Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, saat sampaikan keterangan. (ANTARA)

Internasional scoped-by-Internasional

Amerika Serikat Hormati Keputusan Indonesia Bergabung dengan BRICS

Indonesia | Rabu, 20 November 2024

PIFA, Internasional - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, menyampaikan bahwa Amerika Serikat menghormati keputusan Indonesia untuk bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Hal tersebut disampaikan Lakhdhir dalam konferensi pers yang berlangsung di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu.

“Kami memiliki banyak mitra dan teman yang sudah menjadi anggota BRICS. Jadi, setiap negara akan membuat keputusan mereka sendiri dan kami menghormati itu,” ujar Dubes Lakhdhir.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak pemerintah dan rakyat Indonesia.

Lakhdhir juga menyoroti bahwa Amerika Serikat bekerja dengan Indonesia di berbagai organisasi multilateral mulai dari APEC, G20, ASEAN, hingga badan-badan yang ada di PBB.

“Kami bekerja di semua badan PBB, Dewan Hak Asasi Manusia ketika Indonesia menjadi anggota, Dewan Keamanan PBB ketika Indonesia menjadi anggota. Jadi, kami bekerja di seluruh organisasi multilateral dan kami menyambut kolaborasi Indonesia dengan kami,” ucapnya.

Keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS diungkapkan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Oktober lalu. Menlu Sugiono menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia di BRICS bukan sebagai bentuk keberpihakan, melainkan upaya menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Senada dengan Menlu, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen untuk membawa Indonesia bergabung dengan BRICS telah dirintis sejak lama.

“Sebenarnya, saya telah mengumumkan pada tahun 2014 ketika saya memulai upaya saya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia. Saya akan membawa Indonesia untuk bergabung dengan BRICS,” ungkap Prabowo dalam Forum Bisnis Indonesia-Brasil yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, yang disiarkan dalam video YouTube Sekretariat Presiden. (ad)

Sports

| Sabtu, 21 Juni 2025

Berita Terkait

Lifestyle

Viral Kisah Wanita Muda di Tangerang Alami Stroke, Begini Awal Mulanya

PIFA.CO.ID, LIFESTYLE - Elsa Rajianti (29) mengalami stroke di usia yang masih relatif muda tanpa keluhan gejala signifikan sebelumnya. Tiga hari sebelum serangan, ia merasakan pusing hebat hingga akhirnya dilarikan ke IGD dan menjalani perawatan intensif.Setelah dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang, keesokan harinya ia kembali mengalami serangan stroke dan harus dirawat selama empat hari.Elsa mengungkapkan bahwa gaya hidup tidak sehat menjadi salah satu pemicu stroke yang dialaminya. Kurang olahraga, pola tidur tidak teratur, serta sering mengonsumsi makanan cepat saji berkontribusi terhadap kondisi kesehatannya. Kebiasaan tersebut menyebabkan ia memiliki riwayat kolesterol tinggi dan tekanan darah yang tidak stabil.Saat pertama terkena stroke, sebagian tubuhnya sempat tidak bisa digerakkan. Kini, Elsa masih menjalani fisioterapi untuk pemulihan. “Sekarang bicara masih lambat, seperti orang lemot. Awalnya tangan kiri dan kaki kiri tidak bisa digerakkan, tetapi sekarang sudah mulai membaik,” ujarnya.Elsa berpesan agar masyarakat lebih menjaga pola hidup sehat dengan menghindari makanan instan, tinggi gula, garam, serta lemak jenuh, demi mencegah risiko stroke dan penyakit lainnya.

