Aktivis Sayap Kiri Israel Geruduk Kantor Partai Smotrich, Protes Kekerasan Pemukim
Internasional | Sabtu, 8 Agustus 2026
AFP
Internasional | Sabtu, 8 Agustus 2026









Lokal

PIFA, Lokal - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, menyoroti rencana pemerintah terkait Sistem Pengelolaan Limbah Skala Kota (SPALD). Zulfydar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan proyek tersebut. Menurut Zulfydar, meskipun sudah ada lokasi yang ditentukan untuk SPALD, perlu dilakukan kajian mendalam agar masyarakat tidak dirugikan dan tidak dikenakan biaya tambahan yang dapat meningkatkan tingkat biaya hidup di Kota Pontianak. Ia menyatakan keprihatinannya terkait kemungkinan adanya biaya baru yang harus ditanggung oleh masyarakat terhubung ke SPALD, serupa dengan pembayaran layanan air PDAM. "Jangan sampai ada biaya baru lagi yang menimbulkan biaya hidup di Kota Pontianak itu kedepannya semakin tinggi. Saya minta ada kajian-kajiannya secara terbuka dan dapat diuji oleh semua pihak," tegas Zulfydar. Zulfydar juga menyoroti infrastruktur SPALD yang memerlukan jalur khusus dan pembongkaran untuk menghubungkan stasiun penerima dan penghubung titik-titiknya. Meskipun mengakui potensi SPALD untuk menghasilkan energi terbarukan dari limbah, Zulfydar menekankan perlunya kajian mendalam terhadap dampak sosial dan kesehatan masyarakat. Zulfydar mengingatkan bahwa pengelolaan limbah dengan sistem SPALD seharusnya tidak menambah masalah, melainkan memecahkan masalah. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan kajian mendalam, melibatkan ahli lingkungan, ekonomi, dan berbagai pihak terkait sebelum melaksanakan proyek tersebut. Dalam konteks ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, Sidiq Handanu, menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak sudah menyiapkan lahan untuk SPALD di RPH Nipah Kuning dan Martapura. Namun zulfydar menekankan pentingnya keterlibatan para ahli dan terbuka kepada masyarakat agar masyarakat dapat mendukung program ini. (ad)
Lokal

PIFA, Lokal - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), penumpang pesawat di Bandara Internasional Supadio Pontianak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Puncak arus mudik tercatat terjadi pada 20 Desember 2025 dengan total 8.921 penumpang.Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio, Joko Wahyugdi mengatakan peningkatan jumlah penumpang sudah terlihat sejak 15 Desember dan terus mengalami tren naik hingga 22 Desember 2025.“Puncak arus mudik terjadi pada 20 Desember kemarin dengan jumlah penumpang mencapai 8.921 orang. Angka ini naik 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujar Joko kepada awak media, Senin (22/12/2025).Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pola puncak arus mudik mengalami pergeseran. Pada Nataru 2024, puncak pergerakan penumpang terjadi pada 21 Desember.Menurutnya perbedaan itu dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya libur sekolah, libur nasional, serta preferensi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan menjelang Hari Raya Natal.Bahkan disebut Joko, pada saat puncak arus mudik, Bandara Supadio juga mencatat adanya penerbangan tambahan (extra flight). Pada 20 Desember 2025, terdapat extra flight dari Jakarta serta dari Yogyakarta. “Total penumpang extra flight dari Jakarta sekitar 160 orang untuk kedatangan dan 180 orang untuk keberangkatan. Sementara dari Yogyakarta juga pulang-pergi,” ungkap Joko.Dalam menghadapi puncak Nataru, Bandara Supadio juga mengaktifkan satu posko terpadu yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari TNI AU, Polri, BMKG, Basarnas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, hingga pihak keamanan bandara.“Untuk pengamanan, kami dibantu TNI dan Polri di area publik, termasuk rencana patroli K9. Sementara pengamanan di dalam bandara dijalankan sesuai SOP oleh petugas Avsec,” tambahnya.Untuk penerbangan internasional, Bandara Supadio melayani tiga penerbangan per hari, yakni dua kali rute Pontianak–Kuching dan satu kali Pontianak–Kuala Lumpur. Meski tidak ada tambahan penerbangan internasional, tingkat keterisian kursi (load factor) meningkat drastis.“Biasanya di hari normal sekitar 70 persen, sekarang menjelang Nataru sudah di atas 90 persen, terutama rute Pontianak–Kuching,” jelas Joko.
Nasional

PIFA, Nasional - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Demokrat, Anita Jacoba Gah, merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penggunaan anggaran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pernyataan tersebut disampaikan Anita dalam rapat kerja di DPR pada Rabu, 5 Juni 2024, di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beserta jajarannya. Anita menyoroti berbagai persoalan terkait realisasi anggaran di Kemendikbud, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Dana BOS yang menurutnya mengalami banyak masalah sejak tahun 2021 hingga 2023. "Bahkan saya minta bapak ibu pimpinan, kita memberikan rekomendasi kepada KPK periksa APBN yang ada di Kemendikbud, karena ini banyak persoalan, PIP, KIP dana bos, banyak hancur ini dari 2021, 2022, 2023," tegas Anita dalam rapat tersebut. Selain itu, Anita juga menyoroti permasalahan yang dialami para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga kini masih banyak yang belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Ia mencontohkan, di Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak guru yang telah lolos seleksi namun belum menerima SK. Anita juga menyinggung kondisi guru di daerah terpencil yang masih banyak belum menerima tunjangan serta banyaknya bangunan sekolah yang terbengkalai meskipun anggarannya telah dicairkan beberapa tahun terakhir. Ia menekankan bahwa masalah-masalah ini harus segera diselesaikan oleh Kemendikbud. "Saya marah pak menteri untuk kesekian kalinya, karena memang ini kenyataannya di lapangan, jangan dong kita dibikin kaya anak kecil," ujar Anita dengan nada tegas. (ad)