Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalAliansi BEM Se-Untan Gelar Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar di Digulis

Aliansi BEM Se-Untan Gelar Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar di Digulis

Admin | Jumat, 2 Juli 2021

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura (BEM Untan) bersama beberapa BEM Fakultas yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Untan gelar Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar. Berlangsung di Tugu Digulis Untan, aksi tersebut dikawal langsung oleh aparat Kepolisian, Jumat (2/7/2021).

Koordinator Aksi Garchia Nirwana melaporkan, Aksi hari ini merupakan satu diantara upaya mahasiswa sebagai perwakilan rakyat untuk mengawal proses demokrasi dan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Seperti masalah kebebasan berekspresi dan berdemokrasi, masalah penegakan hukum dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta masalah represifitas aparat keamanan.

Lebih lanjutnya Menteri Kajian Strategis dan Advokasi BEM Untan itu mengatakan, aksi hari ini juga bagian dari keresahan mahasiswa terhadap berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Dia menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap konsisten untuk mengawal permasalahan yang ada.
“Kita harus kawal terus masalah-masalah ini, kalau bisa kita lihat juga bagaimana respon Pemerintah terhadap aksi kita itu seperti apa“ tegasnya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan mahasiswa selaku penyambung lidah rakyat untuk terus aktif menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat.

“Kita selaku mahasiswa harus aktif menanggapi kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia yang kurang tepat saat ini. Kami berharap, semoga Aksi kita hari ini bisa diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, peserta Aksi juga menyampaikan ucapan terima kasih pada aparat kepolisian yang bersedia mengawal dan mengamankan agenda aksi mereka. Peserta juga ikut menyampaikan doa dan ucapan HUT Bhayangkara yang ke-75.

“Hari ini kawan-kawan, kita dijaga oleh aparat. Terima kasih kepada aparat, terima kasih. Selamat Hari Raya Bhayangkara yang ke-75,” pungkas salah satu Orator Aksi.

Kemudian, Kepala Bagian (Kabag) Operasi Polresta Pontianak Sutrisno ikut menanggapi agenda aksi. Mewakili pihak keamanan, Dia menuturkan bahwa tidak masalah dengan agenda Aksi dari mahasiswa Untan hari ini (2/7). Sebelum Aksi dimulai, mereka sudah berkoodinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk bersama-sama disiplin dengan protokol kesehatan COVID-19 dan membubarkan diri bila tuntutan yang diajukan sudah tersampaikan.

“Kami sudah membicarakannya baik-baik agar segera membubarkan aksi bila tuntutannya sudah tersampaikan,” ucapnya.

“Seharusnya kita mentaati prokes bersama, apalagi kan kita tahu juga COVID-19 sangat meningkat di Pontianak. Kita harapkan adik-adik mahasiswa juga mengerti dengan kondisi saat ini karena kita sudah masuk zona merah,” tambah Sutrisno.

Di akhir Aksi, disampaikan tuntutan hasil konsolidasi mahasiswa. Salah satu tuntutannya adalah menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus bansos, BLBI, benih lobster, suap dirjen pajak dsb. Tuntutan lengkapnya silahkan baca di Daftar Tuntutan BEM Se-Untan dalam Aksi Pembatasan Demokrasi Berskala Besar.

Rekomendasi

Foto: Hakim PN Mempawah Vonis Bebas Kakek yang Cabuli Cucunya Berusia 1,4 Tahun | Pifa Net

Hakim PN Mempawah Vonis Bebas Kakek yang Cabuli Cucunya Berusia 1,4 Tahun

Mempawah
| Sabtu, 15 Februari 2025
Foto: ASN yang Tidak Masuk Kerja Usai Libur Lebaran Bakal Dikenakan Sanksi | Pifa Net

ASN yang Tidak Masuk Kerja Usai Libur Lebaran Bakal Dikenakan Sanksi

Indonesia
| Senin, 7 April 2025
Foto: Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan | Pifa Net

Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan

Jakarta
| Jumat, 2 Mei 2025
Foto: Daftar Pemain Termahal di Asia Tenggara: Mayoritas dari Indonesia, Mees Hilgers Paling Atas! | Pifa Net

Daftar Pemain Termahal di Asia Tenggara: Mayoritas dari Indonesia, Mees Hilgers Paling Atas!

