Amsal Sitepu Divonis Bebas di Kasus Dugaan Mark Up Video Profil Desa
Sumatra Utara | Rabu, 1 April 2026
PIFA, Sumatra Utara - Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap videografer Amsal Christy Sitepu dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/4).
Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Mohammad Yusafrihardi Girsang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan jaksa.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair dan subsider penuntut umum,” ujar hakim dalam persidangan.
Hakim juga memerintahkan agar Amsal dibebaskan dari seluruh dakwaan, serta memulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabat.
Tidak Terbukti Melawan Hukum
Majelis hakim menilai tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus yang menjerat Amsal. Dengan demikian, seluruh tuduhan terkait mark up proyek pembuatan video profil desa dinyatakan tidak terbukti.
Tuntutan Jaksa Sebelumnya
Sebelumnya, jaksa penuntut umum Wira Arizona menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.
Tak hanya itu, Amsal juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp202.161.980. Jika tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.
Duduk Perkara Kasus
Dalam dakwaan, Amsal yang merupakan Direktur CV Promiseland disebut mengerjakan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2020–2022.
Sebanyak 20 desa di empat kecamatan menjadi bagian proyek tersebut, yang didanai dari dana desa dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa.
Jaksa menilai proposal yang diajukan tidak disusun dengan benar dan cenderung dimark-up. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan disebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Disebut Rugikan Negara
Berdasarkan audit Inspektorat Pemkab Karo, Amsal disebut memperkaya diri hingga Rp202.161.980 yang dianggap sebagai kerugian negara.
Atas dasar itu, jaksa menjerat Amsal dengan dugaan tindak pidana korupsi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sempat Jadi Sorotan DPR
Kasus ini sempat menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan dari Komisi III DPR. Bahkan sebelumnya, penahanan Amsal sempat ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri Medan.
Dengan putusan bebas ini, Amsal resmi lepas dari seluruh tuntutan hukum dalam kasus tersebut.
