Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah saat kunjungan kerja. (IDNTimes)

Analisis LHKPN Kepala BPJN Kalbar Dedy Mandarsyah Diperkirakan Rampung Tiga Hari

Kalbar | Selasa, 17 Desember 2024

PIFA.CO.ID, LOKAL - Ketua KPK Nawawi Pomolango memperkirakan analisis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat (BPJN Kalbar) Dedy Mandarsyah akan selesai dalam waktu tiga hari.

"Biasanya cepat, paling 2-3 hari," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Nawawi menambahkan, keputusan untuk mengundang Dedy Mandarsyah untuk klarifikasi tergantung hasil analisis dari tim Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

"Jika ada yang perlu dikonfirmasi, mereka akan memanggil," ujarnya.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya mengkonfirmasi bahwa analisis LHKPN Dedy Mandarsyah masih berlangsung. "KPK pasti akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi pada pihak terkait," kata Herda di Jakarta, Senin.

Salah satu poin dalam analisis LHKPN adalah asal usul kekayaan yang dilaporkan dan apakah ada anomali. "Cara sederhana menganalisis anomali adalah melihat komposisi harta bergerak, jumlah kas, dan nilai pasar harta tersebut," ujar Herda.

Saat ditanya apakah KPK menemukan anomali dalam LHKPN Dedy, Herda enggan berkomentar karena masih dalam proses analisis.

Diketahui, Dedy Mandarsyah dalam LHKPN terbarunya melaporkan memiliki kekayaan total Rp9,4 miliar. Nama Dedy menjadi sorotan publik terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Fadilah alias Datuk kepada dokter koas Muhammad Luthfi Hadhyan, yang bekerja untuk keluarga Dedy. Penganiayaan terjadi karena protes putri Dedy, Lady, terkait jadwal piket yang disusun Luthfi.

Indonesia

| Senin, 10 Februari 2025

Berita Terkait

Nasional

Tinjau Panen Raya, Presiden Minta Bulog Serap Gabah Petani Sebanyaknya

PIFA, Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya terutama di masa panen raya saat ini. Hal ini disampaikannya setelah meninjau sekaligus meresmikan Sentra Penggilingan Padi Bulog, yang terletak di Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (11/03/2023) pagi. “Dua hari yang lalu di Kebumen, kemudian tadi pagi di Kabupaten Ngawi, semua telah mulai panen raya tahun ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya minta kepada Bulog, Pak Dirut [Bulog], agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani,” ungkap Kepala Negara, mengutip laman Setkab RI. Ia menargetkan Bulog pada tahun 2023 ini untuk dapat menyerap 2,4 juta ton gabah petani. “Tahun ini saya perintahkan kepada Bulog untuk siap dengan angka 2,4 juta ton sehingga akan membawa stabilitas harga kita lebih baik,” pungkasnya. Pemerintah saat ini tengah merumuskan kembali harga pokok pemerintah (HPP) untuk gabah sehingga tetap memberikan keuntungan bagi para petani. Presiden pun meminta Bulog untuk membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga tersebut. “Kita ingin agar harga di petani itu wajar, kemudian harga di pedagang itu juga wajar, dapat untung semuanya, dan harga konsumen harga di masyarakat juga pada posisi yang wajar. Menjaga keseimbangan inilah yang tidak gampang,” tambahnya. Terkait sentra penggilingan padi, Presiden mengungkapkan bahwa sampai saat ini Bulog telah memiliki tujuh sentra penggilingan yang beroperasi di berbagai sentra produksi padi di tanah air. Presiden Jokowi menambahkan, ini bukan hanya di Sragen saja namun juga di tujuh lokasi yang telah beroperasi di Subang, di Kendal, di Karawang, di Lampung, di Bojonegoro, di Magetan, dan di Sragen. Presiden pun optimistis keberadaan sentra penggilingan ini akan menjadi kekuatan Bulog dalam mengoptimalkan serapan gabah petani. Menurutnya, hal ini akan memperkuat kekuatan Bulog dalam menyerap gabah yang ada di petani dengan kapasitas yang sangat besar. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Jawa Tengah

