PIFA.CO.ID, SAMBAS - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Singkawang, Kalimantan Barat, menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada anggota DPRD Kota Singkawang berinisial HA dalam kasus tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu, 21 Mei 2025, dan menjadi perhatian publik karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut 10 tahun penjara.

Sidang putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yulianus Hendratno, didampingi dua hakim anggota, Chandran Roladica Lumbanbatu dan Erwan. Majelis hakim menilai kejahatan yang dilakukan HA sebagai tindak pidana luar biasa, sehingga layak dijatuhi hukuman berat.

Selain hukuman penjara, HA juga diwajibkan membayar restitusi kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp130 juta. Jika tidak mampu membayar, harta milik HA akan disita, dan apabila masih tidak mencukupi, diganti dengan hukuman penjara tambahan selama enam bulan.

Erwan, juru bicara PN Singkawang, menjelaskan bahwa pembayaran restitusi akan berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak mengajukan banding atau kasasi dalam waktu tujuh hari, maka dalam 30 hari setelah putusan, restitusi harus segera dilaksanakan.

Dalam kasus ini, HA dijerat Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Terdakwa terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun penjara.

Kuasa hukum HA menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Sementara itu, kasus ini menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi pelaku kejahatan serupa di masa mendatang.