Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad. (Foto: Dok. DPRD Kalbar)

Amin Yakin Perbedaan Persepsi dalam APBD Kalbar 2023 Beres

Kalbar | Rabu, 7 Desember 2022

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mengatakan perbedaan persepsi legislatif dan eksekutif terkait belanja APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan lewat fasilitasi tim Kementerian Dalam Negeri.

Dia meyakini ada solusi terbaik, pasalnya postur APBD tak berubah hanya berbeda pandangan dari sisi belanja. Perbedaan nilai belanja di APBD tersebut diakibatkan eksekutif mengajukan usulan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya dibahas tim Banggar dan TAPD.

Namun, dalam paripurna Selasa (28/11/2022) semua Fraksi DPRD Kalbar menerima dengan catatan terhadap usulan pertama Pemprov Kalbar.

"Perbedaan masalah belanja. Sekda dan gubernur sudah mengirimkan surat tetapi diterima agak lambat," katanya, kemarin.

Kendati demikian, karena delapan Fraksi sudah menyampaikan menerima, maka APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 disahkan.

Sekda Kalbar, Harison menyebut ketok palu memang sudah dilakukan. Hanya saja Pemprov belum sepakat terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2023. Perbedaan ini terletak dibelanja.

Untuk itulah, Pemprov Kalbar akan meminta Kemendagri memfasilitasi menyelesaikan perbedaan ini.

Besaran APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 yang disetujui sebesar Rp6.170.979.866.600. Pendapatan Rp5.851.838.865.428. Belanja Daerah sebesar Rp6.120.979.866.600 dan pembiayaan daerah sebesar Rp319.141.001.172.

Sementara pengeluaran pembiayaan yakni sebesar Rp50.000.000.000. APBD yang disetujui ini merupakan usulan pertama Pemprov Kalbar.

Sebelumnya, Pemprov Kalbar kembali mengusulkan perubahan postur APBD hal baru yang menuai penolakan fraksi. Situasi ini sempat membuat alot pengambilan persetujuan.

Fraksi Partai Golkar berharap, APBD Kalbar bisa sejalan dengan program-program nasional dan menuntaskan program-program gubernur terpilih 2018-2023 yang segera berakhir. (ap)

Jakarta

| Minggu, 2 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Bupati Muda Banggakan Inovasi Penanganan Stunting Saat Dikunjungi Menko PMK Muhadjir Effendy

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menerima kunjungan kerja dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Kubu Raya dan mengecek penanganan masalah stunting di wilayah tersebut. Muhadjir Effendy memuji inovasi yang telah dilakukan oleh Bupati Muda Mahendrawan dalam penanganan stunting di Kubu Raya. Menurut data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting di Kabupaten Kubu Raya berhasil menurun sebesar 6,8 persen. Menteri Muhadjir sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Muda dalam upaya mengatasi masalah ini. “Penanganannya (stunting) cukup bagus, karena Pak Bupati telah mengambil terobosan-terobosan. Menurut saya ini sangat bagus,” kata Muhadjir Effendy. Salah satu inovasi yang mendapat pujian adalah kebijakan penggratiskan biaya berobat bagi warga Kubu Raya di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit, meskipun mereka tidak memiliki BPJS. Bupati Muda juga telah mengadakan pengadaan USG portable yang memungkinkan pemeriksaan kehamilan secara periodik di Posyandu, mengedukasi masyarakat tentang stunting, serta memperkuat intervensi terkait makanan tambahan untuk bayi dan balita. Bupati Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting. Selain itu, sanitasi juga diperkuat dengan sistem informasi data berbasis geospasial. Hasilnya, rumah-rumah yang tidak layak huni kini sudah layak huni, dan fasilitas sanitasi yang kurang memadai telah diperbaiki. “Melalui desa ini, ada peraturan bupatinya, karena desa yang paling efektif untuk menyuplai makanan tambahan termasuk protein hewani dan hal-hal lain yang berkaitan,” terang Bupati Muda. Dalam kunjungannya, Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengungkapkan keheranannya atas perbedaan yang signifikan antara angka stunting dan angka kemiskinan ekstrem di Kubu Raya. Namun, ia sangat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan inovasi-inovasi yang telah diterapkan, Kubu Raya diharapkan dapat menjadi contoh dalam penanganan stunting di Indonesia. (hs)

Kubu Raya

| Selasa, 19 September 2023

Nasional

Prabowo Ultimatum Pejabat Korup: Siap Tindak Tegas Penghambat Kemakmuran Rakyat

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang masih terlibat dalam korupsi dan menghambat keberhasilan program pemerintah. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, ia telah berulang kali memberikan peringatan kepada jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.Dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Prabowo menekankan bahwa tidak akan ada toleransi bagi mereka yang tetap membangkang. Ia juga menyoroti adanya upaya perlawanan terhadap program-program kesejahteraan rakyat yang dicanangkan Kabinet Merah Putih (KMP).Presiden mengajak semua pihak untuk mendukung agenda pemerintah demi kemakmuran rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa jika masih ada oknum yang menghambat, tindakan tegas akan diambil.Dalam Rakornas di Sentul, Bogor, Prabowo mengidentifikasi empat ancaman utama bagi kemakmuran Indonesia, yakni judi daring, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Ia menyebut bahwa kebocoran negara akibat judi daring mencapai Rp981 triliun, sementara akibat penambangan ilegal dan kebocoran APBN masing-masing sekitar Rp110 triliun dan Rp110 triliun per tahun.Sebagai langkah konkret, pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk menutup celah-celah korupsi dan mengawal program kesejahteraan rakyat agar berjalan efektif dan berkelanjutan.

Indonesia

| Kamis, 6 Februari 2025

Lokal

KPU Pontianak Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak dan Berlebih Pilkada 2024

PIFA, Lokal – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak memusnahkan sebanyak 966 surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar di Gudang Logistik KPU Kota Pontianak, Jalan Kom Yos Sudarso, pada Selasa (26/11/2024). Ketua KPU Kota Pontianak, David Teguh, menjelaskan bahwa surat suara yang dimusnahkan terdiri dari surat suara yang rusak dan surat suara berlebih dari pengiriman. “Kami melakukan pemusnahan terhadap surat suara sisa hasil sortir dan lipat, termasuk yang rusak,” ungkap David. Dari total 966 surat suara yang dimusnahkan, 246 di antaranya adalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara itu, 720 lainnya merupakan surat suara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. “Surat suara yang dimusnahkan adalah kategori cacat dan kelebihan dari sisa pengiriman,” tambahnya. Sebelumnya, KPU Kota Pontianak telah mendistribusikan sebanyak 1.808 kotak suara ke 904 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 29 kelurahan di enam kecamatan di Kota Pontianak. Selain itu, KPU juga mengimbau petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti potensi gangguan akibat hujan yang dapat menghambat aktivitas saat pemungutan suara. (ly)

Kubu Raya

| Selasa, 19 September 2023

Indonesia

| Kamis, 6 Februari 2025

Pontianak

| Selasa, 26 November 2024