Foto: Prokopim Pemkab Ketapang

Asisten Setda Buka FGD Dalam PROGRAM YSTC INDONESIA dengan Progran Pembangunan Pemda Ketapang

Ketapang | Jumat, 28 Januari 2022

Berita Ketapang, PIFA - Sekda Ketapang melalui Asisten Sekda bidang Ekonomi Pembangunan, Syamsul Islami S.IP,. MT membuka Secara Resmi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Mengidentifikasi Kesesuaian Program Yayasan Save The Children Indonesia dengan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kamis (27/01/2022) bertempat di Ruang Rapat Utama Bappeda Kabupaten Ketapang.

Asisten dalam sambutannya menyampaikan bahwa Yayasan Save The Children Indonesia (YSTC Indonesia) dengan dukungan pendanaan dari Cargil Faundation saat ini mengimplementasikan program pemberdayaan integratif dan sanitasi berkelanjutan pada 2021-2024 dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan finansial, ketahanan ekonomi dan perilaku hidup bersih dan sehat serta higienis dikalangan petani kelapa sawit, termasuk anak muda.

"Strategi program integratif dilakukan dengan menggabungkan tiga komponen program sekaligus yakni pendekatan sumber penghidupan atau liveliqhoods, pendidikan komperehensif bagi peluang ketenagakerjaan dan kewirausahaan bagi anak sekolah kejuruan dan anak putus sekolah. Terakhir adalah komponen air bersih dan sanitasi sehat atau WASH," terangnya dalam rilis yang diterima PIFA.

Lebih lanjut disampaikan Beliau bahwa upaya yang dilakukan pada pertemuan ini adalah pengumpulan data, menjaring masukan dan berbagi informasi mengenai kebijakan lokal tersebut terkait dengan dengan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan pendidikan, UMKM, ketenagakerjaan kesehatan masyarakat dan agenda pembangunan Kabupaten Ketapang termasuk program prioritas, bumdes dan visi-misi pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah menyambut baik para mitra pembangunan yang melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Ketapang,"ujarnya.

Beliau juga berharap agar program dan kegiatan yang dilaksanakan para mitra pembangunan ini dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka mewujudkan visi-misi kepala daerah Kabupaten Ketapang.

"Sebagaimana visi-misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJDM Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026, yang menegaskan bahwa visi ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera, kami lihat kegiatan ini sejalan dengan 4 misi pemerintah Kabupaten Ketapang," tuturnya.

"Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami sampaikan bahwa agenda ini penting untuk merumuskan langkah yang kolaboratif antara OPD lintas stakeholder dan para pihak yang menjadi mitra pembangunan Kabupaten Ketapang," pungkasnya. (rs)

Indonesia

| Rabu, 8 Januari 2025

Berita Terkait

Nasional

Panglima TNI Ajak Umat Kristiani Jaga Persatuan Jelang Tahun Politik

Berita Nasional, PIFA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengajak umat kristiani untuk menjaga keutuhan dan kesatuang bangsa. Hal ini disampaikannya usai meninjau pengamanan Misa Malam Natal bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Gereja Katedral Jakarta, Sabtu (24/12/2022). Ajakan tersebut diutarakannya karena tahun 2023 mendatang Indonesia sudah masuk ke tahun politik. "Kami mengajak umat kristiani seluruhnya untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, dan di tahun depan 2023, 2024 tentunya kita akan menghadapi tahun politik," ujar Yudo, mengutip detikcom. Yudo juga berharap persatuan itu harus dijaga sejak kini. Oleh karenanya, Yudo berharap seluruh jemaat dapat menjaga kedamaian pada tahun mendatang. "Semoga dapat melaksanakan dengan penuh kedamaian dan kami mengajak umat kristiani untuk menjaga kesatuan bangsa karena tahun depan akan menghadapi tahun politik dan dari sekarang harus kita jaga dan kita hadapi 2024 dengan penuh kebahagiaan," tambahnya. Setibanya di Katedral, Panglima TNI bersama Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Irjen pol Fadil Imran memasuki gedung Gereja Katedral, berjalan menuju ruang altar Gereja Katedral. Mereka kemudian mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir. "Saya selaku Kapolri mengucapkan selamat Natal kepada seluruh Saudara-saudara yang terkasih. Selamat Natal tahun 2022," ucapnya.

