JAKARTA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa singkatan tidak dapat dicantumkan sebagai nama dalam dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Teguh saat menanggapi polemik pemberian nama seorang bayi di Wonosobo, Jawa Tengah, yang diberi nama Muhammad MBG Subianto.

"Sebenarnya memang di dalam Permendagri itu kan antara lain ya, nama itu kan tidak boleh ada singkatan," kata Teguh di Kantor KPU, Jakarta, Senin (20/7).

Teguh menjelaskan, pihaknya perlu mengetahui terlebih dahulu makna dari penggunaan "MBG" dalam nama tersebut. Menurutnya, apabila "MBG" merupakan singkatan dari Makan Bergizi Gratis, maka penulisannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Namun, jika "MBG" bukan merupakan singkatan atau akronim, maka penggunaan nama tersebut tidak melanggar aturan.

"Tapi kalau kemudian itu singkatan, memang sesuai dengan peraturan ya kembali lagi pada peraturan ya enggak boleh," ujarnya.

Sebelumnya, nama Muhammad MBG Subianto menjadi perhatian publik setelah seorang bayi di Wonosobo diberi nama tersebut oleh orang tuanya.

Meski demikian, penulisan nama tersebut dinilai belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang mengatur antara lain bahwa nama tidak boleh menggunakan singkatan.

Menindaklanjuti persoalan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Wonosobo telah memberikan solusi kepada orang tua bayi, Ambon Yasin dan Yuharni, agar nama anak ketiga mereka dapat dicatat sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku.