lebih lanjut materi pemeriksaannya dan mengaku lupa mengenai kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa kontrak pengadaan LNG terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai komisaris utama, sementara temuan kasus ini muncul pada Januari 2020.KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas PT Pertamina periode 2012-2014 dan Yenni Andayani yang menjabat sebagai Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina pada 2013-2014. Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta kepada mantan Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014, Karen Agustiawan, yang terbukti bersalah dalam kasus korupsi LNG. Vonis ini memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.Majelis hakim juga memutuskan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum KPK untuk digunakan dalam perkara lain yang melibatkan Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani.

Kalbar

| Kamis, 10 Februari 2022

Kubu Raya

| Minggu, 13 Oktober 2024

Indonesia

| Jumat, 10 Januari 2025