Tangerang

| Sabtu, 8 Februari 2025

Internasional

Tingkatkan Kewaspadaan Modus Pencucian Uang, KJRI Hong Kong Sosialisasi Bersama HK Police Force

PIFA, Internasional - Konsul Polisi KJRI Hong Kong bersama dengan Financial Inteligence and Investigation Bureau HK Police Force melaksanakan sosialisasi bersama ke kantong-kantong PMI. Sosialisasi yang digelar pada Minggu (29/1) kemarin ini mengenai kewaspadaan akan modus dan tindakan pencucian uang. "Dalam kampanye bersama tersebut, PMI dihimbau untuk menyimpan baik-baik data pribadi termasuk jangan pernah menjual akun bank atau akun jasa keuangan lainnya kepada siapapun, jangan meminjamkan akun bank untuk menerima transfer mencurigakan," tulis Kemlu RI dalam laman resminya, Selasa (31/1). Tak hanya itu, himbauan juga diberikan terkait kewaspadaan untuk tidak memberikan bantuan apapun kepada pihak manapun untuk mengelola dana dari sumber yang tidak benar-benar anda pahami. "Apabila rekening atau akun yang dibuka atas nama anda lalu dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kejahatan atau menyimpan uang hasil kejahatan maka anda akan dianggap menjadi bagian dari kejahatan yang dilakukan, baik anda mendapatkan keuntungan atau bayaran dari proses peminjaman rekening tersebut, ataupun tidak mendapat keuntungan atau bayaran sama sekali," lanjut Kemlu. KJRI Hong Kong pun berharap, lewat sosialisasi tersebut kewaspadaan teman-teman PMI akan terus meningkat demi menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hong Kong

| Rabu, 1 Februari 2023

Lokal

BPK Kalbar Serahkan LHP dan IHPD TA 2024, Pemprov Kalbar Raih Opini WTP Keenam Berturut-turut

PIFA, Lokal – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Senin, 2 Juni 2025, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Kalbar.Laporan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara BPK, Raden Yudi Ramdan Budiman, kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, dan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.Acara ini turut disaksikan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Sri Haryati, jajaran Pimpinan DPRD Provinsi, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson. Hadir pula pejabat struktural dan fungsional dari BPK Kalbar, termasuk Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar I, John Ferdinand Rotinsulu, Kepala Bidang Pemeriksaan Kalbar II, Saepuloh, Plh. Kepala Sekretariat Perwakilan, Mochammad Imam Asyhari, serta tim pemeriksa LKPD Provinsi Kalbar.Dalam sambutannya, Raden Yudi Ramdan Budiman menegaskan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. “Komitmen kami di BPK adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dipertanggungjawabkan dengan jelas dan transparan. Hal ini bukan hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan keuangan negara dan daerah,” ujarnya.Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan penghargaan WTP keenam berturut-turut yang diraih oleh Pemprov Kalbar sejak Tahun Anggaran 2020, mencerminkan konsistensi dan kesungguhan dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.Namun, BPK juga mencatat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Di antaranya adalah kekurangan volume dan ketidaksesuaian harga satuan dalam paket pekerjaan konstruksi pada empat SKPD, pengelolaan kas yang belum memadai di Bendahara Penerimaan Bapenda, serta permasalahan dalam penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset tetap, termasuk aset yang belum diketahui keberadaannya.“BPK menghimbau agar Pemerintah Provinsi Kalbar segera mengimplementasikan SIPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan SIPD ini juga merupakan langkah penting dalam mendukung program nasional dan strategi pencegahan korupsi,” tambahnya.Ia juga menekankan bahwa capaian opini WTP bukan hanya sekadar simbol keberhasilan administratif, melainkan harus menjadi cerminan pemanfaatan sumber daya publik untuk kesejahteraan masyarakat secara maksimal.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan apresiasi kepada BPK dan tim pemeriksa atas kinerja mereka. Ia mengapresiasi profesionalisme dan integritas yang ditunjukkan selama proses audit berlangsung, serta menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh temuan dalam laporan ditindaklanjuti secara konkret. Gubernur juga berjanji akan memantau langsung langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh masing-masing kepala perangkat daerah.Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Aloysius, turut memberikan pernyataan yang menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga. “Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus kita tingkatkan agar kinerja pemerintahan Provinsi Kalbar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Barat dapat tercapai,” ujarnya.

Tangerang

| Sabtu, 8 Februari 2025

Hong Kong

| Rabu, 1 Februari 2023

Kalbar

| Selasa, 3 Juni 2025