Berita Internasional, PIFA - Amerika Serikat, Finlandia, dan Denmark meminta klarifikasi resmi Turki setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa ia memerintahkan menteri luar negeri untuk mengusir duta besar 10 negara, termasuk perwakilan mereka.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan kepada Associated Pres bahwa mereka mengetahui mengenai kabar tersebut dan mencari penjelasan dari Kementerian Luar Negeri Turki.

Sementara itu, Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, juga menyatakan bahwa negaranya menunggu informasi lebih lanjut dari Turki sebelum menarik kesimpulan.

Senada, Menteri Luar Negeri Denmark, Jeppe Kofod, juga menyatakan bahwa pihaknya bakal meminta keterangan dari Turki. Menurutnya, belum ada konfirmasi langsung dari Turki mengenai keputusan tersebut.

"Namun, saya dapat menyatakan bahwa kami terus berkomunikasi dengan rekan dan sekutu kami mengenai kasus ini," ucapnya.

Mereka meminta klarifikasi ini setelah Erdogan mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan menteri luar negeri Turki untuk mengusir 10 duta besar asing pada akhir pekan lalu.

"Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk mengumumkan 10 duta besar negara asing tersebut akan di-persona nongrata secepatnya," ujar Erdogan, seperti dikutip AFP, Sabtu (23/10).

Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut pengusiran itu sudah dilaksanakan atau belum. Erdogan hanya menegaskan bahwa, "Mereka harus pergi dari sini ketika mereka tak bisa lagi berada di sini."

Sebagaimana dilansir Associated Press, kesepuluh duta besar yang diusir itu merupakan perwakilan dari Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia.

Dalam pernyataan bersamanya pada pekan lalu, kesepuluh wakil negara tersebut menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat  terkait kasus yang menyeret tokoh aktivis Turki, Osman Kavala.

Kavala merupakan filantropis sekaligus aktivis kelahiran Paris. Turki menahan pria 64 tahun itu sejak 2017 tanpa vonis hukuman.

Ia telah menghadapi serangkaian tuduhan, mulai dari terkait protes antipemerintahan Erdogan pada 2013 silam hingga dugaan keterkaitannya dengan upaya kudeta militer yang gagal pada 2016 lalu.
Sejak penangkapan Kavala, berbagai organisasi internasional sudah menyerukan pembebasan aktivis itu. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, misalnya, menyerukan pembebasan Kavala pada 2019 lalu.

Menurut mereka, penangkapan Kavala hanya upaya untuk membungkam aktivis tersebut tanpa didukung bukti-bukti akurat.

Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, pun menyatakan bahwa keputusan Erdogan untuk mengusir dubes ini merupakan reaksi yang sangat keras.

"Situasi ini sangat disayangkan. Kami menganggap keputusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa harus dihormati dan dipatuhi. Untuk itu, kami menyerukan pembebasan aktivis HAM tersebut," ucapnya.