Antara

Antara

Berandascoped-by-BerandaPolitikscoped-by-PolitikAnggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Jadi Rp229 Triliun, BGN Sebut Fokus Perbaikan Tata Kelola

Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Dipangkas Jadi Rp229 Triliun, BGN Sebut Fokus Perbaikan Tata Kelola

Politik | Kamis, 23 Juli 2026

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 sementara dipangkas dari semula Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Pengurangan anggaran dilakukan seiring proses pembenahan tata kelola dan penyisiran ulang data penerima manfaat.

Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, mengatakan penyesuaian anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan akuntabel.

"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran. Dari Rp268 triliun itu menjadi Rp229 triliun," kata Lili dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi dilakukan melalui proses evaluasi dan penataan kembali sasaran penerima manfaat Program MBG.

BGN saat ini tengah menyusun kembali berbagai aspek yang dinilai memengaruhi efektivitas pelaksanaan program agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

"Ini yang sedang dilakukan oleh kami untuk bisa menyusun kembali hal-hal apa saja yang nantinya akan berpengaruh agar APBN ini bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan lembaganya diberi waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan pembenahan tata kelola sekaligus memutakhirkan data penerima manfaat.

Saat ini, jumlah penerima manfaat yang menjadi dasar perhitungan mencapai sekitar 62,7 juta orang. Namun, angka tersebut masih akan diverifikasi kembali sehingga diperkirakan turut memengaruhi besaran anggaran final.

"Dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 juta penerima manfaat itu saya yakin nanti otomatis akan mengikuti. Anggarannya sekarang sebenarnya sudah ada gambarannya akan turun dari angka sebelumnya, tetapi angka finalnya masih menunggu hasil final penyisiran," kata Agustina.

BGN menegaskan besaran anggaran final Program Makan Bergizi Gratis tahun 2026 masih akan ditetapkan setelah proses evaluasi dan pemutakhiran data penerima selesai dilakukan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memastikan program berjalan lebih tepat sasaran sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara.

Rekomendasi

Foto: Film Pendek “Fajar dan Penjelajah Samudera” Karya Sineas Kalbar Wakili Indonesia di Malmo Film Festival | Pifa Net

Film Pendek “Fajar dan Penjelajah Samudera” Karya Sineas Kalbar Wakili Indonesia di Malmo Film Festival

Kalbar
| Minggu, 9 Februari 2025
Foto: Cedera dan Jalani Operasi, Musimnya Dybala Berakhir Lebih Cepat | Pifa Net

Cedera dan Jalani Operasi, Musimnya Dybala Berakhir Lebih Cepat

Italia
| Jumat, 21 Maret 2025
Foto: Dipinjam dari MU, Antony Makin Garang Bersama Real Betis Usai Cetak Gol Spektakuler | Pifa Net

Dipinjam dari MU, Antony Makin Garang Bersama Real Betis Usai Cetak Gol Spektakuler

Inggris
| Jumat, 14 Februari 2025
Foto: Abizar Minta Maaf Usai Film A Business Proposal Terancam Diboikot | Pifa Net

Abizar Minta Maaf Usai Film A Business Proposal Terancam Diboikot

Indonesia
| Selasa, 4 Februari 2025
Foto: JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Nikita Mirzani dalam Kasus Pemerasan Bos Skincare Reza Gladys | Pifa Net

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Nikita Mirzani dalam Kasus Pemerasan Bos Skincare Reza Gladys

Pifabiz
| Selasa, 8 Juli 2025
Foto: Ibu Rumah Tangga di Poso Menang Rp1 Miliar dari Program Miliarder Yamaha | Pifa Net

Ibu Rumah Tangga di Poso Menang Rp1 Miliar dari Program Miliarder Yamaha

Nasional
| Jumat, 15 Agustus 2025
Foto: Daftar Negara ASEAN Paling Korup & Paling Bersih, RI Nomor Berapa? | Pifa Net

Daftar Negara ASEAN Paling Korup & Paling Bersih, RI Nomor Berapa?