Indonesia
| Senin, 3 Maret 2025
Foto: Freeport Grassroots Tournament Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini | Pifa Net

Freeport Grassroots Tournament Dorong Pembinaan Sepak Bola Usia Dini

Indonesia
| Senin, 28 April 2025
Foto: Mendagri Tito: Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret di Akmil akan Rugi Sendiri | Pifa Net

Mendagri Tito: Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret di Akmil akan Rugi Sendiri

Indonesia
| Minggu, 23 Februari 2025
Foto:  Qatar Mencegat Enam Rudal Iran yang Ditujukan ke Pangkalan Udara Amerika Serikat | Pifa Net

Qatar Mencegat Enam Rudal Iran yang Ditujukan ke Pangkalan Udara Amerika Serikat

Internasional
| Selasa, 24 Juni 2025
Foto: Kembali Ngisi Pengajian Usai Viral, Gus Miftah Ngaku Trauma dengan Es Teh | Pifa Net

Kembali Ngisi Pengajian Usai Viral, Gus Miftah Ngaku Trauma dengan Es Teh

Indonesia
| Kamis, 9 Januari 2025
Foto: UNESCO Akui Geopark Kebumen dan Meratus sebagai Taman Bumi Global | Pifa Net

UNESCO Akui Geopark Kebumen dan Meratus sebagai Taman Bumi Global

Indonesia
| Rabu, 16 April 2025
Foto: Kristo Immanuel Debut sebagai Sutradara Lewat Film Tinggal Meninggal | Pifa Net

Kristo Immanuel Debut sebagai Sutradara Lewat Film Tinggal Meninggal

Indonesia
| Kamis, 6 Maret 2025

Berita Terkait

Nasional

Foto: Oknum Copot Label Donatur Korban Gempa Cianjur, Kang Emil Marah dan Minta Polisi Usut Tuntas | Pifa Net

Oknum Copot Label Donatur Korban Gempa Cianjur, Kang Emil Marah dan Minta Polisi Usut Tuntas

Berita Nasional, PIFA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil marah dengan ulah oknum yang mencopot label identitas donatur yang memberi bantuan kepada para korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Ia pun meminta agar pihak berwajib mengusut tuntas kejadian tak terpuji itu agar tak terulang lagi. Video tersebut turut diunggah Kang Emil di akun Twitternya @ridwankamil. Tampak dalam video tersebut sejumlah orang mencopot label identitas donatur (dari salah satu gereja) yang menempel di tenda untuk para pengungsi. "Sangat disesalkan dan tidak boleh terulang lagi pencabutan label identitas pemberi bantuan tenda oleh oknum warga setempat di tenda pengungsian di Cianjur," ujar Ridwan Kamil, dikutip dari keterangan unggahannya. Kang Emil, sapaan akrabnya, menegaskan, bencana datang tak pilih-pilih dan mendampaki semua orang. Bencana itu, katanya, menimpa semua pihak dan semua golongan di Cianjur. Dia menambahkan, yang membantu juga datang tak pilih-pilih. "Yang membantu bencana pun datang tidak pilih-pilih, datang dari semua pihak, dari semua golongan, kelompok, apapun keyakinan atau agamanya. Berdirinya bendera, spanduk, baliho, stiker dari para pemberi bantuan adalah hal yang wajar, karena mungkin itu bagian dari pelaporan pertanggungjawaban kepada para donatur yang menitipkan bantuan kepada mereka," tegas dia. Kang Emil kemudian menyinggung soal isi Sila ke-2 Pancasila. "Karenanya Sila ke-2 Pancasila, “Kemanusiaan Yang adil dan Beradab” harus dijunjung dengan baik dan dipraktekkan dengan bijak. Bantuan kemanusiaan tidak boleh ternodai sedikitpun oleh unsur kebencian golongan," sambungnya. Atas kejadian itu, Kang Emil secara pribadi sudah meminta pihak berwajib untuk menindaklanjuti ulah oknum itu. Saya sudah meminta kepolisian khususnya Kapolda Jawa Barat untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Walaupun kita tidak bersaudara dalam keimanan, kita tetaplah bersaudara dalam kebangsaan dan kemanusiaan. Hatur nuhun," tutupnya.

Cianjur
| Minggu, 27 November 2022

Nasional

Foto: Menag Yaqut Harap Alumni PTKI Jadi Garda Terdepan Lawan Ideologi Intoleransi | Pifa Net