Indonesia

| Sabtu, 24 Desember 2022

Lokal

Sinergitas Timpora, Pemberangkatan Calon PMI Non Prosedural di Kalbar Digagalkan

PIFA, Lokal – Upaya preventif guna mendukung pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural di wilayah Kalimantan Barat terus dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan oleh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di daerah, melalui sinergitas dan koordinasi dengan Polda Kalimantan Barat dan BP3MI dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), pada Minggu siang (21/5/2023) bersama-sama telah berhasil menggagalkan keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang diduga akan menuju ke Malaysia. Adapun Calon Pekerja Migran Indonesia yang berhasil diamankan sejumlah 17 orang yang terdiri dari 15 orang Laki-laki dan 2 orang Perempuan. Mereka yang 12 orang diantaranya berasal dari Jawa dan 5 orang berasal dari Sulawesi ini diamankan di teras rumah yang diduga sebagai tempat penampungan CPMI di Jalan Merdeka 2, Kelurahan Arang Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Kalbar yang melibatkan Imigrasi dan BP3MI, diketahui bahwa dari ketujuh belas CPMI tersebut terdapat 2 orang yang sudah memiliki paspor yang dikeluarkan oleh KJRI Kuching dan visa kerja yang masih berlaku, sehingga terhadap keduanya dapat masuk ke wilayah Malaysia secara sah atau legal. Sedangkan 13 orang lainnya memiliki paspor dan visa kunjungan, sementara terdapat 2 orang yang tidak memiliki paspor. Dari hasil pemeriksaan tersebut diputuskan 14 orang untuk diserahkan kepada BP3MI. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka berinisial AP yang berperan sebagai koordinator dalam pengurusan paspor dan surat pemeriksaan kesehatan bagi 11 CPMI yang berasal dari Jawa Tengah. Pemilik rumah tempat penampungan berinisial P juga ditetapkan sebagai tersangka. Dalam upaya penanggulangan PMI Non Prosedural, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan preventif maupun represif. Sebagai upaya preventif diantaranya telah membuat kebijakan, seperti Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepahaman dengan pihak pemangku kepentingan, melakukan pengetatan dalam proses penerbitan paspor, serta melakukan penundaan keberangkatan terhadap WNI yang patut diduga calon PMI Non Prosedural. Selain itu juga bekerjasama dengan Lembaga/Instansi terkait melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pertukaran informasi, serta berkoordinasi dengan para stakeholder. Sedangkan dalam upaya represif, telah dilakukan upaya penegakan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku, mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa penundaan penerbitan paspor dan penundaan keberangkatan, maupun pendeportasian dan penangkalan apabila terdapat WNA yang terlibat dalam sindikat, serta terus bersinergi dengan APH. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Pria Wibawa mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajaran UPT Keimigrasian untuk berperan aktif dalam pencegahan pemberangkatan PMI Non Prosedural di wilayah Kalbar dengan memperketat pemeriksaan Keimigrasian di TPI. Mengingat wilayah Kalbar ini berbatasan darat dengan negara Malaysia yang tentunya banyak terdapat tempat perlintasan. "Namun tanggung jawab ini bukan hanya dibebankan petugas Imigrasi saja, karena sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi Pejabat Imigrasi bukanlah penjaga batas negara, melainkan sebagai penjaga pintu gerbang negara” ujar mantan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian ini. Kakanwil menambahkan, perlu dilakukan upaya dari hulu sampai ke hilir oleh setiap unsur yang ada dalam mencegah PMI Non Prosedural ini. "Juga sebagai perlindungan terhadap WNI hendaknya seluruh elemen perlu dilibatkan. Mulai dari perangkat desa, pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga aparat pemerintahan semuanya harus berperan aktif sesuai dengan bidangnya masing-masing," pungkasnya. (ap)

Kalbar

| Minggu, 28 Mei 2023

Nasional

BKKBN Minta Satu Pasangan Punya 1 Anak Perempuan, Kenapa?

PIFA, Nasional - Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pernikahan yang mencapai rata-rata 2 juta pernikahan per tahun, kini turun menjadi sekitar 1,5 hingga 1,7 juta per tahun. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada dinamika kehidupan berkeluarga, tetapi juga pada angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia, yang saat ini berada pada angka 2,1. Meskipun angka ini masih dianggap ideal untuk pertumbuhan populasi penduduk, Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo, mengkhawatirkan kemungkinan TFR terus menurun dalam beberapa tahun ke depan. Mengingat, adanya pergeseran tujuan pernikahan yang awalnya didominasi prokreasi atau memiliki keturunan, kini tidak sedikit yang hanya menjadi rekreasi. "Ada juga yang rekreasi, supaya hubungan suami-istri sah, ada yang 'security' yaitu supaya bisa mendapatkan perlindungan," bebernya dalam keterangan tertulis yang dilansir dari detikHealth Selasa (2/7/2024). Di Jawa Tengah, contohnya, angka kelahiran total masih sedikit di atas 2, namun dr Hasto menegaskan pentingnya setiap wanita melahirkan setidaknya satu anak perempuan untuk mencegah penurunan populasi yang signifikan di masa depan. "Saya berharap adik-adik perempuan nanti punya anak rata-rata 1 perempuan. Kalau di desa ada 1.000 perempuan maka harus ada 1.000 bayi perempuan lahir," sambungnya. Penurunan tajam angka pernikahan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam menjaga keberlangsungan populasi Indonesia. "Kalau 'minus growth', lama-lama habis orangnya," kata dia.

Indonesia

| Sabtu, 24 Desember 2022

Kalbar

| Minggu, 28 Mei 2023

Indonesia

| Rabu, 3 Juli 2024