PIFA.CO.ID, POLITIK - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang turut serta dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan, memberikan tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen suara.

MK menerima gugatan terkait aturan tersebut yang diajukan oleh sejumlah mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoirul Fatna, dan Faisal Nasirul Haq.

Melalui unggahan di platform X, Anies menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif para mahasiswa tersebut.

"Mereka adalah anak muda yang memperkuat demokrasi Indonesia, bukan anak muda yang melucutinya," ujar Anies pada Sabtu (4/1).

Ia juga menekankan bahwa kehadiran pemuda-pemudi seperti mereka membawa harapan baru bagi negara.

"Harapan untuk masa depan demokrasi Indonesia akan selalu menyala," tambahnya.

Putusan MK yang diumumkan pada Kamis (2/1) dalam perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 resmi membatalkan aturan presidential threshold. Sebelumnya, pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya.

Dengan keputusan ini, pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi karena dinilai menghambat hak politik serta kedaulatan rakyat. Konsekuensinya, setiap partai politik kini memiliki kesempatan lebih luas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, guna mencegah jumlah kandidat yang berlebihan, MK merekomendasikan adanya rekayasa konstitusional, salah satunya dengan mendorong partai-partai untuk membentuk koalisi yang tetap menjaga keseimbangan politik.