PIFA, Politik - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat tetap siaga dan mudah dihubungi.

Dalam konferensi pers di Seoul, Selasa (31/3), Tito menegaskan bahwa perangkat komunikasi ASN harus selalu aktif selama WFH berlangsung.

“Handphone mereka diminta untuk aktif, sehingga dapat diketahui lokasi melalui geo-location,” ujar Tito.

Wajib Respons Cepat

Tito menekankan, ASN wajib merespons panggilan atau pesan dalam waktu kurang dari lima menit saat menjalankan WFH. Aturan ini dibuat untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan optimal meski tidak berada di kantor.

Sanksi Bertahap

Ia juga menyiapkan sanksi bagi ASN yang tidak disiplin selama WFH, yakni:

Tidak merespons dua kali panggilan: teguran lisan

Tidak merespons dalam lima menit tanpa alasan: teguran tertulis

Pelanggaran berulang: evaluasi kinerja hingga sanksi administratif

WFH Demi Efisiensi Energi

Kebijakan WFH setiap Jumat merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk efisiensi energi di tengah situasi global. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

WFH diberlakukan bagi ASN di pusat maupun daerah melalui Surat Edaran Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah Jabatan Dikecualikan

Meski demikian, tidak semua ASN mengikuti kebijakan ini. Terdapat sejumlah jabatan strategis di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang dikecualikan dari WFH.

Di tingkat provinsi, terdapat 11 jabatan yang tidak mengikuti WFH, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara di tingkat kabupaten/kota, ada 12 jabatan yang dikecualikan, di antaranya camat serta lurah atau kepala desa.

Dengan aturan ini, pemerintah berharap kinerja ASN tetap optimal meski bekerja secara fleksibel.