Indonesia
| Kamis, 22 Mei 2025
Foto: Ahli Gizi Sebut Makan Mi Instan dengan Nasi Tidak Dianjurkan, Ini Alasannya | Pifa Net

Ahli Gizi Sebut Makan Mi Instan dengan Nasi Tidak Dianjurkan, Ini Alasannya

Lifestyle
| Kamis, 23 Oktober 2025
Foto: Konsumsi Alkohol Berisiko Mempercepat Kerusakan Hati, Ini Penjelasan Dokter | Pifa Net

Konsumsi Alkohol Berisiko Mempercepat Kerusakan Hati, Ini Penjelasan Dokter

Indonesia
| Minggu, 2 Februari 2025
Foto: Vonis Diperberat, Harvey Moeis Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara | Pifa Net

Vonis Diperberat, Harvey Moeis Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara

Indonesia
| Kamis, 13 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Raker Finalisasi Empat Pansus DPRD Kalbar Dijadwalkan Akhir Bulan Ini | Pifa Net

Raker Finalisasi Empat Pansus DPRD Kalbar Dijadwalkan Akhir Bulan Ini

Berita Lokal, PIFA - Empat Pansus DPRD Kalimantan Barat, melakukan studi banding ke sejumlah provinsi di pulau Jawa dan Sumatera, Rabu 13 Juli 2022. Keempat Pansus itu diantaranya Pansus Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Jawa Tengah, Pansus Pramuwisata di D.I Yogyakarta, Pansus Penanaman Modal di Jawa Barat dan Pansus Adaptasi Baru Covid-19 di Sumatera Barat. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menerangkan, studi banding ini bermanfaat untuk mendapatkan masukan-masukan dalam penerapan aturan yang akan dibentuk oleh Pansus ini.  Setelah kepulangan para anggota legislatif tersebut, DPRD Kalbar secara kelembagaan akan menindaklanjutinya dengan menggelar rapat-rapat termasuk bersama mitra kerja dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalbar. "Setelah pulang studi banding, legislatif dari Pansus yang sudah dibentuk mengadakan rapat-rapat bersama pihak eksekutif tentu jadwal sudah disesuaikan sedemikian rupa," kata Prabasa, kemarin. Prabasa menerangkan, nantinya rapat itu akan mengonsultasikan serta mengambil kesepakatan bersama melalui mekanisme Badan Musyawarah (Banmus), agar Pansus segera menetapkan regulasi sesuai bidangnya. "Konsultasi kesepakatan, sebelum final kita kadakan rapat lagi. Kalau sudah baik dan sesuai langsung di- Perda- kan. Kalau belum matang, kita perpanjang waktunya," ujar Prabasa. Dia berharap, rapat kerja finalisasi Pansus ini bisa berjalan tepat waktu, sebab banyak agenda yang harus dikerjakan oleh legislatif. Sesuai jadwal, rapat finalisasi itu direncanakan akhir bulan ini tanggal 28 Juli. "Kalau sudah selesai tentu nanti Ketua Pansus akan melaporkan ke pimpinan. Harapan kami, empat Pansus ini sesuai jadwal," jelasnya.  Namun sebelum finalisasi itu, juga akan dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Terkait penyesuaian bentuk aturan agar tak melanggar regulasi yang ada di atasnya. (anp)

Kalbar
| Sabtu, 16 Juli 2022

Nasional

Foto: Kemenkes Prioritaskan Vaksin Mpox Untuk Kelompok Rentan, Termasuk Gay dan Biseksual | Pifa Net

Kemenkes Prioritaskan Vaksin Mpox Untuk Kelompok Rentan, Termasuk Gay dan Biseksual