| Sabtu, 11 Maret 2023

Lokal

Banmus Dewan Kalbar Studi Banding ke DPRD Kaltim, Timba Ilmu Tugas dan Fungsi

PIFA, Lokal – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka studi banding terkait tugas dan fungsi Banmus. Rapat dilaksanakan di gedung E Kantor DPRD Kaltim, pada hari Selasa (30/5/2023). Rombongan Banmus DPRD Kalbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, didampingi oleh Anggota Banmus seperti Angeline Fremalco, Minsen, dan Hendri Makaluasc, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, bersama dengan Anggota Banmus DPRD Kaltim seperti Agiel Suwarno, Ambulansi Komariah, Salehuddin, Siti Rizky Amalia, dan Sekretaris Dewan Norhayati US, serta beberapa pejabat struktural dan fungsional dari Sekretariat DPRD Kaltim. Perwakilan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan DPRD Kalbar. Samsun mengatakan, pada pertemuan tersebut keduanya saling menimba ilmu terkait tugas dan fungsi alat kelengkapan dewan. “Ini menjadi masukan juga buat kita, saling bertukar informasi tentang tugas dan fungsi alat kelengkapan dewan, khususnya Badan Musyawarah,” kata Samsun kepada KoranKaltim.com, Selasa (30/5) kemarin. Politisi PDI Perjuangan itu berharap hasil pertemuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru kepada Banmus agar lebih baik lagi dalam menyusun dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilakukan oleh DPRD. “Kita berharap, dari hasil studi banding ini bisa memberikan manfaat yang baik dan menambah wawasan dan pengetahuan kepada Banmus,” ujarnya. Sementara itu, dari pihak DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad turut menyatakan rasa bangganya atas terpilihnya Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). “Banmus datang kesini yang pertama, terus terang kita sangat bangga karena Kalimantan Timur akan dijadikan Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya. Setelah agenda selesai, rombongan DPRD Kalbar kemudian bertolak Titik Nol melihat langsung IKN yang akan dibangun. (yd)

Kaltim

| Rabu, 31 Mei 2023

Lokal

Muda Mahendrawan Tarik Dokumen Pendaftaran Pilgub Jalur Independen

PIFA, Lokal - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Muda Mahendrawan-Suyanto Tanjung resmi menarik dokumen pendaftaran jalur independen di komisi pemilihan umum (KPU). “Bakal pasangan calon Muda-Suyanto mundur dari jalur perseorangan,” kata Ketua KPU Kalbar Muhammad Syarifuddin Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/5/2024). Budi menerangkan, sebelumnya pasangan Muda-Tanjung telah menyerahkan lembar dukungan 387.119 yang terdiri dari 352.280 dukungan yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) dan 34.839 dukungan melalui dokumen fisik. Dokumen-dokumen tersebut telah diterima pada tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan Pencalonan Perseorangan Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2024. “Dokumen tersebut telah ditarik melalui surat pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Muda, pada Selasa (14/5/2024) kemarin di Kantor KPU Kalbar,” ucap Budi. “Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan KPU RI dan Bawaslu Kalbar terkait penarikan tersebut,” timpal Budi. Sebelumnya, Muda Mahendrawan dan Suyanto Tanjung resmi mendaftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) jalur independen. Muda bersama puluhan relawan mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Minggu (12/5/2024) malam. "Malam ini saya hadir sendiri, tidak ditemani pasangan saya pak Suyanto Tanjung, karena tadi sudah istirahat,” kata Muda kepada wartawan, Minggu malam. Mantan Bupati Kubu Raya dua periode ini menerangkan, pendaftaran bakal calon jalur independen yang ditempuhnya bukanlah untuk berseberangan dengan partai politik. “Ini kan ruang berdemokrasi, semua ini tentunya berproses, dan saya juga selalu mendaftar kepada partai politik yang melakukan penjaringan,” ujar Muda. “Saya optimis bisa lolos melalui jalur independen ini,” timpal Muda. (ap)

Jawa Tengah

| Sabtu, 11 Maret 2023

Kaltim

| Rabu, 31 Mei 2023

Pontianak

| Rabu, 15 Mei 2024