Awas! Menonton Film Secara Maraton Bisa Berdampak Buruk bagi Kesehatan
Indonesia | Minggu, 9 Februari 2025
Menonton film secara maraton bisa berdampak buruk bagi kesehatan. (Ilustrasi)
Indonesia | Minggu, 9 Februari 2025
Lokal
Berita Lokal, PIFA - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengapresiasi kiprah gerakan masyarakat sipil di Kubu Raya. Gerakan tersebut dirasakan sangat membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan percepatan-percepatan. Baik dalam pelayanan dasar, upaya pengelolaan lingkungan, hingga menggerakkan potensi ekonomi lokal dan kreatif. “Selain itu, gerakan masyarakat sipil ini juga turut memastikan kohesi sosial atau solidaritas sosial antarmasyarakat itu tetap terjaga. Sehingga integrasi antara isu sosial, ekonomi, dan lingkungan itu bisa semakin kuat,” kata Muda saat menghadiri Diskusi “Refleksi Masyarakat Sipil di Kubu Raya” yang digelar Jari Indonesia Borneo Barat di Caffe BUMI Gemawan, Pontianak, Minggu (15/1/2023) malam. Muda mengatakan, gerakan masyarakat sipil punya andil besar dalam membantu pemerintah daerah mendaratkan berbagai konsep pembangunan di masyarakat. Bahkan, menurut dia, inspirasi dan inovasi justru didapat pemerintah daerah dari gerakan-gerakan masyarakat sipil yang terus menggerakkan masyarakat sehingga masyarakat akhirnya membuat semacam narasi kepada pemerintah daerah. “Dan akhirnya kita dapatkan apa yang sebetulnya dibutuhkan untuk melipat ruang dan waktu, menghindari rutinitas, dan sekadar serapan dana tapi tidak bicara dampak,” ujarnya. Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Masyarakat Swadaya dan Mandiri (Gemawan) Hermawansyah memuji sikap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terbuka terhadap kehadiran berbagai gerakan masyarakat sipil. Di Kubu Raya, kata dia, gerakan-gerakan masyarakat sipil mendapatkan ruang untuk menghubungkan berbagai gagasan perubahan dengan tata kelola dan kebijakan yang ada di pemerintah daerah. “Negara membuka akses untuk masyarakat sipil mengawal proses perubahan, pelayanan dasar, pelayanan publik, fasilitas pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup, dan isu-isu faktual seperti perubahan iklim, pertumbuhan hijau, pemanasan global, dan sebagainya,” terangnya. Hermawansyah juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang selalu memfasilitasi kerja-kerja masyarakat sipil. Ia menilai Pemkab Kubu Raya telah menerapkan kebijakan pintu terbuka yang memungkinkan semua pihak bisa bekerja sesuai dengan fokusnya yang kesemuanya itu selaras dengan apa yang menjadi visi pemerintah daerah. “Jadi hampir semua urusan yang ada di masyarakat sipil itu bisa diselaraskan irisannya dengan agenda yang ada di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya. Hermawansyah menyebut Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah bisa membangun ekosistem kerja kolaboratif. Di mana pemerintah kabupaten mampu menciptakan ekosistem yang memberikan ruang bagi semua pihak khususnya masyarakat sipil untuk bersama-sama memenuhi target dan capaian masing-masing dengan seluruh tematik programnya. “Perlu digarisbawahi bahwa tata kelola kebijakan dengan menciptakan ekosistem itu tidak akan mungkin berlangsung secara dinamis kalau tidak ditopang oleh model kepemimpinan yang adaptif yang telah dipraktikkan oleh Bupati Muda Mahendrawan,” ucapnya. (ap)
Politik
PIFA, Politik - Ir. H. Joko Widodo, lebih dikenal sebagai Jokowi, adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961, Jokowi telah mencatatkan perjalanan panjang dalam karier politiknya sebelum mencapai puncak kekuasaan di negeri ini. Awal Karier Politik Karier politik Jokowi dimulai saat ia menjadi Wali Kota Surakarta (Solo) pada 28 Juli 2005. Dalam masa kepemimpinannya di Solo yang berlangsung hingga 1 Oktober 2012, Jokowi berhasil membawa perubahan signifikan dengan berbagai inovasi di bidang tata kota dan pelayanan publik. Keberhasilannya di Solo membuka jalan bagi Jokowi untuk memasuki panggung politik yang lebih besar. Pada 15 Oktober 2012, Jokowi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam masa jabatannya sebagai gubernur, Jokowi fokus pada pembenahan transportasi publik dan penataan pemukiman. Kepemimpinannya yang dinilai merakyat dan efektif di Jakarta kemudian mengantarkannya ke kursi Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Kepemimpinan sebagai Presiden Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia dalam Pilpres 2014 bersama pasangannya, Jusuf Kalla. Dalam masa jabatan pertamanya, Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas. Pembangunan yang merata hingga ke daerah terluar Indonesia dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Jalan tol, bandara, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur lainnya dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Selain pembangunan infrastruktur, Jokowi juga meluncurkan berbagai program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Salah satu upaya signifikan lainnya adalah reforma agraria, yang mencakup percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Langkah ini diambil untuk mengurangi sengketa lahan yang sering terjadi akibat ketiadaan sertifikat resmi. Masa Jabatan Kedua Pada Pilpres 2019, Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua, kali ini dengan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Dalam masa jabatan keduanya, Jokowi mengalihkan fokus pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di kancah global. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Namun, ada penekanan lebih besar pada pengembangan keterampilan dan pendidikan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya maju dari sisi fisik, tetapi juga memiliki SDM yang unggul dan kompetitif. Penutup Kepemimpinan Jokowi selama dua periode ini menandai era transformasi besar bagi Indonesia. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Jokowi berusaha membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan kompetitif di kancah internasional.
Nasional
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jumat, untuk membahas strategi penataan lahan perkebunan sawit.Dalam pertemuan tersebut, diputuskan beberapa kebijakan yang akan segera diimplementasikan, termasuk langkah penertiban oleh Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas ini akan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.Presiden menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menegakkan aturan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Keputusan dalam rapat ini akan diawasi langsung oleh Presiden Prabowo, dengan komitmen menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan serta mendorong tata kelola perkebunan yang lebih tertib.