Menag Yaqut Harap Alumni PTKI Jadi Garda Terdepan Lawan Ideologi Intoleransi

PIFA, Nasional - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, berharap agar para alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) menjadi garda terdepan dalam melawan ideologi intoleran. Pesan ini disampaikan oleh Menag saat memberikan sambutan pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-65, Magister ke-38, dan Doktor ke-14 Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Acara ini berlangsung di Gedung Auditorium Chatib Quzwain, Kampus II UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. "Saya ingin mengingatkan di forum yang luar biasa ini, di tengah maraknya paham intoleransi, kehadiran alumni perguruan tinggi keagamaan negeri menjadi sangat penting dan signifikan," pesan Menag di hadapan 1.018 wisudawan, Selasa (8/8/2023). Menurut Menag, alumni dan mahasiswa UIN memiliki keunggulan dalam ilmu umum dan ilmu agama. "Saya berharap para lulusan UIN menjadi garda terdepan untuk melawan ideologi intoleran yang tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa atas negeri yang kita cintai ini," ucap Menag. "Saya yakin para alumni, wisudawan dan wisudawati mampu melakukan ini. Negeri ini diperuntukkan untuk semua golongan, kelompok, dan agama. Alumni UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pasti bisa," tegas dia menambahkan. Pada kali ini, wisuda UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga diikuti oleh wisudawan non-Muslim. Menag berharap agar lebih banyak mahasiswa non-Muslim yang kuliah di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi di masa depan. Hal ini sesuai dengan tagline UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu 'Kampus Inklusif'. Menag juga mengajak para alumni untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan yang telah dilakukan dan terus berusaha mengejar ilmu. "Teruslah belajar dan berkarya karena ini penting, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bagimana ilmu ini pasti akan berguna dalam pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan agama," pesan Menag. Dalam acara wisuda tersebut, hadir juga Gubernur Jambi, Al Haris, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Su'aidi, serta anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus, dan Kakanwil Kemenag Jambi, Zoztafia. Turut hadir juga Stafsus Menag, Wibowo Prasetyo, Abdul Rochman, dan Tenaga Ahli Menag, Hasan Basri Sagala. Dalam momen wisuda tersebut, Menteri Agama juga memberikan penghargaan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Menag juga memiliki kesempatan meresmikan Gedung Kuliah Terpadu UIN Jambi yang dibangun dengan skema pembiayaan multi-tahun SBSN. Gedung dengan 360 kelas ini mulai dibangun pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022. Rektor UIN Jambi, Su'aidi, mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah hadir dalam acara wisuda dan meresmikan Gedung Kuliah Terpadu. "Kita layak berbahagia hari ini gelaran wisuda dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas," ungkap Su'aidi. Ia berharap agar dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terus mengalir kepada UIN Sulthan Thaha Saifuddin, terutama dalam persiapan pendirian Fakultas Kedokteran. "Kami mengambil langkah persiapan fakultas kedokteran karena berdasarkan hasir survey Jambi sangat minim tenaga dokter hingga 20 tahun ke depan. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Alhamdulilah semoga semuanya berjalan dengan baik," tutupnya. (yd)

Indonesia
| Selasa, 8 Agustus 2023

Politik

Foto: Media Asing Soroti Pergeseran Demokrasi Era Jokowi  | Pifa Net

Media Asing Soroti Pergeseran Demokrasi Era Jokowi 

PIFA, Politik - Pada tahun 2014, ketika Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dilantik sebagai Presiden ketujuh Indonesia, negara ini memandang masa depan demokrasi dengan penuh optimisme. Namun, hampir sepuluh tahun setelahnya, masa pemerintahan Jokowi mencatatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan menuju penurunan demokrasi. Salah satu inisiatif utamanya, pembangunan ibu kota baru bernama Nusantara di Pulau Kalimantan, menuai kritik dan keraguan, dikhawatirkan akan mencerminkan kemunduran demokrasi Indonesia. Sejak diumumkan pada tahun 2019, proyek ambisius ini telah menghadapi keraguan dari berbagai pihak. Kritik mencakup konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, dan kekhawatiran tentang pengaruh Tiongkok yang membuat Nusantara disebut sebagai "Beijing Baru."  Namun, yang lebih mencemaskan adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru ini. Terletak jauh dari Jakarta, Nusantara akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, menonjolkan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi pemandangan yang tidak demokratis. Meskipun Jakarta saat ini adalah pusat aktivitas ekonomi di Asia Tenggara, ia semakin terbebani oleh kemacetan, banjir, dan polusi. Nusantara di Kalimantan Timur diusulkan sebagai solusi atas masalah-masalah ini. Namun, banyak kalangan menganggap proyek ini sebagai pelarian dari kegagalan pemerintah Jakarta dalam menanggulangi masalah kota. Proyek ini juga memicu kekhawatiran karena akan menjauhkan pusat pemerintahan dari partisipasi dan protes masyarakat, yang selama ini menjadi bagian penting dari politik Indonesia. Dalam pengamatan yang kami kutip dari media internasional Time pada hari ini, (19/10), kepemimpinan otoriter juga semakin terlihat di bawah pemerintahan Jokowi. Sensor online yang meningkat dan tindakan keras terhadap kritikus, bersamaan dengan perubahan legislatif yang membatasi kebebasan berekspresi, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan demokrasi Indonesia. Jokowi juga terlibat dalam pembentukan dinasti politiknya sendiri, dengan mengangkat anggota keluarganya ke posisi-posisi kunci dalam pemerintahan, menggambarkan arah yang semakin otoriter dalam politik Indonesia. Sementara tingkat persetujuan Jokowi tetap tinggi, sebagian besar publik mulai meragukan arah yang diambil oleh negara ini. Nusantara, proyek ibu kota baru yang mencerminkan kemunduran demokrasi, memunculkan pertanyaan serius tentang masa depan politik Indonesia. Apakah negara ini akan terus menuju arah otoritarianisme atau apakah demokrasi akan kembali memimpin jalan di Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi Indonesia terus menggelayuti masyarakat. (hs)

Indonesia
| Minggu, 29 Oktober 2023
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5