PIFA, Nasional - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia telah mulai menyediakan vaksin Mpox, namun distribusinya hanya ditujukan kepada kelompok yang dianggap berisiko tinggi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai pemberian vaksin untuk cacar dan Mpox. Dr. Prima Yosephine, M.K.M., Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, menjelaskan bahwa kelompok berisiko tinggi yang menjadi sasaran utama vaksinasi Mpox mencakup lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, serta biseksual. Selain itu, individu yang telah kontak erat dengan penderita Mpox dalam dua minggu terakhir juga termasuk dalam kelompok yang berhak menerima vaksin. “Kelompok berisiko lainnya termasuk petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan spesimen virologi, terutama di daerah yang ada kasus Mpox, dan petugas kesehatan yang melakukan penanganan pada kasus Mpox,” ujar Prima dalam keterangannya di Jakarta. Dr. Prima juga menambahkan bahwa anak-anak tidak termasuk dalam kelompok sasaran vaksinasi Mpox di Indonesia, mengingat vaksinasi ini ditujukan sebagai langkah pencegahan. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah munculnya gejala atau meminimalkan keparahan penyakit, terutama bagi mereka yang pernah kontak dengan penderita Mpox. Meskipun demikian, Kemenkes menekankan bahwa orang yang pernah kontak dengan pasien Mpox tidak serta-merta tertular penyakit tersebut. Oleh karena itu, pemberian imunisasi lebih bersifat preventif. Sementara itu, bagi pasien yang sudah terinfeksi, pengobatan yang sesuai akan diberikan. Dr. Prima juga menyoroti bahwa ketersediaan vaksin Mpox di Indonesia masih terbatas, sehingga prioritas pemberian vaksin difokuskan pada daerah-daerah yang telah melaporkan adanya kasus Mpox. “Vaksin Mpox saat ini terbatas dan digunakan pada sasaran prioritas di daerah yang dilaporkan adanya kasus. Lalu, khusus di Bali, karena akan dilaksanakan pertemuan internasional di mana ada beberapa peserta dari daerah terjangkit sehingga diperlukan adanya upaya mitigasi risiko untuk mencegah penularan Mpox,” jelasnya. Vaksin Mpox yang digunakan di Indonesia adalah jenis Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), yaitu vaksin turunan smallpox generasi ke-3 yang bersifat non-replicating. Vaksin ini telah mendapat rekomendasi WHO untuk digunakan dalam penanggulangan wabah Mpox. Menurut WHO, meskipun seseorang tertular Mpox setelah vaksinasi, vaksin tetap memberikan perlindungan terhadap penyakit berat dan mengurangi kebutuhan rawat inap. Penelitian efektivitas vaksin menunjukkan bahwa vaksinasi memberikan tingkat perlindungan yang baik terhadap Mpox. Berdasarkan laporan "Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi ke-33 Tahun 2024," jumlah kasus konfirmasi Mpox di Indonesia sepanjang 2022-2024 mencapai 88 kasus, yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Indonesia
| Rabu, 28 Agustus 2024

Lokal

Foto: Distribusi Logistik Pemilu di Daerah Terpencil di Bengkayang Lalui Medan Sulit | Pifa Net

Distribusi Logistik Pemilu di Daerah Terpencil di Bengkayang Lalui Medan Sulit

PIFA, Lokal - Distribusi logistik Pemilu 2024, mulai dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada di daerah pedalaman Kalimantan Barat sejak Senin (12/2/2024). Salah satunya di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.  PPK setempat mesti mengirim kotak suara dan surat suara ini secara estafet lantaran menempuh medan perjalanan yang sulit. Ketua PPK Jagoi Babang, Surya Markus menjelaskan, perjalanan surat suara ini dimulai dengan jalur darat menggunakan mobil dan dilanjutkan dengan sepeda motor. Petugas, kata Surya, harus melalui jalan tanah, bahkan kemudian dilanjutkan meniti jembatan sederhana terbuat dari bambu agar dapat sampai ke wilayah yang dibelah sungai. Tak hanya itu, beberapa logistik juga dikirim menggunakan motor air, sampan dan perahu tempel melalui jalur perairan selama satu hingga dua jam. Misalnya PPS Desa Sinar Baru dan PPS Desa Kumba.  "Setelah di desa ada beberapa kendala dan harus menggunakan sepeda motor dan ada juga pakai perahu. Seperti misalnya di Desa Sinar Baru yang kondisinya banjir," katanya. Surya mengatakan, meski harus melalui jalan terjal dan medan yang sulit, namun distribusi logistik ini berjalan dengan lancar hingga sampai ke lokasi tujuan. Logistik ini diamankan untuk kemudian dikirim ke TPS. "Pendistribusian dikawal oleh jajaran Polsek Jagoi Babang, Koramil 09 Jagoi Babang, anggota PPK serta Panwascam. Sehingga penyaluran berjalan lancar," pungkasnya.

Bengkayang
| Selasa, 13 Februari 2024
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5