PIFA, Internasional - Amerika Serikat buka suara terkait keputusan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang sempat mengumumkan keadaan darurat militer pada Selasa (3/12). Langkah tersebut disebut sebagai respons terhadap ancaman Korea Utara dan tudingan adanya kekuatan "anti-negara" di dalam negeri.

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Kurt Campbell, menyatakan bahwa Washington memantau situasi di Korea Selatan dengan sangat cermat. Sementara itu, Vedant Patel, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, menegaskan bahwa situasi saat ini masih sangat tidak menentu, sehingga pihaknya enggan berkomentar lebih jauh.

"Semua harapan dan ekspektasi kami adalah agar setiap pertikaian politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Patel, seperti dikutip dari ABC News.

Deklarasi darurat militer tersebut mengejutkan publik, terutama karena Yoon menyatakan langkah itu diambil untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara serta melawan "elemen anti-negara" dalam negeri. Namun, beberapa jam setelah pengumuman, keadaan darurat dicabut setelah parlemen Korea Selatan dengan suara bulat membatalkan kebijakan tersebut.

Juru bicara Dewan Keamanan AS menyambut baik langkah parlemen Korsel. "Kami lega Presiden Yoon mencabut keputusan darurat militer yang mengkhawatirkan dan menghormati keputusan National Assembly Korea Selatan untuk mengakhirinya. Demokrasi merupakan fondasi penting dalam aliansi AS-Korsel," ujarnya dalam pernyataan resmi.

Langkah Yoon memicu reaksi keras dari partai oposisi, yang menuduh deklarasi tersebut sebagai upaya untuk meredam tuntutan pemakzulan dan skandal yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee. Situasi ini menambah ketegangan politik di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan dinamika internal yang memanas.

Pengumuman darurat militer oleh Yoon juga memicu gelombang protes publik dan desakan kuat agar ia mengundurkan diri. Meski keadaan darurat telah berakhir, situasi politik di Korea Selatan diperkirakan akan tetap panas menjelang pemilu mendatang.