Anggota Damkar Depok Diteror Usai Unggah Video Soal Fungsi Helm
Lokal | Kamis, 26 Februari 2026
Anggota pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok, Khairul Umam
Lokal | Kamis, 26 Februari 2026








Lokal

Berita Pontianak, PIFA - Polresta Pontianak melaksanakan kegiatan pengecekan fisik dan administrasi senjata api genggam personil di lapangan apel Mapolresta Pontianak, Senin (21/02/22) pukul 09.00 WIB. Dipimpin Kabag Log, AKP. Harsoyo, S. Mn., M.M., dan Kasi Propam Polresta Pontianak AKP. Sunarto, S.H., beserta anggota Baglog dan anggota Sipropam Polresta Pontianak, pemeriksaan meliputi Surat Ijin Pemegang Senpi, Amunisi, Magasen dan kebersihan senpi yang dipegang oleh masing-masing anggota Polri. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol. Andi Herindra, S.I.K., melalui Kasi Propam, AKP. Sunarto, S.H., menjelaskan bahwa pemeriksaan fisik dan administrasi senjata api genggam bagi personil Polresta Pontianak tersebut secara berkala dilaksanakan dengan tujuan peningkatan pengawasan internal guna mengantisipasi dan mencegah bentuk pelanggaran anggota Polri. "Kami secara berkala menggelar kegiatan pengecekan senpi, baik itu fisik senjata, kebersihan, amunisi, maupun surat ijin pemegang senpi sebagai bentuk pengawasan internal guna meminimalisir pelanggaran penggunaan senjata api oleh anggota", ujar Kasi Propam Sunarto rilis yang diterima Pifa.co.id. Kasi Propam Polresta Pontianak, AKP. Sunarto, S.H., juga menambahkan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti perintah Kapolri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Kalbar nomor : ST/46/I/KEP./2022 tanggal 17 Januari 2022, tentang Pelaksanaan peningkatan pengawasan internal guna mengantisipasi dan mencegah bentuk pelanggaran anggota Polri, Surat Telegram Kapolda Kalbar nomor : ST/81/II/KEP./2022, tanggal 17 Februari 2022. tentang Pelaksanaan pemeriksaan Senpi bagi personil yang memegang senpi dijajaran Polda Kalbar, dan Surat perintah Kapolresta Pontianak Nomor : 217/II/KEP. /2022 tanggal 19 Februari 2022 tentang Pemeriksaan Senpi terhadap Personil Polresta Pontianak dan Polsek Jajaran Polresta Pontianak. "Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan anggota semakin disiplin dalam menggunakan senjata, sehingga kedepannya tidak ada anggota Polri khususnya anggota Polresta Pontianak yang melakukan penyalahgunaan senjata api", pungkas Kasi Propam Sunarto. (RS)
Lokal

PIFA, LOKAL - Dalam debat publik ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat di Aston Pontianak Hotel, Senin (18/11) malam, Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji, memaparkan strategi unggulannya untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi di daerah. Fokus utama Midji, sapaan akrabnya, adalah menjaga dan meningkatkan indeks daya saing daerah.“Ketika saya menjabat sebagai gubernur periode 2018-2023, Kalbar berhasil menduduki peringkat dua nasional di bidang tata kelola berkelanjutan, setelah Yogyakarta. Ini pencapaian semua pihak di Kalbar,” ujarnya.Midji juga menekankan perbaikan layanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kalbar, yang mendapat nilai sempurna dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Artinya, tak ada lagi hambatan dalam pengurusan izin, dan ini memudahkan para investor,” tambahnya.Salah satu pencapaian yang diunggulkannya adalah penghapusan status desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kalbar. “Ke depan, kita targetkan tidak ada lagi desa berkembang, yang ada hanya desa maju dan mandiri,” tegas Midji.Dia menilai pembangunan desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) sangat penting karena desa yang mandiri akan mendukung daya tarik investasi."Investor akan mencari daerah dengan desa-desa mandiri, data valid, dan kondisi yang mendukung investasi, seperti keamanan dan transportasi. Kalbar sudah siap untuk itu," paparnya.
Lokal

PIFA, LOKAL – Desas-desus keretakan di dalam koalisi pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan-Krisantus Kurniawan (NKRI), akhirnya terkonfirmasi. Agus Setiadi, yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Relawan, Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar (RPMP), mengumumkan pengunduran dirinya dari struktur tim tersebut.Agus, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum Persatuan Orang Melayu, menyampaikan alasannya mundur melalui surat resmi yang beredar luas pada Rabu (13/11). Ia menilai koalisi tersebut gagal menunjukkan profesionalisme dan berjalan tanpa arah yang jelas.“Kami sampaikan bahwa Bidang Relawan, Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar (RPMP) belum ada satupun program lapangan yang tereksekusi sampai hari ini, kecuali pendataan simpul-simpul relawan NKRI dan mendengarkan curhat simpul relawan,” ungkap Agus dalam suratnya.Ia juga menyoroti ketiadaan anggaran yang telah menghambat kerja-kerja tim, bahkan setelah berkali-kali meminta kepastian kepada Ketua Koalisi, Thomas Alexander. “Anehnya, ini bukan hanya terjadi pada RPMP, tetapi juga pada bidang-bidang lain. Bagaimana tim bisa bekerja tanpa dukungan anggaran?” tambahnya.Tak hanya itu, Agus mengungkapkan bahwa kerja-kerja RPMP sering diambil alih oleh pihak lain tanpa koordinasi, menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di dalam tim. “Kalau struktur tidak difungsikan, lebih baik dibubarkan saja daripada sekadar tempelan,” ujarnya tegas.Pengunduran dirinya didasarkan pada refleksi mendalam dan kesabaran yang telah ia tahan selama beberapa bulan terakhir. Surat pengunduran tersebut dibuat di Pontianak pada 10 November 2024 dan ditembuskan kepada pasangan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan, Ketua DPD Hanura Kalimantan Barat, dan Ketua KPU Kalimantan Barat.Kejadian ini menjadi tamparan bagi koalisi NKRI yang sebelumnya digadang-gadang sebagai tim solid. Belum ada tanggapan resmi dari Ria Norsan, Krisantus Kurniawan, maupun Ketua Koalisi Thomas Alexander terkait mundurnya Agus Setiadi. Namun, dinamika ini berpotensi memengaruhi konsolidasi menjelang Pilgub Kalbar 2024.Para pengamat politik lokal menilai, kejadian ini menjadi ujian besar bagi koalisi NKRI untuk segera merapatkan barisan. Jika tidak segera diselesaikan, isu ini dikhawatirkan akan memengaruhi persepsi publik terhadap pasangan calon yang mereka usung.